Oleh: Dr. Teguh Santosa, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)
SETIAP tanggal 12 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Koperasi. Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kita pada demokrasi ekonomi yang berlandaskan kekeluargaan. Koperasi adalah wujud nyata dari sila kelima Pancasila, sebuah sistem ekonomi yang menempatkan manusia di atas modal.
Catatan ini saya tulis dari Kunming, ibu kota Provinsi Yunnan, Tiongkok, di sela kunjungan delegasi JMSI atas undangan All China Journalists Assocoation (ACJA).
Saya kira kita dapat belajar dari Yunnan. Provinsi di barat daya Tiongkok yang kaya akan keanekaragaman hayati kini bertransformasi menjadi pelopor dalam pengembangan ekonomi hijau. Dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya yang unik, provinsi ini telah beralih dari model ekonomi yang bergantung pada eksploitasi sumber daya menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan.
Koperasi memainkan peran krusial sebagai agen perubahan di akar rumput dalam transisi Yunnan menuju ekonomi hijau. Dengan mengorganisir petani dan produsen kecil, koperasi berfungsi sebagai jembatan untuk menerapkan praktik pertanian regeneratif dan berkelanjutan secara kolektif. Melalui koperasi, para pelaku usaha mikro di pedesaan dapat mengakses pelatihan teknologi pertanian modern, sertifikasi organik, serta sistem manajemen rantai pasok yang lebih efisien.
Hal ini memungkinkan mereka untuk beralih dari praktik pertanian konvensional yang merusak tanah ke metode yang lebih ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal—seperti teh organik, kopi, dan tanaman herbal—sehingga petani mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi tanpa harus melakukan ekspansi lahan secara destruktif.
Lebih dari itu, koperasi di Yunnan berperan dalam demokratisasi akses terhadap teknologi energi bersih dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Koperasi komunitas sering kali menjadi inisiator dalam proyek-proyek skala kecil, seperti pembangunan instalasi biogas dari limbah pertanian, pengelolaan koperasi hutan untuk perlindungan mata air, hingga pengembangan ekowisata berbasis masyarakat.
Dengan model kepemilikan bersama, manfaat ekonomi dari ekonomi hijau tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tetapi terdistribusi secara adil kepada masyarakat lokal. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian lingkungan, yang menjadi fondasi bagi stabilitas ekosistem Yunnan dalam jangka panjang.
Sejarah koperasi dunia bermula dari Revolusi Industri di Inggris pada awal abad ke-19. Tokoh pemikir sekaligus praktisi, Robert Owen, sering disebut sebagai Bapak Koperasi Dunia. Melalui gagasannya tentang komunitas mandiri, ia menunjukkan bahwa pekerja dapat memperbaiki nasib mereka sendiri melalui kerja sama dan solidaritas, alih-alih hanya bergantung pada sistem kapitalisme yang eksploitatif.
Gagasan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di tanah air, koperasi lahir sebagai respons terhadap penjajahan yang menindas ekonomi rakyat. Pada masa pergerakan nasional, para tokoh bangsa menyadari bahwa kemerdekaan politik tidak akan bermakna tanpa kemandirian ekonomi.
Mohammad Hatta, atau Bung Hatta, adalah arsitek utama koperasi Indonesia. Baginya, koperasi bukan sekadar organisasi ekonomi, melainkan “soko guru” perekonomian nasional. Hatta menekankan bahwa koperasi harus menjadi alat perjuangan untuk mengangkat derajat ekonomi rakyat kecil agar tidak tertindas oleh kekuatan modal besar.
Selain Bung Hatta, tokoh seperti Raden Mas Margono Djojohadikusumo memiliki peran krusial. Margono adalah pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) yang sangat menjunjung tinggi prinsip ekonomi nasional. Pemikirannya sejalan dengan visi koperasi, di mana pengelolaan sumber daya keuangan harus berpihak pada kepentingan domestik dan kemaslahatan rakyat luas.
Profesor Sumitro Djojohadikusumo, ekonom terkemuka yang juga ayah dari Presiden Prabowo Subianto, memberikan kontribusi pemikiran melalui konsep “Ekonomi Terpimpin” dan pembangunan sistematis. Sumitro menekankan pentingnya institusi ekonomi yang kokoh dan efisien, di mana koperasi harus bertransformasi menjadi badan usaha yang modern namun tetap setia pada akar kekeluargaan.
Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang surut. Namun, di tengah tantangan globalisasi, relevansi koperasi justru semakin kuat. Koperasi terbukti lebih tangguh menghadapi krisis ekonomi dibandingkan korporasi besar yang sangat bergantung pada modal asing dan spekulasi pasar.
Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, semangat ekonomi kerakyatan kembali mendapatkan ruang yang lebih luas. Program-program pemerintah yang berfokus pada ketahanan pangan dan hilirisasi industri membuka peluang besar bagi koperasi untuk terlibat lebih aktif dalam rantai pasok nasional.
Pemerintahan Prabowo menekankan pentingnya kemandirian ekonomi melalui penguatan sektor-sektor strategis. Koperasi di tingkat perdesaan, khususnya di sektor pertanian dan peternakan, menjadi mitra utama pemerintah untuk memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih adil dan merata bagi masyarakat pelosok.
Integrasi koperasi dalam program strategis nasional, seperti swasembada pangan, menjadi kunci. Dengan dukungan teknologi dan akses pasar yang difasilitasi pemerintah, koperasi dapat meningkatkan nilai tambah produk rakyat, sehingga petani tidak lagi menjadi objek, melainkan subjek dalam ekonomi nasional. Selain aspek ekonomi, koperasi masa kini harus mengadopsi prinsip keberlanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup kini menjadi syarat mutlak dalam berbisnis. Koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan rendah karbon.
Konsep Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan sejalan dengan prinsip koperasi yang mengedepankan kesejahteraan bersama dalam jangka panjang. Koperasi yang berwawasan lingkungan akan lebih mampu bertahan dan kompetitif di pasar global yang kini semakin peduli pada aspek ESG (Environmental, Social, and Governance).
Sebagai contoh, koperasi sektor kehutanan atau pengelolaan limbah dapat menjadi model bagaimana keuntungan ekonomi diselaraskan dengan pelestarian alam. Ini adalah bentuk tanggung jawab koperasi tidak hanya kepada anggotanya, tetapi juga kepada generasi mendatang.
Dalam visi ekonomi Prabowo, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan ekosistem. Oleh karena itu, koperasi didorong untuk menerapkan praktik produksi yang berkelanjutan, mulai dari penggunaan energi terbarukan hingga pengelolaan limbah yang lebih efisien di unit-unit usaha mereka. Sinergi antara koperasi, pemerintah, dan sektor swasta harus diperkuat. Koperasi tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan ekosistem yang sehat, kebijakan yang memihak, dan pendampingan profesional untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital atau digitalisasi koperasi.
Digitalisasi koperasi menjadi tantangan sekaligus peluang besar. Dengan sistem manajemen berbasis digital, transparansi dan akuntabilitas koperasi akan meningkat. Hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bergabung dan membesarkan koperasi.
Kita tidak boleh melupakan akar sejarah koperasi. Namun, kita juga harus berani berinovasi. Koperasi harus mampu bertransformasi dari sekadar simpan pinjam menjadi korporasi rakyat yang menguasai sektor-sektor produksi strategis.
Tantangan ke depan memang tidak ringan. Persaingan global semakin ketat, dan perubahan iklim mengancam ketahanan ekonomi kita. Namun, koperasi memiliki keunggulan kompetitif berupa rasa memiliki dan kebersamaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan korporasi biasa.
Peringatan Hari Koperasi tahun ini harus menjadi titik tolak bagi revitalisasi koperasi Indonesia. Kita perlu membangun kembali koperasi yang profesional, tangguh, dan berkelanjutan, yang mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Mewujudkan tobat ekologi yang sudah diproklamirkan Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat.
Pesan Bung Hatta tentang koperasi sebagai “koperasi yang berjiwa besar” harus terus digaungkan. Koperasi harus berani bermimpi besar, berskala ekonomi besar, dan memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat Indonesia.
Peran pemerintah, melalui kementerian terkait, harus lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator dan regulator yang adil, bukan sebagai intervensi yang mematikan inisiatif anggota koperasi. Koperasi harus tumbuh dari bawah, sesuai dengan semangat demokrasi yang dicita-citakan.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, koperasi harus menjadi agen perubahan (agent of change) di tingkat akar rumput. Koperasi dapat mengedukasi anggotanya mengenai praktik bertani yang ramah lingkungan atau penggunaan teknologi yang efisien energi.
Selamat Hari Koperasi. Mari kita wujudkan kedaulatan ekonomi dan tobat ekologi melalui koperasi yang modern, kuat, dan berkelanjutan untuk Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*
