KENDARIKINI.COM – Oknum ajudan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi dilaporkan di Polda Sultra. Pelaporan ini imbas dari aksi perintangan terhadap Wartawan Metro TV, Fadli, saat melakukan liputan di kantor Gubernur Sultra pada Selasa 21 Oktober 2025.

Laporan ini berdasarkan nomor: STTLP/422/X/2025/SPKT/POLDA SULTRA pada Kamis 23 Oktober 2025.

Fadli mengatakan aksi perintangan ini bermula saat hendak meliput kegiatan akad 1.000 UMKM Se Sultra untuk penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pada saat sesi wawancara, Fadli dalam hal ini korban mengajukan pertanyaan terkait pelantikan pejabat mantan narapidana korupsi.

Tak disangka, tiba-tiba datang dua orang diduga ajudan Gubernur dan merintangi hingga memukul alat liputan korban.

“Saya dengan teman teman melakukan liputan dalam hal ini mengkonfirmasi pemberitaan tentang pelantikan yang merupakan mantan terpidana korupsi pejabat ini dilantik Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai kepala seksi di Dinas Cipta Karya Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara,” kata Fadli, Kamis 23 Oktober 2025.

Sementara itu, Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari Randi sangat menyayangkan aksi perintangan ini.

Sebelum melayangkan laporan, puluhan wartawan melakukan aksi demontrasi. Namun sayangnya tidak mendapatkan tanggapan dari Gubernur.

Randi berharap agar pihak kepolisian bekerja secara profesional dalam rangka menangani kasus ini.

“Harapan kami kepada kepolisian bisa terus mengawal kasus dan mengawal kasus ini dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.

Terkait hal tersebut Plt Kabiro Adpim Sultra Andi Syahrir bahwa seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sangat menghargai dan menghormati kerja-kerja jurnalistik yang dijalankan secara profesional dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

“Dinamika yang terjadi dalam proses wawancara Gubernur dengan jurnalis secara
kronologis Proses wawancara berlangsung dengan lancar hingga wawancara dinyatakan
selesai berdasarkan tema acara.
Lalu salah seorang jurnalis bertanya kepada Gubernur tentang hal lain terkait pengangkatan pejabat yang diberitakan pernah bermasalah hukum. Gubernur menanggapinya dengan tersenyum dan tidak memberikan komentar. Selanjutnya,
Gubernur melangkah, yang menjadi sinyal bahwa beliau telah mencukupkan wawancaranya, dan dengan demikian staf pengawalan yang mendampingi beliau
turut melangkah mendampinginya.

Kemudian Jurnalis yang bersangkutan masih berusaha meminta tanggapan Gubernur
sehingga berupaya untuk mendekati dan merangsek (mengutip istilah yang
digunakan AJI Kendari dan IJTI Sultra dalam Siaran Pers-nya), sehingga terhalang
oleh tubuh para staf pengawalan, dan disampaikan bahwa wawancara dinyatakan
cukup dan sudah selesai.

“Berdasarkan kronologi tersebut di atas, sama sekali tidak ada upaya untuk menghalang-halangi kerja wartawan dalam memperoleh informasi maupun tindakan-
tindakan yang mengarah pada aksi kekerasan. Staf pengawalan hanya mencegah pemandangan yang tidak elok atas upaya “mendekati dan merangsek” yang dilakukan
oleh jurnalis, saat narasumber (dalam hal ini Gubernur) tidak berkenan lagi
memberikan tanggapan,” bebernya.

Pihaknya juga menyampaikan dalam rangka mewujudkan proses jurnalistik yang imparsial, pihaknya mendorong dan
mendukung penuh relasi antara jurnalis dengan narasumber yang dilandasi dengan
rasa saling menghormati dan menghargai. (Amin)*

KENDARIKINI.COM – Pria inisial FN yang diamankan Polresta Kendari di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, mengedarkan narkotika jenis shabu dipengaruhi faktor ekonomi.

Hal ini dibenarkan Kapolresta Kendari Kombes Pol Edwin Louis Sengka saat konferensi pers di depan Mako Polresta.

“Untuk motif ekonomi,” singkatnya, Rabu 22 Oktober 2025.

Dari hasil edaran shabu tersebut, pelaku mendapat keuntungan senilai Rp100 juta rupiah per 1.000 gram.

“Tersangka FN mengaku mendapat keuntungan sebanyak Rp100 juta rupiah per 1.000 gram apabila habis terjual,” ujarnya.

Adapun barang bukti yang diamankan berupa 12 (dua belas) plastik bening seberat 1097 (seribu sembilan puluh tujuh) gram yang diduga berisi shabu.

Pelaku diancam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman paling singkat 6 (enam) tahun penjara dan maksimal hukuman mati.(Amin)*

KENDARIKINI.COM – Motor Honda Revo dan Yamaha Fino terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi, Desa Liku, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Selasa, 21 Oktober 2025.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 08.00 WITA, saat pengendara motor Honda Revo dengan inisial AR melaju dari arah Kecamatan Kolaka.

Kasi Humas Polres Kolaka, IPTU Dwi Arif, menjelaskan bahwa saat berada di Desa Liku, AR hendak berbelok ke arah SMP Negeri 3 Samaturu. Namun, dari belakang datang pengendara motor Yamaha Fino dengan inisial LL, sehingga terjadi tabrakan.

“Pada saat di Desa Liku, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, saudara AR ingin berbelok ke SMP Negeri 3 Samaturu. Pada saat itu juga, pengendara sepeda motor Yamaha Fino warna merah yang dikemudikan oleh LL datang dari arah belakang dan menabrak AR,” jelas Dwi Arif.

Akibat kecelakaan tersebut, AR mengalami luka-luka dan dilarikan ke Puskesmas Tosiba untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, LL juga dibawa ke Rumah Sakit SMS Berjaya guna penanganan medis lebih lanjut.

“Sedangkan saudari LL dilarikan ke Rumah Sakit SMS Berjaya guna mendapat perawatan medis,” tutupnya.(Amin)*

KENDARIKINI.COM – Aktivitas truk yang melintas di sejumlah jalan protokol di tengah musim kemarau akan dilakukan penertiban.

Kebijakan ini diambil guna menjaga kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta mencegah kerusakan infrastruktur jalan.

Kepala Dishub Kota Kendari, Paminuddin, menegaskan bahwa penertiban difokuskan pada jalur-jalur vital yang selama ini kerap dilintasi kendaraan bertonase besar.

“Itu kita tetap tertibkan, utamanya didaerah daerah yang viral itu tidak boleh,” kata Paminuddin, Senin 20 Oktober 2025.

Beberapa kawasan yang menjadi fokus penertiban antara lain jalan di depan Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, kawasan RRI, serta jalan Laute di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga.

“Misalnya depan Rujab Gubernur, RRI, itu kan masuk dari RRI keluar di depan Rujab. Itu tidak boleh sama sekali,” tambah Paminuddin.

Selain itu, penertiban juga akan dilakukan di wilayah Kelurahan Tobuuha dan Kelurahan Abeli. Dishub menilai aktivitas truk di kawasan tersebut cukup mengganggu dan berisiko selama musim kemarau yang membuat jalanan rawan berdebu dan licin.

Paminuddin juga mengingatkan para sopir truk untuk tidak membawa muatan berlebih serta mengurangi kecepatan saat melintas di dalam kota.

“Kalau mau muat itu jangan terlalu full dan supir jangan juga terlalu balap,” tegasnya.

Penertiban ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Kendari dalam menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib, terutama di jalan-jalan utama yang padat aktivitas warga.(Amin)*

KENDARIKINI.COM – Sebuah sepeda motor jenis Honda CRF milik Muh. Isran Ramadan (19), mahasiswa Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo (UHO), raib digasak pencuri pada Senin malam, 20 Oktober 2025.

Peristiwa pencurian terjadi di halaman kos korban yang berlokasi di Jalan Lasitarda, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.

Kakak korban, Nur Aisyah (25), menuturkan bahwa insiden bermula ketika adiknya pulang ke kos sekitar pukul 01.00 WITA usai dari sekretariat mahasiswa baru arsitektur. Namun, sekitar pukul 03.10 WITA, Isran keluar kembali untuk mencari makanan di sekitar kosnya.

“Di jam 03.10 adeku keluar beli makan disekitaran kosnya. Kurang lebih 10 menit di luar, lalu balik ke kos. Motornya masih dalam keadaan terkunci setang,” ujar Nur Aisyah saat ditemui pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Namun nahas, pada pagi harinya, korban mendapati motornya sudah tidak berada di tempat semula.

“Setelah bangun paginya, motornya sudah tidak ada,” lanjutnya.

Korban pun segera memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Dari tayangan tersebut terlihat seorang pria berjalan kaki mengenakan baju biru dan topi. Pelaku terlihat mondar-mandir dengan santai sebelum akhirnya membawa kabur motor milik Isran.

“Berarti pencurinya memang sudah lihat adeku masuk duluan dari luar, baru dia jalan juga masuk ke dalam kos,” jelas Aisyah.

Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polresta Kendari agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.(Amin)*

KENDARIKINI.COM – Puluhan korban penipuan travel haji dan umrah Smarthajj Kendari menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra).

Aksi ini merupakan bentuk protes atas keputusan penyidik yang menangguhkan penahanan dua tersangka utama dalam kasus ini, yakni pemilik travel berinisial JL dan istrinya AU.

Aksi tersebut diinisiasi oleh Konsorsium Pemuda dan Mahasiswa Konda, bersama pihak keluarga korban. Mereka menuntut kejelasan dan keadilan atas kasus yang telah menimbulkan kerugian ratusan juta rupiah bagi para korban.

Koordinator aksi, Ahmad Arifin Jaya, mempertanyakan dasar penangguhan penahanan kedua tersangka. Ia menilai, alasan kesehatan yang digunakan oleh pihak penyidik harus dibuktikan secara medis dan transparan.

“Penangguhan penahanan ini sampai kapan? Kalau benar karena alasan sakit jantung, harus ada bukti medis yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini menyangkut rasa keadilan bagi para korban,” katanya, Senin 20 Oktober 2025.

Salah satu korban, Emin, mengaku kecewa dan merasa tidak mendapat kejelasan hukum. Ia menyatakan bahwa kerugiannya mencapai ratusan juta rupiah, dan penangguhan penahanan terhadap pelaku hanya menambah luka para korban.

“Saya pribadi sangat tidak terima. Laporan saya sudah masuk beberapa bulan lalu, tapi sampai sekarang belum ada kepastian hukum. Kapan batas penangguhan ini berakhir juga tidak jelas,” ungkapnya.

Menanggapi aksi tersebut, Kasubdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sultra, AKBP Ahmad Mega Rahmawan, menjelaskan bahwa penangguhan penahanan terhadap JL dilakukan atas dasar pertimbangan medis.

“Setelah kondisi JL membaik, dokter menyarankan agar dia tetap menjalani kontrol rutin. Atas pertimbangan medis itu, penyidik memutuskan untuk menangguhkan penahanannya,” jelas Ahmad.

Sebelum ditahan pada 12 September 2025, JL diketahui memiliki riwayat penyakit jantung dan sempat dirawat di RS Bhayangkara serta dirujuk ke RS Bahteramas Sultra.

Sementara itu, penangguhan terhadap AU dilakukan atas dasar kemanusiaan, karena yang bersangkutan memiliki anak berkebutuhan khusus yang harus didampingi.

Sebagai informasi, JL dan AU ditetapkan sebagai tersangka atas kasus gagalnya keberangkatan sejumlah jemaah umrah yang menggunakan jasa travel Smarthajj Kendari.

Mereka dijerat dengan pasal 122 dan 124 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Keduanya terancam hukuman penjara maksimal delapan tahun dan denda hingga Rp8 miliar.

Meski penahanan ditangguhkan, proses hukum terhadap kedua tersangka disebut masih berjalan.(Amin)*

KENDARIKINI.COM – Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Kota Kendari, H.Sudirham, merespon keluhan masyarakat yang menginginkan mengadopsi anak bayi yang ditemukan di rumah warga tepat di Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari pada hari Minggu, 5 Oktober 2025 malam kemarin.

Menurut H.Sudirham, mengenai keluhan masyarakat itu bukan hal yang baru bagi pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kendari.

Sebab berdasarkan pengalaman pihak Dinsos Kota Kendari bahwa anak bayi yang dibuang jika tidak diviralkan ke masyarakat luas maka bagi pihak yang menemukan bisa mengajukan permohonan untuk mengadopsi dengan mengajukan persyaratan surat-surat ke Dinsos Kota Kendari, dan mengajukan laporan ke kepolisian.

Alasannya karena dalam kasus penemuan anak bayi seperti itu untuk mendapatkan hak asuh anak diperlukan waktu kurang lebih 1 tahun.

“Sebenarnya ini kan pengalaman-pengalaman kita yang lalu itu ketika ada anak dibuang biasanya itu tidak di viralkan. Jadi banyak itu di andunohu anggoeya ada yang dapat anak dibuang begitu dia dapat anak dibuang dia sendiri bawa ke polisi dia sendiri bikin laporan polisinya lalu untuk sementara dalam pengasuhan nya itu dia ambil pelihara lalu dia urus surat-suratnya ke dinas sosial karena itu ada masa uji coba pengasuhan anak itu 6 sampai 1 tahun itu pun belum tentu menjadi orang tua asuh,” ungkap H.Sudirham, saat diwawancarai media ini pada hari Senin, 20 Oktober 2025 di Kantor Dinsos Kota Kendari.

Lebih lanjut H.Sudirham, menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin memperoleh hak asuh anak bayi diperlukan mengikuti prosedur berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

“Oleh karenanya itu saya sampaikan begini yang masuk itu kan ada kriterianya untuk bisa menjadi orang tua asuh itu pertama sudah menikah lebih dari 5 tahun dan tidak mempunyai anak ataupun kalau sudah punya anak baru satu anak kalau lebih dari satu sudah nda boleh, kedua usianya ini aturannya,” jelasnya.

H.Sudirham menambahkan bahwa calon orang tua asuh anak bayi juga diperlukan cek kesehatan jasmani dan rohani.

“Berikut orang tua itu harus sehat jasmani dan rohani. Artinya yang bersangkutan itu harus ada surat keterangan dari rumah sakit jiwa keterangan kesehatan jiwa,” tambahnya.

Pada sisi lain H.Sudirham menegaskan bahwa kehati-hatian memberikan hak asuh anak bayi kepada calon orang tua juga diperlukan untuk memastikan orang tua asli sih anak bayi ini tidak temukan dalam proses penyelidikan kepolisian.

“Lalu mengajukan permohonan untuk menjadi orang tua asuh di dinas kabupaten/kota dan dinas sosial kabupaten/kota melakukan asesmen penilaian setelah bersidang. Sidang itu DP3A, Kepolisian, ada Kejaksaan juga karena kan ini penetapan hak asuh jangan sampai di belakang ditemukan orang tuanya,” tegasnya.

Bahkan H.Sudirham masih menunggu proses penyelidikan kepolisian untuk mengetahui keberadaan orang tua asli sih anak bayi tetapi kabarnya hingga kini belum ada laporan resmi dari kepolisian terkait dengan keberadaan orang tua asli sih anak bayi tersebut.

“Sekarang ini masih menunggu laporan kepolisian. Harus menunggu laporan polisi bahwa anak ini anak dibuang. Anak ini anak terlantar tidak ditahu siapa orang tuanya sampai sekarang laporan polisi belum kelar-kelar,” ujarnya.

Namun begitu H.Sudirham, menerangkan bahwa hingga kini pihak Dinsos Kota Kendari tetap akan terus mengawasi kondisi anak bayi ini untuk memastikan kelak berada di tangan orang tua yang benar melalui metode assessment.

“Setelah itu baru kita bisa melakukan assessment bahwa anak ini berada pada tangan yang benar, berada pada orang yang benar yang bisa menjamin hidupnya supaya jadi anak yang baik,” terangnya.

Terakhir mengenai kondisi anak bayi ini H.Sudirham, masih berkewajiban melihat dari sisi kemanusiaan. Namun dari sisi kesehatan mental anak bayi itu bukan kewajiban Dinsos Kota Kendari, tetapi Dinas Kesehatan Kota Kendari dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari.

“Kami hanya dari sisi manusiaannya untuk perkembangan mentalnya dan seterusnya dinas kesehatan dan DP3A,” pungkasnya.

Sekadar informasi kondisi keberadaaan anak bayi kini sementara ditangani pihak di Rumah Sakit (RS) Abunawas Kota Kendari.(Faldi)*