Selasa, Agustus 11, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 374

Sambut HUT Bhayangkara ke 77 Bersama TNI, Polres Konsel Gelar Donor Darah

Konawe Selatan – Bertempat di Aula Pesat Gatra Polres Konawe Selatan ( Konsel ) – Polda Sulawesi Tenggara ( Sultra ) , Kamis ( 22 / 06 / 2023 ) mulai pukul 08.30 Wita , dilaksanakan kegiatan Donor Darah dalam rangka Hari Bhayangkara Ke – 77 Tahun 2023.

Kegiatan Donor Darah tersebut , diikuti oleh Personel Polres Konsel , TNI dan Personel Damkar ( Pemadam Kebakaran ) Kab. Konsel, dengan melibatkan PMI Kota Kendari yang diprakarsai oleh Sidokkes Polres Konsel.

Kapolres Konsel AKBP Wisnu Wibowo, SH, SIK, M.Si saat dikonfirmasi mengatakan bahwa Donor Darah yang dilaksanakan dalam rangka Hari Bhayangkara Ke – 77 Tahun 2023. Dalam penjelasanya, Kapolres Konsel berharap bahwa Donor Darah yang dilaksanakan Polres Konsel dapat bermanfaat bagi warga masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.

Satu harapan dari kami, bahwa dengan donor darah yang kami lakukan bersama – sama TNI ini dapat membantu warga masyarakat yang membutuhkan transfusi darah,” kata Kapolres Konsel AKBP Wisnu Wibowo, SH, SIK, M.Si usai mendonorkan darahnya.

Untuk diketahui dari hasil donor darah yang dilaksanakan oleh Polres Konsel, pihak PMI berhasil mengumpukan sebanyak 80 ( Delapan Puluh ) kantong darah yang siap di gunakan untuk melakukam transfusi darah kepada warga masyarakat yang membutuhkan.*

WALHI Sultra Sebut Ribuan Jiwa Terancam Penyakit ISPA, Gegara Aktivitas PLTU OSS?

Konawe – Polemik terkait aktivitas PLTU PT. OSS di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe kembali berbuntut dengan aksi demontrasi, pasalnya aktivitas perusahaan menimbulkan dampak bagi masyarakat tanpa terkecuali Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara.

 

Masyarakat menyebutkan dampak dari aktivitas perusahaan tersebut menimbulkan debu hitam yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.

 

Sebelumnya masyarakat juga beberapa kali melakukan aksi demontrasi, Selain itu pada tanggal 21 Juni 2023 Aksi lanjutan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Terdampak PLTU Captive milik PT.OSS, sejak tahun 2019 masyarakat sudah mulai merasakan dampak debu hitam dari aktivitas PLTU milik PT. OSS.

 

Terkait hal tersebut Direktur Eksekutif WALHI Sultra Andi Rahman menyebutkan akibat aktivitas perusahaan tersebut menimbulkan dampak bagi ribuan masyarakat.

 

“Ada sekitar 4.000 jiwa yang terancam dari aktivitas PLTU tersebut, saat ini masyarakat sudah mulai merasakan sesak napas (ISPA) diduga akibat debu hitam tersebut,” katanya.

 

Andi Rahman juga mengungkapkan bahwasanya selain itu sekitar 151 Ha tambak masyarakat telah rusak dan tidak lagi di gunakan oleh masyarakat dan telah mengalami kerugian.

 

Pihaknya juga mengecam tindakan represif APH dalam melakukan pengamanan pada aksi demontrasi tersebut.

 

“Kami juga mengecam tindakan represif yang di lakukan oleh APH dalam menangani aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat pada hari ini tgl 21 Juni 2023. Akibat dari penanganan aksi secara represif oleh APH telah menyebabkan 2 (Dua) orang ibu2 pingsan akibat gas air mata, puluhan masa aksi luka2, beberapa balita hingga bayi terkena gas air mata hingga di larikan di puskesmas,” pungkasnya.

 

Terkait hal tersebut Jurnalis media ini masih berusaha mengkonfirmasi pihak terkait.*

Polisi Amankan Seorang Mucikari yang Kedapatan Jajakan Perempuan Melalui Aplikasi Hijau di Hotel Mulia Inn Kendari

Kendari – Polda Sultra melalui Tim Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kembali mengamankan seorang mucikari MAR (22) di Hotel Mulia Inn Kendari gegara menjajakan dua perempuan T (19) dan I (20) melalui aplikasi hijau, Kamis 22 Juni 2023.

Terkait hal tersebut Kasub Satgas Gakkum TPPO Polda Sultra Kompol Syahrir Hanafi mengatakan pihaknya Pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.30 wita bertempat di Hotel Mulia Inn yang beralamat di Jalan Made Sabara Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari mengamankan pelaku.

“Berdasarkan informasi masyarakat oleh Tim Sattgas Gakkum TPPO Dit Reskrimum Polda Sultra menemukan Seorang tersangka MAR 22 telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (eksploitasi Seks) atas korban, T (19) dan I(20) melalui aplikasi hijau (Michat) dengan Harga / orang sebesar Rp.500.000,-/Orang kepada Lelaki hidung belang dan dari hasil penjualan tersebut tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- dari para korban,” jelasnya.

Ia juga menuturkan bahwa tersangka di jerat dengan pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Pasal yang di sangkakan yaitu Pasal 2 Undang-undang RI Nomor ; 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” pungkasnya.*

Terkait Statemen Kapolresta Kendari, Eka Faturrahman Minta Maaf ke PPWI dan Keluarga Korban Obetran

Kendari – Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Kendari KOMBES Pol Muhammad Eka Faturrahman, S.H.,S.I.K minta maaf atas statemennya yang mana telah melukai insan media. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Kendari KOMBES Pol Eka Faturrahman saat melakukan pertemuan dengan La Songo Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Pewarta Warga Indonesia Sulawesi Tenggara (DPD PPWI Sultra), Rabu (21/06/2023).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, selain Ketua DPD PPWI Sultra, dan Kapolresta Kendari, juga dihadiri oleh Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Fitrayadi, Andri Togala, dan Muhammad Akbar Yasin atau yang akrab disapa Bobby Togala pengurus HIPTI Sultra.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di salasatu hotel di Kota Kendari tersebut, Eka Faturrahman mengucapkan permintaan maaf nya atas statemennya yang mana viral diberitakan akhir-akhir ini.

“Saya selaku Kapolresta Kendari minta maaf atas statemen saya, kita tau tidak ada manusia yang sempurna, apalagi ada beberapa kasus yang kami tangani yang sangat menguras, baik tenaga, waktu, dan pikiran,” ucap Eka.

Selain minta maaf ke PPWI, Kapolresta Kendari juga minta maaf kepada keluarga korban penikaman, yang mana korbannya adalah Obetran.

“Terkait kasus penikaman yang dialami saudara Obetran, saya juga minta maaf karena sampai saat ini belum ada titik terang. Namun kami akan tetap melakukan pengusutan yang maksimal terkait kasus itu, sampai kami akan menemukan pelakunya,” ungkap Eka.

Dirinya juga meminta kepada Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Fitrayadi agar tetap melakukan komunikasi dengan pihak korban terkait perkembangan kasus Obetran.

Pada kesempatan tersebut selaku pejabat publik Eka Faturrahman juga menyampaikan bahwa di Polresta Kendari tetap terbuka untuk melayani siapa pun yang ingin mencari informasi.

“Kami di Polresta Kendari tetap terbuka melayani, kalaupun ada yang kurang, mungkin karena sudah di luar jam kerja, kecuali yang urgent bisa kita layani dengan maksimal. Jadi kami tidak ada maksud menghalang-halangi. Silahkan datang dan konfirmasi,” ujarnya.

Sehubungan permintaan maaf dari Kapolresta Kendari, La Songo mengungkapkan bahwa dirinya mengapresiasi atas permintaan maaf Kapolresta Kendari.

“Tentu ini patut kita beri apresiasi, pasalnya Kapolresta Kendari secara jentelmen menyampaikan permintaan maaf nya, baik kepada keluarga besar PPWI begitu juga kepada keluarga korban,” katanya usai pertemuan dengan Kapolresta Kendari, di Kantor Sekretariat DPD PPWI Sultra.

Untuk diketahui selain itu pada pertemuan tersebut, Kapolresta Kendari, Eka Faturrahman menyempatkan diri berkomunikasi dengan Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke melalui telepon seluler.*

Kapolda Sultra Silaturahmi Bersama Tokoh Masyarakat Muna Bahas Perkembangan Kasus Penghinaan Suku di Medsos

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tenggara (Sultra) silaturahmi bersama tokoh masyarakat Muna perihal penanganan kasus ujaran kebencian serta penghinaan terhadap suku muna.

Dalam silaturahmi tersebut mereka membahas mengenai perkembangan kasus tersebut.

Ketua Lembaga Budaya Muna Prof. Dr. Ir. H.Andi Bahrun menyampaikan terima kasih Kapolda Sultra yang telah meluangkan waktu untuk menyempatkan diri menemui perwakilan dari tokoh masyarakat Muna.

“Sejak pertama beredarnya ujaran kebencian telah melakukan kordinasi dengan para tokoh-tokoh untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Dan pertemuan ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan proses penanganan kasus ujaran kebencian/penghinaan suku,” ujarnya

Apalagi dengan perkembangan teknologi yang ada, kami sangat mengharapkan Polda Sultra untuk dapat mengungkap kasus ujaran kebencian ini dan sangat mengharapkan agar setiap perkembangan kasus agar di sampaikan kepada kami selaku lembaga budaya Muna.

“Semoga kedepan agar pertemuan silaturahim seperti ini kiranya bisa ditingkatkan untuk menciptakan suasana persatuan dalam menghadapi suasana politik di tahun 2024,” harapnya.

Ditempat yang sama Subdit Cyber Polda Sultra bahwa pihaknya sudah bergerak sebelim adanya laporan pengaduan. Namun pihaknya juga melakukan pendalaman terhadap postingan tersebut namun dalam perjalananya postingan dan akun aldi aldi sudah dihapus.

“Progres yang kami lakukan dalam pengungkapan kasus ini adalah membentuk tim yang terdiri dari 2 tim, ada yang berngkat ke Mojokerto dan yang berangkat ke mabes polri untuk membantu koordinasi percepatan dengan pihak Meta facebook,” bebernya.

Lanjutnya, terhapusnya akun merupakan suatu kendala sehingga perlunya Bareskrim Polri utk berkoordinasi dgn Meta Facebook untuk membuka data pemilik akun, dimana membutuhkan waktu 90 hari utk menunggu jawaban dari metafacebook.

“Hngga hari ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi, menunjuk sebuah nama yang diduga sebagai pemilik akun aldialdi. Kami berkomitmen untuk terus mengejar pelakunya sampai dapat sesuai dengan arahan dan komitmen Bapak Kapolda untuk menjaga situasi kamtibmas di wilayah Sultra tetap kondusif,” tegasnya.

Menurut Kapolda Sultra Irjen Pol. Teguh Pristiwanto mengungkapan bahwa kemajuan teknologi memiliki plus minus termaksud tindak pidananya.

“Seperti disampaikan oleh Dirkrimsus bahwa Polda Sultra akan terus melakukan pengejaran serta pengembangan kasus ini,” katanya.

Tambah Kapolda, diiharapkan kepada para tokoh budaya Muna untuk mendukung Polri bersama – sama mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terpancing.

“Terkait intens silaturahmi, Kapolda Sultra sangat setuju, agar Bpk Dir Intel dapat menjadwalkan,”

Untuk diketahui dari hasil diskusi tersebut Kapolda Sultra dan tokoh adat masyarakat Muna sepakat untuk mewujudkan situasi keamanan sultra yang kondusif sehingga dapat mendukung perkembangan pembangunan dan stabilitas.*

Dituding Lakukan Eksploitasi Anak, Kuasa Hukum Panti Asuhan Annur Azwar Adukan Soal Pencemaran Nama Baik

Kendari – Sebelumnya Panti Asuhan dituding melakukan eksploitasi anak oleh beberapa pihak yang tak bertanggungjawab.

Terkait hal tersebut kuasa hukum melakukan pelaporan di Polresta Kendari pada Senin, 5 Juni 2023 perihal dugaan pencemaran nama baik serta dugaan adanya pengerusakan oleh oknum masyarakat di Panti Asuhan Annur Azwar, kini pihak Polresta Kendari sudah melakukan pemanggilan kepada pihak terlapor untuk diperiksa dan dimintai keterangannya.

Seperti terlihat pada Selasa, 20/6/2023 di ruang penyidik Reskrim Polresta Kendari, satu dari lima orang terlapor telah dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangannya.

Menanggapi hal tersebut, Rito Mayono, SH yang juga sebagai Penasehat Hukum Panti Asuhan Annur Azwar, sangat mengapresiasi kinerja Polresta Kendari dalam menindak lanjuti setiap laporan yang masuk ke Polresta Kendari.

“Jadi terkait dengan laporan LKSA Annur Azwar, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa saat ini masih dalam proses Lidik dan saya selaku Penasehat Hukum dari pihak LKSA Annur Azwar menyerahkan sepenuhnya proses Hukum kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Kendari,” katanya.

Rito juga berharap, dengan dimulainya proses Lidik oleh pihak Polresta Kendari, agar aduan yang mereka laporkan bisa menjadi terang benderang sehingga unsur – unsur tindak pidananya bisa terpenuhi sebagaimana yang di adukan oleh pihak LKSA.

“Kami juga sudah mendapatkan informasi terkait salah seorang dari lima yang kami laporkan untuk dimintai keterangannya, terkait pencemaran nama baik dan kalau tidak salah oknum tersebut berinisial BS,” kata Rito.

Selanjutnya kata Rito, untuk saat ini pihaknya juga akan menyiapkan beberapa saksi – saksi dari pihak pengadu untuk memberikan keterangan kepada pihak penyidik.

Kalau terkait dengan pembuktian, Rito mengatakan, terkait dengan pembuktian unsur – unsur pidana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 10 yang menyangkut pencemaran nama baik, sepenuhnya kami serahkan kepada penyidik sebab pihak penyidiklah yang mengkaji lebih jauh apakah pihak terlapor ini memenuhi unsur pidana atau tidak

“Saat ini kami hanya menyiapkan bukti – bukti untuk mendukung laporan kami ” ujar Rito.

Selanjutnya, Rito juga berharap, terkait dengan laporan pencemaran nama baik LKSA Annur Azwar, dirinya meminta kepada pihak penyidik agar apabila terpenuhi unsur – unsur pidananya agar segera menaikan kasus ini dari tahap Lidik ke tahap Penyidikan.

“Jadi, harapannya saya dengan adanya laporan terkait ekploitasi anak yang dialamatkan kepada pihak pengelola panti asuhan Annur Azwar, harus dipertanggungjawabkan secara hukum karena akibat dari tuduhan eksploitasi ini pihak panti merasa sangat dirugikan, tandas Rito Mayono, SH.

Sementara itu Kapolresta Kendari, Kombes Pol Muh. Eka Fathurrahman, SH.,SIK melalui Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Fitrayadi, saat dijumpai pada Selasa 20 Juni 2023, membenarkan laporan tersebut yang saat ini masih sementara tahap penyelidikan.

“Jadi kami sudah mintai keterangan pihak pelapor,” ujar Kasat Reskrim Polresta Kendari ini.

Untuk saat ini, lanjut Fitrayadi mengatakan, bahwa pihak penyidik telah melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan satu dari lima orang yang dilaporkan oleh pihak Panti Asuhan Annur Azwar

“Jadi kalau untuk terlapor baru satu yang dimintai keterangannya hari ini , sementara yang lainnya akan lakukan pemanggilan dalam minggu ini juga,” pungkasnya.*

Kakanwil Kemenkumham Sultra Buka Rakor dan Sosialisasi Tentang Implementasi Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Dewasa

Bau-bau – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hukum Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba, membuka acara Rapat Koordinasi Dan Sosialisasi Tentang Implementasi Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Dewasa, secara virtual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Baubau.

Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Sosialisasi Tentang Implementasi Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Dewasa ini dihadiri langsung oleh Bapak Pujo Harinto, Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ibu Darmalingganawati, Koordinator Litmas dan Pendampingan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan beserta tim Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan membawa paradigma baru dalam pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana. Dalam pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien, serta sebagai dasar pertimbangan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam penyelesaian perkara.

Dalam penjelasan undang-undang ini disebutkan juga bahwa Undang- Undang ini disamping memperkuat konsep reintegrasi sosial juga memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana Nasional Indonesia.

Dalam sambutannya, Kakanwil Mengharapkan “Melalui paradigma keadilan restorative ini, maka diharapkan para penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan mengutamakan penyelesaian perkara dengan pendekatan pemulihan antara korban, pelaku dan masyarakat dengan pembimbing kemasyarakatan menjalankan peran melalui Litmas sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan”.

“Dengan adanya peran sinergitas bersama Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Balai Pemasyarkatan, juga peran aktif kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan. Saya optimis kegiatan ini dapat menghasilkan kesepahaman bersama dalam implementasi keadilan restoratif di daerah Sultra dengan mengedepankan kearifan lokal, serta adat istiadat setempat, insya allah keadilan restoratif bisa diwujudkan, Pungkas Kakanwil.

Untuk diketahui kegiatan ini juga dihadiri secara virtual oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara MAKMUR S.H.,M.H, Ketua Pengadilan Negeri Kendari SUGENG SUDRAJAT, SH. MH., Ketua Pengadilan negri Konawe DIAN KURNIAWATI, SH.MH., Ketua Pengadilan Negeri Unaaha
DIAN KURNIAWATI, S.H,M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Konawe DR. MUSAFIR, SH.MH., Kabid Pemberantasan BNN Provinsi Sulawesi Tenggara MOHAMMAD SANTOSO, S.I.K, S.H.*

Pastikan Layanan Humanis, Kakanwil Kemenkumham Sultra Sidak ke Lapas Kelas II A Bau-bau

Baubau, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengara, Silvester Sili Laba melakukan sidak ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Baubau pukul 06.00 WITA, hal ini dilakukan untuk melihat kesiapan Lapas Kelas II.A Baubau dalam mempersiapkan makan pagi bagi WBP. Kegiatan sidak ini merupakan bentuk konsistensi Kakanwil dalam memberikan pelayanan humanis di wilayah Kemenkumham Sultra, Selasa 20 Juli 2023.

Setibanya di Lapas Kelas II.A Baubau, Kakanwil langsung menuju dapur Lapas Kelas II.A Baubau untuk memeriksa kebersihannya dan sempat mencicipi mekanan yang akan disiapkan sebagai makan pagi WBP. Beliau menekankan pentingnya menjaga kebersihan dapur dan proses pembuatan menu makanan bagi WBP. “semua berawal dari dapur, jika dapur bersih maka makanan yang disajikan juga akan terjamin kualitasnya, WBP pun akan sehat,” Menurut kakanwil.

Setelah selesai melaksanakan sidak di dapur Lapas Baubau, Kakanwil melanjutkan memberikan pengarahan bagi pegawai Lapas Baubau, Kakanwil menekankan kembali mengenai kebersihan lingkungan kerja, agar pegawai merasa nyaman dan tentram ketika berada dikantor agar lebih produktif.

Kakanwil juga menyampaikan kepada para pegawai pentingnya memanusiakan manusia, terlepas dari mereka sebagai WBP, pelayanan prima harus diberikan, petugas Lapas adalah cerminan dari Kementerian ini, jika pegawai Lapasnya tidak bisa memberikan pelayanan terbaik, makan rusaklah citra baik yang telah kita bangun selama ini.

Kakanwil ingin sesama insan pengayoman harus saling, asah, asih dan asuh,
“bersama-sama mengasah kemampuan untuk meningkatkan kinerja, bersama-sama mengasihi, karena kita berada di payung yang sama payung pengayoman, piring makan kita sama, jadi pegawai Lapas Baubau harus saling mengasihi, jangan saling menjatuhkan” Tuturnya.

“Pegawai lapas Baubau harus benar-benar ikhlas dalam mengasuh WBP, ingat kita ini pelayan, pelayan itu harus ikhlas, harus Humanis, karena semua yang berasal dari hati, pasti akan terpancar ke wajah,” tutupnya.*

PT Vale Berikan Edukasi ke Petani Lingkar Tambang Soal Manfaat Tanaman Herbal dan Sayur Organik

PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) Indonesia Growth Project (IGP) Morowali menggelar Sosialisasi Pelatihan Tanaman Obat dan Sayur Organik. Kegiatan ini digelar di tiga desa berbeda. Sosialsiasi di Desa Kolono dan Desa Onepute Jaya pada Kamis (15/6/2023), dan Desa Lele pada Jumat (16/6/2023). Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PRSLB) PT Vale.

Pada kegiatan ini, PT Vale menghadirkan pemateri dari Ahli Herbal Medik, dr. Rianti Maharani, Ahli Tanaman Organik, Alik Sutaryat. Sementara, peserta merupakan 126 petani. Para petani ini berasal dari 13 desa pemberdayaan IGP Morowali, yaitu Desa Kolono, Desa Onepute Jaya, Desa Ululere, Desa Nambo, Desa Lele, Desa Bahomatefe, Desa Geresa, Desa Dampala, Desa Siumbatu, Desa Lahuafu, Desa Laroue,Desa Unsongi dan Desa Bahomoahi.

Project Director IGP Morowali, Topan Prasetyo mengatakan, PT Vale ingin memfasilitasi dan membekali pengetahuan yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya para petani yang ada di daerah binaan IGP Morowali. Oleh karena itu, program tersebut bukan hanya berisi sosialisasi dan pelatihan saja, tetapi juga akan ada pendampingan rutin bagi para petani.

“Terima kasih atas antusiasme Bapak dan Ibu sekalian dalam mengikuti sosialisasi ini. Kami berharap bapak dan ibu sekalian menjaga semangat. Karena, setelah ini kita akan belajar langsung dengan para ahli tanaman herbal dan sayur organik melalui pelatihan dan juga pendampingan,” katanya.

Topan Prasetyo berharap, setelah mengikuti program ini para petani dapat mengolah tanaman herbal dan sayur organik secara mandiri dan mampu meningkatkan pendapatan mereka. “Semoga ilmu dan pendampingan yang kami berikan dapat membantu para petani menciptakan peluang usaha dan sumber pendapatan yang lebih baik,” tuturnya.

Sementara, dr. Rianti menyampaikan, sosialisasi ini merupakan pertemuan persiapan guna melihat antusias dan minat masyarakat untuk belajar budidaya tanaman herbal. “Ternyata banyak sekali yang antusias,” ucapnya.

Dia menjelaskan, setelah sosialisasi akan ada Pelatihan Herbal Dasar yang akan dilaksanakan di bulan Juli mendatang. Pada pelatihan tersebut, peserta akan diajak untuk mengenali jenis, bentuk, khasiat tanaman obat, dan bagaimana cara mengolah tanaman obat menjadi produk yang dapat dipasarkan. Setelah itu, pada tahun depan, para peserta akan diberikan pelatihan herbal lanjutan yang lebih intens, yang mana mereka tidak hanya mempelajari tanaman herbal untuk kesehatan tetapi juga untuk kecantikan.

“Di tahun depan juga akan ada sertifikasi. Tujuannya agar masyarakat yang sudah tersertifikasi itu layak untuk memberikan ramuan ataupun memproduksi olahan herbal. Kalau di pendidikan formal, sertifikat yang kita berikan itu setara dengan Diploma 2,” jelasnya.

Ia juga bercerita, Kabupaten Morowali memiliki potensi yang cukup baik untuk pembudidayaan tanaman herbal maupun sayur organik. Tanah di kabupaten ini sangat subur, sehingga apa saja yang ditanam dapat tumbuh dengan baik termasuk tanaman obat herbal dan sayur organik. Selain jenis tanah yang mendukung, potensi lahan untuk melakukan budidaya tanaman obat herbal dan sayur organik juga masih sangat luas. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan seluruh potensi tersebut secara maksimal.

“Potensi di sini luar biasa. Lahannya luas, apapun yang kita tanam akan tumbuh karena tanah di sini sangat subur. Jadi sayang kalau potensi ini tidak dikembangkan,” katanya.

Sementara, Alik berbagi pengetahuan terkait bahaya yang dapat timbul apabila petani masih menggunakan bahan kimia, serta memaparkan peluang bagi para petani lokal yang mau berkomitmen untuk mengolah sayur organik. Setelah mendengarkan penjelasan Alik, para peserta semakin antusias untuk mengikuti serangkaian pelatihan dan juga pendampingan budidaya sayur organik tersebut.

Salah seroang petani, Astina mengaku senang berkesempatan mengikuti pelatihan tersebut. Menurutnya, pelatihan ini memberikan banyak manfaat, jika sebelumnya dia hanya tahu mengkonsumsi tanaman-tanaman herbal sebagai pelengkap bumbu dapur seperti, kunyit dan jahe, tanpa tahu khasiatnya. Kini, setelah mendapatkan edukasi dari narasumber, dia jadi tahu manfaat yang luar biasa dari tanaman herbal tersebut. Sehingga dia semakin semangat untuk ikut dalam program tersebut.

“Semoga saya bisa mengikuti program ini sampai selesai dan bisa bermanfaat bagi diri pribadi dan juga teman-teman yang membutuhkan tanaman herbal,” ungkapnya.

Pelatihan dan pendampingan pengolahan tanaman herbal dan pertanian sayur organik telah digalakkan oleh PT Vale beberapa tahun terakhir, di tiga provinsi yang merupakan area konsesi perseroan. Bahkan, pendekatan yang dilakukan PT Vale untuk mendorong pemanfaatan tanaman herbal untuk kesehatan masyarakat mendapat rekognisi pada 2022 lalu berupa penghargaan kategori emas (Gold) dari Indonesia Sustainable Development Award (ISDA).*

Perkara Dugaan Tipikor Studi Kelayakan Bandar Udara Pariwisata, Kejari Buton Periksa Mantan Bupati Busel

Buton – Sebelumnya Kejari Buton melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) orang saksi terkait perkara dugaan tindak pindana korupsi (Tipikor) studi kelayakan bandar udara kargo dan pariwisata kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan (Busel)

Melalui Kasipenkum Kejati Sultra Dodi menerangkan pihak Kejari Buton kembali memberi Mantan Bupati Busel

“Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Buton telah memeriksa 2 (dua) orang saksi terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Kargo Dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020,” jelasnya melalui keterangan tertulisnya.

Ia mengungkapkan bahwa Adapun saksi-saksi yang diperiksa, LDA selaku Mantan Bupati Buton Selatan Periode 2019-2022 dan Iray selaku Kuasa Hukum Mantan Bupati Buton Selatan Periode 2019-2022

“Saksi-saksi tersebut diperiksa untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dalam rangka menemukan fakta-fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan,” ungkapnya.

Ia juga menuturkan proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan para saksi koperatif selama menjalani pemeriksaan. Khusus untuk sdr.

LDA, ia diperiksa selama kurang lebih 5 jam dengan total 32 pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik. Kemudian sampai dengan saat ini belum ada perubahan status dari para saksi yang telah diperiksa oleh Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Buton,” Lingkas.

Terakhir pihaknya menyampaikan kedepan, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Buton akan memanggil saksi-saksi lain terkait dengan penyidikan perkara dimaksud.*

Danrem 143 Halu Oleo Jadi Irup, Sampaikan Penekanan Pangdam XIV Hasanuddin

Kendari – Komandan Korem 143/HO Brigjen TNI Ayub Akbar menjadi irup upacara bendera 17-san bulan juni dan bacakan penekanan Pangdam XIV/Hasanuddin di Makorem 143/HO.

Hal ini dikatakan oleh Plh Kapenrem 143/HO Lettu Inf Rusmin Ismail dalam rilisnya, Kendari, Sultra, Senin(19/06/2023).

Disampaikan Rusmin pada upacara 17-san bulan juni diikuti oleh seluruh personel TNI dan PNS jajaran Korem 143/HO yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Korem 143/HO.

Dalam Amanatnya Pangdam XIV/Hasanuddin menyampaikan beberapa penekanan kepada seluruh personel TNI dan PNS jajaran Kodam XIV/Hasanuddin tentang perkembangan situasi di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin.

“Seperti kita ketahui telah terjadi beberapa kasus kecelakaan lalulintas dalam kurun waktu tiga bulan terakhir yang mengakibatkan kerugian personel maupun materiil. Maka para anggota agar berhati-hati dalam berlalulintas dan tidak arogan serta menjaga sopan santun di jalan umum,”ucapnya

“Selanjutnya saya berharap agar kemampuan dan profesionalisme keprajuritan untuk ditingkatkan melalui pendidikan. Para Dansat agar memberikan motivasi kepada anggotanya yang memenuhi kebutuhan syarat untuk mengikuti semua macam seleksi pendidikan. Hal ini guna tercapainya sasaran yang diharapkan Komando atas untuk memenuhi kebutuhan organisasi TNI AD dan menyelenggarakan pembinaan jasmani bagi personel yang akan diajukan mengikuti seleksi Pendidikan,”tegasnya

Untuk diketahui selesai melaksanakan upacara 17-san Danrem 143/HO mengabil jam komandan dan makan bersama para pejabat Korem 143/HO dan seluruh personel TNI dan PNS Jajaran Korem 143/HO di Lapangan Tenis Indoor Korem 143/HO.*

Cegah Korban Jiwa, KPP Kendari Gelar Pelatihan Pertolongan Pertama

Kendari – Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Kendari menggelar pelatihan pertolongan pertama, Senin 19 Juni 2023.

Kegiatan yang bermaksud memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang pertolongan pertama (First Aid) bagi para potensi sar di wilayah Sulawesi Tenggara dihadiri 50 peserta dari berbagai perwakilan instansi dan potensi SAR.

Plt KPP Kendari Rudi mengatakan kegiatan in neningkatkan kemampuan masyarakat yang berpotensi melakukan pencarian dan pertolongan dalam melaksanakan evakuasi, berbagi pengalaman sekaligus menjalin sinergi dan soliditas antara KPP Kendari dengan potensi pencarian dan pertolongan di wilayah Sulawesi Tenggara.

“Ada beberapa materi dan praktek yang diajarkan, Pengantar Pertolongan Pertama, Penilaian Korban, Pemindahan Korban, BHD & RJP, Resusitasi Jantung Paru, Perdarahan dan syok, Cedera Jaringan Lunak dan organ dalam, Patah tulang, Cedera kepala, dada dan tulang belakang, Luka bakar dan kedaruratan lingkungan, Terapi oksigen dan Triage,” jelasnya.
Dalam kegiatan Pembukaan ini PLT KPP Kendari Rudi yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Basarnas menetapkan 4 Unsur utama penunjang keberhasilan Operasi SAR yaitu Basanas sendiri selaku ladang sektor dibidang pencarian dan pertolongan, Pemerintah Pusat/Daerah melalui BNPB/BPBD, TNI/Polri dan Potensi SAR yang mewakili Masyarakat.

“Sinergitas antara Basarnas dan Non Basarnas tersebut diharapkan terwujud melalui pelatihan bagi potensi sar ini, kekompakan dan kebersamaan keempat komponen tersebut akan terus diupayakan untuk dipupuk dengan harapan mampu meminimalisasi jatuhnya korban jiwa pada setiap kecelakaan, bencana atau kondisi membahayakan manusia,” ungkapnya.

Kegiatan Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pengembangan Prov. Sultra La Ode Saifuddin mewakili Gubernur dimana dalam sambutan Gubernur yang dibacakannya berharap dengan pelatihan potensi ini dapat menghasilkan kekuatan sar yang terintegrasi secara pasif sehingga pelayanan sar yang diberikan kepada masyarakat bisa dilaksanakan secara cepat dan optimal.

Untuk diketahui acara Pembukaan Pelatihan Potensi SAR turut serta dihadiri oleh Forkopimda Prov. SulawesiTenggara, para komandan satuan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cabang Sulawesi Tenggara dan pimpinan organisasi potensi sar.*

Gandeng Puskesmas Nuha, PT Vale Dukung Pencegahan Stunting

PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) terus mendukung sektor kesehatan di Luwu Timur, khususnya di wilayah pemberdayaan. Hal tersebut dibuktikan melalui kolaborasi program preventif dan promotif dalam lingkup Kecamatan Nuha. Upaya pencegahan dan promosi kesehatan ini dikemas oleh PT Vale melalui program ‘Mari Rangkul Penderita Diabetes dan Hipertensi’ (Martabak Berdasi) dan Pencegahan Stunting. Bersama Puskesmas Kecamatan Nuha, PT Vale telah merancang kegiatan untuk program kesehatan selama setahun ke depan.

Launching Program Pencegahan Stunting, dilaksanakan di SMPN 1 Nuha, Luwu Timur, Rabu (14/6/2023). Kegiatan ini untuk pertama kalinya dilaksanakan di SMPN 1 Nuha, dan nantinya akan dilakukan ke sekolah-sekolah lainnya di wilayah pemberdayaan. Pencegahan stunting tidak hanya menyasar ibu hamil dan balita, tetapi juga remaja makanya diharapkan peran seluruh stakeholder terkait

Director External Relations PT Vale Endra Kusuma menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi seluruh pihak menyukseskan Program Pencegahan Stunting.

“PT Vale berterima kasih atas antusiasme pihak puskesmas dan dukungan dari Pemda Luwu Timur. Sesuai tujuan Vale, yakni hadir untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik, dukungan untuk sektor kesehatan sangat penting. Besar harapan kami, program yang sudah kita jalankan bersama ini terus berlanjut, sehingga kemanfaatannya dapat berdampak untuk generasi-generasi selanjutnya,”ujarnya.

Pada program-program sebelumnya, PT Vale kerap mengajak serta pemerintah daerah untuk program preventif dan promotif di bidang kesehatan. Melalui Martabak Berdasi, PT Vale dan Pemda Luwu Timur telah beberapa kali mengadakan sesi edukasi maupun senam sehat untuk mengampanyekan bahaya diabetes dan hipertensi.

Keikutsertaan PT Vale untuk mencegah stunting, selaras pula dengan visi pemerintah Luwu Timur untuk mempertahankan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta menurunkan indeks prevalensi stunting menjadi 14,6 persen pada 2023.

Koordinator Program Martabak Berdasi dan Aksi Bergizi Puskesmas Nuha, Nurnia menjelaskan, upaya preventif atau pencegahan terhadap stunting untuk generasi mendapat dapat diterapkan kepada remaja putri. Salah satu penyebab stunting atau gagal tumbuh kembang pada anak, disebabkan pula oleh kondisi calon ibu. Calon ibu yang mengalami anemia akan berpotensi melahirkan anak-anak yang stunting.

“Sebagai upaya pencegahan stunting, kami mengaharapkan semua siswa perempuan membiasakan minum tablet tambah darah (TTD) empat kali dalam sebulan, setiap pekan satu kali di hari yang sama. Langkah tersebut untuk menghindari terjadinya anemia atau kekurangan darah,” ungkap Nurnia.

Dalam kesempatan yang sama, Wahida selaku Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Nuha menyampaikan terima kasih kepada Puskesmas Nuha dan PT Vale, serta berkomitmen mendukung program tersebut. “Bukan hanya program pencegahan stunting dengan membiasakan minum TTD, tapi program pengurangan sampah plastik pun SMPN 1 Nuha sudah aplikasikan di sekolahnya. Bahkan kantin sekolah sudah tidak dibolehkan menyiapkan mie instan untuk anak sekolah,” ungkap Wahida.

Sementara itu, Sekretaris Camat Nuha, Kamil Rasyid mengungkapkan bahwa sasaran utama kampanye ini adalah dengan tujuan melahirkan generasi yang sehat dan bebas dari stunting, serta memberi adalah untuk memberi pengetahuan dan pemahaman tentang penyebab stunting.

“Kemudian tujuan kampanye juga meliputi percepatan penurunan angka stunting di kecamatan Nuha, melalui edukasi tentang stunting untuk remaja, motivasi remaja dalam penurunan stunting, dan peningkatan komitmen dalam pemahaman tentang stunting. Remaja kita dapat berperan aktif dalam mencegah stunting dengan memulai dari diri sendiri,” ujarnya.*

Serikat Pekerja Toyota Astra Motor dan Kalla Toyota Gelar CSR Peresmian Sumur Bor

Serikat Pekerja Toyota Astra Motor (TAM) baru saja menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) di kota Palu, Sulawesi Tengah. Bekerja sama dengan Kalla Toyota, Yayasan Hadji Kalla, Pemerintah Kota Palu dan berbagai pihak terkait, Serikat Pekerja Toyota Astra Motor meresmikan sumur bor yang dirangkaikan dengan santunan anak yatim piatu di hunian tetap Tondo. Program CSR ini digelar di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Pada kesempatan ini, turut hadir Irmayanti Petalolo, S.Sos., MM. selaku Sekertaris Kota Palu, H. Benny Iskandar selaku Ketua Serikat Pekerja Toyota Astra Motor, Lukman Kasendi selaku Perwakilan Management TAM, Rafiqua Djamil selaku CSR Departmenet Head KALLA, Alvian selaku Direktur PDAM Kota Palu, Kom Pol F. Tarigan, SH, MH selaku Kabag Log Polresta Palu hingga Perdin selaku Lurah Tondo. Turut hadir juga Kepala Cabang Kalla Toyota Martadinata, Hendrayansyah dan Kepala Cabang Kalla Toyota Juanda, Risal Nurdin.

Irmayanti Petalolo selaku Sekertaris Kota Palu mengungkapkan bahwa peresmian sumur bor ini merupakan sumber air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di hunian tetap di Tondo Palu. Seperti yang diketahui bahawa air merupakan sumber kehidupan. Air bersih dapat mendatangkan banyak kebaikan baik dari sisi lingkungan hingga perekonomian. Beliau juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menyukseskan kegiatan CSR ini.

H. Benny Iskandar selaku Ketua Serikat Pekerja Toyota Astra Motor mengungkapkan bahwa peletakan batu pertama telah digelar pada di bulan Mei 2022 lalu dan pada akhirnya sumur bor ini bisa diresmikan bulan Juni ini. Bencana alam berupa gempa dan tsunami yang melanda Palu di tahun 2018 silam menjadi latar belakang Serikat Pekerja TAM memilih Kota Palu sebagai lokasi program donasi organisasi. Sejak saat itu, karyawan TAM dan Serikat Pekerja TAM berinisiasi untuk memberikan bantuan. Terkhusus pembangunan fasilitas umum yang paling dibutuhkan masyarakat pasca bencana, salah satunya sumur bor yang merupakan sumber air bersih

“Alhamdulillah, sumur bor yang merupakan program CSR ini dapat dikerjakan dengan tepat waktu sehingga peresmiannya dapat dilaksanakan dengan sukses. Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menyukseskan peresmian ini. Semoga niat ini dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Rafiquah Djamil selaku CSR Departement Head KALLA menambahkan, bahwa CSR Kalla Group senantiasa membuka ruang kolaborasi bagi berbagai pihak yang ingin menggelar kegiatan CSR atau donasi organisasi. Saat pertama kali dihubungi oleh pihak Serikat Pekerja Toyota Astra Motor (TAM), KALLA berkomitmen untuk membantu mewujudkannya. Setelah melalui diskusi dan penyusunan rencana, akhirnya kegiatan donasi organisasi ini telah sampsai pada tahap awal, yakni peletakan batu pertama hingga tahap akhir yakni peresmiannya.

“Kami dari Yayasan Hadji Kalla berterima kasih atas kesempatan kolaborasi yang ditawarkan oleh pihak Serikat Pekerja TAM. Momen ini tentunya kami manfaatkan dengan sangat baik untuk memberikan fasiltas yang bermanfaat bagi masyarakat. KALLA tentunya berharap kegiatan ini dapat bernilai ibadah dan tetap akan terus berlanjut di masa yang akan datang,” pungkasnya.

Kalla Toyota sendiri memberikan dukungan terhadap beragam program kerja Serikat Pekerja TAM. Apa yang menjadi arahan Serikat Pekerja TAM akan dimaksimalkan oleh Kalla Toyota. Ini merupakan bentuk komitmen Kalla Toyota untuk mendukung segala bentuk kegiatan positif. Kalla Toyota memberi dukungan terhadap peresmian sumur bor yang merupakan program CSR. Membangun fasilitas umum bagi masyarakat merupakan kegiatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Serikat Pekerja Toyota Astra Motor selama ini juga aktif memberikan bantuan sosial di seluruh Indonesia. Dimulai dari gempa dan tsunami yang melanda Aceh, gempa di Yogyakarta, bencana yang terjadi di Kediri dan Sumbawa, bencana alam tsunami yang melanda Lombok dan Banten, banjir di Jakarta, pembangunan fasilitas umum di Lampung, dan berbagai kegiatan donasi yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Info kegiatan Serikat Pekerja Toyota-Astra Motor bisa dilihat di https://tamunion.or.id/.

Untuk mengetahui informasi lebih lengkap seputar Kalla Toyota, pelanggan dapat berkunjung ke website Kalla Toyota di kallatoyota.co.id atau sosial media Kalla Toyota di Instagram @KallaToyotaID, Twitter @KallaToyotaID dan Facebook KallaToyota.me. Dapat pula menghubungi hotline Kalla Care di nomor 04113000103 atau live chat via WhatsApp di nomor 08114414030.*

KLHK dan Instansi Terkait Bahas Rancangan Renja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Sulawesi Tenggara

Kendari – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali menggelar Workshop Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota Kendari, Senin (19/06).

Workshop kali ini merupakan tindak lanjut dari Preliminary Workshop Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink yang sebelumnya telah diselenggarakan pada tanggal 9 Februari 2023.

“Sebagai tindak lanjut dari preliminary workshop tersebut, telah disusun Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sulawesi Tenggara dengan dukungan para pihak terkait, baik di tingkat nasional dan daerah,” jelas Nunu Anugrah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK selaku Penanggung Jawab Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sulawesi Tenggara dalam arahan tertulisnya yang dibacakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Nunu menambahkan, dokumen rencana kerja tersebut merupakan dokumen komitmen Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendukung Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang diintegrasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Asrun Lio menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan potensi berupa luasan kawasan hutan seluas 2,3 juta Ha sangat berkomitmen penuh dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca secara Nasional tersebut.

“Komitmen penuh tersebut dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 270 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Penyusunan Renja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara,” jelas Asrun.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Kendari (BPKHTL XXI Kendari), Pernando Sinabutar menegaskan bahwa salah satu tujuan dari penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan dokumen perencanaan kegiatan bagi para pihak berkepentingan sektor FOLU di Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Tak hanya itu, dokumen rencana kerja ini diharapkan dapat mendorong terbangunnya komitmen bersama antar para pihak yang berkepentingan pada sektor FOLU di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendukung tercapainya Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan memastikan tersedianya rencana kerja aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor FOLU pada tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang dapat menjadi acuan para pihak berkepentingan,” tambah Pernando.

Berdasarkan hasil analisis situasi, terdapat empat isu strategis FOLU yang menjadi perhatian di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu deforestasi, degradasi, dan perubahan fungsi kawasan hutan; kelembagaan dan partisipasi masyarakat; pengelolaan kawasan hutan; dan potensi mangrove.

“Keempat isu strategis tersebut dibagi kedalam 5 rencana operasional, yaitu pencegahan deforestasi mineral, pembangunan hutan tanaman, peningkatan cadangan karbon dengan rotasi, peningkatan cadangan karbon non rotasi, dan perlindungan areal konservasi tinggi dengan total target pelaksanaan aksi mitigasi seluar 1,5 juta hektar dengan proporsi terbesar pada perlindungan areal konservasi tinggi sebesar 82,5%,” jelas Pernando.

Nunu mengingatkan kembali bahwa perubahan iklim mengharuskan kita mengedepankan paradigma kolaborasi dan kerja sama.

“Kita harus membangun optimisme bahwa dokumen rencana kerja yang kita susun bersama akan memberikan manfaat untuk saat ini dan generasi yang akan datang,” pungkas Nunu.

Untuk diketahui turut hadir pada workshop tersebut, perwakilan OPD dan UPT KLHK lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, perwakilan Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, seluruh Kepala KPH di Provinsi Sultra, akademisi dan tenaga ahli serta mitra kerja KLHK.*

Komitmen Tingkatkan Literasi, KBST Sultra Lakukan Pembinaan Komunitas

Kendari – Pembinaan Komunitas Literasi kembali diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara (KBST). Acara yang dilaksanakan di Aula Kandai KBST ini diikuti oleh 30 orang dari 8 Komunitas di Sulawesi Tenggara selama 2 hari.

Kepala KBST, Uniawati, mengatakan bahwa pembinaan ini merupakan acara yang diselenggarakan setiap tahun oleh KBST dan ia berharap para peserta dapat memperoleh manfaat dan meningkatkan kompetensinya sehingga dapat bermanfaat bagi komunitasnya dan masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana berdiskusi dan bertukar pikiran antarkomunitas dan juga dengan KBST sebagai salah satu pemangku pemerintah yang bergerak dalam bidang literasi.

“Harapannya terjalin kolaborasi yang baik sehingga dapat meningkatkan Gerakan literasi di Sulawesi Tenggara,” katanya.

Diketahui sebagai narasumber acara ini, KBST mengundang Abidin Wakur, pendiri Komunitas Tobonga, untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang cara membangun komunitas dan menulis kreatif dan Syahrin, Widyaprada BPMP Prov. Sultra, yang mengetengahkan materi literasi dan pembelajaran yang baik.

Selain itu, Kepala KBST di awal acara menyampaikan kebijakan KBST tentang literasi di Sulawesi Tenggara dan Maulita Dewi I. yang menyampaikan pemutakhiran data komunitas literasi yang telah dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.*

Kemenkumham Tegaskan Belum Buka Penerimaan CPNS 2023

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hingga saat ini, Minggu, 18 Juni 2023, belum membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2023 di lingkungan Kemenkumham. Sehingga dapat dipastikan, berita tentang pendaftaran sipir lapas tahun 2023 untuk lulusan SMA, beserta persyaratannya adalah tidak benar/hoax.

Menurut Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama (Karo Hukerma), Kemenkumham, Hantor Situmorang, sampai detik ini belum ada pengumuman resmi penerimaan CPNS, baik untuk tenaga sipir maupun formasi lainnya.

“Bagi Sahabat Pengayoman yang ingin menjadi pegawai di Kemenkumham, dapat terus memantau situs cpns.kemenkumham.go.id, dan media sosial resmi Kemenkumham,” ujar Hantor.

Karo Humas, hukum dan kerjasama berharap masyarakat tidak termakan isu hoax terkait penerimaan CPNS di lingkungan Kemenkumham.

“Sekali lagi kami tegaskan, bahwa pengumuman resmi tentang penerimaan CPNS di lingkungan Kemenkumham Tahun 2023 hanya melalui situs cpns.kemenkumham.go.id, dan akun resmi media sosial,” tandas Hantor.*

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Minta Dirjen Cipta Karya Prioritaskan Kualitas Infrastruktur Pendidikan di Daerah

Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengingatkan Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memprioritaskan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur pendidikan sekolah maupun madrasah mulai dari tingkatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Salah satunya, seperti yang terjadi di SMP Negeri 4 di Kota Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hal itu ditegaskan Ridwan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti dan Dirjen Perumahan (turut menghadirkan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Seluruh Indonesia) yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2023 lalu.

“Ibu Dirjen, saya pertama saya ingin bicara dulu persoalan pendidikan. Di Indonesia ini sangat prihatin kita kalau kita jalan ke daerah-daerah tentang persoalan sekolah-sekolah kita, madrasah, SD, SMP,SMA dan seterusnya. Di Sulawesi Tenggara saja misalnya itu begitu banyak daerah yang sangat membutuhkan itu. Salah satu contohnya misal saya contohkan di Kabupaten Muna, namanya SMP Negeri 4 di Kota Raha Kabupaten Muna,” ujar mantan Bupati Muna dua periode itu.

“Itu muridnya saya hafal betul jumlahnya, 1.024 orang murid sekolahnya. Ruang kelasnya itu adalah 20 ruang kelas. Tapi dari 20 ruang kelas ini adalah sudah kumuh semua bahkan tidak memenuhi syarat lagi ketentuan baku tentang luas ruangan sebagai SMP misalnya,” sambung Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan.

Ridwan mengungkapkan, di SMP tersebut pernah tercatat ada kurang lebih sekitar 300 siswa per tahun dan yang masuk kurang lebih sekitar 500 orang. Namun, naas akhirnya ditolak sebagian 200 siswa oleh karena tidak cukup ruangan yang memadai.

Terkait hal itu, Ridwan mendorong agar peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur sekolah menjadi prioritas Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2024.

“Kenapa saya minta diprioritaskan? Karena arus murid itu sendiri. Yang kedua, sudah pada rapuh ruangannya itu. dari 20-an ruangan itu, 18 ruangan sudah rapuh semua. Takutnya saya, jangan sampai menjadi korban dan menjadi berita dunia anak sekolah kita murid kita tertimpa oleh reruntuhan bangunan akibat kurangnya perhatian Pemerintah.Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya meminta kepada Bu Dirjen untuk menjadi perhatian,” tutupnya.*

Pastikan Pembangunan Rumah Layak Huni, Ridwan Bae dan Satker Penyediaan Perumahan Sultra Kunjungi Penerima BSPS

Kendari – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ir Ridwan Bae bersama Kepala Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Pither Pakabu melakukan kunjungan lapangan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat dan memastikan pembangunan program BSPS berjalan dengan baik dan masyarakat penerima bantuan dapat mencapai impiannya membangun rumah layak huni.

Saat diwawancarai di sela-sela kunjungannya, Pither menerangkan bahwa pada tahun 2023 ini Provinsi Sultra mendapatkan kuota BSPS sebanyak 2.742 unit yang tersebar di 17 Kabupaten dan Kota wilayah Sultra.

Khusus di Kota Kendari, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang menjadi sasaran atau penerima manfaat BSPS sebanyak 148 unit. Adapun nilai nominal bantuan setiap unit adalah sebesar Rp20 juta rupiah.

“Nominal tersebut dipergunakan untuk pembelian bahan material bangunan dan pembayaran upah tukang”, terang Pither Pakabu.

Lebih lanjut Pither mengungkapkan bahwa program BSPS yang merupakan aspirasi dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu saat ini rata-rata progres pelaksanaannya telah mencapai 80 persen untuk di Sultra. Sementara untuk di Kota Kendari telah mencapai 98 persen.

“Hal ini merupakan capaian yang sangat baik”, kata Pither yang saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku.

Olehnya itu, ia mengapresiasi kinerja PPK bersama Tim Tenaga Ahli BSPS, Korkab dan TFL se Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menyatakan bahwa ia selalu mendukung pelaksanaan Program BSPS di Sulawesi Tenggara.

Mantan Bupati Muna dua periode itu berharap, program BSPS ini dapat mewujudkan impian masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni.

“Bahwa suksesnya penerima bantuan membangun rumah layak huni semua karena kerja tim yang sangat kompak dan koordinasi Kasatker dan PPK yang baik”, kata politisi Golkar itu.

Muh Tawil (45), salah satu penerima program BSPS yang mendapat kunjungan dari Satker Penyediaan Perumahan dan Wakil Ketua Komisi V itu mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang diterimanya.

Pria yang kesehariannya bekerja sebagai penjual bakso itu sangat berterima kasih kepada Ir Ridwan Bae yang telah memperjuangkan program BSPS hingga bisa dinikmati oleh masyarakat Sultra.

“Kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Ir Ridwan Bae, sebab dengan aspirasi beliau kami bisa mencapai impian membangun rumah layak huni sebab sebelumnya hanya rumah papan”, pungkasnya.*

TK Islam Terpadu Al Qalam Kendari Kembali Gelar Wisuda Tahfidz dan Penamatan

Kendari – Taman Kanak-kanak (TK) Islam Terpadu Al Qalam Kendari menyelenggarakan Wisuda Tahfidz ke-7 dan Penamatan ke-21 Tahun Pelajaran 2022/2023 di Hotel Sahid Azizah Syariah Kendari pada Sabtu 17 Juni 2023.

Berlangsung dengan penuh hikmad, jumlah santri yang wisuda tahfidz adalah sejumlah 65 peserta dari 77 siswa yang ikut penamatan angkatan ke 21. Peserta wisuda tahfidz terbagi menjadi 2 kategori, yakni wisuda dengan hafalan juz 30 sebanyak maksimal 22 surah maksimal dan minimal 16 surah.

Pada momen wisuda ini, para peserta didik baik perempuan maupun laki-laki berkesempatan untuk mementaskan kemampuan seni gerak tari mereka, hafalan qur’an mereka, kemampuan berceramah/bertaujih layaknya da’i cilik dan lain-lain. Aksi tingkah kocak mereka diatas panggung mengundang decak kagum para orang tua siswa yang turut menghadiri acara ini.

Ustadzah Rosdiana S.Pd. selaku kepala TKIT Al Qalam Kendari dalam laporan kegiatan penamatan tahun pelajaran 2022/2023 pada momen wisuda ini mengungkapkan kebahagiaannya karena para peserta didik telah memiliki bekal kemandirian.

“Walaupun terbilang masih usia dini, dengan tagline moto kami -sholeh cerdas dan ceria, kami berkomitmen untuk memberikan pembinaan yang maksimal di usia emas mereka. Pengajaran budipekerti luhur senantiasa kami tanamkan, dan tak lupa pula beragam soft skill life skill pada usia mereka diajarkan kebiasan-kebiasaan bagus dalam hal kemandirian. Sehingga mereka menjadi anak-anak usia dini yang tangguh dan berani sesuai kapasitas usianya. Saya contohkan saja pada kebiasaan sederhana hariannya di sekolah, diajarkan untuk bisa makan sendiri, melatih mereka untuk dapat mengambil makan sendiri dari menu prasmanan catering sekolah tanpa dibantu. Tidak hanya itu, mereka diajarkan untuk mandiri mengambil wudhu, melalu pendampingan berulang-ulang oleh para gurunya. Dan alhamdulillah mereka mampu,” tutur Ustadzah Ros.

Ketua Yayasan Pendidikan Al Qalam Kendari, Ibu Dr. Hj. Erni Qomariyah, M.Si. menyampaikan apresiasinya kepada Kepala sekolah dan kepanitiaan para dewan guru yang telah berhasil mempersiapkan acara wisuda dengan sangat baik. Di sesi sambutannya, Beliau tidak lupa menyisipkan informasi perkembangan Sekolah di bawah naungan yayasan yang kini telah berkembang pesat.

“Bapak-ibu ayah bunda, kami salut dengan pilihannya untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah kami. Alhamdulillah sekolah kami merupakan salah satu rujukan sekolah pembentukan karakter budipekerti luhur anak yang ada di kota Kendari. Dengan ijin Allah sekarang kami sudah ada 4 jenjang unit pendidikan. Ada TK, SD, SMP, dan sekarang sudah ada SMA, yakni SMAIT Al Qalam Kendari. SDpun saat ini kami sudah membuka cabang baru yang terletak di andonuhu sekitaran komplek perkantoran gubernur. Ayah Bunda yang anaknya sudah wisuda dari TKIT Al Qalam Kendari, insyaAllah sudah bisa melanjutkan ke jenjang SDIT Al Qalam Kendari dan tentu akan diprioritaskan dalam penerimaan PPDB karena alumni dari TK Al Qalam,” kata Erni Qomariyah.

Momen wisuda kali ini menjadi semakin mengharu biru, ketika para peserta didik yang terwisuda tahfidz memakaikan mahkota ke ibu mereka. Ada rasa haru yang tak tergambarkan melihat anak mereka dapat menghafalkan qur’an juz 30. Salah seorang orangtua peserta didik, Ibu Sutryanah, S.ST, menyampaikan rasa harunya di hadapan majelis orangtua peserta didik karena sang buah hati kebanggaan beliau yang bersekolah di TKIT Al Qalam Kendari dapat menuntaskan hafalan juz 30 yang ditargetkan oleh sekolah.

“Alhamdulillah momen ini membahagiakan sekali bagi kami karena dapat melihat anak-anak kami turut serta di wisuda tahfidz. Terimakasih kepada para guru TKIT Al Qalam Kendari yang tiada henti membantu anak-anak kami sehingga mampu menyelesaikan hafalannya dengan baik. Tentu bukanlah sesuatu hal yang mudah mendidik anak usia TK, tapi dengan dedikasi yang baik, alhamdulillah anak-anak kami bisa tuntas hafalannya,” pungkasnya.*

Komitmen Dukung Kampanye Transisi Energi dan Energi Terbarukan, PT Vale Raih IGA 2023

Makassar – Serangkaian program komunikasi perihal transisi energi dan EBT yang dijalankan PT Vale Indonesia Tbk menorehkan apresiasi dalam ajang 1st Indonesia GPR Awards (IGA) 2023.

Perusahaan tambang yang sebagian besar menggunakan energi terbarukan (EBT) dalam menunjang operasionalnya ini, dinobatkan sebagai institusi terba Aktif Dukung Kampanye Transisi Energi dan Energi Terbarukan, PT Vale Raih IGA 2023

Penghargaan itu diterima PT Vale pada malam apresiasi IGA 2023 di Claro Makassar, Jumat (16/6/2023), yang dihadiri pula praktisi kehumasan pemerintah se-Indonesia. Ini merupakan apresiasi atas upaya perseroan dalam inisiasinya mempublikasi program-program terbaik bidang energi, yang mampu mengedukasi masyarakat.

Sebagai informasi, masuknya PT Vale dalam IGA 2023 karena telah menjadi bagian integral pemerintah seiring dengan status afilisasi perseroan dengan Holding BUMN Pertambangan MIND ID sejak 2020 lalu.

Head of Communications Vale Indonesia Bayu Aji mengatakan penghargaan itu tentunya menjadi pemacu PT Vale untuk melanjutkan edukasi mengenai pentingnya keberlanjutan atau sustainability di setiap tahapan transisi energi.

“Untuk itu semua program kehumasan yang kami sampaikan ke publik berupaya mengajak banyak pihak untuk menjalankan aspek keberlanjutan ini bersama-sama,” ujarnya.

Dia menambahkan, aspek keberlanjutan salah satunya termasuk dalam agenda upaya-upaya perseroan dari saat ini sebagai pertambangan nikel dengan intensitas karbon terendah di Indonesia menuju Net Zero di 2050 dengan sasaran antara pengurangan emisi karbon absolut 33% di 2030.

Menurutnya, program kehumasan atau komunikasi publik yang dijalankan perseroan selama ini senantiasa berorientasi pada aspek keberlanjutan termasuk pada tahapan transisi energi sebagai solusi mengatasi masalah dunia terkait climate change, agar tidak menyisakan masalah lainnya dalam value chain.

“Program komunikasi/kehumasan kami itu tidak hanya menyajikan capaian PT Vale dalam hal pemanfaatan energi, tetapi juga edukasi bahwa transisi energi adalah masa depan untuk keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi kita pada skala yang lebih besar,” pungkas Bayu Aji.

Terkait pemanfaatan energi, PT Vale merupakan perusahaan tambang nikel dengan nilai emisi karbon paling rendah di Indonesia.

Adapun total emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga tahun 2022 secara kumulatif turun sebesar 373.563 ton CO2 eq, dari baseline tahun 2017 sebesar 2.013.950 ton CO2 eq. Sejalan dengan target perseroan untuk mengurangi 33 persen emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030.

Selain itu, perseroan juga mencetak rekor terendah dalam penggunaan energi dibandingkan dua tahun ke belakang.

Tahun 2022 PT Vale Indonesia mengkonsumsi 26,6 juta GigaJoule (GJ) untuk operasionalnya. Penurunan ini dinilai sangat signifikan, mengingat pada tahun 2020, operasi pertambangan PTVI mengkonsumsi 30,6 juta GJ.

Sementara itu, founder dan CEO HUMAS INDONESIA -penyelenggara IGA 2023- Asmono Wikan mengemukakan penyelenggaran pertama Indonesia Government Public Relations Award ini merupakan kompetisi khusus untuk mengapresiasi kinerja praktisi kehumasan pemerintah se-Indonesia.

“Tugas kehumasan tidak enteng. Jadi kalau program bagus, kehumasan bagus, pemimpin juga pasti bagus. Melalui penganugerahan ini, kami ingin mengajak humas pemerintah lebih maju, berkembang dan advance dalam menjalankan tugas kehumasan,” paparnya.

Adapun pada IGA 2023, fokus pada karya-karya program komunikasi kehumasan pemerintah, mulai dari lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah darah, perguruan tinggi negeri, BUMN, anak usaha BUMN, BUMD, serta RSUP/RSUD.

Terdapat 3 kategori yang dikompetisikan berbasis penjurian dalam IGA 2023, yakni Humas Pemerintah Terbaik (individu), Lembaga Humas Pemerintah Terbaik, serta Program Kehumasan Terbaik.

Khusus kategori Program Kehumasan Terbaik terbagi pada 9 segmen meliputi Lingkungan dan Perubahan Iklim; Sosial; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Koperasi, UMKM, dan Ekonomi Kreatif; Kesehatan; Pariwisata dan Pengembangan Desa Wisata; Infrastruktur, Perhubungan, dan Transportasi; Energi dan Energi Terbarukan; serta City Branding kota/kabupaten/provinsi.

Terdapat lima juri pada IGA 2023 yakni Asmono Wikan (founder & CEO HUMAS INDONESIA, Anggota Dewan Pers), Emilia Bassar (CEO CPROCOM), Janette Maria Pinariya (Wakil Rektor I LSPR), Jojo Suharjo Nugroho (Managing Director Imogen PR), dan Maria Wongsonagoro (President Director IPM Public Relations).ik pada kategori Program Kehumasan Terbaik segmen Energi dan Energi Terbarukan pada ajang IGA 2023.

Penghargaan itu diterima PT Vale pada malam apresiasi IGA 2023 di Claro Makassar, Jumat (16/6/2023), yang dihadiri pula praktisi kehumasan pemerintah se-Indonesia. Ini merupakan apresiasi atas upaya perseroan dalam inisiasinya mempublikasi program-program terbaik bidang energi, yang mampu mengedukasi masyarakat.

Sebagai informasi, masuknya PT Vale dalam IGA 2023 karena telah menjadi bagian integral pemerintah seiring dengan status afilisasi perseroan dengan Holding BUMN Pertambangan MIND ID sejak 2020 lalu.

Head of Communications Vale Indonesia Bayu Aji mengatakan apresiasi yang diterima pada ajang IGA 2023 ini menjadi katalis positif bagi perseroan untuk lebih atraktif mengkampanyekan transisi energi dan energi terbarukan secara luas sesuai yang dicanangkan oleh pemerintah.

Menurut dia, program kehumasan atau komunikasi publik yang dijalankan perseroan selama ini senantiasa berorientasi pada aspek keberlanjutan pada tahapan transisi energi untuk mengatasi masalah dunia terkait climate change, agar tidak menyisakan masalah lainnya dalam value chain.

“Program komunikasi/kehumasan kami itu tidak hanya menyajikan capaian PT Vale dalam hal pemanfaatan energi, tetapi juga edukasi bahwa transisi energi adalah masa depan untuk keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi kita pada skala yang lebih besar,” ujarnya.

Terkait pemanfaatan energi, PT Vale merupakan perusahaan tambang nikel dengan nilai emisi karbon paling rendah di Indonesia.

Adapun total emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga tahun 2022 secara kumulatif turun sebesar 373.563 ton CO2 eq, dari baseline tahun 2017 sebesar 2.013.950 ton CO2 eq. Sejalan dengan target perseroan untuk mengurangi 33 persen emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030.

Selain itu, perseroan juga mencetak rekor terendah dalam penggunaan energi dibandingkan dua tahun ke belakang.

Tahun 2022 PT Vale Indonesia mengkonsumsi 26,6 juta GigaJoule (GJ) untuk operasionalnya. Penurunan ini dinilai sangat signifikan, mengingat pada tahun 2020, operasi pertambangan PTVI mengkonsumsi 30,6 juta GJ.

Sementara itu, founder dan CEO HUMAS INDONESIA -penyelenggara IGA 2023- Asmono Wikan mengemukakan penyelenggaran pertama Indonesia Government Public Relations Award ini merupakan kompetisi khusus untuk mengapresiasi kinerja praktisi kehumasan pemerintah se-Indonesia.

“Tugas kehumasan tidak enteng. Jadi kalau program bagus, kehumasan bagus, pemimpin juga pasti bagus. Melalui penganugerahan ini, kami ingin mengajak humas pemerintah lebih maju, berkembang dan advance dalam menjalankan tugas kehumasan,” paparnya.

Adapun pada IGA 2023, fokus pada karya-karya program komunikasi kehumasan pemerintah, mulai dari lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah darah, perguruan tinggi negeri, BUMN, anak usaha BUMN, BUMD, serta RSUP/RSUD.

Terdapat 3 kategori yang dikompetisikan berbasis penjurian dalam IGA 2023, yakni Humas Pemerintah Terbaik (individu), Lembaga Humas Pemerintah Terbaik, serta Program Kehumasan Terbaik.

Khusus kategori Program Kehumasan Terbaik terbagi pada 9 segmen meliputi Lingkungan dan Perubahan Iklim; Sosial; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Koperasi, UMKM, dan Ekonomi Kreatif; Kesehatan; Pariwisata dan Pengembangan Desa Wisata; Infrastruktur, Perhubungan, dan Transportasi; Energi dan Energi Terbarukan; serta City Branding kota/kabupaten/provinsi.

Untuk diketahui terdapat lima juri pada IGA 2023 yakni Asmono Wikan (founder & CEO HUMAS INDONESIA, Anggota Dewan Pers), Emilia Bassar (CEO CPROCOM), Janette Maria Pinariya (Wakil Rektor I LSPR), Jojo Suharjo Nugroho (Managing Director Imogen PR), dan Maria Wongsonagoro (President Director IPM Public Relations).*

Peringati HUT Bhayangkara ke 77, Rumah Sakit Bhayangkara Gelar Operasi Katarak Gratis

Kendari – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-77, Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Kendari menggelar program operasi katarak gratis bagi warga kurang mampu. Program ini merupakan salah satu bentuk kepedulian bakti kesehatan Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara, AKBP dr. Sukardi Yunus, Sp. An., M.kes, menyampaikan bahwa operasi katarak dilaksanakan dengan target 20 pasien selama satu hari pada Jumat, 16 Juni 2023.

Operasi katarak gratis ini menjadi harapan bagi warga kurang mampu yang menderita penyakit mata katarak. Dalam pelaksanaannya, terdapat tahap seleksi melalui uji screening, di mana 10 pasien berhasil lolos dan akan menjalani prosedur operasi. Para pasien yang dipilih akan mendapatkan perawatan medis yang diperlukan untuk mengatasi kondisi katarak mereka.

H. Tayyeb, seorang keluarga pasien berusia 71 tahun, merasa sangat bersyukur dengan adanya program operasi katarak ini. Dengan penuh kesetiaan, ia mengantarkan istrinya yang menderita katarak pada kedua matanya ke Rumah Sakit Bhayangkara. Tayyeb, yang berasal dari Kendari Barat, mendapatkan informasi tentang program operasi katarak melalui keluarganya.

Dalam upaya menjalankan operasi katarak ini, Rumah Sakit Bhayangkara melibatkan seorang dokter spesialis mata dari mitra mereka. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan proses operasi berjalan dengan baik dan pasien mendapatkan perawatan yang profesional. Dokter spesialis mata akan melakukan operasi katarak dengan estimasi waktu sekitar 30 menit per pasien.

Program operasi katarak gratis ini memberikan harapan baru bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain mengurangi beban finansial, program ini juga memberikan kesempatan bagi pasien untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan agar mereka dapat melihat dunia dengan lebih jelas. Rumah Sakit Bhayangkara berharap program ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di sekitarnya.

Untuk diketahui dengan dilaksanakannya program operasi katarak gratis ini dalam rangka Hari Bhayangkara ke-77, Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Kendari menunjukkan komitmen mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada warga kurang mampu. Semoga program ini dapat memberikan dampak positif dan membantu masyarakat yang membutuhkan untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan guna meningkatkan kualitas.*

Dinilai Bebani Orang Tua Siswa, Rajab Jinik Minta Dikmudora Keluarkan Edaran Penghentian Seremonial Wisuda TK, SD dan SMP

Kendari – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari meminta kepada dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga (Dikmudora) Kota Kendari untuk segera mengeluarkan surat edaran (SE) terkait penghentian acara seremonial wisuda untuk siswa taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP).

Hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan pasalnya Dewan menilai hal tersebut cukup membebani orang tua siswa karena diwajibkan untuk mengumpulkan iuran guna pelaksanaan acara tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari LM Rajab Jinik D, S.Sos., M.Hum. mengatakan, DPRD meminta agar Dikmudora Kota Kendari mengeluarkan surat edaran terkait penghentian acara seremonial wisuda bagi siswa SD dan SMP yang biasanya diwajibkan untuk orang tua siswa membayar iuran untuk acara tersebut.

“Ada beban yang di titik beratkan kepada orang tua siswa hal tersebut sebenarnya tidak memiliki nilai, kalaupun kedepannya ada orang tua siswa yang mau buat silahkan buat secara pribadi saja jangan libatkan sekolah apalagi terkesan ada paksaan dari kesepakatan antara komite dan guru kelas,” kata Rajab Jinik Jumat, 16 Juni 2023.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu juga menambahkan, pihaknya telah banyak mendengarkan keluhan masyarakat terkait hal tersebut (Iuran perpisahan) karena mereka (Orang Tua Siswa) merasa terbebani.

“Apalagi acaranya dilakukan sampai di hotel Claro itu kan sudah berlebihan, harus diingat bahwa ini anak SD yang harus mengedepankan pendidikan karakter untuk bagaimana melatih kesederhanaan dan hari ini orang yang terpandang adalah orang yang punya ilmu,” ungkap Rajab.

Rajab bilang, kasian anak SD sudah dikenalkan dengan acara yang benar benar tidak untuk diikuti, seharusnya orang berlomba lomba untuk mempertontonkan kualitas bukan kuantitas karena kualitas adalah gambaran bagaimana kehidupannya di masa depan.

“Ini harus menjadi atensi dan kita akan panggil pihak Dikmudora guna merapatkan hal tersebut, DPRD juga akan mengeluarkan rekomendasi ke Dikmudora agar mengeluarkan surat edaran agar tidak ada lagi acara seremonial yang mewah yang dilaksanakan di hotel maupun di sekolah,” jelasnya.

Rajab menuturkan, ketika siswa SD telah dinyatakan lulus silahkan mereka dikumpulkan dan diberikan nasehat dari guru dan juga diberikan Ijazah nya sehingga tidak perlu lagi ada acara besar bahkan sampai harus ada iuran yang dikumpulkan baik itu iuran hotel dan juga iuran ijazah.

“Hal tersebut sempat masuk di kami DPRD Kota Kendari dan ketika itu kembali terjadi maka itu adalah pungli, kita inginkan adalah kualitas pendidikan kita di Kendari menjadi prioritas utama bukan kuantitas,” tegasnya.

Kasian untuk orang tua siswa yang tidak mampu, kalau yang mampu dan bakal membuat acara perpisahan secara pribadi dan mengundang teman teman dari anak SD tersebut silahkan saja itu tidak masalah namun ketika hal tersebut bagian dari permintaan Sekolah dan komite itu tidak perlu.

“Bagaimana dengan orang tua siswa yang memiliki ekonomi lemah atau kurang mampu. Saya pikir pendidikan menjadi hak asasi dan menjadi hak semua orang tanpa memandang kaya dan miskin dan itulah cita cita pendidikan kita agar bisa sama Dimata negara,” tutupnya.*

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Apresiasi Kinerja Satker Penyediaan Perumahan Sultra

Kendari – Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi Wilayah III, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan (Satker) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran (TA) 2023, di Zahra Syariah Hotel Kendari.

Dalam sambutanya Kepala Balai Penyediaan Perumahan Sulawesi Wilayah III, Iskandar Mengatakan, Program BSPS merupakan Bantuan stimulan bagi masyarakat berpengahasilan rendah. Untuk mendrong penerima bantuan melaksanakan pembangunan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni.

Tidak sampai disitu, Iskandar juga menyampaikan dalam penanganan pelaksanankan pembanguan rumah, Korkab dan TFL harus mampu Berkordinasi, Komunikasi dan Negosiasi, sehingga dalam proses pembangunan rumah dapat terselesai tepat waktu dan tepat guna, Sehingga korkab dan tfl bisa di melanjutkan lagi kontraknya di tambahan kuota berikutnya.

Tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae mengapresiasi kinerja Saker Penyedian Perumahan Sultra, dimana progres pelaksanaan pembangunan fisiknya mencapai angka 80%, ‘Luar biasa kerja korkab dan tfl, Tentunya mutu dan kualitasi material harus benar-benar dijaga dengan baik Ya’ agar penerima bantuan bisa merasakan rumah yang layak huni dan nyaman. Ungkapnya saat menyampaikan sambutannya diharapan Korkab dan TFL.

Ia menambahkan, Dirinya akan menambahakan kuota BSPS 3.300 Rumah disultra tahun 2024 mendatang. Tahun 2023 ini kuota BSPS sudah berjalan kurang lebih 2.700 unit rumah tersebar 17 Kabupatan Kota disultra. Tentu ini menjadi perhatian saya dipusat nantinya, Untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sultra. Tidak hanya program BSPS masih banyak program lainnya yang saya turunkan disultra. Ucap, Ridwan

“Rapat koordinasi tersebut merupakan rapat percepatan pelaksanan kegiatan program BSPS Sultra, dalam rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, Kabalai Penyediaan Perumahan Sulawesi Wilayah III, Kasatker SNVT Penyediaan Perumahan Sultra, PPK Ruswa, Koodinator Lapangan (Korkab), dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL),” pungkasnya.*

Peringati HUT Bhayangkara ke 77, Polres Konsel Berbagi Sembako dan Kunjungi Rumah Ibadah

Konawe Selatan – Polres Konawe Selatan bersama Jajaran menggelar bhakti sosial dalam rangka Hari Bhayangkara ke-77 Tahun 2023 yang mengangkat tema “Polri Presisi Untuk Negeri Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju”.

Bhakti sosial yang dilakukan berupa kerja bakti dan pemberian bantuan dalam pembangunan tempat ibadah.

Kapolres konawe selatan AKBP Wisnu Wibowo, S.H., S.I.K., M.Si bersama Wakapolres Kompol M. Risal Syahril, S.H., S.I.K serta Pejabat Utama polres konsel dan personil mengunjungi tempat ibadah di tiga tempat yang berbeda masjid mujahiddin, gereja palangga dan pura aepodu.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Konsel menjelaskan bahwa kegiatan bhakti sosial merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-77 Tahun 2023 yang diselenggarakan di wilayah hukum Polres Konsel

“Polres Konsel telah membagikan puluhan paket sembako dan membantu pembangunan tempat ibadah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di wilayah Kota Konsel,” ungkap Kapolres Konsel.

Menanggapi bantuan yang diberikan Polres Konsel, selaku penerima bantuan mengucapkan pengurus masjid al- mujahiddin mengucapkan terima kasih. Ia berharap agar Polri selalu hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan-kegiatan seperti ini.

Kapolres Wisnu Wibowo berharap bantuan yang diberikan dapat membantu percepatan pembangunan tempat ibadah.

” jangan dilihat dari bantuannya, namun makna yang terkandung dari giat ini, yakni sebagai moment menjalin silaturahmi kepada sesama” ucap kapolres.

Selain Kapolres Wisnu Wibowo, turut mendampingi wakapolres kinsel, Kasat Binmas beserta pejabat utama dan personil Polres Konsel.

Untuk diketahui sehari sebelumnya juga dilakukan giat Bansos ditempat berbeda yang dilakukan oleh Kapolres konsel dan Wakapolres Konsel bersama Tim Humas Polres Konsel di Sekolah Luar Biasa yang ada di konsel.*

PLN Nusantara Power UPDK Kendari Gandeng Komunitas Pecinta Alam Gelar Aksi Bersih-bersih di Pantai Wawobungi

Dalam rangkaian kegiatan memperingati hari lingkungan hidup sedunia dan hari laut sedunia PT PLN Nusantara Power UPDK Kendari dan PT PJB services PLTU Nii Tanasa mengajak beberapa komunitas untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih sampah di pesisir Wawobungi. Kegatan ini di hadiri oleh Masyarakat Desa Wawobungi bersama Yayasan Anak Pantai Sejahtera, Giant Clam Consevation Toli Toli Labengki, Bank Sampah Naturevolution Indonesia, Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Lalonggasumeeto (HIPPMALA) dan Komunitas Pecinta Alam dari berbagai kampus di Sulawesi Tenggara.

Diketahui Adapun Stakeholder yang hadir dalam kegiatan ini yaitu dari Dinas lingkungan Hidup kabupaten Konawe, Anggota DPRD Kabupaten Konawe dan pemerintahan setempat serta Tokoh masyarakat. Mereka bersama sama melaksanakan gotong royong untuk mebersihkan lingkungan dari sampah plastik yang ada pantai dan pemukiman di Desa Wawobungi .

Manajer PLN Nusantara Power UPDK Kendari Muhammad Rusli Sain mengatakan dengan mengangkat tema Aksi Pesisir Bersih maka ajang ini diharapkan menjadi aksi kolaborasi untuk generasi muda untuk lingkungan yang lebih baik dan sehat.

“Kegiatan yang melibatkan masyarakat setempat serta beberapa komunitas pecinta lingkungan ini diharapkan menjadi ajang edukasi kepada masyarakat sekitar yang bermukim di daerah pesisir untuk tetap menjaga lingkungan,” katanya.

Lanjutnya Pesisir Wawobungi dipilih karena Desa ini berada di pemukiman yang padat penduduk dan memiliki pantai yang digunakan oleh nelayan untuk beraktifitas.

“Kegiatan ini sifatnya gotong royong oleh masyarakat dan berbagai komunitas sehingga kebersamaan untuk menjaga lingkungan sangat diharapkan,” tambahnya.

Sambungnya sebagaimana kita ketahui bahwa Pesisir Wawobungi ini sangat terdampak oleh sampah plastik dari masyarakat maupun dari industri dalam pelaksanaan kegiatan ini juga diadakan edukasi pemilahan sampah dan pemasangan baliho ajakan untuk tidak membuang sampah di laut.

“Kegiatan ini bukan hanya sekedar membersihkan kawasan pesisir semata tetapi yang terpenting adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dan generasi masa depan untuk tetap menjaga laut dan kawasan pesisir dari gangguan sampah,” ungkapnya.

Dalam kegiatan ini juga melibatkan organisasi bank sampah untuk menjadi solusi sampah pelastik agar terkelolah dengan baik.

“Bank sampah ini nantinya akan kerjasama dengan masyarakat untuk mengelolah sampah plastik yang ada. Dengan pelibatan kelompok masyarakat dan bank sampah, dinilai akan mempercepat proses penanganan persoalan sampah plastik yang ada saat ini ada,” pungkasnya.

Untuk diketahui PLN Nusantara Power UPDK Kendari bersama PJB Services PLTU Nii Tanasa selalu berkolaborasi untuk memberikan pendampingan untuk aksi-aksi menjaga lingkungan di sekitar wilayah PLTU Nii Tanasa. Semua sangat untuk lingkungan yang lebih baik jika dilaksanakan secara bersama-sama dan penuh kesadaran.*

Disebut Gunakan Jalan Umum di Konsel, PT Jagad Diadukan ke BPJN Sultra

Kendari – Sejumlah massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Konawe Selatan (Konsel) dan Poros Muda Sultra lakukan aksi unjuk rasa (Unras) di Balai Pengelola Jalan Nasional (BPJN) Kelas XXI Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait penggunaan jalan umum di Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konsel, Kamis 15 Juni 2023.

Julianto Jaya Perdana Kordinator Lapangan aksi unjuk rasa tersebut bahwa PT. Jagad kurang lebih 11 tahun telah menggunakan jalan umum nasional tanpa izin lintas dari BPJN Sultra.

“Mulai dari tahun 2012 sampai saat ini PT. Jagad telah melintasi jalan umum nasional sebagai akses Houling untuk ore nickel tanpa izin lintas dari balai Jalan,” ucapnya saat audiensi bersama pihak BPJN Sultra

Ditempat yang sama, Saiful juga memberikan keterangan bahwa perusahaan tersebut juga di duga telah melakukan komersialisasi jalan terhadap pihak perusahaan lain yang dimana menurutnya bahwa jalan umum merupakan jalan yang telah di bangun negara untuk kepentingan umum.

“Sah-sah saja jika kemudian PT. Jagad mau melakukan komersialisasi jalan terhadap perusahaan lain namun parahnya adalah mereka melintasi jalan umum yang notabenenya jalan tersebut merupakan jalan yang di bangun bersumber dari anggaran negara jadi kami sangat mengecam komersialisasi sebagian jalan umum tersebut di gunakan untuk kepentingan perusahaan,” Tuturnya.

Lebih lanjut, Saiful juga menambahkan bahwa PT. Jagad dalam menggunakan Jalan Houling belum memenuhi kewajiban Dispensasi untuk itu pihaknya meminta agar Balai Jalan Segera memberikan sanksi tegas berupa penghentian.

“PT. Jagadkan belum memenuhi kewajiban Dispensasi Jalan dari BPJN untuk itu kami meminta agar segera melakukan inspeksi bersama tim terpadu dan memberikan sanksi tegas berupa penghentian,” bebernya.

Senada dengan hal tersebut Pada tempat yang sama Jefri Rembasa Ketua Umum Poros Muda Sultra meminta pihak balai jalan untuk segera inspeksi bersama-sama di lokasi jalan umum yang di gunakan oleh PT. JR karena menurutnya akibat perizinan yang tidak tertib mengakibatkan dampak lingkungan terhadap masyarakat dan pengguna jalan.

“Kami berharap agar BPJN Sultra untuk segera turun bersama rekan-rekan untuk melakukan inspeksi di lokasi jalan umum yang telah di gunakan PT. Jagad Rayatama, karena jika ini berlaurut-larut makan bahu jalan umum yang di gunakan sebagai akses Houling akan rusak dan menyebabkan dampak lingkungan yang berkesinambungan,” tuturnya.

Pihaknya juga bakal segera mengajukan agenda RDP ke DPRD Provinsi Sultra dalam rangka menindaklanjuti kasus tersebut.

“Secepatnya kami akan ajukan agenda RDP ke DPRD Provinsi Sultra untuk mengusut secara lanjut dan memanggil semua Stekholder untuk membahas lebih lanjut pelanggaran yang telah di lakukan PT. Jagad Rayatama,” tutupnya.

Sementara itu, Saat Pihak Perwakilan BPJN XXI saat menemui masa aksi, Iyermia bitikaka. ST., Kepala Seksi Preservasi BPJN Sultra mengatakan bahwa PT. Jagad sama sekali belum memilik izin dispensasi penggunaan Jalan Umum dari balai jalan.

“PT. Jagad hingga saat ini belum mengantongi izin dispensasi penggunaan jalan umum dari BPJN, kami juga sangat berterimakasih kepada teman-teman atas aspirasi yang di sampaikan kepada kami,” tuturnya saat menyampaikan audiensi di ruang aspirasi.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa PT. Jagad sudah beberapa kali di Surati secara resmi dan melarang keras penggunaan jalan umum sebelum memperoleh izin dispensasi.

“Perusahaan PT. Jagad sudah berkali-kali kami ingatkan melalui surat dan kami juga melarang keras atas penggunaan jalan umum namun kami tidak memiliki kewenangan untuk menindak, jika bapa-bapa polisi ada disana silakan di tahan saja kalau mereka melintasi jalan umum,” tegasnya.*

Untuk Pertama Kali, Kanwil Kemenkumham Sultra Gelar Penyumpahan Wali Anak Dibawah Umur

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Balai Harta Peninggalan Makassar menggelar kegiatan Penyumpahan Wali Anak Dibawah Umur atas nama Nurmaya S.P., M.P., binti H. Labambo atas anak bernama Andi Husnul Aulia Marwan yang lahir pada 14 November 2007.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba, didampingi oleh Kepala Divisi Imigrasi, Sjahrir, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hidayat Yasin, PLT Kepala Divisi Administrasi, Ahmad Sahrun, serta jajaran Bidang Pelayanan Hukum, serta Kepala Seksi Harta Peninggalan, Andi Malika, Kurator Keperdataan Ahli Muda Wilayah I, Irma Sari yang bertugas sebagai Saksi pada Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sultra.

Kegiatan Penyumpahan Wali anak dibawah umur ini pertama kalinya dilaksanakan di Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan Ibu Nurmaya S.P., M.P., binti H. Labambo yang telah menghadap kepada Haradiah, S.E., M.H. Kurator Keperdataan Ahli Madya Balai Harta Peninggalan Makassar yang berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kendari telah diangkat menjadi Wali dari Andi Husnul Aulia Marwan pada 1 Februari 2023.

Dalam kegiatan Penyumpahan Wali ini, Ibu Nurmaya menyatakan menerima pengangkatan dirinya menjadi Wali dari Andi Husnul Aulia Marwan yang belum dewasa berdasarkan putusan Pengadilan Kendari, menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan Tulus dan menyatakan akan bersungguh-sungguh memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa dari Almarhum Marwan bin Andi Muh. Yupi serta mewakilinya dalam segala tindakan perdata.

Kakanwil Kemenkumham Sultra yang ditemui setelah kegiatan mengatakan bahwa Anak-anak perlu diberikan perlindungan dan kepastian hukum agar dapat membina masa depannya, “anak anak dan remaja adalah masa depan bangsa, kami sangat concern dan menyambut baik kegiatan ini, apalagi pertama di Sultra, saya harap Wali yang telah dilantik dapat menjalankan perannya sebagai pelindung, pembimbing dan pengayom anak kita Husnul ini” kata Kakanwil.

Kegiatan ini wujud kolaborasi dan sinergitas yang baik dengan BHP Makassar, sebagaimana diketahui BHP Makassar telah menggelar beberapa kegiatan yang melibatkan Kanwil Kemenkumham Sultra.*

Kejari Buton Kembali Periksa 2 Orang Saksi Soal Perkara Dugaan Tipikor Studi Kelayakan Bandar Udara Kargo dan Pariwasata Busel

Buton – Kejari Buton sebelumnya telah memeriksa 7 (Tujuh) orang saksi terkait dugaan tipikor studi kelayakan bandar udara kargo dan pariwisata kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020.

Kini Kejari Buton kembali memeriksa 2 (dua) orang saksi, Kasipenkum Kejati Sultra Dodi mengatakan “Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Buton telah memeriksa 2 (dua) orang saksi terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bandar Udara Kargo Dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Buton Selatan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2020,”.

Ia juga melanjutkan bahwa adapun saksi-saksi yang diperiksa WJ selaku Kabid Anggaran BPKAD Buton Selatan Tahun 2020 dan AR selaku PPK Dinas Perhubungan Buton Selatan.

“Saksi-saksi tersebut diperiksa untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dalam rangka menemukan fakta-fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan,” ungkapnya.

“Kedepan, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Buton akan memanggil saksi-saksi lain terkait dengan penyidikan perkara dimaksud,” tutupnya.

Untuk diketahui terkait perkara tersebut Kejari Buton sejauh ini telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) orang saksi.*

Disdukcapil Kota Kendari Jemput Bola Lakukan Perekaman KTP Digital

Kendari – Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) Kota Kendari terus memaksimalkan dan mendorong masyarakat Kota Kendari untuk menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) digital di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hal tersebut terbukti saat Disdukcapil Kota Kendari melakukan perekaman dan sosialisasi KTP digital di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari Kamis, 15 Juni 2023.

Sekretaris Disdukcapil Kota Kendari Dudy Laewany S mengatakan, KTP digital kedepannya akan menggantikan keberadaan KTP fisik sehingga kedepannya masyarakat tidak lagi menggunakan KTP fisik seperti yang sekarang.

“Makanya kita dari Disdukcapil Kota Kendari terus mendorong dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar menggunakan KTP digital ini, dan hari ini kita laksanakan di RSUD Kota Kendari,” kata Dudy.

Dudy mengklaim, dengan menggunakan KTP digital bisa lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan berkas administrasi seperti di Bank, bandara untuk urusan penerbangan, rumah sakit dan lain lain.

Menurutnya Dudy, cara untuk membuat KTP digital juga lebih mudah cukup dengan menginstal aplikasi indentitas kependudukan digital di smartphone milik masyarakat dan telah tersedia di play store maupun APP store.

“Setelah diinstal kemudian masyarakat tinggal melengkapi data diri NIK dan lain lain lalu mendatangi kantor Capil guna melakukan scan barcode yang sudah disediakan untuk melakukan aktivasi,” ucap Dudy.

Dudy menambahkan, pemerintah pusat menargetkan kurang lebih 50 juta perekaman KTP digital di tahun 2023 dan pihaknya akan memaksimalkan target tersebut disisa waktu yang ada di tahun 2023 ini.

“In shaa allah target itu kita bisa capai, makanya hari ini kita hadir di RSUD Kota Kendari untuk melakukan perekaman guna memudahkan masyarakat Kota Kendari dan sampai sekarang kita sudah berhasil mencapai kurang lebih 4.750 orang,” bebernya.

Untuk diketahui kedepannya Disdukcapil Kota Kendari akan terus melaksanakan sosialisasi ke kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Kendari dan juga tempat tempat keramaian lainnya seperti Mall bahkan sampai ke tingkat kecamatan maupun kelurahan guna memaksimalkan penggunaan KTP digital di Kota berjuluk “Kota Lulo” tersebut.*

BPOM Kendari Didemo, Soal Dugaan Tindakan Sewenang-wenang Oknum

Kendari – Ratusan warga Kota Kendari menggelar aksi demonstrasi di Kantor Balai Pengawas, Obat dan Makanan (BPOM) Kendari yang terletak di Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kendari, mereka menuntut agar BPOM Kendari tidak sewenang-wenang dan tidak (non) prosedural dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya, Kamis 15 Juni 2023.

Aksi ratusan massa ini diwarnai ketegangan dengan massa yang coba menyegel kantor BPOM Kendari, akan tetapi berhasil ditenangkan oleh aparat kepolisian yang berjaga.

Aksi ditemui langsung oleh Kepala BPOM Kendari, Riyanto dan dikawal oleh kepolisian.

Kuasa Hukum korban penyitaan BPOM, Dr. (Hc) Supriadi, SH.,MH, Ph.D yang diwawancarai oleh fajar.co.id di lapangan mengatakan bahwa kedatangan mereka ke Kantor BPOM Kendari dalam rangka memprotes langkah tidak (non) prosedural oleh BPOM Kendari dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya.

“Kita cuman mempertegas dan minta kepastian hukum saja bagi pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Provinsi Sultra, dalam hal ini tindakan BPOM Kendari karena jabatannya, didalam surat tugasnya itu, dijelaskan disitu bahwa mereka ini melakukan intensifikasi, baru pemeriksaan,” jelasnya.

Lanjutnya, berarti, kalau bicara pemeriksaan, dia (BPOM) baru disitu melakukan pembinaan (teguran), dalam hal ini, ketika ada produk kalian (BPOM) tidak paham ini berbahaya atau tidak, jangan dilakukan dan lain sebagainya.

“Terus lakukan teguran, tiga kali berturut-turut tidak diindahkan, baru dilakukan penyitaan dan pemusnahan,”terangnya.

Sambungnya, bahwa kalau bicara penyitaan dan pemusnahan, tegas diatur dalam KUHP, didalam pasal 7 ayat (2) harus ada izin dari Ketua Pengadilan, kemudian pasal 1 ayat (17) jelas dikatakan harus berkoordinasi dengan pihak Polri, kan seperti itu. Harus berkoordinasi dengan pihak Polri.

“Nah, pertanyaannya sekarang, proses penyitaan, bahkan sampai pemusnahan yang dilakukan, BPOM belum tahu ini kandungan berbahaya atau tidak?. Yang kedua, kenapa tidak berkoordinasi dengan rekan-rekan Polda, dan mana izinmu dari Pengadilan,”bebernya.

Kata Supriadi, ia menganggap proses penyitaan barang, bahkan sampai pemusnahan non prosedural, karena dia (BPOM) non prosedural, makanya ia laporkan dugaan perampasan, termasuk penyalahgunaan wewenang dalam jabatan ke Kepolisian.

“Barang bukti yang saya dapatkan satu dan jelas, dan akurat, tidak mungkin saya lakukan tindakan hukum, kalau tanpa dasar hukum, dan ini harus ditindaki, karena kenapa? takutnya saya, rekan-rekan pengusaha lokal yang ada di Sultra diperlambat sama, kasihan kita ini pengusaha-pengusaha kecil, modal kecil, tidak tahu produk mereka berbahaya atau tidak? langsung seenaknya disita, kan begitu. Seenaknya disita, sama saja dimatikan pengusaha lokal yang ada di Sultra, jelas bertentangan dengan UUD di pasal 23 ayat (2) setiap warga negara Indonesia menerima dan mendapatkan pekerjaan,”pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPOM Kendari, Riyanto saat menemui massa yang mengelar aksi unjuk rasa ini menyampaikan maaf, bila ada yang kurang sesuai dalam proses pengawasan BPOM terhadap produk di Sultra dan berjanji akan mengevaluasi dan memeriksa kinerja petugasnya di lapangan.

“Saya sampaikan, sekali lagi, jadi permintaan maaf, yang sudah kami periksa, misalnya, ada yang kurang sesuai. Dan kemudian, petugas kami akan kami evaluasi, dan kita periksa dengan kinerjanya di lapangan. Saya kira sangat jelas, terima kasih sudah datang di Kantor BPOM Kendari,” pungkasnya.

Untuk diketahui berdasarkan informasi yang dihimpun, BPOM Kendari telah melakukan pemeriksaan, dan beberapa yang diperiksa dari data BPOM Kendari, ada beberapa yang tidak memenuhi ketentuan*

Satgas Pamtas Yonif 725 Woroagi Dan Bea Cukai Merauke Temukan Ladang Ganja di Dekat Tapal Batas

Boven Digoel – Tim Gabungan Satgas Pamtas RI-PNG Statis Yonif 725/Woroagi dan Bea Cukai Merauke temukan ladang ganja seluas ±200M² di kawasan hutan Km 56, Distrik Sesnuk, Kab. Boven Digoel, Papua Selatan. Rabu, (14/6/23).

Hal tersebut diungkapkan Komandan Satgas (Dansatgas) Yonif 725/Woroagi Letkol Inf Syafruddin Mutasidasi, S.E., dalam release tertulisnya di Asikie, Kab. Boven Digoel, Papua Selatan.

“Penemuan ladang ganja tersebut ditemukan pada saat tim gabungan dari Satgas Yonif 725/Woroagi dan Bea Cukai Merauke melaksanakan Patroli wilayah di sekitar kawasan hutan Km 56, Distrik Sesnuk”, kata Syafruddin

Lebih lanjut, seorang perwira menengah TNI AD itu mengatakan penemuan ladang ganja tersebut berawal dari hasil pengembangan dari penangkapan 2 orang pelaku pembawa ganja oleh Pos KM 53 pada bulan April 2023 lalu.

“Ini adalah hasil dari pengembangan pada saat penangkapan 2 orang pelaku yang membawa ganja pada bulan April lalu, sehingga dengan adanya informasi tersebut kami bentuk tim gabungan bersama Bea Cukai Merauke dan berhasil menemukan ladang ganja seluas ±200M² dan 116 batang pohon ganja”, pungkasnya

Sampai dengan saat ini belum diketahui pasti siapa pemilik ganja tersebut, selanjutnya Dansatgas Yonif 725/Woroagi Letkol Inf Syafruddin berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Bea Cukai Merauke dan Polres Boven Digoel untuk ditindaklanjuti sesuai hukum berlaku.*

Kunker ke Kejari Bau-bau, Kajati Sultra Tekankan Tunjukkan Kinerja yang Baik

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Dr.Patris Yusrian Jaya, SH.MH melakukan Kunjungan Kerja ke Kejaksaan Negeri Baubau.

Ikut dalam rombongan Asintel Ade Hermawan, SH.MH, Asisten Pembinaan Edy Gede Bujanayasa, SH.MH, Asisten Pidana Khusus Iwan Catur Kurniawan, SH, Kabag TU Adi Imanuel Palebangan, SH.MH, koordinator Priya Agung Jatmiko, SH.MH, Kasi Penkum Dody, SH dan Kasi Dibidang Pidana Umum dan Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Selain kunjungan kerja juga dilakukan Monev, eksaminasi dan supervisi bidang Intelijen, Pidana Umum dan Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Baubau.

Selanjutnya Kajati melakukan briefing dengan seluruh pegawai Kejari Baubau.

Dalam kata pengarahannya dihadapan seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Baubau Dr. Patris Yusrian Jaya, SH.MH menyampaikan bahwa Hidup adalah rangkaian kompetisi yang dimulai dari kandungan sampai akhir hayat. Jadilah orang yang bangga bukan orang yang sombong karena orang yang bekerja hebat dan berprestasi mempunyai kebanggaan.
Kita tidak bisa memaksa orang untuk menghargai kita, karena itu tunjukkanlah kinerja yang baik.

Kajati berpesan manfaatkan secara maksimal kewenangan yang ada pada kita. Jaga kekompakan antara Kajari dengan seluruh pegawai yang ada di Kejaksaan Negeri Baubau. Perlakukan semua staf dengan pola kekeluargaan agar tercipta kenyamanan.*

Jaksa Agung Tegaskan Penanganan Perkara Harus Dilaksanakan Secara Efektif, Efisien, dan Berkemanfaatan

Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan pengarahan dalam Kunjungan Kerja Virtual. Dalam arahannya, Jaksa Agung mengatakan kualitas penanganan perkara yang dilaksanakan, secara tidak langsung akan menjadi tolok ukur yang menentukan kualitas indeks persepsi publik terhadap institusi Kejaksaan.

Untuk itu dalam setiap penanganan perkara, khususnya perkara yang terjadi dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkemanfaatan, serta tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan RI, dan Kepolisian Negara RI tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tanggal 25 Januari 2023, Jaksa Agung meminta untuk senantiasa mengedepankan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebelum dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan.

“Jika penyelesaian dengan mekanisme APIP tidak membuahkan hasil maka laksanakan penegakan hukum yang terukur secara profesional dan berintegritas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan jangan ada penyimpangan, sekecil apa pun dalam tiap tahapannya,” ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung selaku pimpinan tidak akan pernah bosan mengingatkan kepada seluruh jajaran insan Adhyaksa untuk terus meningkatkan sense of crisis terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini, khususnya yang berhubungan langsung dengan kinerja Kejaksaan. Jangan sampai prestasi yang telah kita raih selama ini menjadi tercoreng karena kelalaian kita terhadap peristiwa sosial yang terjadi di sekitar kita.

Jaksa Agung berpesan untuk tetap jaga integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan. Sekali lagi, kita semua adalah cerminan wajah Kejaksaan di lingkungan tempat kita tinggal dan bersosialisasi. Untuk itu, dalam semua tindakan baik pribadi maupun kedinasan agar senantiasa menjadi role model dan teladan dalam semua lini kehidupan.

Selanjutnya, Jaksa Agung menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap insan Adhyaksa atas kerja kerasnya yang tidak kenal lelah, sehingga kita terus dapat mempertahankan kepercayaan publik yang diberikan kepada Kejaksaan. Tingkat kepercayaan publik yang berhasil dicapai dan dipertahankan hingga saat ini, menjadi puncak pencapaian tertinggi dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir.

Jaksa Agung berpesan agar capaian ini jangan sampai membuat terlena, namun sebaliknya beban yang kita emban justru semakin berat dalam menjaga kepercayaan yang telah dititipkan oleh masyarakat kepada Kejaksaan.

“Marilah terus kita barengi dengan meningkatkan kualitas diri dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pepatah pernah berkata, semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menghempas. Semakin tinggi prestasi yang berhasil di capai oleh Kejaksaan maka semakin banyak cobaan, halangan, dan rintangan yang akan menghadang. Untuk itu terus tingkatkan jiwa korsa, rapatkan barisan, dan tetap fokus menyelesaikan semua tugas dan kewajiban dengan penuh dedikasi dan integritas,” ujar Jaksa Agung.

Kunjungan kerja virtual oleh Jaksa Agung dihadiri oleh Ketua Komisi Kejaksaan RI, Wakil Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Para Staf Ahli Jaksa Agung, Para Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Kejaksaan Agung, Para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Republik Indonesia di Bangkok, Hong Kong, Riyadh, dan Singapura.*

Kapolres Konsel Pimpin Langsung Mutasi PJU dan 4 Kapolsek Jajaran

Konawe Selatan – Polres Konsel melakukan mutasi PJU dan Kapolsek Jajaran bertempat di halaman Polres Konsel, Kamis 15 Juni 2023.

Kapolres Konsel AKBP Wisnu Wibowo mengatakan dalam sambutannya “Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan, baik pertanggung jawaban kepada Dinas Kepolisian terlebih lagi pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Kuasa”.

Pada sambutanya, Kapolres Konawe Selatan juga menegaskan bahwa mutasi jabatan dalam lingkungan kepolisian adalah sesuatu yang wajar sebagai bentuk peningkatan karir di jajaran kepolisian. Selain itu, Kapolres Konawe Selatan mengingatkan kepada seluruh yang hadir , bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Serah terima jabatan berlangsung secara hikmat dan berakhir pada pukul 09.00 Wita

Adapun pejabat Polres Konsel yang melaksanakan serah terima jabatan yakni Kasat Lantas IPTU Abdul Azis Husein Lubis, STK, SIK, MH yang diserah terimakan kepada pejabat baru IPTU Erwan Marchdonida , S.Trk. MH yang sebelumnya menjabat Kapolsek Moramo Utara, dimana IPTU Abdul Azis Husein Lubis, STK, SIK, MH menduduki jabatan baru sebagai Kapolsek Ranomeeto Jajaran Polresta Kendari. Kapolsek Lainea AKP Pradifta Dhanan Jaya Pangihutan, SIK bergeser di Polresta Kendari sebagai Kasat Intelkam dan menyerahkan tugas tanggungjawabnya kepada IPTU Ridlo Muzayyin Sih Basuki, S.Trk yang sebelummya menjabat Kapolsek Lantari Jaya Polres Bombana. Sementara itu Kapolsek Moramo Utara diganti oleh IPDA Agus Salim, SH yang sebelumnya bertugas di Dit Intelkam Polda Sultra.

Kapolsek Andoolo AKP Juwanto, SH bergeser di Polres Buton Utara menduduki jabatan Kasat Reskrim dan digantikan oleh IPTU Saidil Umar yang sebelumnya menjabat Wakapolsek Andoolo. Sedangkan Kapolsek Basala IPTU Askar, SH bergeser di Polres Bombana menjabat Kapolsek Poleang yang digantikan oleh IPDA Muhamad Saleh, SH mantan Kasipropam Polres Bombana. Untuk Kapolsek Watumeeto IPDA Basri digantikan oleh IPDA Andi Abdul Gafur, S.Si yang sebelumnya bertugas di Dit Narkoba Polda Sultra.

Pelaksanaan sertijab tersebut dipimpin oleh Kapolres Konawe Selatan AKBP Wisnu Wibowo, SH, SIK, M.Si yang dihadiri oleh Wakapolres Konawe Selatan, Pejabat Utama Polres Konawe Selatan , Para Kapolsek Jajaran Polres Konawe Selatan dan pengurus bhayangkari cabang konsel.

Pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan Pakta Integritas yang merupakan rangkaian kegiatan sertijab tidak luput dari pelaksanaan yang di lakukan oleh personel yang melangsungkan serah terima jabatan.*

Pastikan Proses Berjalan Baik, Kanwil Kemenkumham Sultra Awasi Langsung Tes Poltekip dan Poltekim

Kendari – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba Yang di Wakili Oleh Plh Kepala Divisi Administrasi Ahmad Sahrun melakukan monitoring kegiatan Computer Assisted Test (CAT) pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Ilmu Keimigrasian (Poltekim) Tahun 2023, Rabu (14/06/2023).

Kegiatan yang dilaksanakan di gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini merupakan test yang harus ditempuh oleh calon taruna Poltekip dan Poltekim.

Mewakili Kakanwil, Plh Kadiv Administrasi Ahmad Sahrun meninjau secara langsung proses pelaksanaan seleksi mulai dari proses di tempat registrasi peserta, pelaksanaan tes hingga memonitoring langsung sistem live score nilai CAT para peserta yang bisa dipantau pula oleh masyarakat melalui Youtube Official CAT BKN.

Hal ini dilakukan untuk memastikan semua proses berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Seleksi pada hari ini diikuti oleh 1800 peserta yang dibagi dalam 3 sesi. Peserta yang lolos SKD nantinya akan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yaitu seleksi kesehatan; seleksi kesamaptaan, seleksi psikotes, wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan.

Seleksi Kompetensi Dasar ini dilaksanakan selama 2 hari dimulai tanggal 14 s/d 15 Juni 2023 di UPT BKN Sulawesi Tenggara. Pada Hari Pertama dihadiri 45 peserta yang berisikan Catar Poltekip dan Poltekim Pria.

Setiap Catar Poltekip dan Poltekim telah melalui seleksi berkas dan administrasi dan pada hari ini mengikuti seleksi kompetensi dasar berbasis CAT. Sebelum masuk Tes Setiap peserta melakukan registrasi dan pendataan peserta dan setelah itu peserta yang ingin masuk kedalam ruang tes CAT akan digeledah agar seleksi berjalan lancar dengan baik.

Untuk diketahui setelah Seleksi pada hari ini berakhir ruangan CAT disegel Oleh Kepala UPT BKN Sultra bersama Plh Kadiv Administrasi dan disaksikan Oelh Panitia Serta Tim dari BKN untuk emastikan keamanan dari ruangan dan Soal yang tidak bocor keluar.

Tingkatkan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural, Kanwil Kemenkumham Sultra Gelar Penilaian Potensi

Kendari – Pelaksanaan kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural serta Penilaian Potensi Metode Computer Assissted Competency Test (CACT) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) yang mengikutsertakan 976 orang jajaran pegawai di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sultra sebagai peserta ujian.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara bekerja sama dengan Biro Kepegawaian Kemenkumham dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

“Pada hari ini (Rabu, 14/06/2023) Penilaian Kompetensi dan Potensi diikuti oleh 272 orang dengan terbagi atas dua sesi. Peserta melangsungkan penilaian di Laboratorium Komputer SMKN 1 Kota Kendari,” kata Kakanwil Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba

Kegiatan diawali dengan pengarahan oleh Kepala Kantor Wilayah Silvester Sili Laba kepada para peserta, beliau berpesan kepada seluruh peserta untuk mengerjakan soal-soal ujian dengan sebaik mungkin sehingga mendapat hasil yang memuaskan.

Untuk diketahui pelaksanaan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural serta Penilaian Potensi Jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra rencananya akan dilaksanakan mulai tanggal 14-16 Juni 2023. Penilaian ini diharapkan mampu memetakan kemampuan masing-masing pegawai serta membantu para pegawai dalam mengembangkan dan meniti karir sesuai dengan bidang kemampuan masing-masing.*

Gelar Perkara Khusus Kasus Kematian Korban Tabrak Lari di Konawe, Andri Darmawan Minta Polda Sultra Lakukan Optosi

Kendari – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan gelar perkara khusus atas pengaduan meninggalnya korban tabrak di Kabupaten Konawe bernama Juliansyah, Kamis 15 Juni 2023.

Dalam gelar perkara khusus yang dilaksanakan di Aula Ditreskrimsus Polda Sultra, menghadirkan ibu korban atau pelapor, terlapor (Indra) dan penyidik Polres Konawe.

Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Dermawan menyatakan, dilaksanakannya gelar perkara ini atas permintaan pihaknya dengan menyurat ke Polres Konawe agar dilakukan gelar perkara khusus atas aduan kliennya pada 11 Juli 2022 lalu tentang kematian anak korban.

“Kami ajukan bulan Mei 2023 kemarin, akhirnya dikabulkan dan dilaksanakan hari ini,” ujar dia.

Permintaan gelar perkara khusus ini tidak lepas dari kejanggalan yang ditemukan pihak keluarga korban saat pertama kali melihat korban terbaring dan sudah tak bernyawa di Puskesmas.

Dimana, Andri Dermawan menjelaskan sebelumnya pihak keluarga mendapat informasi dari terlapor bahwa korban meninggal dunia setelah ditabrak sebuah mini bus.

Namun setelah didalami kasus tabrak lari ini lebih jauh, ditambah LBH HAMI Sultra turut serta mendampingi pelapor banyak kejanggalan. Diantaranya, luka ditubuh korban dianggap tidak masuk akal jika harus dikatakan itu sebagai kasus tabrak lari.

“Luka-luka itu bisa diliat dari foto dan ada keterangan saksi yang memandikan korban,” katanya.

Karena kejanggalan ini, LBH HAMI Sultra meminta kepolisian untuk mendalami kasus ini, guna mengungkap kasus yang konon ini kasus tabrak lari. Sebab menurut dia, didalam kasus tabrak lari ini ada motif lain yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Pasalnya jika diulik lebih dalam, sebelum kematian korban, ada cerita yang tidak terungkap. Seperti pengakuan terlapor, bahwa ada pertemuan di balai desa yang rencananya terlapor dan korban akan berkelahi atau duel dan itu diketahui adik korban.

Namun hal tersebut tidak terungkap di pemeriksaan polisi. Sementara penyidik Polres Konawe hanya berpatokan kepada keterangan Indra yang saat itu menjadi saksi.

Seperti waktu kejadian kecelakaan, dalam keterangan polisi kecelakaan terjadi sekitar pukul 22.00 Wita. Sementara pihak keluarga korban mendapat informasi jika korban alami kecelakaan sekitar 01.45 Wita. Ditambah keterangan, Indra yang menyebut bahwa dia menyampaikan ke keluarga korban sesaat setelah kejadian.

“Disitu kan ada rens waktu yang berbeda. Inilah yang kami sebut ada kejanggalan dalam kasus kematian anak klien kami,” tutur Andri.

Kemudian kejanggalan lainnya yang dapat menjadi pertimbangan polisi, lanjut dia keterangan pelaku yang berbelit-belit alias tidak jelas. Misal terlapor melihat korban sebelum ditabrak sedang jongkok dipinggir jalan.

Pernyataan lainnya lagi, terlapor melihat korban sedang berjalan, berdiri yang mana salah satu kaki korban berada di bahu jalan. Sementara terlapor seperti yang dia jelaskan, bahwa terlapor sendiri pergi buang air kecil.

Olehnya itu, Andri menginginkan adanya otopsi kepada jasad korban. Karena kalau kondisi para saksi menutup informasi yang sebenarnya, otopsi dapat menjadi salah satu cara untuk mengungkap kasus ini, sebab luka korban begitu banyak.

Sebab, apabila pihak kepolisian tetap mengacu pada hasil visum korban dari pihak rumah sakit, itu tidak akan cukup untuk membuka tabir kasus kematian korban.

“Visum itu hanya menggambarkan kondisi luka, tidak menjelaskan bagaimana luka itu bisa terjadi dan itu yang bisa melakukan hanya dokter forensik. Jika tidak ada biaya, nanti kami yang usaha mencari biaya supaya otopsi bisa dilakukan,” jelasnya.

Selain itu, Andri menambahkan untuk penanganan kasus ini yang sebelumnya ditangani Polres Konawe, kiranya bisa diambil alih oleh Polda Sultra atau Mabes Polri.

Pasalnya, dia menilai, sudah setahun kasus ini ditangani Polres Konawe belum juga ada kejelasan. Bahkan mereka tidak pernah melakukan pemeriksaan saksi lain.

“Kita berharap, kesimpulan hasil gelar perkara ini, kasusnya bisa lanjut ke penyidikan dan jangan lagi ditangani di Polres, Polda Sultra harus ambil alih,” tutupnya.*

Leo Divonis 3 Tahun Penjara Gegara Palsukan Dokumen PT Mandala Jayakarta

Kendari – Sidang putusan kasus dugaan pemalsuan tandatangan Direktur PT Mandala Jayakarta, Yeniayas Laturumo dengan terdakwa Abdul Rahim Janggi dan Leo Robert Halim dibacakan hari ini, Rabu 14 Juni 2023.

Bertempat di Pengadilan Negeri Tipikor Kelas I A Kendari, sidang dengan Nomor Perkara : 42/Pid.B/2023/PN Kdi itu dibacakan oleh Arif Nugraha selaku Hakim Ketu serta didampingi Nursina dan Wahyu Bintoro sebagai anggota.

Terdakwa Abdul Rahim Jangi dijatuhi dengan hukuman penjara selama 6 bulan.

“Dengan masa percobaan 1 tahun. Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan,” ucap Arif Nugraha saat membacakan putusan.

Sementara terdakwa Leo Robert Halim, divonis hukuman penjara selama 3 tahun dan menetapkan agar terdakwa tetap di tahan.

Kuasa Hukum Direktur PT Mandala Jayakarta, Yendra Latorumo mengapresiasi kinerja PN Tipikor Kelas I A Kendari atas putusan majelis yang sudah sesuai aturan perundang-undangan.

“Terkait dengan putusan majelis tadi, Leo Robert Halim, dengan putusan 3 (tiga) tahun penjara, saya pikir itu sudah membuat lega kita semua dan sesuai harapan,”Jelasnya.

Dan untuk terdakwa Abdul Rahim Janggi dihukum 6 bulan penjara, Yendra Latorumo mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan berdamai antara kliennya dengan adik Bupati Koltim tersebut.

“Abdul Rahim Janggi yang hanya 6 bulan, saya pikir itu memang ada dari klien kami pak Yen Iyas Latorumo sudah Restorative Justice yang dibuat, yang tadi disampaikan dan dibawa kepengadilan,” bebernya.

Yendra Latorumo menegaskan bahwa terdakwa Leo Robert Halim diduga memiliki niatan buruk dan tak ada itikad baik oleh kliennya.

“Dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan tadi saya pikir sudah cukup baik,” tegas Yendra.

Yendra bilang, sebelumnya dalam persidangan yang beberapa kali dilakukan menjelis meminta para terdakwa melakukan perdamaian. Namun yang memenuhi permintaan majelis hanya terdakwa Abdul Rahim Jangi.

Bukan hanya itu, Yendra Latorumo menjelaskan bahwa selama pemalsuan dokumen PT Mandala Jayakarta, Leo Robert Halim menguasai rekening perusahaan. Leo Robert Halim diindikasi menimbulkan kerugian materil kepada saksi pelapor yakni bapak Yen Iayas Latorumo.

“Yang menjadi alasan mengapa putusan pengadilan hari ini diberatkan kepada Leo Robert Halim bukan ke Abdul Rahim Janggi, dan memang Leo Robert Halim menimbulkan kerugian materil kepada saksi pelapor,” pungkasnya.*

Dorong Pengutamaan Penggunaan Bahasa Negara, KBST Sultra Dapat Penghargaan dari Sekda Buton

Buton – Dalam rangka pembinaan 45 lembaga, Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara (KBST) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Bahan Pengutamaan Bahasa Negara Tahap Dua di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari dengan sasaran berbeda. Pada hari pertama kegiatan diikuti oleh Sekda, Asisten I, Asisten II, Asisten III, kepala bagian, dan kepala OPD se-Kabupaten Buton.

Selanjutnya, pada hari kedua kegiatan diikuti oleh kepala sekolah dan guru dari jenjang SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Buton. Dalam kegiatan ini, Sekda Kabupaten Buton memberikan piagam penghargaan kepada Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara atas konsistensi dan sinergisitas yang terjalin antara kedua pihak dalam pembinaan lembaga dalam rangka pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan dokumen lembaga di Kabupaten Buton.

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin. Dalam sambutannya, Asnawi menyampaikan terima kasih kepada KBST yang telah berkenan hadir di Kabupaten Buton untuk melakukan sosialisasi terkait pengutamaan bahasa negara.

“Selamat datang di Kompleks Perkantoran Takawa kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah berkenan melakukan sosialisasi pengutamaan bahasa negara di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Buton. Kebetulan kami memang membutuhkan pendampingan dari Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara karena kami berencana akan memberikan nama pada gedung perkantoran di Takawa,” ujarnya.

Setelah pembukaan pada hari pertama, Kepala Organisasi, Abdul Rais memaparkan tata naskah dinas yang diacu oleh Pemerintah Kabupaten Buton dan rencana penyusunan peraturan bupati terkait tata naskah dinas yang akan diacu oleh Pemerintah Kabupaten Buton. Selanjutnya, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, Uniawati, menyampaikan materi kebijakan pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Dalam materi tersebut dijelaskan beberapa contoh penggunaan bahasa yang kurang tepat di ruang publik. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh staf KBST, Jamaluddin M. Ia menyampaikan materi tata naskah dinas yang dikemas dengan pembahasan contoh surat yang dikeluarkan oleh Sekda Buton.

Pada hari kedua, kegiatan diikuti oleh kepala dan guru SMP/SMA di Kabupaten Buton. Kegiatan dibuka secara langsung oleh Asisten III, La Ode Muhidin Mahmud, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, Uniawati, terkait pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Pada sesi selanjutnya, pemaparan materi disampaikan oleh Jamaluddin M. yang menyampaikan materi terkait pengutamaan bahasa negara dalam dokumen lembaga atau surat dinas yang dikeluarkan oleh sekolah.*

3,452FansSuka
84,893PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
346,777PengikutMengikuti
4,356PengikutMengikuti