Minggu, November 1, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 166

Remaja Perempuan Berusia 17 Tahun di Konawe Hilang, Diduga Kabur Bersama Kekasihnya

Redaksi Kendari Kini
-
0
Remaja Perempuan Berusia 17 Tahun di Konawe Hilang, Diduga Kabur Bersama Kekasihnya

KENDARIKINI.COM – Seorang remaja perempuan berusia 17 tahun asal Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dinyatakan hilang.

Remaja ini bernama Yasmin dari Desa Walay, Kecamatan Abuki. Ia dinyatakan hilang setelah meninggalkan rumah sejak Minggu 31 Agustus 2025 lalu.

Ibu kandung Yasmin, Evi Ernawati menjelaskan bahwa Yasmin meninggalkan rumah sekitar pukul 02.00 WITA.

“Yasmin meninggalkan rumah sekitar jam 2 malam,” kata Evi, Rabu 3 September 2025.

Lanjut, kata dia, pihak keluarga tidak mengetahui alasan Yasmin meninggalkan rumah. Saat ini pihak keluarga merasa cemas karna tidak mengetahui keberadaan Yasmin.

“Kita tidak tau mau kemana masalahnya itu anak tidak pernah keluar biar mau ke warung tidak mau,” ungkapnya.

Evi menduga bahwa Yasmin pergi bersama kekasihnya yang datang dari pulau Kalimantan. Pihak keluarga berusaha menghubungi nomor Handphone Yasmin, akan tetapi tidak aktif.

“Curiga pacarnya yang dari Kalimantan yang datang jemput karna Hp nya juga sudah tidak aktif,” ujarnya.

Kejadian ini, sambung Evi, telah dilaporkan ke Polsek Asolu agar segera dilakukan pencarian. Bagi yang mengetahui keberadaan Yasmin, segera menghubungi nomor 085182303012 atau melapor ke kantor polisi terdekat.(Amin)*

HIPPMA KONUT Desak Sanksi Tegas dan Pemecatan Oknum Polisi Pelaku Penganiayaan Perempuan

Redaksi Kendari Kini
-
0
HIPPMA KONUT Desak Sanksi Tegas dan Pemecatan Oknum Polisi Pelaku Penganiayaan Perempuan

KENDARIKINI.COM – Puluhan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Sultra di kendari, Selasa (02/09/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polres inisial LOI, Polres Konawe utara.

Massa yang tergabung dalam HIPPMA KONUT, menuntut keadilan dan menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dalam orasinya, ikra Muhammad Fadil, S.Pd., selaku PJ. Sekretaris Umum HIPPMA KONUT menyampaikan sejumlah tuntutan. Ia mendesak Polda Sultra untuk segera mengevaluasi Kapolres Konawe Utara dan segera menetapkan oknum inisial Bripda LOI sebagai tersangka atas tindakan yang dinilai arogan dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Kami meminta agar Kapolres konawe utara dicopot karena dinilai gagal dalam membina anggotanya dalam melayani dan mangayomi masyarakat serta oknum yang melakukan tindak pidana penganiayaan segera diberikan sanksi tegas hingga pemecatan,” tegas ujarnya.

“Aksi demo di Mapolda Sultra berlangsung aman dan lancar. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga adanya putusan sampai di pengadilan.,” ujarnya.

Tambahnya, Besar harapan kami agar kasus ini bisa diproses seadil-adilnya dan bisa lebih transparansi lagi sampai kasus ini tuntas.*

OPINI: Evaluasi Kewajaran Retribusi Sampah Per Rumah Tangga dalam Perda Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023

Redaksi Kendari Kini
-
0
OPINI: Evaluasi Kewajaran Retribusi Sampah Per Rumah Tangga dalam Perda Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023

Seiring dengan perkembangan pesat Kota Kendari, pengelolaan sampah semakin menjadi salah satu isu yang dihadapi pemerintah kota. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Kendari mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu ketentuan dalam Perda tersebut adalah penetapan retribusi sampah per rumah tangga sebesar Rp21.000 per bulan. Kebijakan ini muncul setelah meningkatnya biaya pengelolaan sampah yang dihadapi oleh pemerintah daerah, namun persoalan timbul mengenai kewajaran dan keadilan kebijakan ini, terutama bagi warga yang sudah membayar pajak dan retribusi lainnya.

Dasar Hukum dan Implementasi Retribusi Sampah dalam Perda Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023.

Perda Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disahkan pada 29 Desember 2023 dan mulai berlaku pada 5 Januari 2024. Dalam Perda ini, disebutkan bahwa pemerintah daerah akan mengenakan retribusi sampah kepada rumah tangga dengan tarif Rp21.000 per bulan. Penagihan retribusi dilakukan melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang kini dikelola oleh pihak kecamatan, menggantikan peran sebelumnya yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Proses ini diharapkan akan mempermudah distribusi dan penagihan, serta lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan.

Namun, meskipun kebijakan ini dimaksudkan untuk memperbaiki pengelolaan sampah, beberapa persoalan muncul terkait kewajaran dari kebijakan tersebut. Terutama, kebijakan ini akan mulai berlaku penuh pada tahun 2025, dan bagi banyak warga, tarif Rp21.000 per bulan dapat dirasa cukup memberatkan, mengingat mereka sudah membayar berbagai pajak dan retribusi lain yang dikenakan oleh pemerintah kota.

Pertimbangan Kewajaran dan Keadilan Sosial

Melihat adanya beberapa masalah yang perlu dievaluasi dari sisi kewajaran dan keadilan sosial dalam kebijakan ini:

Beban Ganda bagi Warga:
Warga sudah membayar pajak daerah dan berbagai retribusi lainnya, seperti pajak kendaraan, pajak restoran, dan retribusi dari sektor usaha. Dalam hal ini, retribusi sampah yang dikenakan kepada rumah tangga dapat menjadi beban ganda, terutama bagi rumah tangga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Pajak dan retribusi yang sudah dibayar seharusnya sudah mencakup biaya pengelolaan sampah, dan jika pengelolaan tersebut sudah dijalankan dengan baik, maka penambahan retribusi sampah bagi rumah tangga tidak lagi diperlukan.

Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah:
Kota Kendari memiliki berbagai sumber pendapatan yang bisa dimaksimalkan, seperti pajak dari sektor usaha (restoran, hotel, parkir, dan lainnya) serta retribusi sektor pengelolaan sampah usaha yang sudah berjalan. Pendapatan-pendapatan tersebut seharusnya cukup untuk mendanai pengelolaan sampah secara keseluruhan tanpa perlu membebani masyarakat dengan biaya tambahan. Jika pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan yang sudah ada, retribusi tambahan pada rumah tangga bisa dihindari.

Transparansi Penggunaan Dana:
Pengelolaan retribusi sampah harus dilakukan secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui dengan jelas bagaimana dana yang mereka bayar digunakan. Jika pemerintah kota sudah mengenakan pajak dan retribusi dari sektor usaha, dana yang terkumpul dari sektor ini harus digunakan secara efisien untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah. Transparansi dalam penggunaan dana ini sangat penting untuk menghindari kesan bahwa kebijakan ini hanya untuk menambah pundi-pundi PAD (Pendapatan Asli Daerah) tanpa adanya pengelolaan yang baik.

Rekomendasi untuk Pengelolaan Sampah yang Lebih Efisien dan Berkeadilan

Untuk mencapai keadilan sosial dan efisiensi dalam pengelolaan sampah, saya mengajukan beberapa rekomendasi:

Evaluasi Tarif Retribusi Sampah:
Pemerintah Kota Kendari sebaiknya melakukan kajian ulang terhadap tarif retribusi sampah yang dikenakan kepada rumah tangga. Tarif yang dikenakan harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, serta memperhitungkan sumber pendapatan daerah yang sudah ada. Jika pengelolaan sampah dapat didanai dari pajak dan retribusi sektor usaha, maka tarif retribusi sampah per rumah tangga bisa dikurangi atau bahkan dihapus.

Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Sampah:

Pemerintah daerah harus meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sampah untuk menekan biaya operasional. Penggunaan teknologi dan metode yang lebih modern dalam pengelolaan sampah, seperti pemisahan sampah sejak dari rumah, serta penggunaan teknologi smart waste management, dapat membantu mengurangi biaya pengelolaan dan meningkatkan efektivitasnya.

Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat:

Untuk mendukung kebijakan pengelolaan sampah yang lebih baik, penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan bagaimana mereka bisa terlibat dalam program bank sampah atau kerja bakti sampah. Ini dapat membantu mengurangi beban biaya sampah, sambil menciptakan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan.

Alternatif Pembiayaan yang Lebih Berkelanjutan:

Alih-alih memberlakukan retribusi sampah secara langsung kepada rumah tangga, pemerintah daerah bisa mencari alternatif sumber pembiayaan seperti kerjasama dengan pihak swasta atau pendanaan melalui program CSR yang dapat menutupi biaya pengelolaan sampah tanpa membebani warga secara langsung.

Kesimpulan:

Pengenaan retribusi sampah per rumah tangga sebesar Rp21.000 per bulan yang termaktub dalam Perda Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 perlu dievaluasi kembali. Meskipun tujuan kebijakan ini untuk mendanai pengelolaan sampah yang lebih baik, beban tambahan ini dapat dianggap tidak adil, mengingat masyarakat sudah membayar pajak dan retribusi lainnya. Pemerintah daerah seharusnya bisa mengoptimalkan pendapatan dari sektor lain, seperti pajak usaha dan retribusi terkait, untuk menutupi biaya pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang lebih efisien, transparansi dalam penggunaan dana, serta pembiayaan alternatif yang lebih berkelanjutan akan menciptakan sistem yang lebih adil dan efektif bagi seluruh warga.

Dengan kebijakan yang tepat, kita dapat memastikan bahwa pengelolaan sampah di Kota Kendari tetap berjalan dengan baik tanpa menambah beban ekonomi masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi semua.*

Babak Baru Kasus Korupsi Kapal Pesiar, Polda Sultra Bakal Tetapkan Tersangka

Redaksi Kendari Kini
-
0
Babak Baru Kasus Korupsi Kapal Pesiar, Polda Sultra Bakal Tetapkan Tersangka

KENDARIKINI.COM – Kepala Sub-Direktorat (Kasubdit) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal menetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan kapal persiar Azimut 43 Atlantis senilai Rp 9,9 miliar, Selasa, 2 September 2025.

Hal ini dibenarkan langsung oleh Kasubdit Tipikor Polda Sultra, Akbp Niko setelah ditanya terkait bakal penetapan tersangka dugaan korupsi tersebut.

“Iya (benar) secepatnya,” ungkap Kasubdit Tipikor Polda Sultra, Akbp Niko saat dikonfirmasi media ini pada hari Selasa, 2 September 2025 malam.

Anggaran senilai Rp 9,9 miliar ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra Tahun Anggaran (TA) 2020.

Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal persiar Azimut 43 Atlantis yang diduga merugikan keuangan negara ini bergulir di masa jabatan mantan Gubernur Sultra, H. Ali Mazi.

Sebelumnya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kapal pesiar Azimut, ditanggapi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sultra, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, S.IK., M.H., menegaskan 2 minggu kedepan akan ditetapkan tersangka.

“Terkait perkara korupsi Kapal Pesiar Azimut, insya Allah 2 minggu kedepan akan segera kita tetapkan tersangka, apalagi hal ini telah menjadi sorotan berbagai pihak,” tegasnya.(Faldi)*

Kanwil Kemenag Sultra Gelar Doa Bersama Lintas Agama untuk Keselamatan Bangsa

Redaksi Kendari Kini
-
0
Kanwil Kemenag Sultra Gelar Doa Bersama Lintas Agama untuk Keselamatan Bangsa

KENDARIKINI.COM – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Zikir dan Doa Kebangsaan Lintas Agama untuk Keselamatan Bangsa dan Negara, di Aula Kanwil Kemenag Sultra. Selasa (2/9/2025).

Hadir Gubernur Sultra diwakili Sekda Prov. Sultra, H. Asrun Lio, Kakanwil Kemenag Sultra, H. Muhamad Saleh, Forkopimda Sultra, Kepala Biro Kesra Setda Sultra, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan OPD Sultra, Pejabat Administrator, JFT dan Pelaksana Kanwil Kemenag Sultra, Kepala LPP RRI Kendari, Ketua Baznas Sultra, Ketua Umum MUI Sultra, Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota se Sultra, Pimpinan Majelis Agama, Pimpinan Ormas Keagamaan, Bank Mitra Kemenag, Kepala Madrasah, Kepala KUA serta Penyuluh Agama se Sultra secara daring dan luring.

Kakanwil, H. Muhamad Saleh dalam sambutannya mengatakan, Dzikir dan Doa Kebangsaan Lintas Agama untuk Keselamatan Bangsa dan Negara yang digelar merupakan ikhtiar bersama sebagai sesama anak bangsa untuk menjaga keutuhan NKRI dalam merespon situasi nasional belakangan ini.

Saleh menyebut, tokoh agama adalah ujung tombak dalam memelihara kerukunan dan kesatuan umat. Saleh mengajak para tokoh agama, agar bersama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menenangkan umat masing-masing melalui pesan damai menyejukkan, agar tidak mudah terprovokasi dan terhindar dari perpecahan.

“Saya mengajak tokoh lintas agama untuk menjaga keutuhan, kerukunan, kedamaian di negeri kita khususnya di Sulawesi Tenggara. Mari menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan dan menenangkan kepada umat-umat kita. Kita berbeda tapi rukun,” tegas Saleh.

Saleh juga mengingatkan jajarannya agar bijak dalam bermedia sosial. Menghindari konten yang dapat menimbulkan perdebatan atau pro-kontra, serta memastikan hal tersebut selaras dengan semangat kerukunan dan persatuan.

“Semoga doa-doa yang kita langitkan hari ini diterima, diijabah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” tandasnya.

Dikesempatan ini, Gubernur yang diwakili Sekda Sultra, H. Asrun Lio, menyambut baik kegiatan Dzikir dan Doa Lintas Agama untuk Keselamatan Bangsa dan Negara yang digelar Kanwil Kemenag Sultra.

“Agama mengajarkan, doa merupakan salah satu kekuatan utama bagi seluruh umat beragama, karena setiap agama mengajarkan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujar Asrun.

Menurutnya, kegiatan tersebut adalah salah satu ikhtiar spiritual untuk memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Esa agar bangsa indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, tetap aman dan kondusif, damai dan hormonis di tengah dinamika stabilitas politik dan keamanan yang akhir-akhir ini menjadi keprihatinan bersama.

“Terima kasih kepada para tokoh lintas agama yang hari ini turut hadir sebagai bentuk dukungan upaya mewujudkan suasana aman, damai dan tenteram sekaligus memanjatkan doa keselamatan untuk negeri ini. Kita semua memahami, doa dan zikir adalah senjata orang beriman. Dalam zikir ada ketenangan, dalam doa ada pengharapan dan dalam kebersamaan ada kekuatan,” imbuhnya.

Doa dan zikir kebangsaan ini, kata Asrun, juga dapat dimaknai sebagai pengingat, bahwa menjaga keutuhan bangsa bukan hanya tugas aparat keamanan, bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas semua sebagai umat beragama dan seluruh lapisan masyarakat. Dengan doa kita menguatkan spiritual, dengan kebersamaan kita menguatkan persaudaraan, dan dengan persatuan kita menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia.

Aarun menambahkan, mencermati situasi dan kondisi bangsa saat ini, Pemprov Sultra telah mengambil langkah-langkah antisipatif. Substansinya antara lain agar setiap ASN menjaga sikap dan komunikasi publik dengan tidak membuat pernyataan yang bersifat provokatif, serta senantiasa menggunakan bahasa yang santun, berempati kepada masyarakat dan sensitif terhadap kondisi yang sedang berkembang.

“Saya berharap melalui kegiatan doa dan zikir kebangsaan ini dapat menguatkan peran para tokoh agama dalam memberi pencerahan spiritual kepada masing-masing umat beragama. Mari terus menjaga persatuan, menguatkan semangat kebangsaan dan tidak pernah lelah berdoa demi kejayaan negeri tercinta indonesia,” tutupnya.*

Kolaborasi Polri–TNI dan Pemda Gelar Patroli Skala Besar di Kendari

Redaksi Kendari Kini
-
0
Kolaborasi Polri–TNI dan Pemda Gelar Patroli Skala Besar di Kendari

KENDARIKINI.COM – Personel Polri bersama TNI dan Pemerintah Daerah melaksanakan Patroli Skala Besar untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polresta Kendari, Senin malam (2/9/2025) pukul 20.00 WITA.

Kegiatan diawali dengan apel gabungan di Area Eks MTQ Kendari yang dipimpin Kapolresta Kendari, Kombes Pol Edwin L. Sengka. Patroli ini melibatkan personel gabungan dari Polda Sultra, Polresta Kendari, TNI, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan dengan total kekuatan sebanyak 117 personel.

Patroli menyasar sejumlah lokasi strategis, di antaranya Kantor DPRD Provinsi Sultra, DPRD Kota Kendari, Kantor Wali Kota, Kantor Gubernur Sultra, serta sejumlah ruas jalan yang dianggap rawan tindak pidana.

Kapolresta Kendari, Kombes Pol Edwin L. Sengka, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah antisipasi pasca unjuk rasa pada 28 Agustus lalu.

“Patroli skala besar ini merupakan bentuk sinergi TNI–Polri bersama pemerintah daerah untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Kehadiran aparat di lapangan juga diharapkan dapat memberikan rasa aman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ungkapnya.

Hingga patroli berakhir, situasi di wilayah hukum Polresta Kendari terpantau aman, kondusif, dan tidak ditemukan aktivitas masyarakat yang menonjol.

BBP Sultra Jaga Kedaulatan Bahasa Negara melalui Konsolidasi Daerah

Redaksi Kendari Kini
-
0
BBP Sultra Jaga Kedaulatan Bahasa Negara melalui Konsolidasi Daerah

KENDARIKINI.COM – Seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara menyatakan komitmennya menjaga kedaulatan bahasa negara melalui pengawasan penggunaan bahasa Indonesia di wilayahnya masing-masing. Komitmen tersebut ditetapkan dalam Konsolidasi Daerah Tentang Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara (BBP Sultra) di Hotel Claro Kendari, 2 September 2025. Kegiatan ini penting untuk memperkuat upaya menjaga kedaulatan bangsa melalui Bahasa Indonesia sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, menyampaikan bahwa bahasa Indonesia adalah jati diri, pemersatu, serta alat komunikasi resmi bangsa. Selain itu, ia juga mengajak dan mengimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara agar senantiasa mendukung program pengawasan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bukti bahwa kita menjunjung bahasa persatuan dan kita merupakan bangsa yang menghargai perjuangan pahlawan. “Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di ruang publik, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, dan lembaga swasta, menjadi salah satu wujud nyata dari penghormatan kita terhadap bahasa negara,” tegasnya.

Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Imam Budi Utomo, menyampaikan bahwa sebagai penerus bangsa kita wajib menghargai perjuangan pemuda dalam menegakkan sumpah pemuda. Dalam butir ketiga sumpah pemuda dengan tegas menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia, pemerintah daerah diimbau segera melaksanakan pembentukan tim pengawas di tingkat provinsi/kota/kabupaten.

Pada kegiatan ini, dilakukan penandatanganan komitmen bersama pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara. Komitmen bersama ini merupakan wujud konkret dukungan terhadap pelaksanaan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Selain itu, diserahkan pula draf Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia yang akan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan didukung UPT terkait di tiap wilayah pemerintahan daerah yang ada di Sulawesi Tenggara.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BBP Sultra, Dewi Pridayanti, menjelaskan bahwa konsolidasi ini bertujuan untuk menyosialisasikan Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia di Sulawesi Tenggara. Usai kegiatan ini, diharapkan koordinasi peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi, dan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia menjadi lebih terarah dengan baik.
*

Ojol Bagikan Ribuan Mawar Untuk Anggota Polri dan TNI yang Pengamanan di Monas

Redaksi Kendari Kini
-
0
Ojol Bagikan Ribuan Mawar Untuk Anggota Polri dan TNI yang Pengamanan di Monas

KENDARIKINI.COM – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi damai dengan membagikan 2 ribu bunga mawar kepada Anggota Polri dan TNI di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (2/9) siang. Aksi ini dilakukan sebagai simbol perdamaian sekaligus upaya meredam potensi kerusuhan dan aksi anarkistis.

Para ojol mulai memadati kawasan IRTI Monas sejak pukul 13.50 WIB. Petugas gabungan TNI-Polri terlihat berjaga di sekitar area tersebut untuk mengawal jalannya aksi.

Humas organisasi ojol URC Bergerak, Mpok Erna, menjelaskan bahwa bunga yang dibagikan terdiri dari mawar putih dan mawar pink. Menurutnya, kedua warna tersebut memiliki makna khusus bagi para ojol.

“Simbolnya, ada mawar putih dan mawar pink. Menyatakan bahwa mawar putih kita itu adalah orang-orang yang tidak mau terprovokasi. Kita ini suci. Terus, bukan suci dalam hal konotasi negatif ya, tapi kita menyampaikan bahwa kita tidak mau terprovokasi oleh siapa pun,” ujar Erna.

“Sementara mawar pink menyatakan kita adalah orang-orang yang cinta damai. Ojol-ojol yang cinta damai, yang memang menggantungkan hidup, mencari nafkah di jalan raya,” tambahnya.

Untuk mencegah adanya penyusup atau provokator, pihak panitia melakukan pendataan ketat terhadap peserta aksi. Hanya pengemudi yang terdaftar resmi di aplikasi ojol yang diizinkan ikut.

“Kalau untuk kami, driver online, yang minimalisir provokator, kalau dalam suasana seperti ini ya kami mengecek dari akun-akunnya. Jadi, nanti yang ikut berjalan dengan kami adalah orang-orang yang memang sudah kami lihat. Sudah kami regis seperti itu,” jelas Erna.

Aksi damai ini berlangsung mulai pukul 14.30 WIB. Para ojol akan berjalan kaki mengelilingi kawasan IRTI Monas, Balai Kota, hingga Pintu Barat Monas.

Kapolsek Metro Gambir, Kompol Rezeki Revi Respati mengapresiasi aksi damai yang dilakukan oleh komunitas ojol, ia pun menyampaikan hal ini merupakan momentum yang baik untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

“Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ojol,ini adalah momentum yang sangat positif untuk mempererat bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, damai itu adalah harga mati” Ungkap Kompol Respati.*

Mobil Truk Pengangkut Pasir Tabrak Rumah Warga di Andonuhu, Satu Anak Dibawah Umur Tewas

Redaksi Kendari Kini
-
0
Mobil Truk Pengangkut Pasir Tabrak Rumah Warga di Andonuhu, Satu Anak Dibawah Umur Tewas

KENDARIKINI.COM – Seorang anak dibawah umur meninggal dunia setelah tertabrak mobil truck Mitsubishi Fuso di Kelurahan Andonuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Senin 1 September 2025.

Kecelakaan ini dibenarkan Kapolsek Poasia AKP Samsir Bahar saat dikonfirmasi Jurnalis Kendarikini.com pada Selasa 2 September 2025.

“Ada kemarin ditangani Unit Lantas Polres,” kata Samsir melalui pesan WhatsApp.

Ditempat yang berbeda, Kanit Gakkum Sat Lantas Polresta Kendari Iptu Syamsir menjelaskan, kecelakaan itu bermula saat pengemudi mobil bersama rekannya mengantar muatan pasir ke Kelurahan Andonuhu.

“Awalnya itu mobil truck muat pasir dari pemuatan pasir itu masuk ke lorong jambu mente itu. Setelah ditempat tujuan bongkarlah pasir itu,” jelasnya.

Setelah bongkar muatan, pengemudi hendak putar balik. Saat itu pengemudi diduga sedang dalam pengaruh alkohol, sehingga kemudi diberikannya kepada rekannya.

Pada saat berganti posisi, mobil tersebut seketika bergerak maju ke depan. Rekan pengemudi tersebut diduga belum mahir mengemudi dan mobil langsung mengarahkan ke sebelah kiri hingga menabrak seorang anak.

“Mobil itu lari ke kiri masuk pekarangan orang. Disitu terdapat anak-anak, tertabraklah itu anak,” ujarnya.

Syamsir menambah tak sampai disitu, mobil tersebut juga ikut menabrak rumah dan pagar milik warga setempat.

Dari kejadian ini, kata Syamsir, terdapat seorang anak dibawah umur meninggal dunia dan mobil tersebut segera diamankan di Polresta Kendari.

“Satu orang, anak dibawah umur. Mobil disimpan di Polres,” pungkasnya.(Amin)*

21 Penyakit Tak Dijamin BPJS Kesehatan, BPJS Kendari: INA-CBGs untuk Dasar Jaminan Biaya Pelayanan Kesehatan

Redaksi Kendari Kini
-
0
21 Penyakit Tak Dijamin BPJS Kesehatan, BPJS Kendari: INA-CBGs untuk Dasar Jaminan Biaya Pelayanan Kesehatan

KENDARIKINI.COM – Sebelumnya beredar kabar bahwa ada 21 jenis penyakit tak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Selasa 2 September 2025.

Menanggapi kabar tersebut, Bagian Sumber Daya Manusia (SDM), Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Sandi Paskirab Nugroho (PN) menjelaskan BPJS kesehatan menjamin pelayanan kesehatan berdasarakan Indonesia Case Based Groups (INA-CBGs).

BPJS Kesehatan menjamin dan membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan tarif berbasis sistem INA-CBGs (Indonesia Case Based Groups). Sistem ini mengelompokkan diagnosis dan prosedur medis menjadi paket-paket biaya tertentu untuk menentukan jumlah klaim yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan (seperti rumah sakit), sehingga perhitungan tarif menjadi lebih objektif dan efisien.

“BPJS Kesehatan menjamin pelayanan kesehatan berdasarkan INA-CBGs,” jelas Sandi PN saat dikonfirmasi media ini pada hari Selasa, 2 September 2025.

Tak hanya itu dalam pelayanan kesehatan yang sudah dijamin oleh instansi lain juga berdasarkan oleh ketentuan regulasi.

Regulasi itu adalah Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004, kemudian diturunkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dan diperbarui secara berkala hingga terakhir terbitlah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan serta Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 70 Tahun 2014 adalah tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

“Itu sudah lama berlaku sesuai UU kerana 21 hal (jenis penyakit) tersebut sudah ada penjamin lain ataupun untuk estetika tidak dijamin,” jelas Sandi PN.

Selain itu penyakit yang ditetapkan oleh menteri adalah daftar atau jenis penyakit yang diakui dan diatur oleh kementerian tertentu (seperti penyakit menular). Sementara itu jenis penyakit yang dibayai oleh menteri merujuk pada ketentuan atau mekanisme pendanaan yang dibuat oleh menteri untuk menanggulangi penyakit-penyakit tersebut, baik melalui anggaran kementerian maupun program-program terkait.

Dan penjamin lain biaya pelayanan kesehatan bisa melalui Badan Penyelenggara (BP) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) Jasa Raharja atau Badan Narkotika Nasional (BBN) sesuai ketentuan yang berlaku.

“Penjamin lain tergantung jenis penyakit bisa BP Jamsostek, Jasa Raharja, BNN dan lainnya. Contoh-contohnya ada disini (bpjs-kesehatan.co.id),” tegasnya.

Begini penjelasan alasan dan contoh 21 jenis penyakit tak dijamin BPJS kesehatan:

Contoh pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Undang-undang adalah pasien minta rujukan atas permintaan sendiri.

Alasan pelayanan kesehatan di fasilitas yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat adalah sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2018, keadaan gawat darurat dimaksud misalnya kondisi yang mengancam nyawa pesien ada gangguan pernapasan dan sirkulasi darah pasien penurunan kesadaran dan sejenisnya.

Alasan pelayanan kesehatan terhadap penyakit peserta atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program Jaminan Kecelakaan Kerja atau menjual tanggungan pemberi kerja adalah dijamin BPJS Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) PT Taspen, PT ASABRI, Pemberi Kerja, atau instansi penjamin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Alasan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh progam jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai atau ketentuan yang ditanggung oleh progam tersebut sesuai dengan hak kelas rawat peserta adalah Jika kecelakaan tunggal, dijamin oleh BPJS kesehatan. Jika kecelakaan ganda, yang pertama menanggung biayanya Jasa Raharja maksimal sampai Rp 20.000.0000,. Jika biaya lebih dari itu, maka sisa biaya dijamin oleh BPJS kesehatan atau lembaga penjamin lainnya sesuai ketentuan. Harus ada Laporan Polisi yang mengatakan kecelakaan tunggal atau kecelakaan ganda.

Alasan pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri adalah memang tidak dijamin BPJS kesehatan, tapi peserta bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia.

Contoh perawatan untuk tujuan estetik adalah operasi plastik untuk tujuan mempercantik diri. Beda halnya dengan operasi plastik yang dilakukan atas indikasi medis.

Contoh penyakit infertilitas adalah pelayanan kesehatan untuk program kehamilan.

Contoh pelayanan untuk meratakan gigi atau ortodonsi adalah pasang gawat gigi atau behel.

Alasan gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol adalah ditangani oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Alasan gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri adalah ditetapkan oleh Menteri.

Alasan pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan selektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan adalah harus ada proses Health Technology Assesment (HTA) untuk menilai apakah pengobatan yang dilakukan terbukti efektif secara medis (evidance based), sudah lolos standar keamanannya, dan biayanya terjangkau. Juga, harus ditetapkan oleh Menteri.

Alasan pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen adalah ditetapkan oleh Menteri.

Alasan alat dan obat kontrasepsi serta kosmetik adalah sudah dijamin Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Alasan perbekalan kesehatan rumah tangga adalah sudah diatur dalam Permenkes Nomor 70 Tahun 2014.

Alasan pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat dan kejadian luar biasa atau wabah adalah dijamin oleh pemerintah, contohnya pendemi Covid-19.

Alasan pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah adalah ditetapkan oleh Menteri.

Alasan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial adalah karena bakti sosial bersifat sukarela, maka dijamin oleh penyelenggaranya (sponsor atau donatur).

Alasan pelayanan yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang digunakan untuk keperluan di luar indikasi medis. Misalnya, cek laboratorium untuk mendaftar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dll.

Alasan pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang adalah sudah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014. Korban atau keluarganya bisa mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau ke Pemda setempat (diatur di PP Nomor 28 Tahun 2024).

Alasan pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sudah diatur dalam Perpres Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri.

Alasan pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain adalah sudah jelas.(Faldi)*

Wali Kota Kendari: Rumah Tangga Belum Diwajibkan untuk Bayar Retribusi Sampah Perbulan

Redaksi Kendari Kini
-
0
Wali Kota Kendari: Rumah Tangga Belum Diwajibkan untuk Bayar Retribusi Sampah Perbulan

KENDARIKINI.COM – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran mengatakan bahwa pihaknya belum mewajibkan rumah tangga untuk melakukan pembayaran retribusi sampah.

“Kalau rumah tangga di tunda dulu karena blum maksimal pelayanan kami,” katanya saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Selasa 21 September 2025.

Ia menambahkan bahwa pihaknya sementara menyiapkan tahapan penanganan sampah rumah tangga secara terintegrasi.

“Kami lg atur formula penanganan smpah yg terintegrasi,” tambahnya.

Lanjutnya pihaknya hingga saat ini belum memastikan kapan akan mulai diberlakukan untuk rumah tangga, pihaknya masih melihat perkembangan di masyarakat.

“Belum nanti kt lihat perkembangan,” ujarnya.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa kedepannya retribusi akan diwajibkan tanpa pengecualian.

“Untuk semua,” jawabnya saat ditanyakan apakah ada pengecualian untuk keluarga tidak mampu

Pihaknya juga membeberkan bahwa retribusi sampah ini sudah lama berlaku.

“Sudah lama efektif, Ini tarif sudah lama sejak tahun2 sblumnya., hanya kebijakan sy khusus untuk rumah tangga blum di kenakan,” ungkapnya.

Sementara itu Kadis Kominfo Kota Kendari, Sahurianto menambahkan bahwa untuk saat ini yang wajib melakukan pembayaran retribusi sampah untuk kategori rumah tangga adalah dari profesi ASN.

“Bahwa untuk sementara penagihan retribusi sampah untuk rumah tangga belum dilakukan, kecuali rumah tangga yang berstatus ASN yakni PNS dan P3K,” jelasnya.

Lanjutnya bahwa untuk kategori lainnya sudah mulai diberlakukan.

“Kemudian juga yang ditarik retribusi nya adalah ruko dan rumah , makan , restoran dan perhotelan,” ungkapnya.*

ASR Sebut Wakil Ketua DPR-RI Ada Dibelakang PT TMS

Redaksi Kendari Kini
-
0
ASR Sebut Wakil Ketua DPR-RI Ada Dibelakang PT TMS

KENDARIKINI.COM – Koordinator Aliansi Suara Rakayta (ASR) Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Hidayat menyebut ada dugaan keterlibatan wakil Ketua DPR-RI, Sufmi Dasco Ahmad dalam pusaran tambang nikel di PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).

Hal itu, diungkapkan La Ode Hidayat dihadapan ketua DPRD Sultra dan sejumlah anggota DPRD Sultra, Wakil Gubernur Sultra, Kapolda Sultra dan Danrem 143 HO saat audiensi usai melakukan aksi di Gedung DPRD Sultra pada, Selasa (02/09/2025).

“Disini ada anggota DPRD Gerindra, lima orang. Cobalah bersihkan dulu tambang ilegal di Kabaena, harapan kami teman-teman Gerindra itu, bersikaplah, karena ujung-ujungnya nanti yang kenapa Presiden Prabowo. Kita ini sama-sama cinta dengan Prabowo,” katanya.

Ironisnya lanjut dia, ditengah situasi bangsa yang sedang bergejolak saat ini, justru pihaknya menerima informasi adanya aktifitas tambang nikel di PT TMS.

“Inikan gila, beberapa hari ini ada aksi demontrasi. Tiba-tiba ada kabar ada pengapalan soal TMS, penongkangan info yang kami dapat tangal 2 hari ini. Saya bukan menuduh tapi saya mau ucapkan ini,” ungkapnya.

Bahkan yang lebih menghebohkan kata dia, ada dugaan nama wakil ketua DPR-RI Sufmi Dasco Ahdam dibalik aktivitas tambang PT TMS.

“Dan ternyata ada dugaan nama wakil ketua DPR-RI, Sufmi Dasco Ahmad dan informasi ini hampir sama dengan informasi intelejen. Ada pengapalan, Karenakan kuotanya PT TMS itu 2. 150.000 metrik ton tahun 2025,” bebernya.

Untuk itu, pihaknya kata dia, bersama Aliansi Suara Rakyat (ASR) Sultra, akan mengawal persoalan ini termasuk menyurat langsung ke DPP Partai Gerindra.

“Kami dari forum ASR akan menyurat ke DPP Gerindra. Sampaikan sama Sufmi Dasco jangan main-main soal tambang ilegal di Sultra. Sultra ini, sudah mau mati orang-orangnya, kita sudah senang kemarin ada informasi ditutup tambang di Kabaena, tiba-tiba ada dugaan muncul nama Dasco. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak khusunya masyarakat Kabaena,” tegasnya.

Ia menegaskan, pulau Kabaena telah memiliki perlindungan hukum khusus. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 2014 melarang eksploitasi tambang di pulau kecil, di perkuat dengan putusan MK Nomor 35/PUU-XXI/2023.

Bahkan, keterlibatan PT TMS dalam aktivitas ilegal telah terkonfirmasi melalui peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 580/PK/PDT/2023. Dalam itu kata dia, MA menyatakan PT TMS dan Bintang Delapan Tujuh Abadai terbukti menambang tampa IPPKH sejak tahun 2019 di kawasan hutan lindung seluas 147 hektar.

Hal ini juga kata dia, dikuatkan dengan hasil pemeriksaan BPK-RI mencatat bahwa perusahaan tersebut melakukan kegiatan pertambangan diluar kawasan yang di izinkan dalam surat keputusan PPKH yang sah.

“Kami akan adakan pansus rakyat, dalam waktu dekat ini, kami akan olah TKP di Kabaena, izin pak Danrem, pak Kapolda mohon di becup soal keamanan,” tutupnya.

Media ini juga, masih berupaya melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait lainya.*

Beredar Flayer Retribusi Sampah di Kota Kendari, Rumah Tangga Dipatok Rp 21 Ribu Perbulan

Redaksi Kendari Kini
-
0
Beredar Flayer Retribusi Sampah di Kota Kendari, Rumah Tangga Dipatok Rp 21 Ribu Perbulan

KENDARIKINI.COM – Beredar tiga flayer tarif retribusi sampah di Kota Kendari, tiga flayer tersebut mencantumkan tarif retribusi yang dibagi dari tiga kelompok pelanggan.

Tiga kelompok pelanggan itu diantaranya swasta, usaha dan rumah tangga. Tarif yang dipatok untuk yang paling tinggi di sektor swasta pusat perbelanjaan Rp 2.500.000,- Perbulan dan yang paling rendah untuk rumah tangga senilai Rp 21.000,- per bulan.

Salah seorang warga Kecamatan Baruga, Amal mengatakan bahwa flayer tersebut beredar digrup WhatsApp warga.

“Beredar digrup WhatsApp warga, dan jadi perbincangan digrup,” katanya.

Terkait hal tersebut Kadis Kominfo Kota Kendari, Sahurianto yang dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Selasa 2 September 2025 tak mengetahui hal tersebut.

Ia mengatakan Dinas terkait yang memiliki kewenangan Penanganan sampah juga tak tahu hal tesebut.

“Flayer ini nda ada yang tahu siapa yang bikin, Saya abis tanya DLHK mereka bilang bukan mereka yang bikin,” jelasnya.

Sementara itu dalam flayer juga mencantumkan nomor terkait atas nama Wulan Supiani, Wulan yang dikonfirmasi mengatakan bahwa flayer tersebut mengacu pada Perda Kota Kendari.

“Ini untuk kecamatan Baruga dasarnya PERDA KOTA KENDARI NOMOR 6 Tahun 2023,” katanya.

Saat ditanyakan lebih lanjut perihal mulai kapan berlaku dan apa ada sanksi jika tak membayar retribusi, pihaknya mengarahkan untuk ke kantor.

*Klu kt mau bertanya lebih lanjut kt ke kantor sj, Kantor camat Baruga,” jelasnya saat dihubungi via pesan WhatsApp.

Sementara itu Camat Baruga, Bustan yang dihubungi via telepon WhatsApp juga membenarkan perihal flayer tersebut.

“Iya, petugas kelurahan, nanti ada petugas pemungut, berdasarkan Perda, ini kan sudah mulai tahap sosialisasi, sudah ada yang inisiatif sendiri,” katanya.

“Sudah ada instruksi dan edaran wali kota,” tambahnya.

Saat ditanyakan lebih lanjut pihaknya mengarahkan untuk ke kantor untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.*

PT WIN Harapan Rakyat Lingkar Tambang, Bantu Warga Bangun Talud

Redaksi Kendari Kini
-
0
PT WIN Harapan Rakyat Lingkar Tambang, Bantu Warga Bangun Talud

KENDARIKINI.COM – PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) kembali disoroti terkait isu pembuatan talud, akal-akalan perusahaan lakukan penambangan di area pemukiman di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menjawab itu, Direktur PT WIN, Nuriman Djaelani menegaskan tuduhan itu tidak benar, dan narasi yang dibuat cenderung menyesatkan. Perusahaan secara tegas mengatakan tidak pernah melakukan penambangan di area pemukiman warga.

“Faktanya PT WIN tidak pernah melakukan aktivitas penambangan di pemukiman. Semua kegiatan perusahaan berjalan sesuai izin resmi dan aturan pemerintah,” ucap dia kepada awak media ini, Senin (1/9/2025).

Menurut Nuriman, pembuatan talud yang disebut modus perusahaan menambang,
merupakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan pembuatan talud atas dasar permintaan masyarakat untuk mengantisipasi longsor dan banjir.

Talud dibangun wujud dari kepedulian perusahaan terhadap lingkungan warga yang berada di sekitar area perusahaan PT WIN, khususnya untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana alam.

“PT WIN tetap berkomitmen hadir sebagai mitra masyarakat melalui kegiatan usaha yang bertanggung jawab serta program sosial yang nyata. PT WIN beroperasi sesuai izin resmi dan menerapkan prinsip good mining practice,” tegasnya.

Harding pemilik lahan dengan tegas menyatakan bahwa, terkait wacana pembuatan talud PT WIN tepat di lahan miliknya itu murni permintaannya, bukan inisiatif perusaahaan.

“Soal pembuatan talud itu saya minta ke Kepala Desa supaya dihubungkan ke pihak PT WIN kiranya perusahaan berkenan untuk membuat talud tepat di belakang rumah saya. Kepala Desa pun sampaikan, dan perusahaan menyahuti dan menerima permintaan kami,” ujar dia saat dihubungi awak media ini.

Ia menyebut, alasan dirinya meminta ke perusahaan agar dibuatkan talud, tidak lain untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga, seperti longsor maupun banjir.

Selain itu, Harding juga meminta supaya gundukkan tanah dibelakang pekarangan rumahnya di ratakan perusahaan. Sebab, ancaman longsor begitu besar apabila gundukan tanah yang berada di belakang rumahnya dibiarkan dan tidak dilakukan penataan dengan cara diratakan.

“Itu kan dibelakang rumah saya kan ada gundukkan tanah, rawan jika saya biarkan itu bisa longsor kapan saja, dan bahkan karena gundukkan tanah dan belum adanya talud, kalau musim hujan rumah-rumah yang ada di bawah rumah saya itu sering kebanjiran. Makanya saya minta untuk dibantu untuk dibuatkan talud dan gundukkan tanah saya itu di ratakan saja,” imbuhnya.

Ihwal penolakan dari masyarakat, tambah dia, penolakan itu tidak sebesar seperti yang di narasikan diberbagi media massa. Bahkan yang menolak adanya aktivitas penataan lahan dari PT WIN, warga yang dulunya pernah dikerjakan lahannya oleh perusahaan.

Sehingga menjadi aneh, ketika giliran pemilik lahan lainnya yang ingin menata lahannya agar terhindar dari bencana alam, justru ada penolakan.

“Waktu 2019 di kerja lahannya mereka, tidak ada komplain soal dampak debu dan lain-lain, tapi kenapa baru hari ini, saat lahan saya mau ditata atau diratakan agar tidak terjadi longsor dan banjir, baru ada penolakan,” jelas Harding.

Dihubungi terpisah, Kepala Desa Torobulu Nilham menyampaikan hal serupa. Dirinya menyebut, perusahaan tidak melakukan penambangan, melainkan membantu masyarakat yang meminta penataan lahan dibelakang rumah mereka.

“Warga meminta untuk dibuatkan talud supaya masyarakat terhindar dari banjir longsor akibat tumpukan tanah yang ada dibelakang rumah mereka,” ucap dia.

Ia mengatakan, justru kepekaan PT WIN harusnya diapresiasi. Pasalnya, selama perusahaan PT WIN hadir ditengah-tengah masyarakat Desa Torobulu, juga banyak membawa dampak positif.

Dampak positif yang dimaksudkan, sebut dia, perekrutan karyawan lokal besar-besaran, pemberdayaan masyarakat seperti penyuplai air bersih dan makanan, kemudian bantuan paket sembako dan pembangunan fasilitas umum lewat program CSR.

“Sebagai Kepala Desa sangat bersyukur, perusahaan mau membantu masyarakat, kehadiran perusahaan begitu berdampak positif. Banyak warga kami yang kerja di PT WIN, ada pula yang jadi suplayer air bersih dan makanan, serta masih banyak hal-hal yang telah dikontribusikan PT WIN kepada masyarakat,” pungkasnya.*

Ketika Pemerintah Abai pada Jurnalistik, Komunikasi dengan Rakyat Terputus

Redaksi Kendari Kini
-
0
Ketika Pemerintah Abai pada Jurnalistik, Komunikasi dengan Rakyat Terputus

KENDARIKINI.COM – Dalam era keterbukaan informasi, karya jurnalistik seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, kini muncul fenomena memprihatinkan di mana pemerintah daerah seakan tak lagi peduli pada karya jurnalistik.

Menurut Rudianto, CEO Media Letternews sekaligus Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi JMSI Bali, ketidakpedulian ini terlihat dari minimnya publikasi berita pembangunan, keengganan pejabat memberikan keterangan resmi, hingga sikap abai terhadap pemberitaan kritis.

“Alih-alih menjadikan kritik media sebagai bahan evaluasi, tidak jarang pemerintah daerah bersikap defensif, bahkan cenderung menganggap karya jurnalistik sebagai ‘gangguan’,” ujar Rudianto.

Fenomena ini, kata Rudianto, semakin diperparah dengan kecenderungan pemerintah mempublikasikan hal-hal baik saja, sementara program yang dijanjikan tidak terpenuhi. Akibatnya, masyarakat geram dan meluapkan kekecewaan melalui demonstrasi, yang seharusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah tentang pentingnya peran media.

Jurnalistik Sebagai Pengawal Demokrasi
Tanpa dukungan media, berbagai capaian pemerintah seringkali tidak sampai ke masyarakat. Publik berhak tahu apa yang telah dikerjakan pemerintah, transparansi anggaran, dan dampak kebijakan bagi kehidupan sehari-hari. Peran inilah yang diemban jurnalis, agar masyarakat mendapatkan informasi yang jujur dan berimbang.

Mengabaikan jurnalistik sama saja memutuskan komunikasi dengan rakyat. Lebih buruk lagi, hal ini dapat menciptakan ruang gelap bagi praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau kebijakan yang tidak pro-rakyat, karena tidak ada lagi media yang mengawal secara serius.

Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya tidak alergi terhadap karya jurnalistik. Sebaliknya, mereka perlu merangkul media sebagai mitra strategis dalam pembangunan. Kritik yang tajam bisa menjadi cermin untuk perbaikan diri. Mengapresiasi karya wartawan bukan hanya seremonial, tetapi dengan membuka akses informasi dan mengakui pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

“Jika itu dibiarkan, maka pembangunan hanya akan menjadi slogan kosong tanpa ruh kejujuran. Sementara di sisi lain, masyarakat berhak mendapatkan berita yang benar, utuh, dan berimbang—bukan sekadar narasi yang indah di atas kertas laporan tahunan,” tutup Rudianto.*

Kapolri Kunjungi Mako Brimob Kwitang

Redaksi Kendari Kini
-
0
Kapolri Kunjungi Mako Brimob Kwitang

KENDARIKINI.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan ke Markas Komando (Mako) Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta untuk memberikan dukungan moril kepada jajaran Korps Brimob, Senin (1/09/2025). Dalam kunjungan itu, Kapolri didampingi Wakapolri, Dankorbrimob Polri, Kadiv Propam Polri, serta Kapolda Metro Jaya.

Dalam sambutannya, Jenderal Sigit menyampaikan apresiasi kepada anggota Brimob yang selama empat hari terakhir terus menjaga markas dan menghadapi berbagai aksi kerusuhan. Ia menegaskan bahwa Brimob telah menunjukkan kesigapan meskipun dalam kondisi yang terbatas.

“Saya ucapkan terima kasih, dalam waktu empat hari tetap berjuang mempertahankan markas, meskipun menghadapi berbagai macam aksi rusuh. Saya bangga rekan-rekan bisa mempertahankan markas kebanggaan ini,” ujar Kapolri.

Kapolri juga menekankan bahwa Polri sangat menghormati kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, ia menegaskan aksi yang berujung pada pembakaran, penjarahan, dan penyerangan terhadap aparat bukanlah bentuk penyampaian pendapat.

“Yang terjadi kemarin bukan menyampaikan pendapat, karena tidak ada orasi, mereka datang langsung menyerang, membakar, menjarah. Saya anggap itu pelanggaran pidana, karena telah membakar, menjarah hingga menyebabkan beberapa orang terluka” tegasnya.

Dalam arahannya, Kapolri meminta jajaran Brimob untuk tetap siaga menjaga markas komando. Ia menegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus sesuai aturan yang berlaku, mulai dari ucapan verbal, penggunaan tongkat, gas air mata, peluru karet, hingga peluru tajam bila situasi darurat mengancam keselamatan personel dan markas.

“Pertahankan markas kalian dengan sebaik-baiknya. Haram hukumnya markas sampai jebol” kata Kapolri menekankan.

Jenderal Sigit juga mengingatkan anggota Brimob untuk bisa membedakan antara pengunjuk rasa yang sah dengan perusuh. Hak-hak pengunjuk rasa tetap dijamin, tetapi terhadap perusuh tidak ada toleransi.

Menutup sambutannya, Kapolri kembali memberikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras personel Brimob yang terus menjaga keamanan. “Jadi jangan ragu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, terus semangat, Brigade! Salam untuk keluarga,” tutup Kapolri.*

3.107 Personel Gabungan Polda Sultra Amankan Jalannya Penyampaian Aspirasi

Redaksi Kendari Kini
-
0
3.107 Personel Gabungan Polda Sultra Amankan Jalannya Penyampaian Aspirasi

KENDARIKINI.COM – Diawali dengan Apel Kesiapan pengamanan unjuk rasa yang dipimpin oleh Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, S.I.K., M.H. Dalam arahannya agar personel memberikan pengamanan dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan secara humanis.

Antisipasi aksi unjuk rasa mahasiswa dan kelompok masyarakat yang berlangsung hari ini, Senin 1 September 2025, Polda Sultra mengerahkan 2.076 personelnya dan dibantu personel dari Polresta Kendari sebanyak 1.031 personel, sehingga total jumlah personel yang melaksanakan pengamanan unjuk rasa sebanyak 3.107 personel untuk ditempatkan pada beberapa titik dalam rangka memastikan jalannya penyampaian aspirasi berjalan kondusif.

Aksi unjuk rasa dipusatkan di Kantor DPRD Provinsi. Sejak pagi hari, ribuan mahasiswa gabungan dari kampus-kampus yang ada di Kota Kendari bergerak menuju Kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka diantaranya terkait dengan tindakan represif kepolisian dan menolak segala bentuk kebijakan DPR RI yang tidak pro rakyat.

Saat tiba di kantor DPRD, mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala, bersama Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, S.I.K., M.H, Danrem 143 HLO, Kabinda, hingga Dandim 1417/Kendari untuk mendengarkan dan berdialog massa aksi.

Aspirasi terkait dengan tindakan represif kepolisian dalam penanganan unjuk rasa, kapolda Sultra menegaskan akan memberikan yang terbaik dalam setiap pengamanan penyampaian aspirasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan upaya-upaya persuasif.

Usai pelaksanaan penyampaian aspirasi dan dialog, Kapolda mengucapkan apresiasi dan terimakasih kepada massa aksi yang tetap menjaga kondusifitas sehingga pelaksanaan unjuk rasa berlangsung dengan aman.

“Saya ucapkan terimakasih kepada saudara-saudara yang melaksanakan aksi untuk menyampaikan aspirasinya dengan tenang dan tertib, sehingga aksi pada hari ini berlangsung kondusif,” ungkap Irjen Didik.

Kapolda Sultra mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat, mari kita saling menguatkan untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di Bumi Anoa yang tercinta ini.*

Komitmen PT Vale terhadap Pekerja

Redaksi Kendari Kini
-
0
Komitmen PT Vale terhadap Pekerja

KENDARIKINI.COM – Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) salah satu hal yang penting, namun terkadang diabaikan oleh sejumlah perusahaan pertambangan.

Namun hal tesebut tidak terjadi di PT Vale, budaya kerja yang ditanamkan sejak awal masuk kerja, dengan melaksanakan training terhadap para tenaga kerja yang baru saja direkrut.

Tak sampai disitu, upaya tersebut juga dilakukan secara berkelanjutan, langkah tersebut diambil PT Vale untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.

Jam kerja hingga kesejahteraan pekerja juga menjadi prioritas PT Vale terhadap pekerjanya.

Bahkan tak sampai disitu para pensiunan ataupun purna dari perusahaan tersebut juga tak luput dari perhatian PT Vale.

Hal ini berbanding terbalik dengan perusahaan pertambangan lain yang kerap terdengar terjadinya kecelakaan kerja, demonstrasi buruh menuntut upah layak, menuntut pesangon bahkan berujung kericuhan.

Namun hal tersebut tidak pernah terdengar terjadi di PT Vale.*

Begini Persentase Jumlah Penumpang dan Barang Keluar Masuk Sultra

Redaksi Kendari Kini
-
0
Begini Persentase Jumlah Penumpang dan Barang Keluar Masuk Sultra

KENDARIKINI.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara baru saja merilis beberapa indikator strategis terkini terkait Ekspor dan Impor, Inflasi, Nilai Tukar Petani, Perkembangan Pariwisata, serta Transportasi.

Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Kurniawan, dalam siaran persnya di BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin 1 September 2025.

“Pada Juli 2025, jumlah penumpang angkutan udara domestik yang berangkat dari Sulawesi Tenggara tercatat sebanyak 55.323 orang, mengalami kenaikan sebesar 1,09 persen dibandingkan Juni 2025 yang mencapai 54.727 orang,” jelasnya.

Sambungnya kenaikan serupa juga terjadi pada jumlah penumpang yang datang, yaitu sebesar 10,30 persen dari 54.211 orang pada Juni 2025 menjadi 59.796 orang di bulan Juli 2025.

“Jumlah penumpang angkutan laut domestik yang berangkat pada Juli 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,95 persen dibandingkan bulan sebelumnya, dari 120.852 orang menjadi 121.999 orang. Sementara pada penumpang yang datang terjadi kenaikan sebesar 0,56 persen, dari 112.852 orang pada Juni menjadi 113.487 orang di bulan Juli,” ungkapnya.

Lanjutnya Jumlah barang yang dibongkar dari kapal domestik mengalami penurunan sebesar 11,93 persen, dari 1.133.287 ton pada Juni 2025 menjadi 998.033 ton pada Juli 2025. Sebaliknya, jumlah barang yang dimuat mengalami kenaikan sebesar 6,75 persen, dari 2.118.443 ton menjadi 2.261.429 ton.*

Presiden Jenguk Polisi Korban Kerusuhan, Kapolri Tegaskan Komitmen Tangkap Pelaku dan Pulihkan Keamanan

Redaksi Kendari Kini
-
0
Presiden Jenguk Polisi Korban Kerusuhan, Kapolri Tegaskan Komitmen Tangkap Pelaku dan Pulihkan Keamanan

KENDARIKINI.COM – Presiden Republik Indonesia menjenguk anggota Polri yang menjadi korban saat mengamankan aksi kerusuhan beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut dilakukan pada Senin, 25 Agustua 2025 lalu dan disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., usai mendampingi Presiden.

Kapolri menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian penuh terhadap kondisi para korban maupun keluarga mereka.

“Alhamdulillah, hari ini Bapak Presiden menyempatkan diri untuk mengunjungi keluarga besar Polri yang kemarin menjadi korban pada saat terjadi aksi kerusuhan. Beliau menemui satu per satu keluarga korban dengan penuh empati,” ujar Kapolri.

Kapolri juga menegaskan komitmen institusinya untuk memberikan penghargaan kepada anggota Polri yang telah menunjukkan dedikasi dan pengorbanan dalam menjalankan tugas negara.

“Kami berkomitmen memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras dan mengorbankan jiwa raganya dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Terkait penanganan kerusuhan, Kapolri memastikan Polri akan bertindak tegas terhadap para pelaku, sesuai arahan Presiden.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, Polri akan segera mengembalikan keamanan dan ketertiban. Para pelaku kerusuhan akan ditangkap dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap semua pihak yang terlibat, termasuk aktor intelektual dan pendana aksi kerusuhan.

“Polri akan bertindak berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan. Kita akan mengusut secara tuntas, mulai dari pelaku di lapangan, aktor yang menggerakkan, hingga pihak-pihak yang membiayai kerusuhan,” tambah Kapolri.

Sejumlah pelaku telah diamankan dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah seiring proses penyelidikan.

“Beberapa sudah ditangkap, dan perkembangannya akan kami sampaikan secara resmi pada waktunya,” tutup Kapolri.*

Nilai Ekspor Impor di Sultra Alami Penurunan

Redaksi Kendari Kini
-
0
Nilai Ekspor Impor di Sultra Alami Penurunan

KENDARIKINI.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara baru saja merilis beberapa indikator strategis terkini terkait Ekspor dan Impor, Inflasi, Nilai Tukar Petani, Perkembangan Pariwisata, serta Transportasi.

Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Kurniawan, dalam siaran persnya di BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin 1 September 2025.

“Nilai ekspor Sulawesi Tenggara Juli 2025 mencapai US$296,32 juta atau naik 0,97 persen dibanding ekspor Juli 2024 yang tercatat US$293,48 juta,” katanya.

Lanjutnya Di sisi lain, volume ekspor Juli 2025 tercatat 215,75 ribu ton atau turun 15,32 persen dibanding volume ekspor Juli 2024 yang tercatat 254,79 ribu ton.

“Nilai impor Sulawesi Tenggara Juli 2025 mencapai US$103,27 juta, turun 5,43 persen dibandingkan Juli 2024,” ungkapnya.

Sambungnya pihaknya menyampaikan volume impor Sulawesi Tenggara Juli 2025 senilai 393,41 ribu ton, naik 91,57 persen dibandingkan Juli 2024.*

PT Vale Perkuat Respons Dampak Kebocoran Pipa dengan Posko Tambahan dan Pendekatan Langsung ke Warga

Redaksi Kendari Kini
-
0
PT Vale Perkuat Respons Dampak Kebocoran Pipa dengan Posko Tambahan dan Pendekatan Langsung ke Warga

KENDARIKINI.COM — Memasuki hari ke-10 pasca insiden kebocoran pipa minyak pada 23 Agustus 2025, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) terus melanjutkan upaya pemulihan secara transparan dan berkeadilan. Salah satu fokus utama adalah memperkuat penanganan pengaduan masyarakat di wilayah terdampak.

Sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk hadir lebih dekat, PT Vale memastikan setiap aduan dan keluhan masyarakat didengarkan, dicatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti secara profesional. Masyarakat dari enam desa terdampak—Lioka, Langkea Raya, Baruga, Matompi, Timampu, dan Wawondula, diberikan akses untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan.

Upaya ini diwujudkan melalui penurunan tim ke lapangan untuk melakukan pendataan dan asesmen langsung di masing-masing desa terdampak. Tim tersebut bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat guna memastikan data yang dihimpun akurat dan respons yang diberikan tepat sasaran.

Dalam proses tersebut, PT Vale menerima laporan dari warga Desa Lioka mengenai gangguan kesehatan yang dialami akibat dugaan paparan aroma menyengat dari aliran minyak di sungai sekitar. Salah satunya dialami Ibu Teki (71), yang mengeluhkan sesak napas dan batuk-batuk. Menanggapi laporan tersebut, PT Vale mengirimkan tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian obat-obatan, serta pemantauan kondisi secara berkala.

“Saya bersyukur sekali. Keberadaan kami yang jauh membuat kami kurang terjangkau, tapi ini luar biasa—penanganan dari PT Vale sangat cepat. Saya percaya masalah ini bisa segera ditanggulangi,” ujar Masikua, suami Ibu Teki pada Senin 1 September 2025.

Penanganan serupa juga dilakukan terhadap Arsal, warga Desa Timampu, yang mengajukan keluhan kesehatan. PT Vale telah memberikan pengobatan awal dan akan terus memantau perkembangan kondisinya.

Untuk memperluas akses masyarakat, selain posko utama yang berlokasi di Kantor Camat Towuti (buka setiap hari pukul 07.00–18.00 WITA dan hotline 24 jam), PT Vale akan membuka posko tambahan di Desa Timampu. Posko ini akan melibatkan pemuda desa dalam pencatatan aduan yang selanjutnya diverifikasi dan ditindaklanjuti.

Hingga saat ini, PT Vale telah menerima 135 aduan, baik melalui posko, hotline, maupun asesmen langsung. Dari jumlah tersebut, 66 aduan telah diselesaikan, 58 sedang dalam penanganan, dan 11 dalam proses verifikasi.

“Kami peduli terhadap apa yang dirasakan masyarakat dalam situasi sulit ini. Kami berupaya hadir lebih dekat untuk memberikan ketenangan dan rasa aman. Besar harapan kami, kejadian ini segera berlalu dan dapat kita lewati bersama,” ujar Head of External Relation PT Vale, Endra Kusuma.

PT Vale menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan proses pemulihan jangka pendek, menengah, dan panjang dengan prinsip transparansi, inklusivitas, dan keadilan bagi seluruh masyarakat terdampak.*

Kericuhan Warnai Aksi di DPRD Sultra, Sekelompok Remaja Lempar Batu ke Gedung

Redaksi Kendari Kini
-
0
Kericuhan Warnai Aksi di DPRD Sultra, Sekelompok Remaja Lempar Batu ke Gedung

KENDARIKINI.COM – Aksi unjuk rasa yang digelar ribuan massa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Senin 1 September 2025, sempat diwarnai kericuhan.

Kericuhan terjadi ketika sekelompok remaja tiba-tiba melempari gedung sekretariat DPRD Sultra dengan batu. Insiden tersebut memicu ketegangan di tengah aksi yang sebelumnya berlangsung damai dan tertib.

Suasana yang awalnya kondusif berubah panas setelah para remaja tersebut mengambil batu dan mengarahkan lemparan ke arah gedung. Namun, aparat TNI yang berjaga di lokasi segera bertindak cepat dan berhasil meredam situasi sebelum kericuhan meluas.

Hingga berita ini diterbitkan, massa aksi masih memadati kawasan kantor DPRD Sultra. (Amin)*

LBH HAMI Sultra Ajak Pendemo Fokus pada Tuntutan

Redaksi Kendari Kini
-
0
LBH HAMI Sultra Ajak Pendemo Fokus pada Tuntutan

KENDARIKINI.COM – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta para pendemo yang hari ini turun menggelar demonstrasi disejumlah titik di Kota Kendari, supaya tertib, hindari pengursakan fasilitas, dan tidak anarkis.

“Kepada peserta aksi, kami mengimbau untuk mengelar aksi damai, fokus pada tuntutan, aspirasi dan juga waspada dengan berbagai macam provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang sengaja ingin membenturkan massa aksi,” ucap Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, Senin (1/9/2025).

Menurut dia, aksi demonstrasi yang serentak dilaksanakan di Indonesia, termaksud di Kota Kendari, merupakan hak setiap warga negara dalam hal menyampaikan aspirasi dimuka umum.

Sehingga, demonstrasi yang digalang oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga masyarakat dalam merespons isu demonstrasi hingga kebijakan pemerintah
agar tidak dilarang ataupun dibungkam.

“Demonstrasi adalah hak-hak rakyat sebagaimana diatur di dalam konstitusi,” katanya.

Dalam kesempatan ini juga, advokat kondang ini menyampaikan bahwa LBH HAMI membuka posko krisis bela rakyat, untuk memberikan bantuan hukum kepada pendemo yang mendapat tindakan represif dari pihak aparat kepolisian.

“LBH HAMI siap memberikan bantuan hukum kepada peserta massa aksi yang ditangkap, dianiaya, ataupun ditahan secara paksa tanpa sesuai prosedur hukum yang berlaku,” pungkasnya.*

Nilai Tukar Petani di Sultra Alami Kenaikan

Redaksi Kendari Kini
-
0
Nilai Tukar Petani di Sultra Alami Kenaikan

KENDARIKINI.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara baru saja merilis beberapa indikator strategis terkini terkait Ekspor dan Impor, Inflasi, Nilai Tukar Petani, Perkembangan Pariwisata, serta Transportasi.

Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Kurniawan, dalam siaran persnya di BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin 1 September 2025.

“NTP Sulawesi Tenggara pada Agustus 2025 tercatat 108,89 atau mengalami kenaikan sebesar 1,02 persen dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 107,79,” katanya dilansir dari laman resmi BPS Sultra.

Lanjutnya Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Tenggara bulan Agustus 2025 naik 1,02 persen dari 107,79 menjadi 108,89.

“Kenaikan NTP ini disebabkan karena indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,82 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) turun sedalam 0,20 persen,” ungkapnya.

Pihaknya juga menuturkan NTP masing-masing subsektor tercatat sebagai berikut: Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) 104,69; Subsektor Hortikultura (NTPH) 113,47; Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 112,07; Subsektor Peternakan (NTPT) 105,28 dan Subsektor Perikanan (NTNP) 106,80. Sedangkan Indeks NTP Nasional sebesar 123,57 atau naik sebesar 0,76 persen dari bulan sebelumnya sebesar 122,64.

“Pada Agustus 2025 terjadi penurunan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Sulawesi Tenggara sedalam 0,26 persen yang salah satu penyebabnya oleh penurunan nilai indeks pada kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau,” pungkasnya.*

Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang di Sultra Alami Kenaikan

Redaksi Kendari Kini
-
0
Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang di Sultra Alami Kenaikan

KENDARIKINI.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara baru saja merilis beberapa indikator strategis terkini terkait Ekspor dan Impor, Inflasi, Nilai Tukar Petani, Perkembangan Pariwisata, serta Transportasi.

Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Kurniawan, dalam siaran persnya di BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin 1 September 2025.

“Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di Sulawesi Tenggara pada Juli 2025 tercatat sebesar 34,80 persen atau mengalami peningkatan 1,61 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya (Juni 2025) yang tercatat sebesar 33,19 persen,” jelasnya.

Lanjutnya Tingkat Pemakaian Tempat Tidur (TPTT) hotel bintang di Sulawesi Tenggara pada Juli 2025 tercatat sebesar 32,67 persen atau mengalami peningkatan 1,25 poin dibandingkan dengan TPTT bulan sebelumnya (Juni 2025) yang tercatat sebesar 31,42 persen.

“Rata-rata lama menginap tamu hotel bintang di Sulawesi Tenggara pada Juli 2025 tercatat selama 1,20 malam atau mengalami peningkatan 0,07 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya (Juni 2025) yang tercatat selama 1,13 malam,” ungkapnya.

Pihaknya juga menyampaikan Persentase perbandingan antara tamu asing dan tamu dalam negeri (domestik) pada Juli 2025 tercatat 98,56 persen adalah tamu domestik dan sisanya 1,44 persen adalah tamu asing atau mengalami pergeseran 0,11 poin.*

Sultra Inflasi Sebesar 3,53 Persen

Redaksi Kendari Kini
-
0
Sultra Inflasi Sebesar 3,53 Persen

KENDARIKINI.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara baru saja merilis beberapa indikator strategis terkini terkait Ekspor dan Impor, Inflasi, Nilai Tukar Petani, Perkembangan Pariwisata, serta Transportasi.

Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Kurniawan, dalam siaran persnya di BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin 1 September 2025.

“Pada Agustus 2025, Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami inflasi yoy sebesar 3,75 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,32. Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Konawe sebesar 4,97 persen dengan IHK 111,14, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Kendari sebesar 2,89 persen dengan IHK 109,23,” jelasnya.

Lanjutnya Inflasi yoy dipengaruhi oleh kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, yaitu: makanan, minuman dan tembakau (7,98%); perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,84%); perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,50%); kesehatan (2,71%); transportasi (1,10%); rekreasi, olahraga, dan budaya (0,84%); pendidikan (3,02%); restoran (2,24%); serta perawatan pribadi dan jasa lainnya (6,96%).Sementara itu, deflasi yoy terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki (0,75%) serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,05%).

“Secara mtm , Sulawesi Tenggara mengalami deflasi sebesar 0,24 persen, sedangkan secara kumulatif (ytd) hingga Agustus 2025 tercatat inflasi sebesar 3,53 persen,” pungkasnya.*

Pedagang Asongan Keciprat Berkah di Aksi Demo DPRD Sultra

Redaksi Kendari Kini
-
0
Pedagang Asongan Keciprat Berkah di Aksi Demo DPRD Sultra

KENDARIKINI.COM – Belasan pedagang asongan nampak menjajakan jualannya di demo DPRD Sultra yang menyoal soal kenaikan gaji anggota DPR RI, Senin 1 September 2025.

Pantauan media ini nampak ribuan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dari berbagai elemen mengepung DPRD Sultra.

Budi salah satu pedagang mengatakan bahwa pihaknya melihat kerumunan orang dan menjajakan jualannya.

“Untuk hari ini lebih dari biasanya pendapatanku,” kata pedagang minuman dingin.

Ditempat yang sama Wati yang menjajakan makanan ringan juga menyampaikan pendapat yang lebih dari biasanya.

“Banyak laku ku hari ini,” ujarnya.

Pihaknya juga mendukung gerakan yang dilaksanakan masyarakat dan mahasiswa yang menyoal kenaikan gaji DPR RI ditengah kelesuan perekonomian.*

Oknum Guru SMA di Konsel Diduga Berbuat Asusila ke Rekan Seprofesi

Redaksi Kendari Kini
-
0
Oknum Guru SMA di Konsel Diduga Berbuat Asusila ke Rekan Seprofesi

KENDARIKINI.COM – Seorang guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berinisial MHS di SMAN 4 Konawe Selatan (Konsel) dilaporkan terlibat dalam kasus dugaan perbuatan asusila dengan seorang guru honorer berinisial RAT, yang merupakan istri dari AAM. Kasus ini kembali mencuat setelah MHS dinilai tidak menepati janji untuk pindah tugas.

​Menurut pengakuan AAM kepada media pada Minggu (31/8/2025), kasus perselingkuhan yang diduga terjadi di lingkungan SMAN 4 Konawe Selatan pada tahun 2024 ini sebenarnya telah diselesaikan secara adat Tolaki pada 5 Oktober tahun 2024 lalu. Saat itu, MHS berjanji akan pindah tugas ke sekolah lain yang jauh dari lingkungan keluarga AAM demi menjaga keutuhan rumah tangganya.

​Namun, hingga kini MHS masih bertugas di sekolah yang sama. AAM merasa janji tersebut tidak ditepati dan sikap MHS justru mengancam keharmonisan keluarganya.

​”Demi mempertahankan rumah tangga, saya mengalah dan mengajak istri serta anak pindah ke Andoolo. Diam-diam si guru SMA ini menyekolahkan anaknya di sekolah yang sama dengan anak saya. Menurut saya, ini hanya alasan dia saja supaya bisa dekat lagi dengan istri saya,” ujar AAM.

​Merasa tidak nyaman, AAM kini meminta keadilan kepada pihak sekolah dan dinas pendidikan. Ia berharap oknum guru tersebut diproses sesuai dengan peraturan kode etik ASN.

​”Saya sudah beri kesempatan, tapi ternyata yang dilakukan seolah-olah melawan. Jadi saya minta tolong bagaimana caranya supaya pelaku bisa pindah dan jauh dari keluarga saya,” tambahnya.

​Secara terpisah, Kepala Sekolah SMAN 4 Konawe Selatan, Putu Rahmawati, membenarkan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan secara adat, sehingga pihak sekolah tidak menindaklanjutinya.

​Meskipun demikian, Putu Rahmawati menyebut bahwa MHS sudah mengajukan permohonan pindah tugas.

​”Sudah bermohon pindah tugas. Hanya saja, karena yang bersangkutan adalah seorang ASN PPPK, prosesnya agak rumit dan butuh waktu lama untuk pindah,” jelasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak pelaku belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan perbuatan asusila.*

Bantu Air Bersih, Upaya Respon Cepat PT Vale untuk Warga Lioka dan Timampu

Redaksi Kendari Kini
-
0
Bantu Air Bersih, Upaya Respon Cepat PT Vale untuk Warga Lioka dan Timampu

KENDARIKINI.COM – Di tengah dampak kebocoran pipa minyak di Kecamatan Towuti, Luwu Timur, warga Dusun Molindowe di Desa Lioka dan Desa Timampu menghadapi krisis air bersih. Empat kepala keluarga (KK) di area hulu dan lima belas keluarga di Desa Timampu menjadi yang pertama melaporkan kesulitan memperoleh air layak konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari.

Namun di balik kejadian itu, begitu laporan diterima, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) bergerak cepat. Tim darurat segera menyalurkan bantuan air bersih, menyiapkan tangki, tandon penampung, serta jaringan selang untuk memastikan warga mendapatkan akses air bersih.

Sejak beberapa hari terakhir, distribusi air bersih dilakukan rutin menggunakan mobil tangki. Setiap dua hari sekali, warga menerima pasokan untuk kebutuhan minum, memasak, hingga aktivitas sehari-hari. Bantuan ini akan terus disalurkan hingga hasil sampling laboratorium menyatakan kualitas air di wilayah terdampak kembali aman untuk dikonsumsi.

Endra Kusuma, Head of External Relations PT Vale, menegaskan:
“Kami memahami betapa pentingnya akses air bersih bagi warga. Karena itu, begitu menerima laporan, tim segera turun dengan solusi cepat. Ini bukan sekadar bantuan teknis, tetapi bentuk kepedulian kami kepada masyarakat.”

Kisah Dusun Molindowe dan Timampu bermula dari aduan warga yang langsung disampaikan melalui mekanisme grievance PT Vale. Hingga hari ke-9, tercatat 130 aduan resmi telah diterima melalui Posko Pengaduan & Informasi di Kantor Camat Towuti maupun Hotline 24 jam. Dari jumlah itu, 44% telah ditangani tuntas, 48% sedang dalam proses penyelesaian, dan 8% masih dalam tahap verifikasi.

Data ini menunjukkan bahwa setiap aduan bukan hanya dicatat, melainkan juga menjadi kompas bagi perusahaan dalam menetapkan langkah pemulihan. Bantuan air bersih untuk warga Molindowe dan Timampu adalah salah satu bukti nyata bagaimana suara masyarakat langsung ditindaklanjuti di lapangan.

Kepala Desa Timampu, Syamsul Rusdang, mengapresiasi langkah ini:
“Bantuan air bersih dari PT Vale sangat berarti bagi warga kami yang kesulitan. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut sampai pemulihan tuntas. Kami juga mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan keluhan melalui Posko agar semua aduan bisa ter-update dan ditangani.”

Di lokasi lain, Ketua BPD Timampu, Abdul Rahman, turut menambahkan apresiasi terhadap keterbukaan PT Vale:
“Kami menghargai adanya dialog langsung bersama masyarakat di Timampu. Memang sempat ada keterlambatan informasi dan sosialisasi, namun kini sudah direspons cepat oleh PT Vale melalui perbaikan komunikasi di lapangan. Kami berharap pola ini terus dipertahankan.”

Bantuan air bersih hanyalah salah satu langkah. Seiring dengan upaya pemulihan menyeluruh yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan tim ahli independen, PT Vale tetap berkomitmen mengurangi dampak serta memperbaiki kondisi lingkungan dan sosial secara bertahap, dengan transparansi sebagai landasan.*

DPRD dan Polda Sultra Dukung Tuntutan Cipayung Plus Kendari

Redaksi Kendari Kini
-
0
DPRD dan Polda Sultra Dukung Tuntutan Cipayung Plus Kendari

KENDARIKINI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan dukungan terhadap tuntutan yang disampaikan oleh aliansi Cipayung Plus Kota Kendari dalam aksi unjuk rasa yang digelar pada Senin, 1 September 2025.

Dalam aksinya, Cipayung Plus membawa sejumlah tuntutan, antara lain:

1. Menolak kenaikan tunjangan gaji DPR,
2. Mengutuk keras tindakan represif aparat kepolisian,
3. Mendukung percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, saat menemui massa aksi menyatakan komitmennya untuk mendukung aspirasi yang disampaikan secara damai.

“Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah menyampaikan tuntutan dengan cara yang damai,” ujar La Ode Tariala.

Sementara itu, Ketua Umum HMI MPO Cabang Kendari, Agusta, dalam forum hearing meminta kepada aparat kepolisian untuk tidak lagi melakukan tindakan represif terhadap masyarakat sipil.

“Dengan melihat berbagai tindakan represif yang pernah terjadi, kami meminta agar aparat tidak lagi bersikap represif terhadap rakyat,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Sultra, Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko, menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan perlindungan terbaik kepada seluruh masyarakat.

“Kami akan memberikan perlindungan terbaik untuk masyarakat. Saat terjadi unjuk rasa, Insya Allah kami pastikan pengamanan dilakukan secara humanis,” ucap Kapolda.

Hasil Hearing dan Kesimpulan Aksi:

1. Menyampaikan penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR kepada Presiden RI dan Pimpinan DPR RI.

2. Menyampaikan permintaan penurunan tunjangan anggota DPRD Sultra dalam rangka efisiensi anggaran, kepada Presiden RI dan Pimpinan DPR RI.

3. Mendukung percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset kepada Presiden RI dan Pimpinan DPR RI.

4. Menuntut Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab atas meninggalnya pengemudi ojek online (Ojol), Affan Kurniawan, serta mendesak Kapolri untuk mundur dari jabatannya.

Aksi berakhir dengan kondusif setelah penyampaian aspirasi diterima oleh pihak DPRD dan Polda Sultra. (Amin)*

Kapolda Sultra Janji Lindungi Demonstran, Siap Dicopot Jika Anggota Bertindak Represif

Redaksi Kendari Kini
-
0
Kapolda Sultra Janji Lindungi Demonstran, Siap Dicopot Jika Anggota Bertindak Represif

KENDARIKINI.COM – Tuntutan massa aksi dari Cipayung Plus Kota Kendari di Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat tanggapan langsung dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sultra, Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko, Senin, 1 September 2025.

Aksi tersebut merupakan lanjutan dari gelombang protes atas insiden mobil rantis Brimob yang melindas pengemudi ojek online (Ojol) di Jakarta pada 28 Agustus 2025 lalu. Massa mendesak agar tidak ada tindakan represif dari aparat kepolisian terhadap masyarakat maupun mahasiswa yang menyampaikan aspirasi di lapangan.

Menanggapi hal itu, Kapolda Sultra menegaskan komitmennya untuk menjaga situasi tetap kondusif dan memastikan perlindungan bagi para demonstran.

“Saya akan berikan yang terbaik kepada masyarakat, dan selalu mengarahkan anggota saya untuk bersikap humanis. Saya arahkan agar mereka memberikan senyuman kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Insya Allah, kami akan berikan perlindungan terbaik untuk teman-teman,” ucap Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko saat menemui massa aksi di depan Kantor DPRD Sultra.

Lebih lanjut, ia menegaskan kesiapannya untuk bertanggung jawab penuh atas tindakan jajarannya. Jika ditemukan adanya pelanggaran atau tindakan represif dari anggota di lapangan, dirinya siap dicopot dari jabatan sebagai Kapolda Sultra.

“Kalau itu tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, saya siap dicopot dari jabatan saya,” tegasnya.

Sebelumnya demonstran sempat ricuh didepan gerbang Kantor DPRD Sultra. Aksi berjalan damai setelah dilaksanakan dialog terbuka antara pihak kepolisian dan massa aksi. (Faldi)*

Aksi di DPRD Sultra Ricuh, Kapolda Turun Langsung Redam Ketegangan

Redaksi Kendari Kini
-
0
Aksi di DPRD Sultra Ricuh, Kapolda Turun Langsung Redam Ketegangan

KENDARIKINI.COM – Aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) sempat diwarnai kericuhan, Senin, 1 September 2025.

Kericuhan terjadi saat kelompok massa aksi mencoba memasuki halaman kantor DPRD dan dihadang oleh aparat keamanan. Situasi memanas hingga terjadi saling dorong antara massa dan petugas, bahkan disertai aksi lempar-lemparan.

Ketegangan akhirnya mereda setelah Kapolda Sultra, Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko, turun langsung menemui massa aksi. Dengan pendekatan yang humanis, ia berhasil menenangkan suasana dan membuka ruang dialog.

Setelah situasi kondusif, massa aksi diizinkan memasuki halaman kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.

Adapun tuntutan massa aksi antara lain menolak kenaikan tunjangan gaji anggota DPR, mengutuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil, serta mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. (Amin)*

Demo Cipayung Plus di Kendari Lumpuhkan Lalu Lintas, Tolak Kenaikan Tunjangan DPR dan Tindakan Represif Aparat

Redaksi Kendari Kini
-
0
Demo Cipayung Plus di Kendari Lumpuhkan Lalu Lintas, Tolak Kenaikan Tunjangan DPR dan Tindakan Represif Aparat

KENDARIKINI.COM – Aksi demonstrasi yang digelar oleh aliansi Cipayung Plus Kota Kendari menyebabkan kemacetan parah di simpang empat Pasar Baru, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, pada Senin 1 September 2025.

Kemacetan ini terjadi akibat massa aksi memblokade jalan protokol dengan membakar ban dan menutup jalur menggunakan kayu. Meski menimbulkan kemacetan, aksi tersebut disebut sebagai bagian dari konsolidasi menuju Kantor DPRD Sulawesi Tenggara.

Pantauan jurnalis Kendarikini.com pada pukul 10.56 WITA menunjukkan bahwa ratusan massa memenuhi ruas jalan di perempatan Pasar Baru, sehingga kendaraan roda dua maupun roda empat tidak dapat melintas.

Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa dan masyarakat sipil terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait kenaikan tunjangan gaji anggota DPR. Selain itu, massa juga mengutuk keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap masyarakat sipil.

“Kami turun ke jalan karena merasa kecewa dengan pemerintah dan para pejabat saat ini,” tegas Ali Fain, salah satu orator aksi, dalam orasinya.

Hingga berita ini diterbitkan, jalan protokol di kawasan perempatan Pasar Baru masih dipadati oleh massa aksi dan belum dapat dilalui kendaraan.(Amin)*

Rumah Berbahan Kayu di Butur Dilahap Sijago Merah

Redaksi Kendari Kini
-
0
Rumah Berbahan Kayu di Butur Dilahap Sijago Merah

KENDARIKINI.COM – Hari Ulang Tahun (HUT) Polwan ke 77 di Polda Sultra diperingati dengan melaksanakan beragam kegiatan sosial.

Mengangkat tema “Polri untuk masyarakat”, Polwan Polda Sultra melaksanakan kegiatan sosial di rumah-rumah ibadah dan Polantas Menyapa sopir-sopir truk.

Pakor Polwan Polda Sultra Kompol Arie Sumarni mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan baksos di rumah-rumah ibadah.

“Kita bersih-bersih rumah ibadah, berikan bantuan ke rumah ibadah, kita juga melalui program Polantas Menyapa kita imbau dan berikan bansos ke sopir-sopir truk,” kata Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sultra, Senin 1 September 2025.

Lanjutnya pihaknya juga menyampaikan bahwa di momentum HUT ke 77 Polwan Polda Sultra, Personel Polwan ditekankan untuk menjaga amanah yang diberikan.

“Kita jaga amanah yang telah diberikan masyarakat dan pimpinan,” ungkapnya.

Pihaknya juga menuturkan bahwa bagi personel Polwan yang bertugas di lapangan untuk senantiasa memberikan pelayanan, perlindungan dan memberi rasa nyaman kepada masyarakat.

“Kita kedepankan humanis dalam memberikan pelayanan, Polri untuk masyarakat,” pungkasnya.*

PW GP Ansor Sultra Ajak Pendemo Sampaikan Aksi dengan Santun

Redaksi Kendari Kini
-
0
PW GP Ansor Sultra Ajak Pendemo Sampaikan Aksi dengan Santun

KENDARIKINI.COM – Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) menggelar istighosah Doa bersama untuk keselamatan Bangsa Indonesia oleh tokoh Pemuda lintas Iman dan gabungan pimpinan Ormas Sultra pada Minggu (31/8/2025) malam.
‎
‎Ketua PW GP Ansor, Saninuh Kasim, S.H., M.H menyampaikan simpati dan duka yang mendalam terhadap Korban yang terjadi dalam aksi demonstrasi yang terjadi di seluruh Indonesia.
‎
‎Lebih lanjut, pihaknya meminta Pemerintah dan DPR RI (DPRD Provinsi Sultra) agar mendengar seluruh
‎tuntutan rakyat dan memberikan rasa empati dan keadilan terhadap kondisi yang dirasakan tiap elemen masyarakat;
‎
‎Dirinya juga mendesak para Pimpinan Partai Politik untuk menegur dan mengevaluasi anggota Dewan yang bersikap tidak pro rakyat dan serta tidak mengeluarkan statement yang menyakiti hati rakyat serta memberikan perhatian yang bernilai empati kepada persoalan rakyat;
‎
‎”Kami mengajak seluruh elemen masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasinya untuk tetap menjaga kondusifitas, damai serta tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis yang akan merugikan sesama masyarakat”, tegasnya.
‎
‎Dirinya juga menolak aktifitas demonstrasi yang anarkis dan mengarah kepada penggiringan isu konflik horizontal yakni isu Suku, Agama, Etnis, dan golongan (SARA).
‎
‎”Kami meminta TNI-POLRI untuk menjaga keamanan dengan sangat terukur dan tidak represif kepada aksi demonstrasi yang sifatnya damai, dan serta melakukan tindakan terukur jika dapat dipastikan ada pelaku aksi penyusup yang memprovokasi memicu huru-hara berupa perusakan, pembakaran, penjarahan atau aktifitas apapun yang merugikan masyarakat”, ungkapnya.
‎
‎Olehnya itu, pihaknya menghimbau dan mengajak kepada pemuka agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat untuk turut mendinginkan suasana Sulawesi Tenggara dengan cara yang patut dan baik guna terwujudnya Sultra yang harmonis dan damai.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Gubernur Sultra yang diwakili Karo Kesra Iwan Susanto, Pimpinan Pesantren Al Manan KH. Fuad Al Manan, Wakil Ketua GP Ansor Dr. Pendais Haq, S.Ag., M.Si, Ketua Pemuda Muhammadiyah Sultra Baso Burhanuddin, Ketua Pemuda Katolik Sultra Tedorus dan Para santri dan santriwati Ponpes Al Manan.*

HUT ke 77, Pakor Polwan Polda Sultra: Berikan Layanan Humanis untuk Masyarakat

Redaksi Kendari Kini
-
0
HUT ke 77, Pakor Polwan Polda Sultra: Berikan Layanan Humanis untuk Masyarakat

KENDARIKINI.COM – Hari Ulang Tahun (HUT) Polwan ke 77 di Polda Sultra diperingati dengan melaksanakan beragam kegiatan sosial.

Mengangkat tema “Polri untuk masyarakat”, Polwan Polda Sultra melaksanakan kegiatan sosial di rumah-rumah ibadah dan Polantas Menyapa sopir-sopir truk.

Pakor Polwan Polda Sultra Kompol Arie Sumarni mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan baksos di rumah-rumah ibadah.

“Kita bersih-bersih rumah ibadah, berikan bantuan ke rumah ibadah, kita juga melalui program Polantas Menyapa kita imbau dan berikan bansos ke sopir-sopir truk,” kata Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sultra, Senin 1 September 2025.

Lanjutnya pihaknya juga menyampaikan bahwa di momentum HUT ke 77 Polwan Polda Sultra, Personel Polwan ditekankan untuk menjaga amanah yang diberikan.

“Kita jaga amanah yang telah diberikan masyarakat dan pimpinan,” ungkapnya.

Pihaknya juga menuturkan bahwa bagi personel Polwan yang bertugas di lapangan untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kita kedepankan humanis dalam memberikan pelayanan, Polri untuk masyarakat,” pungkasnya.*

Kapolda Sultra Bersama Solidaritas Ojol Sholat Gaib untuk Almarhum Affan

Redaksi Kendari Kini
-
0
Kapolda Sultra Bersama Solidaritas Ojol Sholat Gaib untuk Almarhum Affan

KENDARIKINI.COM – Usai menemui ratusan pengemudi ojek online yang berunjuk rasa di Mapolda Sultra, Minggu (31/8/2025), Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, S.I.K., M.H mengundang para pengemudi untuk melaksanakan sholat Maghrib berjamaah dilanjutkan dengan sholat ghaib di Masjid Al-Amin, Polda Sultra. Tutur ikut serta dalam pelaksanaan sholat maghrib dan sholat gaib yakni Danrem 143 HLO, Kabinda Sultra, Ketua DPRD Sultra serta personel Polda Sultra.

Sholat Maghrib yang dilanjutkan dengan sholat gaib dan doa bersama dipimpin oleh Ustadz Dr. H. Danial Idrus, Lc., M.Th.I. Dalam doa tersebut, ustadz Danial memanjatkan doa untuk kedamaian dan ketentraman bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara, serta mendoakan almarhum Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang meninggal saat aksi di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Semoga almarhum Affan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Mari kita jadikan momentum ini untuk menjaga persaudaraan, kedamaian, dan keamanan bersama untuk Indonesia dan Sulawesi Tenggara,” ujar Ustadz Danial dalam doa yang diamini oleh seluruh jamaah.

Kapolda Sultra menyampaikan bahwa doa bersama ini menjadi simbol solidaritas dan persatuan antara aparat keamanan dengan masyarakat, khususnya para pengemudi ojek online.

“Kami berharap suasana damai dan penuh kekeluargaan ini bisa terus kita rawat bersama demi terciptanya Sultra yang aman dan kondusif,” ucap Kapolda.*

Kapolda Sultra Pimpin Upacara Hening Cipta Bersama Solidaritas Ojol di Kendari

Redaksi Kendari Kini
-
0
Kapolda Sultra Pimpin Upacara Hening Cipta Bersama Solidaritas Ojol di Kendari

KENDARIKINI.COM – Pasca Aksi Solidaritas Ojek Online (Ojol) Kota Kendari, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko, S.IK., M.H., gelar aksi upacara hening cipta bersama Ojol Kendari, Minggu, 31 Agustus 2025.

Aksi upacara hening cipta ini merupakan bentuk tanggung jawab dan apresiasi Kapolda Sultra kepada sahabat-sahabat Ojol di Kendari.

Dalam aksi upacara ini, Kapolda Sultra Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko, S.IK., M.H., mengajak Sahabat-sahabat Ojol dan masyarakat Kota Kendari untuk mendoakan Almarhum Affan Kurniawan diterima disisi Tuhan yang Maha Esa, pasca dilindas mobil Rantis Brimob di Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2025.

“Shabat-sahabat ku semua marilah kita sejenak mengheningkan cipta mendoakan untuk Almarhum Affan, semoga Almarhum diterima segala amal ibadah dan amal sholehnya, ampuni segala dosa-dosanya dan diberikan tempat yang terbaik untuk Almarhum,” ucap Kapolda Sultra Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko, S.IK., M.H., di halaman Presisi Polda Sultra.

Dalam upacara hening cipta ini Kapolda Sultra, Ketua DPRD Sultra, TNI bersama Sahabat-sahabat Ojol Kota Kendari, juga melakukan aksi tabur bunga pada foto Almarhum Affan Kurniawan di halaman Presisi Polda Sultra.(Faldi)*

Cipayung Plus Kendari Gelar Cipkin Persiapan Demontrasi

Redaksi Kendari Kini
-
0
Cipayung Plus Kendari Gelar Cipkin Persiapan Demontrasi

KENDARIKINI.COM – Kelompok Cipayung Plus Kota Kendari lakukan demontrasi di perempatan lampu merah pasar baru, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Minggu 31 Agustus 2025.

Dari pantauan Jurnalis Kendarikini.com sekitar pukul 18.20 WITA memperlihatkan sejumlah anggota organisasi kemahasiswaan HMI, GMKI, GMNI, IMM, LMND dan PMII.

Keberadaan para demontran ini membuat aktivitas lalulintas kendaraan mengalami kemacetan yang cukup besar.

Gerakan ini sebagai titik awal persiapan aksi demontrasi yang akan dilaksanakan pada Senin 1 September 2025.

Ketua Eksekutif Kota (EK) LMND Kendari, Jordi, menjelaskan pihaknya mendorong penolakan kenaikan tunjangan gaji DPR dan mengutuk tindakan represif terhadap masyarakat sipil.

“Jadi gerakan kami besok menolak tunjangan gaji DPR serta menuntuk segala bentuk tindakan represif kepada masyarakat,” katanya.

Selanjutnya, Jordi mengatakan bahwa Cipayung Plus Kota Kendari akan mendorong Polda Sultra untuk memberikan atensi penuh terhadap kasus tewasnya pengemudi ojek online (Ojol) Affan Kurniawan.

Selain itu, ia berharap kepada seluruh para demontran untuk tetap konsisten dan komitmen dalam mengawal isu-isu tersebut.

Sekitar pukul 18.45 WITA anggota organisasi Cipayung Plus langsung segera membubarkan diri dan aktivitas lalulintas kembali berjalan dengan lancar.(Amin)*

1...165166167...409Halaman 166 dari 409
3,452FansSuka
84,893PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
346,777PengikutMengikuti
4,356PengikutMengikuti

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

TENTANG KAMI

Kendarikini.com merupakan portal berita media siber terpercaya di Indonesia. Berdiri sejak 22 Oktober 2020, Mewartakan berita terpercaya dengan tampilan yang atraktif dan modern. Hak cipta dan merek dagang Kendarikini.com dimiliki oleh PT Media Sultra Sejahtera.

Email kami: redaksikendarikini@gmail.com

Pedoman Media Siber
Kode Etik Jurnalistik
Undang-undang Pers

REDAKSI

Susunan Redaksi

Alamat Redaksi : Jln. KH. Ahmad, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos : 93118

FOLLOW US

© Kendarikini.com sejak 2020