Kamis, Oktober 29, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 103

Ketua Arokap Sultra Soroti Kasus Pemukulan dan Pembacokan di THM Kendari, Tekankan Peran HRD dan SOP Perusahaan

0

KENDARIKINI.COM – Ketua Asosiasi Pengusaha Rumah Makan, Refleksi, Bioskop, Karaoke, Warkop, dan Pub (Arokap) Sulawesi Tenggara (Sultra), Amran, angkat bicara terkait maraknya kasus pemukulan dan pembacokan yang terjadi di sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Kendari.

Saat ditemui jurnalis Kendarikini.com di salah satu warung kopi di Kendari, Kamis (12/2/2026), Amran menegaskan bahwa setiap insiden yang terjadi di THM merupakan tanggung jawab masing-masing manajemen outlet.

“Kalau kejadian itu kan kembali kepada outletnya masing-masing. Saya hanya menghimbau, kalau itu kejadian pemukulan atau pembacokan, itu dapurnya masing-masing. Tapi di situlah pentingnya peran HRD dan perusahaan untuk memberikan pembinaan kepada karyawan,” ujar Amran.

Ia menekankan, peran Human Resources Development (HRD) di setiap perusahaan THM sangat krusial dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap karyawan, termasuk petugas keamanan (security), agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Menurutnya, pembinaan tersebut wajib dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang berlaku di masing-masing perusahaan.

“Karena setiap perusahaan berbeda SOP-nya, berbeda juknisnya. Itu dikembalikan ke perusahaannya masing-masing. Tapi dari saya menghimbau, jangan sampai terulang terjadi baik kepada tamu maupun karyawannya. Kalau itu terjadi, sangat memprihatinkan,” jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah kasus pemukulan dan pembacokan dilaporkan terjadi di beberapa THM di Kendari. Bahkan, dalam beberapa peristiwa, oknum security THM disebut turut terlibat dalam insiden tersebut.

Arokap Sultra berharap seluruh pengelola THM di Kendari dapat memperketat pengawasan internal serta meningkatkan kualitas pembinaan karyawan guna menciptakan lingkungan hiburan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.*

KSBSI Kendari Desak Gubernur Sultra dan Wali Kota Terbitkan Perda Larangan Outsourcing Luar Daerah

0

KENDARIKINI.COM – Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kota Kendari meminta Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen (Purn) TNI Andi Sumangerukka, S.E., M.M., dan Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) terkait larangan penggunaan jasa outsourcing dari luar daerah.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua KSBSI Kendari, Iswanto Sugiarto, di Kendari, Kamis (12/2/2026). Ia menilai, penggunaan perusahaan outsourcing dari luar Sulawesi Tenggara, khususnya yang tidak memiliki kantor resmi di Kendari, berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Menurut Iswanto, keberadaan perusahaan outsourcing luar daerah yang hanya menunjuk Person in Charge (PIC) atau penanggung jawab di Kendari berpotensi menghindari kewajiban pajak daerah.

“Sistem PIC yang digunakan perusahaan outsourcing luar diduga menjadi celah untuk menghindari pajak daerah. Jika mereka membuka kantor resmi di Kota Kendari, tentu ada kewajiban pajak yang harus dibayarkan di sini,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret melalui regulasi yang bersifat wajib dan mengikat bagi setiap perusahaan yang beroperasi dan memperoleh keuntungan di Kota Kendari maupun Sultra.

Iswanto juga mengaitkan hal tersebut dengan kebijakan efisiensi anggaran yang ditekankan pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan daerah yang berpihak pada pengusaha dan tenaga kerja lokal dapat memperkuat perputaran ekonomi di daerah.

“Larangan dalam bentuk perda penting untuk mendorong pertumbuhan perusahaan lokal, membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat, serta meningkatkan pendapatan asli daerah,” tegasnya.

Meski demikian, KSBSI Kendari menyatakan tetap mendukung masuknya investasi ke Sulawesi Tenggara. Namun, investasi yang masuk harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami berkomitmen mendukung investasi yang mensejahterakan rakyat, khususnya buruh atau pekerja, serta menumbuhkan ekonomi daerah. Investasi wajib berdampak pada kesejahteraan pekerja di daerah kami,” tutup Iswanto.*

Pria 64 Tahun Diduga Hilang di Sungai Ulunggolaka Kolaka, Basarnas Kendari Turunkan Tim SAR

0

KOLAKA, KENDARIKINI.COM – Seorang pria lanjut usia bernama Daeng Mahid (64), warga Desa Ulunggolaka, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, dilaporkan hilang di sungai belakang rumahnya. Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) atau Basarnas Kendari langsung mengerahkan tim rescue untuk melakukan pencarian.

Informasi hilangnya korban diterima Comm Centre KPP Kendari pada Rabu (12/2/2025) sekitar pukul 11.50 Wita dari Ibu Ita, keluarga korban. Laporan menyebutkan satu orang diduga hilang di sekitar sungai di Desa Tangkutiri, Ulunggolaka, Kecamatan Latambaga.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pada pukul 12.05 Wita Tim Rescue Pos SAR Kolaka diberangkatkan menuju lokasi kejadian perkara (LKP) untuk memberikan bantuan pencarian dan pertolongan. Jarak tempuh antara Pos SAR Kolaka dan LKP sekitar 18 kilometer.

Berdasarkan informasi BMKG, cuaca di lokasi dalam kondisi mendung saat operasi SAR dimulai.

Kepala KPP Kendari, Amiruddin A.S, menjelaskan kronologis kejadian bermula pada Selasa (11/2/2025) sekitar pukul 18.00 Wita. Saat itu korban berpamitan kepada istrinya untuk buang air besar (BAB) di sungai belakang rumah.

Namun hingga pukul 20.00 Wita, korban tak kunjung kembali. Istri dan keluarga korban sempat melakukan pencarian di sekitar lokasi, tetapi tidak menemukan keberadaan korban. Hingga akhirnya peristiwa tersebut dilaporkan ke Basarnas.

“Tim telah diberangkatkan untuk melakukan pencarian dan memberikan bantuan SAR di lokasi,” ujar Amiruddin dalam keterangan resminya.

Identitas korban diketahui bernama Daeng Mahid, laki-laki, 64 tahun, warga Ulunggolaka, Kabupaten Kolaka.

Dalam operasi pencarian ini, unsur yang terlibat antara lain Staf Ops KPP Kendari, Pos SAR Kolaka, Polsek setempat, Babinsa, masyarakat sekitar, serta keluarga korban.

Adapun peralatan yang digunakan meliputi rescue car, rubber boat, aquaeye (alat pendeteksi bawah air), peralatan SAR medis (palsar medis), peralatan evakuasi, perangkat komunikasi, serta perlengkapan keselamatan pendukung lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, proses pencarian masih berlangsung dan perkembangan selanjutnya akan disampaikan kemudian.*

3 Tahun Kasus Penembakan Tokoh Pers Rahimandani Belum Terungkap, Ketum JMSI: Luka Serius Demokrasi Indonesia

0

BANTEN, KENDARIKINI.COM – Tiga tahun berlalu sejak peristiwa penembakan terhadap tokoh pers Bengkulu, Rahimandani, namun hingga kini kasus tersebut belum juga terungkap. Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, menegaskan bahwa mandeknya pengungkapan kasus ini menjadi luka serius bagi demokrasi Indonesia.

Hal itu disampaikan Teguh dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 JMSI yang dirangkaikan dengan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten, Minggu (8/2/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM), Mugiyanto, serta insan pers dari seluruh Indonesia.

“Sudah tiga tahun sejak 2023 penembakan terhadap tokoh pers Rahimandani di Bengkulu. Hingga hari ini, polisi belum berhasil menangkap pelakunya. Ini adalah luka serius bagi dunia pers dan demokrasi kita,” tegas Teguh di hadapan peserta HUT JMSI dan HPN 2026.

Rahimandani, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal JMSI, ditembak oleh orang tidak dikenal (OTD) pada Jumat, 8 Februari 2023, saat hendak menunaikan salat Jumat di sebuah masjid dekat kediamannya di Bengkulu. Peristiwa tersebut sempat menggemparkan publik dan menjadi sorotan nasional karena menyasar insan pers.

Dalam momentum HUT ke-6 JMSI, Teguh kembali mendorong aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus tersebut secara transparan dan profesional. Menurutnya, pengungkapan kasus ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin rasa aman bagi seluruh pekerja pers di Indonesia.

Selain itu, JMSI juga mengusulkan perluasan skema perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi insan pers. Perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan kepada wartawan di lapangan, tetapi juga pemilik dan pengelola media, khususnya di daerah, yang kerap menghadapi intimidasi, ancaman, hingga kekerasan.

“Isu keamanan dan keselamatan insan pers menjadi perhatian serius JMSI. Dengan jaminan HAM yang ditegakkan bagi seluruh pekerja pers, fondasi Indonesia yang demokratis dan berkeadilan akan semakin kokoh,” jelas Teguh.

Ia menambahkan, gagasan tersebut merupakan hasil pembahasan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) JMSI yang digelar sehari sebelum peringatan HUT ke-6 JMSI dan HPN 2026.

Sementara itu, Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, dalam sambutannya berharap JMSI terus berkembang dan mengambil peran strategis dalam memperkuat demokrasi dan penghormatan terhadap HAM.

“Di usia ke-6 ini, saya berharap JMSI tidak hanya menjadi jaringan perusahaan media yang menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjalankan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan konstitusi,” ujarnya.

Momentum HUT JMSI dan HPN 2026 dinilai menjadi pengingat penting bahwa kebebasan pers dan perlindungan terhadap insan pers merupakan pilar utama demokrasi yang harus dijaga bersama.*

TMMD 127 Kendari Bangun Fasilitas Air Bersih di Sambuli, Satgas dan Warga Gotong Royong Angkut Material

0

KENDARIKINI.COM – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Kodim 1417/Kendari bersama warga Kelurahan Sambuli, Kecamatan Nambo, terus menuntaskan pembangunan fasilitas air bersih, Rabu (11/2/2026).

Di lokasi kegiatan, personel TNI dan masyarakat terlihat bahu-membahu mengangkut material batu gunung menuju titik pembangunan bak penampungan air. Medan yang menanjak dan cuaca panas tidak menyurutkan semangat gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan.

Pembangunan bak air tersebut menjadi salah satu sasaran fisik TMMD 127 yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga akan akses air bersih yang lebih memadai.

Proses pengangkutan material dilakukan secara estafet guna mempercepat pengerjaan di lapangan. Sinergi antara Satgas TMMD dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan medan yang cukup berat.

Program TMMD 127 Kodim 1417/Kendari di Kecamatan Nambo tidak hanya menyasar pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi juga fasilitas pendukung seperti sarana air bersih yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Dengan percepatan pembangunan tersebut, fasilitas bak air di Kelurahan Sambuli diharapkan segera rampung dan dapat dimanfaatkan warga untuk kebutuhan sehari-hari.*

Emak-Emak Sambuli Turun Tangan Angkut Batu, Dukung TMMD 127 Kodim 1417/Kendari

0

KENDARIKINI.COM – Partisipasi warga dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Kodim 1417/Kendari terus terlihat di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Nambo. Rabu (11/2/2026), sejumlah ibu rumah tangga turut membantu mengangkut material batu di lokasi pembangunan.

Kehadiran para ibu tersebut menjadi bagian dari semangat gotong royong yang mewarnai pelaksanaan TMMD 127 di wilayah itu. Mereka bersama personel Satgas TMMD bahu-membahu mempercepat pengerjaan sasaran fisik yang tengah dilaksanakan.

Di bawah terik matahari, warga terlihat membantu memindahkan material untuk mendukung proses pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat.

Keterlibatan emak-emak Sambuli ini tidak hanya membantu dari sisi tenaga, tetapi juga menambah semangat personel Satgas TMMD dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai target.

Program TMMD 127 Kodim 1417/Kendari sendiri menyasar pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat meningkatkan akses dan kenyamanan masyarakat di Kecamatan Nambo.

Sinergi antara TNI dan warga, termasuk keterlibatan aktif kaum ibu, menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam membangun desa dan mempercepat pemerataan pembangunan di Kota Kendari.*

TMMD 127 Kendari: Satgas Kodim 1417 dan Warga Sambuli Gelar Apel Pagi, Siap Tuntaskan Pembangunan

0

KENDARIKINI.COM – Personel Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Kodim 1417/Kendari bersama warga Kelurahan Sambuli, Kecamatan Nambo, menggelar apel pagi sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan, Rabu (11/2/2026).

Apel yang berlangsung di lokasi sasaran TMMD tersebut menjadi bagian dari koordinasi dan pengecekan kesiapan personel sebelum memulai pekerjaan fisik di lapangan.

Dalam arahannya, Serka La Ode Irdana menekankan pentingnya kekompakan, ketepatan koordinasi, serta mengutamakan faktor keselamatan kerja dalam setiap tahapan pengerjaan.

“Apel pagi ini untuk memastikan seluruh personel dan masyarakat memahami tugas masing-masing, sehingga pekerjaan berjalan efektif dan tetap mengedepankan keselamatan,” ujarnya.

Program TMMD ke-127 di wilayah Kodim 1417/Kendari menyasar sejumlah pembangunan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan akses dan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Nambo.

Keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan pekerjaan menjadi bagian penting dari pelaksanaan TMMD, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat.

Usai apel dan doa bersama, personel Satgas bersama masyarakat langsung bergerak menuju titik sasaran pembangunan untuk melanjutkan pekerjaan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Melalui sinergi tersebut, diharapkan seluruh program TMMD 127 di Kelurahan Sambuli dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.*

TMMD 127 Kendari: Satgas Kodim 1417 dan Warga Sambuli Bongkar Jembatan Lapuk, Siapkan Akses Baru

0

KENDARIKINI.COM – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Kodim 1417/Kendari bersama warga Kelurahan Sambuli, Kecamatan Nambo, mulai membongkar jembatan lama yang kondisinya rusak dan lapuk, Rabu (11/2/2026).

Pembongkaran dilakukan sebagai tahap awal pembangunan jembatan baru yang lebih kokoh guna menunjang akses transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir Kota Kendari.

Sejak pagi, personel TNI dan warga setempat bahu-membahu memindahkan material kayu serta sisa konstruksi lama untuk mempersiapkan fondasi baru. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari sasaran fisik TMMD 127 di wilayah Kodim 1417/Kendari.

Dan SSK TMMD 127, Kapten Inf Tamrin, mengatakan jembatan yang akan dibangun diproyeksikan menjadi akses vital bagi warga, termasuk untuk mobilitas antarpermukiman dan distribusi hasil laut.

“Jembatan ini nantinya menjadi akses penting bagi masyarakat, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun menunjang perekonomian warga,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi jembatan sebelumnya sudah tidak layak dan berisiko bagi pengguna. Karena itu, pembangunan ulang dilakukan agar akses warga lebih aman dan representatif.

Program TMMD 127 tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui semangat gotong royong. Sinergi antara TNI dan warga diharapkan mampu mempercepat penyelesaian pekerjaan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Dengan dimulainya pembongkaran ini, pembangunan jembatan baru di Kelurahan Sambuli diharapkan segera rampung dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kecamatan Nambo.*

Penjualan Toyota Agya, Calya, dan Rush Naik Tajam, Kalla Toyota Awali 2026 dengan Tren Positif

KENDARIKINI.COM – Kalla Toyota mengawali tahun 2026 dengan capaian penjualan yang positif pada Januari. Tiga model andalan, yakni Toyota Agya, Toyota Calya, dan Toyota Rush, mencatatkan performa kuat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap total penjualan.

Sepanjang Januari 2026, Toyota Calya mencatat penjualan tertinggi dengan 411 unit, disusul Toyota Rush sebanyak 350 unit, serta Toyota Agya yang terjual 204 unit.

Capaian tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap kendaraan yang efisien, fungsional, dan sesuai kebutuhan keluarga maupun aktivitas harian.

Toyota Agya dan Calya tetap menjadi pilihan utama di segmen entry-level berkat efisiensi bahan bakar, biaya kepemilikan yang kompetitif, serta nilai guna yang tinggi. Sementara itu, Toyota Rush terus memperlihatkan daya saing di segmen SUV dengan desain tangguh, fitur keselamatan lengkap, dan kenyamanan berkendara.

Marketing General Manager Kalla Toyota, Suliadin, mengatakan tren positif ini mencerminkan kepercayaan pelanggan terhadap produk Toyota dan kekuatan jaringan layanan Kalla Toyota di wilayah operasionalnya.

“Capaian penjualan di Januari menjadi awal yang baik bagi Kalla Toyota. Respons pasar terhadap Agya, Calya, dan Rush menunjukkan bahwa kebutuhan kendaraan yang efisien, andal, dan sesuai karakter masyarakat tetap menjadi prioritas. Kami optimistis tren ini akan berlanjut pada bulan-bulan berikutnya,” ujarnya.

Kinerja penjualan tersebut turut didukung berbagai program penawaran menarik, kemudahan pembiayaan, serta layanan purna jual terintegrasi di seluruh jaringan Kalla Toyota.

Memasuki kuartal pertama 2026, Kalla Toyota berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan melalui penguatan strategi pemasaran dan peningkatan kualitas layanan pelanggan.

Dengan capaian awal tahun yang solid, Kalla Toyota optimistis dapat terus memperkuat posisinya sebagai dealer Toyota terpercaya serta berkontribusi terhadap pertumbuhan industri otomotif nasional.

Informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan Kalla Toyota dapat diakses melalui website resmi kallatoyota.co.id, media sosial Instagram dan Twitter @KallaToyotaID, Facebook KallaToyota.me, atau menghubungi hotline Kalla Care di 0411-3000103 dan WhatsApp 08114414030.*

Satgas TMMD 127 Kodim 1417/Kendari Perkuat Fondasi Jembatan Anggoeya, Tingkatkan Akses Warga Poasia

0

KENDARIKINI.COM – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Kodim 1417/Kendari terus menuntaskan pekerjaan fisik di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Salah satu fokus pengerjaan adalah penguatan fondasi bahu jalan pada lokasi perbaikan jembatan, Rabu (11/2/2026).

Di lokasi kegiatan, personel Satgas TMMD tampak menyusun batu dan semen untuk memperkokoh struktur dasar jembatan. Pekerjaan fondasi ini menjadi bagian krusial guna memastikan konstruksi memiliki daya tahan terhadap beban kendaraan maupun potensi gerusan air saat musim hujan.

Penguatan bahu jalan dan fondasi dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan standar keamanan konstruksi. Hal ini bertujuan agar jembatan yang diperbaiki dapat digunakan dalam jangka panjang dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Program TMMD ke-127 di wilayah Kodim 1417/Kendari tidak hanya menyasar pembangunan infrastruktur, tetapi juga mendorong peningkatan konektivitas antarwilayah di Kota Kendari, khususnya di kawasan Anggoeya.

Dengan perbaikan jembatan tersebut, akses transportasi warga di Kecamatan Poasia diharapkan semakin lancar, sehingga mendukung mobilitas harian dan aktivitas perekonomian masyarakat.

Kodim 1417/Kendari menegaskan komitmennya melalui TMMD untuk terus menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat di daerah.*

Usai Pembukaan TMMD 127, Kodim 1417/Kendari Gelar Pangan Murah di Pelabuhan Bungkutoko

0

KENDARIKINI.COM – Usai pelaksanaan upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Tahun 2026, Kodim 1417/Kendari menggelar kegiatan sosial berupa Pangan Murah bagi masyarakat di Pelabuhan Bungkutoko, Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Selasa (10/2/2026).

Kegiatan tersebut menjadi rangkaian penutup pembukaan TMMD 127 yang sebelumnya berlangsung aman dan lancar. Dalam kegiatan Pangan Murah, Satgas TMMD menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran.

Warga setempat tampak antusias memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli bahan pangan dengan harga lebih terjangkau guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Wakil Komandan Satgas (Wadansatgas) TMMD 127, Letkol Inf Drs. Hilmanur, M.A.P, mengatakan kegiatan Pangan Murah merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari dengan harga yang lebih ringan,” ujarnya.

Menurutnya, program TMMD tidak hanya menyasar pembangunan fisik dan nonfisik, tetapi juga menghadirkan kegiatan sosial yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.

Kodim 1417/Kendari berharap kegiatan serupa dapat terus mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Kendari.*

TMMD 127 Kendari Percepat Pembangunan Drainase 300 Meter di Anggoeya, Kodim 1417 Kerahkan Alat Berat

0

KENDARIKINI.COM – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Tahun 2026 Kodim 1417/Kendari terus digenjot. Memasuki tahap krusial, alat berat mulai dikerahkan untuk pembangunan talud dan drainase sepanjang 300 meter di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Selasa (10/2/2026).

Pengerahan alat berat dilakukan untuk mempercepat pengerjaan sasaran fisik sekaligus memastikan struktur bangunan lebih presisi, mengingat kondisi medan di lokasi yang cukup menantang.

Dan SSK TMMD 127, Kapten Inf Tamrin, mengatakan penggunaan alat berat bertujuan memacu produktivitas serta membantu personel Satgas TMMD bersama masyarakat dalam proses pengerjaan tanah.

“Dengan dukungan alat berat, pekerjaan bisa lebih efisien dan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan drainase tersebut menjadi salah satu prioritas guna meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan, khususnya dalam mengantisipasi luapan air saat musim penghujan.

Program TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian TNI dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan sarana dasar.

Melalui sinergi antara TNI, Pemerintah Kota Kendari, dan warga setempat, pembangunan talud dan drainase di Anggoeya diharapkan memberi dampak jangka panjang terhadap mobilitas, kenyamanan, serta ketahanan lingkungan permukiman warga.*

TMMD Reguler ke-127 Tahun 2026 Kodim 1417/Kendari Resmi Dibuka di Bungkutoko, Wawali Sudirman Pimpin Upacara

0

KENDARIKINI.COM – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1417/Kendari resmi dibuka melalui upacara yang dipimpin Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, di Pelabuhan Bungkutoko, Jalan Pelabuhan, Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Selasa (10/2/2026).

Kegiatan pembukaan dihadiri sejumlah pejabat TNI-Polri dan pemerintah daerah, di antaranya Kolonel Inf Muhammad Jafar (Kasiter 143/HO), Letkol Inf DRS. Hilmanur, M.A.P (Pabung Konsel Dim 1417/Kdi), Letkol Caj Raming (Kaajenrem 143/HO), Wakapolresta Kendari AKBP Yosa Hadi yang mewakili Kapolresta, Mayor Ckm Dirman (mewakili Dandenkes Kendari), Mayor Cpm Mustamin (mewakili Dandenpom Kendari), Kapten Inf Hormos Adjie (Wadanyon TP 869/Taawu), Camat Nambo Muhammad Herman, S.IP., M.M., serta undangan lainnya.

Dalam amanatnya, Sudirman menyampaikan apresiasi kepada TNI, khususnya Kodim 1417/Kendari, atas komitmen dan pengabdian melalui program TMMD yang dinilai berkontribusi nyata terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Program TMMD merupakan wujud sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun desa, baik melalui pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan dan fasilitas umum, maupun kegiatan nonfisik berupa penyuluhan, pembinaan wawasan kebangsaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Ia berharap pelaksanaan TMMD ke-127 memberikan dampak berkelanjutan, tidak hanya dalam peningkatan akses dan sarana prasarana, tetapi juga memperkuat nilai gotong royong, persatuan, serta kemanunggalan TNI dan rakyat.

Pemerintah Kota Kendari, lanjutnya, berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan TMMD dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara optimal serta terjaga keberlanjutannya.

Sudirman juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung dan menjaga hasil program TMMD agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang demi kemajuan wilayah dan kesejahteraan bersama.*

Bupati Waropen Desak Pemerintah Pusat Segera Mekarkan Provinsi Papua Utara Berbasis Wilayah Adat Saireri

WAROPEN, KENDARIKINI.COM – Bupati Waropen, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si, meminta Pemerintah Pusat dan DPR RI segera merealisasikan pemekaran Provinsi Papua Utara berbasis Wilayah Adat Saireri sebagai bentuk keadilan dalam implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua.

Menurut Mote, pemekaran di Papua bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan wujud kehadiran negara yang adil, setara, dan menghormati fondasi sosial serta budaya orang asli Papua.

“Papua memiliki tujuh wilayah adat sebagai dasar kehidupan sosial, politik, dan budaya orang asli Papua. Namun faktanya, baru enam wilayah adat yang telah dimekarkan menjadi provinsi. Tertinggal wilayah adat Saireri yang masih tertahan. Ini menandakan janji Otsus belum sepenuhnya diwujudkan,” tegas Mote saat dihubungi, Rabu (11/2/2026).

Saireri Belum Dimekarkan

Ia menjelaskan, Pulau Papua terbagi dalam tujuh wilayah adat, yakni Mamta, Saireri, La Pago, Mee Pago, Anim Ha, Domberai, dan Bomberai. Wilayah adat tersebut menjadi fondasi identitas orang asli Papua yang terbentuk dari sejarah panjang, bahasa ibu, nilai adat, dan sistem sosial yang diwariskan lintas generasi.

Dalam kebijakan pemekaran yang telah berjalan, wilayah adat Mamta menjadi Provinsi Papua dengan ibu kota Jayapura. Wilayah adat Bomberai melahirkan Provinsi Papua Barat beribu kota Manokwari, sedangkan Domberai dimekarkan menjadi Provinsi Papua Barat Daya dengan pusat pemerintahan di Sorong.

Selanjutnya, wilayah adat La Pago menjadi Provinsi Papua Pegunungan beribu kota Wamena, Mee Pago menjadi Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota Nabire, serta Anim Ha ditetapkan sebagai Provinsi Papua Selatan dengan pusat pemerintahan di Merauke.

“Wilayah adat Saireri yang meliputi Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen justru belum mendapatkan hak yang sama, padahal memiliki karakter budaya maritim yang kuat dan posisi strategis di Teluk Cenderawasih,” ujarnya.

Dasar Hukum Dinilai Jelas

Mote menegaskan, secara regulasi tidak ada hambatan untuk membentuk Provinsi Papua Utara. Ia merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, khususnya Pasal 93 Ayat (1), yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat bersama DPR RI untuk melakukan pemekaran daerah di Papua.

“Secara hukum tidak ada alasan untuk menunda. Yang dibutuhkan hari ini adalah keberanian politik,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa gagasan pemekaran Papua berbasis tujuh wilayah adat sebelumnya pernah digagas almarhum Gubernur Papua, Lukas Enembe, sebagai upaya mendekatkan pelayanan publik serta memastikan keterlibatan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural orang asli Papua.

Rakor Percepatan DOB Papua Utara

Sebagai langkah konkret, Asosiasi Bupati Wilayah Adat Saireri dijadwalkan menggelar Rapat Koordinasi pada 12 Februari 2026 di Gedung Negara Biak Numfor guna mempercepat pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Utara.

Mote menekankan, penataan Papua harus utuh berbasis tujuh wilayah adat agar tidak menimbulkan ketimpangan baru.

“Pemekaran bukan sekadar membentuk daerah baru, tetapi menegaskan pengakuan terhadap identitas dan hak orang asli Papua. Jika enam wilayah adat sudah menjadi provinsi, maka Saireri juga harus mendapat kepastian. Penataan Papua harus berbasis tujuh wilayah adat, tidak boleh ada yang tertinggal,” pungkasnya.*

SMAN 2 Medan Gelar Parenting Kelas X dan Serahkan SK Komite 2026–2029, Perkuat Sinergi Sekolah dan Orang Tua

MEDAN, KENDARIKINI.COM – SMA Negeri 2 (SMAN 2) Medan menggelar kegiatan parenting bagi orang tua/wali siswa kelas X sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengurus Komite Sekolah periode 2026–2029, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan ini bertujuan memberikan pendampingan kepada peserta didik dalam menentukan mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan kemampuan, serta memperkuat kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komite sekolah dalam mendukung keberhasilan akademik siswa.

Acara yang berlangsung dengan antusias itu dipimpin langsung Kepala SMAN 2 Medan, Drs. Marsito. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak merancang arah pendidikan sejak dini.

“Kolaborasi antara sekolah dan orang tua menjadi kunci dalam membantu siswa menentukan pilihan mata pelajaran yang tepat sesuai potensi masing-masing,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, jajaran Pengurus Komite Sekolah periode 2026–2029 secara resmi menerima SK dari Kepala Sekolah. Penyerahan dilakukan kepada Ketua Komite terpilih dan disaksikan oleh orang tua/wali siswa yang hadir.

Adapun susunan Pengurus Komite SMAN 2 Medan periode 2026–2029 sebagai berikut:

Ketua: Rianto, S.H., M.H.

Wakil Ketua I: Raja Maruli Tua, S.T., M.I.Kom.

Wakil Ketua II: Letkol Pas Jhon Heriansyah Siregar

Sekretaris: Dr. Ir. Hairulsyah, M.Si.

Wakil Sekretaris: Drs. Buang Agus, S.M., M.Psi.

Bendahara: Nuriyono, S.H., M.H.

Anggota: Irpan Hendrik, Fitri Irmadewi, S.Sos., S.E., dan Friska Ade Yunita Harahap, S.Pd.

Ketua Komite SMAN 2 Medan, Rianto, yang akrab disapa Anto Genk, menyatakan komitmennya untuk mendukung program-program sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan.

“Dengan amanah ini, kami siap bersinergi bersama sekolah dan orang tua demi kemajuan SMAN 2 Medan,” katanya.

Melalui kegiatan parenting dan pengukuhan pengurus komite tersebut, sekolah berharap terbangun komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa secara optimal.*

Ahli Waris Baso Suamir Menang di PTUN dan PTTUN, Sengketa Lahan 12.189 M² di Kadia Kendari Berkekuatan Hukum

0

KENDARIKINI.COM – Sengketa tanah seluas 12.189 meter persegi di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dimenangkan oleh ahli waris almarhum Drs. H. Baso Suamir setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari membatalkan keputusan pembatalan sertifikat atas lahan tersebut.

Putusan itu tertuang dalam perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.Kdi yang menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari Nomor: 38/Kep-100.2/IV/2018 tentang Pembatalan Sertipikat tertanggal 25 April 2018.

Ahli waris, Badruzzaman Baso, SH, menjelaskan bahwa dalam amar putusan, majelis hakim juga mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari untuk mencabut keputusan pembatalan sertifikat dimaksud.

“Majelis Hakim PTUN Kendari menyatakan batal keputusan tersebut dan mewajibkan pencabutannya,” ujar Badruzzaman, Kamis (12/2/2026), di Kendari.

Putusan tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan pada Senin, 17 Oktober 2022, dengan Husein Amin Effendi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Della Sri Wahyuni, S.H. dan Muhammad Zainal Abidin, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Berlanjut ke Tingkat Banding

Perkara ini kemudian berlanjut ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar dengan Nomor: 12/B/2023/PTTUN Mks.

Dalam amar putusannya, majelis hakim PTTUN Makassar:

Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding (Hasan dkk);

Menguatkan Putusan PTUN Kendari Nomor: 32/G/2022/PTUN.Kdi tanggal 24 Oktober 2022;

Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Turut Terbanding membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp250.000.

Dengan putusan tersebut, kemenangan ahli waris Drs. H. Baso Suamir semakin kuat secara hukum hingga tingkat banding.

Kronologi Gugatan

Badruzzaman mengungkapkan, pihaknya baru mengetahui adanya keputusan pembatalan sertifikat tersebut saat mendatangi Kantor Pertanahan Kota Kendari pada 28 Maret 2022.

Menurutnya, saat itu pihak kantor pertanahan tidak memperlihatkan dokumen asli keputusan pembatalan, melainkan hanya mengizinkan untuk memotret dokumen menggunakan telepon genggam.

“Dokumen itulah yang kemudian kami jadikan objek sengketa di PTUN Kendari,” jelasnya.

Riwayat Administratif Lahan

Dalam persidangan turut diajukan Surat Keterangan Camat Kadia, Drs. Muhadis, tertanggal 15 Oktober 2010, yang menerangkan bahwa tanah Hak Milik atas nama Drs. H. Baso Suamir dengan SHM Nomor 164 berada di wilayah administrasi Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.

Secara historis, lokasi tanah tersebut mengalami beberapa perubahan wilayah administratif:

Tahun 1979 berada di Desa Wua-Wua, Kecamatan Mandonga;

Tahun 1990 masuk Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Mandonga, Kota Administratif Kendari;

Tahun 1995 berada di Kelurahan Kadia, Kecamatan Baruga, setelah terbentuknya Kota Madya Kendari;

Tahun 2006 resmi masuk Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari setelah pemekaran kecamatan.

Minta Pihak yang Menduduki Lahan Hormati Putusan

Badruzzaman selaku ahli waris meminta pihak-pihak yang saat ini menduduki atau menguasai lahan tersebut agar bersikap kooperatif dan menghormati putusan pengadilan.

“Kami meminta pihak yang saat ini menduduki lahan tersebut untuk kooperatif dan menerima putusan PTUN Kendari maupun PTTUN Makassar. Putusan ini harus dihormati sebagai bagian dari supremasi hukum,” tegasnya.

Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan menyelesaikan persoalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga ketertiban dan kepastian hukum di Kota Kendari.*

Musda Golkar Kolaka 2026 Resmi Dibuka, Pendaftaran Calon Ketua DPD II Dimulai Hari Ini

KOLAKA, KENDARIKINI.COM – Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Kolaka resmi memasuki tahapan awal. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar Kolaka, LM Rajab Jinik, mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon Ketua DPD II Golkar Kolaka periode 2026–2031 mulai Kamis, 12 Februari 2026.

Pembukaan pendaftaran tersebut menjadi bagian dari agenda konsolidasi organisasi sekaligus momentum regenerasi kepemimpinan di tubuh Partai Golkar Kolaka.

“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi kader Golkar yang memiliki komitmen membesarkan partai. Semua kader punya hak yang sama untuk bertarung secara sehat,” ujar Rajab Jinik saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, Kamis (12/2/2026).

Ia menegaskan, Musda Golkar Kolaka 2026 diharapkan mampu melahirkan figur pemimpin yang tidak hanya menjaga eksistensi partai, tetapi juga memperkuat soliditas internal dan memperluas basis dukungan di tengah masyarakat.

“Musda periode 2026–2031 harus melahirkan ketua yang memiliki visi yang jelas, bukan sekadar mempertahankan capaian yang ada, tetapi membawa Golkar Kolaka menjadi lebih besar dan semakin relevan ke depan,” katanya.

Menurut Rajab, proses penjaringan bakal calon akan dilaksanakan secara terbuka dan transparan sesuai dengan mekanisme organisasi partai. Seluruh tahapan, lanjutnya, akan mengedepankan prinsip demokrasi internal dan aturan yang berlaku di Partai Golkar.

Ia juga mengimbau seluruh kader untuk tetap menjaga kondusivitas selama proses Musda berlangsung.

“Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam dinamika organisasi. Namun, persatuan dan soliditas partai harus tetap menjadi prioritas utama. Mari kita sukseskan Musda ini dengan semangat kekeluargaan,” tandasnya.

Musda Golkar Kolaka menjadi salah satu agenda penting partai berlambang pohon beringin tersebut dalam menyiapkan kepengurusan baru sekaligus memperkuat posisi politik menjelang agenda-agenda strategis ke depan.*

Rektor UHO Lantik 782 Wisudawan dari 14 Fakultas dan Pascasarjana, Eki Rahmawati Raih Lulusan Terbaik

KENDARIKINI.COM – Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari resmi melantik dan mengukuhkan 782 wisudawan dan wisudawati pada prosesi wisuda periode kedua tahun 2026, Kamis (12/2/2026).

Ratusan lulusan tersebut berasal dari 14 fakultas dan Program Pascasarjana. Dalam sambutannya, Rektor UHO menyampaikan apresiasi kepada para wisudawan beserta orang tua dan keluarga yang telah mendampingi hingga tuntasnya studi di “Kampus Hijau, Kampus Harapan, Kepercayaan, dan Kebanggaan Bangsa”.

Pada wisuda kali ini, UHO menerapkan kebijakan baru, yakni pelaksanaan wisuda dilakukan setiap kali jumlah mahasiswa yang diusulkan program studi telah mencapai kuota minimal 750 orang. Sistem ini berbeda dari sebelumnya yang tidak menetapkan batas jumlah wisudawan dan dilaksanakan dalam empat periode setiap tahun.

“Wisuda bukanlah akhir untuk berhenti belajar, tetapi awal untuk mengamalkan ilmu bagi kemaslahatan umat dan menghadapi tantangan yang semakin kompleks,” ujar Rektor dalam pidatonya.

Rincian Jumlah Wisudawan

Dari total 782 lulusan, Pascasarjana meluluskan 23 doktor dengan rata-rata IPK 3,90 dan masa studi 3 tahun 9 bulan, serta 16 magister dengan rata-rata IPK 3,78 dan masa studi 1 tahun 10 bulan.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) meluluskan 164 sarjana dan 4 magister. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) meluluskan 82 sarjana dan 5 magister. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) meluluskan 96 sarjana.

Fakultas lainnya yang turut meluluskan mahasiswa antara lain Fakultas Pertanian, Teknik, FMIPA, Hukum, Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Perikanan dan Ilmu Kelautan, Peternakan, Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Farmasi, serta Ilmu Budaya, dengan rata-rata IPK lulusan berkisar antara 3,03 hingga 3,97.

Sebanyak wisudawan dengan IPK minimal 3,50 berhak menyandang predikat cumlaude dan mengenakan selempang khusus dalam prosesi tersebut.

Lulusan Terbaik Universitas

Predikat lulusan terbaik tingkat universitas diraih Eki Rahmawati dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara S1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan IPK 3,96 dan masa studi 3 tahun 5 bulan.

Sementara itu, sejumlah lulusan terbaik fakultas dan pascasarjana juga diumumkan, di antaranya:

Trisman Awaludin (S3 Manajemen, IPK 4,00)

Nur Alya Mulyaningsih (S2 Pendidikan IPS, IPK 4,00)

Nadin Putrisyah (PGSD FKIP, IPK 3,95)

Sitti Anugrah Halwia (Akuntansi FEB, IPK 3,96)

Aulya Salsabyla (Sosiologi FISIP, IPK 4,00)

Rektor berharap para lulusan UHO mampu menjadi pelopor dan pejuang di tengah masyarakat dengan menjunjung nilai-nilai luhur serta berkontribusi bagi bangsa dan negara.

UHO juga mengimbau para alumni untuk berpartisipasi dalam program Tracer Study melalui laman tracer.uho.ac.id sebagai bagian dari indikator kinerja perguruan tinggi oleh BAN-PT, guna memetakan serapan lulusan di dunia kerja.

“Siapkan dan pantaskan diri sebelum kesempatan itu datang. Jadilah pribadi yang kreatif, inovatif, adaptif, dan mampu menghadapi perubahan zaman,” pesan Rektor menutup sambutannnya.*

PT Vale Gelar Mining Tour, Libatkan Pemerintah Desa dan Kecamatan Perkuat Transparansi dan Komitmen Lingkungan

0

KENDARIKINI.COM – PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), anggota holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID), menggelar kegiatan Mining Tour bersama pemerintah desa dan kecamatan di area pemberdayaan Morowali, Rabu (11/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong keterbukaan informasi dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan.

Mining Tour tersebut bertujuan memberikan pemahaman komprehensif terkait aktivitas operasional perusahaan, termasuk penerapan standar keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, serta upaya reklamasi lahan pascatambang.

Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan aktivitas pengangkutan di jetty. Peserta melihat langsung proses operasional yang diklaim menerapkan kontrol keselamatan ketat dan sistem pengelolaan lingkungan untuk menjaga kualitas perairan. Rombongan juga melakukan penanaman pohon di area reklamasi sebagai simbol komitmen keberlanjutan perusahaan.

Camat Bungku Timur, Arsan, mengapresiasi keterbukaan PT Vale dalam memberikan akses informasi kepada pemerintah setempat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas undangan PT Vale. Tidak semua perusahaan terbuka seperti ini. Saat kunjungan ke jetty, kami melihat aspek keselamatan dan lingkungan sangat diperhatikan. Air laut masih jernih dan terjaga,” ujarnya.

Ia juga menilai pengelolaan sediment pond dilakukan dengan baik, termasuk sistem pengendalian air limpasan tambang yang menghasilkan air jernih sebelum dialirkan ke sungai.

“Ini bukti komitmen PT Vale dalam menjaga lingkungan. Kami berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan secara berkelanjutan,” tambahnya.

Head of Mine Operation Bahodopi, Wafir, menegaskan bahwa transparansi dan kolaborasi menjadi prinsip utama perusahaan dalam menjalankan operasional.

“Melalui Mining Tour, kami ingin memastikan para pemangku kepentingan dapat melihat langsung bagaimana operasi dijalankan secara aman, profesional, dan transparan,” jelasnya.

Menurutnya, pengelolaan lingkungan merupakan bagian inti dari identitas perusahaan. Upaya reklamasi, pengendalian sedimentasi, serta perlindungan kualitas air menjadi komitmen jangka panjang yang terus ditingkatkan.

Melalui kegiatan ini, PT Vale berharap hubungan yang harmonis dan saling percaya dengan masyarakat Morowali dapat terus terjalin, sekaligus mendukung terciptanya praktik pertambangan berkelanjutan dan ramah lingkungan.*

Menuju WBBM 2026, Kajati Sultra Pimpin Apel Penguatan Komitmen Reformasi Birokrasi di Kejati Sultra

0

KENDARI, KENDARIKINI.COM – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tenggara, Dr. Abd. Qohar AF., S.H., M.H., memimpin Apel Penguatan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026 di halaman Kantor Kejati Sultra, Rabu (11/2/2026).

Apel tersebut diikuti Wakil Kajati, para Asisten, Kepala Bagian Tata Usaha, para Koordinator, Jaksa Fungsional, serta seluruh pegawai di lingkungan Kejati Sultra.

Kegiatan dirangkaikan dengan penandatanganan Komitmen Bersama, Pakta Integritas, serta Maklumat Pelayanan sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang akuntabel dan berintegritas.

Dalam arahannya, Kajati Sultra menegaskan bahwa penguatan komitmen ini penting untuk mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diraih, sekaligus sebagai langkah strategis menuju predikat WBBM Tahun 2026.

“Transformasi birokrasi di segala lini adalah hal yang mutlak. Ini bukan sekadar kewajiban, tetapi kebutuhan mendasar untuk meningkatkan kredibilitas dan integritas moral ASN di lingkungan Kejaksaan RI,” tegas Abd. Qohar.

Ia menyebut terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus Kejati Sultra dalam meraih WBBM, yakni integritas sebagai harga mati dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), pelayanan prima yang cepat dan transparan, serta perubahan pola pikir dari paradigma “dilayani” menjadi “melayani”.

Kajati juga mengingatkan bahwa pembangunan Zona Integritas harus menjadi komitmen berkelanjutan. Upaya pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak boleh berhenti setelah predikat diraih, melainkan terus diperkuat dan diwariskan kepada generasi penerus Adhyaksa.

Ia menekankan pentingnya penanganan perkara secara profesional, terukur, dan akuntabel agar Kejaksaan tetap menjadi lembaga penegak hukum yang dipercaya masyarakat.

Melalui apel tersebut, seluruh jajaran Kejati Sultra menyatakan kesiapan untuk bekerja secara profesional dan berintegritas dalam mewujudkan supremasi hukum yang adil dan bermartabat di Sulawesi Tenggara.*

Rapim Polri 2026, Kapolri Tegaskan Komitmen Kawal Program Presiden Prabowo dan Jaga Stabilitas Kamtibmas

0

JAKARTA, KENDARIKINI.COM – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk mendukung dan mengawal penuh seluruh program Pemerintah Indonesia dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri yang digelar di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).

Dalam arahannya, Kapolri menyampaikan bahwa Rapim Polri 2026 merupakan tindak lanjut atas direktif Presiden Prabowo Subianto saat Rapim TNI-Polri di Istana Kepresidenan pada 9 Februari 2026.

“Kami menjabarkan direktif dari Bapak Presiden, khususnya terkait rencana kerja pemerintah di tahun 2026. Polri memiliki komitmen untuk mendukung dan mengawal penuh program pemerintah,” ujar Jenderal Sigit.

Sejumlah agenda strategis menjadi pembahasan dalam Rapim, di antaranya program swasembada pangan dan energi, hilirisasi industri, serta berbagai program prioritas yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah tahun 2026.

Kapolri menegaskan, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjadi faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, kolaborasi dan sinergi seluruh pihak sangat dibutuhkan agar pembangunan berjalan optimal.

“Pertumbuhan ekonomi dapat berjalan baik apabila stabilitas kamtibmas tetap terjaga. Kolaborasi menjadi sangat penting agar Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera,” tegasnya.

Selain itu, Polri juga akan melanjutkan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta memperkuat program ketahanan pangan melalui penanaman jagung yang ditargetkan rampung hingga akhir 2026.

Kapolri juga menyebut pembahasan terkait hilirisasi, termasuk pengolahan sampah menjadi energi, pencegahan kebocoran anggaran, serta optimalisasi pemasukan negara. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

“Hasil Rapim ini akan menjadi kebijakan dan langkah strategis yang ditindaklanjuti oleh para Kasatker dan Kasatwil di seluruh jajaran,” pungkas Kapolri.*

Kapolri Hadiri General Assembly ASEAN TUC 2026, Tekankan Hubungan Industrial Harmonis dan Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, KENDARIKINI.COM – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri Gala Dinner General Assembly ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) 2026 yang digelar di Hotel Gran Melia, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa malam (10/2/2026).

Kehadiran Kapolri menjadi bagian dari rangkaian pertemuan tingkat tinggi konfederasi buruh se-Asia Tenggara yang mempertemukan delegasi pekerja dari berbagai negara di kawasan ASEAN.

Dalam sambutannya, Jenderal Sigit menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang kembali terpilih sebagai Presiden ASEAN TUC untuk periode terbaru. Andi Gani diketahui terpilih secara aklamasi dengan dukungan penuh pimpinan konfederasi serikat pekerja ASEAN.

“Saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Andi Gani yang kembali terpilih sebagai Presiden ASEAN TUC. Ini merupakan kebanggaan bagi Indonesia karena beliau dipercaya untuk ketiga kalinya memimpin organisasi buruh tingkat ASEAN yang memiliki kurang lebih 20 juta anggota,” ujar Kapolri.

Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden TUC Asia-Pasifik atas dukungan yang terus diberikan. Ia menilai pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat kolaborasi antarperwakilan buruh di kawasan.

Selain itu, Kapolri mengapresiasi penghargaan yang diberikan kepada Desk Ketenagakerjaan Polri. Menurutnya, apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Polri untuk terus memberikan pendampingan terhadap berbagai persoalan hubungan industrial.

“Apresiasi ini menjadi motivasi bagi Desk Ketenagakerjaan untuk terus hadir memberikan pendampingan dan menjadi problem solver dalam berbagai persoalan hubungan industrial,” jelasnya.

Kapolri menegaskan komitmen bersama dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan perusahaan. Ia menilai iklim usaha yang kondusif akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan buruh.

“Kita semua memiliki komitmen untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis. Dengan hubungan usaha yang baik, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan kesejahteraan buruh semakin terwujud,” tegasnya.

Sebagai informasi, ASEAN TUC merupakan konfederasi buruh terbesar di kawasan yang mewakili lebih dari 20 juta pekerja, dengan fokus pada advokasi, perlindungan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan pekerja di negara-negara ASEAN.*

Operasi Keselamatan 2026, Satgas Gakkum Dirlantas Polda Sultra Beri Teguran Humanis kepada Pengendara di Kendari

0

KENDARI, KENDARIKINI.COM – Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sulawesi Tenggara memberikan teguran humanis kepada sejumlah pengendara dalam rangka Operasi Keselamatan 2026, Kamis (11/2/2026).

Kegiatan berlangsung mulai pukul 09.00 WITA di Jalan Komjen M. Yasin, Kota Kendari. Petugas menyasar pelanggaran lalu lintas yang terlihat secara kasat mata, baik oleh pengendara roda dua, roda empat, maupun kendaraan bermotor lainnya.

Dalam pelaksanaannya, penindakan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan edukatif. Pengendara yang kedapatan melanggar diberikan teguran langsung di tempat, disertai imbauan agar lebih disiplin dan mematuhi aturan lalu lintas.

Langkah tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus menekan potensi kecelakaan di jalan raya. Operasi ini juga menegaskan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penilangan, tetapi mengedepankan upaya preventif melalui edukasi.

Kegiatan dipimpin jajaran perwira Ditlantas Polda Sultra, di antaranya Kompol M. Rizal Syahrir, S.H., S.I.K., AKP Heli Nuroso, AKP Ansyar R., S.E., IPTU Hery Mulyanto, S.H., M.H., serta didukung personel Satgas Gakkum lainnya.

Ditlantas Polda Sultra menegaskan bahwa Operasi Keselamatan 2026 menjadi momentum membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Pendekatan humanis diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif tanpa harus langsung menerapkan sanksi tilang.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan lancar.*

Operasi Keselamatan Anoa 2026, Ditlantas Polda Sultra Bagi Helm Gratis dan Bunga di Kendari

0

KENDARI, KENDARIKINI.COM – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan “Polantas Menyapa” dalam rangka Operasi Kepolisian Kewilayahan Keselamatan Anoa 2026, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan kampanye keselamatan berlalu lintas tersebut dipusatkan di Simpang Pos Lantas 9.0 MTQ, Kota Kendari, mulai pukul 08.00 WITA. Pendekatan yang dilakukan bersifat edukatif, persuasif, dan humanis melalui pembagian helm gratis serta bunga kepada pengguna jalan.

Wakapolda Sultra Brigjen Pol. Dr. Gidion Arief Setyawan, S.I.K., S.H., M.Hum., memimpin langsung kegiatan tersebut didampingi Dirlantas Polda Sultra KBP Dr. Argowiyono, S.H., S.I.K., M.Si. Turut hadir sejumlah pejabat utama Polda Sultra serta perwakilan instansi terkait, termasuk PT Jasa Raharja.

Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian memberikan imbauan kepada pengendara roda dua dan roda empat terkait pentingnya tertib berlalu lintas. Sosialisasi difokuskan pada penggunaan helm berstandar SNI, kewajiban mengenakan sabuk pengaman, larangan menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta kepatuhan terhadap rambu lalu lintas.

Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm sesuai ketentuan diberikan helm gratis sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat. Sementara itu, pembagian bunga kepada pengguna jalan yang tertib menjadi simbol pendekatan humanis Polri dalam membangun kedekatan dengan masyarakat.

Ditlantas Polda Sultra berharap melalui kegiatan Polantas Menyapa, kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, sekaligus mempererat hubungan harmonis antara kepolisian dan warga.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan lancar, serta mendukung terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara.*

Booth Polri Diserbu 956 Pengunjung di Kampung Hukum MA 2026, Raih Juara Terbaik 3

JAKARTA, KENDARIKINI.COM – Booth Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatatkan 956 pengunjung dalam ajang Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung (MA) Tahun 2026 yang digelar di halaman Mahkamah Agung RI, Selasa (10/2/2026). Tingginya antusiasme masyarakat tersebut mengantarkan Polri meraih predikat Juara Terbaik 3.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Hukum dan Humas MA RI, Dr. Sobandi, S.H., M.H., pada sesi penutupan kegiatan. Sementara itu, Juara Terbaik 1 diraih Badan Peradilan Agama (Badilag) MA RI dan Juara Terbaik 2 oleh Badan Peradilan Umum (Badilum) MA RI.

Karo PID Divhumas Polri, Brigjen Pol Tjahyono Saputro, mengatakan keikutsertaan Polri dalam pameran tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kegiatan edukasi hukum yang rutin diselenggarakan Mahkamah Agung.

“Ini adalah partisipasi Polri dalam rangka memeriahkan Kampung Hukum yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Kami selalu berpartisipasi setiap tahun dalam kegiatan tersebut,” ujar Tjahyono.

Pada pameran tahun ini, Polri menghadirkan enam satuan kerja (satker) di lingkungan Mabes Polri, yakni Bareskrim Polri, Baintelkam Polri, Korlantas Polri, Divhumas Polri, Divpropam Polri, dan Divkum Polri. Masing-masing menampilkan inovasi dan layanan unggulan kepada masyarakat.

Bareskrim menampilkan program Restorative Justice (RJ) dan layanan terkait penanganan tindak pidana narkoba. Baintelkam menghadirkan layanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Korlantas melakukan sosialisasi masa berlaku dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) serta menyediakan layanan SIM keliling di lokasi pameran.

Sementara itu, Divkum memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru, termasuk KUHP dan KUHAP yang baru. Divpropam membuka layanan pengaduan masyarakat melalui media sosial, dan Divhumas menyediakan layanan informasi publik.

Menurut Tjahyono, kehadiran booth Polri bertujuan untuk menyosialisasikan kinerja serta berbagai layanan kepolisian agar semakin dikenal masyarakat.

“Harapannya, masyarakat dapat mengetahui tugas pokok Polri dan layanan-layanan yang tersedia, sekaligus memberikan dukungan agar Polri semakin optimal sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat,” katanya.

Sosialisasi yang dikemas melalui permainan interaktif dan game edukatif membuat booth Polri ramai dikunjungi sejak hari pertama hingga penutupan. Layanan SIM keliling menjadi salah satu yang paling diminati, khususnya bagi pengunjung yang ingin memperpanjang SIM A dan C secara langsung di lokasi pameran.*

Rapim Polri 2026 Hari Kedua, Kapolri Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas dan Kawal Program Strategis Pemerintah

0

JAKARTA, KENDARIKINI.COM – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menegaskan komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menjaga stabilitas keamanan serta mengawal program strategis pemerintah pada tahun 2026.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolri usai menghadiri hari kedua Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026 yang digelar di The Krakatau Grand Ballroom, Rabu (11/2/2026).

Kapolri menjelaskan, Rapim Polri 2026 merupakan kelanjutan dari rapat koordinasi sebelumnya yang berfokus pada penguatan sinergi dalam mendukung kebijakan dan program prioritas pemerintah.

“Hari ini kami melaksanakan rapat koordinasi lanjutan dari kemarin. Ini hari kedua, sesuai tema, Polri siap mengawal program kerja pemerintah di tahun 2026,” ujar Jenderal Listyo Sigit.

Dalam forum tersebut, jajaran Polri menerima paparan dari empat narasumber terkait isu-isu strategis nasional, di antaranya penanganan inflasi, penguatan ekonomi nasional, serta dukungan terhadap program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih dan percepatan optimalisasi kebijakan ekonomi.

Menurut Kapolri, berbagai masukan tersebut menjadi perspektif penting bagi seluruh personel Polri dalam menjalankan fungsi pengawalan kebijakan secara kolaboratif dan terarah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Ini menjadi perspektif bagi seluruh personel Polri untuk berkolaborasi dan mendukung kebijakan Bapak Presiden bersama kementerian dan lembaga terkait, sehingga seluruh program dapat berjalan sesuai direktif dan kebijakan Presiden,” tegasnya.

Melalui Rapim Polri 2026, Kapolri berharap seluruh jajaran semakin solid dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, menciptakan situasi kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, serta memastikan pelaksanaan program strategis nasional berjalan optimal demi kepentingan masyarakat.*

Pesawat Smart Air Ditembaki di Bandara Korowai Papua Selatan, Pilot dan Co-Pilot Tewas

0

KOROWAI, KENDARIKINI.COM – Insiden penembakan terjadi di Bandara Korowai Batu (Danowage), Distrik Yaniruma, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Rabu (11/2/2026) siang. Pesawat perintis Smart Air dengan registrasi PK-SNR ditembaki orang tak dikenal sesaat setelah mendarat dan terparkir di apron bandara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pesawat tersebut sebelumnya terbang dari Bandara Tanah Merah dan telah menurunkan seluruh penumpang. Saat situasi dinilai aman dan aktivitas penurunan penumpang berlangsung, tiba-tiba terdengar rentetan tembakan dari arah sekitar bandara.

Mendengar suara tembakan, para penumpang berupaya menyelamatkan diri dengan berlari menuju area hutan di sekitar bandara. Dalam kondisi kacau tersebut, pilot dan co-pilot juga berusaha menjauh dari pesawat. Namun keduanya ditembak saat berada di area landasan (runway).

Aparat memastikan dua korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Hingga kini, kondisi dan keberadaan seluruh penumpang masih dalam proses pendataan oleh petugas.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, membenarkan adanya insiden penembakan terhadap pesawat perintis di wilayah Korowai.

“Kami mendapat informasi bahwa ada penembakan terhadap salah satu maskapai di wilayah Korowai, Kabupaten Boven Digoel. Kami juga menerima kabar adanya korban di sana,” ujarnya.

Menurutnya, Satgas Operasi Damai Cartenz saat ini tengah melakukan konsolidasi dan respons cepat di lapangan. Pasukan tambahan telah diterbangkan ke Boven Digoel untuk memperkuat pengamanan sekaligus melakukan penyelidikan.

“Sore ini kami sudah menerbangkan pasukan ke Boven Digoel. Harapannya kami bisa menilai situasi di lokasi dan menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan evakuasi, berdasarkan penilaian kondisi yang ada,” kata Brigjen Faizal.

Ia menambahkan, personel yang dikerahkan merupakan pergeseran pasukan dari luar Papua sebagai bagian dari penguatan pengamanan di wilayah tersebut.

Terkait identitas maupun kelompok pelaku penembakan, aparat menyatakan masih dalam proses pendalaman.

“Untuk sementara yang bisa kami pastikan ada dua korban. Untuk yang lainnya masih kami dalami. Situasi terakhir, kami terus berupaya berkomunikasi dan memonitor kondisi masyarakat di sekitar lokasi,” tambahnya.

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah menjamin keselamatan warga dan membuka akses komunikasi dari lokasi kejadian yang tergolong terpencil.

Aparat gabungan TNI-Polri terus berkoordinasi mengamankan area bandara serta menyiapkan proses evakuasi dan penyelidikan lanjutan. Hingga Rabu malam, situasi di Korowai masih dalam pemantauan intensif aparat keamanan.*

Polri Bentuk Satgas ASRI, Wujudkan Lingkungan Kerja Bersih dan Sehat Sesuai Arahan Presiden Prabowo

JAKARTA, KENDARIKINI.COM – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi mengimplementasikan Gerakan ASRI (Aktif, Sehat, Ramah, dan Indah) di seluruh lingkungan kerja institusi, sebagai langkah konkret menciptakan budaya hidup sehat dan kepedulian terhadap kebersihan serta kelestarian lingkungan.

Program ini dijalankan menyusul arahan Kapolri dengan membentuk Satgas ASRI Polri sebagai motor penggerak pelaksanaan gerakan secara nasional. Satgas tersebut dipimpin oleh Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja yang bertugas mengoordinasikan implementasi dari tingkat Mabes Polri hingga jajaran Polda, Polres, dan Polsek di seluruh Indonesia.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, Gerakan ASRI bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata membangun kebiasaan hidup sehat di lingkungan kerja.

“Bapak Kapolri ingin menegaskan bahwa ASRI bukan hanya sekadar slogan. Kepedulian terhadap lingkungan harus diwujudkan melalui aksi nyata, dimulai dari hal-hal sederhana dan dari tempat kita bekerja setiap hari,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/2/2026).

Menurutnya, langkah ini merupakan tindak lanjut langsung atas instruksi Presiden Prabowo Subianto saat Taklimat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).

Dalam Rakornas tersebut, Presiden menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan berkelanjutan.

Kadiv Humas Polri menegaskan, Polri memiliki peran strategis sebagai teladan dalam menjaga lingkungan. Karena itu, prinsip ramah lingkungan harus dimulai dari internal institusi melalui langkah konkret dan terukur.

“Gerakan ASRI bukan sekadar program simbolik, tetapi harus menjadi kebiasaan dan budaya kerja Polri sehari-hari. Ini sejalan dengan arahan Presiden agar birokrasi tidak hanya efektif dan melayani, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.

Untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif, Polri menetapkan sejumlah arahan wajib bagi seluruh jajaran, antara lain:

Setiap personel wajib melaksanakan pembersihan lingkungan kerja satu jam sebelum memulai aktivitas dinas, dimulai dari ruang lingkup terkecil.

Setiap satuan kerja wajib menggelar kurvei atau kerja bakti minimal satu kali dalam sepekan di area Mako dan sekitarnya.

Secara berkala mengajak masyarakat membersihkan fasilitas umum sebagai bentuk sinergi Polri dan masyarakat.

Menerapkan langkah ramah lingkungan seperti pengurangan plastik sekali pakai, penghematan energi dan air, serta penataan ruang kerja yang hijau dan berkelanjutan.

Selain itu, para pimpinan satuan kerja didorong aktif menggerakkan personel dalam kegiatan peduli lingkungan, termasuk penanaman pohon dan pengelolaan sampah yang lebih baik.

Melalui Gerakan ASRI, Polri berharap terbangun kesadaran kolektif seluruh insan Bhayangkara dalam menjaga lingkungan sekaligus memperkuat citra institusi sebagai aparat yang disiplin, peduli, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Polri menegaskan komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam mendukung pembangunan nasional berwawasan lingkungan sebagaimana ditekankan Presiden.*

Lowongan Kerja PT Vale 2026 untuk Warga, Buka Posisi Senior Coordinator Publication dan PR, Ditutup 16 Februari

0

KENDARIKINI.COM – PT Vale Indonesia Tbk membuka lowongan kerja bagi masyarakat lokal Kabupaten Luwu Timur untuk posisi Senior Coordinator for Publication, Reporting, and Public Relations. Informasi ini dikutip dari laman resmi perusahaan, vale.com/indonesia.

Lowongan ini terbuka untuk perempuan, laki-laki, serta penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan. Pendaftaran dibuka hingga 16 Februari 2026 (inklusif).

Dalam pengumuman resminya, PT Vale menyebut posisi tersebut bertanggung jawab melaksanakan rencana komunikasi berdasarkan strategi perusahaan, serta menyediakan berbagai inisiatif komunikasi guna mendukung citra positif perusahaan di mata pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Selain itu, kandidat terpilih akan mempromosikan merek dan citra perusahaan melalui kegiatan hubungan masyarakat, mendukung program kampanye perusahaan melalui saluran komunikasi yang tepat dan terkini, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas program komunikasi.

Posisi ini juga memiliki tanggung jawab dalam pelaporan aktivitas komunikasi dan publikasi, termasuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), analisis pemetaan pemangku kepentingan, advokasi naratif, hingga pembaruan ROI sesuai standar pelaporan perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Beberapa tugas utama antara lain:

Menerapkan dan mengawasi standar Lingkungan, Kesehatan, Keselamatan, dan Risiko (K3S) serta sistem manajemen energi untuk mencapai target zero harm dan produktivitas kerja.

Membangun dan mengelola saluran komunikasi kampanye bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Menyediakan konten komunikasi melalui media cetak, media online, dan multimedia seperti TV, video, serta radio.

Mengorganisir program hubungan masyarakat, termasuk kampanye publik, pameran, kompetisi, produksi materi promosi, dan publikasi berkala.

Terlibat dalam penyusunan laporan kinerja perusahaan, baik tahunan maupun triwulanan.

Memberikan dukungan teknis kepada mitra pihak ketiga dalam proses penerbitan laporan agar sesuai pedoman perusahaan.

Menghimpun dan menganalisis umpan balik publik terkait publikasi perusahaan untuk peningkatan kualitas komunikasi.

Persyaratan Khusus

Pelamar wajib memiliki pendidikan minimal S1 di bidang komunikasi, hubungan masyarakat, jurnalistik, pemasaran, bahasa Inggris, administrasi bisnis, hukum, teknik, kehutanan, geografi, sastra, pertanian, atau bidang terkait lainnya dengan pengalaman di komunikasi korporat.

Kandidat juga harus memiliki pengalaman minimal enam tahun di bidang komunikasi korporat, penerbitan, komunikasi krisis, atau hubungan media, serta memahami proses bisnis PT Vale Indonesia.

Kemampuan komunikasi lisan dan tulisan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (gaya jurnalistik dan korporat) menjadi syarat utama. Selain itu, pelamar diharapkan memiliki integritas tinggi, mampu bekerja di bawah tekanan, serta memiliki kemampuan manajemen konflik dan analisis konten media.

Persyaratan Umum

Beberapa ketentuan umum meliputi:

Pemegang KTP Kabupaten Luwu Timur.

Mampu berbahasa Inggris aktif.

Menguasai aplikasi MS Office (Word, Excel, MS Project, dan PowerPoint).

Memiliki Kartu Kuning (AK/I) yang dapat dibuat melalui aplikasi Arsip Digital Pelayanan Online Luwu Timur di http://siap-kerja.luwutimurkab.go.id.

Lebih disukai memiliki pemahaman terkait SMK3L atau SMKP.

Peserta yang dinyatakan lulus adalah mereka yang memenuhi standar minimum di setiap tahapan seleksi, meliputi tes teknis, wawancara, dan pemeriksaan kesehatan sesuai standar PT Vale Indonesia Tbk.

Cara Melamar

Pelamar dapat mengirimkan aplikasi melalui tautan resmi: https://s.id/YYo5V.

Perusahaan menegaskan bahwa pelamar hanya diperkenankan melamar satu posisi. Jika melamar lebih dari satu posisi, hanya lamaran pertama yang akan diproses.

PT Vale Indonesia Tbk juga menegaskan tidak memungut biaya dalam bentuk apa pun selama proses seleksi. Keputusan komite seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Sebagai perusahaan yang mendukung keberagaman dan inklusi, PT Vale mengajak tenaga kerja perempuan dan penyandang disabilitas untuk turut melamar.

Informasi lebih lanjut mengenai perusahaan dapat diakses melalui laman resmi http://vale.com/indonesia.*

Sekda Sultra Tegaskan Arahan Gubernur ASR: Keluarga Korban Anak Penjual Tisu Dibantu, Anak Jalanan Akan Ditertibkan

0

KENDARIKINI.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., memastikan arahan Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR) terkait penanganan keluarga korban kecelakaan lalu lintas dan penertiban anak jalanan di Kota Kendari segera dijalankan.

Penegasan tersebut disampaikan Sekda saat memimpin apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sultra di halaman Kantor Gubernur Sultra, Senin (9/2/2026).

Arahan itu merupakan respons Pemerintah Provinsi Sultra atas peristiwa meninggalnya seorang anak penjual tisu akibat kecelakaan lalu lintas di Kota Kendari beberapa waktu lalu.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyampaikan bahwa Gubernur Sultra memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan dan keberlanjutan kehidupan keluarga korban.

Salah satu langkah konkret yang diarahkan yakni memberikan kesempatan kerja kepada orang tua korban melalui skema outsourcing, seperti tenaga kebersihan (cleaning service) di Kantor Gubernur Sultra maupun di lingkungan Pemprov Sultra.

“Ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah agar keluarga korban tetap memiliki sumber penghidupan yang layak,” ujar Sekda.

Selain itu, Sekda juga menekankan pentingnya penanganan persoalan anak jalanan di Kota Kendari melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Sultra dan Pemerintah Kota Kendari.

Menurutnya, langkah penertiban harus diiringi solusi sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar penindakan di lapangan.

“Anak jalanan harus ditertibkan. Namun orang tua mereka yang masih sehat dan mampu bekerja, termasuk pengemis di jalanan, perlu dicarikan pekerjaan. Bisa melalui skema outsourcing di lingkungan Pemprov Sultra maupun Pemkot Kendari, atau melalui sistem pemberdayaan lainnya,” tegasnya.

Sekda meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera melakukan koordinasi dan mengambil langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing agar arahan Gubernur dapat direalisasikan secara cepat, tepat, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari solusi komprehensif dalam menangani persoalan sosial di Kota Kendari sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial bagi warganya.*

HLM TPID Sultra Bahas Lonjakan Inflasi Januari 2026, Ini 10 Langkah Strategis Jelang Ramadhan

KENDARIKINI.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mewakili Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sultra di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sultra, Kendari, Senin (9/2/2026).

Rapat tersebut digelar untuk menyikapi kenaikan angka inflasi Sultra pada Januari 2026 sekaligus merumuskan langkah antisipasi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.

Sebelumnya, Sekda Sultra juga mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dilaksanakan secara hybrid melalui Zoom Meeting.

Dalam forum HLM TPID, Asrun Lio mengungkapkan bahwa inflasi bulanan (month to month/mtm) Sultra pada Januari 2026 terutama dipicu oleh kenaikan harga emas perhiasan dan komoditas ikan.

Sementara itu, inflasi tahunan (year on year/yoy) dipengaruhi oleh kenaikan tarif listrik, emas perhiasan, beras, ikan-ikanan, serta tarif perguruan tinggi.

“Berdasarkan pembahasan bersama, terdapat sejumlah langkah strategis yang perlu segera dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama menjelang Ramadhan,” ujarnya.

Adapun 10 rekomendasi strategis yang disepakati dalam HLM TPID Sultra tersebut antara lain:

1. Memastikan ketersediaan bahan pangan tercukupi dan harga tetap terkendali menjelang Ramadhan hingga Idul Fitri.

2. Meminta penggilingan dan distributor besar menyediakan beras dalam kemasan bervariasi 5 kg, 10 kg, dan 20 kg melalui surat edaran.

3. Mengawasi serta mensosialisasikan kepada pedagang agar tidak menjual barang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

4. Mendorong Bulog mempercepat distribusi Minyakita langsung ke pedagang eceran.

5. Mengimbau penggilingan beras agar memprioritaskan penjualan dedak bagi kebutuhan peternak di Sultra dengan harga sekitar Rp3.500 per kilogram.

6. Mengoptimalkan gerakan pasar murah dan operasi pasar sebagai langkah intervensi jangka pendek.

7. Membentuk klaster pangan di daerah serta menggalakkan gerakan tanam mandiri untuk komoditas pemicu inflasi.

8. Mendorong perluasan kerja sama antar daerah (KAD).

9. Menginisiasi kebijakan atau regulasi daerah untuk membatasi penjualan bahan pangan ke luar daerah.

10. Mengoptimalkan pemanfaatan cold storage untuk produk perikanan dan pertanian.

Sekda menegaskan, HLM TPID Provinsi Sultra menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi.

“Kolaborasi dan langkah konkret sangat dibutuhkan agar inflasi tetap terkendali dan masyarakat tidak terbebani, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan,” tutupnya.*

BI Sultra Nilai Positif Rencana Menkeu Ambil Alih PT PNM dari BRI untuk Optimalkan Penyaluran KUR UMKM

KENDARIKINI.COM – Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Edwin Permadi, memandang positif rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk.

Pernyataan tersebut disampaikan Edwin saat kegiatan Bincang Bareng Media yang digelar di salah satu warung kopi di Jalan Martandu, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Senin (9/2/2026).

Menurut Edwin, langkah tersebut merupakan bagian dari dinamika bisnis dan kebijakan yang dimungkinkan sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dalam bisnis tentu hal seperti ini bisa saja terjadi. PNM itu memang anak usaha BRI. Kalau secara ketentuan diperbolehkan dan tujuannya untuk meningkatkan penyaluran kredit, tentu kami memandangnya secara positif,” ujar Edwin kepada jurnalis Kendarikini.com.

Ia menegaskan, Bank Indonesia pada prinsipnya mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memperkuat penyaluran kredit, khususnya kepada sektor produktif seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana strategis untuk mengambil alih PT PNM guna mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat efektivitas distribusi pembiayaan kepada pelaku UMKM. Selain itu, kebijakan ini juga disebut sebagai upaya menekan potensi kebocoran subsidi bunga KUR dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Menkeu menilai PNM memiliki kinerja dan tata kelola yang baik, khususnya dalam menjangkau segmen ultra mikro dan UMKM, sehingga dinilai strategis sebagai kanal baru penyaluran kredit rakyat.

Rencana ini masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah pusat.(Faldi)*

DPW PSI Sultra Siap Jalankan Instruksi Kaesang, Targetkan Konsolidasi Total Menuju Pemilu 2029

KENDARIKINI.COM – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan kesiapan menindaklanjuti arahan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PSI, Kaesang Pangarep, dalam memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat akar rumput.

Ketua Harian DPW PSI Sultra, Abu Hasan, mengatakan seluruh jajaran pengurus di wilayah Sultra akan mengikuti arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan DPP PSI secara nasional.

“Kami menyimak bersama arahan Ketum PSI. Secara substansi beliau menekankan konsolidasi total organisasi mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa bahkan sampai RT/RW mengikuti denyut nadi perkembangan DPP PSI secara nasional,” ujar Abu Hasan saat dikonfirmasi jurnalis Kendarikini.com, Minggu (8/2/2026).

Mantan Bupati Buton Utara periode 2016–2021 itu menegaskan, sebagai bagian dari struktur partai di tingkat wilayah, DPW PSI Sultra akan mengadopsi dan mengadaptasi seluruh arahan DPP untuk diterapkan di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, penguatan struktur partai menjadi prioritas utama dalam menghadapi agenda politik ke depan, khususnya Pemilu 2029.

“Seluruh energi dan sumber daya manusia partai akan kami kerahkan sepenuhnya untuk menuntaskan struktur organisasi secara penuh dan sempurna di seluruh kabupaten dan kota di Sultra,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menginstruksikan seluruh kader di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk bekerja keras dan berjuang maksimal demi memenangkan PSI pada Pemilu 2029 mendatang.

DPW PSI Sultra memastikan komitmennya untuk bergerak sejalan dengan strategi nasional partai dalam memperkuat basis organisasi serta memperluas dukungan masyarakat di daerah. (Faldi)*

BI Sultra: Inflasi Ikan di Kolaka Dipicu Permintaan Tambang Bombana, IHK Januari 2026 Naik 0,69 Persen

KENDARIKINI.COM – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengungkap kenaikan harga komoditas ikan laut di Kabupaten Kolaka pada 2025 dipengaruhi tingginya permintaan dari sektor pertambangan di Kabupaten Bombana.

Kepala KPw BI Sultra, Edwin Permadi, mengatakan lonjakan harga ikan sempat terjadi di pasar pelelangan Kolaka karena sebagian besar pasokan dibeli oleh pihak tambang melalui kerja sama antar daerah.

“Terkait kenaikan harga ikan ini benar terjadi di pelelangan tahun 2025 di Kolaka. Harganya mahal karena banyak diambil oleh tambang-tambang, sementara pasokan di Kolaka sendiri terbatas,” ujar Edwin saat kegiatan Bincang Bareng Media di salah satu warung kopi di Jalan Martandu, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Senin (9/2/2026).

Menurut Edwin, kondisi tersebut menyebabkan harga ikan di tingkat lokal meningkat karena tingginya permintaan dari luar daerah, khususnya dari wilayah tambang Bombana.

Secara umum, komoditas ikan laut memang kerap menjadi penyumbang inflasi kelompok bahan makanan. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan pasokan akibat cuaca ekstrem, musim tangkap, kenaikan biaya operasional nelayan seperti bahan bakar minyak (BBM), serta lonjakan permintaan.

BI Sultra mencatat, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Sultra pada Januari 2026 sebesar 0,69 persen secara bulanan (month to month/mtm). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi Desember 2025 yang tercatat 0,22 persen (mtm), serta berbanding terbalik dengan inflasi nasional yang mengalami deflasi sebesar -0,15 persen (mtm).

Untuk mengantisipasi lonjakan harga komoditas ikan, BI Sultra bersama pemerintah daerah melakukan sejumlah langkah mitigasi, salah satunya dengan mendorong efisiensi biaya pelabuhan (port cost).

“Yang dibutuhkan adalah pengendalian cost ports. Jadi ketika pasokan ikan banyak maupun sedikit, biaya pelabuhan harus bisa ditekan. Ini menjadi salah satu langkah mitigasi selain kerja sama antar daerah,” jelasnya.

BI Sultra berharap langkah tersebut dapat menjaga stabilitas harga komoditas perikanan dan mengendalikan tekanan inflasi di wilayah Sulawesi Tenggara.(Faldi)*

Polresta Kendari Dalami Dugaan Pungutan Rp270 Ribu per Siswa di SMKN 4 Kendari, Sejumlah Saksi Sudah Dipanggil

0

KENDARIKINI.COM – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kendari terus mendalami dugaan pungutan sebesar Rp270 ribu per siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 4 Kendari.

Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Welliwanto Malau, mengatakan penanganan kasus tersebut masih berada pada tahap penyelidikan oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Masih lidik. Ada surat edaran, bila masih dalam tahap penyelidikan tipidkor, kami belum bisa melakukan ekspose,” ujar Malau saat dikonfirmasi Kendarikini.com, Rabu (11/2/2026).

Meski belum dapat membeberkan detail perkara, Malau memastikan pihaknya telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Selain itu, penyidik juga berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Intinya sudah dipanggil saksi-saksi terkait dan kami berkoordinasi dengan APIP Pemda,” tegasnya.

Kasus dugaan pungutan tersebut sebelumnya menjadi sorotan Aliansi Mahasiswa Pemerhati Pendidikan dan Pembangunan (AMP2) Sultra. Mereka menilai pungutan itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Di sisi lain, pihak sekolah disebut mengklaim bahwa iuran tersebut merupakan hasil musyawarah bersama orang tua siswa dan diperuntukkan bagi kebutuhan operasional sekolah.

Namun, berdasarkan hasil audit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra, pungutan tersebut dinyatakan melanggar aturan yang berlaku.

Hingga kini, penyelidikan masih terus berjalan dan kepolisian belum menyampaikan kesimpulan resmi terkait ada tidaknya unsur tindak pidana dalam kasus tersebut.(Faldi)*

Motif Utang Piutang, Polresta Kendari Tangkap Dua Terduga Pelaku Pembunuhan Perempuan di Mandonga

0

KENDARIKINI.COM – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kendari mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana yang disertai pencurian dengan kekerasan (curas) terhadap seorang perempuan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dua terduga pelaku masing-masing berinisial B.S. (36), wiraswasta, warga Kecamatan Puuwatu, dan S.U. (56), ibu rumah tangga, warga Kecamatan Kendari Barat, berhasil diamankan pada Selasa (10/2/2026) sekitar pukul 02.00 WITA.

Korban diketahui berinisial A.E. (56), ibu rumah tangga, warga Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Mandonga. Korban ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Jalan Bukit Jaya II, Kota Kendari.

Pengungkapan kasus ini dilakukan gabungan Tim Buser77 dan Unit Keamanan Negara (Kamneg) Sat Intelkam Polresta Kendari yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Welliwanto Malau.

AKP Welliwanto Malau menjelaskan, kasus tersebut terungkap setelah pihak keluarga dan warga mencurigai kondisi rumah korban yang tertutup dan menimbulkan bau tidak sedap. Aparat bersama warga kemudian melakukan pengecekan dan menemukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam rumah.

“Dari hasil penyelidikan, kami menemukan bukti permulaan yang cukup sehingga dilakukan penangkapan terhadap para pelaku,” ujar Welliwanto, Rabu (11/2/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, B.S. mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban dengan motif utang piutang. Aksi tersebut disebut diperparah oleh hasutan dari S.U.

Setelah melakukan pembunuhan, pelaku juga diduga mengambil sejumlah barang milik korban, antara lain perhiasan, uang tunai, serta barang berharga lainnya.

Dalam proses penangkapan, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor, alat yang diduga digunakan saat kejadian, beberapa unit telepon genggam, perhiasan, serta dokumen pribadi milik korban.

Kedua terduga pelaku ditangkap di wilayah Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dan saat ini telah ditahan di Mapolresta Kendari untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

“Kasus ini kami tangani secara profesional dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas AKP Welliwanto Malau.*

CIMB Niaga Syariah Resmikan Digital Branch, Perkuat Ekosistem Keuangan Syariah

KENDARIKINI.COM – Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) meresmikan Syariah Digital Branch Bireuen yang berlokasi di Jl. Teuku Nyak Arief/Mawar No. 20–22, Kabupaten Bireuen, Aceh, Rabu (11/2/2026). Kehadiran kantor cabang berkonsep hybrid ini menjadi yang pertama di Aceh dan merupakan bagian dari transformasi layanan perbankan syariah berbasis digital.

Syariah Digital Branch Bireuen mengusung konsep penggabungan layanan kantor cabang dengan teknologi digital untuk menghadirkan pengalaman perbankan yang lebih cepat, praktis, dan efisien, tanpa meninggalkan sentuhan layanan humanis khas perbankan syariah.

Melalui fasilitas Self Service Banking (SSB) seperti SSB Tablet dan SSB Kiosk, nasabah dapat membuka rekening, mengganti kartu, serta memperbarui data pribadi (Customer Information File/CIF) secara mandiri dalam waktu sekitar lima menit tanpa antre panjang dan tanpa formulir manual.

Cabang ini juga dilengkapi dengan fasilitas Customer Relationship Management (CRM) berdesain future branch, Digital Kurs Realtime, Digital Hub by Super CS, serta berbagai fasilitas interaktif lainnya untuk mendukung kebutuhan transaksi dan konsultasi keuangan nasabah.

Chief of Syariah Consumer & Emerging Business Banking CIMB Niaga, Bung Aldilla, mengatakan pembukaan Syariah Digital Branch Bireuen merupakan langkah strategis dalam memperkuat kehadiran perbankan syariah di Aceh.

Menurutnya, Aceh memiliki posisi khusus dalam pengembangan perbankan syariah nasional karena didukung regulasi daerah serta aspirasi masyarakat yang menjadikan prinsip syariah sebagai dasar aktivitas ekonomi.

“Bireuen kami pilih karena memiliki potensi pasar syariah yang kuat dan berkelanjutan. Secara geografis berada di jalur strategis lintas Aceh-Medan, dikenal sebagai Kota Juang dan Kota Santri dengan ratusan dayah dan lebih dari 47 ribu santri. Potensi ekonomi halal dari sektor pendidikan pesantren, pariwisata religi, pertanian, hingga bahari menjadikan Bireuen relevan bagi pengembangan perbankan syariah,” ujar Bung Aldilla saat grand opening.

Dengan beroperasinya cabang ini, secara nasional CIMB Niaga Syariah kini memiliki 24 Kantor Cabang Syariah (KCS), 5 Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), dan 14 Kantor Fungsional Syariah (KFS). Sebelumnya, konsep Syariah Digital Branch telah hadir di Makassar, Medan Ring Road, dan Serpong.

Dalam rangkaian peresmian, CIMB Niaga Syariah juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama produk dan layanan perbankan dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rahmania Dana Sejahtera dan Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (UMMAH) Bireuen.

Selain itu, perseroan menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa UMMAH serta santunan kepada anak yatim di wilayah kerja Syariah Digital Branch Bireuen.

Sebagai bentuk komitmen sosial, CIMB Niaga Syariah turut menyalurkan Dana Kebajikan sebesar Rp100 juta bagi masyarakat terdampak banjir di Bireuen. Bantuan tersebut melengkapi donasi kemanusiaan sebelumnya untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan total lebih dari Rp900 juta.

“Kami berharap kehadiran cabang digital ini dapat memberikan nilai tambah nyata bagi nasabah dan masyarakat Bireuen serta mendukung pertumbuhan ekonomi halal yang berkelanjutan di Aceh,” tutup Bung Aldilla.*

Asta Cita Presiden Prabowo Terwujud di Muna, Tiga Bendung Senilai Rp28,5 Miliar Perkuat Irigasi dan Ketahanan Pangan

0

KENDARIKINI.COM – Program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional mulai terealisasi di daerah. Di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), pembangunan dan rehabilitasi tiga bendung strategis digencarkan untuk memperkuat sektor pertanian.

Tiga infrastruktur sumber daya air tersebut meliputi pembangunan baru Bendung Laiba, rehabilitasi Bendung Labulu-Bulu, dan rehabilitasi Bendung Kolasa. Seluruh proyek dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari melalui Satuan Kerja PJPA.

Ketiga bendung itu akan menopang kebutuhan air irigasi di dua kecamatan, yakni Parigi dan Kabawo, yang selama ini menjadi sentra pertanian di Muna.

Bendung Laiba dibangun untuk menjawab kebutuhan petani yang masih bergantung pada curah hujan. Bendung ini dirancang mampu mengairi lahan persawahan seluas 615,84 hektare. Meski konstruksi utama telah rampung, fungsinya belum optimal karena jaringan saluran irigasi masih dalam tahap penyelesaian.

Sementara itu, rehabilitasi Bendung Labulu-Bulu ditargetkan mengoptimalkan suplai air ke lahan pertanian seluas 697,47 hektare.

Adapun Bendung Kolasa yang juga direhabilitasi mengalami peningkatan kapasitas tampung dan distribusi air. Setelah pengerjaan selesai, bendung ini diperkirakan mampu mengairi sawah hingga 1.796,59 hektare, menjadikannya salah satu infrastruktur irigasi vital di wilayah tersebut.

PPK Irigasi dan Rawa I BWS Sulawesi IV Kendari, Wagiyo, mengungkapkan saat ini masih terdapat sejumlah titik saluran irigasi yang mengalami kerusakan sehingga menyebabkan kebocoran dan pemborosan air.

“Sebagai langkah darurat, kami menggunakan pompa untuk memastikan kebutuhan air petani tetap terpenuhi sambil proses perbaikan berjalan,” ujarnya.

Pembangunan dan rehabilitasi ketiga bendung ini dinilai krusial untuk menjamin ketersediaan air sepanjang tahun, terutama di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi.

Dukungan infrastruktur air yang andal diyakini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

Anggota DPR RI asal Sultra, Ridwan Bae, disebut berperan dalam memperjuangkan alokasi anggaran pembangunan Bendung Laiba serta rehabilitasi Bendung Kolasa dan Labulu-Bulu pada Tahun Anggaran 2025. Total pagu anggaran yang dikucurkan mencapai Rp28,50 miliar.

Dengan hadirnya tiga bendung tersebut, indeks pertanaman (IP) padi di Muna yang saat ini masih berada pada IP 100 ditargetkan meningkat secara bertahap menjadi IP 200 hingga IP 300. Peningkatan ini diharapkan mampu mendongkrak produksi padi sekaligus memperkuat kontribusi Kabupaten Muna dalam mendukung ketahanan pangan nasional.*

Gerak Cepat, BNNP Bali Amankan Ratusan Liquid Rokok Elektrik Mengandung Sediaan Narkotika Etomidate

Denpasar, Kendarikini – Salah satu modus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah melalui media rokok elektrik. Modus ini berhasil diungkap BNN Provinsi Bali pada Sabtu (7/2/2026)

Kasus ini bermula dari hasil analisis intelijen BNN Provinsi Bali terkait informaai jaringan liquid etomidate yang beroperasi di wilayah Sidakarya, Denpasar Bali.

Atas informasi tersebut Tim Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Bali melakukan penelusuran dan kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang lelaki berinisial RW alias Kris (44) di Jl. Kerta Dalam Desa Sidakarya Denpasar Selatan.

Di hadapan para saksi masyarakat, petugas melakukan penggeledahan di rumah milik tersangka dan ditemukan 72 (tujuh puluh dua) pcs catridge yang didalamnya berisi cairan vape/rokok elektrik yang diduga mengandung sediaan narkoba golongan II jenis etomidate.

Kabid Pemberantasan BNNP Bali Kombes Pol Tri Kuncoro menjelaskan bahwa Etomidate adalah obat anestesi yang sering dijadikan andalan dalam penanganan medis darurat, terutama pada pasien kondisi kritis. Namun, obat ini juga sering disalahgunakan sebagai campuran dalam vape atau bahkan narkoba.

“Etomidate memberikan efek sedatif, hipnotik dan relaksasi dengan bekerja pada sistem syaraf pusat yang dapat menyebabkan kecanduan.” ujarnya.

Penambahan etomidate ke dalam rokok elektrik merupakan pelanggaran serius terhadap PP No. 28 Tahun 2024, pelaksana UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 432 ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang yang memproduksi produk tembakau dan rokok elektronik dilarang menggunakan bahan tambahan kecuali telah dibuktikan secara ilmiah bahwa bahan tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan.” {Hukum Online Penggolongan Narkotika Terbaru di Indonesia)

Dari hasil interogasi dan pemeriksaan, diketahui bahwa pelaku masih menyimpan narkotika liquid lainnya di sebuah rumah sewa yang terketak di seberang rumah milik tersangka. Dari hasil penggeledahan dirumah tersebut ditemukan 1 buah koper warna kuning yang didalamnya terdapat 600 (enam ratus) pcs liquid etomidate.

Tersangka mengaku bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang WNA yang dikenal dengan nama Stone.

Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan

Terhadap tersangka beserta barang bukti diamankan ke Kantor BNN Provinsi Bali guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.(ade)

Gubernur Sultra Tegaskan Transformasi Birokrasi dan E-Government Tak Bisa Ditunda

0

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa transformasi birokrasi dan penerapan e-government merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda dalam menghadapi kompleksitas pemerintahan di era digital.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Andi Sumangerukka saat menjadi keynote speaker dalam Simposium Nasional Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) bertema “Transformasi Digital dan E-Government dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Responsif dan Transparan” di Universitas Muhammadiyah Kendari, Selasa (10/2/2026).

Dalam paparannya, Gubernur menyampaikan bahwa sejak awal kepemimpinannya terdapat dua fokus utama dalam merumuskan kebijakan pemerintahan, yakni penyelesaian persoalan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berangkat dari fokus tersebut, ia menilai transformasi birokrasi dan e-government sebagai langkah strategis untuk mendorong inovasi, meningkatkan akuntabilitas, serta mempercepat dan mempermudah pelayanan publik.

Menurutnya, pemanfaatan sistem digital menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif dan transparan.

Pandangan Gubernur tersebut mendapat apresiasi dari Ketua AIPPTM, Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si., yang menilai komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai contoh positif dalam pengembangan digitalisasi pemerintahan.

Ia menyebut Sulawesi Tenggara sebagai salah satu daerah yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam penerapan digitalisasi tata kelola pemerintahan.

Apresiasi tersebut diperkuat dengan capaian Pemprov Sultra yang berhasil meraih peringkat pertama nasional pada Championship Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) kategori Rookie of the Year.

Prestasi ini menjadi lonjakan besar, mengingat pada tahun 2023 Sulawesi Tenggara berada di peringkat ke-34 dari 34 provinsi. Saat ini, Sultra berhasil naik ke peringkat ke-16 dari 38 provinsi secara nasional.

Gubernur Andi Sumangerukka juga menekankan bahwa keberhasilan penerapan e-government sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia aparatur.

Menurutnya, transformasi birokrasi harus diawali dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) agar memiliki integritas, profesionalisme, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas yang ditopang oleh sistem digital menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.*

3,452FansSuka
84,893PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
346,777PengikutMengikuti
4,356PengikutMengikuti