Jumat, Juli 24, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 338

Deklarasi Forum Rektor Indonesia Serukan Pemilu Aman dan Damai

Redaksi Kendari Kini
-
0
Deklarasi Forum Rektor Indonesia Serukan Pemilu Aman dan Damai

Makassar – Forum Rektor Indonesia mendeklarasikan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang damai dan aman. Mereka juga menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah persatuan-kesatuan Bangsa Indonesia.
Deklarasi itu dibacakan oleh perwakilan Forum Rektor Indonesia di Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar, Sabtu (3/2/2024). Acara dihadiri oleh 104 pengurus dan anggota forum.

“Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata salah satu perwakilan Forum Rektor Indonesia saat membacakan deklarasi Pemilu aman dan damai, seperti dalam keterangan yang diterima.

Pada deklarasi itu setidaknya terdapat lima poin. Di antaranya adalah, mengajak segenap komponen bangsa untuk menyukseskan Pemilu 2024 yang aman dan damai.

Kemudian, menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi.

“Bersama-sama menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya Pemilu 2024,” ujar Forum Rektor Indonesia.

Selanjutnya, Forum Rektor Indonesia mengajak warga negara yang mempunyai hak pilih agar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan tidak golput serta menghargai perbedaan pilihan setiap orang.

“Kampus bukan tempat memecah belah. Sebaliknya kampus menjaga kondusivitas dan turut memberikan edukasi kepada komponen bangsa demi terciptanya pemilu yang jujur adil, aman dan damai,” tuturnya.

Adapun, deklarasi Pemilu damai oleh Forum Rektor Indonesia dihadiri oleh kurang lebih 140 pengurus dan anggota.

Adapun, nama-nama pengurus yang membacakan deklarasi:

– Rektor Universitas Hasanuddin (Prof Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc)
– ⁠Rektor Universitas Negeri Surabaya/Ketua (Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.)
– ⁠Rektor Universitas Negeri Mataram (Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo)
– ⁠Rektor Universitas Negeri Jakarta (Prof. Dr. Komarudin, M.Si.)
– ⁠Rektor Universitas Terbuka (Prof. Dr. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D)
– ⁠Rektor Universitas Wahid Hasyim (Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, MA)
– ⁠Rektor Universitas Teknorat Indonesia (Dr. H.M. Nasrullah Yusuf, S.E. M.B.A)
– ⁠Rektor Universitas Lambung Mangkurat (Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si.)
– ⁠Rektor Universitas Borneo (Prof. Dr. Adri Patton, M.Si)
– ⁠Rektor Politeknik Negeri Media Kreatif (Dr. Tipri Rose Kartika)
– ⁠Rektor Universitas Negeri Gorontalo (Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd)
– ⁠Rektor Universitas Balikpapan (Dr. Ir. M. Isradi Zainal, M.T., M.H., M.M., DESS., M.K.K.K., IPU)

Isradi Zainal, M.T., M.H., M.M., DESS., M.K.K.K., IPU)

Berikut isi lengkap deklarasinya:

Deklarasi Pemilu aman dan damai forum rektor Indonesia, Makassar 3 Februari 2024.

Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Forum Rektor Indonesia menyerukan:

1. Mengajak segenap komponen bangsa untuk sukseskan pemilu 2024 yg aman dan damai.

2. Menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi

3. Bersama sama menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat ganggu jalannya pemilu 2024

4. Warga negara yang mempunyai hak pilih agar gunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan tidak golput kita harus menghargai perbedaan pilihan setiap orang

5. Kampus bukan tempat memecah belah sebaliknya kampus menjaga kondusivitas dan turut memberikan edukasi kepada komponen bangsa demi terciptanya pemilu yang jujur adil, aman dan damai.

Makassar 3 Februari 2024. Tertanda Forum Rektor Indonesia.*

Para Rektor Perguruan Tinggi di Indonesia Serukan untuk Hindari Polarisasi Masyarakat Jelang Pemilu

Redaksi Kendari Kini
-
0
Para Rektor Perguruan Tinggi di Indonesia Serukan untuk Hindari Polarisasi Masyarakat Jelang Pemilu

Jakarta – Para rektor dari perguruan tinggi di Indonesia menyerukan untuk menghindari polarisasi masyarakat di tengah tensi panas jelang Pilpres (Pemilihan Presiden) 2024 yang semakin meningkat. Mereka meminta kepada seluruh masyarakat untuk menghargai perbedaan pendapat dan menghindari sikap yang bersifat memecah belah, Sabtu 3 Februari 2024.

Para rektor juga menyerukan akan pentingnya cara santun dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Sebagai contoh, Rektor Universitas Diponegoro Prof. Yos Johan menyatakan bahwa seseorang memang memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tapi harus disertai dengan sikap yang bertanggung jawab.

“Silakan saja saudara menggunakan hak-hak itu, ya tetapi jangan memaksa orang lain. Orang lain punya pemikiran yang berbeda pula dan kami tentu menghimbau ya, dalam setiap pelaksanaan dalam masalah pesta demokrasi ini, gunakanlah cara yang santun, yang benar sesuai ketentuan yang ada, dan juga menghargai pilihan orang lain. Ayo, kita bikin pesta demokrasi 2024 ini adalah pesta demokrasi yang damai.”ujarnya.

Menurut Rektor Universitas Jenderal Sudirman Prof. Ahmad Sodiq, Pilpres merupakan ajang mencari pemimpin yang bisa melanjutkan kerja-kerja pemimpin sebelumnya. Presiden Joko Widodo pun dinilai berperan penting menjadikan Indonesia lebih maju dan dikenal di kancah internasional. Rektor Wakil Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Ahmad Arif Budiman juga mengajak seluruh civitas akademika untuk melihat Pilpres sebagai kontestasi demokrasi yang mengantarkan terpilihnya pemimpin Indonesia. Seluruh masyarakat pun diminta untuk menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok tertentu.

Selain itu, perlu juga diingatkan agar seluruh informasi yang diterima dalam pelaksanaan Pilpres 2024 yang datang dari manapun harus diuji kebenarannya. Dalam hal ini Media Sosial sangat disorot, mengingat begitu banyaknya konten yang bertujuan mencederai. Sejumlah kampus pun menyerukan agar pelaksanaan Pilpres 2024 berjalan dengan jujur, adil, dan damai. Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat contohnya menyerukan agar presiden, pejabat publik, capres, dan cawapres serta elit sama-sama menyelamatkan negara hukum yang demokratis beretika dan bermartabat.

Para rektor perguruan tinggi meminta untuk menghindari sikap polarisasi dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Sikap saling menghormati antar individu dalam berpendapat perlu dihidupkan kembali demi menjaga persatuan Indonesia. Selain itu, juga diingatkan akan pentingnya cara santun dalam menyampaikan segala hal terkait Pilpres dan untuk selalu menguji kebenaran setiap informasi yang diterima. Semua pihak pun diminta untuk menjaga integritas negara yang demokratis, beretika dan bermartabat demi kemaslahatan bersama.*

Pria yang Ditangkap Kasus Pemerkosaan di Bombana Ternyata Bukan Bendahara PT TMS, Ini Penjelasan Perusahaan

Redaksi Kendari Kini
-
0
Pria yang Ditangkap Kasus Pemerkosaan di Bombana Ternyata Bukan Bendahara PT TMS, Ini Penjelasan Perusahaan

Kendari – Management PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS), angkat bicara terkait informasi ada seorang pria mengaku sebagai bendahara perusahaan yang ditangkap dalam kasus pemerkosaan di Kabupaten Bombana.

Head of Public Affairs PT. TMS Yessy Olivia mengatakan, pria berinisial H yang ditangkap  dan menyebut dirinya sebagai Bendahara diperusahaannya tidak benar. Yessy menegaskan bahwa H tidak memiliki kaitan apapun dengan perusahaan PT. TMS.

“H yang dimaksud ini tidak ada kaitan sama sekali dengan perusahaan kami. Info yang saya dapat H adalah Bendahara Kelompok Swadaya Masyarakat,” kata Yessy kepada awak media, Minggu (4/22024).

Yessy berharap agar kasus yang sedang ditangani oleh pihak Kepolisian terhadap pelaku berinisial H, tidak dikait-kaitkan dengan perusahaan PT TMS.

“Kami imbau, agar informasi yang belum jelas kebenarannya untuk tidak langsung di justifikasi dan mengkaitkan kasus pelaku dengan perusahaan. Karena memang perihal ini tidak ada kaitannya sama sekali,” harapnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang pria berinisial H ditangkap Polisi karena dugaan kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Kecamatan  Kabaena Timur, Kabupaten Bombana.

H sebelumnya sempat disebut-sebut mengaku sebagai Bendahara perusahaan tambang bernama PT TMS yang berada di Kabupaten Bombana.

Namun hal itu dibantah secara tegas oleh management PT TMS yang ternyata tidak memiliki kaitan dengan perusahaan tersebut. Selain  itu, pihak perusahaan juga telah menjelaskan dan mengklarifikasi secara langsung ke pihak Kepolisian terkait status H tersebut bukan Bendahara PT TMS.*

Jetty Masyarakat Desa Sawapudo Diduga Jadi Sarang Mafia BBM dan Perbaikan Kapal Ilegal

Redaksi Kendari Kini
-
0
Jetty Masyarakat Desa Sawapudo Diduga Jadi Sarang Mafia BBM dan Perbaikan Kapal Ilegal

Kendari – Kompak Sultra kembali melakukan aksi demontrasi di Polda dan Kejati Sultra terkait dugaan jetty atau pelabuhan masyarakat di Desa Sawapudo, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe.

Koordinator KOMPAK Sultra, Relton Anugrah mengatakan pada 10 Agustus 2023 KSOP Kelas II Kendari melayangkan surat panggilan kepada Kepala Desa Sawapudo.

Surat KSOP Kelas II Kendari itu merespon dari surat Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor: A610/AL.308/DJPL.

Selain itu pihaknya juga telah mengadukan hal tersebut pada 15 September 2023 di Mapolda Sultra.

Relton kembali mengadukan dan mempressure pada Jum’at 2 Februari 2024 di Mapolda Sultra dan Kejati Sultra.

Pasalnya menurut Relton ada beberapa dugaan pelanggaran jetty tersebut.

“Yang pertama Jetty masyarakat di Desa Sawapudo itu tidak berizin, kedua di Jetty tersebut diduga menjadi sarang mafia BBM ilegal melakukan aktivitas bongkar muat dan ketiga menjadi tempat perbaikan kapal yang kami duga aktivitas itu ilegal,” jelasnya melalui keterangan resminya.

Relton juga yang mahasiswa hukum disalah satu kampus di Sultra mengungkapkan bahwa jika jetty tersebut legal akan ada pemasukan untuk daerah dan negara.

“Kalau legal bisa ditarik PNBP, sewa perairan bahkan PAD, tapi ini ilegal, dan kami duga ini ada salah satu oknum kepala desa yang menikmati itu,” ungkapnya.

Aktivis HmI ini juga membeberkan bahwa berdasarkan data yang dihimpun oleh pihaknya Jetty tersebut yang dulunya hanya untuk masyarakat sekitar kini pihaknya menduga dikomersilkan.

“Jadi setiap kapal sandar disitu, kami duga mesti menyetor ke salah satu oknum kepala desa, selain itu Jetty tersebut semakin diperbesar dan semakin banyak kapal yang sandar,” bebernya.

Pihaknya juga menuturkan bahwa selain dugaan aktivitas ilegal tersebut, Relton menuturkan bahwa ada dugaan penimbunan bibir pantai yang tak berizin.

“Kalau mau timbun pantai mesti memiliki izin dan kami duga ini tidak ada izinnya,” tuturnya.

Dan untuk itu pihaknya kembali meminta kepada Kejati Sultra dan Polda Sultra untuk membongkar dugaan praktik ilegal itu.

“Kami minta Kejati Sultra dan Polda Sultra untuk mempressure hal ini agar dugaan kerugian negara tidak timbul terus menerus,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas PTSP Kabupaten Konawe Keny Yuga Permana saat dikonfirmasi via panggilan telepon pada Sabtu 3 Februari 2024, mengatakan bahwa jetty tersebut belum memiliki izin.

“Belum ada izinnya,” ujarnya singkat.

Terkait aduan tersebut, Kasipenkum Kejati Sultra Dody, menerangkan bahwa pihaknya telah menerima aduan masyarakat tersebut.

“Jadi kemarin ada ada aduan di PTSP Kejati Sultra, dan aduan itu sudah diterima,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa “Langkah selanjutnya adalah terhadap pelaporan pengaduan tersebut akan diteruskan ke pimpinan untuk kemudian ditindaklanjuti,”.

Lanjutnya bahwa kemudian apabila sudah ditindaklanjuti akan dibuat telaahan terkait aduan tersebut.

“Kemudian diterbitkan sprintuk baru masuk puldata dan pulbaket, dan setelah memenuhi syarat-syarat akan ditindaklanjuti ke tahap berikutnya,” tutupnya.*

POLRI Jamin Netralitas dalam Pemilu

Redaksi Kendari Kini
-
0
POLRI Jamin Netralitas dalam Pemilu

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkomitmen penuh untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Hal itu bisa dilihat dari pengamanan seluruh rangkaian tahapan pemilu.

“Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap kontestasi Pemilu 2024,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis, Jumat (2/2/2024).

Trunoyudo membeberkan pelbagai hal yang telah dilakukan Polri mulai dari memberikan pengawalan melekat (walkat) Paslon Capres dan Cawapres, menjaga situasi Kamtibmas, pengamanan logistik berupa surat dan kotak suara hingga nanti saat pencoblosan di TPS.

“Hal tersebut dilaksanakan untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman, damai dan bermartabat,” tandasnya.

Trunoyudo juga menjelaskan yang menjadi dasar netralitas Polri dalam pesta demokrasi yakni sebagai berikut;

– UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

– UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

– PP No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 5 Huruf B, Dalam Rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Anggota Poiri dilarang melakukan kegiatan Politik Prastis.

– Peraturan Polri No.7 Tahun 2022 Pasal 4 Huruf H, Setiap Pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersifat netra dalam kehidupan politik

– Surat Telegram No : STR/246/III/OPS.1.3/2022 tgl 22 Maret 2022 tentang Dalam rangka menjaga Profesionalisme dan Netralitas Polri dalam kehidupan berpolitik

– Surat Telegram Netralitas Polri, Surat Telegram Kapolri No: ST/2407/X/HUK 7.1/2023 tanggal 20 Oktober 2023, tentang Pedoman Perilaku Netralitas Anggota Polri dalam Tahapan Pemilu 2024

– Lembar Penerangan Kesatuan, Nomor: 4/I/HUM.3.4.5/2023/Pensat. Netralitas Polri Dalam Pemilu 2024.

– Lembar Penerangan Kesatuan Nomor: 54/X/HUM 3.4.5/2023/Pensat, Arahan Bagi Personel Polri Jelang Pesta Demokrasi

– STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Jenderal bintang satu ini mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk mendukung Polri agar Pemilu 2024 terselenggara aman dan damai. Truno berujar bahwa persatuan dan kesatuan harus selalu dijunjung tinggi terutama selama proses pemilihan hingga nanti pencoblosan yang berlangsung pada dua pekan nanti.

“Kita imbau masyarakat turut mensukseskan pemilu ini berjalan dengan aman dan damai. Masyarakat harus menghindari segala isu hoax, SARA, politik identitas yang dapat memecah-belah persatuan bangsa. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa,” imbuhnya.*

Jiwa Kepemimpinan dan Kesederhanaan Kepala UPP Kelas I Molawe

Redaksi Kendari Kini
-
0
Jiwa Kepemimpinan dan Kesederhanaan Kepala UPP Kelas I Molawe

Konawe Utara – Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Molawe Capt. Kristina Anthon, adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai kepala kantor sejak berdirinya Kantor UPP Molawe.

Walau ia seorang perempuan jiwa kepemimpinan dalam memimpin kantor tersebut layaknya seorang lelaki yang memiliki jiwa kepemimpinan, mampu mengkomandoi jajaran dibawahnya.

Bukan hanya dalam hal urusan kantor namun juga dalam urusan kegiatan sosial kemasyarakatan, ia mampu menggerakkan jajaran dibawahnya untuk berkontribusi terhadap masyarakat sekitar.

Bahkan suatu waktu saat kegiatan pemotongan dan pembagian daging sapi dan sembako terhadap masyarakat sekitar, Capt. Kristina Anthon memimpin langsung kegiatan tersebut.

Seperti layaknya seorang pemimpin yang langsung memberikan contoh terhadap jajaran dibawahnya, bukan hanya sekedar memerintah namun ia mampu mencontohkan dan menggerakkan jajaran dibawahnya.

Tercatat sejak ia menjabat bukan hanya beberapa kali menggelar kegiatan sosial, namun dihalaman kantornya menjadi tempat latihan olahraga bela diri Kempo oleh anak-anak masyarakat sekitar.

Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan dua minggu sekali, hal tersebut pihaknya lakukan tak lain tak bukan agar keberadaan dan manfaat kantor juga dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Bahkan disetiap kegiatan bakti sosial ke masyarakat, pihaknya menggelar beberapa lomba yang melibatkan masyarakat sekitar dan ditutup dengan kegiatan molulo.

“Kita buat bakti sosial dan pelatihan kempo itu agar masyarakat tahu bahwa kantor kami ada, dan kantor kami bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” katanya.

Belum cukup setahun menjabat beberapa gebrakan telah dilakukan oleh pihaknya, hal tersebut dilakukan bukan untuk kepentingannya tetapi untuk kepentingan kantor.

“Apa yang kami capai bukan kinerja saya pribadi, tetapi kinerja tim, yang mampu solid dan saling bahu membahu dalam setiap kegiatan baik itu kegiatan kantor ataupun kegiatan sosial kemasyarakatan,” ungkapnya.

Ditahun 2024 ini pihaknya optimis bakal mencapai target PNBP seperti sebelumnya dan yang dilakukan oleh pejabat pendahulunya.

“Capaian target PNBP selalu tercapai dan semoga di tahun 2024 hal tersebut bisa terulang seperti tahun-tahun sebelumnya, dan ini sebuah catatan sejak berdirinya UPP Molawe, beberapa lompatan dan gebrakan yang telah dilakukan oleh pejabat sebelumnya, ini tetap harus kita jaga, pertahankan dan kita perbarui,” pungkasnya.*

Terdakwa Mantan GM Antam Konut Jatuh Sakit, Sidang Perkara Tipikor di PN Kendari Ditunda

Redaksi Kendari Kini
-
0
Terdakwa Mantan GM Antam Konut Jatuh Sakit, Sidang Perkara Tipikor di PN Kendari Ditunda

Kendari – Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di IUP PT Antam Konut terus bergulir, sidang yang berjalan di PN Tipikor Kendari dan PN Jakarta terus berjalan.

Sidang yang masih dengan agenda saksi itu pada PN Tipikor Kendari pada Kamis 1 Februari 2024, kembali menghadirkan terdakwa GM Antam site Konut HW, Kuasa Direktur PT CJ AM, Direktur PT TMM RHT, Dirut KKP AA.

Adapun saksi yang dihadirkan Penuntut Umum sebanyak 4 (empat) orang, Inspektur Tambang YMJ, Dirut PT ASP A, Mantan Direktur Operasi dan Transformasi Bisnis Antam R, Karyawan PT Carsurin SNH.

Sidang yang biasanya berjalan alot hingga malam hari, pada hari itu mesti dihentikan sementara dan akan kembali dilanjutkan pada Senin 5 Februari 2024.

“Sidang selesai Jam 2 Lewat (Pukul 14.00 WITA,” ujar JPU M. Yusran saat dikonfirmasi via WhatsApp.

Sambungnya bahwa sidang tersebut tidak berjalan seperti biasanya hingga malam hari dikarenakan Terdakwa HW dalam kondisi tidak sehat.

“Karena kondisi HW dalam keadaan sakit dan tidak bisa mengikuti sidang, PH meminta untuk diperiksa medis dan Hakim mengabulkan,” ungkapnya.

Lanjutnya pada saat itu Majelis Hakim mengeluarkan penetapan untuk pemeriksaan kesehatan terhadap terdakwa HW

“Hakim mengeluarkan penetapan untuk pemeriksaan kesehatan,” pungkasnya.*

BPS Sebut Sultra Masih Tercatat Alami Inflasi, Tertinggi di Kota Bau-bau

Redaksi Kendari Kini
-
0
BPS Sebut Sultra Masih Tercatat Alami Inflasi, Tertinggi di Kota Bau-bau

Kendari – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) baru saja merilis beberapa indikator strategis terkini terkait Inflasi, NTP, Ekspor-Impor, TPK, dan Transportasi.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Agnes Widiastuti, dalam siaran persnya di BPS Sultra, Kamis 1 Februari 2024.

“Pada Januari 2024 inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 2,46 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Baubau sebesar 3,88 persen,” katanya.

Sambungnya untuk Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Tenggara pada Januari 2024 tercatat 107,83 atau mengalami kenaikan sebesar 1,28 persen dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 106,47.

“Nilai ekspor Sulawesi Tenggara Desember 2023 mencapai US$458,84 juta atau naik 5,51 persen dibanding ekspor November 2023 yang tercatat US$434,90 juta,” tambahnya.

Lanjutnya untuk nilai impor Sulawesi Tenggara Desember 2023 mencapai US$183,51 juta, naik 8,14 persen dibandingkan November 2023.

“Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang di Provinsi Sulawesi Tenggara Desember 2023 Turun 1,99 poin,” ungkapnya.

Pihaknya juga menuturkan bahwa untuk jumlah penumpang yang berangkat menggunakan angkutan udara di Provinsi Sulawesi Tenggara bulan Desember 2023 naik 6,38 persen.

Sementara itu pada Desember 2023 terjadi Inflasi year on year (yoy) 2,58 persen pada gabungan dua kota IHK di Sulawesi Tenggara, dengan IHK sebesar 118,84. Secara month to month (mtm) inflasi gabungan dua kota IHK sebesar 0,47 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) sebesar 2,58 persen.

Dan sebelumnya pada Sabtu 2 November 2023 berdasarkan data BPS Sultra tercatat mengalami inflasi senilai 2,87 Persen.*

Rugikan Negara 13,2 Miliar, Bareskrim Polri Kirim Berkas Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Cath Lab dan CT Scan ke Kejagung

Redaksi Kendari Kini
-
0
Rugikan Negara 13,2 Miliar, Bareskrim Polri Kirim Berkas Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Cath Lab dan CT Scan ke Kejagung

Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri melakukan pengiriman berkas perkara (tahap I), terkait dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Cath Lab dan belanja alat kedokteran CT Scan di RSUD dr Mohammad Soewandhie Surabaya, yang diduga dilakukan oleh tersangka drg RP.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, perkara dugaan korupsi ini terjadi pada tahun 2012 dimana RSUD dr Mohammad Soewandhie Surabaya telah melakukan pengadaan alat kesehatan Cath Lab dan belanja alat kedokteran CT Scan, dengan menggunakan DPA SKPD tahun anggaran 2012, yakni rinciannya alat kesehatan Cath Lab Rp 17.050.000.000 dan CT Scan Rp 14.500.000.000.

Trunoyudo menuturkan, pengadaan alat kesehatan Cath Lab dan CT Scan itu sendiri diawali sejak tahun 2011 dimana mulai dari tahap perencanaan anggaran, perencanaan lelang, proses lelang, pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran terdapat perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, diantaranya dengan menunjuk salah satu produk tertentu.

“Pada tanggal 10 November 2022 telah dilakukan pengiriman berkas perkara tahap I atas nama tersangka RP ke Kejaksaan Agung RI,” katanya.

Pada tanggal 25 November 2022, penyidik menerima pengembalian berkas dengan disertai beberapa kekurangan baik petunjuk formil maupun materil yang harus dipenuhi penyidik.

Setelah penyidik melengkapi petunjuk formil maupun materil, kemudian pada 16 Januari 2024 telah melakukan pengiriman kembali berkas perkara atas nama tersangka RP ke Kejaksaan Agung.

Tersangka RP dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK RI adalah sebesar Rp 13.213.174.883.*

Penyambutan dan Perkenalan Kepala KSOP Kelas II Kendari Captain Raman Bersama Mitra Pelabuhan

Redaksi Kendari Kini
-
0
Penyambutan dan Perkenalan Kepala KSOP Kelas II Kendari Captain Raman Bersama Mitra Pelabuhan

Kendari – Jajaran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan (KSOP) kelas II Kendari menggelar acara perkenalan dan ramah tamah kepala Kepala KSOP kelas II Kendari yang baru Capt Raman M.M bertempat di hotel Claro Kendari, Kamis 1 Februari 2024.

Acara ini dihadiri seluruh instansi pemerintah, serta perwakilan perusahaan BUMN dan swasta lingkup pelabuhan Kendari.

Dalam sambutannya, Kepala KSOP kelas II Kendari, Capt Raman MM, mengungkapkan sebelum menjabat sebagai kepala KSOP kelas II Kendari, beliau sebelumnya menjabat sebagai Kepala KSOP kelas II Marunda, serta lama berdinas di Kalimantan Selatan. Selain itu beliau lama bertugas sebagai komandan kapal di kapal patroli di pangkalan PLP kelas I Tanjung Priok serta Marine inspector di direktorat perkapalan.

Capt Maman menjelaskan, dalam pelaksanaan tugasnya ia tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan semua pihak, demi kemajuan pelabuhan Kendari, pelabuhan sebagai pintu gerbang ekonomi olehnya itu sangat membutuhkan sinergitas semua pihak baik dari instansi, penegak hukum dan perangkat di pelabuhan.*

Komitmen Terhadap Lingkungan PT Vale Kembali Lakukan Penanaman Pohon di Areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Redaksi Kendari Kini
-
0
Komitmen Terhadap Lingkungan PT Vale Kembali Lakukan Penanaman Pohon di Areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) berkolaborasi dengan Pemda, dan masyarakat melakukan penanaman pohon di dua lokasi, yaitu sumber mata air Korobalaba, Desa Asuli, Kecamatan Towuti dan Sungai Pontawa, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Luwu Timur, Sulsel. Kegiatan ini berlangsung pada Minggu-Senin (28-29/1/2024).

Penanaman pohon dihadiri perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) Lutim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lutim, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Koramil Nuha, Komunitas Bikers Lutim, dan perwakilan masyarakat setempat.

Kegiatan penanaman pohon ini sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan. Hal tersebut juga diamanahkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 7 Tahun 2021 pasal 185, tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Director of External Relations Endra Kusuma mengatakan, PT Vale rencananya akan membangun jaringan air bersih di Desa Asuli dan Ledu-Ledu.

Untuk mendukung rencana tersebut, perseroan melakukan penanaman pohon di sepanjang Sungai Korobalaba dan Sungai Pontawa.

“Sebagai upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber mata air. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga sumber air dan area tersebut, agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan,”katanya.

Jumlah bibit pohon yang ditanam sebanyak 100 pohon lokal dan 60 pohon buah, seperti Durian, Mangga, Lengkeng, dan Alpukat.

“Kegiatan ini bagian dari upaya kami menjaga DAS, yang selama ini airnya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih. Kami juga mendonasikan bibit pohon buah dengan harapan dapat menjadi nilai tambah bagi masyarakat sekitar,” kata Endra.

Dia pun berharap warga sekitar dapat terus memelihara pohon-pohon yang ditanam tersebut dengan baik, agar dapat membawa manfaat untuk pelestarian lingkungan dan kehidupan manusia. Pohon tersebut berfungsi menjaga ketersediaan air, menjaga ekosistem hutan, dan memberikan oksigen.

“Kami mengajak masyarakat sekitar untuk ikut melestarikan ekosistem, sehingga sumber mata air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sebab, pohon dan air saling berkaitan erat. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan anak cucu kita,” jelasnya.

Bupati Lutim yang diwakili Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, April mengapresiasi PT Vale yang berkolaborasi dengan Pemda melakukan aksi penanaman pohon untuk menjaga ketersedian air bersih di masyarakat. Katanya, kegiatan ini juga sejalan dengan program bupati “Peduli Ki Saya Jaga Ki”.

“Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan Lutim dapat diteguhkan menjadi kawasan yang sangat peduli terhadap lingkungan. Selain itu, kegiatan ini adalah salah satu wujud nyata peran aktif pemerintah berkolaborasi dengan PT Vale serta komunitas dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Pemda, Danramil 1403-16 Nuha, Letda Inf Badaruddin mengatakan, TNI sangat mendukung program PT Vale mengenai penanaman pohon. Sebab, kegiatan penanaman pohon sejalan dengan program Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

“Salah satu program KSAD terkait penanaman pohon di lahan kritis. Untuk itu, kami sangat berterima kasih kepada PT Vale dengan adanya kolaborasi ini. Semoga ke depannya kegiatan ini tidak hanya sampai di sini, tetapi dapat terus berlanjut dengan melakukan penanaman di daerah lahan kritis, yang butuh pemeliharan untuk menghindari banjir dan longsor. Saya berharap kepada masyarakat agar bisa merawat pohon yang ditanam hari ini untuk dinikmati anak cucu kita,” pungkasnya.*

Soal Peluru Nyasar Polda Sultra Beberkan Kronologi Penangkapan Dua Pengedar Sabu di Kendari

Redaksi Kendari Kini
-
0
Soal Peluru Nyasar Polda Sultra Beberkan Kronologi Penangkapan Dua Pengedar Sabu di Kendari

Kendari – Ditresnarkoba Polda Sultra kembali mengamankan dua pengedar narkoba jenis sabu pada Selasa 30 Januari 2024.

Dir Narkoba Polda Sultra Kombes Pol R. Bambang Tjahjo Bawono didampingi Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Ferry Walintukan membeberkan kronologi penangkapan kedua pelaku.

“Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Sekitar pukul 23.55 WITA Tim Opsnal Unit 1 Subdit II Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidkan dan Observasi di seputaran SPBU Brigjen Katamso Kelurahab Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari terhadap target yang akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan cara sistem tempel,” jelasnya didepan awak media pada Kamis 1 Februari 2024.

Sambungnya tidak lama kemudian terlihat sebuah Mobil Honda Brio Warna Putih yang dikendarai oleh (IP) memasuki area SPBU kemudian target memarkirkan kendaraannya dengan posisi pintu mobil dalam keadaan terbuka dan mesin dalam posisi hidup.

“Selanjutnya target (IP) mengambil paket shabu dalam kemasan kotak susu milo yang diletakkan di tanah dibawah tanda (keluar) SPBU, kemudian (IP) kembali masuk kedalam mobil pada posisi pengemudi, dan disamping kirinya terdapat temannya yang berinisial (AN) kemudian pada saat itu Tim Opsnal Unit 1 Subdit II Ditresnarkoba Polda Sultra mendekati target untuk melakukan upaya paksa penangkapan terhadap target (IP) namun target melarikan diri dengan cara melajukan kendaraannya mundur kebelakang kemudian melaju kedepan dan akan menabrak petugas,” ungkapnya.

Lanjutnya kemudian sehingga salah seorang dari Tim Opsnal Unit 1 Subdit II Ditresnarkoba Polda Sultra melepaskan tembakan peringatan keatas namun tidak di indahkan oleh target bahkan membahayakan keselamatan jiwa petugas sehingga dilakuka tindakan tegas terukur.

“Sehingga peluru rekoset dan mengenai teman target berinisial (SM)yang duduk dikusi belakang sopir,” tambahnya.

Pihaknya juga menuturkan bahwa untuk saat ini perempuan (SM) telah dikukan perawatan intensif dirumah sakit dan untuk keterlibatan (SM) masih dilakukan pendalam oleh penyidik Ditresnarkoba Polda Sultra.

“Sedangkan (IP) dan (AN) telah diamanakan di Mako Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra untuk penyidikan lebih lanjut,” katanya.

Selain itu pihaknya juga mengamankan sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya.

“Untuk BB Narkotika 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu Brutto 13.84 (tiga belas koma delapan empat) gram,” tuturnya.

Pihaknya juga menegaskan untuk kedua tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Subs Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman Penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun.

“Untuk peran, IP sebagai pemilik paket shabu untuk diedarkan, dan AN Memberikan bantuan, fasilitas untuk menguasai narkotika jenis shabu,” ungkapnya.

Terakhir Pihaknya juga menuturkan bahwa kedua tersangka ini memperoleh narkotika dari jaringan lapas.

“Kami akan melakukan pengembangan terhadap yang lebih diatas,” pungkasnya.*

Beri Kontribusi Nyata Misi Perdamaian, UNMISS Beri Penghargaan Personel POLRI

Redaksi Kendari Kini
-
0
Beri Kontribusi Nyata Misi Perdamaian, UNMISS Beri Penghargaan Personel POLRI

Otoritas Misi Pemeliharaan Perdamaian United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) memberikan penghargaan kepada 33 personel Polri yang bertugas sebagai Individual Police Officer (IPO). Penghargaan diterima oleh Kadiv Hubinter Irjen. Pol. Krisna Murti dan empat delegasi, dan disaksikqn Senior Liaison Officer pada perwakilan Indonesia untuk PBB.

Police Commissioner Christina Fossen menyampaikan, apresiasi sangat diberikan atas kehadiran delegasi Polri yang dipimpin Kadiv Hubinter ke daerah misi. Diakuinya, prestasi dan kinerja personel Polri di daerah misi sangat mempengaruhi kontribusi mereka bagi UNMISS.

“Seluruh UNPOL Indonesia pada UNMISS telah memberikan kontribusi nyata,” ungkapnya dalam sambutan di Payam UN House, Juba Sudan Selatan, Rabu (31/1/2024) waktu setempat.

Menurutnya, pencapaian UNPOL Indonesia bagi UNMISS cukup krusial, baik pada bidang admisitrati, pengembangan kapasitas terutama pada bidang operasional, seperti persiapan UNMISS mendukung pemilu yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Sudan Selatan. Para personel Polri, ujarnya, telah meraih prestasi menjadi tester bagi para calon peacekeepers dari negara kontributor, membantu evakuasi korban jiwa pada saat konflik antara suku di Malakal pada 28 Mei 2023, melakukan pelatihan/workshop kepada polisi lokal, menyita ratusan pucuk senpi dan sajam milik warga sipil, dan memimpin cordon and search dengan target ratusan liter Marisa (Minuman lokal) mariyuana, perintis “Peace Begin with me”, program kampanye perdamaian antar suku yang bertikai, sampai dengan membangun sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat lokal, bahkan hingga memberikan sumbangan alat-alat olahraga kepada masyarakat lokal.

Selain prestasi di bidang lapangan, ungkapnya, prestasi yang tidak kalah pentingnya di antaranya dibidang perencanaan, perencana operasi misi, pengembangan kapasitas kepolisian local, audit internal, pengelolaan sumber daya manusia, staf ahli Pimpinan Otoritas Misi. Bahkan, Christine sangat mengapresiasi kesetaraan gender pengiriman personel Polri yang menjadi IPO di misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Kadivhubinter Polri menyampaikan terima kasih kepada Otoritas Misi yang telah memberikan penghargaan kepada personel Polri. Ia menegaskan, semua yang dijalankan personelnya searah dengan bentuk persiapan yang dilakukan melalui latihan untuk memastikan kualitas personel dan memenuhi persyaratan kemampuan bagi UNPOL di daerah misi.

“Komitmen Indonesia dalam berkontribusi pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB sangat serius dan mempersiapkan personel sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di misi,” ungkap Kadiv Hubinter.*

Depan Jamaah Habib Syech, POLRI Serukan Jaga Pemilu 2024 Aman dan Damai

Redaksi Kendari Kini
-
0
Depan Jamaah Habib Syech, POLRI Serukan Jaga Pemilu 2024 Aman dan Damai

Surakarta – Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops) Irjen Asep Edi Suheri mengunjungi kediaman Habib Syech Bin Abdul Qadir Assegaf di Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (31/1/2024) malam.

Irjen Asep didampingi Wakaops NCS Brigjen Yuyun Yudhantara, Kasatgas Preventif Brigjen Himawan Bayu Aji, Kasatgas Humas Brigjen Gatot Repli Handoko, Wakasatgas Preemtif Kombes Dwi Suryo Cahyono dan Kaminops NCS Kombes Budi Hermawan. Rombongan diterima di Gedung Syaidatul Ashiqod tempat para jamaah Habib Syech datang dari segala pelosok tanah air untuk mengikuti pengajian Majelis Taklim Habibul Mustofa.

Irjen Asep lalu menyampaikan maksud kedatangan rombongan Tim NCS Polri ke kediaman Habib Syech. Jenderal bintang dua yang saat ini menjabat sebagai Wakabareskrim menuturkan, bahwa untuk mewujudkan pesta demokrasi aman dan damai tidak akan berhasil tanpa bantuan dari para ulama, tokoh agama dan stakeholder terkait.

Dengan mengajak seluruh masyarakat sambungnya, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perpecahan akibat dari beda pilihan dalam pemilu nanti. “Tugas kami dari NCS Polri untuk meminimalisir mencegah terjadinya perpecahan, bagaimana meminimalisir konflik, tidak akan berhasil tanpa peran serta para tokoh agama ,masyarakat dan stakeholder lainnya , pesta demokrasi bisa aman, lancar negara kita tetap utuh jangan sampai terpecah-belah,” kata Asep yang langsung diaminkan oleh seluruh jamaah.

Mendengar sambutan Kaops NCS Polri, Habib Syech merasa bersyukur upaya kepolisian dalam pengamanan Pemilu 2024 ini agar terselenggara dengan lancar. Menurutnya, untuk menciptakan situasi yang kondusif bukan hanya tugas Polri-TNI.

“Alhamdulillah, MasyaAllah, apa yang disampaikan ini tugas kita bersama, bukan hanya tugas TNI Polri untuk bisa ciptakan aman kondusif di negeri, pesan itu selalu saya sampaikan di majelis saya,” kata Habib Syech.

Ia menginginkan agar Indonesia tetap utuh. Habib Syech menegaskan kepada masyarakat Indonesia, siapa pun nanti yang terpilih harus didukung. “Saya menginginkan Indonesia aman, saya tidak memihak Paslon a, b dan c. Silahkan jamaah saya pilih siapa pun, tidak harus mengatakan pilihan saya lebih baik dari pilihan anda. Artinya semuanya baik-baik,” tandasnya.

Dirinya juga sangat menyayangkan melihat perkembangan di media sosial saat ini. Ia menegaskan saat ini dan sampai nanti usai pemilu harus aman dan damai. “Jangan ada yang coba mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Insyaallah kami selalu siap bekerja sama dan insyaallah doa selalu kami panjatkan,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebelum sowan ke kediaman Habib Syech, Tim Operasi Nusantara Cooling System Polri juga bersilaturahmi ke tempat KH Ahmad Baharuddin Nursalim (Gus Baha) di Rembang, Jawa Tengah.*

PT Vale Optimalkan Digitalisasi untuk Tingkatkan K3

Redaksi Kendari Kini
-
0
PT Vale Optimalkan Digitalisasi untuk Tingkatkan K3

Jakarta – Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional menjadi momentum untuk terus berkomitmen mengkampanyekan betapa pentingnya penerapan nilai-nilai keselamatan dan kesehatan dalam bekerja.

PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) sangat konsen terkait penerapan tersebut, dengan turut andil berkontribusi dalam menciptakan suasana kerja aman dan selamat untuk keberlanjutan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Direktur (Wapresdir) PT Vale Adriansyah Chaniago saat menjadi pembicara pada Mining Executive Talk bertajuk “Unlocking the Power of Digitalization to Boost Safety and Sustainability” di The Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (31/1).

Kegiatan ini diselenggarakan Majalah Tambang berkolaborasi dengan PT XL Axiata Tbk, sebagai rangkaian dari peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2024.. Direktur Utama Majalah Tambang Atep Abdu Rofiq, Chief Enterprise dan SME Official XL Axiata Feby Sallyanto, Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdardi hadir sebagai pembicara.

Adriansyah Chaniago mengatakan,pembahasan tentang safety (keselamatan) dan sustainabalilty (keberlanjutan) teknologi dan digitalisasi merupakan suatu keniscayaan saat ini.

“Kita harus bisa ikut menyertakan itu untuk meningkatkan aspek safety dan sustainability. Namun demikian, peningkatan harus kita lihat bukan dari sisi biaya, kita lihat dari sisi revenue. Jadi, digitalisasi bisa digunakan sebagai suatu investasi yang ke depannya akan safety dan sustainability dan akhirnya tentu juga dengan bisnis itu sendiri,” katanya..

Dalam penerapan soal keselamatan dalam bekerja, kata Adriansyah, PT Vale menerapkan prinsip ‘Belajar Bersama’ untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan.

“Jadi, kami tuangkan menjadi beberapa perilaku, fokus utama keselamatan dan keberlanjutan. Kami tuangkan secara detail ke Key Perfomance Indicator (KPI) seluruh personel PT Vale, baik manajemen, maupun tim kerja. Dan ini direview setiap enam bulan, terutama keselamatan dan pengelolaan risiko dan ada juga kampanye HomeSafe,” kata Adriansyah.

Adriansyah mengungkapkan, PT Vale juga telah mengimplementasikan teknologi untuk aspek keselamatan sebagai cara meminimalisasi tingkat kecelakaan. Salah satu metode untuk menganalisis risiko yang telah dilakukan, yakni dengan menggunakan metode bow tie.

“Kami coba petakan faktor-faktor kecelakaan kerja, yakni karena mengantuk, overspeed yaitu melebihi kecepatan dari yang ditetapkan, dan faktor karena interaksi dengan alat berat,”ungkap Adriansyah.

Tak hanya itu, implementasi standar keselamatan baru untuk alat transportasi karyawan juga dilakukan. Termasuk menyediakan Closed Circuit Television (CCTV) atau kamera pengawas, dust camera, kamera sensor mundur, kamera sensor depan, dan fatigue detection.

“Fatigue detection sangat penting karena kita beroperasi tiga shift selama 24 jam tidak berhenti. Ada poin-poin di mana manajemen tidak hadir. Bahkan ada sub-manager yang tidak ada di sana. Kita banyak pakai teknologi, bagaimana fatigue management bisa meng-alert driver yang mulai mengantuk matanya. Dan penerapan ini dibarengi dengan satu kultur yang kita terapkan di perusahaan,” ungkap Adriasyah.

Adriansyah menuturkan, PT Vale Indonesia juga memiliki operational center atau control room yang terpusat dan terintegrasi dalam hal standar keselamatan kerja di area pembangkit listrik. Lalu ada pemantauan gempa secara real time, penerapan robotic online monitoring berbasis web untuk pemantauan deformasi permukaan dam Karebbe. “Ke depan, kami dari manajemen juga melihat ini sesuatu yang harus kita pantau secara rutin,” tutur Adriansyah.

Lebih lanjut, Adriansyah juga menyebut soal impelementasi teknologi pada aspek sustainabililty dalam hal dekarbonisasi yaitu dengan membuat peta jalan. PT Vale Indonesia, kata Adriansyah, menargetkan peta jalan zero net carbon emission pada 2050.

“Untuk sampai ke sana (2050) banyak sekali inisiatif- inisiatif yang harus dilakukan yang mungkin teknologinya masih setengah jadi atau seperempat. Jadi target nomor satu yang kami bisa lakukan adalah kita set yang paling feasible di 2030,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Teknik atau Kepala Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo Herdadi menekankan agar ke depan insan pertambangan tetap harus memberikan penguatan terhadap kegiatan operasional di lapangan dengan mengedepankan budaya K3, agar aman dan selamat dalam bekerja sehingga tetap terjaga keberlangsungan usahanya.

“Keberlangsungan usaha inilah yang menjadi poin kita di tahun ini, karena kita melihat bahwa kita sudah banyak melihat contoh akibat mispersepsi dari bagaimana keselamatan itu yang dipandang masih menjadi center cost dibandingkan investasi,” katanya.

Dijelaskannya, ke depan ini memang kondisi-kondisi tambang yang memiliki resiko tinggi akan didorong bagaimana peran dari penggunaan SDM atau human itu dikurangi dan digantikan dengan peralatan. “ Mungkin bisa dikendalikan secara jauh dan remote dan juga kita berharap kondisi kecermatan dari peralatan yang digunakan dan resiko terhadap bahaya kita kurangi, terutama tambang-tambang yang posisi cadangannya sudah sangat marjinal tapi tetap memiliki produktivitas,”jelasnya.

Lebih lanjut Sunindya berharap perlu adanya sinergi terhadap peningkatan produktifitas di tambang dalam transformasi digital. Kemudian perlunya mitigasi ,tantangan teknis dan sosial, serta efisiensi biaya operasional.

Direktur Utama Majalah Tambang Atep Abdu Rofiq mengatakan, kegiatan Mining Executive Talk bertujuan membahas bagaimana pertambangan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian negara, juga bisa menyelaraskan dengan kehidupan sosial. Kata Atep, sektor pertambangan menjadi satu penopang perekonomian nasional dan memiliki tanggungjawab terutama terkait sustainability dan green economy.

Menurutnya, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi menjadi penting serta menjadi kunci bagaimana sustainability di sektor pertambangan bisa dilaksanakan. “Jadi, baik di (sektor) mineral maupun di batubara bukan hal yang asing lagi di sektor pertambangan, bahwa teknologi informasi dan kemudian juga teknologi digital ini sudah dikembangkan,” ujar Atep.*

Reses di Anawai, Abdurrahman Shaleh Ajak Masyarakat Pilih Anggota Legislatif yang Bawa Program dan Bisa Selesaikan Persoalan

Redaksi Kendari Kini
-
0
Reses di Anawai, Abdurrahman Shaleh Ajak Masyarakat Pilih Anggota Legislatif yang Bawa Program dan Bisa Selesaikan Persoalan

Kendari – Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh melakukan reses masa sidang pertama tahun 2024 di BTN Permata Anawai, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Rabu 31 Januari 2024.

Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sultra dihadapan masyarakat mengatakan bahwa masyarakat mesti pintar memilih anggota legislatif.

“Saya ini sudah lima kali menjadi anggota DPRD, dua kali jadi Ketua DPRD, menjadi anggota DPRD itu mesti memiliki program dan mesti bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat,” kata Caleg DPR RI Dapil Sultra.

Ia juga menuturkan bahwa menghadapi musim hujan, masyarakat mesti menjaga kebersihan.

“Kita imbau masyarakat untuk menjaga kebersihan, karena saat ini lagi musimnya nyamuk demam berdarah,” tuturnya.

Lanjutnya bahwa saat ini masyarakat mesti mengantisipasi penyakit leptospirosis.

“Penyakit leptospirosis ini disebabkan dari kencing tikus untuk itu kita mesti menjaga kebersihan,” ungkapnya.

Terakhir pihaknya membeberkan bahwa pihaknya akan kembali menurunkan aspirasinya terhadap masyarakat Anawai.

“Kita lihat apa kebutuhan masyarakat disini butuh drainase dan jalan paving blok, ini yang kita bantukan, seperti sebelum-sebelumnya,” pungkasnya.*

Dikalahkan dengan Bukti Kwitansi Perkara Sengketa Tanah, Seorang Ibu di Kendari Bakal Tempuh Jalur Kasasi dan Adukan ke Komisi Yudisial

Redaksi Kendari Kini
-
0
Dikalahkan dengan Bukti Kwitansi Perkara Sengketa Tanah, Seorang Ibu di Kendari Bakal Tempuh Jalur Kasasi dan Adukan ke Komisi Yudisial

Kendari – Seorang Ibu atas nama Ika Safitri yang memiliki sebidang tanah di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari bakal menempuh jalur Kasasi di Mahkamah Agung terkait sengketa tanahnya.

Selain itu pihaknya yang didampingi Kuasa Hukum Eggi Sudjana dan Ika Safitri bakal mengadukan Hakim yang menangani perkara tersebut ke Komisi Yudisial.

Pasalnya, menurut Eggi ada yang janggal dalam penanganan perkara sengketa tanah 4.400 meter persegi, Penggugat H yang menggugat kliennya memenangkan perkara tersebut dengan hanya bukti kwitansi mengalahkan bukti sertipikat.

“Terkait perkara ini akan kita menempuh jalur Kasasi,” tegasnya didepan awak media di salah satu Hotel di Kota Kendari pada Rabu 31 Januari 2024.

Selain itu pihaknya akan mengadukan hal tersebut ke Komisi Yudisial.

“Kita juga akan buat pengaduan ke Komisi Yudisial, yang kita adukan Hakim yang menangani perkara ini,” tambahnya.

Pihaknya akan menempuh jalur tersebut, pasalnya pihaknya menduga ada pelanggaran etik dalam penanganan perkara ini.

“Kok bisa bukti kwitansi memenangkan perkara dan mengalahkan bukti sertipikat, dan ini kita lakukan sebagai upaya hukum,” tandasnya.

Sementara itu media ini masih berusaha mengkonfirmasi pihak terkait lainnya, apabila ada pihak-pihak yang dirugikan atas pemberitaan ini bisa menggunakan hak jawab berdasarkan UU Pers.*

Cara Bripka Ula Inspirasi Warga Beri Bantuan ke Puncak Papua

Redaksi Kendari Kini
-
0
Cara Bripka Ula Inspirasi Warga Beri Bantuan ke Puncak Papua

Bang Ula sapaan akrabnya merupakan anggota Polres Puncak Jaya dan juga konten kreator sehari-hari dalam melaksanakan tugasnya, tepatnya anggota Polsubsektor Tingginambut. Alumnus Pusdik Brimob Watukosek Tahun 2011 ini lahir dan besar di Papua, meskipun orang tuanya berasal dari Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Ulagay itu panggilan buat laki-laki, bahasa sini. Kalau kuligay itu perempuan. Awal ngonten itu karena mengisi waktu, di samping kami sehari-hari melayani warga. Terus saya lihat orang luar sana seperti melihat Papua itu seram, mengerikan, karena yang keluar kan berita yang kejam-kejam seperti KKB dan sebagainya,” kata Bang Ula.

Bang Ula mengaku ingin menunjukkan kehidupan di pedalaman Papua juga damai. “Kami ingin, ‘Iniloh kehidupan riil di pedalaman Papua. Tanpa kami buat-buat, tanpa setting-an, inilah kehidupan kami di pedalaman Papua’,” lanjut dia.

Bang Ula sebelumnya merupakan anggota Sat Brimob Polda Papua dan berdinas di Jayapura. Pada 2021 awal dia dipindahtugaskan ke Tingginambut, Puncak, Papua. Dia lalu mulai membuat konten barter bahan pangan pada pertengahan 2022.

“Alasan konten bahan makanan, sebenarnya awalnya situasi Tingginambut ini termasuk salah satu daerah konflik terbesar dulu, basis OPM terbesar kan di Tingginambut. Selain kami untuk cerita keluar kalau kami melayani masyarakat, agar mereka mereka juga bantu kami menciptakan keamanan dan ketertiban di sini,” terang Ula.

“Alhamdulillah semenjak kami layani mereka, ketika ada orang jahat yang ingin masuk ke Tingginambut, pasti mereka lapor kami. Sudah lama ga ada kejadian di Tingginambut, salah satu faktornya ya kalau ada orang jahat yang mau masuk ke sini, pasti warga sampaikan ke kami, dan warga suruh kami siaga, dan jaga,” imbuh Ula.*

POLRI Kunjungi Gus Baha Didoakan Pemilu 2024 Berlangsung Aman dan Damai

Redaksi Kendari Kini
-
0
POLRI Kunjungi Gus Baha Didoakan Pemilu 2024 Berlangsung Aman dan Damai

Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Polri, Irjen Asep Edi Suheri melakukan sowan ke kediaman KH Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha) di Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Rembang, Jawa Tengah, Rabu (31/1/2024). Kunjungan tersebut dalam rangka sinergisitas dengan ulama untuk menjaga kondusifitas dan situasi aman dan damai pada pelaksanaan pemilu 2024.

Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Lembaga Pendidikan Pengembang Ilmu Al-Qur’an (LP3IA) didampingi adiknya Gus Umam Nursalim menyambut hangat rombongan tamu yang dipimpin Kaops NCS Polri Irjen Asep Edi Suheri serta menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kedatangannya di Pondok LP3IA Narukan.

Pada kesempatan itu, Irjen Asep menyampaikan tujuan sowan ke Gus Baha. Jenderal bintang dua ini meminta Gus Baha mengajak masyarakat Indonesia untuk menciptakan pemilu yang akan berlangsung dua pekan lagi agar terselenggara dengan aman dan damai.

Agar pesta demokrasi ini berjalan sukses, Kaops NCS Polri juga berpesan masyarakat untuk menghindari politik identitas, penyebaran hoax dan juga isu SARA yang dapat memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa.

“Alhamdulillah kita disambut hangat oleh Gus Baha dan Gus Umam dengan tujuan mulia. Polri dalam hal ini Operasi Nusantara Cooling System mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia menciptakan pemilu aman dan damai. Jaga persatuan dan kesatuan yang menjadi jati diri bangsa Indonesia,” kata Asep dalam keterangan tertulisnya.

Pada pertemuan silaturahmi tersebut Gus Baha mendoakan agar Polri sukses dalam melaksanakan tugas mengamankan Pemilu 2024 sehingga berjalan dengan aman, tertib serta kondusif. Gus Baha’ juga mendoakan agar pelaksanaan Pemilu 2024 secara keseluruhan berlangsung dalam suasana damai dan harmonis.

Pada kesempatan itu pula, Gus Baha mengajak seluruh masyarakat untuk dapat menjaga kearifan dan menghormati perbedaan pendapat, menjaga keamanan, dan menjalani proses pemilihan secara adil.

Terakhir Gus Baha berpesan agar seluruh masyarakat terutama para kontestan Pemilu 2024 baik Pileg maupun Pilpres berserta para pendukungnya mempunyai jiwa besar untuk mengutamakan kepentingan bersama demi memperkuat fondasi persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam silaturahmi tersebut, Irjen Asep didampingi Wakaops NCS, Brigjen Yuyun Yudhantara, Kasatgas Preventif Brigjen Himawan Bayu Aji, Kasatgas Humas Brigjen Gatot Repli Handoko, Wakasatgas Preemtif Kombes Dwi Suryo Cahyono dan Kaminops NCS Kombes Budi Hermawan.*

Demi Bangun TK dan SD Gratis di NTT, Bripka Syamsuddin Potong Gaji hingga Gadai Rumah

Redaksi Kendari Kini
-
0
Demi Bangun TK dan SD Gratis di NTT, Bripka Syamsuddin Potong Gaji hingga Gadai Rumah

Paurmin Bagian Operasi Polres Manggarai, Bripka Syamsuddin, diusulkan sebagai kandidat Hoegeng Awards 2024, karena kepeduliannya terhadap pendidikan dan anak-anak di Ruteng, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Polisi asal Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menceritakan pengalaman hidup yang membuatnya peduli terhadap isu anak dan pendidikan.

“Dalam perjalanan ini, saya ini kan anak petani. Jumlah saudara saya ada delapan. Saya anak ketiga, pas saya SMA kelas 1, Bapak saya meninggal. Jadi saya tahu persis bagaimana susahnya mencari uang untuk sekolah,” jelas Syamsuddin.

“Jadi untuk biaya sekolah itu saya banting tulang, jadi buruh. Di bawah saya masih ada 5 orang adik yang butuh sekolah. Saya lihat betul perjuangan mamak saya. Saya dulu berdoa, ‘Tuhan jadikan saya orang yang berguna ke depannnya, yang bermanfaat bagi orang lain’,” tambah dia.

Dia menuturkan melihat kondisi anak-anak yang tidak atau putus sekolah juga menjadi alasannya memutuskan mendirikan TK di 2019, kemudian SD di 2021 lalu. Dia menceritakan mulanya memberanikan diri mengajukan kredit di bank.

“Awal mula mendirikan, saya sewa tanah orang Rp 2,5 juta per tahun, (luas-red) 11 x 40 meter persegi. Untuk bangunannya, saya ajukan kredit gaji di bank, saya bangunkan 4 ruangan. Kemudian semua fasilitas sekolah ada yang saya pakai dana pribadi, ada yang saya pakaikan bahan bekas, misalnya ayunan dari ban mobil bekas,” cerita Bripka Syamsuddin.

Berbekal dana segar yang didapat dari bank usai menggadaikan rumah, dia lalu membeli lahan seharga Rp 200 juta untuk membangun sekolah dasar (SD). Dia merasa adanya SD gratis menjadi penting, agar anak-anak yang lulus dari TK-nya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Agar anak-anak yang tamat di TK bisa melanjutkan sekolah di SD dengan metode yang sama, karena takutnya mereka tidak bisa lanjutkan sekolah. Tahun ajaran baru 2023, (Gedung SD) sudah mulai operasional,” ucap Bripka Syamsuddin.

Dia lalu menerangkan upayanya ini mendapat atensi dari Kapolres Manggarai, sehingga dia akhirnya mendapat bantuan material bangunan. Pun warga-warga yang mampu.

“Saat pembangunan pun Pak Kapolres ada bantu seperti memberikan semen, kemudian ada juga masyarakat sekitar yang lumayan ekonominya menyumbangkan pasir, batu bata, besi,” jelas Bripka Syamsuddin.*

Perkara Tipikor Antam Konut, Mantan Gubernur Sultra Kembali Dijadwalkan Hadiri Sidang di PN Jakarta

Redaksi Kendari Kini
-
0
Perkara Tipikor Antam Konut, Mantan Gubernur Sultra Kembali Dijadwalkan Hadiri Sidang di PN Jakarta

Kendari – Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di WIUP PT Antam site Konawe Utara (Konut) terus bergulir, saat ini memasuki tahapan persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Baik Jaksa, Hakim dan Pengacara masing-masing mengulik pertanyaan dari saksi-saksi yang dihadirkan.

Hingga beberapa nama besar disebutkan, salah satunya Mantan Gubernur Sultra AM, sebelumnya pada 18 Januari melalui keterangan resminya yang diterima media ini, Asintel Kejati Sultra Ade Hermawan mengatakan bahwa yang bersangkutan akan dihadirkan dalam persidangan.

“Berdasarkan keterangan beberapa saksi di PN Tipikor Jakarta Pusat dalam sidang perkara Tindak Pidana Korupsi pertambangan Nikel di Blok Mandiodo ditemukan fakta adanya peran Mantan Gubernur Sultra AM dalam KSO MTT dan PT. Antam,” katanya .

Sambungnya bahwa Majelis Hakim meminta Penuntut umum untuk menghadirkan mantan Gubernur Sultra AM sebagai saksi dipersidangan.

“Penuntut umum sudah menjadwalkan dan mengirim surat panggilan kepada AM sebagai saksi untuk memberikan keterangan dipersidangan berikutnya,” ungkapnya.

Namun pada persidangan di PN Tipikor Jakarta pada Selasa 23 Januari 2024 yang bersangkutan tidak hadir.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ade saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp “Nda hadir, ditunggu saja panggilan berikutnya,”.

Pihaknya juga menuturkan bahwa Mantan Gubernur Sultra akan kembali dijadwalkan menghadiri persidangan.

“Jadwal sidang di PN tipikor besok,” ujarnya.

Lanjutnya bahwa terkait jadwal dan kehadiran Mantan Gubernur Sultra AM, pihaknya akan mengecek terlebih dahulu ke JPU.

“Sebentar di cek dulu ke jpu,” katanya saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp pada Rabu 31 Januari 2024.

Polda Sultra Kembali Teken MoU dengan Media

Redaksi Kendari Kini
-
0
Polda Sultra Kembali Teken MoU dengan Media

Kendari – Bidang Humas Polda Sultra kembali melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bertempat di Balai Wartawan Polda Sultra, Rabu 31 Januari 2024.

Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan agenda kerjasama dengan media menjadi agenda rutin Bidhumas Polda Sultra.

“Ini salah satu agenda rutin Bidhumas Polda Sultra dengan media,” ujarnya saat membawakan sambutan.

Pihaknya juga mengungkapkan bahwa selain memiliki pengawas internal, pihak media juga diharapkan sebagai pengawas eksternal kinerja kepolisian.

“Kami berharap rekan-rekan media menjadi pengawas eksternal kinerja Kepolisian,” ungkapnya.

Lanjutnya pihaknya juga menuturkan bahwa pihaknya membutuhkan kritik, tetapi kritik yang bertanggung jawab yang menggunakan data.

“Tetap memberikan kami kritik yang bertanggung jawab, kritik silahkan saja, asal jangan berlebihan, maksudnya pemberitaan dengan data, karena kita semua ingin POLRI menjadi baik,” pungkasnya.

Untuk diketahui dalam agenda MoU tahun 2024 Bidhumas Polda Sultra kembali melakukan kerjasama ke 15 Media di Sultra.*

Bareskrim POLRI Usut Perkara Dugaan suap Pengurusan DID di Pemkot Balikpapan

Redaksi Kendari Kini
-
0
Bareskrim POLRI Usut Perkara Dugaan suap Pengurusan DID di Pemkot Balikpapan

Jakarta – Direktorat Tindak Korupsi (Dirtipidkor) Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan suap terkait pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2018 di Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian sesuatu oleh penyelenggara negara pengurus DID adalah pengembangan kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kasus ini pengembangan perkara dari terpidana YP dan RS keduanya ASN di Kementerian Keuangan yang proses penyidikannya ditangani oleh KPK RI, yang kemudian pada 16 Agustus lalu menyerahkan penanganan perkara pihak pemberi suap terkait pengurusan DID kepada Dirtipidkor Bareskrim Polri,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Selasa (30/1/2024).

Mengenai pelimpahan penanganan perkara pemberi suap dari KPK ke Polri kata Trunoyudo merupakan hal yang wajar dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. “Ini bentuk sinergitas antara KPK dan Polri khususnya dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Korupsi,” pungkas Trunoyudo.

Trunoyudo membeberkan bahwa kasus dugaan suap naik dari penyelidikan ke penyidikan pada 8 Januari 2024 lalu. Ia mengungkapkan pada Maret 2017 lalu, dimana RE selaku Walikota Balikpapan saat itu meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencari cara untuk meningkatkan anggaran DID Kota Balikpapan untuk tahun 2018.

Akhirnya anak buah RE yaitu MM yang menjabat sebagai Kepala BPKAD meminta bantuan FI anggota BPK perwakilan Kaltim untuk meningkatkan anggaran DID. Akhirnya FI menghubungi YP yang merupakan ASN di Kemenkeu.

“Saudara YP akhirnya menghubungi RS yang juga ASN di Kemenkeu yang mengklaim bisa membantu mengurus dan mengarahkan agar Pemkot Balikpapan mengajukan surat usulan DID,” terang Trunoyudo.

Lebih lanjut, Trunoyudo mengatakan Pemkot Balikpapan mengirimkan surat usulan DID untuk nantinya digunakan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum yang saat itu Kadis PU nya dijabat oleh TA. “FI menyampaikan kepada TA bahwa Kota Balikpapan mendapatkan dana Rp26 miliar,” kata Truno.

Namun dalam pengurusan tersebut, ada permintaan fee dari YP dan RS sebesar 5 persen atau sekitar Rp1,36 miliar dari jumlahDID yang diberikan. Apabila tidak diberikan, maka DID tersebut akan diserahkan ke daerah lain.

Akhirnya TA mengiyakan permintaan fee yang diminta oleh YP dan RS melalui FI sebagai imbalan pengurusan DID. “Uang tersebut ditaruh ke dalam dua buku tabungan, yang kemudian buku tabungan dan kartu ATM beserta PIN diserahkan ke YP dan RS melalui FI,” bebernya.*

Empat Terdakwa Perkara Tipikor di IUP PT Antam Konut Terkesan Diistimewakan, Tak Pakai Baju Tahanan hingga Tak Diborgol

Redaksi Kendari Kini
-
0
Empat Terdakwa Perkara Tipikor di IUP PT Antam Konut Terkesan Diistimewakan, Tak Pakai Baju Tahanan hingga Tak Diborgol

Kendari – Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari kembali menggelar sidang dugaan korupsi pertambangan di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sultra pada Senin, 29 Januari 2024.

Pada sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan enam orang saksi diantara Ferry Irawan (Kuasa Direktur PT. Najwa Mulia Mandiri), Galih Ajibrata, ST (Operator Senior Manager PT. Antam, Tbk), Rizky Parayou, ST (Kepala Cabang Surveyor PT. Tribhakti Inspektama Wilayah Sultra), Selamet Hartono, ST (Inspektur Tambang pada Kementerian ESDM RI), Ketut Artawan, ST (PNS) dan Muhammad Akbar Ibrahim AS, SH (Direktur Utama PT. Anakia Sultra Perkasa).

JPU juga menghadirkan ke empat terdakwa yaitu Eks GM PT Antam UBPN Konut Hendra Wijayanto, Direktur PT Kabaena Kromit Pratama (KKP) Andi Andriansyah, Direktur PT Tristaco Rudi Tjandra, dan Kuasa Direktur PT CJ AS.

Proses persidangan sejak awal hingga akhir berjalan lancar namun ada yang janggal terhadap ke empat terdakwa yang berstatus tahanan hakim tersebut. Pantauan awak media ini, ke empat terdakwa terkesan mendapat perlakuan istimewa.

Perlakuan istimewa tersebut nampak dengan leluasanya ke empat terdakwa berbaur dengan pengunjung sidang PN Tipikor Kendari. Ke empat terdakwa tidak mengenakan pakaian rompi bertuliskan tahanan dan juga tidak diborgol.

Tentu ini mengundang pertanyaan besar publik, jika dibandingkan dengan mantan Jenderal Bintang Dua Polri Ferdi Sambo dimana saat sebelum dan sesudah sidang nampak memakai rompi tahanan dan tangan terborgol.

Humas PN Kendari, I Made Sukadana yang dikonfirmasi mengatakan untuk pemakaian rompi tahanan dan borgol bukan menjadi tugas dari hakim. Hakim hanya mengatur didalam ruang persidangan dimana para terdakwa harus dalam keadaan bebas tanpa memakai rompi dan borgol sebab para terdakwa masih dalam keadaan belum bersalah, harus bebas dari tekanan dan lainnya.

“Bahwa yuridisnya ya pengadilan yang melakukan penahahan, tapi tanggung jawab fisik itu ditangan kejaksaan untuk mengambil dan memulangkan tahanan, ” Katanya, Selasa, 30 Januari 2024 saat dijumpai diruangannya.

Sementara itu Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, Dody saat dikonfirmasi diruangannnya mengatakan terhadap ke empat terdakwa merupakan kewenangan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe.

“Akan dicek ke Kejaksaan Konawe karena kewenangan ada di Kejaksaan Konawe, ” Ujar Dody.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe, Dr Musafir yang juga coba dikonfirmasi awak media ini hanya memberikan keterangan singkat.

“Secara teknis dilapangan supaya dapat ditanyakan kepada Kasi teknis ( Kasi Pidsus ) karena pengeluaran tahanan sampai kembali ke tahanan menjadi tanggung jawab kasi teknis di lapangan, ” Tulis Dr Musafir via WhatsApp.

Namun, Kasi Pidsus Kejari Konawe yang coba dikonfirmasi awak media ini belum merespon pesan WhatsApp dan panggilan telepon media ini.*

Kakanwil Kemenkumham Sultra Benarkan Terkait WBP yang Kabur dan Bakal Beri Sanksi Petugas yang Lalai

Redaksi Kendari Kini
-
0
Kakanwil Kemenkumham Sultra Benarkan Terkait WBP yang Kabur dan Bakal Beri Sanksi Petugas yang Lalai

Kendari – Sebelumnya beredar informasi terkait adanya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Kelas II A Kendari yang kabur pada Senin 29 Januari 2024.

Saat dikonfirmasi via panggilan telepon WhatsApp oleh Kendarikini.com, Kakanwil Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba membenarkan kabar tersebut.

“Iya kemarin kejadiannya, WBP tersebut memanfaatkan situasi didalam,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa WBP tersebut merupakan kurvei Rutan Kelas II Kendari, WBP tersebut ditugaskan untuk melakukan kurvei didalam areal Rutan Kelas II Kendari.

Diketahui Kurvei adalah WBP yang diperbantukan untuk membantu tugas-tugas petugas dalam Rutan maupun Lapas.

Sambungnya bahwa WBP HM merupakan terpidana kasus pencurian.

“HM, kasus pencurian, pasal 362, yang bersangkutan Kurvei dalam Rutan, saat itu disuruh petugas jaga melakukan pembersihan diatas Tower Penjagaan,” ungkapnya.

Lanjutnya bahwa saat itu kemungkinan petugas lalai, dan terlalu percaya terhadap WBP.

“Saat itu petugas lalai dan terlalu percaya, dan meninggalkan yang bersangkutan dan masuk ke dalam ruangan kantor kerja, Selang beberapa saat petugas jaga keluar ke tempat tower penjagaan warga binaan tersebut sudah tidak ada,” bebernya.

Pihaknya juga menegaskan bahwa saat ini pihaknya sementara melakukan pencarian terhadap WBP tersebut.

“Sedang dalam proses pencarian, kami juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak kepolisian, Polresta Kendari dan Tim Buser 77,” katanya.

Pihaknya juga berharap agar masyarakat yang mendapatkan informasi keberadaan WBP tersebut untuk menginformasikan ke pihaknya.

“Kita juga sudah berkoordinasi dengan instansi lainnya dan kami harap masyarakat yang melihat yang bersangkutan dapat menginformasikan ke kami,” harapnya.

Sementara itu terkait petugas yang lalai melakukan penjagaan, Kakanwil Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba menegaskan sementara melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang lalai.

“Kita sementara melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang lalai dalam menjalankan tugas, dan kita akan berikan sanksi,” tutupnya.*

Barang Bukti Ore Nikel Sitaan Perkara Tipikor di IUP Antam Konut Masih Tersisa, Asintel Kejati Sultra: Jadi Barang Bukti

Redaksi Kendari Kini
-
0
Barang Bukti Ore Nikel Sitaan Perkara Tipikor di IUP Antam Konut Masih Tersisa, Asintel Kejati Sultra: Jadi Barang Bukti

Kendari – Sebelumnya Kejati Sultra dalam penanganan perkara Tipikor di IUP PT Antam Konut melakukan sejumlah penyitaan, salah satunya barang bukti ore nikel.

Dalam keterangan resminya pada Selasa 8 Agustus 2023, Asintel Kejati Sultra Ade Hermawan menerangkan pihaknya mengamankan Ore Nikel dari dua stok file, dari stok file PT LAM dan stok file PT KKP.

“Ore Nikel sebanyak 161.740 MT dari stock field PT. LAM, dan Ore Nikel sebanyak 50.000 MT dari stock field PT. KKP,” katanya.

Kemudian pada Kamis 7 Desember 2023 Penyidik Kejati Sultra difasilitasi oleh Pusat Aset Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) berhasil melaksanakan lelang ore nikel, yang dilaksanakan, di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari.

Ore nikel yang dilelang tersebut merupakan barang bukti atau barang sitaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pertambangan Nikel, di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Hal ini diutarakan oleh Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sultra, Ade Hermawan, Jumat 8 Desember 2023.

“Jumlah barang bukti atau barang
sitaan yang dilelang sebanyak 126.727,90 Metrik Ton (MT) dengan nilai lelang senilai Rp 42.317.000.000,- atau Rp. 42,3 Miliar lebih dengan pemenang lelang yakni PT. Anugerah Mining Indonesia,” ungkap Asintel Kejati Sultra ini.

Sementara itu Pejabat Lelang KPKNL Zein Hazimy saat dimintai tanggapannya oleh awak media mengatakan “Awal Desember, kalau datanya saya tidak hapal, harganya 42 M, yang belikan perusahaan, yang ikut pada saat itu ada dua perusahaan,”.

Ia juga menuturkan bahwa kasus ini kan sementara berproses dan belum ada putusan.

“Jadi kan ini belum ditahu yang disangkakan benar atau tidak,” tuturnya.

Terkait detailnya pihaknya mengarahkan untuk mengkonfirmasi ke pihak Kejati Sultra.

“Untuk teknisnya kami tidak tahu, kami hanya melaksanakan lelang, dan untuk lebih detailnya bisa konfirmasi ke Kejati Sultra,” ungkapnya.

Terkait persoalan barang bukti ore nikel sitaan yang masih tersisa, saat dikonfirmasi via WhatsApp, Asintel Kejati Sultra Ade Hermawan mengatakan bahwa ore nikel yang tersisa masih dijadikan barang bukti.

“Sisanya masih jadi barang bukti,” ujarnya singkat pada Selasa 30 Januari 2024.

Pihaknya juga menuturkan bahwa untuk lelang lanjutan ore nikel sitaan dalam perkara ini masih menunggu putusan pengadilan.*

Rampung 100 Persen, Presiden Joko Widodo Dijadwalkan Bakal Resmikan Bendungan Ameroro

Redaksi Kendari Kini
-
0
Rampung 100 Persen, Presiden Joko Widodo Dijadwalkan Bakal Resmikan Bendungan Ameroro

Kendari – Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Ameroro di Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah rampung seratus persen dan siap untuk diresmikan.

Hal itu dikatakan langsung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Ameroro, Ryan Rizaldi Oemar, kepada media ini, Selasa 30 Januari 2024.

Menurut Ryan, pembangunan proyek tersebut sudah rampung sejak akhir Desember 2023 lalu.

“Pekerjaan pembangunan Bendungan Ameroro sudah selesai 100 persen sejak akhir Desember 2023, baik bendungan utama, maupun bangunan pelengkap lainnya,” kata Ryan.

Ryan mengungkapkan, saat ini di lokasi bendungan sedang dilakukan proses pemeliharaan oleh pihak penyedia jasa.

“Saat ini pekerjaan berlangsung proses pemeliharaan, karena memang selain kontrak yang dimulai pada akhir 2019 sampai akhir 2023 itu ada kewajiban penyedia jasa untuk memelihara bangunan tersebut selama 365 atau satu tahun, jadi sekarang itu sedang masa-masa pemeliharaan,” jelasnya.

Terkait informasi beredar yang menyebut pembangunan Bendungan Ameroro molor dari target, dengan tegas Ryan membantah hal tersebut. Pembangunan proyek itu, kata dia, sudah sesuai dengan jadwal.

“Selama ini kan memang banyak berita beredar bahwa akan diresmikan akhir Tahun 2023. Nah berdasarkan berita yang banyak beredar itu, jadinya masyarakat mengartikan sendiri kenapa kok belum diresmikan, dan akhirnya beranggapan ini molor. Padahal kam tidak. Kami sudah selesaikan akhir Desember 2023 sesuai target,” jelasnya.

Terkait kapan peresmian bendungan, Ryan mengaku belum mendapat jadwal pasti. Sebab bendungan itu direncanakan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Namun yang jelas, bendungan sudah siap untuk diresmikan.

“Kami juga belum tahu jadwal peremiannya kapan. Rencana peresmian kami belum dapat jadwal. Kami tanyakan belum tahu juga. Rencana memang Presiden yang akan meresmikan tapi jadwalnya kami belum tahu,” katanya.

“Kalau dalam urutan peresmian PSN khususnya bendungan, Bendungan Ameroro itu urutan ke lima untuk diresmikan setelah beberapa bendungan lain di Indonesia,” tutupnya.*

Sidang Perkara Tipikor di IUP PT Antam Konut, JPU Ungkap Dugaan Kejanggalan Kuota RKAB PT KKP

Redaksi Kendari Kini
-
0
Sidang Perkara Tipikor di IUP PT Antam Konut, JPU Ungkap Dugaan Kejanggalan Kuota RKAB PT KKP

Kendari – Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Antam site Konawe Utara (Konut) terus bergulir baik yang di PN Tipikor Kendari maupun PN Tipikor Jakarta.

Pada Senin 29 Januari 2024 bertempat di PN Tipikor Kendari kembali menghadirkan GM PT Antam site Konut HW, Kuasa Direktur PT CJ AM, Direktur PT TMM RHT, dan Dirut PT KKP AA.

Sidang di PN Tipikor Kendari masih dengan Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi. Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum sebanyak 6 (enam) orang, Kuasa Direktur PT NMM FI, Operator Site Manager PT Antam GA, Kepala Cabang PT TI wilayah Sultra RP, Inspektur Tambang Kementerian ESDM SH, PNS KA, dan Dirut PT ASP MAI.

Usai persidangan berlangsung JPU Fadly A. Safaa mengatakan ada kejanggalan dalam penerbitan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT KKP, pasalnya ada beberapa item yang tidak dipenuhi namun RKAB tersebut tetap diterbitkan.

“Jadi yang diperiksa, salah satunya Inpsektur Tambang, jadi selain Inspektur Tambang dia juga di tahun 2021 itu mendapatkan surat dari Dinas ESDM untuk melakukan evaluasi terhadap persetujuan RKAB PT KKP yang mendapatkan kouta 1,5 juta metrik ton,” katanya.

Sambungnya kalau darihasil pemeriksaan di persidangan ada aspek teknis yang menjadi temuan.

“Temuannya tadi dia sebutkan mengenai peta citra satelit yang tidak ada, dan peta realisasi penambangan sebelumnya tidak ada (2020),” tambahnya.

Pihaknya juga menuturkan bahwa dalam penerbitan kuota RKAB berdasarkan aturan yang berlaku hal tersebut adalah hal yang diwajibkan.

“Iya (wajib ada), berdasarkan Kepmen ESDM 1806 itu salah satu aspek teknis yang mesti diperhatikan, ada aspek teknis, aspek lingkungan, aspek finansial di Kepmen 1806,” ungkapnya.

Lanjutnya pada tahun 2022 saat kewenangan penerbitan RKAB ditarik ke Kementerian ESDM hal tersebut kembali terulang.

“Kalau tahun 2022 kan ada saksi yang diperiksa, tapi saksi yang diperiksa itu Inspektur Tambang yang bukan bertindak sebagai evaluator, tapi dia bertindak dalam melalukan pembinaan dan pengawasan, nah itu ada beberapa yang jadi temuan juga yang diteruskan ke Direktorat Lingkungan ESDM, Temuannya hampir sama yang sebelumnya,” bebernya.

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa PT KKP melakukan penjualan melebihi kuota RKAB yang telah diberikan.

“Ada yang kelebihan penjualan dikira dari kouta RKAB yang diberikan, kalau itu yang bersangkutan kan hanya Inspekttur tambang yang melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai pemberian kouta RKAB itu ada pada Direktorat,” tuturnya.*

Reses di Wua-wua, Warga Adukan ke Aksan Jaya Putra Soal Sulit dapat Pekerjaan

Redaksi Kendari Kini
-
0
Reses di Wua-wua, Warga Adukan ke Aksan Jaya Putra Soal Sulit dapat Pekerjaan

Kendari – Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra atau yang akrab disapa AJP mendapatkan keluhan dari warga Kota Kendari, terkait susahnya mendapatkan lapangan pekerjaan.

Keluhan itu ia dapatkan saat melaksanakan reses masa sidang I tahun 2023-2024 di Kelurahan Wuawua, Kecamatan Wuawua, Senin (29/1/2024).

Usman Jaya, warga Kelurahan Wuawua mengeluhkan susahnya mencari pekerjaan, padahal di Sultra banyak perusahaan tambang. Sehingga ia bertanya kepada AJP, agar bisa memberikan solusi.

“Saya punya anak sudah besar mau cari pekerjaan susah. Mau masuk kerja di tambang harus bayar katanya pak. Ini kira-kira bagaimana pak,” ujar Usman Jaya.

Menanggapi keluhan warga Kendari, AJP mengatakan, dalam beberapa kali lembaga survei merilis angka pengangguran untuk Kota Kendari cukup besar yakni berkisar di angka 35 persen. Hal itu dipengaruhi dengan sulitnya lapangan kerja.

Anggota Komisi II DPRD Sultra itu menuturkan, terkait sulitnya lapangan pekerjaan ini harus menjadi tanggung jawab semua stakeholder, khususnya kepala daerah yang ada di Kota Kendari agar bagaimana menciptakan lapangan kerja.

Menurut AJP, yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan bukan anggota DPRD, tapi para pengusaha dengan bantuan kepala daerah. Ia pun berharap rencana pembangunan smelter di Kelurahan Tondonggeu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, bisa menyerap banyak sekali tenaga kerja dari dari Kendari.

“Ini juga yang kita harapkan kedepannya bisa terlaksana, karena di DPRD kita tidak bisa menciptakan lapangan kerja. Yang bisa menciptakan lapangan kerja pengusaha-pengusaha yang ada dengan bantuan kepala daerah, sehingga dengan begitu bisa berjalan sebagaimana mestinya,” kata AJP.

AJP telah memiliki konsep bagaimana cara agar bisa mengurangi angka pengangguran di Kota Kendari. Katanya, kepala daerah memiliki peran penting di sini.

Caranya setiap pengusaha yang mau investasi di daerah harus membuat pakta integritas dengan kepala daerah, dan yang bertanda tangan seluruh Forkopimda.

“Jadi sebenarnya ini tergantung kebijakan kepala daerah. Mereka kan datang investasi di wilayah yang punya kepala daerah, kalau kepala daerah yang meminta saya kira pasti dikasih, apalagi itu bukan kepentingan pribadi tapi masyarakat umum,” ujarnya.

Dalam pakta integritas itu, kepala daerah bisa mengintervensi perusahaan secara baik, baik dari sisi kewajibannya, dan hak perusahaan. Termasuk dengan mempekerjakan 80 peren tenaga lokal.

“Kalau saya, saya patok 80 persen KTP Kota Kendari, yang lain-lain silahkan cari di tempat lain. Sehingga betul-betul masyarakat kita bisa mendapatkan lapangan kerja yang layak,” bebernya.

Memang hal seperti itu belum pernah dilakukan di Indonesia, tapi AJP meyakini kalau ada goodwill kepala daerah pasti bisa dilakukan. Apalagi melihat komposisi pertimbangan-pertimbangan terkait dengan penerimaanya.

“Jangan seperti PT VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) sudah ada perda terkait PAP (pajak air permukaan) tidak mau bayar, karena mereka selalu bertameng bahwa mereka proyek strategi nasional (PSN) di bawah kendali presiden. Sekarang kalau kita buat pakta integritas, melanggar tinggal surati presiden. Silahkan cabut izinnya, masih banyak orang mau investasi, barang kali seperti itulah,” pungkas AJP.*

Sidang Perkara Tipikor di WIUP PT Antam Konut, PT GGM Diduga Jual Ore Nikel Pakai ‘Dokter’ PT KKP

Redaksi Kendari Kini
-
0
Sidang Perkara Tipikor di WIUP PT Antam Konut, PT GGM Diduga Jual Ore Nikel Pakai ‘Dokter’ PT KKP

Kendari – PT GGM diduga ikut menambang dan melakukan penjualan ore nikel menggunakan dokumen terbang PT Kabaena Kromit Pratama (KKP). Hal itu terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi perkara korupsi tambang nikel di WIUP PT Antam, Kamis (25/1/2024) lalu.

Keterlibatan PT GGM di kasus korupsi nikel ini, diungkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra), Anita Theresia yang hendak mengkonfirmasi ke PJO KSO MTT sebagai saksi di sidang yang digelar di PN Tipikor Kota Kendari.

Lewat barang bukti handphone milik Kuasa Direktur PT KKP Doni Apstral yang telah disita sebelumnya, Anita menyebut ada data pemilik kargo yang memakai dokumen PT KKP, salah satunya nama Noi selaku petinggi di PT GGM.

Saksi kemudian menerangkan, bahwa yang disebut JPU merupakan perusahaan dari 39 perusahaan yang bekerjasama dengan PT Lawu Agung Mining (LAM)

“Iya (termasuk 39 perusahaan kontraktor). Nama itu di 39 perusahaan,” tutur saksi.

Sementara itu, nama PT GGM kembali muncul, saat Baron Harahap, Kuasa Hukum terdakwa Manager PT Antam Hendra Wijayanto mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai pelaporan aktivitas penambangan di WIUP PT Antam.

PT GGM disebut melakukan aktivitas penambangan di WIUP PT Antam yang berlokasi di Blok Mandiodo, Konawe Utara (Konut), sejak Februari 2022 silam.

“Berdasarkan laporan pencatatan klien kami, ada PT Lawu Agung Mining, Sultra Bangun Persada, Matarombeo Energi Sejahtera, Salam Berkah Mineral, Ayam Jantan Selatan dan PT Geo Gea Mineralindo,” ucap Baron Harahap.

PT GGM juga disebut saksi tidak membawa biji nikel yang ditambang di stokfile PT Antam, melainkan menjual langsung ke tempat lain. Mestinya, ore nikel tersebut, dibawa ke stokfile PT Antam.

Akibatnya, PT GGM dilaporkan ke polisi hingga kontraknya diputus bersama PT Ayam Jantan Selatan dan PT Matarombeo oleh PT Antam.

“PT GGM (diputus kontrak). Tapi saya lupa bulannya, tanggal berapa. Seingat saya, setiap ada laporan, temuan langsung diputus kontrak,” jawab saksi.

Terkait sepengetahuan saksi soal PT GGM menjual sendiri ore nikel dari WIUP PT Antam, itu berawal dari informasi ketika saksi menghubungi terdakwa PL PT LAM, Glen Ario Sudarto.

Kala itu, Glen menyampaikan kepada saksi, bahwa Gleen yang akan menyampaikan secara langsung dengan pihak PT GGM.

“Glen sampaikan ke saya, nanti dia yang komunikasi langsung dengan GGM,” kata saksi.

Dikonfirmasi terpisah, salah satu penanggung jawab PT GGM, Noi yang dihubungi awak media ini lewat pesan WhatsApp, tidak merespon sama sekali, hingga berita ini ditayangkan.*

Sidang Perkara Tipikor di WIUP PT Antam Konut, JPU Ungkap Sejumlah Nama yang Diduga Gunakan ‘Dokter’ PT KKP

Redaksi Kendari Kini
-
0
Sidang Perkara Tipikor di WIUP PT Antam Konut, JPU Ungkap Sejumlah Nama yang Diduga Gunakan ‘Dokter’ PT KKP

Kendari – Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi pertambangan di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sultra terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) Kendari.

Dalam perjalanannya, muncul fakta – fakta baru yang terungkap, diantaranya sejumlah nama-nama yang diduga menggunakan dokumen terbang (dokter) PT Kabaena Kromit Pratama (KKP).

Seperti pada sidang, Kamis, 25 Januari 2023 lalu. JPU menghadirkan tiga orang saksi diantaranya PJO PT LAM yang juga merupakan PJO KSO MTT J, PJO PT Antam UBPN Konut G, dan Kepala Cabang Surveyor Tribakti R.

Ke empat saksi, didengar kesaksiannya untuk empat terdakwa diantaranya Direktur PT KKP Andi Andriansyah, Direktur PT Tristaco Rudi Tjandra, Kuasa Direktut PT CJ AS, dan Mantan General Manager PT Antam UBPN Konut Hendra Wijayanto.

Saksi pertama yang didengar kesaksiannya ialah J, dirinya di cecar pertanyaan oleh JPU, Kuasa Hukum ke empat terdakwa dan Majelis Hakim PN Tipikor Kendari.

Selang beberapa jam kesaksiannya didengar, salah satu JPU Anita menanyakan kepada saksi terkait sejumlah nama – nama yang diduga menggunakan dokter PT KKP yang berasal dari Handphone milik Kuasa Direktur PT KKP Doni Apstral.

Ponsel Doni Apstral sendiri telah disita JPU dan dijadikan barang bukti. Anita lantas memperlihatkan bukti dokumen itu dihadapan majelis hakim yang dipimpin Sugeng Sudrajat.

“Saya akan memperlihatkan data-data tongkang (menggunakan dokumen) PT Kabaena Kromit Pratama yang tersimpan dari HP Dony Apstral,” kata Anita kepada Jondriawan.

Anita melanjutkan, di handphone tersebut ditemukan data pemilik kargo yang menggunakan dokumen terbang PT KKP, antara lain Aceng, Muas, Jerman, Ibrahim, Bos, Icang, Ikbal, Kris, Bobi, Noi, Rahman, Fadli, Wili, Kiki, Yanuar.

“Di antara nama-nama tersebut yang berkaitan dengan perusahaan atau orang-orang yang melakukan penambangan di lahan PT Antam, bisa saudara sebutkan?,” tanya Anita ke J.

“Aceng saudara kenal,” sebut Anita. “Iya saya kenal. Itu yang saya kenal menambang di Antam,” jawab J.

“(Rahman) mirip dengan salah seorang yang berada di perusahaan tersebut. (Noi PT Geo Gea Mineralindo) Sama. Iya (termasuk 39 perusahaan kontraktor). Nama itu di 39 perusahaan),” beber Jondriawan.

Seseorang bernama Kiki dari PT Timah Mineral Sejahtera. Ikbal dari PT Alfa Mineral Pratama. Fajar dari PT Altan Bumi Barokah. PT SBP. Sejumlah perusahaan ini menjadi bagian dari 39 sub-kontraktor yang menambang di lahan PT Antam.

Hinga berita ini dipublis, media ini masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari sejumlah nama yang disebutkan tersebut.*

Reses di Kadia, Aksan Jaya Putra Bakal Wujudkan Asprasi Warga Melalui Dana Pribadi

Redaksi Kendari Kini
-
0
Reses di Kadia, Aksan Jaya Putra Bakal Wujudkan Asprasi Warga Melalui Dana Pribadi

Kendari – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra (AJP) acap kali mengeluarkan dana pribadinya untuk menjawab masalah yang dihadapi masyarakat yang berada di daerah pemilihannya (dapil).

Salah satunya kebutuhan warga Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, yang meminta bantuan kursi untuk dasawisma. Hal itu disampaikan warga saat AJP melaksanakan reses masa sidang 1 tahun 2023-2024 di wilayah itu, Senin (29/1/2024).

Dikutip dari buku House of Quality: Kampung Organik oleh Andjar Prasetyo dan Mohammad Zaenal Arifin (2018: 24), dasawisma adalah unit terkecil dari kelompok PKK yang terdiri dari 10 rumah tangga. Dari 10 anggota itu ada seorang penanggung jawab yang bertugas untuk memantau kondisi rumah tangga yang lain.

Dasawisma memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan program-program kegiatan PKK di tingkat desa/kelurahan yang nantinya akan berpengaruh pada kegiatan gerakan PKK di tingkat kecamatan dan kabupaten.

“Permintaan kursi dasawisma, insyaallah itu pakai dana pribadi, karena itu tidak dianggarkan di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” ujar AJP.

Pada kesempatan itu, warga juga meminta bantuan sumur bor, paving block, drainase, bantuan modal untuk UMKM, serta persoalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anoa Kota Kendari. Selain itu, ada juga permintaan bak sampah dan gerbang.

Menanggapi itu, AJP mengatakan, permintaan warga kebanyakan masuk kewenangan Pemerintah Kota Kendari.

“Ada permintaan yang notabene bukan kewenangan saya. Tapi itulah dinamika dari pada masyarakat, mereka tahu bahwa ini reses, kita serap aspirasinya. Mereka sampaikan kita jawab,” kata Aksan.

Kemudian terkait permintaan sumur bor, paving block, dan drainase, Ketua Fraksi Golkar DPRD Sultra itu mengaku akan memperjuangkannya lewat APBD perubahan 2024. Hanya saja dia perlu melihat permintaan mana yang bisa diakomodir lebih dulu.

“Tapi nanti kita lihat, karena penempatan anggaran bukan saya sendiri. Sebab ada beberapa anggota DPRD Sultra dapil Kota Kendari, sehingga nantinya kita putuskan di dinas yang mana yang duluan bisa diakomodir,” bebernya.

Sementara terkait persoalan PDAM, AJP mengungkapkan, perlunya revitalisasi PDAM. Sebab masalah ini tidak akan selesai, tanpa adanya revitalisasi.

Kalau PDAM, saya kira ini persoalan yang tidak selesai, walaupun sekarang lagi perekrutan manajemen baru. Jadi revitalisasi PDAM yang sangan penting. Ini juga menjadi tantangan ke depan bagaimana melakukan revitalisasi yang ada, paling tidak sumber air ini yang ada dibeberapa titik bisa teraliri ke rumah-rumah warga,” pungkas bakal calon Wali Kota Kendari 2024-2029 itu.*

Triwulan Keempat Tahun 2023, PT Vale Catatkan Kenaikan Pencapaian Produksi

Redaksi Kendari Kini
-
0
Triwulan Keempat Tahun 2023, PT Vale Catatkan Kenaikan Pencapaian Produksi

Jakarta – PT Vale Indonesia Tbk (“PT Vale” atau “Perseroan”, IDX Ticker: INCO) pada hari ini mengumumkan pencapaian produksinya sebesar 70.728 metrik ton (“t”) nikel dalam matte pada tahun 2023, naik 18% dari produksi tahun 2022, 29 Januari 2024.

“Kami sangat bersyukur dengan pencapaian ini. Meskipun menghadapi berbagai tantangan di sepanjang tahun, kami berhasil melampaui target produksi untuk tahun 2023. Ini tentu saja merupakan bukti dari dedikasi, komitmen, dan semangat kolaborasi yang tinggi dari seluruh karyawan di Perseroan”, ujar Febriany Eddy, CEO dan Presiden Direktur PT Vale saat mengomentari pencapaian tersebut.

Ikhtisar Produksi

4T23
3T23
4T22
2023
2022

Produksi nikel dalam matte (t)
19.084
17.953
16.183
70.728
60.090

Produksi pada triwulan keempat tahun 2023 (“4T23”) mencapai 19.084 t nikel dalam matte, atau sekitar 6% dan 18% lebih tinggi dibandingkan dengan volume produksi yang dicatat masing-masing pada 3T23 dan 4T22. Kenaikan ini adalah hasil dari strategi pemeliharaan yang efektif serta peningkatan kinerja di area tambang dan pabrik pengolahan kami sepanjang tahun, yang mendorong produksi lebih tinggi dari triwulan ke triwulan pada tahun 2023.*

Kabaharkam Polri Lepas 111 Personel Amankan TPS Luar Negeri: Jalankan Tugas dengan Baik

Redaksi Kendari Kini
-
0
Kabaharkam Polri Lepas 111 Personel Amankan TPS Luar Negeri: Jalankan Tugas dengan Baik

Jakarta – Sebanyak 111 personel kepolisian diberangkatkan ke luar negeri untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Senin (29/1/2024). Kabaharkam Polri Komjen Mohammad Fadil Imran berpesan agar para anggota untuk menjalankan tugas dengan baik.

Fadil yang saat ini menjabat sebagai Kepala Operasi Mantap Brata 2024 mengatakan, bahwa sesuai yang diamanatkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa ratusan personel yang berangkat harus menjalankan tugas dengan baik. Tidak hanya mengamankan TPSLN, namun juga berkoordinasi dengan petugas TPSLN dan KBRI.

“Tadi sudah disampaikan pesan bapak Kapolri untuk betul-betul menjunjung tinggi tugas dengan baik, mengawal pengamanan dengan baik, ditambah dengan koordinasi karena tugas personel ini di TPSLN bukan hanya mengamankan proses pemungutan suara tapi juga melakukan koordinasi awal petugas TPSLN dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia,” kata Fadil usai kegiatan Pre Departure Briefing (PDB) dan Apel Pemberangkatan Satgas PAM TPSLN Operasi Mantap Brata 2024 di Pusat Misi Internasional Polri Serpong, Banten.

Fadil mengatakan, 111 personel akan diberangkatkan ke Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong, Australia, Belanda dan Arab Saudi. Dikatakannya, lokasi TPSLN tidak hanya berada di KBRI dan Konsulat Jenderal, namun juga ada yang dilaksanakan di luar kedutaan. Nah, untuk itu kata dia, pentingnya koordinasi dengan Kedubes dan pihak berwenang negara setempat.

Dengan segala keterbatasan yang ada di lokasi pemungutan suara di luar negeri, diharapkan proses Pemilu 2024 bisa berjalan baik. Ia mengungkapkan bahwa ada 2.3 juta WNI yang akan mencoblos di luar negeri.

Fadil menuturkan, seluruh personel sudah disiapkan dengan baik bilamana ada hal-hal kontijensi. Pasalnya, dari Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri bersama KPU, Bawaslu dan Kementerian Luar Negeri telah memberikan bimbingan teknis.

“Sedikit gambaran mengenai penempatan personel pada masing-masing TPSLN tentu akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, jumlah pemilih, jarak dari kedutaan dan sebagainya,” ujarnya.

Polri kata Fadil juga mempedomani segala aturan baik dari KPU dan regulasi negara-negara tetangga. Misalnya, dalam proses pengamanan pemungutan suara, anggota tidak memakai seragam dinas, hanya menggunakan seragam sipil biasa dan dibekali rompi.

Dirinya berharap tidak ada kendala yang seperti dihadapi pada Pemilu 2019 lalu. Dimana kekurangan surat suara dan antrean panjang masyarakat yang ingin mencoblos. “Tapi semua itu sudah diantsipasi oleh tim bersinergi dengan KPU, bersinergi dengan kementerian luar negeri agar persoalan seperti itu bisa diatasi,” tandas Fadil.*

Gelar Operasional Polda Sultra, Bahas Agenda Kamtibmas Pemilu 2024 yang Semakin Dekat

Redaksi Kendari Kini
-
0
Gelar Operasional Polda Sultra, Bahas Agenda Kamtibmas Pemilu 2024 yang Semakin Dekat

Kendari – Wakapolda Sultra Brigjen Pol Dwi Iriyanto, S.I.K., M.Si membuka pelaksanaan _Gelar Operasional_ Polda Sultra Tahun 2024 yang bertempat di Aula Dachara, Senin 29 Januari 2024.

Gelar Operasional turut serta diikuti oleh KPU Sultra, Bawaslu Sultra, Kepala BMKG, Irwasda Polda Sultra Kombes Pol Yun Imanullah SIK, para pejabat utama beserta para Kapolres jajaran.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan bidang operasional Polda Sultra dan jajaran Tahun 2023 sekaligus sebagai media strategis guna mengantisipasi berbagai dinamika kamtibmas saat ini.

Berkaitan dengan agenda Kamtibmas, diketahui saat ini tahapan pemilu Tahun 2024 sudah memasuki tahapan kampanye, beberapa hari lagi (14 Februari 2024) akan dilaksanakan tahapan pemungutan suara dan dilanjutkan penghitungan suara.

“Kita undang pada kesempatan ini dari KPU dan Bawaslu Sultra untuk memberikan informasi berkaitan dengan update pelaksanaan, kesiapan menuju tahapan Pemilu selanjutnya, dan Kepala BMKG Sultra untuk menyampaikan perkiraan potensi kerawanan bencana alam pada Februari nanti,” kata Brigjen Dwi Iriyanto.

Wakapolda berharap dengan pelaksanaan gelar operasional ini menghasilkan upaya tindak lanjut yang nyata untuk meningkatkan kualitas bidang operasional Polda Sultra dan jajaran sekaligus mengevaluasi kekurangan dan hambatan operasional pada tahun sebelumnya.

“Situasi kita di Sultra saat ini masih aman, damai dan kondusif, tapi kita jangan lengah karena ini adalah tantangan bagi jajaran untuk melakukan langkah-langkah operasional untuk memelihara situasi kamtibmas,” pungkas Wakapolda.*

Masyarakat Sambut Baik Kampanye Aksan Jaya Putra di Pasar-pasar Kota Kendari

Redaksi Kendari Kini
-
0
Masyarakat Sambut Baik Kampanye Aksan Jaya Putra di Pasar-pasar Kota Kendari

Kendari – Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Sultra dapil 1 Kota Kendari, Aksan Jaya Putra (AJP) kembali melakukan kampanye di Kelurahan Mandonga pada Minggu 28 Januari 2024.

Dalam kampanye tersebut, AJP menyapa para pedagang di Pasar Basah Mandonga, Pasar Korem, Mal Mandonga dan Pasar Grosir di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia.

Pantauan media ini, para pedagang begitu antusias kedatangan Calon Legislatif Kota Kendari ini. Diapun mendapat dukungan untuk kembali bertarung di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang bakal berlangsung di bulan Februari mendatang.

“Alhamdulillah, untuk roadshow di pasar sudah 90 persen kita kunjungi. Ada 2 pasar kita kunjungi, pertama Pasar Mandonga ada tiga tiga titik dan pasar Grosir,” ungkap AJP usai melakukan safari politik di sejumlah pasar.

Dia mengungkapkan saat berkomunikasi dengan para pedagang, mereka menyampaikan harga beberapa bahan pokok sudah normal namun pembeli yang belum ramai dikarenakan kondisi terlalu pagi.

Terkait kondisi pasar, AJP mengaku pemerintah kota Kendari perlu untuk melakukan revitalisasi pasalnya, pasar tersebut berada di pusat kota.

“Kita revitalisasi menjadi lebih modern. Harusnya, meja lapak dibuat menggunakan beton dan drainase di dalam pasar yang perlu diperhatikan sehingga baik pembeli maupun pedagang saat datang ke pasar merasa nyaman,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi Golkar DPRD Sultra ini mengaku masih akan terus melakukan safari politik baik di pasar maupun di rumah warga.

“Batas kampanye tanggal 10 Februari, kita akan terus menyapa warga yang memang belum tersentuh,” tutupnya.*

Reses di Kelurahan Sanua, Aksan Jaya Putra Terima Aspirasi Warga

Redaksi Kendari Kini
-
0
Reses di Kelurahan Sanua, Aksan Jaya Putra Terima Aspirasi Warga

Kendari – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra (AJP) terus menemui warga guna menyerap aspirasi serta mendengar apa yang menjadi keluhan warga, khususnya di wilayah daerah pemilihan (dapil) Sultra I Kota Kendari.

Semua usulan masyarakat ia tampung lalu memberikan solusi satu persatu. Jika usulan masyarakat itu tidak bisa terakomodir melalui porsi anggaran APBD, bahkan ia siap merogoh koceknya untuk memberikan solusi atas keluhan sejumlah konstituennya itu.

Untuk itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Sultra itu meminta kepada warga yang hadir untuk memberikan aspirasinya. Hal ini disampaikan AJP saat melaksanakan reses masa sidang 1 tahun 2023-2024 di Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Sabtu (27/1/2024 ).

Pada kesempatan itu, warga Kelurahan Sanua meminta pembangunan talud karena wilayah mereka merupakan daerah rawan longsor. Kemudian warga juga mengeluhkan banjir setiap musim penghujan akibat drainase yang tersumbat.

“Di depan jalan sana sering terjadi banjir akibat drainase tersebut. Sudah puluhan tahun tidak pernah dikeruk pak,” kata warga Kelurahan Sanua, Tomi.

Selain itu, warga juga meminta lampu penerangan jalan, bantuan modal untuk UMKM dan baju seragam majelis taklim.

Menjawab keluhan warga tersebut, AJP mengatakan, apa yang menjadi permintaan masyarakat akan diperjuangkan di APBD perubahan 2024.

“Apa yang menjadi permintaan masyarakat, insyaallah segera kita follow up. Apalagi mengejar dianggaran perubahan. Di masa akhir sisa jabatan ini kan kita masih punya kewenangan untuk menganggarkan mereka sehingga bisa terbantu,” ujar bakal calon Wali Kota Kendari 2024-2029 itu.

Lalu terkait drainase, AJP mengaku perlu melihat terlebih dahulu status jalan. Jika jalan tersebut masih masuk jalan provinsi, maka ia bisa melakukan intervensi untuk melakukan pengerukan drainase. Tetapi jika jalan tersebut masuk jalan nasional, maka ia akan menyampaikan ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN Sultra) terkait penanganannya.

“Kalau masih masuk jalan provinsi masih bisa kita intervensi. Tapi kalau masuk jalan nasional kita menyampaikan ke pihak balai bagaimana penanganannya. Tapi pihak balai juga tidak punya anggaran untuk pemeliharaan seperti itu,” beber AJP.

AJP bilang, terkait persoalan drainase ini sebenarnya bisa ditangani oleh Pemerintah Kota Kendari. Apalagi kata dia, Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari punya program bersih-bersih setiap Selasa dan Jumat

“Sebenarnya kalau saya melihat ini Pj wali kota sering turun bersih-bersih padaa hari Selasa dan Jumat. Ini bisa maksimalkan, apalagi beberapa warga sepakat untuk turun membantu mengeruk (drainase) kalau mereka diundang,” kata AJP.

Kemudian bantuan modal untuk UMKM, AJP meminta warga untuk menerbitkan nomor induk berusaha (NIB) di OSS. Sebab salah satu syarat untuk diberikan bantuan hibah dari Dinas Koperasi harus memiliki NIB.

Sementara untuk baju seragam majelis taklim, AJP mengaku siap memberikan bantuan pribadi. “Untuk seragam ibu-ibu majelis taklim, pengadaannya nanti pakai uang pribadi saya sendiri,” pungkas Ketua DPD Ormas MKGR Sultra itu.*

Sempat DPO, Polda Bekuk Seorang Tersangka TPPU Pengembangan Perkara Tipikor Bank Sultra Cabang Konkep

Redaksi Kendari Kini
-
0
Sempat DPO, Polda Bekuk Seorang Tersangka TPPU Pengembangan Perkara Tipikor Bank Sultra Cabang Konkep

Kendari – Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sultra mengamankan seorang tersangka yang diduga terlibat melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pengembangan perkara Bank Sultra cabang pembantu Konawe Kepulauan (Konkep), Sabtu 27 Januari 2024.

Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sultra Kompol I Gede Pranata Wiguna mengatakan perkara ini pengembangan dari kasus sebelumnya.

“Kronologis perkara TPPU Tersangka ZZ, Perkara ini berawal dari dugaan tindak pidana korupsi dalam BPD Sultra oleh IJP selaku eks PLT Pimpinan Cabang Pembantu Wawonii periode 2017 sampai Maret 2021. Yang mana IJP berhasil menggerogoti keuangan PT. BPD Sultra sebesar Rp. 9.552.029.900,,” jelasnya melalui keterangan resminya yang diterima media ini.

Sambungnya sebagian dari dana kerugian dimaksud yakni sebesar Rp. 2.300.000.000, (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dialirkan ke rekening perusahaan ZZ pada United Overseas Bank dengan Nomor rekening 3143021945 an. PT. MFA Indo Energy.

Lanjutnya kemudian pihaknya melakukan pengembangan, dan penyidikan dimulai tanggal 21 Juni 2023, dugaan TPPU pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

“Kami tetapkan ZZ sebagai Tersangka tanggal 4 Desember 2023, kemudian lemanggilan sebagai tersangka 2 kali berturut-turut, namun yang bersangkutan tidak hadir dan tanpa alasan yang patut dan wajar,” ungkapnya.

Kemudian pihaknya pada tanggal 11 Januari 2024, menetapkan Tersangka ZZ masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“DPO tanggal 11 Januari 2024,” ujarnya.

Usai menetapkan DPO terhadap Tersangka, pihaknya berhasil mengamankan Tersangka 26 Januari 2024.

“Penangkapannya hari Jumat tgl 26 Jan 2024 sekitar pukul 17.50 wib bertempat di kompleks kalibata city Jaksel, kemudian dilakukan pemeriksaan tersangka hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024,” tuturnya.

Terakhir pihaknya menuturkan bahwa untuk saat ini tersangka telah dilakukan penahanan.

“Untuk saat ini kami lakukan penahanan 20 hari terhitung mulai 27 Januari 2024 sampai dengan 5 Februari 2024, dan Tersangka terancam pidana penjara paling lama 5 Tahun,” tutupnya.*

PT BMM dan AMPUH Sultra Ungkap Dugaan Permainan Mafia Kadar di Smelter PT VDNI

Redaksi Kendari Kini
-
0
PT BMM dan AMPUH Sultra Ungkap Dugaan Permainan Mafia Kadar di Smelter PT VDNI

Kendari – PT BMM mengungkapkan dugaan permainan mafia kadar di Smelter PT VDNI yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum baik internal perusahaan maupun oknum yang disuruh oleh internal perusahaan.

Diketahui PT BMM salah satu perusahaan trader yang bekerjasama dengan PT SPM, yang dimana PT SPM adalah satu dari empat perusahaan yang bekerjasama dengan smelter PT VDNI dalam hal jual beli Ore Nikel.

Kuasa Direksi PT BMM, Muh. Fauzan Musni mengatakan bahwa awalnya pihaknya dimintai sejumlah uang untuk menaikkan kadar agar kapalnya bisa sandar dan dibongkar di Smelter PT VDNI.

“Awalnya sekitaran tanggal 10 Desember 2023 sebelum kapal dikirim, kami dimintai sejumlah uang dengan komitmen akan menaikkan kadar tersebut dengan catatan membayar biaya kalau dirupiahkan 430 Juta,” katanya.

Sambungnya bahwa dari 430 Juta setelah pihaknya serahkan, kapal pihaknya berangkat disekitaran tanggal 16 Desember 2023, setelah itu kapal di ambil sampelnya.

“Setelah diambil sampelnya, sempat saya pertanyakan bagaimana bongkarnya, setelah itu yang keluar hasil sampel di kadar 1,2, dan itu dibawah dari spek kontrak, maka dari itu keluar instruksi kapal akan dipulangkan, setelah itu saya tanyakan bagaimana dengan uang yang telah saya setorkan,” ungkapnya.

Lanjutnya bahwa yang berkordinasi saat itu anggota dibawahnya berkordinasi dengan oknum itu.

“Saat itu, oknum itu menggebu-gebu meminta sejumlah uang untuk segera disetorkan, komunikasinya lewat telepon, anggota saya berkordinasi dengan RH dan SJ, dan itu mereka terima uang, ada buktinya di HP saya, dengan uang itu mereka akan berkoordinasi dengan pihak surveyor,” jelasnya.

Pihaknya juga menuturkan bahwa usai kapalnya akan dipulangkan, oknum tersebut meminta sejumlah uang lagi dan kembali menjanjikan akan memuluskan dan menaikkan kadarnya.

“Oknum itu meminta uang lagi 350 juta tambahan, agar kapal kami tidak dipulangkan,” ujarnya.

“Namun itu saya tidak sanggupi dan kapal saya saya ini terkatung-katung, saya merugi akibat hal ini karena mesti membayar demorit,” ujarnya.

Pihaknya juga membeberkan bahwa modus seperti ini sudah berjalan lama.

“Modus ini sudah berjalan lama, mungkin hanya saya yang baru mau buka bicara, modusnya mereka pakai orang luar A dan J untuk mencari mangsa, orang luar perusahaan yang berkoordinasi dengan oknum yang saya sebutkan tadi,” katanya.

“Untuk saya sendiri sudah 15 kali berlangsung, dan baru kali ini terjadi dua kali saya dimintai sejumlah uang,” tambahnya.

Lanjutnya bahwa sebelumnya hal tersebut berjalan seperti biasanya, namun menurutnya saat ini terjadi perubahan karena ada perubahan di manajemen Smelter PT VDNI.

“Ini kami duga terjadi karena adanya pergantian manajemen, pengusah kecil dan lokal seperti kami, seperti sengaja mau dimatikan,” tuturnya.

Terkait hal tersebut pihaknya akan melaporkan ke APH terkait dugaan pemerasan.

“Kami akan laporkan ke APH terkait dugaan pemerasan,” tandasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan
Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh Sultra) Hendro Nilopo mengungkapkan, bahwa berdasarkan bukti yang dia miliki terlihat jelas bahwa dugaan permainan kadar nikel oleh para mafia kadar di PT. VDNI.

“Dari bukti-bukti yang ada ini jelas suatu kejahatan yang mesti di tindak tegas menurut kami,” kata Hendro melalui keterangan tertulisnya yang diterima media ini.

Pria yang akrab disapa Egis itu menuturkan, dalam melancarkan aksi sebagai mafia kadar, beberapa oknum di PT..VDNI kerap meminta sejumlah uang kepada penambang atau pemilik cargo yang akan menjual nikel di PT. VDNI.

“Jadi permainan kadar di PT. VDNI ada dua macam, menaikan kadar atau menurunkan kadar,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hendro membeberkan, biasanya pemilik cargo dan oknum mafia kadar bersekongkol untuk menaikan kadar nikel agar memenuhi syarat untuk di terima oleh pihak smelter dalam hal ini PT. VDNI.

“Jadi kalau biasanya ada cargo dengan kadar 1,4 atau 1,5 itu bisa di naikan jadi kadar 1,6 atau 1,7 supaya bisa di terima atau tidak rejeck”. Beber aktivis nasional itu.

Selanjutnya, sambung Hendro, bayaran untuk menaikan kadar biasanya mulai dari 300 juta hingga 400 juta per tongkang tergantung kesepakatan pemilik cargo dengan mafia kadarnya.

Namun selain itu, lanjut Hendro, terkadang juga kadar nikel diturunkan agar harga pembelian pabrik juga ikut turun.

“Kadang cargo nikel kadar 1.7 biasa di kasih turun jadi kadar 1.6 atau 1.5 tujuannya agar harga pembelian semakin murah,” jelasnya.

Menurut Hendro, dalam kasus mafia kadar di PT. VDNI disisi lain merugikan pihak smelter namun disisi lainnya lagi justru menguntungkan.

“Ini yang mesti di ungkap, apakah ini strategi mereka (PT. VDNI) atau memang murni permainan mafia tanpasepengetahuan perusahaan,” tegasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mendesak agar pemerintah menghentikan sementara seluruh kegiatan di PT. VDNI sampai semua pihak yang terlibat dalam pratik mafia kadar tersebut segera di tangkap dan di proses hukum.

“Demi kesehatan investasi, pemerintah harus berani mengambil resiko menghentikan kegiatan PT. VDNI sampai para mafia-mafia kadar itu di tangkap,” tutupnya.

Sementara itu seperti dikutip dari Perdetik.id External Affairs Manager PT VDNI Indrayanto, meminta agar Ampuh Sultra menyiapkan bukti yang memadai jika skandal mafia kadar benar adanya.

“Kami memahami kekhawatiran Ampuh Sultra, tapi kami meminta agar bukti-bukti yang memadai disiapkan untuk memastikan kebenaran pernyataan ini,” ujarnya.*

Jaring Polisi Teladan Berdasarkan Usulan Publik, Hoegeng Awards 2024 Bakal Kembali Dilaksanakan

Redaksi Kendari Kini
-
0
Jaring Polisi Teladan Berdasarkan Usulan Publik, Hoegeng Awards 2024 Bakal Kembali Dilaksanakan

Jakarta – Hoegeng Awards 2024 digelar! Ini adalah program kerja sama detikcom dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menjaring polisi teladan berdasarkan usulan publik. Ayo, usulkan nama polisi teladan di sekitarmu!

Almarhum Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso adalah legenda polisi jujur di Republik ini. Namanya harum dalam lelucon satire yang dilontarkan almarhum Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dikutip dari buku karya Muhammad Zikra berjudul ‘Tertawa Bersama Gus Dur: Humornya Kiai Indonesia’, satire tersebut berbunyi: “Polisi yang baik itu cuma tiga. Pak Hoegeng almarhum bekas Kapolri, patung polisi, dan polisi tidur.”

Mantan Menteri Riset dan Teknologi AS Hikam menjelaskan Gus Dur menyampaikan humor tersebut dalam berbagai konteks yang berbeda. Namun intinya, kata dia, humor itu adalah bentuk kritik kepada Polri di era Gus Dur.

“Dan harapan kita yang sudah terpilih terus bertahan jadilah mutiara yang bersih, yang kemudian terus bisa menjadi kebanggaan baik buat keluarga dan tentunya buat keluarga besar institusi Polri,” kata Jenderal Sigit di malam penganugerahan Hoegeng Awards 2023 di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Jumat (14/7/2023) lalu.

Jenderal Sigit juga menaruh harapan Hoegeng Awards akan terus memunculkan sosok-sosok polisi teladan yang masih tersembunyi. Bagi Sigit, penilaian polisi yang baik itu berada di masyarakat.

“Tentunya saya meyakini bahwa di samping yang terpilih sekarang, masih banyak mutiara-mutiara lain yang mungkin berada di mana-mana masih terpendam, biarlah mutiara itu kemudian muncul dan masyarakat yang memilih,” ucap Sigit.

Karena itu, tahun 2024 ini detikcom kembali bekerja sama dengan Polri mencari polisi-polisi teladan yang layak diapresiasi. Memang Polri masih ada kekurangan di sana-sini, namun bukan berarti masyarakat harus kehilangan harapan dalam pencarian sosok polisi teladan. Kabar baik soal teladan personel Polri sudah terdengar dari Hoegeng Awards 2022 dan 2023, harapan akan semakin banyak munculnya polisi teladan diharapkan terwujud tahun 2024 ini.

Hoegeng Awards 2024 akan dianugerahkan kepada lima polisi yang diusulkan pembaca detikcom. Ada lima kategori di Hoegeng Awards 2024, yaitu: Polisi Inovatif, Polisi Berdedikasi, Polisi Berintegritas, Polisi Pelindung Perempuan dan Anak, serta Polisi Tapal Batas dan Pedalaman.

Kick off penjaringan kandidat penerima Hoegeng Awards 2024 dimulai hari ini melalui pengusulan via formulir digital. Pembaca detikcom bisa mengusulkan nama polisi yang dinilai patut jadi teladan melalui tautan ini.

Setelah proses penjaringan selesai, penerima penghargaan Hoegeng Awards 2024 akan diumumkan di acara penganugerahan pada Juli 2024.

detikcom mengajak Anda pembaca setia dan seluruh masyarakat Indonesia untuk berkontribusi mengawal perbaikan Polri lewat partisipasi di Hoegeng Awards 2024. Usulan polisi teladan dari Anda para pembaca diharapkan menjadi bahan bakar penyemangat personel Polri untuk berbenah diri.

Berikut mekanisme seleksi Hoegeng Awards 2024:

1. Daftarkan anggota polisi di sekitarmu yang dinilai patut menjadi kandidat penerima Hoegeng Awards 2024 dengan mengisi gform di sini (klik di sini)

2. Isi identitas diri kamu selaku pengusul berupa nama lengkap, alamat email dan nomor seluler yang bisa dihubungi.

3. Isi juga identitas Polisi yang kamu ajukan sebagai kandidat penerima Hoegeng Awards 2024. Selain nama, informasi pangkat dan tempat berdinas polisi tersebut akan sangat berguna. Jika memungkinkan, sertakan pula foto dan video.

4. detikcom akan menvalidasi informasi polisi kandidat penerima Hoegeng Awards yang kamu daftarkan. Informasi yang telah divalidasi akan diberitakan secara selektif.

5. Anggota polisi yang telah didaftarkan pembaca akan diseleksi menjadi 15 besar. Proses seleksi akan melibatkan Dewan Pakar yang terdiri dari tokoh masyarakat hingga institusi-institusi kredibel di luar Polri.

6. Aspek yang dinilai dalam proses seleksi di antaranya adalah integritas dan dampak kepada masyarakat.

7. 15 Besar polisi hasil seleksi Dewan Pakar akan dibuatkan profil dan dilakukan uji publik di detikcom.

8. Dari 15 besar tersebut, akan disaring menjadi 5 penerima penghargaan Hoegeng Awards 2024.

9. Penerima penghargaan Hoegeng Awards 2024 akan diumumkan pada Juli 2024.

1...337338339...384Halaman 338 dari 384
3,452FansSuka
84,893PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
346,777PengikutMengikuti
4,356PengikutMengikuti

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

TENTANG KAMI

Kendarikini.com merupakan portal berita media siber terpercaya di Indonesia. Berdiri sejak 22 Maret 2020, Mewartakan berita terpercaya dengan tampilan yang atraktif dan modern. Hak cipta dan merek dagang Kendarikini.com dimiliki oleh PT Insan Media Siber.

Email kami: redaksikendarikini@gmail.com

Pedoman Media Siber
Kode Etik Jurnalistik
Undang-undang Pers

REDAKSI

Susunan Redaksi

Alamat Redaksi : Jln. KH. Ahmad, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos : 93118

FOLLOW US

© Kendarikini.com sejak 2020