KENDARIKINI.COM – Polemik perbedaan penanganan pasien jaminan kepersetaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan jaminan pribadi (umum), dibantah oleh manajemen Rumah Sakit Umum (RSU) Hermina Kendari, Jum’at, 29 Agustus 2025.

Polemik tersebut, berawal dari pasien bernama Yayuk Sapta Bella mendapat rujukan dokter kandungan untuk operasi pematangan paru di RSU Hermina Kendari, pada tanggal 24 Juli 2025.

Awalnya pasien datang dengan jaminan kepesertaan BPJS Kesehatan, namun dalam proses bergulirnya waktu pasien mengalihkan satus jaminan kepertaan BPJS Kesehatan ke pasien jaminan pribadi (umum) di RSU Hermina Kendari.

Pengalihan status jaminan kepesertaan BPJS Kesehatan ke pasien jaminan pribadi (umum) berdasarkan persetujuan tanda tangan biaya selama rawat inap di RSU Hermina Kendari oleh suami pasien bernama Ahmad Ariansyah, pada tanggal 24 Juli 2025.

Namun dalam pengalihan status jaminan kepesertaan BPJS Kesehatan ke pasien jaminan pribadi (umum), data pasien tidak terdata dalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) RSU Hermina Kendari sebagai pasien jaminan pribadi (umum).

Hal ini merupakan bentuk kesalahan teknis pelayanan di RSU Hermina Kendari. Namun, penanggung jawab hubungan masyarakat (Humas) RSU Hermina Kendari, Dokter Fauziah, telah mengakui kesalahan teknis ini, pada tanggal 25 Agustus 2025.

“Jadi kita kembali dulu dari awal pasiennya pertama kali masuk ke rumah sakit. Jadi pada awal pasien berpindah penjaminan, pasien menggunakan jaminan BPJS. Sehingga dalam SIMRSnya kami sudah terdata bahwa pasien menggunakan penjaminan BPJS kesehatan sehingga tertulislah penjaminnya penjamin BPJS kesehatan,” akui Dokter Fauziah saat diwawancarai media ini pada hari Senin, 25 Agustus 2025 lalu di RSU Hermina Kendari.

“Dalam bergulirnya waktu kemudian berpindah penjaminan tanpa kami menutup alur SIMRSnya dulu. Sehingga walaupun secara teknis pasien sudah berpindah, namun dalam SIMRSnya kami masih tetap tercatat penjaminnya BPJS Kesehatan,” lanjutnya.

Menurut Dokter Fauziah, ketika pasien berpindah dari jaminan kepesertaan BPJS kesehatan ke jaminan pribadi (umum) harus kami lakukan doubel cek lebih dahulu sebelum memberikan tagihan kwitansi (billing).

“Hal itulah sebenarnya ketika harusnya kami memberikan biling kepada pasien, seharusnya kami lakukan doubel cek lebih dahulu lalu kita hilangkan penjaminan tersebut,” kata Dokter Fauziah.

Namun sebelum pasien beralih status jaminan kepesertaan BPJS ke jaminan pribadi (umum). Pasien pada waktu itu naik ke ruang perawatan medis masih berstatus jaminan kepesertaan BPJS Kesehatan. Sehingga pada waktu itu tidak perbedaan penanganan pasien jaminan kepesertaan BPJS Kesehatan dan jaminan pribadi (umum) di RSU Hermina Kendari yang diduga kuasa hukum pasien Andri Dermawan berdasar laporan kliennya Ahmad Ariansyah.

Untuk perbedaan pengananan pasien jaminan kepesertaan BPJS Kesehatan dan jaminan pribadi (umum) di RSU Hermina Kendari, menurut Manajer Pelayanan Medis RSU Hermina Kendari, dr. LM. Dila Pramashari, penanganan pasien di RSU Hermina Kendari berdasarkan Triase pasien.

Triase pasien adalah proses pengelompokan dan penentuan prioritas penanganan pasien berdasarkan tingkat kegawatdaruratan kondisi pasien, terutama saat jumlah pasien melebihi kapasitas sumber daya medis. Tujuannya adalah memastikan pasien dengan kondisi kritis mendapatkan pertolongan segera, sementara pasien dengan kondisi ringan dapat menunggu atau dirawat kemudian.

“Terkait diskriminasi pasien umum dan BPJS yang kami dapat infonya itu adalah sama-sama pasien hamil yang itu adalah pasien BPJS. Jadi tidak ada perbedaan. Terkait itu adalah merupakan salah satu penanganan di rumah sakit berdasarkan Triase pasien,” ungkap dr. LM. Dila Pramashari saat konferensi pers pada hari Jum’at, 29 Agustus 2025 di sebuah Coffee Shop di Kota Kendari.

Sebelumnya, kuasa hukum pasien Andri Dermawan menduga ada perbedaan perlakuan penanganan pasien jaminan kepesertaan BPJS Kesehatan dan jaminan pribadi (umum) kepada pasien bernama Yayuk Sapta Bella di RSU Hermina Kendari.

Sementara pada waktu itu pasien bernama Yayuk Sapta Bella masuk ke RSU Hermina Kendari berstatus jaminan kepesertaan BPJS Kesehatan bukan pasien jaminan pribadi (umum), pada tanggal 24 Juli 2025.

Sehingga, Andri Dermawan menduga RSU Hermina Kendari lebih mendahulukan penanganan pasien jaminan pribadi (umum) dibanding pasien jaminan kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Istrinya ditempatkan di IGD, setelah 12 jam menunggu istrinya belum dapat kamar, sementara pasien lain yang datang belakangan pake jalur umum langsung dapat, makanya dia putuskan untuk ambil umum juga karana takut istirnya tidak mendapat pelayanan maksimal,” ucap Andri.(Faldi)*

KENDARIKINI.COM – Lagi dan lagi, warga di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali digegerkan dengan penemuan mayat pada Jumat 29 Agustus 2025 malam.

Mayat korban berinisial AE (56) ini ditemukan di sebuah gudang barang bekas Jalan Sira Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka oleh masyarakat setempat.

Kasi Humas Polres Kolaka IPTU Dwi Arif menerangkan bahwa awalnya seorang warga inisial R mencium aroma yang tidak sedap disekitar gudang tersebut.

Saat naik dilantai 2 rumahnya, ia melihat mayat yang sudah bengkak dan berulat dalam posisi terlentang.

“Saksi R naik kelantai dua rumah miliknya dan melihat kebawah gudang barang bekas terlihat mayat yang sudah bengkak berulat dengan posisi terlentang,” kata Dwi Arif, Sabtu 30 Agustus 2025.

Kemudian pada pukul 19.00 WITA patroli Polsek Kolaka bersama dengan tim inavis Polres Kolaka tiba di lokasi untuk mengevakuasi korban. Selanjutnya korban dilarikan ke RSUD Benyamin Guluh Kolaka guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan adanya peristiwa ini, pihak keluarga mengikhlaskan kepergian korban dan menolak adanya visum dan autopsi.(Amin)*

KENDARIKINI.COM – Sebuah insiden dapat menjadi ujian sekaligus titik balik. Bagi PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), kebocoran pipa minyak yang terjadi di Desa Lioka, Kecamatan Towuti, pada 23 Agustus 2025 lalu adalah momen penting untuk membuktikan bahwa pemulihan bukan hanya soal menangani dampak, melainkan juga membangun kembali kepercayaan, solidaritas, dan semangat kebersamaan.

Memasuki hari ketujuh, PT Vale terus menjalankan langkah pemulihan dengan tiga pilar utama: transparansi, kolaborasi, dan solusi berkelanjutan. Fokus diarahkan pada lima desa terdampak – Lioka, Langkea Raya, Baruga, Matompi, dan Timampu – dengan memastikan kebutuhan masyarakat maupun pemulihan lingkungan ditangani secara menyeluruh dan adil.

Sebagai wujud keterbukaan, hingga hari ketujuh tercatat 88 aduan resmi telah diterima melalui Posko Pengaduan & Informasi Towuti maupun hotline 24 jam. Dari jumlah tersebut, lebih dari sepertiganya telah ditangani tuntas, sementara sisanya dalam tahap penyelesaian dan verifikasi. Mayoritas aduan berasal dari Desa Lioka, menunjukkan tingginya kepedulian warga terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan sehari-hari mereka.

Data ini bukan sekadar angka, tetapi penegasan bahwa setiap suara masyarakat tercatat, direspons, dan menjadi dasar dalam menentukan langkah pemulihan berikutnya.

Seperti yang dirasakan oleh Hamka, seorang warga dari Desa Timampu, yang lega setelah sapinya kembali aman berkat bantuan hotline grievance dari PT Vale. “Terima kasih PT Vale karena sudah cepat merespon. Bantuan ini membuat saya bisa menjaga ternak saya dengan tenang,” ungkapnya.

Komitmen PT Vale juga diwujudkan melalui dialog terbuka bersama masyarakat, pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, aparat desa, serta TNI-Polri. Kehadiran manajemen PT Vale secara langsung di lapangan memastikan bahwa setiap masukan menjadi landasan bagi rencana jangka pendek maupun jangka panjang.
“Kami hadir bukan sekadar untuk melihat, tetapi untuk mendengar dan mencari solusi yang berkelanjutan. Semua masukan masyarakat akan menjadi dasar langkah pemulihan,” ujar Budiawansyah, Direktur sekaligus Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer PT Vale saat berdialog dengan warga Dusun Molindowe, Desa Lioka.

Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, kembali menambahkan ajakan agar seluruh pihak mendukung proses pemulihan ini dengan semangat gotong royong, sembari menunggu hasil asesmen tim ahli yang akan menjadi pedoman bagi langkah lanjutan.

Di bawah arahan Tim Satgas Kebocoran Pipa Minyak yang terdiri dari Pemda Luwu Timur, DPRD, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat, PT Vale memastikan pemulihan tidak berhenti pada penanganan darurat. Rencana komprehensif telah disusun untuk mencakup pemulihan sosial-ekologis, penguatan ketahanan masyarakat, dan dukungan berkelanjutan terhadap pembangunan daerah.

PT Vale percaya, pemulihan yang berkeadilan dan kolaboratif adalah fondasi untuk membangun kepercayaan jangka panjang, tidak hanya dengan masyarakat Towuti hari ini, tetapi juga dengan generasi mendatang.*