Kamis, Juli 23, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 346

Perkara Penikaman Wartawan di Bau-bau, Terdakwa Dituntut 4 Tahun Penjara

0

Baubau – Sidang perkara penikaman Wartawan Kasamea.com di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, telah sampai pada sidang pembacaan tuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Baubau, La Ode Abdul Sofyan dan Wa Ode Nur Nilam, telah membacakan tuntutan dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Baubau, Senin 27 November 2023.

Sidang pembacaan tuntutan oleh JPU, dihadiri Terdakwa, juga Kuasa Hukum Terdakwa.

Juru bicara PN Baubau, Rinding Sambara SH, mengatakan, JPU menuntut Terdakwa I Adani Husein Darwis alias Dani bin Husein Darwis, kemudian Terdakwa II Marwan alias Jeni bin Naim, dan Terdakwa III Muhammad Hidayat Hasanuddin alias Kasper bin Muksin Rais. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu secara bersama-sama.

“Sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primer, melanggar pasal 353 ayat 1, junto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHPidana,” ucap Rinding, sesuai tuntutan yang dibacakan JPU.

Kemudian, lanjut Rinding, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa I Adani Husein Darwis bin Husein Darwis, berupa pidana penjara selama empat tahun, dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan, yang telah dijalani oleh Terdakwa I, dengan perintah agar Terdakwa I tetap ditahan.

“Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa II Marwan alias Jeni bin Naim dan Terdakwa III Muhammad Hidayat Hasanuddin alias Kasper bin Muksin Rais, berupa pidana penjara masing-masing selama tiga tahun, dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan,” urainya.

Keempat, kata Hakim PN Baubau tersebut, menetapkan barang bukti, berupa 1 unit handphone merk iPhone 13 mini warna biru, kemudian 1 unit handphone Asus Z Phone 9 dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Terdakwa I. Kemudian, 1 unit sepeda motor Yamaha XTride warna hitam, dengan nomor Polisi DT 3439 DG, dikembalikan kepada pemiliknya, melalui Terdakwa II.

Kelima, menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2500.

“Itu tuntutan yang telah dibacakan oleh penuntut umum pada hari senin tanggal 27 november 2023. Kemudian, untuk selanjutnya persidangan ditunda hari Senin tanggal 4 Desember 2023, dengan agenda sidang pembelaan dari para terdakwa dan penasehat hukum,” pungkas Rinding.

Rinding menambahkan, setelah diajukan pembelaan, apabila dari pihak Terdakwa pada saat itu telah siap, atau sudah mengajukan pembelaannya, nanti, diberikan oleh majelis hakim, kepada penuntut umum, untuk mengajukan tanggapan.

Seperti diketahui, Terdakwa I Adani Husein Darwis alias Dani bin Husein Darwis, adalah “man maker” dalam kasus penikaman Wartawan di Negeri Syara Patanguna tersebut. Saat kejadian, Dani menjabat Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buton Selatan.

Korban LM Irfan Mihzan, diduga ditikam karena pemberitaan dugaan tindak pidana korupsi “Bandara Busel”. Kasus yang beberapa bulan lalu sempat viral karena ramai diberitakan media Pers ini, diungkap oleh Kejaksaan Negeri Buton, hingga menetapkan lima orang tersangka, dan tengah menanti peradilan di Pengadilan Tipikor.*

Putra Sultra Ditunjuk Jadi Direktur Eksekutif TPN Ganjar Mahfud

0

Jakarta — Aktivis ’98 asal Sulawesi Tenggara, Erwin Usman, didaulat sebagai Direktur Eksekutif II Direktorat Relawan Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo-Calon Wakil Presiden Moh Mahfud MD (TPN Ganjar-Mahfud).

Penunjukan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor: 020/SK-TPN/XI/2023 tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Moh Mahfud MD pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 serta lampirannya

“Lampiran Surat Keputusan Nomor: 020/SK-TPN/XI/2023 tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Moh Mahfud MD pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Direktorat Relawan: Direktur Eksekutif II Erwin Usman,” bunyi halaman 10 lampiran SK Nomor: 020/SK-TPN/XI/2023.

SK ini ditetapkan di Jakarta pada 24 November 2023 yang ditandatangani langsung oleh Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Moh Mahfud MD.

Erwin Usman, kepada media Selasa (28/11/2023) malam mengatakan, penunjukkan dirinya itu merupakan tanggungjawab besar bersama tim.

“Ini amanah dan kepercayaan yang harus saya pikul. Semoga dapat bersinergi dengan semua Tim Pemenangan Nasional (TPN) dan Tim Pemenangan Daerah (TPD), serta semua jaringan organ relawan dan simpatisan Ganjar-Mahfud di semua wilayah Indonesia untuk memenangkan Ganjar-Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024,” katanya via telepon.

Kata Erwin, TPN pemenangan memiliki lima tugas. Pertama, merencanakan, mempersiapkan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan Tim Pemenangan dalam pemenangan Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Kedua, melaksanakan pemutakhiran peta pemilih dan kajian terhadap kecenderungan pemilih berdasarkan pengelompokan geografi, demografi, dan kondisi sosial. Ketiga, menyusun dan mempersiapkan strategi pemenangan dan pelaksanaan kampanye. Keempat, melaksanakan evaluasi dan analisa terhadap strategi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Kelima, merancang dan mempersiapkan berbagai isu kampanye sebagai bagian dari strategi pemenangan pemilu.

Diketahui, Erwin S.H., C.M.L.C., C.L.A terlahir di Buton, Sulawesi Tenggara pada 2 November 1976. Dia adalah aktivis ’98 yang juga berprofesi sebagai seorang Advokat dan Auditor Hukum (legal auditor). Dia aktivis pro demokrasi yang sebelumnya lebih dari satu dekade mengabdi di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Saat ini, Erwin menjadi Presidium Nasional Persatuan Nasional Aktivis (PENA) ’98, organisasi eksponen aktivis reformasi ’98 yang dipimpin oleh Adian Napitupulu sebagai Sekjen.

Sejak bulan Mei 2023 Erwin dipercaya DPP PDI Perjuangan untuk bekerja mengkoordinasi dan mensinergikan gerakan pemenangan relawan Ganjar Pranowo melalui Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) 2024 sebagai Kepala Divisi Program.

Selain itu, Erwin juga kini sedang menyelesaikan studi pascasarjana program hukum bisnis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta.*

Perkara Dugaan Tipikor Tata Batas PPKH Bendungan Pelosika Kembali Disoal

0

Kendari – Aliansi Mahasiswa Pemerhati Lingkungan dan Kehutanan (AMPLK) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali melakukan aksi demontrasi terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) proyek swakelola tata batas PPKH Bendungan Pelosika.

Sebelumnya AMPLK Sultra telah mengadukan hal tersebut di Kejati Sultra pada 24 Oktober 2023, aduan tersebut didasarkan pada hasil audit internal Sekjen KLHK yang menemukan adanya kelebihan bayar pada pengerjaan proyek swakelola tersebut.

Diketahui berdasarkan hasil audit tersebut masih ada kelebihan anggaran senilai Rp. 82 Juta, Proyek Swakelola tersebut merupakan kerjasama antara pihak BWS Sulawesi IV Kendari dan BPKHTL Wilayah XXII Kendari.

Ketua AMPLK Sultra Ibrahim mengatakan walaupun ada pengembalian yang dilakukan oleh para pihak itu tidak menggugurkan persoalan hukum yang sementara berjalan.

“Kemarin kita demo di kantor BPKHTL Wilayah XXII Kendari, salah satu staf kantor tersebut mengatakan telah melakukan pengembalian, namun kami hanya diperlihatkan, dan anehnya ketika kita mau minta salinannya dan kita mau foto tidak diberikan kepada kami,” katanya, Rabu 29 November kepada media ini.

Pihaknya juga meminta kepada Kejati Sultra untuk segera menuntaskan Perkara tersebut, pasalnya dengan membuka dan mengusut persoalan tersebut membuka jalan membongkar dugaan praktik korupsi.

“Kemarin juga ada aduan di Polda Sultra terkait salah satu staf kantor BPKHTL yang diduga melakukan penipuan pengurusan dokumen Pertambangan, selain itu dengan adanya temuan Sekjen KLHK ini menunjukkan adanya dugaan oknum yang sering bermain di kantor tersebut,” ungkapnya.

Selain itu pihaknya menuturkan bahwa saat melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kejati Sultra dan ditemui salah satu staf Kejati Sultra bahwa perkara tersebut sementara tahap pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket).

“Kemarin penyampaian pihak Kejati Sultra mereka akan tindak lanjuti lagi, masih dalam proses tahapan pengumpulan data, dan perlengkapan berkas-berkasnya,” jelasnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi via panggilan WhatsApp Asintel Kejati Sultra menuturkan bahwa pihaknya akan kembali mengecek perkara tersebut.

“Kita cek dulu yah, soalnya banyak aduan masyarakat ke Kejati Sultra,” katanya.*

Alasan Sakit, Mantan PJ Bupati Bombana Mangkir dari Panggilan Kejati Sultra

0

Kendari – Mantan Pj Bupati bombana Burhanuddin dikabarkan batal hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara Tipikor di Kejati Sultra

Hal ini di benarkan oleh Asisten Bidang intelijen Kejati Sultra Ade Hermawan saat ditemui Rabu 29 November 2023

“Memang hari ini ada jadwal panggilan sebagai saksi buat Burhannuddin selaku mantan kepala dinas sumber daya air dan bina marga,” kata Ade kepada wartawan

Kendati demikian, lanjut dia yang bersangkutan (Burhanuddin red) batal menghadiri panggilan sebagai saksi dengan alasan sakit

” Yang bersangkutan batal hadir karna sakit dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang di bawah oleh pengacara dia,” ungkapnya

Lebih Lanjut Asisten bidang intelijen Kejati Sultra ini mengatakan bahwa Penyidik juga akan menjadwalkan ulang pemeriksaan untuk Senin depan

“Hari Senin depan kita akan jadwalkan ulang pemeriksaan Burhanuddin sebagai saksi,” tandas dia

Untuk di ketahui mantan Pj Bupati Bombana Burhanuddin akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pembangunan jembatan Cirauci, Desa Ronta, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021.

Sebelumnya, juga, Kejati Sultra sudah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Direktur CV Bela Anoa bernama Terang Ukoras Sembiring alias TUS dan peminjam bendera perusahaan bernama Rahmat.*

Masyarakat Sebut PT KDI Ingkar Janji Soal Pembayaran Royalti

0

Konawe Utara – PT Kelompok Delapan Indonesia (KDI) yang beroperasi di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara disebut ingkar janji persoalan pembayaran royalti terhadap masyarakat lingkar tambang, Rabu 29 November 2023.

Diketahui persoalan terkait sebelumnya telah dilakukan aksi unjuk rasa di DPRD Konut dan lokasi aktivitas penambangan PT KDI namun hingga royalti yang telah disepakati antara pihak perusahaan diduga belum dibayarkan.

Perwakilan masyarakat lingkar tambang Jamil mengatakan bahwa sebelumnya telah ada perjanjian pemberian royalti dari PT KDI terhadap masyarakat lingkar tambang namun hingga kini royalti tersebut diduga belum direalisasikan hingga kini.

“Sudah 40 (empat puluh) tongkang lebih yang keluar, namun belum ada direalisasikan, semoga tidak ada oknum yang memperkaya diri,” jelasnya kepada media ini.

Ia juga mengungkapkan bahwa ada oknum PT KDI yang diduga melakukan penyerobotan lahan masyarakat.

Selain itu ia juga menuturkan bahwa saat melakukan aksi unjuk rasa di lokasi PT KDI, pihaknya dihalau oleh sekelompok orang tak dikenal.

Dikutip dari berita acara pemberian royalti (tali asih) antara Desa Lameruru dan Desa Ngapania, Kecamatan Langgikima dengan PT KDI bahwa pada Selasa, tanggal 18 Bulan April Tahun 2023, PT. KDI akan menyerahkan Dana Tali Asih kepada Panitia Tali Asih Desa Lameruru dan Desa Ngapania berupa uang tunai.

Dalam berita acara tersebut menerangkan tiap tongkang, PT KDI akan menyalurkan uang tunai senilai 10.000.000 (Sepuluh Juta) rupiah tiap tongkang masing-masing ke Desa Lameruru dan Desa Ngapania.

Uang tersebut akan diserah terimakan kepada Tim Pengelola kegiatan (Bendahara Tali Asih yang ditunjuk oleh Kepala Desa) di Desa Lameruru dan Desa Ngapania yang di saksikan Pemerintahan Desa, BPD dan Perwakilan dari PT. KDI, setelah Tali Asih ini diterima maka tidak ada lagi tuntutan lain terkait dengan tali asih untuk tersebut diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat, sekaligus dapat dijadikan sebagai tanda terima/ kwitansi Diserahkan oleh, Muhammad Saiful Rogim Site Manager PJKDI Konawe, Diterima oleh, Ashuru Panitia Tali Asih Desa Lameruru dan Desa Ngapania.

Sementara itu kepala supervisor PT KDI, Sutamin Rembasa saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp mengatakan bahwa bukan kewenangannya untuk berbicara terkait pembayaran royalti.

“Bukan kewenangan saya untuk berbicara royalti,” ujarnya.

Selain itu salah satu Penanggung Jawab PT KDI Roqi saat dihubungi via telepon mengatakan bahwa terkait pembayaran royalti sementara berproses hukum.

“Itu kan versi mereka saya tidak bayar, sekarang sementara berproses hukum,” jelasnya.*

Jaksa Agung Kembali Raih Penghargaan, Life Achievement Award dari Dewan Pengurus KORPRI

0

Jaksa Agung Prof. ST Burhanuddin memperoleh penghargaan Life Achievement Award KORPRI Tahun 2023, dalam hari ulang tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang bertema besar “KORPRI-kan Indonesia”.

Pengabdian seorang Prof. ST Burhanuddin sebagai Aparatur Sipil Negara telah mencapai karier puncaknya ketika menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dilanjutkan dengan penunjukkannya sebagai Jaksa Agung pada bulan Oktober 2019. Hingga saat ini, Prof. ST Burhanuddin telah memberikan legacy kepemimpinan dengan segudang prestasi yang telah diraih.

Selain itu, penghargaan ini juga sebagai bukti pengakuan dari Dewan KORPRI bahwa Jaksa Agung Prof. ST Burhanuddin layak menerima penghargaan tersebut.

Tak hanya itu, Prof. ST Burhanuddin pun telah membawa Kejaksaan bertransformasi menjadi lembaga yang terbuka, bermartabat serta berintegritas sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan dalam penegakan hukum meningkat setiap tahunnya. Kemudian, Prof. ST Burhanuddin juga membangun Integritas Insan Adhyaksa melalui Program Bersih Internal dengan membentuk Satgas 53, serta pengembangan organisasi Kejaksaan yang menjadikan lembaga kejaksaan lebih efektif, adaptif serta adil sehingga mampu mewujudkan Penegakan Hukum Humanis yang menjadi harapan masyarakat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Dr. Ketut Sumedana mewakili Jaksa Agung dalam menerima penghargaan tersebut. Kapuspenkum menyampaikan ucapan terimakasih kepada Dewan Pengurus Korpri yang telah memberikan kepercayaan kepada Jaksa Agung dalam menerima penghargaan ini.

“Terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung dan percaya dengan Kejaksaan secara institusi dalam upaya penegakan hukum di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Prof. ST Burhanuddin. Semoga kepemimpinan Jaksa Agung Prof. ST Burhanuddin menjadi teladan bagi insan Adhyaksa di seluruh Indonesia serta bermanfaat bagi institusi, masyarakat dan negara.” ujar Kapuspenkum.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspa Yoga dan Dewan Pengurus KORPRI Nasional serta perwakilan KORPRI masing-masing instansi.*

Dirjen Kunjungi Sultra Tinjau Langsung Kinerja Bea Cukai Kendari

0

Kendari – Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kendari. Kegiatan ini mengawali rangkaian kunjungan kerja Askolani ke Pulau Sulawesi. Acara ini berlangsung di Kantor Bea dan Cukai Kendari di Kota Kendari.

Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung kinerja Kantor Bea Cukai Kendari, memberikan motivasi dengan berinteraksi langsung dengan para pegawai Bea Cukai Kendari, serta membahas isu-isu penting terkait dengan perkembangan perekonomian Sulawesi Tenggara dan perkembangan kepabeanan dan cukai di wilayah pengawasan Bea Cukai Kendari.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani beserta jajarannya disambut langsung oleh Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Djaka Kusumartata, dan Kepala KPPBC TMP C Kendari, Tonny Riduan P. Simorangkir, Senin pagi di Bandara Haluoleo. Setibanya di Kantor BC Kendari, Askolani dan rombongan diterima dengan sambutan penuh semangat dengan yel-yel para kendarians serta pertunjukan manuver speed boat yang dikemudikan langsung oleh pegawai BC Kendari.

Selama kunjungan ini, Direktur Jenderal memantau keadaan Kantor Bea Cukai Kendari secara langsung melalui office tour mulai dari ruang front desk yang telah sepenuhnya terbuka tanpa adanya batasan antara pengguna jasa dan pegawai, ruang kerja bersama 3 seksi, serta ruang MCR sebagai ruang pemantauan untuk seluruh kegiatan pengawasan di wilayah bea cukai kendari karena telah terkoneksi langsung dengan CCTV di tiap-tiap kawasan berikat.

Selain itu, Direktur Jenderal juga memantau kinerja KPPBC TMP C Kendari, termasuk terkait pencapaian target penerimaan, penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Beliau juga berinteraksi langsung dengan pegawai dan para stakeholder Bea Cukai Kendari untuk mendengar masukan, tantangan, dan ide-ide yang dapat meningaktkan efektifitas dan efisiensi kinerja KPPBC TMP C Kendari.

Selain itu Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, melakukan rangkaian kegiatan kunjungan kerja ke Pulau Sulawesi. Mengawali rangkaian kegiatan ini, Askolani mengunjungi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (BC) Kendari. Acara ini berlangsung di Kantor Bea dan Cukai Kendari di Kota Kendari. Setibanya di Kantor BC Kendari, Direktur Jenderal beserta rombongan disambut penuh semangat dengan yel-yel para kendarians serta pertunjukan manuver speed boat yang dikemudikan langsung oleh pegawai BC Kendari.

Pada kesempatan ini turut menyambut Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Sulawesi Tenggara, Syarwan yang juga merupakan Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara, beserta jajaran pimpinan unit eselon III Kemenkeu lainnya diantaranya Kepala KPP Pratama Kendari, KPP Pratama Kolaka, Kepala KPPN Kendari, Kepala KPKNL Kendari, dan tentunya Kepala KPPBC TMP C Kendari.

Dalam kunjungan ini, Direktur Jenderal menjadi kesempatan untuk membahas isu-isu strategis dalam bidang kepabeanan dan cukai yang berkaitan dengan wilayah Sulawesi Tenggara bersama jajaran pimpinan Kemenkeu Satu Sulawesi Tenggara, seperti upaya pencegahan penyelundupan dan peningkatan penerimaan negara dari berbagai sektor, memantau kinerja dan memberikan apresiasi atas prestasi yang telah dicapai, meningkatkan koordinasi antara Kantor Pusat dan Kantor Daerah dalam pelaksanaan tugas bea dan cukai, mengatasi masalah dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pabean dan cukai serta mendorong semangat kerja dan motivasi pegawai bea dan cukai di lingkungan KPPBC TMP C Kendari.

Mengawali diskusi kondisi perekonomian Sulawesi Tenggara, Syarwan melaporkan bahwa di Sulawesi Tenggar telah terjalin komunikasi dan kerjasama yang sangat baik antar unit Kemenkeu di Sulawesi Tenggara. Sebagai wujud nyata kerja sama tersebut, telah terbentuk pula kelompok-kelompok kerja (Pokja) diantaranya Pokja Joint Penerimaan, yang dikomandoi Kepala Kantor BC Kendari, Pokja UMKM yang diketuai Kepala Kantor KPP Pratama Kendari, dan Pokja ALCo dibawah naungan Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara. Telah dilaksanakan berbagai kegiatan rutin selama ini, salah satunya adalah pembahasan ALCo antara seluruh unit Kemenkeu Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, OJK, Badan Pusat Statistik, dan local expert. Dalam kegiatan ini dibahas perekonomian Sulawesi Tenggara, perkembangan dan isu-isu terkini seputar perekonomian, sumbangsih Kemenkeu lewat penerimaan perpajakan dan PNBP, pengelolaan aset, pengelolaan dana transfer ke daerah, KUR, serta pembahasan bersama lainnya demi peningkatan kondisi ekonomi masyarakat Sulawesi Tenggara. Atas seluruh hasil pembahasan dalam ALCo tersebut selalu disampaikan kepada masyarakat melalui media-media di Sulawesi Tenggara dalam suatu kegiatan press release rutin setiap bulannya.
Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal memberikan penekanan pada beberapa hal diantaranya bahwa BC Kendari sebagai Ketua Pokja Joint Penerimaan harus lebih optimal lagi memberikan berbagai effort seperti memfasilitasi pertukaran data antar unit yang seharusnya, diskusi dan pembahasan guna peningkatan penerimaan negara di Sulawesi Tenggara baik penerimaan perpajakan maupun PNBP, serta aktif membangun kerjasama antar unit Kemenkeu. Selanjutnya Direktur Jenderal juga mengapresiasi apa yang telah dilakuakan jajaran Kemenkeu Satu Sulawesi Tenggara lewat kegiatan ALCo, dan beliau berharap bahwa kegiatan-kegiatan ini harus berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab Kementerian Keuangan baik sebagai revenue collector dan pengelola keuangan negara.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (BC) Kendari beruntung dan bangga menjadi kantor pertama yang disambangi Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, dalam rangkaian kegiatan kunjungannya kerja ke Pulau Sulawesi. Setibanya di Kantor BC Kendari, Direktur Jenderal beserta rombongan disambut penuh semangat dengan yel-yel para kendarians serta pertunjukan manuver speed boat yang dikemudikan langsung oleh pegawai BC Kendari. Setelah disambut oleh Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Djaka Kusumartata, dan Kepala KPPBC TMP C Kendari, Tonny Riduan P. Simorangkir, Senin pagi di Bandara Haluoleo, turut menyambut pula jajaran pimpinan unit Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Sulawesi Tenggara yang langsung dipimpin oleh Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Sulawesi Tenggara, Syarwan yang juga merupakan Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara.

Pada kunjungan kerja ini, Direktur Jenderal juga memantau kinerja KPPBC TMP C Kendari, termasuk terkait pencapaian target penerimaan, penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Secara lengkap, Tonny melaporkan bahwa BC Kendari telah mencapai realisasi sebesar 97% untuk tahun 2023 ini dan optimis bahwa target penerimaan akan tercapat pada akhir tahun nanti.

Tonny melaporkan pula berbagai hal lainnya seperti kondisi pegawai, aset-aset, dan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun ini. Tak lupa pula disampaikan bahwa BC Kendari terus berupaya bersama para Eksportir untuk menjaga Devisa Perdagangan agar selalu tumbuh positif dimana Devisa Ekspor harus lebih tinggi dari pada Devisa Impor.

Dimana untuk tahun 2023 ini, rasio Devisa Ekspor terhadap Devisa Impor di Sulawesi Tenggara sebesar 2,6.
Menanggapi positifnya kinerja BC Kendari dalam menjaga Devisa Perdagangan Internasional, maka Direktur Jenderal berkenan berinteraksi langsung dengan para perwakilan eksportir yang juga hadir di Kantor BC Kendari pada saat kunjungan kerja ini.

Dalam interaksinya ini, Direktur Jenderal datang untuk mendengar masukan, tantangan, dan ide-ide dari para perwakilan eksportir yang diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspor dari Sulawesi Tenggara.

Sebagai informasi bahwa di Sulawesi Tenggara, komoditi ekspor terbagi menjadi 2 sektor, yakni Sektor Pertambangan dan Sektor Non Pertambangan. Untuk Sektor Pertambangan, sumbangan ekspor terbesar diberikan oleh PT Obsidian Stainless Steel, PT Virtue Dragon Nickle Industry, dan Aneka Tambang dengan produk seperti : Stainless Steel Billet, Ferronickle, dan Aspal. Selain itu ekspor Sektor Nonpertambangan didorong oleh UMKM yang terus berusaha untuk menembus dan mengembangkan usahanya ke pasar global melalui komoditas seperti : Ikan Tenggiri, Kerapu, Tuna, Udang Vaname, Kepiting Hidup, dan Molasses.*

Hari Ini Kejati Sultra Kembali Jadwalkan Pemeriksaan Mantan Pj Bupati Bombana

0

Kendari – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali akan memeriksa mantan Pj Bupati Bombana Burhanuddin dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan cirauci II di Kabupaten Buton Utara (Butur).

Sebelumnya, penyidik Kejati Sultra telah menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu Direktur CV Bela Anoa inisial TUS dan Peminjam Bendera (Perusahaan) inisial R.

Asisten Bidang Intelegen (Asintel) Kejati Sultra, Ade Hermawan mengatakan penyidik telah mengagendakan pemeriksaan terhadap Burhanuddin pada hari ini, Rabu, 29 November 2023.

“Iya, jadwal pemeriksaan hari ini, ” ijar Ade Hermawan, dikonfirmasi via pesan WhatsApp.

Ditanya mengenai status Burhanuddin pasca akan diperiksa untuk yang ke tiga kalinya, Ade Hermawan mengatakan pemeriksaan terhadap Burhanuddin masih sebagai saksi.

“Hari ini jadwal pemeriksaan sebagai saksi,” tuturnya.

Untuk diketahui, Burhanuddin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai eks Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Sultra. Anggaran pembangunan Jembatan Cirauci II berjumlah Rp 2,1 miliar, namun dalam pelaksanannya uang muka pekerjaan sudah cair dan volumen pekerjaan hanya mencapai 2 persen.*

Unggul Diberbagai Survei, Pengamat Sebut Prabowo Gibran Bukan Dinasti Politik

Jakarta – Hasil survei dari beberapa lembaga survei pada medio November 2023 ini, menunjukkan Capres dan Cawapres, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih dalam posisi teratas. Padahal kehadiran Gibran yang merpakan putra Presiden Joko Widodo, dianggap banyak kalangan sebagai dinasti politik.

Pengamat politik Universitas Indonesia Meidi Kosandi mengatakan tingganya hasil survei dari pasangan Capres dan Cawapres, Prabowo – Gibran tidak berpengaruh pada isu politik dinasti.

“Isu dinasti politik terhadap tingginya survei untuk Prabowo-Gibran saya rasa tidak terlalu berpengaruh terhadap dukungan masyarakat,” kata Meidi, Selasa (28/11/2023).

Seperti diketahui, pasangan Prabowo-Gibran pada medio November 2023 ini berdasarkan hasil dari berbagai lembaga survei menduduki posisi pertama dengan persentase sekitar 40 persen. Terakhir hasil survei SPIN pasangan nomor urut 2 ini, mendapatkan dukungan 43 persen. Sementara pada hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN), pasangan Prabowo-Gibran memperoleh suara 42,1 persen.

Menurut Meidi, para pemilih pasangan Prabowo-Gibran, hampir sebagian besar merupakan pemilih loyal Prabowo pada 2 Pemilu terakhir, sehingga politik dinasti yang menimpa Gibran sebagai pasangan Prabowo tidak terlalu berpengaruh. Hal ini pun sangat jelas terlihat dari berbagai hasil survei dari lembaga survei.

“Saya kira masyarakat yang mendukung memang tidak terpengaruh dengan dinasti politik,” ujarnya.

Meidi menjelaskan pada konteks hari ini, dimana Gibran yang merupakan Putra Presiden Jokowi maju sebagai pendamping Prabowo bukanlah dalam rangka membangun dinasti politik. Karena dinasti politik sendiri itu dapat diartikan sebagai upaya dalam memonopoli kekuasaan.

Namun, sambung dia, dalam praktik Pemilu 2024 saat ini bukan upaya untuk mempertahankan kekuasaan politik di tangan dinasti karena melalui proses demokrasi, sehingga lebih cocok disebut dengan Political Clan.

“Jadi tidak terlihat adanya monopoli kekuasaan tapi lebih ke aspirasi keluarganya (jokowi) untuk ikut pemilihan. Jadi, masyarakat tidak terpengaruh dengan isu dinasti politik,” ungkapnya.

Dia menambahkan secara teoritis, karakteristik pemilih Prabowo-Gibran cenderung dari pendesaan, dalam hal ini pemilih loyal Prabowo. Sementara, Generasi Milenial (Gen Z) yang merupakan para pemilih Gibran. Selain itu, pasangan Prabowo-Gibran juga sudah berjanji akan melanjutkan program pemerintah saat ini.

“Pemilih loyal dari pedesaan yang pemilu-pemilu sebelumnya mendukung Prabowo sebagian besar masih setia. Ditambah pula pendukung baru yang setuju dengan kebijakan pemerintah,” tutupnya.*

Polresta Kendari Kembali Amankan Seorang Pelaku Pengedar Sabu

0

Kendari – Polresta Kendari melalui satresnarkoba kembali mengamankan seorang pelaku pengedar sabu pada Selasa 28 November 2023.

Kapolresta Kendari Kombes Pol Muhammad Eka Fathurrahman mengatakan pada hari ini Selasa, tanggal 28 November 2023, sekitar Jam 16.30 Wita,  bertempat di Jalan Sao-sao Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, Tim Opsnal Sat Resnarkoba  Polresta Kendari, telah mengamankan seorang lelaki diduga telah melakukan peredaran Narkotika jenis Shabu.

“Adapun identitas seseorang terduga pelaku MAS (35) pekerjaan sehari-hari tidak ada dan beralamatkan di Jalan Komplek PU Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari.

Ia menambahkan pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa 2 (Dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1 (satu) gram.

“1 (Satu) unit Handphone, 1 (Satu) unit Timbangan Digital, 1 (Satu) bungkus berisi sachet-sachet plastik bening kosong ukuran kecil, 2 (Dua) Potongan pipet warna merah pembungkus narkotika diduga jenis shabu, 1 (Satu) sendok shabu dari pipet dan 1 (Satu) tas warna hitam,” ungkapnya.

Lanjutnya pihaknya sementara melakukan Lidik pengembangan.*

PT Vale Jelaskan Penerapan Prinsip-prinsip ESG dalam Praktik Pertambangan

0

Makassar – CEO PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), Febrianny Eddy menjadi salah satu pembicara dalam forum skala nasional Makassar Leadership Summit yang digelar Perhimpunan Manajemen SDM (PMSM) Indonesia bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Hotel Claro, Makassar Selasa 28 November 2023.

Event yang menghadirkan tokoh nasional Jusuf Kalla hingga Tanri Abeng ini memberi kesempatan pada PT Vale untuk menjelaskan bagaimana memimpin perusahaan dengan menjalankan praktik pertambangan berkelanjutan yang menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Dalam segmen 6 Makassar Leadership Summit pada hari kedua, Febriany Eddy berbicara dalam diskusi panel bersama Presiden Direktur Kalla Group, Solihin Jusuf Kalla.

Mengawali diskusi, Febriany menjelaskan prinsip ESG yang sudah menjadi jati diri dan DNA PT Vale. ESG atau Environmental, Social and Governance merupakan prinsip yang disepakati para pemimpin dunia untuk menghadapi perubahan iklim dalam konsensu Paris Agreement.

“Bagi saya, ESG itu DNA, jati diri perusahaan. Karena kalau sudah menjadi jati diri, maka setiap langkah dan keputusan kita akan selalu sejalan dengan ESG ini,” ungkap Febriany sambil menunjukkan milestone PT Vale yang menjadi ‘kompas perusahaan’ dalam menjalankan prinsip keberlanjutan.

Ada empat hal yang ditekankan Febriany terkait ESG dalam forum tersebut, pertama terkait reforestasi yang kerap kali menjadi isu krusial terkait pertambangan.

“Tambang selalu identik terkait dengan isu deforestasi, dituduh menghancurkan hutan, menghancurkan pohon. Kami di Vale, gencar melakukan reforestasi. Pada 2005 telah mengembangkan taman pembibitan dengan luas 15 hektare, kemarin pada bulan Maret telah diresmikan oleh Presiden Jokowi di Sorowako dan sekarang namanya menjadi Taman Kehati. Kapasitasnya 700 ribu bibit pohon per tahun. Kami cuma pakai setengahnya, sisanya kita donasikan ke daerah lain,” ungkapnya.

Reforestasi yang dilakukan PT Vale bukan cuma di luar kawasan konsesi lahan. Luas lahan yang telah dihijaukan atau direforestasi sejak berdiri, sudah mencapai hingga 250 persen dari total lahan yang telah dibuka.

Terkait reklamasi, Febriany menjelaskan, bagaimana perusahaan melakukan reklamasi atau pemulihan lahan bekas tambang. Vale tidak melakukan pembukaan lahan besar-besaran ketika melakukan proses eksplorasi.

“Kita reklamasi progresif. Bukit yang ingin kita tambang biasanya prosesnya 4 sampai 5 tahun. Itu terlebih dahulu kita pecah menjadi kompartemen-kompartemen kecil. Jadi kompartemen yang kita butuhkan saja yang dibuka (dieksplorasi). Begitu satu kompartemen selesai ditambang, langsung direklamasi (ditanami pohon dan dihijaukan). Jadi aktivitas tambang dan proses reklamasi ini berdampingan (dilakukan bersamaan),” papar Febriany.

Untuk reforestasi di luar kawasan tambang, Febrianny menjelaskan Vale sudah menanam 16 juta pohon di luar area tambang. Dua jutanya adalah pohon lokal dan sisanya pohon-pohon endemik. “Kita juga ada konservasi kayu hitam atau eboni di Sorowako, sudah ada 75 ribu pohon eboni,” ungkap dia.
Kedua, terang dia, adalah terkait air limpasan tambang. Untuk masalah ini, Febrianny mengundang berbagai pihak untuk datang ke Vale dan melihat Danau Matano yang jernih, meski air limpasan tambang PT Vale mengalir ke danau tersebut.

##Sub judul// Investasi Keberlanjutan Tidak Mahal, Vale Bisa Kurangi 1 Juta Ton Karbon Per Tahun##

Dalam forum tersebut, Febriany Eddy menjawab kekhawatiran banyak pimpinan perusahaan bahwa menjalankan prinsip-prinsip ESG itu membutuhkan biaya yang mahal.
Menurut Febry, investasi untuk mewujudkan industri yang ramah lingkungan itu justru hasilnya bisa dinikmati dan bisa menghemat.

“Kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan, bahwa investasi terkait sustainability itu tidak mahal. Kami mengeluarkan investasi yang sangat besar untuk mengoperasikan tiga pembangkit tenaga air atau PLTA (untuk mengoperasikan industri smelter). Namun ketika harga minyak tinggi, batu bara tinggi, kita bisa menghemat banyak sekali biaya,” ungkapnya.

Dengan tiga pembangkit bertenaga air yang ramah lingkungan itu pula, PT Vale bisa mengeliminir paling tidak 1 juta ton karbon per tahun. “Kalau bisa diupgrade akan kita lakukan,” ucap Febriany.
Dalam kesempatan tersebut, Febrianny juga mengungkapkan bagaimana pemikirannya terkait upaya memerangi perubahan iklim. Salah satunya adalah memaksimalkan stakeholders yang terkait.
“Saya dulu belajar finansial, kita belajar bagaimana memaksimalkan shareholders value. Sekarang, yang kita harus maksimalkan adalah stakholders value atau pemangku kepentingan. Jadi membangun ekonomi dan menghadapi perubahan iklim ini kita butuh kerja sama stakeholders, bukan cuma shareholders (pemilik saham),” ungkap dia.*

Petani Diduga Dikriminalisasi PT MS, Walhi Masyarakat Angata Konsel Tuntut Keadilan

0

Kendari – Aliansi Petani Angata Konawe Selatan (Konsel) bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra) meggeruduk Polda Sultra yang berada di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Mokoau, Kota Kendari, Selasa (28/11/2023).

Kedatangan ratusan masyarakat petani Angata ke Polda Sultra, tidak lain untuk menuntut keadilan, setelah salah satu petani ditetapkan dan ditahan di Polda Sultra, usai dilaporkan PT Marketindo Selaras (MS) atas kasus dugaan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan milik perusahaan di Polres Konsel.

Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Andi Rahman mengatakan, penangkapan dan penetapan tersangka terhadap petani bernama Nderi oleh Polres Konsel, dinilai cacat hukum, dan dianggap prematur. Petani yang mengolah lahan tersebut, merupakan lahan yang telah diolah sejak 20 tahun lalu.

Pasalnya, menurut dia, sejak tahun 2002, lahan garapan seluas 1.300 hektar yang diolah PT Sumber Madu Bukari (SMB), tidak pernah sah secara hukum. Sama halnya peralihan kuasa perusahaan ke PT MS pada tahun 2019, juga cacat hukum dan inprosedural.

Hal itu dibuktikan dengan hasil Penetapan Hakim Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Nomor: 33/Pailit/2003/PN.Niaga/JKT PST
tertanggal 20 Februari 2004. Dimana, kala itu, tercatat aset yang dimiliki PT SMB pabrik gula seluas 66,24 hektar termasuk mess, kendaraan, tanah pelepasan kawasan Hutan 12.600 hektar yang di dalamnya terdapat lahan ploting 1.300 hektar yang terletak di Desa Motaha, Puao, Teteasa, Lamooso dan Sandarsi Jaya.

“Akan tetapi dalam lampiran aset, lahan ploting 1.300 bukan bagian dari aset PT SMB,” tutur dia.

Kemudian pengadilan memberikan kuasa kepada Kurator Doma Hutapea untuk menjual aset PT SMB yang dijaminkan pada pihak Bank BNI karna ada calon pembeli. Tetapi dalam perjalanannya, yang tampil sebagai kurator adalah Didick Miftahuddin selaku pemegang kuasa PT SBM, yang telah menjual lahan ploting 1.300 hektar kepada PT MS pada tahun 2009 lalu.

Padahal dokumen tersebut tidak bisa diperjual belikan karena cacat hukum.
Sementara dalam pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) antara Didik Miftahuddin dengan PT MS saat itu tidak dibarengi dengan akta jual beli (AJB) lahan antara PT SBM dan masyarakat dibeberapa desa diatas.

“Sehingga lahan yang diklaim PT MS, tidak berdasar. Masyarakat yang sudah bertahun-tahun mengolah dibuktikan dengan tanamam, lantas dilaporkan ke polisi. Ini adalah bentuk kriminalisasi yang dilakukan Polres Konsel,” ucap dia.

Selain itu, mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, negara berwenang serta bertanggung jawab memberikan kedaulatan tanah kepada rakyat sebagaimana amanat UUD Pasal 33, yang menjadi salah satu dasar atau landasan konstitusional berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Andi, Masyarakat Kecamatan Angata sudah lebih dari 20 tahun membuktikan penguasaan tanah. Hal
tersebut ditandai dengan adanya aktifitas masyarakat dalam pengelolaan lahan dalam bentuk perkebunan dan tanaman yang menjadi penghidupan masyarakat seperti sagu, jambu mete, jati putih dan palawija sebagai bentuk kehidupan lokal yang perlu dilestarikan.

Kemudian, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2), menunjukan penguasan tanah masyarakat terhadap tanah garapan selama lebih dari 20 tahun tidak berubah hingga hari ini menjadi landasan untuk masyarakat Angata memiliki penguasaan tanah secara legal.

Sehingga dengan tegas ia mengatakan, tidak ada alasan PT MS datang dan mengklaim lahan ploting seluas 1.300 hektar. Jadi, jika alasan perusahaan melaporkan petani, karena telah melakukan pengrusakan lahan dengan cara membakar lahan itu tidaklah benar. Lahan yang dimaksud, merupakan lahan yang sudah diolah petani turun temurun.

“Polres Polres Konsel secara terang melakukan kriminalisasi terhadap petani Angata dengan Pasal 187 ayat 1 juncto, Pasal 55 ayat 1 KUHP yang dilakukan serampangan dan cacat prosedural secara hukum dalam melakukan penangkapan hingga pelimpahan penahanan ke Polda Sultra,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Jumardin perwakilan masyarakat Petani Angata mengutuk keras atas tindakan intimidasi dan upaya kriminalisasi yang dilakukan Polres Konsel terhadap petani.

Dalam kesempatan itu pula, ia meminta kepada Kapolda Sultra untuk menghentikan penangkapan, intimidasi dan kekerasan pada petani dan masyarakat adat yang membela hak atas tanah. Terpenting lagi, penegakkan reforma agraria untuk kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

“Terakhir, kami meminta dan mendesak agar kepolisian membebaskan petani yang telah ditahan sejak 27 November 2023 kemarin. Apabila tidak dilakukan, maka warga yang hadir ini, akan menginap di Polda sampai permintaan massa aksi dipenuhi,” tandasnya.

Sementara itu sebelumnya Kasat Reskrim Polres Konawe Selatan AKP Henryanto Tandirerung mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan masyarakat telah terjadi dugaan tindak pidana kejahatan yang membahayakan keamanan bagi barang dan atau pembakaran.

“Berdasarkan bukti permulaan yang cukup di duga kejahatan yang membahayakan keamanan bagi barang dan atau Pembakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman kurungan 12 tahun,” katanya.

Ia menambahkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis 31 Agustus 2023, sekira jam 20.00 WITA di Desa Sandey Kecamatan Angata Kabupaten Konsel.

Lanjutnya bahwa pelaku ditangkap berdasarkan hasil penyelidikan.

“Bahwa pelaku pembakaran berdasarkan hasil penyidikan sebanyak 2 orang atas nama Nderi (N) dan saudara Nasrun (N) yang masih buron,” ungkapnya.

Saat ini Polres Konsel masih melakukan penyidikan dan mengejar pelaku lain agar berkas perkara dapat dikirim kepada JPU.

Henryanto juga mengungkapkan bahwa pelaku di tangkap dikecamatan angata.

“Tersangka di tangkap di Desa Puroe Kecamatan Angata Kabupaten konsel, dan masih mengejar pelaku lain serta mengembangkan dugaan keterlibatan pihak lain,” ungkapnya.

Terakhir ia menyampaikan bahwa pelaku dibawa ke Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tuturnya.

Sementara itu kuasa hukum PT Marketindo Selaras, Purnomo mengatakan bahwa hukum mesti ditegakkan.

“Hukum harus ditegakkan, Perusahaan rugi 13 milyar akibat ulah mereka,” katanya saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp.*

Polres Konsel Amankan Seorang Pelaku Pembakaran Lahan

0

Konawe Selatan – Polres Konawe Selatan melakukan penangkapan pelaku pembakaran lahan Perkebunan tebu milik PT Marketindo Selaras pada Senin 27 November 2023.

Penangkapan tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 39/ IX / 2023 / SPKT / Polres Konsel / Polda Sultra, tanggal 12 September 2023, dengan Surat perintah penyidikan No : Sp. Sidik/169/IX/2023/ Satreskrim, tgl 12 September 2023 beserta Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP .Kap / 32 / XI / 2023 / Satreskrim, tanggal 27 November 2023.

Kasat Reskrim Polres Konawe Selatan AKP Henryanto Tandirerung mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan masyarakat telah terjadi dugaan tindak pidana kejahatan yang membahayakan keamanan bagi barang dan atau pembakaran.

“Berdasarkan bukti permulaan yang cukup di duga kejahatan yang membahayakan keamanan bagi barang dan atau Pembakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman kurungan 12 tahun,” katanya.

Ia menambahkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis 31 Agustus 2023, sekira jam 20.00 WITA di Desa Sandey Kecamatan Angata Kabupaten Konsel.

Lanjutnya bahwa pelaku ditangkap berdasarkan hasil penyelidikan.

“Bahwa pelaku pembakaran berdasarkan hasil penyidikan sebanyak 2 orang atas nama Nderi (N) dan saudara Nasrun (N) yang masih buron,” ungkapnya.

Saat ini Polres Konsel masih melakukan penyidikan dan mengejar pelaku lain agar berkas perkara dapat dikirim kepada JPU.

Henryanto juga mengungkapkan bahwa pelaku di tangkap dikecamatan angata.

“Tersangka di tangkap di Desa Puroe Kecamatan Angata Kabupaten konsel, dan masih mengejar pelaku lain serta mengembangkan dugaan keterlibatan pihak lain,” ungkapnya.

Terakhir ia menyampaikan bahwa pelaku dibawa ke Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tutupnya.*

Bincang dengan Media, OJK Bahas Perkembangan Industri Jasa Keuangan, Fenomena Investasi Bodong dan Pinjaman Online di Sultra

Kendari – Sebanyak 40 perwakilan
insan media cetak, elektronik dan online, mengikuti kegiatan Media Gathering Bincang Jasa Keuangan (BIJAK) yang merupakan agenda rutin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembaruan informasi terkait
perkembangan Industri Jasa Keuangan, dan himbauan Waspada Investasi Ilegal/ bodong yang marak dialami oleh masyarakat.

Pada kegiatan ini OJK melibatkan Perwakilan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara yang merupakan salah satu anggota Satgas Waspada Investasi (SWI).

Dalam pembukaan yang disampaikan oleh Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Arjaya Dwi Raya, kegiatan ini merupakan agenda yang secara periodik dilakukan untuk diseminasi informasi terkait perkembangan sektor jasa keuangan khususnya di Sulawesi Tenggara dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK untuk meningkatkan kinerja IJK dan
mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi serta perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Hal ini diharapkan dapat menjadi pintu informasi kepada masyarakat melalui media pemberitaan, agar literasi masyarakat semakin meningkat sehingga
mampu memahami manfaat dan risiko yang melekat dalam produk jasa keuangan dan terhindar dari penawaran investasi ilegal.

Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Sultra Arya Prabu dalam pemaparannya menyampaikan informasi perkembangan Industri Jasa Keuangan sampai dengan September 2023 dengan jumlah jaringan kantor Industri Perbankan sebanyak 184 dengan rincian jumlah bank umum sebanyak 23 dengan jaringan kantor sebanyak 178, dan Kantor Pusat BPR sebanyak 15 dengan jumlah jaringan kantor sebanyak 6 mengalami pertumbuhan yang cukup positif.

“Secara umum Aset Perbankan di Sultra posisi September 2023 tumbuh 10,53% (yoy) menjadi sebesar 46,87 T, Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 8,15% (yoy) menjadi sebesar 31,87 T, disertai indikator fungsi intermediasi (LDR) yang tinggi 109,41% dengan risiko kredit (NPL) yang tetap terjaga sebesar 1,93%,” katanya.

Lanjutnya dari sisi penyaluran kredit kepada Kredit UMKM mengalami
pertumbuhan sebesar 11,83% dengan rasio NPL di posisi 3,29%. Pangsa
kredit UMKM mencapai 37,54% dari total penyaluran kredit sebesar Rp34,40 Triliun. Bila dilihat dari kategori UMKM, pertumbuhan kredit UMKM secara yoy didominasi oleh Kredit Mikro 66,45%, Kecil dan Menengah yang masing-masing terkoreksi -29,74%, dan – 5,93%.

“Selain pertumbuhan pada industri perbankan hal yang sama juga
ditunjukkan pada Industri Keuangan Non Bank (IKNB) per September 2023 jumlah 58 jaringan kantor (konvensional dan syariah) dengan rincian perusahaan pembiyaan sebanyak 35, pergadaian 1, asuransi jiwa 6, asuransi umum 13, modal ventura 3. Per Juli 2023, pertumbuhan Aset Modal Ventura terkoreksi sebesar – 47,92% yoy,” ungkapnya.

Sambungnya bahwa pembiayaan Penyertaan Modal Ventura tumbuh sebesar 127,05% yoy. Pada TW 2 2023, premi Asuransi Umum tumbuh sebesar 22,07% klaim Asuransi Umum tumbuh
sebesar 33,32% qtq sedangkan Premi dan klaim Asuransi Jiwa tumbuh
masing- masing sebesar 14,80% dan 8,15%. Non Performing Fund (NPF) Perusahaan Pembiayaan posisi Juli 2023 sebesar 1,98% meningkat sebesar 0,09% dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang mencapai 1,89%.

“Tingkat Inklusi masyarakat terhadap produk investasi di Lembaga Jasa Keuangan Pasar Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan yang tercermin dari jumlah rekening investasi tumbuh 37,55% yoy dengan total rekening investasi posisi September 2023 sebanyak 79.622 rekening,” tuturnya.

Kemudian pihaknya juga menyampaikan perkembangan pengguna fintech di
Provinsi Sulawesi tenggara mengalami pertumbuhan yang juga positif.

“Dilihat dari jumlah lender (akumulasi) terdapat peningkatan sebanyak 1.313 entitas atau 54,14% yoy, seiring dengan itu borrower (akumulasi) juga mengalami peningkatan sebesar 55,87% yoy di sisi jumlah transaksiper akun di Provinsi Sulawesi Tenggara, khusus untuk akun lender tumbuh sebesar 51,35% yoy dan transaksi borrower tumbuh sebesar 39,59% yoy. Per posisi Agustus 2023, jumlah outstanding pinjaman fintech di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp196 Miliar atau meningkat 27,67% yoy,” bebernya.

Pihaknya juga menuturkan dari sisi Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang disampaikan oleh Kepala Subbagian Administrasi merangkap EPK OJK Sultra, Laode Diman memaparkan sebagai salah satu bentuk prefentif perlindungan
konsumen sampai dengan November 2023 OJK Sultra telah melakukan 72 kegiatan edukasi yang pada wilayah kabupaten dan kota di Sulawesi
Tenggara yang meliputi segmen perempuan, UMKM, mahasiswa, ASN,
penyandang disabilitas, komunitas pemuda dan masyarakat umum lainnya.

“Sampai dengan oktober 2023 jumlah realisasi rekening pelajar sebanyak 2.031 rekening dengan nominal Rp40.620.000,-. Selain itu masyarakat juga memanfaatkan layanan konsumen OJK Sultra, sampai dengan November OJK Sultra sudah memberikan sebanyak 788 layanan konsumen dengan rincian permasalahan yang disampaikan antara lain terkait restrukturisasi, klaim asuransi, laporan SLIK, lelang agunan, perbedaan perhitungan kewajiban, prilaku pegawai, informasi dokumen, dan lain-lain,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa sebagai bentuk peningkatan layanan kepada masyarakat OJK telah melakukan pengembangan aplikasi pemberian informasi debitur kepada masyarakat/ debitur secara daring atau online dan luring atau tatap muka yang dikelola oleh kantor pusat dan seluruh Kantor Regional/ KOJK.

“Dimana masyarakat dapat menggunakan Aplikasi iDebku melalui website yang dapat diakses melalui perangkat komputer maupun smart phone. Sampai dengan Oktober 2023 OJK Sultra telah memberikan 5.969 layanan slik, dengan layanan SLIK online 2.871 dan Walk in 3.098 layanan,” tambahnya.

Lanjutnya perkembangan teknologi dibidang jasa keuangan harus disikapi
dengan bijak dan hati-hati. Marak penawaran pinjaman online dan
investasi ilegal yang dilakukan secara digital. Sejak tahun 2017 s.d 11
November 2023 SWI telah menghentikan sebanyak 7.502 entitas dengan rincian 1.196 investasi ilegal, 6.055 pinjol ilegal dan 251 gadai ilegal.

“Kami juga menghimbau masyarakat untuk melakukan pinjaman online pada perusahaan yang telah terdaftar dan berizin di OJK. Untuk informasi tersebut dapat dilihat melalui website www.ojk.go.id atau di tanyakan langsung melalui kontak 157/ WA 081157157157.

Terakhir ia menyampaikan bahwa OJK berkomitmen memaksimalkan proses penanganan pengaduan konsumen, OJK telah mengembangkan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) melalui
website (https://kontak157.ojk.go.id/) yang bertujuan untuk memberikan
akses pengaduan secara terintegrasi yang dapat diakses oleh OJK,
Industri Keuangan, dan Konsumen. Melalui aplikasi ini OJK mendorong
agar penanganan pengaduan dan sengketa konsumen dapat diselesaikan
oleh Lembaga Jasa Keuangan melalui sarana penanganan secara internal atau melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK.*

Ungkap Curanmor di Kendari, Polisi Amankan 7 Pelaku dan 24 Unit Kendaraan

0

Kendari – Polresta Kendari melalui Polsek Poasia berhasil mengungkap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor), Selasa 28 November 2023.

Polsek Poasia berhasil mengamankan 7 (Tujuh) pelaku dan 24 (Dua Puluh Empat) unit kendaraan bermotor.

Wakapolresta Kendari AKBP Saiful Mustofa mengatakan dari hasil pengungkapan tindak pidana curanmor pihaknya berhasil mengamankan 24 (Dua Puluh Empat) unit kendaraan.

“Dari 7 (tujuh) Tersangka SM, AUA, CAS, AT, APN, B dan AF dengan masing-masing nomor LP / 71 / XI /2023/SULTRA/RESTA.KDI/SEK.POASIA TGL 19 NOVEMBER 2023 dan NOMOR LP / 76 / XI /2023/SULTRA/RESTA.KDI/SEK.POASIA TGL 23 NOVEMBER 2023,” jelasnya didepan awak media.

Dinas Kehutanan Sultra Apresiasi Reklamasi PT GKP

0

Konawe Kepulauan – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit XXIII Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) meninjau langsung kegiatan reklamasi dan pengelolaan lingkungan yang tengah dilaksanakan perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Pulau Wawonii, PT Gema Kreasi Perdana (GKP), Selasa 28 November 2023.

Kepala Bidang PDAS-RHL Dishut Prov. Sultra, La Ode Yulardhi J., menjelaskan jika PT GKP saat ini tengah memenuhi kewajibannya sebagai pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), yaitu pelaksanaan kegiatan reklamasi pasca penambangan. Kehadiran Dishut Prov. Sultra dan KPH Unit XXIII Pulau Wawonii Kab. Konkep pun turut serta dalam memastikan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Langkah-langkah yang dilakukan PT GKP saat ini sudah memenuhi kaidah-kaidah teknis dalam rangka pelaksanaan reklamasi dan pengelolaan lingkungan, baik dari aspek penataan lahan, pemilihan tanaman, penataan pengendalian air, dan melakukan penanaman langsung. Sehingga, menurut kami, PT GKP sudah melakukan perbaikan lingkungan sebagai pemegang IPPKH,” terang La Ode Yulardhi.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pengelolaan lingkungan merupakan sebuah kewajiban dan harus dilaksanakan pemegang IPPKH, dalam hal ini yang juga diimplementasikan oleh PT GKP.
“Kegiatan ini harus terus dilakukan hingga sebelum serah terima pinjam pakai dan sebelum dilakukan evaluasi. Silahkan kepada pihak PT GKP untuk terus melaksanakan kegiatan pemenuhan kewajiban reklamasi,” tegasnya.

Dinas Kehutanan Prov. Sultra dan KPH Unit XXIII Pulau Wawonii Kab. Konkep juga turut memberikan apresiasinya pada PT GKP karena telah memberikan contoh yang menjadi rujukan bagi perusahaan lainnya atas realisasi komitmen pemenuhan kewajiban pemegang IPPKH, baik itu kewajiban reklamasi dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), yang mana PT GKP sendiri sudah mulai melaksanakannya tahun ini.

“Kami sangat mengapresiasi dengan adanya upaya PT GKP menyelesaikan kewajibannya dalam reklamasi dan rehabilitasi DAS. Ini sudah bisa menjadi contoh bagi pemegang IPPKH lain. Harapan kami, semoga dalam 3 tahun ke depan, kegiatan rehabilitasi DAS sudah bisa kami terima. Serta, dalam 5 tahun ke depan, kegiatan reklamasi juga sudah bisa kami terima dengan baik. Tentu dengan koridor pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku di bidang kehutanan,” ujar Kepala Dinas KPH Kab. Konkep, H. Afdal Azis.

Sementara itu, Superintendent Department Environment & Forestry PT GKP, Budi Santoso mengungkapkan jika sinergitas antara Pemerintah Daerah melalui dinas dan/atau lembaga terkait dengan Perusahaan, akan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan pengelolaan lingkungan, khususnya pada kegiatan pasca penambangan.

“Tentu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Kehutanan Prov. Sultra dan KPH Unit XXIII Pulau Wawonii yang telah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangan, serta masukan atas kegiatan yang kami lakukan. Sinergitas dengan para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah tentu akan mempermudah kita dalam melaksanakan semua tahapan reklamasi yang sesuai dengan penerapan good mining practice,” pungkas Budi Santoso.*

Kunjungi Wisata Kuliner di Desa Banggai Muna, Barhim Support Pelaku UMKM

Muna – Marsekal Muda TNI (Purn) La Ode Barhim yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPD Gerindra Sultra mengunjungi Wisata Kuliner di Desa Banggai Kecamatan Duruka Kabupaten Muna pada Senin 27 November 2023.

Pada kunjungan tersebut, La Ode Barhim yang juga Ketua Dewan Penasehat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sultra memberikan support kepada pemilik lapak Unit Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang menjual aneka makanan khas kabupaten Muna.

Saat berjumpa dengan ibu-ibu para pelaku UMKM, La Ode Barhim memberikan support sekaligus membantu mempromosikan makanan khas daerah yang dijual oleh para pelapak.

“Kita mesti memberikan support kepada ibu-ibu, penjual di lapak-lapak dengan membeli dan ikut mempromosikan makanan tradisional masyarakat Muna, seperti lapa-lapa khas Muna, ikan kapinda, sayur kelor dan kambewe,” ungkapnya.

Barhim juga turut mencicipi dan berbelanja makanan khas kampung halamannya. Ia mengapresiasi Kepala Desa Duruka yang mampu memberikan fasilitas masyarakat untuk membuat lapak dan menciptakan peluang usaha untuk memajukan desanya.

“Kedepannya kita berharap semua stakeholder bisa bersinergi melihat dan menciptakan peluang untuk masyarakat yang menjual makanan khas daerah,” kata mantan penerbang TNI AU yang merakyat itu.

La Ode Barhim berharap wisata kuliner di Sultra khususnya di Desa Banggai Kecamatan Duruka Kabupaten Muna dapat mengudara hingga di kancah nasional.

Barhim kemudian menutup kunjungan wisata kulinernya tersebut dengan Molulo bersama masyarakat dan pelaku UMKM. Acara Molulo tersebut tersedia setiap malam untuk seluruh pengunjung wisata kuliner di Desa Banggai Kecamatan Duruka Kabupaten Muna.

“Kedepannya mesti ada terobosan agar makanan khas daerah kita bisa dibawa ke nasional, dipacking lebih rapi, pemasarannya didukung dan ini tanggung jawab kita bersama untuk memajukan hal tersebut,” pungkas salah satu Caleg DPR RI Dapil Sultra dari Partai Gerindra dengan nomor urut 3 (Tiga).

Sebelumnya pemilik slogan Sultra Mengudara itu juga menghadiri “Sharing Bussines” bersama komunitas kreatif pelaku bisnis dan UMKM sebagai keynote speaker di Rupa Coffe pada Kamis 16 November 2023 lalu.

Diketahui juga, saat masih aktif di militer La Ode Barhim disela-sela kesibukannya selalu terlibat aktif memberikan support kepada para pelaku UMKM dimanapun ia bertugas.

Maksimalkan Laporan Keuangan Tahun 2023, Kanwil Kemenkumham Sultra Gelar Entry Meeting

0

Kendari – Dalam rangka peningkatan kinerja, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba gelar Entry Meeting pemeriksaan interim BPK RI atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara. Senin (27/11/2023).

Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa interim BPK RI tersebut diketahui hanya ada 2 objek yang menjadi percontohan dalam pemeriksaan, yaitu di Lapas yang ada di Nusakambangan serta Kanwil Kemenkumham Sultra.

Diawali dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Kakanwil mengatakan bahwa ini merupakan suatu bentuk pembinaan dan evaluasi atas akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian Hukum dan HAM dan terus mendorong dalam melakukan perbaikan kinerja.

“Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI merupakan bentuk suatu pembinaan dan evaluasi atas akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian Hukum dan HAM dan terus mendorong dalam melakukan perbaikan kinerja” Ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pemeriksa Madya AKN I BPK RI selaku Pengendali Teknis I, Joni Agung Priyanto mengatakan bahwa kegiatan ini dalam rangka membantu Kementerian Hukum dan HAM dalam menyajikan laporan keuangan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Kegiatan Entry Meeting pemeriksaan interim BPK dalam rangka membantu Kementerian Hukum dan HAM dalam menyajikan laporan keuangan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan” ucapnya.

Lebih lanjut, Joni berharap agar dari pemeriksaan laporan keuangan ini terjadi hubungan timbal balik antara Kemenkumham dan BPK RI.

Kemudian dilanjutkan dengan arahan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI Wisnu Nugroho Dewanto, dimana beliau menyampaikan bahwa pemeriksan tahun ini yang dilaksanakan pada kanwil kemenkumham Sultra diharapkan tidak adanya-temuan temuan yang lebih besar daripada temuan tahun sebelumnya dan juga bagi setiap kepala divisi pada setiap Satuan Kerja lainnya tetap melakukan monitoring kepada satuan kerjanya untuk menghindari serta mengantisipasi temuan-temuan yang berulang.

“Saya sudah sering mengingatkan untuk lakukan monitoring dan pengamatan pada setiap divisi hal apa yang ditemukan pada satuan kerja agar dapat dilakukan antisipasi, karena pastinya akan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sehingga tidak terjadinya temuan-temuan yang berulang” Ungkap Wisnu.

Terakhir Wisnu menyampaikan agar pemeriksaan berjalan maksimal, diharapkan agar menyiapkan setiap data dukung dalam menunjang pemeriksaan, tindak lanjuti setiap temuan dengan segera, serta lakukan komunikasi dengan baik agar tidak ada salah presepsi mengenai aturan dan standarisasinya.*

Perkara Tipikor Dana PEN, KPK Tahan Bupati Muna dan Tiga Tersangka

0

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara resmi menetapkan Bupati Muna, Laode Rusman Emba sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Dana Pemulihan  Ekonomoi Nasional (PEN), Senin 27 November 2023.

Selain Laode M Rusman Emba, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya. Mereka adalah mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian Noervianto dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Laode M Syukur Akbar dan pemilik PT Mitra Pembangunan Sultra, Laode Gomberto.

Terlihat Rusman Emba menggunakan rompi orange saat konferensi Pers yang digelar di Gedung KPK RI, Jakarta.

“Penyidikan baru terkait dugaan suap dana PEN di Kabupaten Muna ini merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya yang menjerat mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu.

Ardian Noervianto telah divonis bersalah karena menerima suap terkait pengurusan dana PEN di Kabupaten Kolaka Timur. Ardian dikabarkan kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia diduga menerima suap terkait pengurusan dana PEN untuk Kabupaten Muna.

Untuk diketahui sebelumnya, dalam perkara ini Laode M Rusman Emba selaku Bupati Muna mengajukan permohonan pinjaman PEN daerah kepada Menteri Keuangan yang ditembuskan pada Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan besaran nilai Rp401,5 miliar.

BACA JUGA : Bongkar Korupsi Dana PEN 2021 di Koltim, Satu Persatu Pejabat Diperiksa KPK

Terdapat suap sejumlah Rp2,4 miliar kepada Ardian untuk memuluskan permohonan pinjaman daerah tersebut. Uang itu diduga bersumber dari Laode Gomberto.

“Untuk meyakinkan LG (Laode Gomberto) agar bersedia menyiapkan sejumlah uang dalam rangka pengurusan dana PEN, LMSA (Laode M. Syukur Akbar) mengistilahkan kedekatannya dengan MAN (Ardian Noervianto) `jangan ragu dia ini satu bantal dengan saya,” kata Asep.

Kemudian, penyerahan uang sual Rp2,4 miliar kepada Ardian Noervianto dilakukan secara bertahap oleh Laode M Syukur Akbar. Uang diserahkan kepada Ardian dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan Amerika.

Atas penyerahan uang tersebut, Ardian membubuhkan paraf pada draf final Surat Menteri Dalam Negeri yang berlanjut pada bubuhan persetujuan tandatangan dari Menteri Dalam Negeri dengan besaran nilai pinjaman maksimal Rp401,5 miliar.

“Mempersiapkan cairnya pinjaman dana PEN, LMRE (Laode M Rusman Emba) lalu mengumpulkan dan mengarahkan para Kepala Dinas yang memiliki paket pekerjaan untuk memberikan paket pekerjaannya pada LG,” jelas Asep.

Atas perbuatannya, Laode Muhammad Rusman Emba dan Laode Gomberto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Ardian dan Laode M. Syukur Akbar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.*

Kodim Kendari Gelar Kejuaraan Karate

0

Kendari – Kodim 1417/Kendari menggelar acara pembukaan Kejuaraan Karate Piala Ketua Umum KKI Sultra Dandim 1417/Kdi CUP II Tahun 2023, Minggu (25/11).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Dandim 1417/Kendari Kolonel Czi Bintarto Joko Yulianto. S.I.P., M.Han dan dihadiri 150 orang peserta dan tamu undangan, bertempat di Aula Makodim, Jln. Samratulangi, Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari.

Dalam sambutannya, Dandim Kolonel Bintarto mengucapkan selamat datang kepada para peserta dari Ranting-Ranting KKI sekota Kendari dan berterimakasih atas partisipasi mengikuti kejuaraan ini.

“Jadikanlah kejuaraan ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pembinaan olahraga karate di masing masing ranting terutama untuk wilayah Kota Kendari pada khususnya,” ujarnya.

Diakhir amanatnya juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kejuaraan tersebut, dan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga dapat terlaksana Kejuaraan Karate Piala Ketua Umum KKI Sultra Dandim 1417/Kdi CUP II tahun 2023.

Kegiatan tersebut berlangsung selama satu hari dengan diakhiri penyerahan piala bergilir kepada pemenang Kejuaraan Ketua Umum KKI Sultra Dandim 1417/Kdi Cap II Tahun 2023.

Adapun hasil juara umum diraih dari kontingen Swadaya Punggolaka dengan menyabet 7 emas, 5 perak dan 6 perunggu pada Kejuaraan Karate Piala Ketua Umum KKI Sultra Dandim 1417/Kdi CUP II tahun 2023.

Untuk diketahui hadir dalam acara pembukaan yakni Iptu Heru (Perwakilan Polresta Kendari), Istaman Sezlova. SIP. MM (Sekretaris Umum KKI Sultra), Nasrun Salili (Ketua Dewan Guru KKI Sultra), Ishak Bafadal ST.MT (Ketua Umum KKI Kota. Kendari) dan Yuti Esto Purbayani, S.Km (Sekretaris KKI Kota Kendari).*

Perkara Sidang Penyuapan Izin PT MUI, Ketua Majelis Hakim Berganti

0

Kendari – Sebelumnya terkait persidangan penyuapan izin PT Midi Utama Indonesia (MUI), Ketua majelis hakim perkara tersebut, Nursinah diganti.

Diketahui terdakwa dugaan penyuapan izin PT MUI itu melibatkan Sekda Pemkot Kendari, Ridwansyah Taridala, Tenaga Ahli Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah Kota Kendari, Syarif Maulana dan mantan Walikota Kendari, Sulkarnain Kadir.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Arya Putra Negara K saat ditemui di kantornya, Senin (27/11/2023).

Dijelaskannya bahwa pergantian ketua majelis hakim yang memimpin dugaan tindak pidana penyuapan izin itu adalah murni promosi jabatan.

“Ibu Nursinah dipromosikan sebagai wakil Ketua PN Konsel. Bukan karena memiliki kepentingan dalam sidang dugaan penyuapan izin Alfamidi di Kendari,” ungkapnya.

Nursinah tambahnya digantikan majelis hakim anggota I, Serah. Dan majelis hakim anggota I digantikan oleh Wahyu Bintoro.

“Sidang pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra dan pemeriksaan saksi ahli dari terdakwa Sulkarnain Kadir sejak Rabu (22/11/2023) lalu dipimpin oleh Serah,” paparnya.

Untuk diketahui, JPU Kejati Sultra sebelumnya melaporkan eks ketua majelis hakim dalam sidang dugaan penyupan di Pengadilan Tipikor, Nursinah kepada Komisi Yudisial karena diduga berpihak kepada terdakwa. Bahkan kejaksaan tidak pernah menghadiri sidang tersebut sebelum dilakukan pergantian ketua majelis hakim.*

Sultra Kembali Raih Penghargaan, Desa Wisata Kulati Wakatobi Juara Pertama Kampanye Sadar Wisata 5.0

0

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Teranyar Desa Wisata Kulati, kabupaten Wakatobi, dinobatkan sebagai juara pertama kategori Diseminasi Sadar Wisata pada Penghargaan Program Kampanye Sadar Wisata (KSW) 5.0.

Seremoni pemberian penghargaan yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tersebut berlangsung di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta, Minggu (26/11/2023) malam. Acara bertajuk Puncak Penganugerahan Desa/Kampung Wisata (KSW) 5.0 Terbaik tersebut, dihadiri langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Belli mengatakan, undangan penghargaan telah diterimanya sejak pekan lalu, namun karena padatnya agenda sehingga malam puncak penganugerahan itu tidak dapat dihadiri secara langung.

“Penghargaan terdiri dari lima kategori dengan total 19 pemenang. Desa Wisata Kulati, Kabupaten Wakatobi, meraih juara pertama untuk kategori Diseminasi Sadar Wisata,” jelas Belli.

Adapun juara kedua pada kategori ini diraih oleh Desa Wisata Bugisan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sedangkan juara ketiga direbut oleh Desa Wisata Rembitan, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Dijelaskan, selain kategori Diseminasi Sadar Wisata, empat kategori lainnya masing-masing Kategori Desa/Lurah Terbaik, Kategori Local Champion, Kategori Inovasi Produk dan Pemasaran, dan Kategori Kelembagaan.

Program Kampanye Kampanye Sadar Wisata (KSW) 5.0 dimulai sejak awal tahun 2022 pada 65 Desa/Kampung Wisata di enam destinasi pariwisata prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, dan Wakatobi.

Sejak dimulainya, rangkaian program tersebut melalui beberapa tahapan, yakni sosialisasi, pelatihan, pembuatan proposal, pendampingan, dan penjurian.

“Sebagai bentuk pengakuan terhadap desa/kampung wisata telah melalui proses peningkatan kualitas dan kapasitas SDM dalam membangun desa wisata, kemenparekraf menyelenggarakan acara puncak penganugerahan ini,” tambahnya.

Secara lengkap, penghargaan kategori Desa atau Lurah Terbaik diberikan kepada Kampung Wisata Sosromenduran, Yogyakarta; Kampung Wisata Purbayan, Yogyakarta; Desa Wisata Podokoyo, Pasuruan; Desa Wisata Rembita, Lombok Tengah; dan Desa Wisata Lumbah Suhi-suhi, Samosir.

Penghargaan kategori Local Champion diraih Ahmad Muhfodar Ersyidik (Desa Wisata Candirejo, Magelang), R.M. Rahadyan Candhra Ismaya (Kampung Wisata Kadipaten, Yogyakarta), Purna Irawan (Desa Wisata Poncokusumo, Malang); Lukman (Desa Wisata Jerowaru, Lombok Timur, dan Risman (Desa Wisata Papagarang, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur).

Adapun kategori Inovasi Produk dan Pemasaran masing-masing diraih oleh Kampung Wisata Patehan, Yogyakarta sebagai juara pertama, Desa Wisata Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (juara kedua), Kampung Wisata Mendut, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (juara ketiga).

Terakhir, kategori Kelembagaan diraih oleh Kampung Wisata Purbayan, Kota Yogyakarta (juara pertama, Desa Wisata Wringinanom, Kabupaten Malang, Jawa Timur (juara kedua). Kawasan Perdesaan Berbasis Pariwisata Pulau Sibandang, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara (juara ketiga).*

Kalla Toyota Raih Silver Achievement di OPEXCON Project Competition National Improvement 2023

0

OPEXCON Award 2023 kembali digelar di tahun 2023 ini. Gelaran ini merupakan ajang bergengsi yang memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang aktif melakukan improvement dan berhasil melaksanakan project inovatif berkelanjutan. OPEXCON Award 2023 menjadi momentum konferensi operasional excellence tahunan yang paling ditunggu-tunggu, tahun ini OPEXCON Award 2023 diselenggarakan di The Westin Jakarta 21 November 2023.

Setiap project yang terdaftar telah melalui beragam jenjang hingga bisa lolos ke tahap nasional dengan menggunakan enam kriteria penilaian, termasuk pemilihan project, metodologi project, analisis masalah, solusi yang diusulkan, skala project, dan kemampuan presentasi pemimpin project.

Kalla Toyota kemudian mengirimkan 2 tim yakni Aftersales and Customer First Kalla Toyota dan Kalla Toyota Cabang Parepare yang lolos mengikuti kompetisi nasional OPEXCON Project Competition 2023. Diikuti oleh lebih dari 150 project dan 500 partisipan dari berbagai perusahaan di seluruh Indonesia, 2 tim Kalla Toyota berhasil meraih penghargaan, yakni Aftersales and Customer First Kalla Toyota yang berhasil meraih Reward Silver Achievement dan Kalla Toyota Cabang Parepare yang berhasil meraih Bronze Achievement dalam Service Category.

“Penghargaan dalam skala nasional yang kami dapatkan, merupakan bagian dari komitmen Kalla Toyota untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan sebagai the best dealer in town. Kami selalu berusaha memberikan pelayanan personal dan berorientasi kepada pelanggan untuk memastikan mereka mendapatkan pengalaman service terbaik saat mengunjungi Kalla Toyota. Semua usaha yang kami lakukan berdampak kepada retensi pelanggan yang lebih baik dan menjamin sustainability bussiness yang terus tumbuh.” pungkas M. Noor Iqbal Yafie selaku Aftersales and Customer First General Manager Kalla Toyota.

Dalam improvementnya, Aftesales and Customer First General Manager Kalla Toyota menyusun tiga pilar dalam melakukan perubahan, antara lain; re-focusing, re-learn, dan re-sustain. Dimana pada pilar pertama, fokus aktifitasnya terkait bagaimana memaintain rasio pelanggan yang aktif dan valid melalui validasi 4 titik. Pada pilar kedua, fokus aktifitas pada mapping retensi pelanggan, peningkatan produktivitas setiap orang, serta membuat mekanisme pelayanan yang lebih personal berdasarkan kategori pelanggan. Pada pilar terakhir, fokus aktifitas ada pada perumusan service culture SPEKTA (Standar Pelayanan Kalla Toyota) dengan core value “Makessing” (Mudah, Kekeluargaan, Professional, Penolong) dan pengembangan culture agent improvement dalam berbagai lini.

Untuk mengetahui informasi lebih lengkap seputar Kalla Toyota, pelanggan dapat berkunjung ke website Kalla Toyota di kallatoyota.co.id atau sosial media Kalla Toyota di Instagram @KallaToyotaID, Twitter @KallaToyotaID dan Facebook KallaToyota.me. Dapat pula menghubungi hotline Kalla Care di nomor 04113000103 atau live chat via WhatsApp di nomor 08114414030.*

Penanganan Perkara Terduga Pelaku Bom Ikan, Dirpolair Polda Sultra Utamakan Sisi Kemanusiaan

0

Kendari – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra), berkomitmen tetap transparan dan mengedepankan sisi kemanusiaan dalam menangani kasus penembakan 4 terduga pelaku Bom ikan dua anggota Polairud, Bripka A dan Bripka R.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Polairud Polda Sultra, Kombes Pol Faisal F Napitupulu saat menggelar konferensi pers, pada Senin 27 November 2023.

Faisal mengatakan, pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini terhadap Bid Propam Polda Sultra. Dia memastikan, tidak ada yang ditutup-tutup dalam kasus ini.

“Saat ini masih dalam proses pemeriksaan terhadap dua anggota kami oleh Propam. Jika memang seandainya terbukti bersalah dalam SOP, kami tidak akan segan menindak tegas kedua anggota kami,” ujarnya.

Namun demikian, Faisal menyebut penindakan yang dilakukan oleh anggota bukan faktor unsur sengaja. Berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan, semua berawal dari adanya bentuk perlawanan empat terduga pelaku bom ikan terhadap personelnya yang melakukan penindakan.

“Jadi ini kan kejadiannya malam, ada laporan bahwa 4 orang ini membawa bahan peledak saat mencari ikan. Personel kami langsung ke lokasi dan menemui mereka. Namun pada saat itu ada perlawanan dan perebutan senjata, sehingga anggota terdesak, lalu terpaksa mencoba untuk melumpuhkan dengan tembakan. Namun karena gelap tidak sadar mengenai keempat terduga pelaku bom ikan tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut Faisal menambahkan, untuk saat ini ia fokus pada penanganan proses terhadap kedua anggotanya dan keselamatan beberapa orang terduga pelaku  yang masih jalani perawatan di rumah sakit.

“Saya tidak serta merta membela anggota saya, jika terbukti kita akan proses. Kemudian, saat ini kita sedang berduka atas musibah yang dialami oleh beberapa terduga pelaku. Olehnya itu, kita juga akan fokus untuk memberikan perhatian terhadap terduga pelaku yang lagi dirawat,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid Propam Polda Sultra, Mochammad Sholeh menjelaskan bahwa pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para saksi-saksi.

“Kami sudah mengambil keterangan dari 9 orang, 4 dari anggota Dit Polairud, 3 Masyarakat dan 2 dari pelaku,” ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa saksi yang saat ini diperiksa kemungkinan akan terus bertambah untuk menguatkan fungsi bidang propam dalam penegakkan hukum terhadap personel yang melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik.

“Kita akan mengecek semua, dari hal terkecil secara detail akan periksa. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” terangnya.

Sholeh menegaskan akan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara terbuka, profesional, dan secara cepat.

“Dalam rangka pemeriksaan, kamu sudah melakukan patsus terhadap 2 orang. Bripka A sebelumnya telah dipatsus, hari ini kami juga lakukan terhadap Bripka R,” tutupnya.*

CEO PT Vale Paparkan Peran Nikel Indonesia untuk Dunia di Hadapan Milenial dan Gen Z

Jakarta – CEO PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) Febriany Eddy menjadi pembicara pada event IDN Millennial & Gen-Z Summit bertajuk “Symphony of Sustainability: Empowering Transformation with ESG Strategies”, di Jakarta, Jumat (24/11).

Panel ini dipandu oleh Pemimpin Redaksi IDN Media Uni Lubis, serta diisi oleh panelis lainnya yakni CEO Rimba Makmur Utama Dharsono Hartono. Acara tahunan yang digelar IDN Media ini dihadiri sekitar 400 orang, yang sebagian besar berasal dari demografi milenial dan Gen-Z.

Febriany memperkenalkan PT Vale sebagai perusahaan pertambangan nikel yang eksis sejak 1968 di Sorowako, Luwu Timur, dan sejak hadir pertama kali telah melaksanakan hilirisasi mineral. “Sejak awal kami beroperasi, kami telah memiliki smelter,” ungkapnya.

CEO perempuan pertama di pertambangan Indonesia ini menjelaskan, PT Vale dan nikel dari Indonesia memiliki peranan yang strategis untuk gerakan dekarbonisasi secara global.

“Di semua forum di dunia itu dibahas prioritas transisi energi. Transisi energi ke energi bersih ini akan butuh banyak sekali mineral. Jadi, PLTA, solar panel, mobil listrik (baterai), itu butuh banyak sekali mineral, salah satunya nikel. Di PT Vale, kita adalah bagian dari solusi iklim global. Maka, penambangan, peleburan, dan seluruh prosesnya harus ramah lingkungan,” papar Febri.

Febriany menyampaikan, banyak anggapan pesimis apakah perusahaan pertambangan bisa ramah lingkungan dan menjalankan operasional secara berkelanjutan. Febriany pun menjelaskan beberapa langkah yang mencerminkan keberlanjutan.

Pertama, perencanaan penambangan dan deforestasi secara terintegrasi, sehingga penambangan berdampingan dengan rehabilitasi lahan. Kedua, penanaman pohon di luar area konsesi yang saat ini sudah mencapai 250% dari lahan yang dibuka PT Vale selama 55 tahun. Ketiga, memastikan sumber energi dari pembangkit listrik berkelanjutan.

PT Vale, menurut Febriany, juga mengangkat mengenai kesetaraan gender. Dia menuturkan, keberagaman dan kesetaraan juga merupakan unsur ESG, sesuai tema pada diskusi panel ini. “Tambang itu bukan hanya untuk laki-laki. Kita perlu perempuan untuk bekerja di tambang,” ungkapnya.

Salah seorang peserta dari kalangan Gen-Z, Ildha menyampaikan, sesi ini membuka wawasannya mengenai perusahaan tambang yang ternyata bisa menjalankan keberlanjutan.

“Saya mendapat banyak informasi dan sudut pandang baru, terutama bagaimana perusahaan tambang bisa beroperasi secara berkelanjutan. Sebagai perempuan, saya juga salut dengan Ibu Febri yang banyak menemui tantangan, tetapi tak berhenti menginspirasi dan mengajak perempuan untuk lebih banyak bekerja di tambang,” katanya.

IDN Times Media menggelar Indonesia Millennial and Gen-Z Summit (IMGS) 2023, sebuah konferensi independen yang khusus diselenggarakan untuk dan melibatkan generasi Milenial dan Gen Z di Tanah Air.

Dengan tema Purposeful Progress, IMGS 2023 bertujuan membentuk dan membangun masa depan Indonesia dengan menyatukan para pemimpin dan tokoh nasional dari seluruh nusantara. Acara IMGS 2023 dibuka dengan hadirnya Winston Utomo, CEO dari IDN Media.

“IMGS ini kita adakan sebagai bentuk dan wujud nyata kontribusi kita, IDN Media, untuk mengajak generasi muda Indonesia bergabung, bergerak, dan berkolaborasi demi Indonesia yang lebih baik,” ujar Winston dalam pidato pembukaannya.

Winston mengatakan, 2030 adalah tahun penting untuk Indonesia. Saat itu, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dengan 68 persen populasi produktif dari Millennial dan Gen-Z.*

Komitmen Polda Sultra Tuntaskan Perkara Insiden Penembakkan Nelayan di Laonti Konsel

0

Kendari – Soal Insiden penembakkan terhadap empat nelayan disekitar perairan pulau cempedak yang mengakibatkan 2 (Dua) warga meninggal dunia dan 2 (Dua) lainnya sempat mendapatkan perawatan.

Terkait peristiwa tersebut Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) didepan awak media menyampaikan komitmennya dalam menuntaskan penangan perkara insiden penembakan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintuka didampingi Kabid Propam Polda Sultra, Mochamad Sholeh dan Direktur Polairud Polda Sultra, Kombes Pol Faisal F Napitupulu.

Faizal F Napitupulu mengatakan bahwa pasca dugaan penembakan terhadap empat orang nelayan di perairan Campedak, Kabupaten Konawe Selatan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang berada di lokasi.

“Kami sudah memeriksa saksi yang berjumlah 7 orang, baik nelayan maupun anggota yang bertugas,” ucapnya.

Dirinya menambahkan bahwa terkait sikap yang akan diambil, pihaknya tidak hanya mengambil keterangan dari anggota di lapangan saja namun juga kepada nelayan yang menjadi korban dugaan penembakan.

Di lokasi yang sama, Kabid Propam Polda Sultra, Mochammad Sholeh menjelaskan bahwa pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para saksi-saksi.

“Kami sudah mengambil keterangan dari 9 orang, 4 dari anggota Dit Polairud, 3 Masyarakat dan 2 dari pelaku,” ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa saksi yang saat ini diperiksa kemungkinan akan terus bertambah untuk menguatkan fungsi bidang propam dalam penegakkan hukum terhadap personel yang melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik.

“Kita akan mengecek semua, dari hal terkecil secara detail akan periksa. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” tuturnya.

Sholeh menegaskan akan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara terbuka, profesional, dan secara cepat.

“Dalam rangka pemeriksaan, kami sudah melakukan patsus terhadap 2 (Dua) orang. Bripka A sebelumnya telah dipatsus, hari ini kami juga lakukan terhadap Bripka R,” pungkasnya.*

Insiden Penembakkan Nelayan di Laonti Konsel, POSBI Pertanyakan Transparansi Penanganan Perkara

0

Insiden penembakan disekitar perairan Pulau Cempedak, Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan yang mengakibatkan 2 (Dua) orang nelayan meninggal, 1 (Satu) masih kritis dan satu masih dalam perawatan kembali menuai sorotan, Senin 27 November 2023.

Kali ini datang dari Ketua Umum Perkumpulan orang Same Bajau Indonesia (POSBI) Erni Bajau.

Erni Bajau dalam postingannya di media sosial Instagram mengungkapkan sejumlah tanda tanya terkait insiden penembakan tersebut.

“Pertanyaannya, Betulkan ada bukti alat peledak di perahu korban?, Dapatkan pihak kepolisian menunjukkan alat bukti dimaksud?, Apakah pelaku (kalau bersalah) akan dijerat hukum sesuai hukum yang berlaku?, Jika bersalah, yakinkah hukum tidak dimanipulasi dan dipermainkan sehingga pelaku mendapat hukuman ringan?,” jelasnya.

Sambungnya ia menuturkan bahwa apakah benar ada alat peledak ditemukan di perahu korban.

“Jika ada, ini akan memperkuat alibi pelaku bahwa pelaku mau menangkap nelayan yang hendak mengebom ikan, saat ditangkap korban melawan makanya ada penembakan,” tambahnya.

Kemudian Erni Bajau kembali menuturkan bahwa kalau tidak ada bahan peledak, ini sungguh pembohongan publik dan fitnah yang luar biasa karena pelaku melindungi diri dari dari jeratan hukum.

“Kami mewakili Pengurus dan Anggota semua wilayah di Indonesia, tidak hanya mengecam tindakan pelaku jika ini benar-benar perbuatan sadis dan keji yang tanpa alasan oknum Polairud melakukan penganiayaan dan penembakan, POSBI akan melakukan sidak langsung meminta keterangan korban jika diizinkan kami juga akan meminta keterangan dari pihak pelaku,” bebernya.

Terakhir ia menyampaikan bahwa upaya yang ia lakukan ini bermaksud untuk memberikan informasi langsung ke masyarakat tentang transparansi fakta yang terjadi di lapangan supaya ada informasi berimbang antara alibi pelaku dan alibi korban.

Sementara itu terkait peristiwa tersebut Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) telah melakukan Penempatan Khusus (Patsus) terhadap seorang personel polisi bernama Bripka A pada Sabtu 25 November 2023.

A yang menjabat sebagai Bintara Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Tenggara dilakukan patsus terkait kasus penembakan empat warga nelayan di Laonti, Konawe Selatan (Konsel).

Kepala Bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara KBP Mochammad Sholeh mengatakan Bripka A langsung ditahan di tempat khusus (patsus) selama tiga puluh hari untuk menjalani pemeriksaan.

“Benar, dipatsus. Satu anggota Ditpolairud diamankan dalam rangka pemeriksaan atas nama Bripka A, jabatan Bintara Ditpolairud Polda Sultra,” katanya saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp.

Tak hanya menahan Bripka A, Propam Polda Sultra juga menyita sepucuk senjata api laras panjang jenis SS1V5 Pindad, dan sebuah magazen berisi tiga butir peluru.*

Vicky Shu Meriahkan Grand Final Duta Wisata Sultra

0

Kendari – Artis ibukota Vicky Shu bakal tampil memeriahkan Grand Final Pemilihan Duta Wisata Indonesia (PDWI) 2023 yang berlangsung di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (27 November 2023) malam. Vicky Shu akan tampil menghibur seluruh peserta PDWI dan masyarakat Kota Kendari.

Kepala Dinas Pariwisata Sultra Belli mengatakan, penampilan Vicky Shu merupakan suguhan istimewa yang dipersembahkan dalam rangka memeriahkan event nasional yang diselenggarakan di ibukota Provinsi Sultra ini.

“Acara grand final merupakan acara puncak dari Pemilihan Duta Wisata Indonesia, sehingga kita ingin lebih menyemarakkan kegiatan ini. Kita berupaya membangun citra bahwa Sultra senantiasa siap untuk menyelenggarakan event-event besar dengan meriah yang berkontribusi pada pembangunan kepariwisataan,” jelas Belli.

Dia mempersilakan jika masyarakat Kota Kendari dan Sultra secara umum ingin menyaksikan langsung Grand Final PDWI sekaligus menikmati penampilan Vicky Shu dapat saja berkunjung ke venue penyelenggaraan di Ballroom Sahid Azizah & Convention, secara gratis.

Dijelaskan, PDWI merupakan ajang pencarian duta wisata yang lisensinya dimiliki oleh Yayasan Duta Wisata Indonesia yang berkantor pusat di Denpasar, Bali. Penyelenggaraan PDWI 2023 merupakan yang ke-17 kalinya.

Pada PDWI 2022 yang diselenggarakan di Kalimantan Utara, perwakilan duta wisata Sultra berhasil meraih juara Duta Wisata Indonesia. Sementara pada tahun 2023 ini, Duta Wisata Sultra, baik putra dan putri merupakan utusan dari Kabupaten Buton Utara.

“Wakil Duta Wisata Sultra ini cukup isitimewa karena keduanya berasal dari Buton Utara. Dalam seleksi yang dilaksanakan beberapa bulan lalu di Kabupaten Kolaka, wakil Buton Utara berhasil meraih juara pertama putra dan putri,” tambah Belli.

Penyelenggaraan PDWI 2023 di Sultra diikuti oleh 10 provinsi, yang terdiri dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Bali, dan Jawa Tengah. Setiap tahun, tuan rumah penyelenggaraan PDWI digilir di provinsi-provinsi se-Indonesia.

Selama mengikuti rangkaian PDWI, para duta wisata tersebut melakukan banyak aktifitas di Kota Kendari, seperti berkunjung ke kampus Universitas Halu Oleo, bertandang ke kantor Dekranasda Sultra, dan beramah tamah dengan jajaran Pemerintah Kota Kendari.

Selain itu, para finalis duta wisata juga melakukan kunjungan salah satu destinasi wisata, yakni Pulau Bokori. Di luar kegiatan kunjungan tersebut, mereka saban hari menerima pembekalan untuk menjadi duta wisata.*

PLN Terus Berupaya Pulihkan Kondisi Kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan

0

Makassar – Tanpa henti, PT PLN (Persero) melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan pasokan listrik sehubungan dengan kondisi kelistrikan di Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel). PLN terpaksa melakukan manajemen beban akibat cuaca ekstrim, khususnya panas yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan kondisi debit air yang menjadi sumber utama Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) turun drastis dan mengakibatkan berkurangnya pasokan listrik.

Beberapa hari terakhir, hujan telah turun namun belum bisa sepenuhnya memulihkan pasokan bagi PLTA. Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) juga masih terus dilakukan, khususnya di daerah tangkapan air di sekitar lokasi PLTA.

Sistem kelistrikan Sulbagsel sangat bergantung pada sumber listrik dari PLTA, yaitu sebesar 33 persen dari total pasokan listrik. Di sisi lain, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dimaksimalkan produksinya secara terus menerus juga perlu menjalani _maintenance_ (pemeliharaan) sehingga manajemen beban harus dilakukan.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Moch. Andy Adchaminoerdin menjelaskan, pihaknya terus mengupayakan penambahan pembangkit dan mengoptimalkan sistem interkoneksi sistem kelistrikan Sulbagsel yang terhubung mulai dari Sulawesi Selatan daratan, Sulawesi Barat, Palu (Sulawesi Tengah) dan Sulawesi Tenggara daratan sehingga bisa saling menopang.

“Kami upayakan juga dengan penambahan pembangkit yang saat ini sudah masuk 30 MW. Kemudian akan masuk lagi tambahan 50 MW pada akhir Desember 2023. Kami juga sedang lakukan percepatan penambahan pembangkit _Inter Temporary Capacity_ di Punagaya sebesar 200 MW yang ditargetkan masuk sistem pada Maret 2024,” ungkap Andy.

Lebih lanjut, Andy menyampaikan permohonan maaf terkait manajemen beban yang dilakukan dan berharap masyarakat bersedia bahu membahu dengan menurunkan penggunaan pemakaian listrik sehari-hari sambil menunggu pemulihan sistem kelistrikan.

“Untuk mengurangi dampak dan durasi padam, mohon dukungan masyarakat untuk sementara waktu ini agar bersama-sama mengurangi pemakaian listriknya sekitar 30 persen selama masa pemulihan pembangkit,” tutup Andy.*

Insiden Penembakan Nelayan di Laonti Konsel, Jenazah Putra Diberangkatkan ke Pulau Cempedak

0

Kendari- Sebelumnya terjadi insiden penembakan disekitar perairan Pulau Cempedak, Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan sekitar Pukul 02.00 WITA pada Jum’at 24 November 2023.

Akibat insiden tersebut menyebabkan satu orang nelayan meninggal dunia atas nama Maco (39), dua lainnya kritis yaitu Putra (17) dan Juswa (23) serta Ilham yang mendapatkan perawatan di Puskesmas Langara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

Usai peristiwa tersebut dua nelayan yang sempat kritis sempat dilakukan perawatan di rumah sakit Santa Anna, kemudian dirujuk di rumah sakit bhayangkara.

Terbaru dikabarkan salah satu nelayan yang kritis atas nama Putra (17), dikabarkan meninggal dunia.

“Satu lagi korban penembakan meninggal dunia baru saja atas nama Putra di rumah sakit bhayangkara,” ujar anggota DPRD Konsel, Herman Pambahako pada Minggu 26 November 2023.

Senada dengan hal tersebut pengacara yang mendampingi keluarga nelayan berkata hal serupa.

“Iya informasinya meninggal dunia, tadi saya disampaikan sama keluarga nelayan,” ujar Oldi.

Selain itu berdasarkan informasi yang dihimpun media ini Putra menghembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 16.45 WITA.

Terbaru pada 20.15 WITA, berdasarkan pantauan media ini jenazah putra telah diserahterimakan ke pihak keluarga usai melakukan otopsi.

Saat ini jenazah sementara dibawa ke rumah duka di Desa Cempedak, Pulau Cempedak, Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan.

Selain itu media ini masih berusaha mengkonfirmasi pihak terkait lainnya.*

Polisi Kembali Amankan Dua Pelaku Curanmor di Kendari

0

Kendari – Polresta Kendari melalui
Polsek Poasia mengamankan dua pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) pada Minggu 26 November 2023.

Kapolresta Kendari Kombes Pol Muhammad Eka Fathurrahman mengatakan pihaknya berhasil mengamankan dua pelaku, sementara dua pelaku lainnya masih dilakukan pengejaran.

“Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 dilaporkan perkembangan hasil pengungkapan Sindikat curanmor yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 pukul 19.00 WITA bertempat di Hotel Klasik Jalan Tina Orima Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-wua Kota Kendari,” jelasnya melalui keterangan resminya yang diterima media ini.

Lanjutnya ia menuturkan bahwa kronologis kejadian pada pukul 19.00 WITA bertempat di di Hotel Klasik telah dilakukan Pengungkapan Kasus Tindak Pidana curanmor terhadap terduga pelaku yang merupakan hasil pengembangan dari terduga tersangka SM yang telah diamankan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023.

“Adapun identitas kedua pelaku yang baru diamankan AF (30), dari hasil pengembangan kasus tersangka AF, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 09.00 WITA bertempat lorong Mekar (Pemancar RCTI) Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari diamankan terduga tersangka CSW (30),” ungkapnya.

Pihaknya juga membeberkan bahwa dari hasil pengembangan kedua tersangka, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 jam 10.00 WITA, 4 (empat) personel anggota Polsek Poasia telah melakukan pengejaran barang bukti Ranmor yang dilakukan oleh tersangka F ke wilayah Kabupaten Konawe dan saat ini telah diamankan di Polsek Poasia dengan barang bukti berjumlah 7 (tujuh) unit sepeda motor.

“Ssemua barang bukti tersebut sudah ada di Polsek Poasia, yang sampai saat ini jumlah barang bukti hasil 3 (tiga) sindikat pencurian kendaraan bermotor yang berhasil diamankan di Polsek Poasia berjumlah 21 unit dan jumlah pelaku yang telah diamankan di Polsek Poasia spesialis curanmor ada 5 orang,” tandasnya.

Lagi, Seorang Nelayan Dikabarkan Meninggal Dunia dalam Insiden Penembakan di Laonti Konsel

0

Kendari – Sebelumnya terjadi insiden penembakan disekitar perairan Pulau Cempedak, Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan sekitar Pukul 02.00 WITA pada Jum’at 24 November 2023.

Akibat insiden tersebut menyebabkan satu orang nelayan meninggal dunia atas nama Maco (39), dua lainnya kritis yaitu Putra (17) dan Juswa (23) serta Ilham yang mendapatkan perawatan di Puskesmas Langara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

Usai peristiwa tersebut dua nelayan yang sempat kritis sempat dilakukan perawatan di rumah sakit Santa Anna, kemudian dirujuk di rumah sakit bhayangkara.

Terbaru dikabarkan salah satu nelayan yang kritis atas nama Putra (17), dikabarkan meninggal dunia.

“Satu lagi korban penembakan meninggal dunia baru saja atas nama Putra di rumah sakit bhayangkara,” ujar anggota DPRD Konsel, Herman Pambahako pada Minggu 26 November 2023.

Senada dengan hal tersebut pengacara yang mendampingi keluarga nelayan berkata hal serupa.

“Iya informasinya meninggal dunia, tadi saya disampaikan sama keluarga nelayan,” ujar Oldi.

Ia juga mengungkapkan bahwa untuk saat ini pihaknya sementara memastikan informasi tersebut.

Sementara itu media ini masih berusaha mengkonfirmasi pihak terkait lainnya terkait kabar meninggalnya salah satu nelayan di rumah sakit bhayangkara.*

Seorang Pengunjung Wisata Pantai Toronipa Meninggal Dunia Gegara Tenggelam

0

Kendari – Sebelumnya beredar video seorang pria tenggelam di wisata pantai toronipa pada Minggu 26 November 2023.

Terkait peristiwa tersebut, Kapolresta Kendari Kombes Pol Muhammad Eka Fathurrahman mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar Pukul 14.15 WITA.

“Korban tenggelam menyebabkan korban atas nama Delon (30) meninggal dunia di wisata Pantai Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe,” katanya.

Ia menambahkan bahwa korban sehari-harinya bekerja sebagai tukang parkir di Lippo Plaza Kendari dan berasal dari Desa Latompe, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat.

“Adapun kronologis kejadiannya awalnya korban datang di wisata Pantai Toronipa bersama rombongan perusahaan Damri dengan menggunakan sekitar 3 (tiga) unit kendaraan roda empat dan menempati gazebo, kemudian korban bersama beberapa rekannya turun kelaut mandi tidak lama kemudian korban hilang dan pada saat Amir (penjaga gazebo) sedang membersihkan gazebo di pinggir pantai, melihat korban yang sedang terapung,” ungkapnya.

Lanjutnya kemudian Amir bersama beberapa pengunjung menolong korban dan mengangkat kedarat serta memberikan pertolongan pertama, namun korban sudah tidak bernapas dan selanjutnya oleh teman-temannya dibawa ke rumah sakit terdekat.

“Dari keterangan Amir yangbmelakukan pertolongan pertama serta beberapa warga lainnya bahwa korban berbau alkohol, dan kemungkinan korban tenggelam dikarenakan dalam keadaan mabuk alkohol,” bebernya.

Terakhir ia juga menuturkan bahwa pada saat kejadian ketinggian air laut ditempat korban ditemuman setinggi dada orang dewasa, dan Keadaan ombak laut tenang.*

Insiden Penembakkan Empat Nelayan, HNSI Sultra Minta Polda Sultra Tegakkan Keadilan Terhadap Oknum Anggota yang Diduga Terlibat

0

Kendari – Insiden penembakan terhadap 4 (empat) nelayan disekitar perairan Pulau cempedak Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Sekatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Polair Polda Sultra.

Akibat insiden tersebut salah satu nelayan meninggal dunia, dua kritis dan satunya sementara menjalani perawatan.

Terkait insiden penembakan tersebut kembali mendapatkan tanggapan dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sultra, Yusrianto.

“Kami minta Polda Sultra terbuka dan transparan ke publik terkait penanganan insiden penembakan ini,” katanya melalui keterangan resminya yang diterima media ini pada Minggu 26 November 2023.

Ia juga menuturkan bahwa seharusnya hasil autopsi juga segera diumumkan kepada publik.

“Kemarin kan sudah diautopsi di rumah sakit Bhayangkara, sekarang apa hasilnya, itu mesti diumumkan segera biar publik tidak bertanya-tanya,” tuturnya.

Ia juga menegaskan dan meminta Polda Sultra agar segera mengusut tuntas perkara ini.

“Apabila ada oknum yang diduga terlibat dan menyalahi SOP, itu mesti diberikan sanksi tegas, agar peristiwa serupa tidak terulang,” tegasnya.

Selain itu pihaknya juga berharap agar Polda Sultra untuk memperhatikan kondisi keluarga nelayan.

“Kami juga minta Polda Sultra untuk lebih mengedepankan edukasi terhadap nelayan, tentunya kami sebagai wadah organisasi nelayan siap berkolaborasi, fungsi penindakan mesti menjadi jalan terakhir dalam menangani para pengeboman ikan,” tuturnya.

Pihaknya juga berharap dengan adanya peristiwa ini kedepannya semua stakeholder bisa untuk memaksimalkan konsolidasi dan kolaborasi agar peristiwa serupa tidak terulang.

“Tentunya dalam insiden ini bukan hanya persoalan siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi kita mesti memikirkan agar peristiwa serupa tidak terulang, instansi terkait mesti lebih memaksimalkan lagi sosialisasi dan edukasi kepada nelayan,” bebernya.

Selain itu pihaknya juga akan mengadvokasi dan mendampingi perkara ini hingga mendapatkan keadilan.

“DPD HNSI Sultra juga akan membentuk tim advokasi untuk melakukan penelusuran, penyelidikan terhadap suatu peristiwa agar bisa mendapatkan informasi kebenaran yang benar-benar terjadi, apakah merupakan peristiwa murni hukum pidana atau bagaimana, Dan kami akan menunjuk tim lembaga advokasi dan bantuan hukum untuk pendampingan,” tandasnya.

Sementara itu terkait peristiwa tersebut Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) telah melakukan Penempatan Khusus (Patsus) terhadap seorang personel polisi bernama Bripka A pada Sabtu 25 November 2023.

A yang menjabat sebagai Bintara Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Tenggara dilakukan patsus terkait kasus penembakan empat warga nelayan di Laonti, Konawe Selatan (Konsel).

Kepala Bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara KBP Mochammad Sholeh mengatakan Bripka A langsung ditahan di tempat khusus (patsus) selama tiga puluh hari untuk menjalani pemeriksaan.

“Benar, dipatsus. Satu anggota Ditpolairud diamankan dalam rangka pemeriksaan atas nama Bripka A, jabatan Bintara Ditpolairud Polda Sultra,” katanya saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp.

Tak hanya menahan Bripka A, Propam Polda Sultra juga menyita sepucuk senjata api laras panjang jenis SS1V5 Pindad, dan sebuah magazen berisi tiga butir peluru.*

Meledak, Deklarasi Laskar Prabowo 08 di Sultra Dihadiri Ribuan Masyarakat

Kendari – Deklarasi dan pengukuhan relawan Laskar Prabowo 08 di Sultra dihadiri ribuan masyarakat Kota Kendari pada Minggu 26 November 2023.

Kegiatan yang dilaksanakan di lapangan eks MTQ Kota Kendari itu dimeriahkan dengan artis ibukota Fildan dan Risma Aw Aw serta beragam hadiah menarik.

Ketua Laskar Prabowo 08 Sultra, Dr. Yusu Tawulo mengatakan agenda hari ini pelantikan pengurus dirangkaikan dengan deklarasi.

“Pengurus yang dilantik sebanyak 150 (seratus lima puluh), dan dalam waktu dekat ini kita akan membentuk kepengurusan di 17 (Tujuh Belas) kabupaten kota hingga ditingkatkan kordinator desa,” katanya usai kegiatan deklarasi.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya bersama partai pendukung dan relawan lainnya menargetkan menang satu putaran.

“Dengan partai pengusung dan relawan lainnya kita selalu komunikasi untuk mencapai target menang satu putaran,” ungkapnya.

Pihaknya juga membeberkan bahwa dukungan terhadap Prabowo Gibran adalah untuk mendukung keberlanjutan pembangunan.

“Pembangunan Presiden Joko Widodo mesti berlanjut, jadi kita mesti pilih Prabowo Gibran,” tuturnya.

Selain itu pihaknya juga menuturkan bahwa pihaknya akan mengusahakan kehadiran Prabowo Gibran di Sultra.

“Kita bersama partai pengusung dan relawan akan menguasahakan kehadiran Prabowo Gibran di Sultra,” tutupnya.*

Polisi Amankan Seorang Pelaku Penyerangan Penjual Martabak di Kendari

0

Kendari – Sebelumnya beredar video sekelompok pemuda yang melakukan penyerangan kepada penjual martabak di Jalan MT Haryono depan Lippo Plaza Kendari pada Minggu 26 November 2023.

Terkait peristiwa tersebut Kapolresta Kendari Kombes Pol Muhammad Eka Fathurrahman mengatakan motif sekelompok pemuda melakukan penyerangan yaitu pemerasan.

“Setiap malam sekelompok anak anak jalan ini, sering melakukan pemerasan (pemalakan) terhadap penjual Martabak,” katanya.

Lanjutnya tadi malam oleh penjual martabak, tidak dilayani, karena seorang anggota TNI (adik pemiliki gerobak martabak) yang bantu jaga dari gangguan anak anak yang suka melakukan pemerasan.

“Merasa tidak dilayani, akhirnya mereka memanggil teman-temannya, sekitar 15 orang, dgn tujuan melakukan pengrusakan terhadap barang barang milik penjual Martabak,” ungkapnya.

Pihaknya juga menuturkan bahwa untuk saat ini pihaknya baru mengamankan seorang pelaku MHAF 19 tahun.

“Untuk pelaku lainnya masih dalam pengejaran,” tutupnya.*

Nelayan yang Hilang di Perairan Tolandona Ditemukan Meninggal Dunia

0

Buton Tengah – Sebelumnya dikabarkan seorang nelayan hilang di perairan Tolandona.

Terbaru nelayan tersebut telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 26 November 2023.

Kepala KPP Kendari Muhammad Arafah mengatakan pada pukul 09.15 WITA korban ditemukan dipesisir pantai Desa Wara oleh Tim SAR Gabungan dalam kondisi meninggal dunia.

“Selanjutnya korban dievakuasi ke pelabuhan tolandona untuk dibawa menuju rumah duka dan diserahterimakan kepada pihak keluarga korban,” katanya.

Lanjutnya adapun data korban atas nama Samunu umur 65 tahun Warga Dusun Nambo kelurahan tolandona matanaeo Kecamatan sangia wambulu kabupaten Buton Tengah.*

Gagalkan Perdaran Narkotika, Korem 143 Halu Oleo Serahkan 2 Tersangka Pemakai Sabu-sabu ke Polresta Kendari

0

Kendari – Komandan Detasemen Markas (Dandenma) Korem 143/HO Mayor Chb Made Armika menggagalkan peredaran Narkotika sejenis sabu di Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Prov. Sultra, bertempat di Halaman pekarangan Indekost miliknya.

Hal ini dikatakan oleh Plh Kapenrem 143/HO Lettu Inf Rusmin Ismail dalam rilisnya di Kendari, Sultra, Sabtu(25/11/2023).

Disampaikan rusmin aksi penggalan tersebut berawal saat Mayor Chb Made Armika mencurigai 3 orang pemuda yang sedang berputar-putar dihalam depan Indekostnya tersebut, melihat kecurigaannya tersebut Mayor Chb Made Armika kemudian menghampiri kedua pemuda tersebut.

“Sudah lama saya melihat mereka di halaman Indekost saya awalnya saya mengira hanya mencari barang yang jatuh karna terlalu lama kemudian saya menghampiri mereka pada saat bertanya ketiga pelaku tersebut langsung melarikan diri ke mobil alhasil saya mengejarnya dan hanya berhasil menangkap 2 orang tersangka,” ucapnya.

Lebih lanjut disampaikan, setelah menangkap pelaku Dandema Korem 143 Halu Oleo tersebut melaporkan hal tersebut kepada Kasi Intel Kasrem 143/HO letkol Inf Gatot Teguh Waluyo kemudian memanggil Provos Korem dan personel Intel serta membawa kedua pelaku tersebut ke Penjagaan Korem 143/HO untuk dimintai keterangan sebelum menyerahkannya kepada pihak Poresta Kendari.*

BPKP Sultra Minta Kejaksaan Segera Panggil Oknum yang Terlibat Dugaan Korupsi CSR Bank Sultra

0

Kendari – Badan Pemantau Kebijakan Publik Sulawesi Tenggara (BPKP SULTRA) meminta agar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) untuk segera memanggil dan menetapkan Direktur Bank bersama Kepala Divisi Sekertaris Korporasi Bank Sultra sebagai tersangka dugaan kasus korupsi Dana CSR Bank Sultra Tahun 2021-2022.

Ketua BPKP Sultra Wawan Soenangkano menganggap klarifikasi Humas Bank Sultra terkait penyaluran Dana CSR tahun 2021-2022 itu adalah rekayasa cerita untuk mencari pembenaran diri dari kesalahan yang sudah terjadi.

“Bagaimana mungkin W yang menjabat sebagai Humas mengatakan bahwa penyaluran Dana CSR itu sudah sesuai prosedur, sedangkan dalam temuan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, bahwa penyaluran Dana CSR Bank Sultra Tahun 2021-2022 itu tanpa Proposal. Sekarang, apakah itu yang dibilang telah sesuai prosedural? Kan Goblok juga itu, berati Bank Sultra ini mengelolah Dana CSR itu ibarat uang pribadi di mana barang siapa yang dekat dengan Direktur dan Humas maka itulah yang dapat,” jelasnya, Sabtu 25 November 2023.

Lanjut wawan, dirinya mengatakan bahwa beberapa data temuan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara itu ada beberapa item pencairan Dana CSR Bank Sultra Tahun 2021-2022 itu yang tidak memilik proposal.

“Kita memegang data yang di mana dalam data kami, ada beberapa item pencairan Dana CSR Bank Sultra yang tidak prosedural atau tidak melalui Proposal. Misalnya, CSR kemitraan maju bersama kegiatan festival kebersihan kanal mola raya di Kabupaten Wakatobi Tahun 2021, kemudian CSR Pembangunan Mesjid FK di Kabupaten Muna Tahun 2022, lalu CSR dalam Pelaksanaan Percepatan Vaksinasi Covid-19 Untuk Anak Usia 6-11 Tahun 2022 di Kabupaten Konawe Selatan, dan masih banyak lagi. Dan saya fikir, ini adalah masalah yang harus di usut,” beberapa Wawan.

Tak hanya itu, orang dengan sapaan akrab WS itu juga membeberkan puluhan kegagalan Bank Sultra yang di bawah kepemipinan Abdul Latif sebagai Direktur, bahwa ada sekitar 62 item Program CSR Bank Sultra Tahun 2021-2022 tidak memiliki Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

“Apakah itu mau di sebut sebagai perbaikan dan pembaharuan? Artinya kita bisa bayangkan sendiri, bagai mana jika persoalan ini akan ada disetiap tahunnya. Saya yakin bahwa Bank Sultra bukannya maju, tapi kualitas dalam pengelolaan keuangan di Bank Sultra justru akan semakin bobrok. Dan kalau perlu, Humas Bank Sultra di periksa juga untuk pelanggaran UU ITE, Karena menurut kami dari BPKP, yang disampaikan oleh dirinya adalah pembohongan Publik. Sehingga saya ingin mau sampaikan, agar Wa Ode Nurhuma berhenti mengada ngada mencari pembenaran untuk masalah ini” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ketua BPKP Sultra Wawan Soneangkano (WS) itu menekankan agar PJ. Gubernur Sulawesi Tenggara segera memperbaiki sistem pengelolaan keuangan di Bank Pembangunan Daerah atau Bank Sultra itu.

“Pj. Gubernur harus bisa tegas, kalau ada masalah seperti ini minimal Direktur sama Humasnya segera diganti, demi perbaikan sistem pengelolaan keuangan Bank Sultra dan memutus mata rantai korupsi didalamnya,” pungkasnya.

Berdasarkan data yang diterima media ini yang berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Sultra program CSR senilai Rp2.215.185.000,00 tidak didukung dengan Laporan Pertanggungjawaban.

“Merujuk pada Surat Keputusan Nomor 009/Kpts.DIR/BPD/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Pedoman Corporate Social Responsibility PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara pada Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 10 tentang Diagram Alir Prosedur Pelaksanaan Program CSR diketahui bahwa pada akhir prosedur pelaksanaan CSR harus dilaksanakan dengan dokumentasi dan laporan atas terlaksananya kegiatan CSR yang ditujukan kepada Direksi. Laporan tersebut harus dilaporkan oleh satuan kerja kepada Divisi Corporate Secretary yang selanjutnya akan dilaporkan ke Direksi,” bunyi hasil audit tersebut.

Lanjutnya berdasarkan hasil konfirmasi dan cek fisik secara uji petik atas realisasi CSR pada Cabang Pasarwajo, Cabang Baubau, Cabang Utama. Cabang Raha, dan Cabang Pembantu Muna Barat diketahui terdapat 62 program CSR yang tidak dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan CSR oleh penerima yang terdiri dari 45 program CSR senilai Rp1.449,185.000,00 pada tahun 2021 dan 16 program CSR senilai Rp766.000.000,00 pada Tahun 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Terkait hal tersebut saat dikonfirmasi via WhatsApp Humas Bank Sultra, Santi mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti audit BPK tersebut.

“Ini rekomendasi BPK terkait dengan administrasi yang selesai kami tindaklanjuti, sudah selesai kami tindaklanjuti,” katanya, Minggu 5 November 2023.

Ia juga menuturkan hal tersebut bisa dikonfirmasi ke BPK Perwakilan Sultra.

“Boleh konfirmasi ke BPKnya,Karena tidak ada yang keliru dari CSR kami, Semua sudah sesuai pedoman, Artinya dokumentasi penyaluran sudah diselesaikan, Karena fakta terupdate sudah saya jelaskan bahwa rekomendasi administrasi sudah kami selesaikan, Rekomendasi BPKnya,” tuturnya.

Selain itu terkait aduan di Kejati Sultra media ini telah berusaha mengkonfirmasi kembali ke Direktur Bank Sultra Abdul Latif dan Humas Bank Sultra Santi melalui pesan WhatsApp, SMS dan Panggilan Telepon, namun hingga berita ini diterbitkan belum mendapatkan tanggapan.

Sementara itu saat media ini mengkonfirmasi di BPK RI perwakilan Sultra pada Senin 6 November 2023, media ini dimintai mengisi formulir dan menyurat secara resmi untuk melakukan wawancara.

Terkait aduan tersebut Kasipenkum Kejati Sultra Dody, menerangkan bahwa pihaknya telah menerima aduan masyarakat tersebut.

“Jadi tadi ada ada aduan di PTSP Kejati Sultra dan aduan itu sudah diterima,” katanya saat ditemui diruangannya.

Ia juga mengungkapkan bahwa “Langkah selanjutnya adalah terhadap pelaporan pengaduan tersebut akan diteruskan ke pimpinan untuk kemudian ditindaklanjuti,”.

Lanjutnya bahwa kemudian apabila sudah ditindaklanjuti akan dibuat telaahan terkait aduan tersebut.

Kemudian diterbitkan sprintuk baru masuk puldata dan pulbaket, dan setelah memenuhi syarat-syarat akan ditindaklanjuti ke tahap berikutnya.*

Seorang Pelajar SMA di Kendari Jadi Korban Pembacokkan OTK

0

Kendari – Salah satu pelajar di SMAN 11 Kendari Sulawesi Tenggara berinisial FN (16) dibacok orang tidak dikenal (OTK) pada Jumat, 24 November 2023, sekitar pukul 21.30 WITA di BTN Magaga, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari.

Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Fitrayadi, menjelaskan, pembacokan itu berawal saat korban bersama temannya sedang nongkrong di pos ronda sekitar BTN Magaga.

Tiba-tiba, ada enam orang yang mengendarai dua motor menghampiri korban dan langsung mencabut golok sisir hingga busur lalu menyerang korban.

“Korban sempat berusaha melarikan diri tapi dikejar oleh para pelaku, korban sempat terkena bacokan di betis kanan,” jelas AKP Fitrayadi, Sabtu (25/11).

Usai menyerang korban, para pelaku langsung kabur. Korban dilarikan ke RS Hermina Kendari untuk menjalani perawatan.

Terakhir pihaknya menyampaikan, saat ini para pelaku masih dalam penyelidikan.*

3,452FansSuka
84,893PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
346,777PengikutMengikuti
4,356PengikutMengikuti