Negara seharusnya malu, Malu karena telah gagal menegakkan hukum yang dibuatnya sendiri. Malu karena telah berutang secara moral — bahkan yuridis — kepada satu entitas hukum bernama KOPPERSON (Koperasi Perikanan dan Perempangan Saonanto), yang sejak tahun 1996 menanti tegaknya supremasi hukum atas perintah eksekusi pengadilan yang tak kunjung dilaksanakan.

KOPPERSON bukanlah entitas baru yang muncul mendadak menuntut hak orang lain. Ia adalah pemegang sah hak hukum berdasarkan putusan inkrah pengadilan sejak tahun 1995. Negara melalui peradilan yang sah telah menyatakan bahwa KOPPERSON adalah pihak yang benar secara hukum. Namun ironisnya, ketika tiba pada tahap pelaksanaan eksekusi — yang seharusnya menjadi puncak dari tegaknya keadilan — negara justru berbalik arah, mengingkari produknya sendiri.

Eksekusi yang Dihianati, Keadilan yang Ditelantarkan

Dalam sistem hukum Indonesia, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) wajib dilaksanakan.
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 195 ayat (1) Herziene Indonesisch Reglement (HIR):
“Semua putusan pengadilan negeri yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama.”

Dengan kata lain, sejak tahun 1996, saat perintah eksekusi atas putusan KOPPERSON dikeluarkan, negara terikat kewajiban hukum untuk melaksanakan perintah itu.
Namun apa yang terjadi?
Penundaan demi penundaan, alasan demi alasan, dan intervensi demi intervensi membuat perintah eksekusi itu seolah membatu dalam arsip sejarah, mengendap bersama rasa malu institusi hukum yang kian tumpul.

Opini Liar dan Upaya Pembalikan Fakta

Kini, di tengah kegagalan panjang itu, muncul narasi menyesatkan yang mencoba menempatkan KOPPERSON sebagai pihak yang bersalah — seolah-olah berusaha merampas hak warga Tapak Kuda. Padahal, hak itu telah dimenangkan secara sah oleh KOPPERSON sejak hampir tiga dekade lalu.

Ada upaya sistematis untuk menggiring opini publik agar membenci KOPPERSON.
Padahal, yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban adalah negara dan aparatnya — mereka yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai pelaksana putusan pengadilan.

“Apakah salah pihak yang menuntut hak sahnya?”
Atau justru negara yang bersalah karena mengkhianati kewajibannya menegakkan hukum yang telah diputusnya sendiri?

Ketika Negara Mengangkangi Produk Hukumnya Sendiri

KOPPERSON berhak marah.
Sebab negara melalui aparat penegak hukumnya telah mengangkangi produk hukumnya sendiri.
Ironisnya, sebagian penyelenggara negara kini justru bersikap seolah KOPPERSON adalah ancaman, bukan korban.
Inilah wajah paradoks penegakan hukum di Indonesia: yang benar dimusuhi, yang salah dilindungi.

Padahal, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Namun kemandirian kehakiman tanpa keberanian eksekusi hanyalah keadilan di atas kertas.
Dan sejak 1996, keadilan itu telah dibiarkan membusuk dalam berkas perkara KOPPERSON.

Jejak Mafia Agraria di Balik Kisruh Tapak Kuda

Kisruh di Tapak Kuda bukan sekadar konflik agraria biasa.
Ini adalah panggung besar permainan mafia tanah dan pejabat korup yang beroperasi di balik meja kekuasaan.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 4 ayat (2) Lebih tegas lagi, tidak boleh ada dua hak yang bertumpuk di atas satu bidang tanah.
Namun di atas lahan HGU milik KOPPERSON, justru terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) baru — tindakan yang jelas melanggar hukum dan asas UUPA.

Menurut pengakuan seorang pejabat yang pernah menjabat di BPN saat itu, sebut saja LM Ruslan Emba, ia menandatangani SHM di atas HGU KOPPERSON karena “terkena jebakan Batman.

”Pernyataan ini bukan hanya candaan hitam, tetapi pengakuan nyata atas bobroknya tata kelola pertanahan di tubuh BPN.

Lebih parah lagi, seorang pemilik SHM di lokasi tersebut, dr. Sukirman, yang saat ini menjabat Direktur Utama RS Jantung Oputa Yikoo bahkan dengan enteng menyebut bahwa SHM miliknya terbit tahun 1986, hanya berselang lima tahun dari terbitnya HGU KOPPERSON.
Ini bukti telanjang bahwa ada pelanggaran sistematis dan indikasi kuat penyalahgunaan wewenang oleh pejabat BPN.
KPK seharusnya tidak tinggal diam, sebab ini bukan lagi urusan administratif — ini potensi korupsi struktural yang melibatkan kekuasaan.

Lebih ironis lagi, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi yang seharusnya menjadi penjaga marwah keadilan, justru memberikan komentar yang condong pada penilaian pribadi dan bukan berdasarkan fakta hukum.
Pernyataan-pernyataan mereka mengaburkan substansi perkara dan memperkuat opini publik yang salah arah.

Sementara itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang seharusnya menjadi benteng legalitas administrasi pertanahan, tidak mengakui produknya sendiri — surat ukur yang sah dan disahkan oleh pejabat berwenang.
Ini tindakan absurd, seolah lembaga negara berupaya membela yang salah untuk menutupi perbuatan kotor dan melanggar hukum yang dilakukan di masa lalu.

Lebih lucu lagi, ada lembaga non-yudikatif yang justru ikut-ikutan “mencari muka” dan memasuki ranah yang bukan bagian dari tugas dan tanggung jawab kelembagaannya.
Langkah ini bukan hanya tidak etis, tapi juga berpotensi menabrak batas kewenangan antar-lembaga negara, yang seharusnya tunduk pada prinsip pemisahan kekuasaan dan pembagian fungsi pemerintahan.

Refleksi untuk Negara dan Rakyat

Seandainya negara konsisten menjalankan hukum pada tahun 1996,
maka tidak akan ada kekisruhan, konflik sosial, dan polarisasi opini seperti hari ini.

Negara berutang kepada KOPPERSON — bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk keadilan yang ditunda.
Dan seperti kata filsuf hukum Gustav Radbruch:

“Keadilan yang ditunda terlalu lama sama halnya dengan keadilan yang ditolak.”

Kini saatnya rakyat Kendari — dan bangsa ini — berpikir jernih.
Jika masyarakat cerdas, taat hukum, dan analitis, maka akan terlihat jelas siapa sebenarnya mafia tanah yang merampas hak rakyat dan koperasi yang sah.

Penutup

Negara tidak boleh terus bersembunyi di balik dalih birokrasi.
Sudah saatnya Presiden, MA, dan KPK turun tangan memastikan perintah eksekusi terhadap hak KOPPERSON dijalankan.
Karena ketika hukum tak lagi ditegakkan, negara telah kehilangan hak moralnya untuk menuntut ketaatan rakyatnya.

KOPPERSON tidak menuntut lebih dari yang sudah menjadi haknya.
Yang ia tuntut hanyalah negara menepati janjinya sendiri: menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.

“Negara kuat bukan karena banyaknya aparat, tetapi karena tegaknya hukum yang adil,”.*

Seolah kehabisan peluru untuk melawan, kuasa hukum warga Tapak Kuda justru menampilkan kedangkalannya sendiri di ruang publik.
Alih-alih menempuh mekanisme hukum yang benar, mereka malah menempuh langkah yang jelas tidak dikenal dalam hukum acara perdata dan sama sekali bukan prosedur perlawanan hukum. Menjadi pertanyaan besar kenapa gunakan jasa praktisi hukum sebanyak itu namun tak satupun yang tempuh jalur sesuai mekanisme hukum? Jawabannya ialah karena mereka paham bahwa sudah tidak ada upaya hukum lagi. Tapi saya menghargai rekan-rekan pengacara warga tapak kuda yang juga bekerja mencari nafkah.

Lebih parah lagi, kuasa hukum tersebut kini memfitnah bahwa Koperasi Perikanan dan Perempangan Saonanto (KOPPERSON) adalah koperasi tidak sah hanya karena tidak ditemukan dalam sistem ODS dan AHU. Tuduhan itu bukan saja ngawur, tetapi juga memperlihatkan betapa dangkalnya analisis hukum seorang yang mengaku telah menempuh pendidikan hukum hingga pascasarjana.
Pertanyaannya: ada apa di balik upaya sistematis membentuk opini sesat seperti ini?

1. Akta KOPPERSON Dibuat oleh Notaris Resmi Negara

KOPPERSON bukanlah entitas liar sebagaimana diberitakan.
Akta pendiriannya dibuat oleh RAYAN RIADI, S.H., M.Kn., seorang Notaris/PPAT resmi di Kota Kendari, yang ditetapkan berdasarkan:

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-151 HT.03.01.TH.2005 tertanggal 15 Juli 2005, dan

SK Kepala BPN RI Nomor 611-XVII-2006 tertanggal 18 Desember 2006.

Artinya, setiap akta yang dibuat oleh notaris tersebut memiliki kekuatan hukum penuh dan diakui negara.
Tidak mungkin akta notaris yang berwenang melahirkan dokumen yang tidak sah — kecuali ada motif untuk menutup-nutupi fakta hukum yang sebenarnya.

2. Pengesahan Resmi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Akta Koperasi Perikanan dan Perempangan Saonanto (KOPPERSON) telah disahkan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Fakta pengesahan ini jelas dan tidak terbantahkan:

Pejabat yang Mengesahkan: Hery Alamsyah, S.E., M.Si.

Nomor Pengesahan: 93/02-04/III/2017

Tanggal Pengesahan: 03 Maret 2017

Instansi: Dinas Koperasi, UMKM Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (lengkap dengan stempel resmi negara).

Dengan demikian, KOPPERSON diakui sebagai badan hukum koperasi yang sah, sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Permenkop No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi.

Tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa ketiadaan data pada sistem ODS membatalkan keabsahan koperasi yang telah disahkan oleh pemerintah daerah.

3. ODS dan AHU Bukan Dasar Keabsahan Koperasi

Pernyataan bahwa koperasi tidak sah karena tidak tercantum di ODS dan AHU menunjukkan kekeliruan fundamental dalam berpikir hukum.
Koperasi tidak tunduk pada rezim hukum AHU, sebab bukan badan hukum perseroan.
ODS sendiri hanyalah sistem pendataan administratif, bukan alat ukur keabsahan yuridis.

Pasal 9 dan 10 Permenkop No. 10/PER/M.KUKM/VI/2016 dengan tegas menyebutkan bahwa data dalam ODS bersifat administratif dan tidak menentukan keberlakuan status hukum koperasi.
Jadi, KOPPERSON tetap sah secara hukum meski tidak tercantum dalam ODS, karena telah disahkan melalui mekanisme resmi oleh Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Tenggara.

4. KOPPERSON Menang Inkrah — Hukum Tidak Bisa Diuji Ulang di Luar Mekanisme

KOPPERSON telah menang dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Langkah meminta aparat penegak hukum seperti Polda Sultra untuk mengkaji atau “menilai ulang” putusan pengadilan yang sudah inkrah merupakan bentuk kekeliruan fatal dan pelecehan terhadap sistem peradilan.

Dalam sistem hukum Indonesia, putusan inkrah hanya bisa dibatalkan melalui upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali/P.K.) yang diajukan ke Mahkamah Agung, bukan lewat opini media atau laporan polisi.
Setiap upaya di luar jalur itu bukanlah tindakan hukum, melainkan propaganda politik hukum yang menyesatkan.

5. Legislator Daerah dan Publik Harus Melihat Fakta, Bukan Opini

Dalam konteks ini, peran legislatif daerah (DPRD) sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tidak dibelokkan oleh opini dan kepentingan kelompok tertentu.
DPRD Kota Kendari semestinya menegaskan bahwa putusan pengadilan yang telah inkrah wajib dihormati dan tidak boleh diintervensi.

Membuka kembali perkara yang telah diputus sah merupakan pelanggaran asas res judicata pro veritate habetur — bahwa setiap putusan pengadilan yang telah inkrah harus dianggap benar dan final.

6. Contoh Akta Perubahan & Hak Koperasi Menentukan Arah Sendiri

Ada pula pihak-pihak yang sibuk menyoal perubahan nama KOPPERSON, seolah itu kesalahan besar.
Padahal perubahan nama, jenis usaha, maupun susunan pengurus koperasi adalah hak penuh yang dijamin undang-undang.

Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1992 dengan tegas menyebut:

“Koperasi memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai prinsip koperasi.”

Sebagai contoh, akta perubahan KOPPERSON menunjukkan bahwa perubahan nama dan bidang usaha dilakukan melalui rapat anggota resmi dan telah disahkan oleh pejabat koperasi provinsi.
Artinya, semua legal dan sah.

Terserah koperasi dan pengurusnya mau ubah nama, jenis usaha, atau komposisi pengurus — itu hak mereka.
Kok kalian yang repot?

Ibarat ibu-ibu cerewet yang ikut campur urusan rumah tangga orang lain:

Orang ganti nama toko, dia sewot.
Orang ganti karyawan, dia protes.
Orang ganti pejabat perusahaan, dia ribut.

Padahal semua itu sah dilakukan sepanjang sesuai aturan hukum.
Ada perusahaan yang berdiri sejak 1945 lalu beberapa kali ganti nama dan pengurus karena pendirinya sudah meninggal — terus salahnya di mana?

Negara saja mengakui dan mengesahkan, kok malah warganya sendiri yang tidak paham hukum.

7. Fakta Lapangan: Tapak Kuda dan Sisa Empang

Ada lagi yang bilang bahwa Tapak Kuda tidak pernah ada empang.
Coba cek dan datang langsung ke Tapak Kuda — di sana masih jelas sisa-sisa empang milik KOPPERSON, yang tersisa akibat perampasan dan dokumen ganda buatan mafia tanah.
Mereka membuat dokumen di atas dokumen sah milik pihak yang diakui secara hukum.

Itulah akar masalah sebenarnya: bukan soal koperasi sah atau tidak, tapi soal mafia tanah yang hendak mengaburkan jejak hukum.

8. Kesimpulan: Upaya Memfitnah KOPPERSON Adalah Bentuk Kedangkalan dan Kepanikan

Tuduhan bahwa KOPPERSON tidak sah adalah bentuk kepanikan dari pihak yang sudah kehabisan peluru hukum.

Menyeret aparat penegak hukum untuk mengkaji ulang putusan inkrah, lalu memfitnah koperasi yang sah secara notarial dan administratif, adalah langkah non-prosedural dan kontraproduktif terhadap penegakan hukum.

KOPPERSON berdiri atas dasar hukum yang jelas, disahkan oleh pejabat resmi pemerintah, dan telah menang melalui proses hukum yang sah.

Segala upaya menggiring opini bahwa KOPPERSON ilegal hanyalah usaha putus asa dari mereka yang kalah di medan hukum.

Pesan saya buat warga pelawan KOPPERSON:

“Gunakan dana anda untuk sesuatu yang tepat, bukan membuangnya untuk sesuatu yang sia-sia,”.*