Jumat, Oktober 23, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 7

Danrem 143/HO Lari Bersama Prajurit, Perkuat Kebugaran dan Kekompakan

0

KENDARIKINI.COM — Danrem 143/Halu Oleo Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiarto lari bersama prajurit dan PNS jajaran Korem 143/HO.

Kegiatan olahraga bersama tersebut berlangsung di Kota Kendari, Jumat (25/9/2026).

Kegiatan diawali pemanasan bersama, kemudian dilanjutkan dengan lari menyusuri sejumlah rute di wilayah Kota Kendari.

Danrem 143/HO turut berbaur bersama prajurit sejak awal hingga kegiatan olahraga selesai.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat antara pimpinan dengan seluruh personel.

Selain menjaga kebugaran, olahraga bersama menjadi sarana memperkuat komunikasi, soliditas, kekompakan, dan kebersamaan prajurit.

Danrem mengatakan kebugaran fisik merupakan modal penting bagi prajurit dalam menjalankan tugas dan menghadapi berbagai tantangan.

“Dengan tubuh yang sehat dan kondisi fisik yang prima, kita lebih siap menghadapi setiap tantangan tugas,” ujar Raden Wahyu.

Menurutnya, kondisi fisik yang prima diperlukan untuk mendukung kesiapan prajurit dalam melaksanakan tugas secara profesional.

Melalui kegiatan tersebut, Korem 143/HO mendorong personel menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kebugaran secara rutin.

Kesiapan fisik dan mental diharapkan dapat mendukung prajurit menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Kegiatan olahraga bersama juga menjadi bagian dari upaya Korem 143/HO menjaga kesiapan personel menghadapi tuntutan tugas.*

Wagub Sultra Buka Kejurnas Catur UHO Cup 2026 di Kendari

0

KENDARIKINI.COM — Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua membuka Kejuaraan Nasional Chess Open UHO Cup 2026 di Kendari.

Pembukaan berlangsung di Auditorium Mokodompit Universitas Halu Oleo (UHO), Jumat (25/9/2026).

Kejurnas tersebut digelar sebagai bagian rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-45 civitas akademika UHO.

Hugua yang juga Ketua Pengprov PERCASI Sultra mengapresiasi penyelenggaraan turnamen catur tersebut.

Menurut Hugua, catur mengajarkan peserta berpikir matang sebelum mengambil keputusan dan tetap tenang menghadapi tekanan.

Ia juga menilai olahraga catur mengandung nilai sportivitas, kejujuran, profesionalisme, objektivitas, serta semangat persaudaraan.

“Seorang pecatur harus berani berkorban demi raja atau visi besar,” kata Hugua.

Ia menyebut filosofi tersebut dapat dimaknai sebagai pengabdian untuk kemajuan bangsa dan negara.

Sementara itu, Plt. Rektor UHO sekaligus Wakil Ketua Umum PB PERCASI, Khairul Munadi, menyambut pelaksanaan kejurnas tersebut.

Khairul mengatakan catur memiliki manfaat terhadap kemampuan kognitif dan dapat dikembangkan melalui pendekatan akademis.

“Catur sangat spesial karena memberikan dampak positif yang luar biasa,” ujar Khairul.

UHO juga telah membentuk UHO Chess Club sebagai wadah pembinaan atlet dan pengembangan olahraga catur.

Khairul mengatakan UHO Chess Club diarahkan menjadi wadah pengembangan catur berbasis riset dan ilmu pengetahuan.

Menurutnya, Kejurnas UHO Cup 2026 juga menjadi ajang persiapan atlet menghadapi Kejurnas di Banten pada Oktober mendatang.

Ia berharap para peserta dapat memanfaatkan kejuaraan tersebut sebagai sarana evaluasi dan meningkatkan kemampuan sebelum kompetisi berikutnya.*

PT Vale Bangun Fire Shelter Pertama di Bungku Timur Morowali

0

KENDARIKINI.COM — PT Vale Indonesia Tbk membangun Fire Shelter permanen pertama di Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Pembangunan fasilitas tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama di Desa Kolono, Bungku Timur, Kamis (25/9/2026).

Kegiatan itu dihadiri Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf, jajaran Pemkab Morowali, Dinas Pemadam Kebakaran, Camat Bungku Timur, serta sejumlah kepala desa.

Bungku Timur memiliki sekitar 15.560 penduduk yang tersebar di 10 desa dan belum memiliki pos pemadam kebakaran permanen.

Selama ini, layanan pemadam kebakaran terdekat berada di Kecamatan Bungku Tengah dengan waktu respons sekitar 55 hingga 70 menit.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan PT Vale mendukung pembangunan Fire Shelter untuk mempercepat penanganan kebakaran.

Head of Bahodopi Mine Project Expansion PT Vale, Goenawan Kukuh, mengatakan fasilitas tersebut diharapkan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi keadaan darurat.

“Fire Shelter ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan mitigasi dan penanganan kebakaran kepada masyarakat Bungku Timur,” kata Kukuh.

Menurutnya, pembangunan fasilitas tersebut merupakan bagian dari komitmen PT Vale terhadap keselamatan masyarakat di wilayah operasional perusahaan.

Kukuh menyebut program tersebut juga menjadi bagian dari penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan.

Selain itu, pembangunan Fire Shelter disebut mendukung pelaksanaan IUPK dan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RI-PPM).

Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf mengapresiasi dukungan PT Vale terhadap penguatan kesiapsiagaan kebakaran di wilayah tersebut.

“Kami mengapresiasi komitmen PT Vale dalam mendukung upaya pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana,” ujar Iksan.

Ia berharap kolaborasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat terus diperkuat untuk meningkatkan keselamatan warga.

Pembangunan Fire Shelter merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Vale.

Fasilitas tersebut diharapkan memperkuat kapasitas daerah sekaligus mempercepat respons terhadap potensi kebakaran di Bungku Timur.*

Tujuh Fraksi DPRD Setujui Perubahan APBD Kendari 2026

0

KENDARIKINI.COM — Tujuh fraksi DPRD Kota Kendari menyatakan menerima Raperda Perubahan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2026.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari, Jumat (25/9/2026) malam.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari dan dihadiri Wali Kota Kendari Siska Karina Imran.

Wakil Wali Kota Kendari Sudirman turut menghadiri rapat paripurna tersebut bersama jajaran Pemerintah Kota Kendari.

Agenda rapat membahas penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2026.

Tujuh fraksi DPRD Kendari menyatakan menerima Raperda tersebut untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketujuh fraksi tersebut yakni PKS, PAN, NasDem, Persatuan Indonesia Raya, Golkar, PDI Perjuangan, dan Demokrat.

Perwakilan Fraksi NasDem, Arwin, menyampaikan Raperda telah disusun dan dibahas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Laode Lamawa menyoroti sejumlah kemajuan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu sektor yang dinilai mengalami kemajuan yakni pariwisata di Kota Kendari.

Setelah penyampaian pendapat seluruh fraksi, Wali Kota Kendari menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Raperda tersebut.

Siska mengatakan paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kita bersama-sama memastikan setiap kebijakan pembangunan dan alokasi anggaran berjalan responsif, efektif serta adaptif,” katanya.

Menurut Siska, dinamika dan perbedaan pendapat selama pembahasan merupakan bagian dari proses demokrasi dalam pemerintahan daerah.

Ia mengapresiasi DPRD Kendari yang telah memberikan pandangan akhir dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.

“Proses tersebut mencerminkan komitmen eksekutif dan legislatif memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan,” ujarnya.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Pemkot Kendari dan DPRD Kendari.

Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari tahapan persetujuan Raperda Perubahan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2026.*

Polresta Kendari Pantau Penyaluran BBM Subsidi di Lima SPBU

0

KENDARIKINI.COM — Polresta Kendari melakukan pengawasan penyaluran BBM subsidi dan antrean kendaraan di sejumlah SPBU.

Kegiatan tersebut berlangsung Jumat, 25 September 2026, mulai pukul 21.00 WITA hingga 22.30 WITA.

Patroli dilakukan personel Unit II Tipidter Satreskrim Polresta Kendari dipimpin Ipda Hermanto Kaloto, S.H.

Kapolresta Kendari KBP Syafi’i Nafsikin melalui Kasat Reskrim Kompol Welliwanto Malau mengatakan, pengawasan dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tertib.

“Petugas memantau proses pengisian BBM subsidi serta kondisi antrean kendaraan pada malam hari. Selain itu, personel memantau arus keluar-masuk kendaraan di area SPBU guna mengantisipasi kepadatan,” jelasnya.

Sambungnya, Pengawasan juga dilakukan untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses penyaluran.

“Hasil monitoring menunjukkan penyaluran BBM subsidi berlangsung aman, tertib, dan lancar,” tambahnya.

Lanjutnya, Petugas juga tidak menemukan gangguan menonjol maupun indikasi penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi selama patroli.

“Lima SPBU yang menjadi lokasi monitoring yakni SPBU Wulele, Rabam, Saranani, Punggola, dan THR. Kelima SPBU tersebut masing-masing memiliki nomor 74.931.05, 74.931.07, 74.931.01, 74.931.06, dan 74.931.09,” ungkapnya.

Kondisi antrean kendaraan di sejumlah SPBU juga disebut telah berkurang dibandingkan kondisi sebelumnya.

Polresta Kendari memastikan monitoring tetap dilakukan untuk mengantisipasi antrean panjang dan potensi kelangkaan BBM subsidi.

“Secara umum, kegiatan pengawasan penyaluran BBM subsidi berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif,” pungkasnya.*

Pemprov Sultra Gencarkan Pencegahan Stunting Lewat Aksi Bergizi di Buton

0

KENDARIKINI.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggencarkan pencegahan stunting melalui Gerakan Cegah Stunting lewat Aksi Bergizi.

Kegiatan tersebut digelar di Kabupaten Buton dan Buton Selatan pada 22 dan 24 September 2026.

Program tersebut menyasar pelajar, khususnya remaja putri, melalui edukasi dan pelayanan kesehatan langsung.

Di SMA Negeri 12 Buton, sebanyak 200 remaja putri menerima Tablet Tambah Darah (TTD).

Pelayanan juga meliputi skrining anemia dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi anak sekolah.

Selain itu, pemerintah memberikan CKG umum serta memperkuat komitmen sekolah melalui penandatanganan MoU Sekolah Sehat.

Dinas Kesehatan Sultra juga memberikan makanan tambahan kepada dua ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK).

Bantuan serupa diberikan kepada tiga balita dengan masalah gizi di wilayah tersebut.

Sementara di SMA Negeri 1 Lapandewa, Buton Selatan, sebanyak 113 siswi menerima Tablet Tambah Darah.

Kegiatan dilanjutkan dengan CKG anak sekolah dan edukasi kesehatan bagi para peserta.

Pemerintah juga memberikan makanan tambahan kepada dua ibu hamil dengan KEK dan satu balita stunting.

Kepala Dinas Kesehatan Sultra dr. Andi Edy Surahmat mengatakan pencegahan stunting membutuhkan intervensi berkelanjutan.

Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sultra Sijatiku menyebutkan angka stunting Buton Selatan mencapai 18,2 persen.

Data tersebut bersumber dari Sigizikesga/e-PPGBM dan data riil puskesmas hingga Juli 2026.

Di wilayah kerja Puskesmas Lapandewa, angka stunting tercatat mencapai 28,7 persen.

Sijatiku mengatakan data tersebut menjadi dasar penguatan intervensi kesehatan sejak usia remaja.

Ia menyebut intervensi meliputi edukasi gizi, pemberian TTD, pemeriksaan kesehatan, pemenuhan gizi, dan perilaku hidup sehat.*

Polresta Kendari Amankan Pelajar Bawa Sajam untuk Tawuran di SMAN 6

0

KENDARIKINI.COM — Polresta Kendari mengamankan seorang pelajar berinisial Z (15) terkait dugaan membawa senjata tajam untuk persiapan tawuran antarpelajar.

Pelajar tersebut diamankan pada Kamis (24/9/2026) sekitar pukul 17.30 WITA di sekitar SMAN 6 Kendari.

Kapolresta Kendari KBP Safi’i Nafsikin melalui Kasat Reskrim Kompol Welliwanto Malau membenarkan pengungkapan tersebut.

“Kasus itu bermula dari patroli dialogis Satpol PP Provinsi Sultra di sejumlah sekolah sekitar pukul 16.00 WITA. Petugas mendapati sejumlah siswa berkumpul di sebuah rumah kos sekitar SMAN 6 Kendari,” katanya.

Sambungnya, Beberapa siswa sempat melarikan diri, namun petugas mengamankan 17 pelajar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Dari lokasi, petugas menemukan tiga barang yang diduga akan digunakan untuk tawuran, Barang tersebut berupa keris, golok sisir atau gosir, serta sebuah ketapel,” tambahnya.

Tim URC Buser77 Satreskrim bersama Unit Kamneg Satintelkam Polresta Kendari kemudian menangani para pelajar tersebut.

“Dalam pemeriksaan, Z mengakui menguasai sebilah keris berwarna silver dengan gagang besi merah-silver,” ungkapnya.

Menurut pengakuannya, keris tersebut diambil dari semak-semak di sekitar Lorong Suzuki 2, Jalan Pattimura.

“Z mengaku mengambil keris tersebut setelah mendapat informasi mengenai rencana penyerangan terhadap SMAN 6 Kendari,” tuturnya.

Ia bersama sejumlah rekannya kemudian menuju kawasan sekolah dan berkumpul di sebuah warung.

“Saat menunggu, Z dan rekan-rekannya diamankan petugas Satpol PP. Polisi juga mencatat pengakuan Z yang menyebut pernah menggunakan keris tersebut dalam tawuran pada Februari 2026,” ungkapnya.

Kasus tersebut diproses berdasarkan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Sementara itu, golok sisir disebut milik pelajar berinisial J, sedangkan ketapel disebut milik pelajar berinisial A,” pungkasnya.*

Kejagung Tetapkan PT CNI dan Empat Tersangka Kasus Korupsi Nikel

0

KENDARIKINI.COM — Kejaksaan Agung menetapkan PT CNI sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017-2020.

Selain korporasi, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penetapan tersangka dilakukan pada Jumat (25/9/2026).

“Empat tersangka tersebut yakni BS, mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM periode 2017-2018. Kemudian NRH, mantan Kepala Unit Sucofindo Kendari periode 2012-2019, serta MRI, mantan Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara Dinas ESDM Sulawesi Tenggara periode 2017-2019. Satu tersangka lainnya belum memenuhi panggilan penyidik,” jelasnya melalui keterangan resminya yang diterima kendarikini.com

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 116 saksi dan tiga ahli. Penyidik juga menyita 143 dokumen serta barang bukti lainnya.

“Penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi di Sulawesi Tenggara, Daerah Khusus Jakarta, dan Provinsi Selatan,” tambahnya.

Lanjutnya, Kejagung menyebut perkara tersebut bermula ketika PT CNI diduga melakukan ekspor nikel dari wilayah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, tanpa memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).

“Dalam prosesnya, PT CNI diduga meminta NRH menerbitkan dokumen hasil uji kadar nikel yang tidak sesuai fakta. Dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan ekspor nikel,” ungkapnya.

Penyidik juga menduga rekomendasi izin ekspor diterbitkan meski PT CNI belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

“Untuk melengkapi persyaratan ekspor, PT CNI diduga meminta sejumlah pihak di Dinas ESDM Sultra tidak melakukan verifikasi secara komprehensif terhadap dokumen pengajuan RKAB,” tuturnya.

Kejagung menyebut dokumen RKAB kemudian terbit secara tidak sah dan digunakan sebagai persyaratan persetujuan ekspor.

“Para penyelenggara negara yang diduga membantu proses tersebut disebut menerima sejumlah uang dari PT CNI. Berdasarkan hasil penghitungan BPKP, perbuatan para tersangka bersama PT CNI diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp401,65 miliar,” bebernya.

Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam UU Tipikor dan KUHP, sebagaimana disampaikan Kejaksaan Agung.

“Untuk kepentingan penyidikan, BS dan MRI ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sementara NRH ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penahanan dilakukan selama 20 hari sejak 25 September 2026,” pungkasnya.*

Jumat Berahlak, Wali Kota Kendari Tekankan Amanah ASN dalam Melayani Masyarakat

0

KENDARIKINI.COM — Pemerintah Kota Kendari menggelar kegiatan Jumat Berahlak untuk memperkuat keimanan, moral, dan integritas ASN.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Samaturu, Kota Kendari, Jumat (25/9/2026), dan diikuti jajaran ASN lingkup Pemerintah Kota Kendari.

Melalui kegiatan tersebut, ASN diajak menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, mengatakan Jumat Berahlak menjadi momentum mengingatkan ASN terhadap amanahnya.

Menurutnya, ASN memiliki tanggung jawab besar karena setiap tugas harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat.

“Sebisa mungkin kita meletakkan pondasi yang paling dalam dari diri kita masing-masing,” ujar Siska.

Ia berharap nilai yang diperoleh melalui kegiatan tersebut dapat menjadi pedoman ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Siska juga menekankan pentingnya pondasi moral dan spiritual dalam membentuk ASN yang ikhlas, disiplin, dan bertanggung jawab.

Dalam kegiatan tersebut, hikmah Jumat Berahlak disampaikan Ustadz H. Zezen Zaenal Mursalin, Lc., M.Pd.

Dalam tausiyahnya, Zezen membahas amanah ASN, terutama terkait pemanfaatan waktu kerja dan tanggung jawab terhadap tugas.

Ia mengingatkan bahwa waktu kerja merupakan bagian dari amanah yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Menurutnya, setiap tugas yang diberikan kepada ASN akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk di hadapan Allah SWT.

Pemkot Kendari berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat keimanan, ketakwaan, dan integritas ASN.

Penguatan tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik yang amanah serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.*

Sambut HUT ke-81 TNI, Kodim Kendari Gelar Karya Bakti di Mandonga

0

KENDARIKINI.COM — Kodim 1417/Kendari menggelar karya bakti gabungan dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mall Mandonga, Jalan Abdullah Silondae, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Jumat (25/9).

Apel gabungan dipimpin Dandim 1417/Kendari Kolonel Arm Danny A.P. Girsang, S.Sos., M.Han.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 550 peserta dari unsur TNI, pemerintah daerah, Forkopimda, dan elemen masyarakat.

Turut hadir Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, Sekda Kota Kendari Amir Hasan, serta jajaran perwira Kodim 1417/Kendari.

Dalam amanatnya, Danny mengatakan karya bakti menjadi momentum menghidupkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Menurutnya, kepedulian terhadap kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.

“Dengan menjaga kebersihan fasilitas publik dan area sekitar, kita sedang berinvestasi untuk masa depan yang lebih sehat,” katanya.

Ia menyebut kegiatan tersebut juga bertujuan mengantisipasi risiko banjir saat musim hujan.

Selain itu, kebersihan lingkungan dinilai penting untuk memutus mata rantai penyebaran berbagai penyakit.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Kendari menyerahkan bantuan satu unit mobil penyapu sampah kepada DLHK Kota Kendari.

Bantuan tersebut diharapkan mendukung efektivitas pengelolaan sampah di wilayah perkotaan.

Kegiatan karya bakti ini sekaligus memperkuat sinergi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.*

OPINI: Transportasi Online bagi Bandara Halu Oleo dan Pelabuhan Nusantara Adalah Keharusan, Siapa Bisa Bantah?

Oleh: Mirpans

Ada satu pertanyaan sederhana ketika seseorang tiba di sebuah kota. Setelah turun dari pesawat atau kapal, bagaimana ia melanjutkan perjalanan?

Pertanyaan itu terdengar sederhana. Tetapi jawabannya menentukan kesan pertama seseorang terhadap sebuah daerah.

Di Kendari, pertanyaan itu kembali relevan ketika membicarakan Bandara Halu Oleo dan Pelabuhan Nusantara.

Dua pintu masuk utama.

Dua wajah pertama Kota Kendari bagi banyak pendatang. Lalu, mengapa transportasi online masih menjadi persoalan? Saya kira ini bukan lagi sekadar urusan driver dan penumpang. Ini sudah menyangkut wajah pelayanan sebuah kota.

Bayangkan seorang tamu datang ke Kendari. Ia membawa koper. Mungkin bersama anak dan istrinya. Mungkin baru pertama kali datang.

Ia membuka aplikasi transportasi online. Mencari kendaraan, Sederhana, bukan?

Tetapi jika kendaraan online tidak leluasa mengambil penumpang di titik kedatangan, urusannya menjadi panjang.

Penumpang bingung, Driver bingung dan Wisatawan bingung. Dan kota ikut mendapat kesan yang kurang baik.

Padahal dunia sudah berubah.

Orang sekarang terbiasa memesan kendaraan melalui telepon genggam.

Mereka ingin tahu siapa pengemudinya. Berapa tarifnya. Berapa lama perjalanan. Di mana kendaraan menunggu.

Semua transparan, Semua bisa dilacak.

Itulah mengapa transportasi online bukan lagi sekadar pilihan gaya hidup. Ia sudah menjadi bagian dari ekosistem transportasi perkotaan.

Kendari juga tidak boleh menutup mata terhadap perubahan itu.

Bandara Halu Oleo bukan sekadar tempat pesawat mendarat. Pelabuhan Nusantara juga bukan sekadar tempat kapal bersandar.

Keduanya adalah pintu ekonomi, Pintu wisata, dan Pintu investasi. Pintu bagi orang yang datang membawa uang dan membawa cerita tentang Kendari.

Maka, akses transportasi dari dua pintu tersebut harus dibuat semudah mungkin.

Tentu saya tidak sedang mengatakan transportasi konvensional harus disingkirkan.

Bukan itu, Justru semua moda transportasi harus hidup berdampingan. Taksi konvensional tetap punya ruang. Angkutan umum tetap diperlukan. Transportasi online juga punya pasar dan kebutuhan sendiri.

Yang diperlukan adalah aturan main yang jelas. Titik jemput yang jelas, Zona tunggu yang jelas, Tarif yang transparan dan tentu saja keamanan yang terjamin.

Jangan sampai persoalannya menjadi perang antara transportasi online dan transportasi konvensional.

Yang harus menjadi pemenang adalah penumpang, Sebab penumpanglah yang membayar. Dan dari uang penumpang itulah roda ekonomi transportasi berputar.

Pemerintah daerah bersama pengelola bandara, pelabuhan, kepolisian, operator transportasi dan para pelaku usaha sebenarnya bisa duduk bersama.

Tidak perlu terlalu rumit, Tentukan titik jemput, Atur arus kendaraan. Buat mekanisme pengawasan, Berikan ruang yang adil bagi semua.

Kalau ada kekhawatiran soal keamanan, jawabannya adalah regulasi. Kalau ada kekhawatiran soal ketertiban, jawabannya adalah pengaturan. Bukan dengan menutup akses.

Kota-kota lain sudah menghadapi persoalan semacam ini.

Kendari seharusnya belajar dari pengalaman tersebut. Kita ingin Kendari menjadi kota yang ramah terhadap wisatawan.

Kita ingin investasi datang, Kita ingin pelaku UMKM tumbuh, Kita ingin pergerakan orang semakin mudah.

Semua itu membutuhkan satu hal yang sering dianggap sepele, mobilitas.

Orang harus bisa bergerak dengan mudah, Dari bandara ke hotel, Dari pelabuhan ke pusat kota, Dari pusat kota ke kawasan wisata, Dari rumah ke tempat usaha dan sebaliknya.

Transportasi online dapat menjadi salah satu bagian dari solusi tersebut.

Bukan satu-satunya solusi, Tetapi tidak bisa diabaikan. Saya kira sudah waktunya persoalan ini dibicarakan secara terbuka. Bukan untuk mencari siapa yang salah, Bukan pula untuk menentukan siapa yang menang.

Melainkan mencari sistem yang paling masuk akal bagi Kota Kendari.

Karena pada akhirnya, kota yang baik bukan hanya kota yang punya bandara megah atau pelabuhan yang ramai.

Kota yang baik adalah kota yang membuat orang mudah datang, mudah bergerak, dan ingin datang kembali.

Bandara Halu Oleo dan Pelabuhan Nusantara adalah pintu.

Jangan sampai pintunya sudah terbuka lebar, tetapi tamu yang datang justru kesulitan mencari kendaraan untuk melanjutkan perjalanan.

Kalau itu terjadi, pertanyaannya sederhana, Kita sebenarnya sedang memudahkan tamu datang ke Kendari, atau justru membuat mereka berpikir dua kali untuk kembali?, Siapa bisa bantah?.

Keterangan tambahan tulisan ini tidak lahir dari hasil studi banding, hanya bermodalkan sebungkus rokok dan kopi hitam racikan belionya belio.*

Jumat Curhat Perdana, Kapolresta Kendari Serap Keluhan Warga Konda

0

KENDARIKINI.COM — Kapolresta Kendari Kombes Pol Safi’i Nafsikin menemui warga Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Jumat (25/9/2026).

Kunjungan tersebut merupakan kegiatan Jumat Curhat perdana sejak Safi’i Nafsikin menjabat Kapolresta Kendari.

Dalam kegiatan itu, Safi’i membuka ruang dialog untuk mendengar langsung berbagai keluhan masyarakat.

Sejumlah persoalan yang dibahas berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Keluhan warga antara lain menyangkut narkoba, pencurian, keamanan lingkungan hingga persoalan di sekolah.

Safi’i mengatakan, setiap informasi masyarakat menjadi perhatian kepolisian dan akan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.

Ia meminta warga segera melaporkan kejadian maupun aktivitas yang mencurigakan kepada pihak kepolisian.

“Apabila ada kejadian pencurian maupun melihat orang tidak dikenal atau aktivitas mencurigakan, segera laporkan,” kata Safi’i.

Menurutnya, partisipasi masyarakat diperlukan untuk menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama.

Terlebih, Desa Puosu Jaya berada di wilayah perbatasan Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan.

Safi’i juga memastikan jajaran Polresta Kendari akan memperkuat patroli serta kegiatan sambang masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Selain berdialog dengan warga, Kapolresta Kendari turut menyerahkan bantuan sosial.

Bantuan berupa beras dan telur diberikan kepada warga Desa Puosu Jaya.

Penyerahan bantuan tersebut menjadi bagian dari kepedulian kepolisian terhadap kebutuhan masyarakat.

Kegiatan Jumat Curhat berlangsung aman dan kondusif hingga selesai.*

Bahtra Komitmen Kawal PTSL, Warga Kendari Terima Sertifikat Tanah

0

KENDARIKINI.COM — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan komitmennya mengawal Program Strategis Nasional (PSN) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Komitmen itu disampaikan Bahtra dalam agenda penyerahan sertifikat PTSL Tahun Anggaran 2026 di Kantor Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Jumat (25/9/2026).

Bahtra mengikuti kegiatan tersebut secara daring melalui Zoom dan memberikan sambutan kepada jajaran BPN serta masyarakat penerima sertifikat.

Hadir dalam kegiatan itu Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Ahmad Fatoni, Camat Wua-Wua, Lurah Anawai, serta jajaran terkait.

Bahtra mengatakan, Komisi II DPR RI memberi perhatian terhadap pelaksanaan PTSL karena program tersebut bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, sertifikat tanah tidak hanya menjadi dokumen administrasi. Sertifikat juga memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap aset masyarakat.

“Sertifikat tanah ini bukan sekadar selembar kertas, melainkan wujud kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset milik rakyat,” kata Bahtra.

Dia memastikan Komisi II DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan PTSL.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan dukungan anggaran dan regulasi mampu mempercepat pencapaian target PTSL.

“Harapannya, seluruh bidang tanah di Sultra, khususnya Kota Kendari, dapat terpetakan dan bersertifikat dengan baik,” ujarnya.

Bahtra juga meminta masyarakat penerima sertifikat menjaga dokumen tersebut dengan baik.

Dia mendorong sertifikat yang telah diterima dapat dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

BPN Pastikan Kepastian Hukum

Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Ahmad Fatoni mengatakan, penyerahan sertifikat PTSL merupakan bentuk komitmen pemerintah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Fatoni menjelaskan, PTSL menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah secara menyeluruh dan sistematis.

“Dengan adanya sertifikat ini, masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanah yang dimiliki. Kami berharap sertifikat yang telah diterima dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” kata Fatoni.

Dia juga mengapresiasi dukungan dan pengawasan Komisi II DPR RI terhadap pelaksanaan program pertanahan di daerah.

Menurut Fatoni, dukungan legislatif diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan program BPN, termasuk menghadapi berbagai tantangan teknis dan administrasi di lapangan.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada perwakilan warga.

Penyerahan dilakukan jajaran BPN bersama unsur legislatif dan diakhiri dengan sesi foto bersama.

Program PTSL diharapkan terus memperluas kepastian hukum kepemilikan tanah sekaligus mendorong tertib administrasi pertanahan di Kota Kendari dan Sultra.*

PLN Nyalakan Listrik 555 kVA untuk Sekolah Rakyat di Mamuju

0

KENDARIKINI.COM — PT PLN (Persero) melalui UP3 Mamuju menyalakan listrik berdaya 555 kVA untuk fasilitas Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju.

Penyalaan atau energize tersebut menjadi bagian dari dukungan PLN terhadap pemerataan fasilitas pendidikan di Sulawesi Barat.

PLN menyatakan pasokan listrik tersebut disiapkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan operasional fasilitas Sekolah Rakyat.

General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah, mengatakan listrik menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung kemajuan sektor pendidikan.

“Dengan suplai daya 555 kVA, kami berharap kegiatan belajar mengajar berlangsung optimal, nyaman, dan berbasis teknologi,” ujar Edyansyah.

Menurutnya, PLN berkomitmen menyediakan infrastruktur kelistrikan yang andal untuk mendukung fasilitas pendidikan dan mencetak sumber daya manusia unggul.

Sementara itu, Manager PLN UP3 Mamuju, M. Fauzan, mengatakan proses energize telah melalui persiapan teknis oleh tim PLN.

Persiapan tersebut dilakukan untuk memastikan sistem kelistrikan di kawasan Sekolah Rakyat memenuhi aspek keandalan dan keselamatan.

“Kami mengerahkan tim teknik untuk memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan siap beroperasi dengan standar keandalan dan keselamatan tinggi,” kata Fauzan.

Ia menambahkan, daya 555 kVA tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.

PLN UP3 Mamuju juga memastikan komitmen pelayanan kelistrikan terus diberikan bagi sektor strategis, termasuk bidang pendidikan.

PLN berharap pasokan listrik tersebut dapat mendukung operasional Sekolah Rakyat dalam memberikan layanan pendidikan secara optimal.*

Dugaan Permainan Solar Subsidi di SPBN Bokori, KARST Beberkan Duet Apik Oknum Babinsa dan Babinkantibmas

0

KENDARIKINI.COM — Penyaluran solar bersubsidi di SPBN Bokori, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, disorot Konsorsium Aktivis Revolusioner Sulawesi Tenggara (KARST).

Organisasi yang terdiri atas 14 kelompok tersebut menduga terdapat sejumlah kejanggalan dalam operasional SPBN.

Koordinator KARST Ikram menyebut dugaan tersebut berkaitan dengan mekanisme penyaluran hingga pihak-pihak yang disebut terlibat.

“Dari sipil ada dua inisial N dan U yang diduga berperan di depan layar,” kata Ikram, Jumat (25/9/2026).

Menurut dia, keduanya diduga berperan dalam penyaluran jatah solar subsidi serta pengumpulan upeti.

Ikram juga menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas tersebut.

“Dari informasi yang kami terima ada duet antara oknum Babinsa dan Bhabinkamtibmas, inisial W dan Z,” ungkapnya.

Dia mengatakan kedua oknum tersebut diduga berperan di belakang layar dalam penyaluran solar subsidi dan menerima upeti.

Selain dugaan keterlibatan sejumlah pihak, KARST menyoroti sarana penyaluran BBM di SPBN Bokori.

Ikram mengklaim solar subsidi diduga tidak disalurkan menggunakan nosel sebagaimana fasilitas pengisian BBM.

“Solar subsidi itu diduga tidak disalurkan menggunakan nosel, tetapi memakai selang dari tangki bekas,” ujarnya.

Atas temuan tersebut, KARST meminta instansi berwenang melakukan pemeriksaan terhadap SPBN Bokori.

Pemeriksaan diminta mencakup legalitas, fasilitas, serta mekanisme penyaluran solar bersubsidi.

“Ini perlu diperiksa secara menyeluruh. Jangan sampai BBM subsidi justru disalurkan dengan mekanisme yang tidak sesuai,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pengelola SPBN Bokori maupun instansi terkait belum memberikan keterangan.*

BPS Sultra Akui Data Desil Perlu Penyempurnaan, Warga Bisa Ajukan Perbaikan

KENDARIKINI.COM – BPS Sulawesi Tenggara mengakui data desil masih membutuhkan penyempurnaan dalam pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kepala BPS Sultra Hadi Susanto mengatakan, laporan masyarakat menjadi masukan penting untuk memperbaiki kualitas data.

“Dengan adanya komplain atau masukan dari masyarakat, semuanya menjadi masukan bagi kita,” kata Hadi, Jumat (25/9/2026).

Menurutnya, sistem desil baru digunakan sebagai bagian dari upaya penyaluran bantuan berbasis data.

Karena masih dalam tahap awal penerapan, BPS membuka ruang bagi masyarakat untuk mengajukan perbaikan data.

Masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan secara mandiri melalui kanal yang tersedia.

“Kalau dirasa ini salah, desilnya, silakan lakukan upaya perbaikan secara mandiri,” ujarnya.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki akses perangkat digital, pengajuan perbaikan dapat dilakukan melalui kelurahan.

Hadi mengatakan kanal pengajuan melalui BPS telah dibuka sekitar dua pekan.

Sejumlah warga telah mendatangi kantor BPS. Namun, sebagian besar pengajuan dilakukan masyarakat secara mandiri melalui perangkat masing-masing.

Meski demikian, Hadi menegaskan pengajuan perbaikan tidak otomatis mengubah posisi desil masyarakat.

Setiap pengajuan harus melalui proses verifikasi untuk memastikan informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan.

“Tidak semua pengajuan langsung kita terima. Harus dicek dulu melalui berbagai prosedur verifikasi,” jelasnya.

Hadi juga mengingatkan bahwa perubahan data belum tentu membuat seseorang berpindah desil.

Seseorang dapat mengalami perubahan data, tetapi tetap berada dalam kelompok desil yang sama.

“Belum tentu desilnya akan bergeser. Bisa jadi bergeser, tapi masih di desil yang sama,” pungkas Hadi.*

BPS Sultra Dorong Masyarakat Pahami Data Statistik Sebelum Ambil Keputusan

KENDARIKINI.COM – BPS Sulawesi Tenggara mendorong masyarakat memahami konteks data statistik sebelum menarik kesimpulan atau mengambil keputusan.

Kepala BPS Sultra Hadi Susanto mengatakan, literasi statistik penting agar masyarakat mampu menggunakan data sebagai rujukan.

“Ketika paham, masyarakat akan lebih menggunakan data statistik, sehingga keputusan-keputusan bisa lebih tepat,” kata Hadi, Jumat (25/9/2026).

Menurutnya, statistik tidak hanya dibutuhkan pemerintah. Masyarakat juga perlu menggunakan data untuk memeriksa berbagai informasi yang diterima.

“Ini harus kita cari kebenarannya melalui data statistik,” ujarnya.

Hal itu disampaikan Hadi dalam Seminar Literasi Statistik bertema “Membangun Literasi Statistik untuk Memahami Kondisi Sosial Ekonomi Sulawesi Tenggara”.

Kegiatan tersebut digelar BPS Sultra dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) 2026.

Dalam seminar, BPS membahas sejumlah kondisi sosial ekonomi Sultra, termasuk kemiskinan dan ketenagakerjaan.

Hadi menyebut angka kemiskinan Sultra masih sekitar 10 persen. Angka tersebut berada di atas angka kemiskinan nasional sekitar 8 persen.

“Masih punya PR untuk bisa lebih mengurangi angka kemiskinan tersebut,” katanya.

Selain kemiskinan, persoalan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian BPS Sultra.

Hadi menyebut jumlah tenaga kerja Sultra sekitar 1,45 juta orang. Kondisi pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Ia menjelaskan, kondisi ketenagakerjaan dapat dipengaruhi karakteristik sektor tertentu, termasuk pertanian yang mengikuti musim.

“Di musim-musim tertentu, pertanian menyerap tenaga kerja sangat banyak,” jelasnya.

Menurut Hadi, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memahami angka statistik berdasarkan konteks sosial ekonomi.

Seminar menghadirkan Guru Besar UHO Prof. Dr. Rosnawintang dan Statistisi Ahli Madya BPS Sultra Muh. Mulyadi.

Materi seminar meliputi pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, investasi, kemiskinan, serta ketenagakerjaan.

Hadi berharap literasi statistik membuat masyarakat semakin kritis menerima informasi dan menggunakan data secara tepat.*

BP BUMN Salurkan Tali Asih untuk Keluarga Jurnalis dan ABK KM Arupadatu I

0

KENDARIKINI.COM – Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menyalurkan tali asih kepada keluarga delapan korban KM Arupadatu I.

Rombongan tersebut terdiri atas lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda.

Penyerahan tali asih berlangsung di Gedung BP BUMN Jakarta, Kamis, dalam kegiatan bertajuk “Penyerahan Tali Asih Kepada Keluarga Korban Erupsi Gunung Anak Krakatau”.

Wakil Kepala II BP BUMN Tedi Bharata mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian keluarga besar BUMN.

“Kami ingin menyampaikan bahwa bapak-ibu sekalian tentunya tidak sendiri. Ada kami, keluarga besar BUMN,” ujar Tedi.

Sejumlah BUMN turut berpartisipasi dalam pemberian tali asih tersebut, termasuk LKBN ANTARA, Peruri, AirNav, Pelindo, dan ASDP Indonesia Ferry.

Selain itu, bantuan melibatkan Antara ETP, Jasa Tirta I, Jasa Tirta II, Jasamarga, serta PTPN 4.

Tedi mengatakan, bantuan tersebut tidak dapat menggantikan kehilangan yang dialami keluarga korban.

Namun, ia berharap tali asih tersebut dapat membantu keluarga menghadapi situasi sulit selama proses pencarian berlangsung.

Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN Hambra mengatakan, pihaknya terus mengikuti perkembangan pencarian rombongan KM Arupadatu I.

“Kami dari BUMN, BP BUMN maupun BUMN yang ikut berpartisipasi memberikan tali asih kepada saudara-saudara kita,” kata Hambra.

Direktur Pemberitaan ANTARA Virgandhi Prayudantoro mengapresiasi kepedulian BP BUMN dan sejumlah perusahaan BUMN.

Ia menyebut bantuan tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah melalui BUMN terhadap keluarga jurnalis.

Lima jurnalis yang berada dalam rombongan tersebut yakni M Bagus Khoirunnas, Ari Basuki, Yudhistiro, Firdaus, dan Donal.

Sementara tiga kru kapal terdiri atas Warta selaku kapten, Surakman sebagai ABK, serta Heriyanto sebagai pemandu.*

YBM PLN Gelar Ojol Care, 120 Pengemudi Dapat Servis Motor Gratis

0

KENDARIKINI.COM – Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN menghadirkan program Ojol Care berupa layanan servis motor gratis bagi 120 pengemudi ojek online.

Kegiatan tersebut digelar pada 24–25 September 2026 di Kantor PLN UID Sulselrabar, Makassar.

Program Ojol Care merupakan bagian rangkaian Milad ke-20 YBM PLN dengan tema “Menebar Manfaat dan Membangun Kemandirian”.

Layanan tersebut menyasar pengemudi ojek online muslim yang mengandalkan sepeda motor sebagai sarana utama mencari penghasilan.

Salah satu penerima manfaat, Ina Kartini Syam (44), mengaku terbantu dengan adanya layanan servis motor gratis tersebut.

Ina telah menjalani profesi sebagai pengemudi ojek online selama sekitar tujuh tahun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

“Kalau jadi ojol, kita bertemu customer dengan berbagai macam karakter. Tapi saya tetap semangat mencari penghasilan,” ujar Ina.

Menurutnya, kondisi kendaraan menjadi salah satu hal penting karena sepeda motor digunakan setiap hari untuk bekerja.

Selain Ojol Care, YBM PLN menghadirkan Expo UMKM yang melibatkan pelaku usaha dari sejumlah daerah binaannya.

UMKM tersebut berasal dari Gowa, Bulukumba, Bone, Mamuju, Batulaya, dan Polewali Mandar.

Beragam produk makanan, minuman, serta kerajinan tangan dipamerkan dalam kegiatan tersebut.

YBM PLN juga menghadirkan Program Gerai Cahaya melalui sharing session pengembangan usaha bersama konsultan bisnis Nurfadilah.

Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan sekaligus Pembina YBM PLN UID Sulselrabar, Albert Safaria, mengatakan program tersebut menjadi momentum memperkuat manfaat bagi masyarakat.

“Perjuangan para pengemudi ojek online adalah cerminan ketangguhan. Semoga kegiatan kecil ini bisa meringankan beban mereka,” kata Albert.

Albert menjelaskan, program YBM PLN bersumber dari dana zakat pegawai muslim PLN yang dipotong 2,5 persen setiap bulan.

Ia berharap berbagai program YBM PLN tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, tetapi mendorong masyarakat menjadi lebih berdaya dan mandiri.*

Teguh Santosa: JMSI Dukung Penuh HPN 2027 di Lampung

0

KENDARIKINI.COM — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2027.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum JMSI Teguh Santosa dalam pertemuan dengan Ketua Umum PWI Akhmad Munir.

Pertemuan berlangsung di Kantor PWI, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.

Teguh hadir didampingi Ketua Harian JMSI Ari Rahman dalam pertemuan tersebut.

Sementara Akhmad Munir didampingi Sekjen PWI Marthen Selamet Susanto dan Wakil Sekjen PWI Kadirah.

Turut hadir Ketua Bidang Pendidikan PWI Agus Sudibyo dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan membahas penyelenggaraan HPN 2027 dan pentingnya peran pers menghadapi tantangan era digital.

HPN dinilai menjadi momentum mengevaluasi kualitas jurnalistik serta kontribusi pers terhadap kehidupan berbangsa.

Selain itu, HPN menjadi pengingat pentingnya menjaga kredibilitas dan independensi pers.

Pers juga memiliki peran menghadapi penyebaran hoaks, informasi menyesatkan, dan ujaran kebencian.

HPN ditetapkan setiap 9 Februari berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985.

Namun, HPN 2027 akan digelar April karena bertepatan dengan perkiraan bulan Ramadan.

HPN 2027 dijadwalkan berlangsung di Provinsi Lampung dan bersamaan dengan Porwanas.

Akhmad Munir mengatakan HPN juga perlu mendorong profesionalisme serta kesejahteraan pekerja media.

“Kami ingin HPN 2027 bisa lebih inklusif dan melibatkan semua konstituen Dewan Pers,” ujar Munir.

Agus Sudibyo mengatakan inklusivitas akan diterapkan sejak perencanaan hingga pelaksanaan HPN 2027.

Sementara Teguh membagikan pengalamannya ketika memimpin Panitia HPN 2016 di Nusa Tenggara Barat.

Ia mencontohkan pelayaran wartawan menggunakan KRI Makassar-590 dari Surabaya menuju Lombok.

Pelayaran tersebut diikuti hampir 300 wartawan dan diisi berbagai kegiatan selama perjalanan.

“Kegiatan HPN 2016 lainnya adalah Business Forum yang dihadiri lebih dari 30 duta besar,” kata Teguh.

“JMSI mendukung penuh penyelenggaraan HPN 2027. Saya yakin HPN 2027 akan lebih hebat,” ujar Teguh.*

RAPBD Perubahan 2026, Pemprov Sultra Jawab Pandangan Fraksi DPRD

0

KENDARIKINI.COM – Pj Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra), Muhammad Fadlansyah, menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan fraksi DPRD terkait RAPBD Perubahan 2026.

Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sultra di Kendari, Rabu malam (23/9/2026).

Fadlansyah hadir mewakili Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dalam agenda penyampaian jawaban pemerintah provinsi.

Ia menjelaskan, penyusunan RAPBD Perubahan 2026 berpedoman pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

Penyusunan juga mengacu Keputusan Mendagri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang pemutakhiran nomenklatur perencanaan daerah.

Terkait pendapatan, pemerintah mencatat peningkatan sebesar Rp156,3 miliar dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026.

Kenaikan tersebut mencakup pajak daerah sebesar Rp153,3 miliar dan hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp20 miliar.

Peningkatan pajak daerah bersumber dari kurang salur pajak rokok 2025. Sementara dividen BUMD meningkatkan pendapatan kekayaan daerah.

Namun, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah berkurang Rp17,05 miliar.

PAD Sultra juga meningkat dari Rp1,934 triliun menjadi Rp2,178 triliun dalam Rancangan Perubahan APBD 2026.

Kenaikan PAD tersebut mencapai Rp243,652 miliar atau 12,59 persen.

Pemerintah menyebut peningkatan pendapatan Rp395,4 miliar dihitung berdasarkan potensi pajak, tren realisasi, dan kepatuhan wajib pajak.

Sementara kenaikan belanja sebesar 16,47 persen diarahkan mendukung program prioritas nasional dan daerah.

Program tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta ketahanan pangan berbasis agromaritim.

Terkait SiLPA Rp235,4 miliar, pemerintah menyebut sumbernya berasal dari sejumlah pelampauan penerimaan dan penghematan belanja.

SiLPA juga mencakup kewajiban kepada pihak ketiga serta sisa dana pengeluaran pembiayaan dan belanja lainnya.

Fadlansyah berharap seluruh program pembangunan 2026 dapat direalisasikan optimal sesuai target yang telah ditetapkan.

“Insyaallah, seluruh program dan kegiatan pembangunan dapat terealisasi secara optimal,” ujarnya.*

Menteri LH: Prabowo Dorong Aksi Nyata Pengendalian Perubahan Iklim

KENDARIKINI.COM – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat memaparkan langkah Indonesia mengendalikan perubahan iklim dalam Climate Summit 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Interactive Leaders Dialogue di Markas Besar PBB, New York, Rabu (23/9/2026).

Forum tersebut merupakan rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81 dan dibuka Sekretaris Jenderal PBB António Guterres.

Jumhur mengatakan Indonesia menerjemahkan komitmen iklim menjadi aksi lintas sektor yang berorientasi pada masyarakat.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus berjalan secara beriringan.

“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, tugas kita menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata,” ujar Jumhur.

Indonesia menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai arah menuju net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.

Sejumlah aksi lintas sektor juga dipaparkan, mulai pengurangan emisi limbah dan metana hingga dekarbonisasi industri.

Indonesia juga mengembangkan industri rendah karbon, carbon capture, utilisation and storage, serta energi surya skala besar.

Selain itu, penerapan B50 dan pengembangan kendaraan listrik disebut sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi rendah karbon.

Jumhur menekankan transisi energi harus berlangsung adil, tertib, dipimpin negara, dan berpusat pada masyarakat.

“Keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari teknologi atau investasi, tetapi juga keterjangkauan energi,” katanya.

Indonesia turut menyoroti kebutuhan pembiayaan iklim, adaptasi, serta pengurangan emisi metana dalam tiga Solution Dialogues.

Dalam isu adaptasi, Indonesia memaparkan pengembangan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa.

Upaya tersebut dilengkapi perlindungan dan restorasi mangrove serta ekosistem pesisir untuk menghadapi risiko kenaikan muka air laut.

Menjelang COP31 di Antalya, Indonesia mendorong penguatan pembiayaan iklim dan implementasi aksi iklim yang konkret.

“Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata,” ujar Jumhur.*

Toyota Hilux Rangga Kuasai 51,4 Persen Pasar Pick Up Medium di Sulawesi

KENDARIKINI.COM – Toyota Hilux Rangga mencatat kinerja positif di pasar kendaraan komersial wilayah operasional Kalla Toyota.

Pada Januari hingga Agustus 2026, penjualan Hilux Rangga mencapai 550 unit atau meningkat lima persen.

Marketing General Manager Kalla Toyota, Suliadin, mengatakan capaian tersebut memperkuat posisi Hilux Rangga.

“Hilux Rangga berhasil menguasai market share hingga 51,4 persen pada segmen Pick Up Medium,” kata Suliadin.

Menurut Kalla Toyota, Hilux Rangga dirancang untuk mendukung kebutuhan pelaku usaha dan bisnis produktif.

Kendaraan tersebut menawarkan kapasitas angkut besar serta kemampuan mobilitas yang mendukung aktivitas usaha.

Selain daya angkut, Hilux Rangga memiliki mesin bertenaga dan diklaim mampu memberikan efisiensi operasional.

Berdasarkan pengujian internal Toyota, varian diesel Hilux Rangga memiliki konsumsi bahan bakar hingga 14,2 kilometer per liter.

Efisiensi tersebut dinilai dapat membantu menekan biaya operasional harian pelaku usaha.

Kalla Toyota menyebut Hilux Rangga menggabungkan daya angkut, performa mesin, kenyamanan kabin, dan efisiensi bahan bakar.

Kombinasi tersebut menjadikan Hilux Rangga salah satu pilihan kendaraan komersial untuk mendukung produktivitas usaha.

Informasi mengenai Kalla Toyota tersedia melalui website kallatoyota.co.id dan sejumlah kanal media sosial resminya.*

Ombudsman Sultra Soroti Dugaan Keracunan MBG di SMAN 1 Tongauna

0

KENDARIKINI.COM – Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa puluhan siswa SMAN 1 Tongauna.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra, Mastri Susilo, menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut.

Sebanyak 27 siswa dilaporkan dilarikan ke RSUD Konawe setelah menyantap MBG dari SPPG Unaaha-Tongauna.

Ombudsman Sultra akan melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab dan penanganan dugaan keracunan tersebut.

Mastri mengatakan, pihaknya akan meminta klarifikasi kepada Kepala SPPG Unaaha-Tongauna, Dinkes Konawe, dan Direktur RSUD Konawe.

Klarifikasi mencakup jumlah korban, hasil pemeriksaan laboratorium, serta penjaminan biaya perawatan siswa.

Ombudsman juga mendorong pembekuan sementara operasional SPPG Unaaha-Tongauna hingga investigasi BPOM Sultra selesai.

Langkah tersebut mengacu pada arahan Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, terkait SPPG yang melakukan kesalahan berat.

“Untuk SPPG yang melakukan kesalahan berat dan menyebabkan keracunan massal, Ombudsman akan merekomendasikan penutupan,” kata Mastri.

Ombudsman juga akan mendalami dugaan maladministrasi dalam pengelolaan SPPG terkait kejadian tersebut.

Menurut Mastri, kejadian ini perlu ditelusuri untuk memastikan tata kelola SPPG berjalan sesuai ketentuan.

Ombudsman menegaskan biaya perawatan siswa di RSUD Konawe maupun puskesmas harus ditanggung BGN atau SPPG.

Biaya tersebut, kata dia, tidak boleh dibebankan kepada orang tua atau wali siswa yang terdampak.

Ombudsman Sultra juga membuka posko pengaduan bagi orang tua atau wali siswa yang merasa dirugikan.

Posko tersebut disiapkan untuk menampung laporan maupun pengaduan terkait dugaan keracunan MBG di SMAN 1 Tongauna.*

JMSI Minta Polda Sultra Atensi Dugaan Intimidasi Penanggung Jawab PT GMS Terhadap Jurnalis Simpul Indonesia

0

KENDARIKINI.COM – Pengurus Pusat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) meminta Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) mengatensi laporan dugaan intimidasi terhadap jurnalis Simpulindonesia.com.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Bidang Jurnalisme Berkualitas PP JMSI, Dino Umahuk, Kamis (24/9/2026).

Laporan itu berkaitan dengan dugaan penghalangan kerja jurnalistik oleh penanggung jawab PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS), Muhammad Aris alias Pongki.

Dugaan tersebut muncul setelah pemberitaan mengenai pencemaran air sungai di Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan.

Pencemaran tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas PT GMS. Kasus itu kemudian dilaporkan jurnalis Simpulindonesia.com ke Polda Sultra.

Dino menegaskan, kerja jurnalistik memiliki perlindungan hukum dan harus dihormati seluruh pihak.

Menurutnya, keberatan terhadap pemberitaan semestinya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Tidak boleh dilakukan dengan cara yang berpotensi menghambat, mengintimidasi, menekan, atau menghalangi wartawan,” tegas Dino.

Sebelumnya, jurnalis Simpulindonesia.com, Nur Nur Fajriansyah, melaporkan dugaan tersebut ke Polda Sultra pada Senin (21/9/2026).

Laporan tersebut dikawal langsung Sekretaris Pengurus Daerah JMSI Sultra, Muh. Irvan S.

Pengaduan itu telah diterima kepolisian melalui Surat Tanda Laporan Pengaduan tertanggal 21 September 2026.

Surat tersebut ditandatangani Muh. Randy Fadli Maulana, Bripda/NRP 03120643, Banit Unit IV Subdit II Ditreskrimum Polda Sultra.

Irvan menyatakan kerja jurnalistik mendapat perlindungan hukum sehingga harus dihormati oleh seluruh pihak.

Ia juga meminta Polda Sultra memberikan perhatian terhadap laporan dugaan penghalangan kerja jurnalistik tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan dari Muhammad Aris alias Pongki terkait laporan tersebut.*

JMSI Soroti Pernyataan Kadispar Sultra Sebut Wartawan “Bodrex” dan “Idiot”

KENDARIKINI.COM – Pengurus Pusat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menyoroti pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara (Kadispar Sultra), Ridwan Badallah.

Pernyataan tersebut diduga menyebut wartawan dengan istilah “Bodrex” dan “Idiot” dalam konteks persoalan pemberitaan.

Bidang Jurnalisme Berkualitas JMSI, Dino Umahuk, menilai pernyataan tersebut tidak pantas disampaikan seorang pejabat publik.

“Persoalannya bukan semata-mata soal pilihan kata, melainkan menyangkut cara seorang pejabat memperlakukan profesi pers,” ujar Dino, Senin (14/9/2026).

Menurut Dino, kemerdekaan pers telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ia menyebut Pasal 4 ayat (3) memberikan hak kepada pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.

Sementara Pasal 8 mengatur perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya.

Dino menilai penyebutan dengan istilah kasar terhadap wartawan tidak semestinya dianggap sebagai candaan.

Terlebih, persoalan tersebut muncul setelah adanya laporan polisi terhadap dua jurnalis sebelumnya.

Menurutnya, rangkaian kejadian itu perlu menjadi perhatian terhadap kondisi kebebasan pers di Sulawesi Tenggara.

“Pejabat publik harus memahami bahwa wartawan bukan bawahan pejabat, bukan humas pemerintah,” katanya.

Dino juga mengingatkan adanya mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Hak Jawab, Hak Koreksi, dan pengaduan kepada Dewan Pers.

Ia meminta aparat penegak hukum mencermati konteks ucapan, bukti, serta unsur pidana terkait penggunaan istilah tersebut.

“Kritik terhadap pejabat bukan penghinaan. Kritik adalah bagian dari kontrol publik dalam negara demokrasi,” tegasnya.

Dino menilai tekanan terhadap wartawan dapat berdampak pada kepentingan masyarakat memperoleh informasi.

“Ketika wartawan dibuat takut bertanya, masyarakatlah yang akhirnya kehilangan hak untuk tahu,” pungkasnya.*

KARST Desak Ombudsman Sultra Sidak Lapas dan Rutan Usai Temuan Cibinong

0

KENDARIKINI.COM – Konsorsium Aktivis Revolusioner Sulawesi Tenggara (KARST) mendesak Ombudsman RI Perwakilan Sultra melakukan inspeksi mendadak (sidak).

Sidak tersebut diminta dilakukan di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di wilayah Sulawesi Tenggara.

Desakan itu disampaikan menyusul temuan kamar mewah dan fasilitas terlarang dalam sidak Ombudsman RI di Lapas Cibinong.

Koordinator KARST, Ikhram, meminta Ombudsman Sultra segera merespons temuan tersebut dengan melakukan pemeriksaan serupa.

Menurutnya, sidak diperlukan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran serupa terjadi di Lapas dan Rutan wilayah Sultra.

“Melihat temuan tersebut, kami mendesak Ombudsman Sultra untuk melakukan sidak ke Lapas dan Rutan,” ujar Ikhram.

Pernyataan tersebut disampaikan Ikhram saat dihubungi Kendarikini.com, Kamis (24/9/2026).

KARST merupakan aliansi yang menaungi 14 organisasi di Sulawesi Tenggara.

Ikhram berharap pemeriksaan dapat memastikan kondisi fasilitas dan pelayanan di Lapas maupun Rutan sesuai ketentuan.

Ia juga meminta pengawasan dilakukan secara menyeluruh terhadap potensi pelanggaran yang dapat merugikan warga binaan.*

Bea Cukai Kendari Disorot, Penindakan Rokok Ilegal Diduga Tak Sentuh Grosir

0

KENDARIKINI.COM – Penindakan rokok ilegal oleh Bea Cukai Kendari disorot karena diduga hanya menyasar warung retail tanpa menyentuh gudang grosir.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penindakan serta sinergi Bea Cukai Kendari bersama Aparat Penegak Hukum (APH).

Untuk memperoleh kejelasan, Kendarikini.com mendatangi Kantor Bea Cukai Kendari, Rabu (16/9/2026) sekitar pukul 10.00 WITA.

Kedatangan tersebut bertujuan meminta penjelasan terkait penindakan rokok ilegal yang dinilai belum menyentuh gudang grosir.

Saat tiba, petugas keamanan menyampaikan pejabat yang hendak ditemui sedang menerima tamu di dalam kantor.

Tidak lama kemudian, Humas Bea Cukai Kendari, Ade Jamaludin, menemui pihak media dan memberikan penjelasan terkait permintaan wawancara.

Ade menyampaikan pejabat berwenang yang hendak ditemui sedang berada di luar kantor karena menjalankan agenda dinas.

Ia meminta media membuat janji terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara dengan pejabat berwenang.

Ade juga menyarankan media membawa bukti pendukung untuk disampaikan dalam agenda wawancara tersebut.

Konfirmasi lanjutan dilakukan Kendarikini.com pada Kamis (17/9/2026) sekitar pukul 11.00 WITA melalui Humas Bea Cukai Kendari.

Saat ditanya kepastian jadwal wawancara, Ade menyebut Kepala Kantor Bea Cukai Kendari, Taufik Sapto Harsono, sedang menjalankan penugasan di luar kota.

“Sementara ini Kakan lagi ngak di tempat ada penugasan di Pusat, nanti menunggu konfirmasi kesedianya kapan. Setelah itu saya infokan lagi,” ujar Ade.

Hingga berita ini diterbitkan, Kendarikini.com belum memperoleh penjelasan substantif mengenai dugaan tersebut dari Bea Cukai Kendari.

Bea Cukai Kendari tetap diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi maupun hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.*

Gubernur Sultra Tegaskan Integritas Jadi Kunci Profesi Advokat

0

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka menegaskan profesi advokat merupakan profesi mulia dan strategis.

Menurutnya, advokat memiliki peran penting dalam menjaga tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Andi Sumangerukka saat menghadiri pelantikan pengurus DPD PERADI Profesional di empat daerah.

Pelantikan tersebut berlangsung di Hotel Claro Kendari, Rabu malam (23/9/2026).

Pengurus yang dilantik berasal dari DPD PERADI Profesional Kota Kendari, Kolaka, Andoolo, dan Baubau.

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, etika, dan independensi dalam menjalankan profesi advokat.

Ia mengatakan advokat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem penegakan hukum.

Advokat berperan memberikan pendampingan hukum dan menjaga hak-hak konstitusional masyarakat.

Selain itu, advokat memiliki tanggung jawab mengawal proses hukum agar berjalan adil dan sesuai ketentuan.

Menurut Andi, kualitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan yang berlaku.

Kualitas tersebut juga ditentukan oleh orang-orang yang menjalankan profesi hukum secara bertanggung jawab.

Karena itu, para advokat diminta menjaga marwah profesi serta mengedepankan kebenaran dan keadilan.

Gubernur juga berharap PERADI Profesional memperluas akses dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Sultra.

Advokat diharapkan hadir memberikan edukasi hukum sekaligus membantu mencegah munculnya persoalan hukum.

Ia menilai PERADI Profesional dapat menjadi mitra strategis Pemprov Sultra dalam membangun budaya hukum yang sehat.

Sinergi tersebut diperlukan agar pembangunan berjalan sesuai koridor hukum dan tata kelola pemerintahan.

Termasuk pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta ketahanan pangan berbasis agromaritim.

Gubernur kemudian menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang dilantik.

Ia mengajak PERADI Profesional menjaga integritas, memperkuat profesionalisme, dan membangun kolaborasi bagi kemajuan Sultra.*

KARST Soroti Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi di SPBN Bokori

0

KENDARIKINI.COM – Konsorsium Aktivis Revolusioner Sulawesi Tenggara (KARST) menyoroti dugaan penyalahgunaan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Bokori, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe.

KARST yang terdiri atas 14 organisasi tersebut membeberkan sejumlah dugaan kejanggalan dalam operasional SPBN. Salah satunya terkait perizinan yang disebut sudah tidak berlaku.

Koordinator KARST, Ikram, mengatakan pihaknya juga menemukan dugaan penyaluran solar subsidi yang tidak menggunakan nosel sebagaimana fasilitas pengisian BBM pada umumnya.

Menurut dia, solar disebut disalurkan menggunakan selang yang terhubung dengan tangki bekas.

“Solar subsidi itu diduga tidak disalurkan menggunakan nosel, tetapi memakai selang dari tangki bekas,” kata Ikram, Kamis 24 September 2026.

KARST menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan dari instansi terkait. Terlebih, BBM yang disalurkan merupakan solar bersubsidi yang peruntukannya telah diatur pemerintah.

Secara regulasi, penyaluran BBM bersubsidi wajib dilakukan sesuai ketentuan penyaluran dan peruntukannya. Penyedia atau penyalur juga harus memiliki perizinan yang masih berlaku serta memenuhi standar sarana dan prosedur pelayanan.

Dugaan penyaluran tanpa nosel dan penggunaan fasilitas yang tidak sesuai standar, apabila terbukti, dapat berkaitan dengan aspek perizinan, tata kelola penyaluran BBM bersubsidi, serta ketentuan keselamatan dan standar operasional sarana penyaluran.

Selain itu, dugaan penyaluran solar subsidi kepada pihak yang tidak berhak atau tidak sesuai peruntukan dapat berimplikasi pada ketentuan mengenai penyediaan dan pendistribusian BBM tertentu yang ditetapkan pemerintah.

KARST meminta pemerintah daerah dan instansi berwenang melakukan pemeriksaan terhadap legalitas serta mekanisme operasional SPBN Bokori.

“Ini perlu diperiksa secara menyeluruh. Jangan sampai BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat nelayan justru disalurkan dengan mekanisme yang tidak sesuai ketentuan,” tegas Ikram.

Hingga berita ini ditulis, pihak pengelola SPBN Bokori maupun instansi terkait belum memberikan keterangan mengenai dugaan tersebut.*

FISIP UHO Percepat Akreditasi Internasional ACQUIN, SAR Ditargetkan Rampung September

KENDARIKINI.COM – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO) mempercepat persiapan akreditasi internasional ACQUIN asal Jerman.

Program Studi Ilmu Komunikasi dan Sosiologi yang tergabung dalam Claster A tengah mematangkan dokumen Self Assessment Report (SAR).

Penyusunan dokumen tersebut dilakukan tim kerja dalam kegiatan yang berlangsung pada 21 hingga 22 September 2026 di Hotel Azizah Kendari.

Wakil Rektor Bidang Akademik UHO, Prof. La Ode Santiaji Bande, menekankan pentingnya persiapan dokumen yang matang.

Ia meminta tim kerja masing-masing program studi bekerja maksimal menyiapkan seluruh data dukung yang dibutuhkan dalam dokumen SAR.

Menurutnya, persiapan tersebut tidak hanya berlaku bagi Ilmu Komunikasi dan Sosiologi, tetapi seluruh program studi terkait.

Saat ini, empat fakultas di lingkungan UHO juga tengah menjalani proses menuju akreditasi internasional.

Dokumen SAR Claster A bidang sosial dan humaniora ditargetkan rampung pada 30 September 2026.

Setelah finalisasi, dokumen tersebut akan dikirimkan kepada ACQUIN untuk menjalani tahapan penilaian akreditasi internasional.

ACQUIN merupakan lembaga penjaminan mutu independen berbasis di Jerman yang diakui European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen FISIP UHO meningkatkan standar akademik menuju pengakuan internasional.

Sebelumnya, FISIP UHO juga menjalin kerja sama internasional dengan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) dan sejumlah perguruan tinggi ASEAN.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat kualitas akademik serta memperluas jejaring pendidikan tinggi UHO di tingkat internasional.*

Gubernur Sultra Kukuhkan Pengurus Masjid Al-Alam, Tekankan Kejujuran

0

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka mengukuhkan Pengurus Masjid Al-Alam Kendari periode 2026–2031.

Pengukuhan berlangsung di Masjid Al-Alam Kendari, Rabu (23/9/2026), dengan jajaran pengurus baru.

H. Akhmad Aljufri dipercaya sebagai Ketua Pengurus Masjid Al-Alam untuk masa bakti 2026–2031.

Dalam arahannya, Andi Sumangerukka menekankan pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan setiap amanah.

Menurutnya, nilai tersebut perlu menjadi landasan pengurus dalam mengelola masjid dan menjalankan tugas kemasyarakatan.

Ia mengatakan visi Sultra yang aman, sejahtera, dan religius perlu didukung penguatan nilai keagamaan.

Menurutnya, masjid memiliki peran penting dalam membangun dan menanamkan nilai keagamaan di tengah masyarakat.

“Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga tempat untuk menata dan memperbaiki diri,” kata Andi.

Ia menilai ketulusan menjalankan amanah harus diawali niat baik dan dilandasi nilai-nilai ibadah.

Karena itu, pengurus diminta menjadikan kejujuran dan kebenaran sebagai dasar dalam menjalankan amanah.

Andi juga mengajak pengurus memperkuat fungsi Masjid Al-Alam sebagai pusat ibadah dan pembinaan umat.

Selain itu, masjid diharapkan menjadi ruang yang memperkuat persaudaraan, kebersamaan, dan kepedulian sosial.

Gubernur juga meminta perhatian terhadap generasi muda melalui keteladanan Nabi Muhammad SAW.

Nilai kejujuran, kebenaran, serta pentingnya kehidupan bermasyarakat dinilai perlu terus ditanamkan kepada generasi muda.

Andi berharap kepengurusan baru dapat memperkuat peran Masjid Al-Alam dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Sultra.*

PLN UID Sulselrabar Kumpulkan 60 Kantong Darah Lewat Aksi Donor

0

KENDARIKINI.COM – PLN UID Sulselrabar kembali menggelar kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan darah masyarakat.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor PLN UID Sulselrabar, Makassar, Rabu (23/9/2026).

Donor darah ini bekerja sama dengan UPT Transfusi Darah Sulawesi Selatan dan diikuti antusias oleh insan PLN.

Dari kegiatan tersebut, sebanyak 60 kantong darah berhasil dikumpulkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Dokter kegiatan, dr. Hj. Rusmini, M.Kes., mengapresiasi partisipasi pegawai PLN UID Sulselrabar dalam kegiatan kemanusiaan tersebut.

Menurutnya, darah yang terkumpul dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.

General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah, mengatakan donor darah merupakan bentuk kepedulian sosial yang sederhana.

“Setiap kantong darah yang kita donorkan dapat menjadi harapan bagi mereka yang membutuhkan,” kata Edyansyah.

Ia juga mendorong insan PLN untuk terus berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemanusiaan.

Edyansyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai yang berpartisipasi dalam kegiatan donor darah tersebut.

Ia juga mengapresiasi UPT Transfusi Darah Sulawesi Selatan atas kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

PLN UID Sulselrabar berharap kegiatan donor darah rutin dapat menumbuhkan semangat berbagi di lingkungan insan PLN.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen PLN memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar wilayah operasionalnya.*

DPO Korupsi Rp233 Miliar di Kolaka Ditangkap Tim SIRI Kejagung

0

KENDARIKINI.COM – Tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung menangkap DPO kasus dugaan korupsi asal Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Penangkapan dilakukan di sekitar Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (23/9/2026).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan pengamanan tersebut.

“DPO berinisial A, laki-laki berusia 39 tahun, merupakan karyawan swasta dan warga negara Indonesia. A ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor B-01/R.3/Fd.2/06/2026 tertanggal 15 Juni 2026,” katanya.

Selanjutnya, A ditetapkan sebagai DPO melalui surat Nomor 995D/P.3/Fd.2/08/2026 tertanggal 18 Agustus 2026.

“A diduga terlibat kasus korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dalam persetujuan sandar dan berlayar kapal pengangkut ore nikel,” tambahnya.

Lanjutnya, Perkara tersebut berkaitan dengan penggunaan dokumen PT AMIN melalui Terminal Khusus (Jetty) PT KMR pada 2023.

“Dalam perkara itu, A diduga melanggar sejumlah ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ungkapnya.

Kejaksaan menyebut dugaan tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp233 miliar.

Saat diamankan, A disebut bersikap kooperatif sehingga proses pengamanan berlangsung dengan lancar.

Selanjutnya, A diserahterimakan kepada jaksa penyidik untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kejaksaan Agung mengingatkan seluruh buronan dalam DPO Kejaksaan RI agar segera menyerahkan diri.

“Kejaksaan menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan memastikan proses hukum berjalan,” pungkasnya.*

PT Vale Komitmen Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Proyek IGP Pomalaa

0

KENDARIKINI.COM — PT Vale Indonesia Tbk berkomitmen meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal Kabupaten Kolaka di proyek IGP Pomalaa.

Komitmen tersebut disampaikan Senior Manager HSOR PT Vale IGP Pomalaa, Guntur Suryaning Hadi, di Kendari, Rabu (23/9/2026).

Pernyataan itu disampaikan setelah PT Vale mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulawesi Tenggara.

RDP membahas aspirasi masyarakat terkait transparansi dan penyerapan tenaga kerja dalam proyek IGP Pomalaa.

Guntur mengatakan PT Vale dan mitra kerjanya akan mengikuti ketentuan komposisi tenaga kerja 70 persen lokal dan 30 persen nonlokal.

Pemenuhan komposisi tersebut dilakukan bertahap sesuai perkembangan proyek, volume pekerjaan, dan kebutuhan kompetensi.

Menurutnya, sejumlah pekerjaan awal membutuhkan tenaga ahli berpengalaman karena memiliki tingkat presisi dan standar keselamatan tinggi.

“Ketika volume pekerjaan bertambah, tentu penyerapan tenaga kerja juga akan bertambah,” kata Guntur.

Terkait tenaga kerja asing, Guntur menyebut tidak terdapat TKA yang bekerja langsung dalam operasional IGP Pomalaa.

Menurutnya, TKA hanya berada di kantor pusat Jakarta atau melakukan kunjungan kerja singkat.

Guntur juga mengakui masih terdapat ketidaksinkronan pelaporan data tenaga kerja dari sejumlah kontraktor.

PT Vale kini berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk menyinkronkan pelaporan melalui sistem daring.

Dalam RDP, Disnakertrans Kabupaten Kolaka mencatat 4.300 tenaga kerja lokal dan 5.126 tenaga kerja luar Kolaka.

Data tersebut masih akan disinkronkan dengan pencatatan ketenagakerjaan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan data Disnakertrans Kolaka, PT Petrosea mempekerjakan 896 tenaga lokal dan 309 tenaga kerja luar Kolaka.

PT Pamapersada Nusantara tercatat mempekerjakan 1.233 tenaga lokal dan 1.231 tenaga kerja luar Kolaka.

Sementara PT Leighton Contractors Indonesia mempekerjakan 369 tenaga lokal dan 164 tenaga kerja luar Kolaka.

Data ketenagakerjaan tersebut akan diperbarui seluruh kontraktor melalui sistem pelaporan daring sebelum RDP berikutnya.

RDP lanjutan dijadwalkan berlangsung pada pekan kedua Oktober 2026 untuk membahas perkembangan sinkronisasi data.*

Korem 143/HO Gelar Bazar Murah Sambut HUT ke-81 TNI

0

KENDARIKINI.COM — Korem 143/Halu Oleo (HO) menggelar bazar murah dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung serentak bersama Mabes TNI dan jajaran TNI di seluruh Indonesia, Selasa (22/9/2026).

Bazar murah digelar di Makorem 143/HO selama dua hari, 22-23 September 2026, mulai pukul 09.00 Wita.

Berbagai kebutuhan pokok disediakan untuk masyarakat, prajurit, PNS, dan Persit jajaran Korem 143/HO.

Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian HUT ke-81 TNI sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Dalam rangkaian kegiatan, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara memberikan beasiswa kepada lima anak personel Korem 143/HO.

Beasiswa tersebut diberikan sebagai dukungan terhadap pendidikan dan motivasi bagi generasi penerus keluarga besar TNI.

Danrem 143/HO Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiarto menyebut kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi dan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi dukungan BPD Sultra melalui pemberian beasiswa kepada anak-anak personel jajaran Korem 143/HO.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian semangat HUT ke-81 TNI untuk terus hadir dan dekat bersama rakyat.

Pelaksanaan bazar berlangsung tertib dan mendapat antusiasme dari masyarakat yang hadir di Makorem 143/HO.

Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat hubungan TNI dengan masyarakat.*

Gubernur Sultra Percepat Program Perumahan untuk Masyarakat

0

KENDARIKINI.COM — Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka memimpin rapat koordinasi percepatan program perumahan masyarakat.

Rakor tersebut digelar di Ruang Rapat Gubernur Sultra, Rabu (23/9/2026), dan membahas sejumlah program perumahan.

Program yang dibahas meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), FLPP, serta KUR sektor perumahan.

Rapat dihadiri Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Sultra, serta dinas kabupaten/kota.

Perbankan dan para pengembang perumahan turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut.

Dalam rakor, setiap pihak memaparkan perkembangan program sekaligus berbagai kendala yang ditemukan di lapangan.

Gubernur meminta seluruh hambatan diidentifikasi secara jelas agar penyelesaiannya dapat dilakukan secara terpadu.

Salah satu kesepakatan rapat ialah memperkuat sinergi antara Balai, Pemprov Sultra, dan pemerintah kabupaten/kota.

Sinergi tersebut terutama dalam menentukan dan menangani kawasan sasaran pembangunan perumahan masyarakat.

Berdasarkan skema desil, masyarakat desil satu dan dua menjadi sasaran Pemprov Sultra bersama pemerintah kabupaten/kota.

Sementara masyarakat desil tiga, empat, dan lima ditangani Balai sesuai kewenangan dan program yang tersedia.

Rapat juga membahas persoalan perizinan serta pemetaan bangunan yang membutuhkan pembangunan kembali atau peningkatan kualitas.

Daya beli masyarakat turut menjadi perhatian dalam percepatan pelaksanaan program perumahan tersebut.

Gubernur meminta seluruh pemangku kepentingan segera menggelar rapat teknis untuk membahas penyelesaian berbagai persoalan.

“Manfaatkan kesempatan ini sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat,” ujar Andi Sumangerukka.

Menurutnya, program perumahan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan.

Pemprov Sultra bersama kabupaten/kota, Balai, perbankan, dan pengembang akan memperkuat koordinasi pelaksanaan program.

Langkah tersebut dilakukan agar program perumahan berjalan efektif dan bantuan menjangkau masyarakat sesuai sasaran.*

Longboat Mati Mesin di Perairan Wakatobi-Buton, Nelayan 51 Tahun Selamat

0

KENDARIKINI.COM – Seorang nelayan asal Wanci, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, berhasil diselamatkan setelah longboat yang ditumpanginya mengalami mati mesin.

Korban bernama Ld. Kamsul, 51, dilaporkan mengalami insiden tersebut saat berada di antara perairan Wakatobi dan Buton.

Informasi kecelakaan kapal diterima Comm Centre KPP Kendari dari istri korban, Jumaati, Rabu (23/9/2026) sekitar pukul 17.30 WITA.

Korban sebelumnya berangkat dari Marina Bay Wanci menuju Karang Kapota untuk memancing sekitar pukul 14.00 WITA.

Sekitar pukul 15.30 WITA, korban menghubungi keluarganya karena longboat mengalami mati mesin.

Longboat korban kemudian hanyut ke arah barat menuju wilayah Labuandere, Kabupaten Buton.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Rescue Pos SAR Wakatobi diberangkatkan menggunakan Rigid Inflatable Boat (RIB).

Tim bertolak menuju lokasi kejadian sekitar pukul 17.54 WITA untuk memberikan bantuan SAR.

Sekitar pukul 18.30 WITA, tim berhasil menemukan korban dalam kondisi selamat.

Saat ditemukan, longboat korban sedang ditarik nelayan lain sekitar 14 mil laut dari lokasi kejadian.

Tim SAR kemudian mengawal korban menuju Marina Bay Wanci untuk memastikan keselamatannya.

Korban akhirnya tiba di Marina Bay Wanci sekitar pukul 19.55 WITA dalam kondisi selamat.

Kepala KPP Kendari, Amiruddin AS, menyatakan operasi SAR kemudian dihentikan setelah korban berhasil dievakuasi.

“Operasi SAR dinyatakan selesai dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke kesatuannya masing-masing,” demikian keterangan KPP Kendari.*

Tragedi Tambang PT KDI Konut, Hasil Investigasi Disnaker Didesak Terbuka

0

KENDARIKINI.COM – Kecelakaan maut di area tambang PT Kelompok Delapan Indonesia (KDI), Konawe Utara, mendapat sorotan praktisi K3.

Praktisi K3, Abdul, menilai kecelakaan kerja dapat diminimalisir melalui penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja secara konsisten.

“Kecelakaan kerja bisa diminimalisir agar tidak terjadi di tempat kerja,” ujar Abdul kepada Kendarikini.com, Rabu (23/9/2026).

Menurut Abdul, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) penting diterapkan perusahaan dengan potensi bahaya tinggi.

Ia merujuk Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3.

“Apalagi perusahaan sektor pertambangan memiliki potensi high risk,” katanya.

Abdul mengatakan investigasi kecelakaan kerja fatal perlu dilakukan pengawas ketenagakerjaan untuk mengetahui penyebab dan faktor penyebab insiden.

Ia menyebut pelanggaran norma keselamatan kerja dapat berujung pada sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Abdul juga meminta hasil investigasi Disnaker Sultra disampaikan kepada publik secara transparan.

“Kami tunggu hasil investigasi diumumkan ke publik,” tegasnya.

Kendarikini.com telah menghubungi Kepala Teknik Tambang PT KDI, Dedi, melalui pesan dan panggilan WhatsApp.

Namun, hingga berita diterbitkan, manajemen PT KDI belum memberikan tanggapan resmi terkait kecelakaan tersebut.

Sebelumnya, kecelakaan terjadi Selasa (22/9/2026) dan menyebabkan empat pekerja meninggal dunia akibat tertimbun material longsor.

Kapolres Konawe Utara AKBP Rico Fernanda membenarkan peristiwa yang menewaskan empat pekerja tambang tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Binwasnaker dan K3 Disnaker Sultra, Asnia Nisi, menyebut tim telah diterjunkan ke lokasi.

Tim tersebut diturunkan untuk mengungkap penyebab kecelakaan berdasarkan hasil investigasi lapangan.

Abdul menyerahkan proses hukum kepada PPNS Disnaker Sultra dan aparat penegak hukum sesuai ketentuan berlaku.*

Dugaan Limbah B3 Keluar dari Kawasan Berikat VDNI, Bea Cukai Terkesan Bungkam

0

KENDARIKINI.COM – Bea Cukai Kendari belum memberikan keterangan substantif terkait dugaan pengeluaran limbah B3 berupa ban bekas dari kawasan berikat PT VDNI.

Konfirmasi dilakukan Kendarikini.com dengan mendatangi Kantor Bea Cukai Kendari, Rabu (16/9/2026) sekitar pukul 10.00 WITA.

Kedatangan tersebut bertujuan meminta penjelasan mengenai mekanisme pengawasan dan tindak lanjut atas dugaan pengeluaran limbah tersebut.

Humas Bea Cukai Kendari, Ade Jamaludin, kemudian menemui jurnalis dan meminta media membuat janji sebelum wawancara.

Ade juga menyarankan media membawa bukti pendukung saat wawancara dengan pejabat berwenang dilakukan.

Konfirmasi kembali dilakukan Kamis (17/9/2026) sekitar pukul 11.00 WITA untuk memastikan jadwal wawancara dengan pihak Bea Cukai Kendari.

Ade menyebut Kepala Kantor Bea Cukai Kendari, Taufik Sapto Harsono, sedang menjalankan penugasan di luar kota.

“Sementara ini Kakan lagi nggak di tempat, ada penugasan di Pusat. Nanti menunggu konfirmasi kesediaannya kapan,” ujar Ade.

Hingga berita ini diterbitkan, Kendarikini.com belum memperoleh penjelasan resmi mengenai dugaan pengeluaran limbah B3 tersebut.

Belum dapat disimpulkan adanya pelanggaran sebelum terdapat verifikasi dan penjelasan resmi dari pihak berwenang.

Sebelumnya, Ketua Umum PP PPI, Sulkarnain, pada 1 Mei 2026 menyoroti dugaan pengeluaran limbah tersebut.

Sulkarnain menyebut praktik tersebut diduga telah berlangsung selama beberapa tahun dan meminta kepatuhan terhadap regulasi.

Ia juga menyatakan pengeluaran limbah B3 dari kawasan berikat wajib mengikuti ketentuan Perdirjen Bea Cukai Nomor PER-30/BC/2024.

Selain itu, Kendarikini.com masih meminta klarifikasi Bea Cukai Kendari terkait dugaan rokok ilegal yang disebut tersimpan di salah satu gudang.

Bea Cukai Kendari tetap diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.*

3,452FansSuka
84,893PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
346,777PengikutMengikuti
4,356PengikutMengikuti