Kamis, Juli 23, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 373

Unik, Konsumen ini Beli Toyota Fortuner dengan Uang Celengan di Kalla Toyota Kolaka

Sepasang suami istri di Kolaka datang menghebohkan showroom Kalla Toyota dengan membawa celengan kaleng berisi uang puluhan juta rupiah (20/05). Uang tabungan tersebut dilipat rapi berbentuk bunga dan disimpan dalam kaleng bekas biskuit. Seluruh karyawan Kalla Toyota Kolaka terkejut dan ikut membantu menghitung uang tabungan pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 tersebut.

Pelanggan yang diketahui bernama Marlina datang bersama suaminya dengan maksud ingin membeli Toyota Fortuner. Marlina merupakan seorang pedagang yang mengaku sudah menabung di celengan kaleng selama kurang lebih satu tahun. Ia menyisihkan hasil dagangannya ke dalam kaleng bekas biskuit tango dan astor. Tak terasa, uang yang ia tabung kini berjumlah hingga puluhan juta rupiah.

Uniknya, tabungan bernilai puluhan juta rupiah ini dikumpulkan tanpa sepengetahuan suaminya. Suaminya mengaku tak tau jika istrinya telah menabung sebanyak ini. Saat hendak membeli mobil, suaminya sempat berkata bahwa uang yang ditabung belum cukup membeli mobil. Sang istri kemudian memperlihatkan celengan kaleng berisi uang yang selama ini ia tabung.

“Saya tidak tau, saya kira uang yang selama ini istriku punya sudah dibelanjakan dalam bentuk barang,” ungkap sang suami yang dikutip dari video viralnya menghitung uang di showroom Kalla Toyota Kolaka.

Sebanyak 8 orang karyawan Kalla Toyota Kolaka ikut menghitung uang di celengan yang mencapai Rp 83.200.000. Saat Marlina bersama keluarganya datang ke showroom membawa kaleng biskuit, sales counter yang saat itu bertugas mengira pelanggan datang membawa snack. “Dikira dikasih ki biskuit sama customer, ternyata isinya uang,” pungkas salah satu sales counter di Kalla Toyota Kolaka.

Tri Cahya selaku Customer Relation Person Kalla Toyota Kolaka menungkapkan, pelanggan tersebut membeli Toyota Fortuner 2.8 GR.

“Kami sudah melakukan perhitungan dengan total jumlah uang di celengan Rp 83.200.000 dan total DP yang disetorkan ibu Marlina Rp 152.000.000. Terima kasih kepada ibu Marlina dan keluarga yang telah mempercayakan Kalla Toyota sebagai pilihan utama dalam membeli mobil” kata Tri.***

Ketua DPD Gerindra Sultra Ditetapkan sebagai Tersangka, Polisi Bakal Jemput Paksa dan Lakukan Penahanan?

Kendari – Polresta Kendari menetapkan Ketua DPD Gerindra Sultra AAA sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan dana perusahaan PT. KKP sekitar 34 Miliar, Minggu 21 Mei 2023.

Kapolresta Kendari melalui Kasatreskrim AKP Fitrayadi mengatakan bahwa pihaknya bisa menerbitkan perintah membawa ketika dua kali panggilan diabaikan.

“Itu kan kalau di KUHAP setelah panggilan pertama tidak hadir, dilayangkan panggilan kedua, dan kalau panggilan kedua tidak hadir juga itu dapat diterbitkan surat perintah membawa, dibawa ke kantor (Polresta Kendari),” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa terkait penahanan itu merupakan kewenangan penyidik.

“Kalau masalah penangkapan dan penahanan itu subyektif penyidik, itu sudah teknis-teknis penyidikan,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan AAA dalam kasus ini AAA disangkakan pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara

“Pasal 374 KUHP, Maskimal ancaman hukuman 5 tahun, dan Kalau berdasarkan di KUHAP ancaman 5 tahun itu dapat ditahan,” pungkasnya.***

MSR Maju di Pilcaleg 2024, Sebut Fungsi Legislatif Mesti Dimaksimalkan Agar Membawa Kesejahteraan untuk Masyarakat

Kendari – Salah Satu Bacaleg DPRD Provinsi Sultra melalui Partai Demokrat yang bakal maju pada Dapil Kota Kendari Mohamad Syahputra Rahman (MSR) di Pilcaleg DPRD Sultra Dapil Kota Kendari, Ia menyebutkan bahwa anggota DPRD Sultra hari ini kurang maksimal dalam melaksanakan tupoksinya, Sabtu 20 Mei 2023.

“Yang utama bagaimana kita mengembalikan marwah Anggota DPRD Sultra dan lebih memaksimalkan
Fungsi Pengawasan, Fungsi Penganggaran dan Fungsi Legislasi,” kata Sekum DPC Demokrat Kota Kendari.

Ia mengungkapkan bahwa ketika anggota DPRD Sultra tidak memaksimalkan fungsi tersebut maka jangan salahkan Pemerintah Provinsi bersikap apatis terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Menjadi anggota DPRD Sultra bukan hanya sekedar menjadi anggota DPRD tetapi mesti memiliki konsep dan bukan hanya sekedar konsep tetapi mampu menjalankan konsepnya ke masyarakat yang membawa kesejahteraan masyarakat,” ungkap salah satu Kader HmI.

Ia juga membeberkan bahwa salah satu hal yang menjadi PR hari ini adalah banyaknya Infrastruktur Jalan yang rusak.

“Salah satu yang menjadi PR hari ini adalah infrastruktur jalan dan seharusnya ini yang menjadi perhatian yang serius, karena jika jalan bagus maka aktivitas ekonomi juga lancar,” beber Founder Miilenial Social Responsiblity.

Pihaknya juga menuturkan bahwa hal yang menjadi perhatian khusus lainnya adalah terkait perekonomian dan pendidikan.

“Hari ini terkhusus Anggota DPRD Sultra sudah sangat jarang yang berkomentar kritis terhadap pembangunan, adapun ada hanya satu dua,” tutur Pemuda yang memiliki jiwa sosial tinggi.

Lanjutnya bahwa kenapa Pemuda mesti terjun di Parlemen, ia mengatakan ada beberapa alasan Pemuda mesti terlibat di Politik.

“Pemuda ini kan terkenal dengan sikap idealismenya, kritis dan konsep-konsep yang baru sesuai dengan perkembangan zaman dan hal tersebut yang menjadi alasan saya maju di Pilcaleg,” ujar Alumni Hukum UMI Makassar.

Pihaknya juga menegaskan bahwa jika ia diberikan amanah sebagai Anggota Legislatif ia akan memaksimalkan fungsinya sebagai anggota DPRD Sultra untuk membawa kesejahteraan masyarakat.

“Saya akan memaksimalkan fungsi saya sebagai anggota DPRD yang semata-mata untuk membawa kesejahteraan masyarakat,” tutup Pemuda yang dikenal dengan kritisnya.***

Bersinergi dengan FKLPID Sultra, Kepala BPVP Kendari Sebut Serapan Alumni Pelatihan Meningkat

Kendari – Dalam rangka meningkatkan serapan tenaga kerja masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) di dunia kerja dan industri serta berusaha secara mandiri, rapat koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID) Sulawesi Tenggara kembali digelar pada tahun 2023.

Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari Dr La Ode Haji Polondu membuka kegiatan tersebut secara resmi di Claro Hotel Kendari, Sabtu (20/5).

Dalam sambutannya, orang nomor satu di BPVP Kendari ini menuturkan, keberadaan FKLPID Sultra merupakan bagian penting sebagai penunjang keberhasilan BPVP Kendari untuk menyerap tenaga kerja, terutama alumni pelatihan BPVP Kendari.

“Serapan alumni pelatihan kita cukup masif melalui bantuan FKLPI Sultra dan kami sangat mengapresiasi itu,” tuturnya.

Ia menjelaskan, semua itu berkat kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk keberadaan BPVP Kendari yang saat ini lahannya bertambah luas menjadi 6,73 hektare, kemudian bantuan alat berat dari PT VDNI sebanyak 7 unit dengan total anggaran Rp 10 miliar.

“Pelatihan MTU di Baubau, melalui kolaborasi yang baik alumni pelatihan BPVP Kendari mendapatkan bantuan alat dan bahan untuk berwirausaha mendiri dari PT ASDP Indonesia Fery Cabang Baubau, begitu juga dengan alumni pelatihan di Kabupaten Konawe Utara, para alumni mendapatkan bantuan alat dan bahan dari Bupati Konawe Utara serta dukungan biaya transportasi bagi siswa pelatihan peningkatan produktivitas dari Ketua Umum KADIN Sultra,” jelasnya.

Semua itu, lanjut dia, merupakan bukti jika kolaborasi dan koordinasi yang baik dapat menciptakan peluang untuk menekan angka pengangguran serta menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan, apalagi jika ditunjang dengan keterlibatan semua pihak yang memiliki visi yang sama.

“Pengangguran merupakan hal yang pasti selalu ada, namun tugas kita bersama adalah menekan jumlahnya sehingga dari waktu ke waktu angka pengangguran di daerah ini menjadi berkurang,” tandasnya.

Mantan Kepala Bagian (Kabag) Rumah Tangga Kemnaker RI berharap, kedepannya FKLPI Sultra bisa terus lebih maksimal menjalankan segala program-program kerjanya dan membantu mempublikasikan program-program Pelatihan BPVP Kendari di Wilayah Provinsi Sultra.

“Meski jumlah kita tidak banyak, namun saya berharap kerja kita bisa semakin maksimal dan apa yang kita lakukan Insyaa Allah bernilai ibadah,” tutupnya.

Ditempat yang sama, Ketua FKLPID Sultra, Ahmat SE MM menyampaikan, jika keberhasilan FKLPI merupakan salah satu bagian penting dari indikator suksesnya program kerja BPVP Kendari untuk serapan alumni pelatihan.

“Alumni pelatihan BPVP Kendari memiliki peluang besar untuk terserap sebagai tenaga kerja di dunia usaha dan industri karena melalui FKLPI keberadaan mereka diprioritaskan apalagi keterampilan yang dimiliki telah teruji kompeten sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh perusahaan,” ungkapnya.

Hal ini, jelas dia, telah menjadi tugas FKLPI Sultra dan mesti ditingkatkan, termasuk menggaungkan BPVP Kendari pada semua wilayah Sultra di dua kota dan 15 kabupaten.

BPVP Kendari memiliki keterbatasan untuk bisa menjamah semua wilayah yang ada di Sultra, hal ini menjadi tantangan bagi FKLPI melalui pengurus dan anggotanya untuk menyebar luaskan informasi tentang BPVP Kendari melalui jaringan yang dimiliki.

“Untuk memasifkan serapan, kita juga memiliki tugas untuk membantu mempromosikan BPVP Kendari terkait program-program kerjanya dan seperti apa itu BPVP Kendari sehingga bisa lebih diketahui serta menjadi pilihan bagi para angkatan kerja untuk transit sebelum masuk ke dunia kerja,” bebernya.

Melalui forum itu juga, Ahmat menegaskan pihaknya agar bisa bekerja semakin maksimal, mengingat tantangan ketenagakerjaan juga semakin besar.

“Kami juga berharap BPVP Kendari bisa terus berinovasi dan menciptakan terobosan baru untuk mengakomodir semua kebutuhan pasar kerja akan tenaga kerja terampil, sebagaimana saat ini yang dilakukan dengan membuat pelatihan alat berat,” tandasnya.

Untuk diketahui, pada kegiatan rakor FKLPI Sultra yang diselenggarakan BPVP Kendari ini dilaksanakan selama satu hari dan diikuti 30 peserta yang berasa dari pimpinan perusahaan dan industri se-Sultra dengan pemateri Ir Edy Susanto MM (Mantan Kepala BLK Kendari) dan Muhammad Ghozi Alfatih (Ketua Forum Koordinasi Nasional BLK Komunitas seluruh Indonesia).***

Dituding Hentikan Aktivitas Jetty di Blok Marombo, Begini Penjelasan Korem 143 Halu Oleo

Kendari – Sebelumnya beredar isu dan berita yang menyebutkan ada oknum TNI yang menghentikan aktivitas sejumlah Jetty di Blok Marombo.

Terkait hal tersebut Plh Kapenrem 143 Halu Oleo Lettu Inf Rusmin Ismail memberikan klarifikasi dan tanggapannya terkait penghentian sementara operasi sejumlah Jetty di Konawe Utara oleh oknum yang mengaku anggota TNI AD,

“Kami ingin menegaskan bahwa tidak ada penutupan Jetty yang dilakukan oleh aparat TNI di sembilan Jetty yang berada di Marombo. Kunjungan pihak TNI ke lokasi pertambangan tersebut dilakukan semata-mata untuk mencari oknum-oknum yang selama ini mengatasnamakan Danrem 143 Haluoleo dalam setiap aktifitas pertambangan di Konawe Utara,” jelasnya.

Pihaknya juga mengungkapkan bahwa tidak ada penutupan dan menghimbau para penambang untuk beraktivitas kembali.

“Kami ingin menyampaikan bahwa tidak ada penutupan dan penghentian aktivitas di sembilan Jetty tersebut. Aktivitas pengapalan di Jetty tersebut tetap berlangsung seperti biasa, dan kami menghimbau seluruh pihak terkait untuk tetap melanjutkan operasional mereka dengan aman dan teratur,” ungkapnya.

Pihaknya juga menuturkan bahwa TNI tetap berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah ini. Kami bekerja sama dengan pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pertambangan dilakukan sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

“Kami mengimbau kepada masyarakat dan pihak terkait agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu yang tidak benar. Kami akan terus mengawasi situasi ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban,” pungkasnya.***

LA Turut Hadir Sambut Kedatangan Tim PSSI yang Juarai SEA Games

Jakarta – Diketahui setelah sekian lama menanti akhirnya Timnas Indonesia mampu menjuarai SEA Games.

Diketahui Tim PSSI yang meraih medali emas di SEA Games di Pnompenh Vietnam itu disambut seperti pahlawan.

Dalam kegiatan penyambutan tersebut Lukman Abunawas (LA) juga turut menyambut Tim PSSI yg meraih Medali Emas pawai mulai GOR Senayan.

“Kami mengikuti pawai yang menuju rute Jalan Sudirman – Thamrin pada Jumat 19 Mei 2023, mulai jam 9.00 WIB, diarak keliling Kota Jakarta dan disambut dengan meriah Warga Kota Jakarta bersama pecinta olahraga Sepak Bola,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa raihan medali emas tersebut merupakan kado terindah saat Peringatan Hari Kebangkitan Nasional.

“Hari ini kan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, dan ini kado terindah,” ujar Wakil Gubernur Sultra.***

Buka Laga Bergengsi Open Tournament Pencak Silat Piala Kasad, Pangdam XIV Hassanudin Harap Pesilat Berbudi Luhur dan Berprestasi

Makassar – Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Dr. Totok Imam Santoso, S.I.P., S.Sos., M.Tr. (Han)., resmi membuka laga bergengsi Open Tournament Pencak Silat Piala Kasad Tahun 2023, yang dihadiri oleh unsur Forkopimda Sulsel, para pejabat utama (PJU) Kodam, para pejabat Pemda dan Ketua IPSI Provinsi dan Kota se Sulselbatra, rekanan Kodam dan pimpinan Media se Kota Makassar, dilaksanakan di Gedung Olahraga (GOR) Sudiang, Kota Makassar.

Kejuaraan Terbuka Pencak Silat Piala Kasad ini diikuti oleh sebanyak 482 dan official tim yang berasal dari Sulsel, Sulbar dan Sultra, terdiri dari 35 kontingen, 350 atlet putra dan putri dan 132 orang official tim dari elemen, baik TNI, Kepolisian, ASN, Siswa dan masyarakat.

Dalam sambutannya Pangdam menyampaikan bahwa Kodam selalu mendukung dan memperhatikan perkembangan olahraga di wilayah Kodam XIV Hasanuddin, khususnya dalam bidang pencak silat. Ia pun mengungkapkan bahwa pelaksanaan open tournament yang diikuti 26 perguruan pencak silat ini bertujuan sebagai ajang untuk melestarikan budaya asli bela diri Indonesia dengan harapan dapat memunculkan bibit-bibit Pesilat berbakat, berbudi luhur dan berprestasi dari setiap daerah.

“Saya ingin pencak silat ini kita lestarikan, pencak silat ini budaya kita, budaya asli nenek moyang kita, jangan sampai kalah dengan bela diri-bela diri lain yang masuk ke negara kita, dan saat ini pencak silat sudah mulai terlibat dari beberapa event baik nasional maupun internasional dan hasilnya cukup membanggakan”, Ungkapnya.

Jenderal bintang dua ini pun mengajak kepada generasi muda untuk menggelorakan pencak silat, dan mulai membangun kembali budaya bela diri ini agar dapat lebih berkembang. Pangdam juga ingin membantu pemerintah daerah untuk menyiapkan atlet-atlet pencak silat berprestasi untuk mengikuti event-event ke depan.

Selain itu mantan Gubernur Akmil tersebut, dalam event ini, mengajak untuk tetap menjaga kekompakan, solid, bersinergi dan berkumpul dalam momen kebersamaan dan persaudaraan. “Kebetulan saya dilahirkan dari pesilat. Tahun 1980 sudah ikut sebagai siswa Pencak Silat, dan telah disahkan menjadi pendekar sejak tahun 1985. Saya juga sudah melewati beberapa jabatan di IPSI pusat, IPSI DKI dan lain-lain”, Tandasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Sulsel Prof Hasnawi Haris menyampaikan rasa syukur dan bangga, serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Pangdam XIV/Hasanuddin yang telah berkenan untuk menyelenggarakan piala Kasad pada tahun ini dan menjadi sebuah kebanggan bagi masyarakat pencak silat Sulawesi Selatan.

Untuk diketahui, dalam kejuaraan ini bagi peserta yang juara dan memenuhi kriteria, akan diberangkatkan ke Bandung untuk mengikuti open tournament tingkat nasional yang dipusatkan di Dinas Jasmani Angkatan Darat (Disjasad).***

Kunjungi Kota Bandung, ITB Buka Peluang Kolaborasi dengan Dispar Sultra Kembangkan Ekonomi Kreatif

Kendari – Institut Teknologi Bandung (ITB) membuka peluang kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara (Dispar Sultra) dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Provinsi Sultra. Hal itu terungkap saat tim benchmarking Dispar Sultra menggelar diskusi bersama jajaran Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) di Gedung Center for Arts Design, and Language ITB, Bandung, Jumat (19 Mei 2023).

Hadir perwakilan dari FSRD ITB yakni, Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Nurdian Ichsan, S.Sn, M.Sn, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Dr. Intan Rizky Mutiaz, M.Ds, Kepala Program Studi Desain Produk Muhammad Ihsan DRSAS, S.Sn.,M.Sn, dan dosen Program Studi Dosen Desain Interior Miranti Sari Rahma, ST.,M.Ds.

“ITB membuka ruang kerjasama untuk berkolaborasi sebagai bagian dari pengabdian ITB di seluruh wilayah Indonesia,” kata Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Nurdian Ichsan, S.Sn, M.Sn.

Dijelaskan, FSRD merespon baik jika potensi-potensi ekonomi kreatif, termasuk di dalamnya bidang kriya yang bahan bakunya banyak tersedia di Sultra, seperti kain tenunan. Saat ini FSRD ITB memiliki lima program studi, yakni desain produk, interior, kriya, seni, dan desain komunikasi visual.

Selain itu, Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) ITB membuka kesempatan kepada seluruh desa yang ada di Indonesia untuk dapat bekerjasama dalam mengatasi persoalan-persoalan di desa.

Kepala Program Studi Desain Produk Muhammad Ihsan DRSAS, S.Sn.,M.Sn menjelaskan, LPPM bahkan telah membuat aplikasi yang dapat diunduh di playstore agar interaksi desa dengan ITB dapat terjadi secara intens.

“Kita punya jalur kerjasama yang dibuat dalam bentuk aplikasi bernama ‘desanesha’. Itu dapat diunduh di playstore, dan yang bisa mengisi untuk mendaftar hanya kepala desa,” jelas Ihsan.

Setelah mendaftar, para kepala desa tersebut akan terhubung dengan para ahli di ITB sesuai bidangnya masing-masing, yang selanjutnya mereka akan turun ke desa tersebut melakukan pendampingan. Proses pendampingan itu akan berlangsung lama hingga bertahun-tahun, sampai tujuan-tujuan berhasil tercapai.

Mengkonfirmasi hal ini, Kepala Dinas Pariwisata Sultra Belli mengatakan, peluang kerjasama dengan ITB ini harus disambut baik untuk pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pembangufnan Sultra secara umum.

“Tentunya, ini merupakan angin segar bagi kita semua di Sultra bahwa perguruan tinggi seperti ITB mau berkolaborasi untuk membangun daerah kita. Hal ini akan segera kita tindak lanjuti,” kata Belli.

Selain mengunjungi kampus ITB, tim benchmarking Sultra juga mengunjungi sebuah ruang kreatif bernama “The Hallway Space”. Sejatinya, tempat ini merupakan pusat perbelanjaan aneka ragam produk industri kreatif mulai dari fesyen, kuliner, musik, kerajinan tangan, otomotif, dan lain-lain.

Hal yang membedakan The Hallway Space dengan tempat berbelanja lainnya karena tempat proooses jual beli di sana diiringi dengan kegiatan-kegiatan kreatif di dalamnya. Selain itu, tempat ini juga didesain menjadi tempat nongkrong yang nyaman bagi anak muda. The Hallway Space memanfaatkan lantai dua Pasar Kosambi yang pernah terbakar, beberapa tahun lalu.

Salah satu kegiatan kreatif di The Hallway Space adalah pengunjung diajak “bermain” dengan melakukan pengujian-pengujian psikologis. Di akhir pengujian itu, seseorang akan mengetahui karakter personalnya. Karakter inilah yang kemudian menjadi dasar untuk memilih pakaian yang cocok untuk dirinya.

Seperti diketahui, Dispar Sultra menggelar benchmarking (perbandingan) di Kota Bandung, 17-19 Mei 2023. Kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi para pelaku industri di Sultra untuk lebih meningkatkan kreatifitasnya dalam menghasilkan inovasi-inovasi produk kreatif.

Kota Bandung dipilih sebagai tujuan benchmarking karena telah menjadi salah satu kota kreatif yang masuk dalam UNESCO Creative City Network (UCCN) pada bidang desain. Di Indonesia, baru empat kota yang masuk dalam kategori kota kreatif yang ditetapkan UNESCO, yakni Bandung (Kota Desain), Pekalongan (Kota Kerajinan dan Kesenian Rakyat), Ambon (Kota Musik), dan Jakarta (Kota Literasi).

Untuk diketahui selain para pelaku industri, kegiatan benchmarking ini juga mengikutsertakan unsur pemerintah kabupaten/kota di Sultra untuk melihat bagaimana Pemerintah Kota Bandung dan Jawa Barat secara umum mendorong tumbuhnya industri kreatif di daerahnya.***

Diduga Berikan Dampak Negatif dan Tak Kantongi RKAB, PT. GAP di Konsel di Adukan ke APH dan Inspektur Tambang

Kendari – Aliansi Masyarakat Parasi Bersatu (AMPB) kembali melakukan aksi unjuk rasa, setelah sebelumnya melakukan aksi dua kali namun tak mendapatkan respon dari pihak perusahaan dan pihak berwenang, Jum’at 19 Mei 2023.

Kali ini AMPB melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Sultra, Kejati Sultra, Polda Sultra dan Inspektur Tambang wilayah Sultra.

Ketua AMPB Adi Mangidi mengatakan selain tak membawa manfaat terhadap masyarakat lingkar tambang, PT. GAP juga diduga dalam melakukan aktivitasnya tak mengantongi RKAB tahun 2023.

“Aksi di DPRD Sultra berujung akan dijadwalkannya hearing antara masyarakat dan pihak perusahaan, Sementara dari pihak Inspektur Tambang Wilayah Sultra walau sempat terjadi gesekan antara demonstran dan kepolisian, pihak Inspektur Tambang akan menindaklanjuti aduan tersebut dengan turun lapangan dalam waktu dekat ini,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa aduan AMPB di Kejati Sultra dan Polda Sultra telah diterima dan akan ditindaklanjuti.

Pihaknya juga berharap agar pihak perusahaan dapat ditindak tegas oleh pihak berwenang.

“Sejak dua tahun beroperasi tidak ada dampak yang kami rasakan terkait hadirnya PT. GAP, yang ada hanya janji-janji, saat memulai aktivitas tidak ada rekayasa sosial yang dilakukan pihak perusahaan seperti sosialisasi yang ada langsung ada aktivitas penambangan,” ungkapnya.

“Kami sangat merasakan dampaknya, dari areal persawahan, tanam-tanaman masyarakat tidak diganti rugi, jalan di desa dan tanaman masyarakat, pihak perusahaan tidak ada kepedulian terhadap hal tersebut,” tambahnya.

Ia juga menuturkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang diharapkan sama sekali juga tidak ada.

“Tidak ada pemberdayaan masyarakat, pegawai-pegawai disana semua orang dari luar,” tuturnya.

“Kami tidak membutuhkan lagi PT. GAP, kami juga bisa hidup tanpa adanya perusahaan yang,” tegasnya.

Lanjutnya bahwa ada perjanjian namun sampai saat ini tidak direalisasikan oleh pihak perusahaan.

“Kami juga akan melakukan pressure terus terhadap PT. GAP sampai tuntutan kami dipenuhi,” tambahnya.

“IUP ada tapi untuk RKAB di tahun 2023 itu tidak ada dan mereka melakukan aktivitas penambangan,” tandasnya.

Terkait hal tersebut salah satu Penanggung Jawab perusahaan saat dikonfirmasi melalui WhatsApp belum berkenan memberikan tanggapan.***

Dugaan Kasus Penganiayaan yang Diadukan ke Polsek Poasia Dinilai Lamban, Korban Mengadu ke Propam Polda Sultra

Kendari – Sebelumnya korban S (40) mengadukan terkait dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tetangganya pada tanggal 17 Januari 2023 bertempat di BTN Margahayu Regency, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu Kota Kendari di Polsek Poasia.

Korban S mengatakan bahwa pihaknya mengadukan hal tersebut karena diduga mendapatkan penganiayaan dari tetangganya.

“Pada hari selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wita saya sementara cerita didepan rumahdengan anakku di BTN Margahayu Regency, saat itu terlapor merasa tersinggung karena mendengar saya bersenda gurau dengan anakku, lalu telapor megeluarkan kata-kata yang kurang pantas terhadap saya, kemudian saya mendatangi terlapor menanyakan hal tersebut sembari terlapor dan saya cecok mulut dan terlapor memegang tangan kanan dan kini pelapor lalu mencakarnya. Dan Akibat kejadian tersebut pelapor mengalami luka gores pada lengan kiri dan kanan, serta bengkak pada bahu,” jelasnya di depan Polsek Poasia saat usai kembali menanyakan perkembangan kasusnya pada Jum’at 19 Mei 2023.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan visum akibat peristiwa tersebut.

“Saksi juga sudah ada, tapi kaya ada yang aneh saat pemeriksaan saksi, saksi yang saya hadirkan dikonfrontasi dan beberapa kali pulang balik di Polsek Poasia dimintai keterangan, selain itu saat terlapor diperiksa seakan kaya biasa-biasa saja tidak dikonfrontasi bahkan dia senyum-senyum dan anggap santai saat diperiksa,” ungkapnya.

Pihaknya juga menuturkan bahwa kasusnya sudah memasuki bulan ke 5, namun belum ada kejelasan.

“Saya sudah berapa kali pulang balik dan mengecek perkembangan kasus yang saya adukan namun belum ada juga titik terang, pasalnya terakhir saya menerima SP2HP 31 Januari 2023, dan statusnya masih tahap penyelidikan,” tuturnya.

Pihaknya juga merasa kesal karena tak kunjung ada perkembangan, pihaknya mengadukan hal tersebut ke Propam Polda Sultra.

“Saya kesal kalau memang tidak bisa lanjut itu kasus disampaikan, jangan kita dikasih ketidakpastian seperti ini, dan saya juga sudah mengadu ke Propam Polda Sultra pada tanggal 10 Mei 2023, agar ada titik terang pada kasus yang menimpa saya,” bebernya.

Pihaknya berharap agar pihak Polsek Poasia dapat memberikan kejelasan terhadap aduannya, dan pihak Propam Polda Sultra dapat merespon aduannya jika ada terjadi kejanggalan dalam proses penyelidikan kasus yang ia adukan.

Sementara itu Kapolsek Poasia AKP Tung Guna Panit 1 Reskrim Ipda Asrudin saat dikonfirmasi dan ditanyakan terkait perkembangan kasus tersebut sementara berproses.

“Perkara ini sementara berproses, keterangan saksi ada yang melihat dan ada yang tidak melihat, saksi-saksi yang kami konfrontasi ada yang hadir dan ada yang berhalangan hadir,” ungkapnya

Pihaknya juga mengakui bahwa telah ada hasil visum dan keterangan saksi, namun Pihaknya terkendala dengan banyaknya aduan yang masuk di Polsek Poasia.

“Banyak aduan yang masuk, tapi tetap kita komitmen untuk selesaikan semua perkara, dan sampai saat ini kami masih berusaha panggil semua saksi,” pungkasnya.***

Kembali Hadirkan Promo Menarik, Tukar Mobil Lama Anda dengan Toyota All New Agya dan Dapatkan Subsidi 2 Juta Rupiah

Tren trade in dan pembelian mobil bekas kian meningkat. Kalla Toyota TRUST, yang merupakan perusahaan yang menyediakan fasilitas trade in juga tak mau ketinggalan memberikan promo terbaiknya. Kalla Toyota TRUST memberi kemudahan kepada pelanggan dengan pelayanan yang maksimal dan juga menjual mobil bekas berkualitas dengan selling point mobil berkualitas, good quality, dan high customer satisfaction.

Muh. Nasrullah selaku Used Car Business Support and Development Asst. Manager mengungkapkan promo terbaiknya di bulan Mei ini. Kalla Toyota TRUST memberikan spesial tambahan subsidi hingga dua juta rupiah bagi pelanggan yang ingin menukarkan mobil lama semua tipe dan merek dengan Toyota All New Agya. Segera manfaatkan promo ini hingga akhir bulan Mei mendatang.

“Toyota Agya yang berasal segmen Compact Entry hadir dengan platform baru dengan mesin, transmisi, dan suspensi yang baru dengan sensasi berkendara yang lebih responsif, stabil dan effortless. Masyarakat berkesempatan menukarkankan mobil lamanya semua tipe dan merek ke Toyota All New Agya dengan promo subsidi menarik di bulan Mei ini,” pungkas Nasrullah.

All-New Agya dan All-New Agya GR Sport memiliki perannya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan mobilitas di segmen yang cukup berbeda. Pengembangan Agya difokuskan untuk memperkuat basic value sebuah model di segmen entry. Sementara khusus Agya GR Sport, Kalla Toyota memberikan value added berupa special tuning yang membuatnya lebih fun to drive untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berjiwa sporty. Kedua hatchback ini menjanjikan total package yang lebih baik dan menawarkan perfect value for money untuk sebuah exciting city car.

Tak hanya itu, Kalla Toyota TRUST juga memberikan tambahan subsidi senilai lima juta rupiah untuk setiap trade in ke unit Toyota Veloz, Avanza, Raize, Rush, Yaris, Innova Old Type dan Fortuner 4×2. Masyarakat dapat dengan mudah menukarkan kendaraan lamanya dengan Toyota terbaru. Cukup datang membawa mobil lama Anda di cabang Kalla Toyota yang tersebar di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Unit kendaraan pelanggan kemudian akan di taksasi oleh appraiser handal dari Toyota Trust. Selanjutnya, deal trade in dengan harga terbaik dan pelanggan dapat membawa pulang mobil Toyota baru.

Selain itu, Kalla Toyota TRUST juga memberikan layanan berkualitas dan bersertifikasi sehingga pelanggan dapat menikmati beragam benefit. Ada beberapa keuntungan yang ditawarkan Kalla Toyota TRUST dalam pembelian mobil bekas, seperti kendaraan yang tersertifikasi, mobil bukan bekas tabrakan mayor, mobil dipastikan bukan bekas banjir, odometer original, dan memiliki kelengkapan dokumen yang terjamin.

“Pelanggan juga berkesempatan mendapatkan DP mulai 10%, dan hadiah langsung berupa voucher service 300 ribu rupiah. Serta voucher belanja 250 ribu rupiah bagi pelanggan yang membeli mobil bekas di Kalla Toyota Trust. Hanya di Kalla Toyota TRUST yang memberikan penawaran menarik ini,” tambah Nasrullah.

Untuk mengetahui informasi lebih lengkap seputar Kalla Toyota, pelanggan dapat berkunjung ke website Kalla Toyota di kallatoyota.co.id atau sosial media Kalla Toyota di Instagram @KallaToyotaID, Twitter @KallaToyotaID dan Facebook KallaToyota.me. Dapat pula menghubungi hotline Kalla Care di nomor 04113000103 atau live chat via WhatsApp di nomor 08114414030.***

Diduga Lakukan Tindak Pidana Asusila Dibawah Umur, Polisi Amankan Seorang Remaja di Konsel

Konawe Selatan – Polresta Kendari melalui Polsek Konda mengamankan seorang remaja 14 Tahun karena diduga melakukan tidak pidana asusila dibawah umur pada 16 Mei 2023.

Kapolsek Konda Iptu Kartini Suryaningsih mengatakan bahwa peristiwa tersebut diketahui karena aduan orang tua korban Melati (nama disamarkan) umur 12 tahun.

“Didapat sama warga dan langsung diamankan di Polsek, orang tua korban juga yang mengadu terkait peristiwa tersebut,” katanya.

Ia juga mengungkapkan awalnya pelaku bertemu dengan korban di Pos Ronda.

“Awalnya pada Selasa tanggal 16 mei 2023 sekitar Jam 11.00 WITA, Korban bersama temannya di jemput oleh pelaku di pos ronda , bergoncengan tiga lalu menuju tempat lain dan menurunkan teman korban, lalu pelaku membawa korban, kemudian pelaku menarik tangan korban dan membawa korban ke perumahan sekolah, sehingga pelaku menyetubuhi korban sebanyak satu kali,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa akibat peristiwa tersebut korban mengalami rasa sakit pada alat kelaminnya.

Pihaknya juga menuturkan bahwa Pelaku untuk saat ini telah diamankan di Polsek Konda.

“Pelaku sitangkap berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan dugaan Tindak Pidana Pesetubuhan anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81,82 Undang-Undang Republik Indonesia no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,” pungkasnya.***

Laksanakan Konsultasi Publik RI-PPM, PT Vale Diapresiasi Bupati Morowali

Morowali – PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) menggelar konsultasi publik Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RI-PPM) Kabupaten Morowali periode 2023-2027, di Gedung Serbaguna Desa Bahomoahi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Morowali, Taslim, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Abd. Muttaqin Sonaru, Asisten III Administrasi Umum, Husban Laonu dan Manager External Relations PT Vale, Asriani Amiruddin.

Kegiatan ini juga diikuti oleh Camat Bahodopi dan Bungku Timur, para Kepala Desa dan anggota BPD se-Kecamatan Bungku Timur, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, kelompok nelayan, kelompok petani dan tokoh pemuda serta masyarakat umum yang berasal dari 13 desa pemberdayaan PT Vale.

Bupati Morowali, Taslim menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT Vale yang telah melaksanakan konsultasi publik RI-PPM. Taslim menyebut, upaya ini akan memberikan contoh yang positif bagi para pelaku usaha pertambangan di Kabupaten Morowali.

“Konsultasi publik ini akan menjadi parameter bagi para pelaku usaha tambang di Morowali. Sebab keberadaannya sangat penting dan merupakan kewajiban yang harus
dipenuhi perusahaan”, ujar Taslim.

Bupati juga mengimbau kepada seluruh elemen yang hadir secara aktif memberikan masukan,agar pertemuan ini, dapat menghasilkan suatu dokumen yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan PPM PT Vale kedepan.

“Silakan beri banyak masukan dan saran serta usulan agar dapat melahirkan satu
dokumen yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan PPM PT Vale”, katanya.

Dalam menjalankan prinsip good mining practices, PT Vale terus berupaya
memberdayakan masyarakat di lingkar operasi agar dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan visi perseroan, yakni senantiasa hadir untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik bersama.

“Kami sadar, kami mengelola bahan habis pakai yang tidak bisa didaur ulang. Untuknya, penting bagi kami memperhatikan lingkungan, karyawan dan masyarakat sekitar operasi kami. Apa yang kita lakukan hari ini sangat penting demi kebaikan anak cucu kita”, jelas Project Director PT Vale Indonesia Growth Project (IGP) Morowali,
Topan Prasetyo.

Topan menuturkan, konsultasi publik RI-PPM menjadi ruang untuk merekatkan
sinergitas program dan kegiatan yang terarah dan terukur antara PT Vale dengan pemerintah.

“Konsultasi publik merupakan upaya perseroan untuk bersinergi dalam menyelaraskan program PPM dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi serta pemerintah desa untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan”,
tuturnya.

Topan berharap, kolaborasi antara PT Vale bersama seluruh stakeholders dapat terus berjalan secara maksimal dan saling beriringan guna mewujudkan masyarakat Morowali yang sejahtera bersama.

“Besar harapan kami kolaborasi ini dapat terus berjalan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri demi Morowali yang sejahtera bersama”, tandas dia.

Diketahui, Konsultasi Publik digelar untuk menjaring dan mengakomodir masukan,
saran dan usulan program yang berbasis kebutuhan masyarakat serta termuat dalam delapan delapanpilar pembentukan PPM, yakni 1. Pendidikan, 2. Kesehatan, 3. Tingkat Pendapatan Riil atau Pekerjaan, 4. Kemandirian Ekonomi, 5. Sosial dan Budaya, 6. Pengelolaan Lingkungan Kehidupan Masyarakat Lingkar Tambang yang Berkelanjutan,
7. Pembentukan Kelembagaan Masyarakat untuk Kemandirian PPM dan 8. Pembangunan Infrastruktur yang Menunjang PPM.

Konsultasi Publik berjalan efektif dan lancar. Kegiatan ini memantik semangat para undangan untuk menyampaikan berbagai saran, pendapat dan masukan serta usulan untuk kemudian dapat diakomodir dalam PPM PT Vale periode 2023-2027.***

Komentar Ketua LSM Sultra Soal Dugaan Kasus Ketua Gerindra Sultra Disebut Bermuatan Kepentingan Politik

Kendari – Sebelumnya komentar salah satu Ketua LSM di Sultra yang meminta pihak Polresta Kendari untuk mengumumkan kasus Ketua Gerindra Sultra ke Publik.

Namun menurut Ketua AMM Sultra Ibrahim bahwa komentar tersebut diduga bermuatan politik pasalnya ada beberapa alasan.

“Bisa dikroscek soal yang komentar itu sebelumnya kan ia Kader Gerindra Sultra dan kabar yang terakhir sudah pindah partai,” katanya melalui keterangan tertulisnya, Jum’at 19 Mei 2023.

Pihaknya juga mengungkapkan bahwa Ketua LSM tersebut diduga dekat dengan beberapa pihak yang berkeinginan mengisi posisi Ketua Gerindra Sultra.

“Kan ini persoalan internal perusahaan dan bisa juga berujung restoratif justice, Kalau status hukum Ketua Gerindra Sultra naik tahapkan dengan desakan kanan kiri dari LSM yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya, terus kalau kita urai desakan tersebut kami duga memiliki maksud tersendiri, dan yang berkomentar itu kami duga memiliki kedekatan dengan beberapa pihak yang kami duga ingin mengisi posisi Ketua Gerindra Sultra,” ungkapnya.

Pihaknya juga menuturkan bahwa perkara tersebut agar dipercayakan kepada pihak Kepolisian.

“Kita percayakan Kepolisian bekerja karena semua ada mekanismenya,” tegasnya.

Sementara itu Kapolresta Kendari Kombes Pol Muhammad Eka Fathurrahman mengatakan bahwa penyidikan sampai saat ini masih dilanjutkan.

“Bahwa kami beri kesempatan untuk upaya damai atau mediasi (Restoratif Justice), tetap penyidikan kita lanjutkan dan pelapor menginginkan untuk terjadinya mediasi,” katanya saat dimintai keterangan disela-sela kegiatan, Senin 15 Mei 2023.

Ia menambahkan bahwa sampai saat ini belum ada pencabutan laporan.

“Ini masalah internal perusahaan, dan SP2HPnya bisa dicek sama pelapor,” tandasnya.***

Dua Video Kembali Viral, Diduga Karyawan Perusahaan Mega Industri di Morosi

Konawe – Media sosial kembali dibuat heboh dengan viralnya video adegan mesum sepasang kekasih, Kamis 18 Mei 2023.

Diketahui sebelumnya juga viral 2 Menit 27 Detik, dan 44 Detik yang telah diketahui pelaku penyebarnya dan sementara menjalani proses hukum.

Kini kembali viral 2 Menit 39 detik dan 3 Menit 25 detik yang tersebar dibeberapa WhatsApp Group.

Dalam video tersebut terlihat kedua pemeran tengah melakukan hubungan layaknya suami istri, tanpa menggunakan busana sama sekali. Dari video yang direkam oleh seseorang, diduga aksi mesum itu dilakukan disalah satu gudang perusahaan.

Terkait hal tersebut saat dikonfirmasi Kapolsek Bondoala, AKP Agus Darmanto membenarkan perihal video yang tengah menjadi perbincangan hangat khalayak banyak.

Menurut dia, berdasarkan informasi awal, pemeran pria merupakan tenaga kerja asing (TKA) Cina. Sementara pemeran perempuan diduga salah satu juru bicara (Jubir) atau Warga Negara Indonesia (WNI).

“Iya benar, saat ini kami sedang menyelidiki lebih lanjut,” katanya, Kamis (18/5/2023).

Untuk kedua pemeran video yang diduga karyawan pihaknya menyerahkan ke manajemen perusahaan. Sementara perekam video mesum masih dilakukan pencarian.

“Perekamnya sedang kita cari pelakunya,” pungkasnya.***

Dikenal Berjiwa Sosial, Masyarakat Ingin Haji Anton Pimpin Kolaka Utara

Kolaka Utara – Salah satu balon calon Bupati Kolaka Utara H. Anton, SH. dikenal memiliki jiwa sosial dan responsif terhadap masyarakat, Kamis 18 Mei 2023.

Salah satu masyarakat Kabupaten Kolaka Utara Supriadi mengatakan bahwa H. Anton adalah orang yang responsif jika mendengar ada musibah di masyarakat.

“Kalau beliau dengar ada musibah pasti beliau bantu dan itu dari sejak lama sudah dilakukan bukan hanya baru-baru ini,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa H. Anton terkenal juga orangnya sangat ramah dengan masyarakat.

“Beliau sangat ramah dengan masyarakat, enak masyarakat kalau mau ketemu dan komunikasi,” ungkapnya.

Senada dengan hal tersebut salah satu masyarakat Kolaka Utara Tahir mengungkapkan hal serupa.

“Beliau punya jiwa sosial yang tinggi terhadap masyarakat dan itu sudah dari dulu,” ungkapnya.

Pihaknya menginginkan H. Anton, SH untuk maju di Pilkada Kolaka Utara.

“Kami ingin beliau maju jadi Bupati Kolaka Utara,” ujarnya.

Untuk diketahui dikutip dari berbagai sumber H. Anton, SH merupakan:
-Mantan Wakil Ketua DPRD Kolaka Utara 2 Periode
-Wakil Ketua DPP LAT
-Ketua Dewan Pembina HIPTI
-Bendahara Umum Kerukunan Keluarga Luwu Raya
-Direktur PT. Oheo Putratama Perkasa bidang pertambangan
-Ketua Badan Ekonomi Kreatif DPD PDIP Sultra
-Salah satu Anggota Tim Transisi Gubernur Sultra dan Wakil Gubernur Sultra

Andi Sahibuddin Sebut Anggota DPD RI Mesti Miliki Ide, Gagasan, Jaringan dan Rekam Jejak yang Jelas

Kendari – Salah satu Bacaleg DPD RI Dapil Sultra yang bakal maju pada Pilcaleg DPD RI Dapil Sultra 2024 Andi Sahibuddin, Kamis 18 Mei 2023.

Andi Sahibuddin saat ditemui mengatakan bahwa Calon Anggota DPD RI mesti memiliki beberapa hal agar bisa berbuat dan mampu merealisasikan janji politiknya di masyarakat.

“Anggota DPD RI ini agak berbeda dengan anggota DPR RI terkait kewenangannya, jadi anggota DPD RI untuk menunaikan janji politiknya mesti memiliki ide, gagasan, jaringan dan rekam jejak yang jelas, serta mampu berkolaborasi dengan pihak terkait agar mampu membantu kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Pihaknya mengungkapkan hal tersebut yang tidak dimiliki anggota DPD RI sebelumnya yang telah terpilih sehingga banyak program yang tak bisa dijalankan.

“Banyak program yang mereka tak bisa jalankan karena mereka tak mampu berkolaborasi dengan pihak terkait, tidak memiliki jaringan nasional yang luas dan rekam jejak yang jelas, setelah jadi akhirnya bingung mau bikin apa dan akhirnya hanya terima gaji saja,” ungkapnya.

Pihaknya juga membeberkan bahwa banyak potensi Sultra yang mesti diperjuangkan salah satunya isu pemekaran daerah.

“Isu pemekaran di Sultra seharusnya menjadi isu prioritas untuk membawa kesejahteraan masyarakat, salah satunya isu Pemekaran Kepton Raya, dan Kolaka, terkhusus Kolaka itu bisa menjadi beberapa daerah otonomi baru, Kolaka Kota, Kolaka Kabupaten, Kabupaten Kolaka Selatan, dan Kabupaten Kolaka Tengah,” pungkasnya.***

Terkait Dugaan Malpraktek Oknum Dokter di Puskesmas Poasia, Komisi III DPRD Kota Kendari Bakal Tindaklanjuti

Kendari – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari Rajab Jinik menyayangkan dugaan malpraktek yang dilakukan oleh oknum dokter Puskesmas Poasia inisial A.

“Atas kejadian ini kita akan atensi,” katanya saat dikonfirmasi media ini.

Selain itu saat dikonfirmasi terpisah melalui telepon Kadis Kesehatan Kota Kendari Drg. Rahminingrum mengatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan tersebut.

“Saya belum dapat laporan terkait itu, nanti setelah saya masuk kantor saya cek terkait hal tersebut, saya belum bisa berkomentar lebih jauh karena belum mengetahui hal tersebut secara utuh,” katanya saat dihubungi via telepon.

Sebelumnya salah seorang pasien tersebut terjadi pada hari Kamis, 11/5/2023. La Naga Sultra membeberkan kejadian tersebut dimana hari itu ia dioperasi oleh salah satu dokter di ruangan IGD Puskesmas Poasia inisial A.

“Setelah menjalani operasi saya minta di jahit, namun kata dokter yang melakukan operasi tidak perlu di jahit, katanya tidak apa-apa,” ucap La Naga Sultra menirukan pernyataan dokter A.

Selang dua hari kemudian, tepatnya hari Sabtu, 13 Mei 2023 saya kembali mendatangi Puskesmas Poasia untuk mengganti perban pertama di ruangan IGD Puskesmas Poasia.

“Ternyata bekas operasi saya mengalami luka pendarahan, dan disarankan harus di jahit oleh dokter yang berbeda, tetapi saya menolak untuk di jahit karena saya mengacu pada pernyataan dokter inisial A dua hari sebelumnya,” jelasnya.

Atas kejadian tersebut, La Naga Sultra kemudian mengkonfirmasi dokter inisial A di ruangan Poli Anak Puskesmas Poasia.

“Ia hanya minta maaf dan mengatakan hanya miss komunikasi saja. Saya sebagai pasien merasa di rugikan bahkan saya menduga ada indikasi malpraktik yang dilakukan oleh dokter inisial A, pasalnya nanti ada pendarahan luka bekas operasi saya baru kemudian disarankan untuk di jahit,” ungkapnya kesal.

Atas peristiwa ini, ia minta kepada pihak terkait untuk melakukan tindakan tegas terhadap oknum dokter tersebut.

“Kami minta Kepala Puskesmas Poasia dan pihak-pihak terkait segera mengambil sikap tegas dan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku kepada dokter inisial A, agar kejadian ini tidak terulang lagi di kemudian hari,” pungkasnya.

Terkait hal tersebut salah satu Penanggung Jawab Puskesmas Poasia mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan yang bersangkutan.***

AJP Sebut Sejumlah Proyek Jalan Mangkrak, Minta Pemprov Sultra Evaluasi Kontraktor

Kendari – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra (AJP) menyoroti sejumlah pengerjaan atau proyek jalan gawean provinsi yang gagal terealisasi di tahun 2022.

Hal tersebut diungkapkannya usai DPRD Sultra menggelar Rapat Paripurna Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sultra tahun 2022, beberapa hari yang lalu.

Di dalam LKPJ Gubernur Sultra, terdapat proyek pengerjaan jalan yang terpaksa harus harus putus kontrak ditengah jalan. Diantaranya ruas jalan Perkantoran Gubernur sampai di ruas Jalan Nanga-Nanga yang berada Kecamatan Kambu, Kota Kendari.

Menurut dia, Pemprov Sultra yang disetujui DPRD telah mengaggarkan kurang lebih Rp5 miliar. Namun yang direalisasikan pihak kontraktor hanya Rp1,4 miliar dalam bentuk pengaspalan.

Hal yang sama terjadi di ruas Jalan Ambaipua-Motaha dan Alangga-Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Dua ruas ini diputus kontraknya lantaran kontraktornya tidak mampu mengerjakan.

Dengan pemutusan kontrak ini, AJP menekankan kepada Dinas PU SDA dan Bina Marga Sultra supaya mengevaluasi kontraktor yang memenangkan tender pengaspalan di tiga ruas jalan tersebut.

“Saya menyampaikan ke Kadis PU, ini harus di evaluasi, apa yang salah, apakah memang kontraktor yang belum berpengalaman atau tidak memiliki asphalt mixing plant (AMP) sehingga tidak mampu menyelesaikan,” tutur dia kepada awak media saat dihubungi, Kamis (18/5/2023).

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menuturkan bahwa biasanya ada berbagai kendala yang kemungkinan menjadi faktor utama yang menyebabkan kontraktor tak mampu melanjutkan pengerjaan. Salah satunya harga satuan aspal, ini juga perlu dievaluasi.

Sebab, dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), otomatis membuat harga material lainnya ikut naik, sehingga tidak sesuai lagi apa yang tertera di dalam kontrak dan realisasi pengerjaan.

Olehnya itu, persoalan ini harus menjadi perhatian khusus, utamanya bagi Dinas PU SDA dan Bina Marga dalam rangka memaksimalkan pembangunan infrastruktur di Sultra.

Walaupun proses lelang pengerjaan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP), tetapi pihak dinas dapat melakukan verifikasi ulang terkait kesiapan kontraktor apakah mampu atau tidak.

“Ini harus menjadi perhatian khusus. Apalagi di bagian ruas jalan arah ke Nanga-Nanga ini kan menjadi persoalan. Di dalam kota, aspalnya gampang AMP-nya banyak, kok masih bisa putus kontrak,” pungkasnya.***

Abdul Razak dan Andi Sulolipu Pindah Partai?

Kendari – Suhu politik akhir-akhir ini makin meninggi, saling rebut partai, pindah partai, dan saling memPAWpun terjadi.

Tanpa terkecuali Abdul Razak dan Andi Sulolipu, salah satu Bakal Calon Wali Kota Kendari dan Wakil Wali Kota Kendari yang sudah jauh-jauh hari melakukan sosialisasi.

Sebaran baliho dan pamfletnya pun bertebaran bahwa kedua Anggota DPRD Kota Kendari itu dimungkinkan akan berpasangan.

Bahkan beberapa kegiatan keduanya terlihat bersama-sama melakukan sosialisasi, namun kabar terakhir yang berhembus kedua figur tidak lagi mencalonkan melalui partai yang sebelumnya mengantarkan ke kursi DPRD Kota Kendari.

Diketahui Abdul Razak sebelumnya menjadi Anggota DPRD Kota Kendari Periode 2019-2024 melalui Partai Nasdem sedangkan Andi Sulolipu melalui partai PDIP.

Namun keduanya tak lagi mendaftarkan diri sebagai Bacaleg melalui partai sebelumnya.

Terkait kabar tersebut Sekum DPW Nasdem Sultra Abdul Azis membenarkan kabar tersebut.

“DPD Nasdem Kota Kendari sudah dapat konfirmasi bahwa Abdul Razak sudah pindah partai ke PPP,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa Abdul Razak dalam waktu dekat ini akan di PAW.

“Dan ini sudah konfirmasi dari pengurus DPD, dan pasti akan di PAW,” tambahnya.

Pihaknya juga mengungkapkan ada beberapa Kader DPD Nasdem yang akan di PAW, dengan beberapa alasan.

“Untuk (Abdul Razak) dia tidak caleg di Nasdem dan itu hak prerogatif masing-masing orang,” tuturnya.

Selain itu, Ketua DPC PDIP Kota Kendari Ishak Ismail mengatakan untuk anggota DPRD Kota Kendari dari fraksi PDIP, Andi Sulolipu tidak didaftarkan sebagai bacaleg untuk pileg 2024.

“Untuk Andi Sulolipu tidak didaftarkan karena yang bersangkutan tidak mendaftarkan diri sebagai bacaleg di PDIP Kota,” katanya.

Terkait hal tersebut media ini telah berusaha menghubungi Abdul Razak dan Andi Sulolipu terkait kepindahannya dari partai sebelumnya melalui via telepon, namun belum mendapatkan tanggapan.***

Tingkatkan Kualitas Wartawan, PT Vale bersama LPDS Dr Soetomo Gelar UKW

Luwu Timur, 17 Mei 2023 – Sebagai wujud komitmen dalam rangka meningkatkan kualitas jurnalis agar dapat kompoten dalam menjalankan profesinya, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bagi para wartawan yang berada di Luwu Timur dan sekitarnya.

Selama tiga hari, Senin sampai Rabu (15-17/05/2023) PT Vale melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bekerja sama dengan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) dan Dewan Pers.

Pelaksanaan UKW kali ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan UKW di ketiga provinsi wilayah dimana PT Vale beroperasi. Di Sorowako ini merupakan yang ketiga kalinya. setelah sebelumnya PT Vale menggelar UKW di Makassar dan Kendari pada tahun 2022.

Head of Communications PT Vale, Bayu Aji menyampaikan, perseroan berkomitmen mendukung penuh agar wartawan mendapatkan sertifikasi kompetensi khususnya yang ada di Sulsel, Sultra dan Sulteng sebagai tempat PT Vale beroperasi. Tentunya upaya ini sebagai bentuk upaya menciptakan kerja sama professional yang baik antara PT Vale dan jurnalis.

“Bagi PT Vale, media adalah partner, dan media sendiri adalah pilar keempat demokrasi yang bisa menyuarakan sesuatu yang benar, berimbang dan profesional, “katanya

Bayu berharap hadirnya wartawan dalam menjalankan profesinya dapat mengedukasi masyarakat, termasuk membantu menyuarakan bahwa pertambangan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
“Semoga ilmu UKW bisa dijadikan bekal untuk profesionalitas bagi wartawan. Kami hanya memfasilitasi, agar kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Kami tetap akan menjalin kerja sama yang professional.” Harapnya.

Wakil Ketua Dewan Pers , Agung Dharmajaya, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepedulian PT Vale terhadap kompetensi wartawan di wilayah operasinya.
Menurut Agung, dengan semakin menjamurnya jumlah media di era digital seperti sekarang ini, adanya pembekalan kompetensi terhadap para wartawan semakin diperlukan demi memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan pedoman kode etik jurnalistik.

“Terima kasih kepada PT Vale karena mau melakukan pekerjaan yang luar biasa, mengumpulkan orang untuk ikut UKW, semoga bisa terus berkelanjutan. Tantangan hari ini kenapa ada uji kompetensi yaitu untuk memastikan apa yang kita tulis bisa kita pahami. Misalnya bahas tambang PT Vale, mungkin banyak istilah tambang yang tidak kita ketahui. Ketika menulisnya saja kita tidak paham, maka apa yang kita tulis bisa jadi masalah. Mari auto kritik. Ketika melabelkan diri sebagai wartawan, pastikan kita punya kemampuan,” ujarnya.

Tak lupa Agung mengingatkan agar peserta tetap kritis dalam memberitakan, termasuk topik yang berkaitan dengan PT Vale.

Sub Judul// Hadirkan Talkshow Pertambangan Berkelanjutan hingga Bahaya Berita Hoax

Pelaksanaan UKW selama tiga hari, hari pertama diisi berbagai kegiatan pembekalan teori dan teknis seputar jurnalistik untuk peserta, serta talkshow dengan tema Pertambangan Berkelanjutan.

Hari pertama, Senin (15/05/2023) digelar Talkshow bahas “Urgensi Jurnalisme dan Kode Etik Jurnalistik dalam Perspektif Pertambangan Berkelanjutan” dibawakan oleh Head of Communications PT Vale Indonesia Tbk, Bayu Aji bersama Wakil Ketua Dewan Pers Indonesia, Agung Dharmajaya.

Pada paparannya, Bayu menyampaikan reputasi operasi keberlanjutan PT Vale telah diakui oleh lembaga kementerian. Terbaru pengakuan dari Presiden Indonesia Joko Widodo Pada 30 Maret 2023 saat meresmikan Taman Kehati Wallacea. Pada kunjungannya, presiden bahkan mengumumkan untuk menjadikan PT Vale kiblat bagi praktik pertambangan berkelanjutan di Indonesia.

“Sudah dua kali presiden datang ke Sorowako. Pertama pada 31 Maret 1977 Suharto datang meresmikan pabrik PT Inco. Kemudian datang Pak Jokowi pada 30 Maret 2023. Presiden selain meresmikan taman Kehati, juga menyaksikan penandatanganan kerja sama antara PT Vale, Ford, dan Huayou, ”

Bayu melanjutkan, beberapa perusahaan asing terkemuka dunia telah melihat langsung operasi PT Vale. Kedatangan mereka tak lain karena reputasi ESG PT Vale dan peluang perkembangan kendaraan listrik yang semakin menjanjikan dan diprediksi akan meningkat pada 2030.

Selain itu, juga dibahas target PT Vale menuju nol emisi pada 2050, 10 tahun lebih cepat dari target Indonesia. Saat ini PT Vale menduduki peringkat pertama perusahaan tambang nikel dengan intensitas emisi karbon paling rendah di Indonesia.
Di hari kedua dilakukan diskusi bersama rekan media membahas Kontribusi Socio-economic PT Vale untuk Keberlanjutan, yang dibawakan oleh Chief Operating Officer (COO) PT Vale Abu Ashar, dan Bahaya Berita Hoax dan Dampak Hukumnya, dibawakan Kapolres Luwu Timur AKBP Silvester MM Simamora.

Kapolres dalam paparannya menyampaikan, satu berita hoax lebih bahaya dari satu tembakan peluru. Hal ini berkaitan dengan dampak dari berita hoax yang bisa menimbulkan perpecahan bagi pembacanya.

Beberapa pengalaman dibagikan Kapolres terkait melawan hoax. Paling menantang menurutnya ketika masa pandemi COVID-19, dan pada upaya program vaksinasi COVID-19 dari pemerintah.

Dia juga merinci pasal yang mengatur soal informasi palsu. Mulai dari Pasal 28 Ayat 1 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dengan hukuman pidana 6 tahun, hingga pasal tertinggi, yaitu Pasal 14 Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 dengan masa pidana 10 tahun.

“Saya mengajak teman jurnalis bisa menyampaikan informasi yang benar, berimbang, dan dapat mencerdaskan masyarakat, karena pers adalah corongnya pengetahuan,” imbuhnya.

Sementara pada sesi COO, dipaparkan seluruh program keberlanjutan PT Vale yang mengacu pada tujuh subjek inti ISO 26000 dan SDGS. Mulai dari tata kelola organisasi, jaminan HAM, komitmen terhadap tenaga kerja lokal, isu konsumen, praktik operasi, tanggung terhadap lingkungan, keterlibatan dan pengembangan komunitas.

Di hari terakhir, seluruh peserta akan menjalani serangkaian uji kompetensi wartawan yang dibagi dalam tiga kelompok, yaitu dua orang mengikuti jenjang wartawan muda, lima orang jenjang wartawan madya, dan 12 orang lainnya jenjang wartawan utama.

Untuk diketahui Tes kompetensi ini mencakup proses produksi berita, mulai dari reportase, penyuntingan, merancang rubrik, rapat redaksi, dan hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi menghasilkan berita.***

Jalan Lingkar Poros Waborobo Kaisabu Amblas, APH Diminta Tindaki

Bau- Bau – GPMD SULTRA ( Gerakan Persatuan Mahasiswa Demokrasi Sulawesi Tenggara ) menggelar unjuk rasa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Baubau dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, mempersoalkan terkait amblasnya jalan Lingkar poros waborobo – Kaisabu.

Ketua GPMD Sultra, Dion, mengatakan pihaknya menduga pembangunan jalan tersebut masih dalam proses pemeliharaan yang belum cukup enam bulan.

“Hal ini sangat disayangkan proyek anggarannya memakan anggaran puluhan miliar dari dana pinjaman APBD Kota Baubau, namun sayangnya amblas seketika,” jelasnya, Rabu 17 Mei 2023.

“Kami indikasikan bahwa perencanaanya yang kurang matang dan dikerjakan asal-asalan oleh perusahaan penyedia jasa,” beber Dion saat melakukan aksi unjuk rasa.

Oleh karena itu pihaknya meminta Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini Kejaksaan untuk mengusut tuntas dan proses hukum, semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan proyek tersebut.***

Kunjungi Industri Kreatif di Bandung, Dispar Sultra Tingkatkan Kreativitas

Kendari – Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara (Dispar Sultra) mengajak sejumlah pelaku industri kreatif di daerah ini untuk melakukan benchmarking (perbandingan) dengan industri kreatif yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat, 17-19 Mei 2023.

Kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi para pelaku industri di Sultra untuk lebih meningkatkan kreatifitasnya dalam menghasilkan inovasi-inovasi produkk kreatif yang mereka mereka miliki.

Kepala Dinas Pariwisata Sultra Belli mengatakan, para pelaku industri dari Sultra yang ikut dalam benchmarking kali ini difokuskan pada industri fashion. Sejumlah pengrajin tenunan dan desainer lokal Sultra berpartisipasi dalam kegiatan ini.

“Kita berharap, benchmarking ini meningkatkan wawasan para pelaku industri dalam menciptakan produk maupun inovasi, serta kolaborasi dengan pelaku industri yang ada di Kota Bandung,” jelas Belli melalui keterangan tertulisnya, Rabu 17 Mei 2023.

Pemilihan Kota Bandung sebagai tujuan benchmark karena kota ini telah menjadi salah satu kota kreatif yang masuk dalam UNESCO Creative City Network (UCCN) pada bidang desain. Di Indonesia, baru empat kota yang masuk dalam kategori kota kreatif yang ditetapkan UNESCO, yakni Bandung (Kota Desain), Pekalongan (Kota Kerajinan dan Kesenian Rakyat), Ambon (Kota Musik), dan Jakarta (Kota Literasi).

Selain para pelaku industri, kegiatan benchmarking ini juga mengikutsertakan unsur pemerintah kabupaten/kota di Sultra untuk melihat bagaimana Pemerintah Kota Bandung dan Jawa Barat secara umum mendorong tumbuhnya industri kreatif di daerahnya.

Salah satu fasilitas yang dikunjungi adalah Gedung Bandung Creative Hub (BCH), sebuah fasilitas yang dibangun Pemerintah Kota Bandung di era Walikota Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat saat ini), yang menghimpun komunitas-komunitas kreatif di kota itu untuk meningkatkan kapasitasnya.

Secara struktural, pengelolaan BCH berada di bawah kendali Unit Pelaksana Teknis (UPT) Padepokan Seni Kreativitas dan Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Fasilitas ini menampung semua pelaku-pelaku industri kreatif untuk mengasah dan meningkatkan kemampuannya di bidang masing-masing, mulai dari musik, fotografi, film, tari, desain, fashion, dan lain-lain.

“Semua aktifitas ini gratis bagi seluruh komunitas kreatif yang hendak mengasah ataupun yang hendak mempertunjukkan kemampuannya. Semua biaya operasional dan perawatan gedung murni ditanggung oleh pemerintah kota,” kata Kepala UPT Padepokan Seni Kreativitas dan Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Arini Mustika Dewi saat beraudience dengan tamu dari Sultra.

Fasilitas yang tak kalah menarik yang juga dikunjungi adalah Pasar Kreatif Jawa Barat yang diberi nama “Jabart Store”. Fasilitas ini dibangun oleh Pemprov Jawa Barat yang menampung seluruh produk-produk kreatif yang dihasilkan di daerah ini.

Dibangun di atas lahan kurang lebih satu hektar milik pemprov, fasilitas ini di bawah kendali Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan pengelolaannya diserahkan kepada badan usaha milik daerah Jawa Barat, PT. Jaswita Jabar. Pelaku industri kreatif yang hendak memasarkan produknya dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan sistem konsinyasi.

Para pelaku industri sangat terbantu karena mereka harga produk mereka di Jabart Store tetap sama dengan harga jual di tempat mereka sendiri. Mereka juga mendapat dukungan proosi yang terus menerus melalui media sosial yang dimiliki Jabart Store.

“Kita berharap, benchmark ini dapat menginspirasi pelaku industri di Sultra maupun pemangku kepentingan di sektor ekonomi kreatif untuk dapat melakukan inovasi dalam tata kelola inudstri ekonomi kreatif di Sultra,” pungkas Belli.***

Pileg 2024, Ini Target DPW Nasdem Sultra

Kendari – Dalam rangka menghadapi Pilcaleg 2024 DPW Nasdem Sultra mempunyai target tersendiri, Rabu 17 Mei 2023.

Sekretaris DPW Nasdem Sultra Abdul Azis mengatakan bahwa pihaknya menargetkan untuk kursi DPR RI pihaknya menargetkan dua kursi.

“Kami optimis memperoleh dua kursi karena ada sejumlah nama yang mampu mendulang suara, seperti Gubernur Sultra Ali Mazi, Anggota DPR RI Tina Nur Alam, Bupati Konawe KSK dan beberapa nama lainnya,” katanya.

Pihaknya juga menuturkan bahwa untuk DPRD Sultra pihaknya menargetkan Kursi Ketua DPRD.

“Untuk DPRD Sultra kita target kursi Ketua, targetnya 12 Kursi,” ujar Abdul Azis saat ditemui di Kantor DPW Nasdem Sultra.

Pihaknya juga menambahkan bahwa ada beberapa DPRD ditingkat Kabupaten Kota yang ditargetkan posisi Ketua DPRD.

“Ada beberapa daerah yang kita targetkan Ketua, Konsel, Koltim dan Kolaka Utara, dan terkhusus di Kolaka Utara sebelumnya kan tidak ada kursi dan hari ini kita sudah lakukan perbaikan dan semoga kedepannya masyarakat mempercayai kami dan memperoleh kursi maksimal,” bebernya.

Saat pihaknya ditanyakan terkait Pilkada, pihaknya belum mau berkomentar jauh, pihaknya masih menunggu hasil Pileg 2024 dan elektabilitas figur yang mau maju di Pilkada.

“Kita ambil sikap setelah Pileg 2024, dan kita menunggu hasil survei elektabilitas calon, dan kalau tinggi pasti kita dukung,” pungkasnya.***

Hadapi Pilcaleg 2024, Tokoh Senior PDIP Sultra Silaturahmi dan Matangkan Konsolidasi

Kendari – Bertempat di Kantor DPD PDIP Sultra beberapa tokoh senior dan kader PDIP Sultra bersilaturahmi dalam rangka mematangkan konsolidasi jelang Pilcaleg 2024.

Salah satu pengurus senior DPD PDIP Sultra, H. Anton, SH menuturkan diskusi terbatas ini, dikemas dalam acara ngopi bersama dan bincang santai.

“Diskusi ini sekaligus ajang silaturahmi oleh Caleg serta pengurus partai PDIP jelang pileg mendatang,” kata Ketua Badan Ekonomi Kreatif DPD PDIP Sultra.

Dikatakannya, pada momen tersebut pihaknya membahas tentang strategi dan persiapan dalam rangka Pileg 2024.

“Pesta Rakyat atau Pemilu 2024, kami optimis akan memenangkan Calon Presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang, Cagub Lukman Abunawas, Cabup dan Caleg harus kita menang,” ungkap salah satu kader PDIP yang bakal diusung dalam Pilkada Kolaka Utara.

Dalam kesempatan tersebut saat ditanyakan terkait pencalonannya sebagai Bupati di Kolaka Utara, Anton belum mau memberikan komentar terlalu jauh.

merupakan Putra Daerah Kolut, akan ikut ambil bagian pada pemilihan Pilkada 2024, mendatang.

“Pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat Kabupaten Kolut, Sehingga kami siap maju untuk membangun dan melakukan Perubahan Baru untuk Kabupaten Kolut yang sama-sama kita cintai,” pungkasnya.***

Dituding Lakukan Percobaan Pemerkosaan, Ini Penjelasan Kuasa Hukum HA

Kendari – Kuasa Hukum HA Nasrudin membeberkan sejumlah fakta terkait kliennya yang dituding melakukan percobaan pemerkosaan.

“Klien saya siap menghadapi persoalan aduan tersebut,” kata Nasrudin saat dimintai keterangannya oleh media ini di Kantor Hukumnya, Rabu 17 Mei 2023.

Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini Klien dan Pelapor memiliki hubungan yang baik.

“Selama ini bagus hubungannya, namanya tetangga kan saling membantu, biasa si Pelapor ini minta tolong dibelikan makanan dan dibelikan makanan, karena selain Mahasiswi T, ada juga orang tua yang tinggal disitu,” ungkapnya.

Pihaknya juga membeberkan bahwa hal tersebut kliennya lakukan karena mengingat hubungan sesama tetangga.

“Sebenarnya tidak ada persoalan, selama ini juga klien saya punya hubungan baik dengan pelapor maupun keluarganya, namanya tetangga,” bebernya.

Pihaknya juga menuturkan bahwa ada beberapa kejanggalan dari laporan tersebut.

“Ada beberapa kejanggalan dari pelaporan tersebut, ada jeda waktu dari pelaporan, kan seharusnya kalau ada apa-apa langsung dilaporkan, dan klien saya mengaku tidak punya hubungan apa-apa, hanya bertetangga dan menjaga silaturahmi dengan baik sesama tetangga, tetapi ini tiba-tiba ada begini, serta saat ini kita masih cari tahu apa motivasi Pelapor mengadukan kliennya,” pungkasnya.***

Menkominfo Ditetapkan sebagai Tersangka dalam Perkara Dugaan Tipikor BTS 4G BAKTI

Jakarta – Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 1 orang TERSANGKA yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022, Rabu 17 Mei 2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Dr. Ketut Sumedana mengatakan adapun 1 orang Tersangka tersebut yaitu JGP selaku Menteri Komunikasi dan Informatika RI, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-21/F.2/Fd.2/05/2023 tanggal 17 Mei 2023.

“Untuk mempercepat proses penyidikan, Tersangka JGP dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 17 Mei 2023 s/d 05 Juni 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-21/ F.2/Fd.2/05/2023 tanggal 17 Mei 2023,” katanya dalam keterangan resminya yang diterima media ini.

Ia mengungkapkan bahwa Tersangka JGP disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Sebelumnya, JGP diperiksa dengan status sebagai saksi selama 2 jam sejak pukul 09.00 – 10.30 WIB oleh 4 orang Tim Penyidik. Selama pemeriksaan, JGP diberikan 33 pertanyaan oleh Tim Penyidik guna mengetahui keterlibatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika RI dan Pengguna Anggaran (PA) dalam peristiwa pidana pada pelaksanaan proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022,” ungkapnya.

Ia juga membeberkan bahwa dalam perkara ini, kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp8.032.084.133.795 yang terdiri dari tiga hal yaitu biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, mark up harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun.

“Proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan proyek strategis nasional, dan oleh karenanya akan tetap dilanjutkan sehingga kepentingan masyarakat yang tinggal di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal (3T) dapat menerima jaringan 4G.
Penetapan Tersangka dan penahanan terhadap JGP adalah murni penegakan hukum dan tidak ada unsur politik didalamnya,” pungkasnya.

Untuk diketahui Kejaksaan memiliki kewajiban untuk mengawal proyek strategi nasional dalam hal ini proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 demi kepentingan masyarakat yang belum terjangkau internet sesuai dengan program pemerintah.***

Diduga Lakukan Pernikahan Sirih, Oknum Komisioner KPU Konsel Langgar Kode Etik?

Konawe Selatan – Sebelumnya beredar Informasi adanya dugaan Oknum Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan menikah sirih.

Hal tersebut diungkapkan oleh pengakuan salah satu wanita Melati (nama disamarkan) yang beralamat di Kabupaten Konsel. Dalam pengakuanya ia mengaku menikah sirih dengan oknum Komisioner KPU Konsel sejak tahun 2020.

Ia menturkan persolan tersebut dikarenakan ia merasa diabaikan sejak perkawinan sirih dengan oknum Komisioner KPU Konsel tersebut.

Pihaknya juga membeberkan bahwa dalam chatingan whatsApp dengan oknum Komisioner KPU konsel tersebut, diduga ia mendapatkan intimidasi, di simpulkan dalam chatingan tersebut Oknum Komisioner KPU Konsel mengintimidasi agar tidak membeberkan hal tersebut ke publik.

Dihadapan kuasa hukumnya, Ia telah menyampaiakan adanya pernikahan sirih dirinya dengan oknum komisioner KPU Konsel.

Terkait hal tersebut dikutip dari situs resmi DKPP RI, pihaknya pernah memproses kasus serupa.

Irwan B. berstatus sebagai Teradu dalam perkara nomor 20-PKE-DKPP/IV/2022 yang diadukan oleh istrinya sendiri, Rosma. Perkara ini disidangkan oleh DKPP dalam sidang tertutup di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, 25 Mei 2022.

Dalam pertimbangan putusan, DKPP menyebut Irwan telah melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (4) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Irwan diadukan oleh Rosma terkait pernikahan sirinya dengan Sheila Rosselini. Dalam sidang pemeriksaan terungkap bahwa Sheila tidak mengetahui status Irwan yang telah menikah saat keduanya menikah siri.

Irwan juga mengakui bahwa ia telah berbohong kepada Rosma selaku istri pertama terkait pernikahan sirinya dengan Sheila. Pernikahan siri ini telah dikaruniai putri yang kini berusia 5 tahun.

Tak hanya itu, dalam sidang pemeriksaan juga terungkap bahwa Irwan berusaha menghentikan niat Rosma untuk meneruskan perkara di DKPP dengan berjanji tidak akan mengulagi perbuatan serta menyerahkan harta bersama kepada Rosma.

DKPP menilai bahwa Irwan telah melakukan kekerasan psikis kepada perempuan yang tidak dibenarkan menurut etika dan hukum. Meskipun telah menjatuhkan talak kepada Sheila serta berkomitmen untuk memberi atensi dan memenuhi kewajibannya terhadap anak-anaknya, DKPP menilai bahwa komitmen tersebut tidak dapat menghapus pertanggungjawaban dan pemberian sanksi etik kepada Irwan.

“Menurut DKPP, beban tanggung jawab Teradu terhadap anak-anak dan istri, baik dalam perkawinan yang sah maupun siri merupakan konsekuensi atas tindakan Teradu yang menyimpang dari nilai-nilai etika, moral, dan hukum,” kata Teguh.

DKPP menilai Irwan sebagai penyelenggara pemilu tidak mampu menjaga kehormatan sendiri dan marwah institusi yang dipercayakannya sesuai sumpah janji jabatan yang telah diucapkannya.

Menurut DKPP, sebagai penyelenggara pemilu seharusnya Irwan menjadi teladan dan panutan publik, mengayomi dan melindungi perempuan dan anak dalam kehidupan keluarga maupun bernegara.

“Alih-alih menginternalisasi tata nilai berkeluarga, sikap dan tindakan Teradu justru menyumbang masalah dalam kehidupan bernegara. Kekerasan psikis yang dilakukan oleh Teradu tidak hanya berdampak kepada perempuan namun juga anak sebagai generasi penerus pemimpin bangsa,” tandas Teguh.

Selain itu berdasarkan tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/ kota pada huruf C dan D ” Pasal 90 2019 No 320

C : Menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri, dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuma keras, tindakan kekerasan,tindakan kekerasa seksual, dan tindakan lainya yang di larang oleh ketentuan peraturan perundang undangan

D : tidak menikah dan / atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu selama masa jabatan.

Sementara itu, oknum Anggota KPU Konsel yang di maksud, belum di konfirmasi menyoal adanya dugaan pernikhan siri tersebut,awak media terkedala akses komunikasi, tidak memiliki no telephone maupun WhatsApp, kendati begitu, media ini tetap memberikan hak jawab setelah terkonfirmasi dengan oknum Anggota KPU Konsel tersebut.

Terkait hal tersebut saat media ini mengkonfirmasi Ketua KPU Kabupaten Konsel Aliudin pihaknya belum menerima informasi tersebut.

“Sampai hari ini saya belum bisa memberikan keterangan dan tanggapan, karena saya belum menerima informasi valid terkait hal tersebut,” katanya.

“Sampai saat ini saya belum mengetahui persis siapa oknum di maksud,” tambahnya.

Pihaknya juga mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum aduan.

“Sampai saat ini juga belum ada aduan baik dari korban atau keluarga korban,” ungkapnya.

Pihaknya juga menuturkan bahwa terkait pernikahan sirih dilarang dalam peraturan tata kerja, namun hal tersebut bukan kewenangannya untuk memutuskan.

“Itu memang ada diatur terkait larangan (pernikahan sirih) di aturan tata kerja, namun itu bukan kewenangan saya untuk menjustifikasi,” pungkasnya.

Media ini juga telah berusaha mengkonfirmasi ke oknum Komisioner KPU Kabupaten Konsel yang diduga melakukan pernikahan sirih melalui via WhatsApp dan Telepon, namun sampai berita ini diterbitkan belum mendapatkan tanggapan.

Keterangan: Apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan terkait pemberitaan ini bisa menggunakan hak jawab ke media ini, hal tersebut telah diatur berdasarkan UU Pers. ***

Kuasa Hukum HA Angkat Bicara Soal Kasus Percobaan Pemerkosaan ke Mahasiswi Berinisial T

Kendari – Kuasa hukum AH, Nasruddin angkat bicara terkait tudingan melakukan percobaan pemerkosaan yang dilakukan kliennya terhadap mahasiswa berinisial T (21).

Nasruddin membantah seluruh kesaksian pelapor yang disampaikan ayahnya. Menurutnya, kejadian itu tidak benar dan tak pernah dilakukan kliennya.

“Hal tersebut tidak benar, karena malam itu hanya memberikan makanan kepada pelapor, dan di rumah itu ada nenek pelapor,” ucap Nasruddin saat ditemui di Kendari, pada Rabu (17/5/2023).

Kuasa hukum HA menegaskan, saat membawa makanan pelapor, kliennya tidak masuk ke dalam kamar, melainkan hanya di dalam rumah.

Menurut Nasruddin, kliennya sudah sering memberikan makanan kepada pelapor. Sebab, hubungan tetangga dengan pelapor terjalin sudah sangat baik sejak lama.

“Apalagi di situ ada orangtua, nenek pelapor. Jadi, rugi kalau wanita itu (pelapor) mau diganggu, karena sudah lama bertetangga dekat, samping rumah,” tegasnya.

Nasruddin mempertanyakan kepada pihak terlapor terkait jarak waktu yang hampir sepekan antara kejadian dan laporan yang dilayangkan ke Polresta Kendari.

“Andaikata malam itu ada tindak pidana apalagi prcobaan perkosaan dapat dipastikan korban berteriak. Bukan nanti berhari-hari baru melapor ketika HA sudah tidak ada di rumahnya,” pungkasnya.***

DPW Nasdem Sultra Sebut Kader yang Pindah Partai Tak Loyal dan Bawa Kepentingan Pribadi

Kendari – Sebelumnya salah satu Anggota DPRD Kabupaten Konsel 2019 -2024 Taufik membuat statement di beberapa media online terkait kepindahannya dari Partai Nasdem ke Partai PKS dengan beberapa alasan.

Menanggapi hal tersebut Sekum DPW Nasdem Sultra Abdul Aziz saat dimintai keterangannya menerangkan beberapa fakta yang sebenarnya terjadi.

“Keanggotaan saudara Taufik, jadi ini memang ia itu salah satu anggota DPRD Kabupaten Konsel, dan memang kami ditingkat DPW, ia itu masuk dalam catatan partai,” katanya, saat ditemui di Kantor DPW Nasdem Sultra, Rabu 17 Mei 2023.

Ia juga menambahkan bahwa Taufik ini tidak pernah melaporkan kinerjanya ke Partai.

“Dia itu tidak pernah menyampaikan ke Partai apa yang ia telah lakukan, dan saat penyusunan Bacaleg dari DPD Nasdem untuk memikirkan lebih lanjut kalau saudara Taufik ini dimasukkan kembali dalam daftar Bacaleg DPRD 2024 dari Partai Nasdem,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengungkapkan hal tersebut juga yang membuat aspirasi di masyarakat tidak tersampaikan.

“Kalau ada laporan atau aspirasi dari masyarakat yang ia adukan bisa di eksekusi dan tindak lanjuti, tapi ini tidak ada, kalau itu masuk kewenangan DPD Kabupaten Konsel kan bisa digodok dan ditindaklanjuti, begitu pula ketikan kewenangan itu berada di DPW tinggal di tindaklanjuti DPRD Provinsi Sultra melalui kader partai Nasdem,” bebernya.

Pihaknya juga menyebutkan bahwa Taufik berstatement di media hanya untuk kepentingan politik individu.

“Itu hanya untuk kepentingan pribadinya untuk menaikkan elektabilitas, seolah-olah ia bekerja untuk masyarakat, nyatanya tidak,” tuturnya.

Pihaknya juga dalam waktu dekat ini akan melakukan PAW terhadap Taufik.

“Kami justru bersyukur kalau tidak ada kader seperti dia, dan dalam waktu dekat ini kami akan mem PAW yang bersangkutan,” pungkasnya.***

Cegah TPPU, Kanwil Kemenkumham Sultra Sebut Notaris Mesti Lebih Teliti Terbitkan Akta

Kendari – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengingatkan Notaris untuk lebih teliti dalam menerbitkan aktra, guna melakukan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Kakanwil Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Sultra, Hidayat Yasin, meminta kepada para Notaris untuk lebih teliti dan hati-hati dalam menerbitkan akta.

Hal tersebut diungkapkannya pada kegiatan Diseminasi Prinsip Mengenali Penggunaan Jasa (PMPJ) Terhadap Notaris dan Penerapan Beneficial Ownership/Pemilik Manfaat Bagi Korporasi di salah satu resort di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Selasa, (16/5/2023).

“Pemerintah lagi fokus penanganan tindak pidana pencucian uang dan Notaris merupakan salah satu filter penting untuk pencegahan tindak pidana tersebut,” ujar Hidayat Yasin saat diwawancarai.

Melalui kegiatan ini, lanjut Hidayat, para notaris akan dapat memahami dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan jasanya serta lebih mengenali para pengguna jasa mereka sehingga jika terdapat temuan tindak pidana pencucian uang dan terorisme akan dapat diketahui dan dicegah.

“Jadi pemahaman terkait prinsip kehati-hatian Notaris dalam menjalankan pekerjaanya, karena Notaris itu pembuat akta jadi mereka harus betul-betul mengerti dan tahu jasa-jasa termasuk korporasi yang menjadi target mereka apalagi kita tahu disini banyak pertambangan dan itu resikonya sangat tinggi,” jelasnya.

Jika ada kedapatan Notaris melakukan pelanggaran terkait tindak pidana tersebut maka akan diberikan sanksi secara bertahap mulai dari pemberian teguran hingga pencabutan hak akses dan akun Notaris.

“Jadi mereka harus betul-betul mengenali prinsip-prinsip baik itu mengenali pengguna jasa dan penerima manfaat,” kata Hidayat.***

KBST Menjaring Peresensi Muda melalui Krida Literasi Kebahasaan dan Kesastraan

Kendari – Krida Literasi Kebahasaan dan Kesastraan: Pembinaan dan Seleksi Resensi dan Bedah Buku dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan pada 10-13 dan 15 Mei di tiga tempat, yaitu SMAN 9 Kendari, SMKN 4 Kendari, dan MAN Insan Cendekia Kota Kendari. Kegiatan ini diikuti oleh 150 siswa X-XI yang berasal dari SMAN 9 Kendari, SMAN 1 Kendari, SMKN 4 Kendari, SMAN 8 Kendari, SMAN 2 Kendari, dan MAN Insan Cendekia Kota Kendari.

Dalam kegiatan ini, akan dipilih 15-di setiap tempat kegiatan dipilih 5 siswa-penulis resensi terbaik yang akan diberikan pelatihan lanjutan. Kemudian, hasil tulisan kelima belas siswa tersebut dibukukan dalam sebuah antologi resensi.

Tempat : SMAN 9 Kendari

Kegiatan di SMAN 9 Kendari diikuti oleh siswa kelas X dan XI dari SMAN 9 Kendari dan SMAN 1 Kendari sebanyak 50 siswa pada tanggal 10-13 Mei 2023.

Kepala SMAN 9 Kendari, Ishak, menyampaikan apresiasi kepada Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, “Atas nama lembaga, saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas diadakannya kegiatan ini. Apalagi saat ini teknologi dan informasi telah berkembang pesat, tetapi tidak diikuti oleh kemampuan literasi yang ikut berkembang pesat juga. Semoga kegiatan ini dapat membangun literasi, budaya menulis, seluruh warga pendidikan.” la berharap peserta, baik dari SMAN 9 Kendari maupun dari SMAN 1 Kendari, dapat mengikuti kegiatan ini secara maksimal serta tidak menyia-nyakan limu yang telah diberikan oleh narasumber selama kegiatan berlangsung

Dalam kegiatan ini, Untung Kustoro dari KBST menyampaiakan tetnang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sedangkan Amaya Kim, pegiat literasi sekaligus pengurus aktif klub membaca buku, menyampaikan tentang teori dan praktik penulisan resensi.

Tempat II: SMKN 4 Kendari Kegiatan krida literasi di SMKN 4 Kendari dikuti oleh 50 siswa yang berasal dari tiga sekolah yaitu, SMKN 4 Kendari, SMAN 8 Kendari, dan SMAN 2 Kendari. Kegiatan krida ini dilaksanakan pada 10-13 Mei 2023.

Wakil Kepala Sekolah Kurikulum SMKN 4 Kendari, Sur Rasyid, menyampaikan, “Literasi bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, literasi juga merupakan kemapuan memahami dan mengolah informasi. Literasi sedang digalakkan oleh pemerintah pusat dan daerah saat ini. Pada kenyataannya kemampuan literasi kita masih sangat kurang. Oleh karena itu, anak-anakku yang mengikuti kegiatan ini, saya harap kalian dapat mengikuti dengan baik sehingga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua”. Peserta kegiatan diberi materi oleh Sukmawati, analis kata KBST, dan I Subandrio, S.S., M.A.. dosen Sastra Francis Universitas Halu Oleo.

Tempat III: SMKN 4 Kendari

Kegiatan Krida Literasi Kebahasaan dan Kesastraan: Pembinaan dan Seleksi Resensi dan Bedah Buku di MAN Insan Cendekia (IC) Kota Kendari oleh KBST pada 10-12 dan 15 Mei 2023. Kegiatan ini diikuti oleh 50 siswa kelas X dan XI.

Pada saat pembukaan, Kepala MAN IC, Muhammad Naim, berharap peserta dapat menimba ilmu dari narasumber sehingga bukan hanya teori saja yang didapat, tetapi juga dapat mempraktikkannya. Narasumber kegiatan ini, yaitu Cahyo W.P. Antomo, staf KBST, dan Syaifuddin, pegiat literasi.***

Miliki Kinerja Anggaran Terbaik Selama Tahun 2022, Kemenkumham Raih Penghargaan dari Kemenkeu

Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil meraih penghargaan atas kinerja anggaran terbaik tahun 2022, Rabu (17/05/2023). Kemenkumham menempati posisi kedua setelah Kemenkeu pada kategori Kementerian/Lembaga (K/L) pagu besar.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 di Ballroom Dhanapala, Kemenkeu Jl. Senen Raya No. 1, Jakarta Pusat.

Yasonna mengatakan Kemenkumham selalu meningkatkan kinerja dan kualitas belanja negara untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Penghargaan kinerja anggaran terbaik menunjukkan tata kelola anggaran Kemenkumham yang semakin baik dari waktu kewaktu, serta terfokus untuk pelayanan kepada masyarakat dan juga harus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Yasonna, didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.

Untuk menunjang pengelolaan anggaran yang berkualitas dan bebas dari penyimpangan, Kemenkumham telah melakukan sejumlah langkah.

“Aspek pertama yang Kemenkumham *perkuat adalah integritas dan kompetensi SDM pengelola keuangan* agar kualitas pelaksanaan anggarannya bagus,” katanya.

Kemenkumham terus berkoordinasi dengan Kemenkeu guna meningkatkan aspek-aspek kinerja anggaran.

Menkumham berharap pemberian penghargaan kinerja anggaran terbaik dapat mendorong semua K/L untuk mengelola APBN sesuai peruntukkanya demi Indonesia yang lebih maju dan makmur.

Untuk diketahui penilaian terhadap kinerja anggaran K/L merupakan gabungan dari Evaluasi Kinerja Anggaran dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari *3 aspek* (Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran) dan *8 indikator*. Kemenkumham mendapatkan penghargaan pada kategori pagu besar bersama Kementerian Keuangan dan Kepolisian RI.***

PT PLM Kembali Diadukan ke Polda Sultra, Soal Dugaan Pencemaran Lingkungan

Kendari – Polemik terkait aktivitas PT. PLM, Perusahaan pertambangan emas yang beroperasi di Desa Wumbubangga, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana.

PT. PLM kembali diadukan oleh warga ke Polda Sulawesi Tenggara Sultra (Sultra), pada Senin 16 Mei 2023, Perusahaan tersebut diadukan ke Polda Sultra terkait dugaan kasus pencemaran lingkungan yang melakukan penambangan emas menggunakan zat berbahaya.

Sudirman, yang mengadukan kasus tersebut mengatakan, dugaan pencemaran lingkungan pertama kali diketahui setelah ia bersama warga lainnya mendapati PT Panca Logam melakukan akitivitas penambangannya dengan menggunakan zat merkuri.

“Saluran air dari sisa limbah pembungan produksi pemisahan emas PT PLM ini, sudah tercemar zat merkuri. Hal ini terbukti, setelah kami lakukan pengecekan bersama tim di dalam ruang produksi persuahaan tersebut, benar ternyata menggunakan zat merkuri,” kata Sudirman, Rabu 17 Mei 2023.

Lanjut Sudirman, salah satu sungai yang ada di sekitar penambangan PT PLM juga telah terceram oleh kandungan zat berbahaya merkuri.

“Limbah dari sisa produksi yang menggunakan merkuri mengalir ke sungai dan menyebabkan terjadinya pencemaran. Padahal aturannya sangat jelas, merkuri merupakan zat berbahaya dan dilarang digunakan untuk proses produksi emas,” ungkapnya.

“Salah satu sungai yang berdekatan dengan PT PLM, merupakan sumber warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun kini air sungai itu sudah berbahaya tidak dapat lagi digunakan, karena sudah tercemar merkuri,” tambahnya.

Terkait hal tersebut Sudirman meminta Ditreskrimsus Polda Sultra untuk segera menindaklanjuti aduannya terkait pencemaran lingkungan akibat zat berbahaya akibat ulah penambangan emas milikt PT PLM.

“Kami meminta bapak Kapolda dan terkhusus Ditreskrimsus agar persoalan pencemaran ini jangan dibiarkan begitu saja. Karena ini sudah jelas pelanggaran hukum dan segera memproses PT PLM,” harap Sudirman.

Selain itu dikutip dari laman resmi KemenLHK, penggunaan merkuri untuk pertambangan emas telah dilarang keras bahkan dihapus. Hal ini diatur berdasarkan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) (UU/11/2017).

Kemudian, setelah melalui perjalanan panjang dalam proses penyusunan dan pengesahan regulasi, Raperpres RAN PPM telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Perpres 21/2019). Penetapan dilakukan di Jakarta pada tanggal 22 April 2019 yang bertepatan dengan Hari Bumi Tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo.

Terkait hal tersebut media ini masih berusaha mengkonfirmasi pihak terkait lainnya.***

Abdul Razak Dipastikan Pindah Partai dan Bakal di PAW

Kendari – Anggota DPRD Kota Kendari 2019-2024 dari Partai Nasdem dikabarkan telah berpindah partai dan bakal di Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh DPD Nasdem Kota Kendari, Rabu 17 Mei 2023.

Terkait hal tersebut saat dikonfirmasi awak media ini di Kantor DPW Nasdem Sultra, Sekum DPW Nasdem Sultra Abdul Azis membenarkan kabar tersebut.

“DPD Nasdem Kota Kendari bahwa dia sudah dapat konfirmasi bahwa Abdul Razak sudah pindah partai ke PPP,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa Abdul Razak dalam waktu dekat ini akan di PAW.

“Dan ini sudah pengurus DPD, dan pasti akan di PAW,” tambahnya.

Pihaknya juga mengungkapkan ada beberapa Kader DPD Nasdem yang akan di PAW, dengan beberapa alasan.

“Untuk (Abdul Razak) dia tidak caleg di Nasdem dan itu hak prerogatif masing-masing orang,” pungkasnya.

Terkait hal tersebut media ini masih berusaha mengkonfirmasi ke pihak terkait lainnya.***

Dilantik sebagai Ketua KSBN Sultra, Ruksamin Sebut Sebagai Wadah yang Menunjukkan Karakter Bangsa

Kendari – Komite Seni dan Budaya Nusantara (KSBN) Sulawesi Tenggara menggelar pelantikan dan menampilkan sejumlah Tarian yang bertempat di salah satu Hotel di Kota Kendari, Selasa 16 Mei 2023.

Ketua KSBN Sultra Ruksamin mengatakan bahwa KSBN merupakan wadah yang menunjukkan karakter bangsa.

“Untuk KSBN ini yang pertama di Sulawesi, KSBN ini sangat perlu untuk menunjukkan siapa kita, Seni dan Budaya kita, dan bagaimana karakter bangsa, ini yang coba kita himpun,” kata Bupati Konut 2 Periode.

Ia juga menambahkan bahwa salah satu penari dari Sultra kemarin di kirim ke jakarta untuk mewakili hari tani sedunia.

“Sumber Daya Alam itu semakin digali semakin habis, sedangkan Seni dan Budaya semakin digali semakin menampakkan siapa kita,” ungkapnya.

“Melalui KSBN inilah kita akan melihat warna Sultra yang sesungguhnya,” tandasnya.

Ia juga menuturkan bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya akan menggelar rapat kerja.

Senada dengan hal tersebut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) KSBN RI Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji mengajak masyarakat untuk menjaga dan merawat Seni dan Budaya.

“Kita mesti rawat Seni dan Budaya kita, dan ini sudah ada payung hukum, Sekarang tugas kita untuk menjaga dan merawatnya,” jelasnya.

Untuk diketahui KSBN sudah terbentuk di 15 Provinsi seluruh Indonesia.***

Sinergi Bea Cukai Kendari dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Koordinasikan pengembangan Ekspor Produk Sulawesi Tenggara

Kendari – Bea Cukai Kendari menerima kunjungan kerja Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Indonesia Eximbank (LPEI) pada Senin, 15 Mei 2023. Bertempat di Kantor Bea Cukai Kendari, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia melaksanakan koordinasi mengenai pengembangan Ekspor produk-produk Sulawesi Tenggara untuk menjajaki pasar Internasional. Turut dihadiri oleh salah satu pelaku usaha binaan Klinik Ekspor Bea Cukai Kendari yaitu PT. Citra Alam Sulawesi yang bergerak di bidang produk Kopra. Selain itu turut hadir pula Agen Pelayaran penyedia container ekspor (Sinokor).

Adapun rencana dari LPEI melakukan survei untuk pencanangan desa devisa kopi dan kakao di Kab. Kolaka Utara. Maka dari itu perlu dilakukan koordinasi dengan Bea Cukai Kendari sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang ekspor dan impor. Perlunya dukungan penuh dari Bea Cukai untuk bisa mendampingi LPEI dan mengasistensi pelaku usaha untuk bisa memasarkan produknya ke luar negeri.

Bea Cukai Kendari turut mengundang Agen Pelayaran penyedia container Ekspor (SINOKOR) dan salah satu pelaku usaha, untuk memberikan gambaran rantai logistic di Sulawesi Tenggara kepada LPEI. Dengan adanya gambaran awal bagaimana rantai logistic yang ada di Sultra, harapannya LPEI dapat menetukan Langkah dan strategi untuk pencanangan desa devisa kedepannya.

Perwakilan PT. Citra Alam Sulawesi, Slamet Budiargo, sangat mengharapkan adanya bimbingan dan bantuan dari pemerintah bagi Pengusaha UMKM untuk bisa melakukan ekspor dan impor dengan mudah. “Karena sebenarnya potensi produk Pertanian Sulawesi Tenggara seperti kopra dan kelapa sangatlah besar untuk bisa bersaing di kancah Internasional” ujarnya. Namun perlu ada perhatian dari pemerintah terkait pembiayaan dan pengetahuan untuk dapat melakukan ekspor, bagi pelaku usaha UMKM.

“Bea Cukai Kendari selaku Instansi Pemerintah yang memiliki fungsi sebagai Industrial Assistance dan Trade Facilitator memberikan ruang dan berharap penuh bagi pelaku usaha untuk seluas-luasnya melakukan perdagangan Internasional”, ujar Fajar Sadiq, pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis. Dengan adanya kunjungan kerja dari LPEI dan diskusi dengan agen pelayaran dan pelaku usaha, dapat memberikan kepada LPEI untuk mengembangkan potensi Ekspor produk-produk Sulawesi Tenggara untuk dipasarkan di pasar Internasional.

Untuk diketahui kunjungan kerja ini merupakan diskusi awal bagi LPEI dan Bea Cukai Kendari. Diharapkan kedepannya dapat terjalin Kerjasama yang efektif agar potensi ekspor produk-produk dapat dimaterialisasikan menjadi devisa bagi Sultra. Selain itu dengan adanya ekspor langsung dari Sultra untuk komoditas ekspor yg selama ini tercatat sebagai komoditas dari daerah lain, secara otomatis akan benar-benar tercatat dari daerah mana asal komoditas itu yang sesungguhnya yakni dari Sultra, dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani karena adanya rantai pasok yang pendek sehingga harga yang didapatkan oleh petani akan lebih baik lagi.***

Dituduh Bersikap Arogan, Begini Penjelasan Anggota DPRD Sultra

Kendari – Ketua komisi III DPRD Prov Sultra membantah di kabarkan nyaris menampar salah seorang wanita yang mengikuti rapat dengar pendapat yang di laksanakan baru baru baru ini

Menurutnya kabar tersebut tidak seperti apa yang sebenarnya terjadi. dikatakannya pada saat rapat dengar pendapat membahas persoalan PT Tiran awalnya berjalan dengan baik hanya saja, ditengah rapat tersebut salah satu aspirator memaksa untuk membahas hal lain

“Jadi agenda rapat dengar pendapat ada dua pokok yang pertama tentang tenaga kerja selanjutnya persoalan lahan yang ada di PT Tiran ,” ujarnya saat di temui Selasa 16 mei 2023

Suwandi mengungkapkan dalam rapat tersebut awalnya berjalan dengan baik hal itu di buktikan dengan pembicara pertama dari aspirator yang menyampaikan unek unek nya dengan baik

Namun pada saat pembicara ketiga menyampaikan kalaupun tidak ter agenda tentang smelter tetap dia pertanyakan saya langsung menyampaikan bahwa dalam rdp ini hanya dua pokok yang di bahas sesuai perintah pimpinan sesua dengan tema dan pokok agenda yakni soal tenaga kerja dan lahan

Akhirnya terjadi debat lalu saya tegas mengatakan mau diatur tidak? dan kalau tidak mau diatur, maka saya akan menutup rapat karena mereka tidak setuju kalau tidak ada agenda soal smelter sementara di undangan hanya dua agenda pokok yakni soal lahan dan tenaga kerja

Sehingga terjadi debat. lalu saya katakan forum ini diskorsi dengan batas waktu yang tidak di tentukan tetapi karena ada salah satu aspirator yang mengatakan bahwa Anggota DPR begini begitu sehingga salah satu anggota DPR memukul meja nah di situlah tersinggung nya mereka

Sebetulnya tidak ada masalah namun ada rekan saya yang memukul meja disitulah tersinggung nya mereka lalu ada perempuan yang mengetok meja lalu saya katakan jangan ketok meja sembari keluar ruangan

Sebenar nya Adik adik itu niat nya bagus seperti yang di sampaikan Hendrik yang mengatakan bagaimana PT tiran ini segera membangun smelter seperti yang di rencanakan untuk kemakmuran rakyat. itu kami setuju hanya saja agenda tersebut tidak masuk dalam pembahasan

“Bagaimana kami akan bahas agenda tambahan sementara pokok agenda hanya dua dan kami hanya fokus di dua agenda itu ,” tukasnya

Lebih lanjut ketua komisi III ini menjelaskan soal di kabarkan dirinya hampir menampar seorang wanita itu Tidak benar,” bagaimana mungkin saya mau menampar seorang perempuan katanya

Suwandi juga menyanyangkan soal viralnya berita itu tanpa menayangkan beberapa sangahan dari pihaknya.***

BPVP Kendari Buka Empat Program Pelatihan, Wagub Sultra Sebut Sebagai Langkah Peningkatan SDM

Kendari – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Wagub Sultra) Dr. H Lukman Abunawas SH., MH., M.Si. buka empat Program Pelatihan Berbasis Kompetensi di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari, Selasa (16/5).

Empat program pelatihan yang dibuka yaitu Program Pelatihan Juru Gambar Bangunan, Barista, Asisten Pembuat Pakaian dan Asisten Hairdresser atau Kecantikan Rambut dengan peserta sebanyak 64 orang dimana setiap kejuruan diikuti 16 orang.

Lukman Abunawas dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap BPVP Kendari yang terus konsisten menciptakan tenaga kerja terampil di Sultra.

“Keberadaan BPVP Kendari sangat membantu kami dalam meningkatkan Sumberdaya Manusia di Sultra menjadi tenaga kerja terampil dan siap pakai,” katanya.

Ia menuturkan, program tersebut sejalan dengan program kerja Pemerintah Provinsi yang dikemas dalam Sultra Emas, meliputi Sultra Cerdas, Sultra Sehat, Sultra Peduli Kemiskinan, Sultra Produktif, Sultra Beriman dan Berbudaya.

“Dari item-item itu, semua memiliki keterkaitan dengan program kerja BPVP Kendari yang memiliki visi membuat terampil dan kompeten para pencari kerja,” jelasnya.

Pemprov Sultra, jelas dia, terus memberikan dukungannya terhadap BPVP Kendari termasuk dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil pada bidang pertambangan.

“Kita sudah hibahkan lahan ke BPVP kendari seluas 4,6 hekatre untuk dimanfaatkan dengan baik, salah satunya membuka pelatihan alat berat untuk menjadi operator di berbagai industri pertambangan di Sultra. Pelatihan ini sangat dibutuhkan, mengingat Sultra merupakan wilayah yang potensial bidang pertambangan,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu mengucapkan terimakasih atas perhatian dan dukungan yang besar Pemprov Sultra terhadap BPVP Kendari.

“Pemprov Sultra merupakan mitra kerja kami yang terus memberikan dukungannya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat yang belum memiliki ketrampilan dan diharapkan mereka kelak dapat berkontribusi dalam pembangunan di daerah kita Sultra tercinta ini,” tuturnya.

Ia menjelaskan, sejauh ini BPVP Kendari telah menjalankan berbagai program pelatihan, mulai dari pelatihan boarding (siswa yang di asramakan), non boarding (siswa yang tidak di asramakan), Mobile Training Unit (pelatihan yang dilaksanakan di luar Kota Kendari) dan pelatihan peningkatan produktivitas.

“Semua pelatihan ini telah berjalan dan masih akan berlanjut, kita akan terus konsisten menjadikan para angkatan kera menjadi terampil dan siap pakai,” bebernya.

Terkait pelatihan ini, lanjut dia, pihaknya berharap dapat menjadikan peserta lebih terampil, sehingga kelak dengan keterampilan yang diperoleh dapat menolong diri sendiri, keluarga, masyarakat umum dan bermanfaat bagi daerah, bangsa dan negara.

“Mewujudkan ini, perlu kesungguhan dari para peserta, memanfaatkan waktu pelatihan yang singkat, mendengarkan instruksi instruktur dengan sungguh-sungguh dan melatih diri untuk lebih disiplin. Kami semua berharap apa yang diperoleh dari pelatihan ini bisa menjadi ilmu dan bekal hidup yang berkah dan bermanfaat,” tutupnya.

Diketahui, dalam pembukaan kegiatan tersebut, turut hadir pula Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sultra, La Ode Muhammad Ali Haswandy beserta para pejabat dan instruktur BPVP Kendari.***

PT Vale Kembali Salurkan Bantuan untuk Pembangunan Kembali Kios Korban Kebakaran

PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) menyalurkan bantuan untuk pembangunan kembali kios-kios pedagang yang menjadi korban kebakaran Pasar SP 1 Mahalona, di Desa Libukang Mandiri, Kecamatan Towuti, Luwu Timur.

Bantuan berupa material bangunan diberikan secara bertahap untuk membangun kembali 14 kios pasar terdiri dari balok dan papan kurang lebih 20 kubik, seng dan material bangunan lainnya.

Direktur External Relations Endra Kusuma mengatakan, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu para pedagang untuk bisa segera melanjutkan usahanya.

“Kami bekerja sama masyarakat membantu para korban membangun kiosnya, PT Vale yang siapkan materialnya sementara masyarakat dan Pemerintah Desa yang membangun kios,” kata Endra Kusuma.

Kepala Pasar Mahalona Masdin mengungkapkan, bantuan yang diberikan oleh PT Vale, langsung dimanfaatkan oleh masyarakat bersama para korban untuk membangun kembali kios para pedagang.

“Kami bersama masyarakat bergotong royong membangun kembali kios pedagang. Sebanyak 14 unit kios di pasar akan dibangun dengan ukuran 4x8m. Kami menargetkan pembangunannya selesai di awal Juni 2023,” kata Rasdin.

Kepala Desa Libukang Mandiri Sahrir yang hadir dalam penyerahan bantuan tersebut, mengucapkan terima kasih kepada PT Vale yang memiliki kepedulian tinggi kepada masyarakat dan sejak awal membantu para korban. “Bantuan yang diberikan sejak awal mulai dari kebutuhan makanan dan bahan-bahan sembako, excavator untuk pembersihan lokasi, bantuan balok papan serta atap seng. Dengan bantuan dari PT Vale ini, semoga los Pasar SP 1 Mahalona bisa segera rampung,” harapnya.

Peristiwa kebakaran Pasar Mahalona yang berada di Desa Libukang Mandiri , Kecamatan Towuti, Luwu Timur terjadi pada Senin (3/4/2023).

Untuk diketahui saat peristiwa api yang berawal dari salah satu kios di Pasar SP 1 Mahalona langsung menyebar dan menghanguskan setengah dari kawasan pasar tradisional itu, menghanguskan total 14 kios pedagang.***

3,452FansSuka
84,893PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
346,777PengikutMengikuti
4,356PengikutMengikuti