KENDARI, KENDARIKINI.COM – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua, M.Ling., secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tenggara di Hotel Zahra Syariah Kendari, Minggu (15/2/2026) malam.
Pembukaan Musda VII MUI Sultra ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah guna menjaga harmoni sosial serta mendorong kesejahteraan masyarakat di Bumi Anoa.
Dalam sambutannya, Hugua menegaskan bahwa musyawarah bukan sekadar agenda organisasi, melainkan bagian dari nilai luhur yang mengedepankan kebersamaan, tanggung jawab, dan kemaslahatan umat.
“Pembangunan daerah tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan mental dan spiritual masyarakat. Sinergi antara ulama dan pemerintah menjadi kunci terciptanya ketenteraman dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Hugua.
Ia menilai, Musda MUI memiliki posisi strategis dalam merumuskan arah kebijakan keagamaan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat, terutama di tengah tantangan era digital, penyebaran hoaks, hingga persoalan moral generasi muda.
Pemerintah Provinsi Sultra, lanjutnya, terus mendorong kolaborasi bersama MUI dalam pembinaan kehidupan beragama, penguatan moderasi beragama, pencegahan radikalisme, serta pengembangan ekonomi umat berbasis syariah.
Program tersebut mencakup sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, penguatan koperasi syariah, hingga pemberdayaan pesantren berbasis kewirausahaan. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada pembinaan generasi muda melalui penguatan literasi digital, pencegahan narkoba, serta penanaman nilai keagamaan yang moderat dan inklusif.
Melalui Musda VII ini, pemerintah berharap lahir kepengurusan MUI Sultra yang amanah, profesional, dan visioner, sekaligus menghasilkan program kerja yang realistis dan berdampak luas.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Daerah VII MUI Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka,” tegas Hugua.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI Pusat, DR. H. Amirsyah Tambunan, M.A., menekankan pentingnya peran strategis ulama dalam membangun kehidupan beragama yang tidak hanya berorientasi pada ritual, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.
Menurutnya, masih terdapat anomali antara semangat ibadah dan perilaku sosial, seperti tingginya pemborosan makanan serta persoalan lingkungan yang belum tertangani optimal. Padahal, ajaran Islam menekankan kebersihan, keseimbangan, dan tanggung jawab terhadap alam sebagai bagian dari kesalehan sosial.
“Ulama memiliki tanggung jawab menanamkan motivasi beragama yang produktif, melahirkan kesalehan sosial, serta memperkuat persatuan umat. Agama harus menghadirkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan,” ujarnya.
Amirsyah juga menegaskan, ulama perlu mengambil peran dalam politik kebangsaan dengan memberikan nasihat kepada pemerintah (umara) demi kemaslahatan masyarakat, tanpa terjebak dalam politik praktis.
Ia menambahkan, Indonesia memiliki posisi penting dalam mendorong terciptanya tatanan dunia yang damai dengan menolak kekerasan, terorisme, dan segala bentuk penjajahan, sejalan dengan nilai kemanusiaan dan konstitusi.
Musda VII MUI Sultra diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang amanah dan memperkuat persatuan ulama sebagai kekuatan utama dalam membawa perubahan positif bagi umat dan daerah.
“Perubahan nasib umat dan bangsa hanya dapat terjadi jika kita bersama-sama berkomitmen untuk memperbaiki diri dan memperkuat persatuan,” pungkasnya.*
