Oleh: Irpan

Sepertiga malam selalu punya cara memaksa seseorang berdialog dengan pikirannya sendiri. Saat kota mulai sunyi, justru pertanyaan-pertanyaan paling bising bermunculan.

Malam ini, satu nama terus melintas.

Ruksamin.

Saya tidak sedang hendak membela siapa pun. Juga tidak sedang menghakimi siapa pun. Itu bukan tugas saya. Negeri ini memiliki aparat penegak hukum yang bekerja dengan aturan, alat bukti, dan prosedur. Biarlah mereka menjalankan pekerjaannya.

Yang ingin saya tulis justru soal ingatan.

Sulawesi Tenggara pernah memiliki babak yang sulit dilupakan. Seorang gubernur yang begitu kuat, begitu berpengaruh, begitu dihormati, akhirnya harus menjalani proses hukum. Nama Nur Alam menjadi pelajaran bahwa jabatan politik setinggi apa pun tidak kebal terhadap hukum.

Kini, pertanyaan itu kembali muncul.

Akankah sejarah berulang?

Ruksamin, bagi banyak kader HmI, bukan sekadar nama. Kami biasa memanggilnya Kanda. Sebutan yang lahir bukan karena jabatan, melainkan karena kedekatan emosional di ruang-ruang pengkaderan.

Banyak orang merasakan sentuhan kepemimpinannya. Ada yang dibantu mendapatkan pekerjaan. Ada yang diberi kesempatan belajar. Ada yang sekadar mendapat nasihat ketika kehilangan arah.

Saya termasuk yang merasakan manfaat, langsung maupun tidak langsung.

Karena itu, ketika namanya berada dalam pusaran persoalan hukum, yang muncul pertama bukan rasa benci. Yang muncul justru rasa sedih.

Sedih karena siapa pun yang pernah menjadi harapan banyak orang tentu akan meninggalkan luka apabila akhirnya harus berhadapan dengan hukum.

Tetapi kesedihan tidak boleh mengalahkan akal sehat.

Negara hukum hanya akan dihormati apabila semua orang diperlakukan sama. Tidak peduli ia mantan bupati, mantan ketua partai, tokoh HMI, atau siapa pun.

Di titik ini, kita semua diuji.

Pendukung jangan buru-buru menyatakan dia pasti bersalah. Lebih keliru lagi jika buru-buru menyatakan dia pasti tidak bersalah. Biarkan proses hukum berbicara.

Asas praduga tak bersalah bukan hadiah untuk pejabat. Itu hak setiap warga negara.

Namun ada pelajaran yang jauh lebih besar daripada perkara itu sendiri.

Politik di Indonesia sering membuat seseorang merasa tidak terkalahkan. Kekuasaan menghadirkan banyak tepuk tangan. Jabatan mendatangkan banyak teman. Tetapi sejarah juga berkali-kali membuktikan, ketika kekuasaan selesai, yang tersisa hanyalah integritas.

Tidak ada kekuasaan yang abadi.

Tidak ada pengaruh yang kekal.

Yang dikenang orang bukan seberapa lama seseorang berkuasa, melainkan bagaimana ia mengakhiri perjalanan kekuasaannya.

Karena itu, pertanyaan “Akankah Ruksamin menjadi Nur Alam jilid dua?” sesungguhnya bukan pertanyaan tentang satu orang.

Itu adalah pertanyaan untuk seluruh politisi.

Sudahkah kekuasaan diperlakukan sebagai amanah, atau justru dianggap sebagai hak yang boleh dipertahankan dengan cara apa pun?

Jawabannya mungkin tidak akan lahir dari opini ini.

Jawabannya akan ditulis oleh proses hukum.

Dan lebih panjang lagi, akan ditulis oleh sejarah.*

Oleh: Rasidin

Ada satu hal yang sering terlupakan dalam kehidupan demokrasi kita: sebuah daerah tidak hanya membutuhkan anggaran yang besar atau kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Daerah juga membutuhkan tokoh. Tokoh yang mampu membuka jalan bagi daerahnya, membawa suara masyarakatnya ke tingkat nasional, dan membuktikan bahwa anak-anak daerah mampu berdiri sejajar dengan siapa pun di republik ini.

Sulawesi Tenggara adalah daerah yang kaya akan potensi. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, kekayaan budaya yang luar biasa, dan generasi muda yang penuh semangat. Namun, satu tantangan yang masih terus dihadapi adalah bagaimana melahirkan semakin banyak pemimpin yang mampu menjembatani kepentingan daerah dengan ruang-ruang pengambilan kebijakan di tingkat nasional.

Dalam konteks itulah, sosok Ruksamin memiliki arti yang lebih besar daripada sekadar perjalanan seorang politisi.
Ia adalah representasi dari perjalanan panjang seorang anak daerah.

Ia memulai pengabdiannya bukan dari pusat kekuasaan, bukan dari ruang-ruang elite politik nasional, melainkan dari tanah Sulawesi Tenggara. Dari daerah yang membentuk karakter kepemimpinannya, dari masyarakat yang menjadi tempat ia belajar mendengar, mengambil keputusan, dan memikul tanggung jawab.

Perjalanan itu kemudian membawanya memimpin Kabupaten Konawe Utara selama dua periode. Hampir satu dekade ia berada di garis depan pemerintahan daerah. Dalam rentang waktu itu, berbagai program pembangunan dijalankan, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses pelayanan kesehatan, penguatan pembangunan desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga reformasi tata kelola pemerintahan.

Di bawah kepemimpinannya, Konawe Utara mencatat peningkatan pada berbagai indikator pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia terus mengalami kemajuan, pelayanan kesehatan diperluas melalui capaian Universal Health Coverage (UHC), pembangunan jalan dan jembatan membuka konektivitas wilayah, reformasi birokrasi memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat melalui peningkatan nilai SAKIP, dan pemerintah daerah juga menerima berbagai penghargaan dalam bidang pelayanan publik, pembangunan desa, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan. Visi KONASARA menjadi arah pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semua keberhasilan tersebut tentu merupakan hasil kerja kolektif pemerintah daerah, DPRD, aparatur sipil negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Namun sebagai kepala daerah, Ruksamin memegang peran penting dalam menentukan arah pembangunan dan membangun visi yang menjadi fondasi berbagai kebijakan tersebut.

Pengabdian di daerah itulah yang kemudian mengantarkannya dipercaya menduduki jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang.

Bagi sebagian orang, jabatan itu mungkin hanya dipandang sebagai posisi organisasi. Namun bagi Sulawesi Tenggara, maknanya jauh lebih besar.

Jabatan itu adalah bukti bahwa putra daerah mampu memperoleh kepercayaan di tingkat nasional.

Jabatan itu adalah bukti bahwa pengalaman memimpin di daerah dapat menjadi modal untuk memimpin organisasi politik berskala nasional.

Dan jabatan itu adalah bukti bahwa Sulawesi Tenggara memiliki sumber daya kepemimpinan yang mampu bersaing di panggung Indonesia.

Inilah mengapa Ruksamin layak dipandang sebagai salah satu patron kepemimpinan bagi generasi muda Sulawesi Tenggara.
Patron bukanlah sosok yang ditempatkan di atas hukum.

Patron juga bukan figur yang tidak pernah melakukan kesalahan.

Patron adalah seseorang yang perjalanan hidupnya memberikan inspirasi, membuka jalan, dan memperlihatkan bahwa keberhasilan diraih melalui proses panjang, pengabdian, kerja keras, dan konsistensi.

Hari ini, ketika banyak anak muda Sulawesi Tenggara bertanya apakah mereka memiliki peluang untuk berkiprah di tingkat nasional, perjalanan Ruksamin memberikan jawaban yang nyata.

Jawaban itu bukan lahir dari pidato.
Jawaban itu lahir dari perjalanan hidup.
Bahwa seorang anak daerah dapat tumbuh melalui pengabdian di kampung halamannya, dipercaya memimpin daerahnya, lalu memperoleh amanah di tingkat nasional.

Pesan seperti inilah yang jauh lebih penting daripada sekadar dinamika politik yang datang dan pergi. Karena sesungguhnya, daerah tidak hanya membutuhkan pemimpin untuk hari ini. Daerah membutuhkan figur yang mampu membuka jalan bagi generasi berikutnya.

Saat ini Ruksamin sedang menghadapi proses hukum yang menjadi perhatian publik. Dalam negara hukum, proses tersebut harus dihormati dan dijalankan secara profesional, independen, serta berlandaskan hukum yang berlaku. Setiap orang berhak memperoleh proses hukum yang adil, termasuk hak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral untuk melihat seorang tokoh secara utuh. Perjalanan pengabdian, kontribusi terhadap pembangunan daerah, kapasitas kepemimpinan, dan kiprahnya di tingkat nasional merupakan bagian dari identitas seorang pemimpin yang tidak berubah hanya karena adanya satu proses hukum yang masih berjalan. Penegakan hukum dan penghargaan terhadap pengabdian bukanlah dua hal yang saling meniadakan; keduanya dapat berjalan beriringan dalam negara demokrasi yang sehat.

Sulawesi Tenggara memerlukan lebih banyak putra-putri daerah yang mampu hadir di tingkat nasional. Semakin banyak tokoh daerah yang dipercaya memegang posisi strategis, semakin besar pula peluang aspirasi Sulawesi Tenggara diperjuangkan dalam ruang-ruang kebijakan nasional. Oleh sebab itu, keberhasilan seorang putra daerah mencapai posisi strategis semestinya dipandang sebagai modal sosial bagi daerah, sekaligus inspirasi bagi generasi muda untuk terus belajar, bekerja, dan mengabdi.

Ruksamin telah menunjukkan bahwa jalan menuju panggung nasional tidak harus dimulai dari pusat. Jalan itu dapat dimulai dari desa, dari kecamatan, dari kabupaten, dari pengabdian yang konsisten kepada masyarakat.

Dan mungkin, itulah warisan terbesar yang dapat diberikan seorang pemimpin kepada generasi sesudahnya.

Bukan sekadar jabatan.
Bukan sekadar penghargaan.

Melainkan keyakinan bahwa anak-anak Sulawesi Tenggara mampu berdiri di panggung nasional tanpa harus meninggalkan jati diri sebagai putra daerah.

Selama daerah ini masih membutuhkan jembatan antara kepentingan lokal dan kebijakan nasional, selama generasi muda masih memerlukan teladan bahwa kerja keras dapat membawa mereka melampaui batas-batas geografis, maka sosok seperti Ruksamin akan tetap memiliki arti. Bukan semata karena jabatan yang pernah atau sedang diembannya, tetapi karena perjalanan pengabdiannya telah membuka jalan dan memperluas cakrawala bagi lahirnya pemimpin-pemimpin baru dari Bumi Anoa.*