Kamis, Oktober 29, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 104

Dukung Gerakan Indonesia Asri, Pemprov Sultra Gelar Apel dan Aksi Bersih Kota Kendari

0

KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) bersama TNI dan Polri menggelar apel dan aksi bersih kota di sejumlah titik strategis Kota Kendari, Selasa (10/2/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung Gerakan Indonesia Asri serta menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait kebersihan dan penataan lingkungan.

Aksi pembersihan difokuskan pada tiga lokasi utama, yakni Area Eks MTQ, Kali Kadia, dan Pasar Sentral Kota Kendari. Kegiatan tersebut melibatkan unsur TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pelajar tingkat SMA.

Gubernur Sulawesi Tenggara dalam arahannya menegaskan bahwa kebersihan lingkungan bukan sekadar menjalankan instruksi pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Menurut Gubernur, lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana yang nyaman sekaligus berdampak positif terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya kebersihan dan estetika kota sebagai wajah ibu kota provinsi. Menurutnya, kebersihan tidak boleh bersifat seremonial atau hanya dilakukan pada momen tertentu.

Gubernur menambahkan, kesan pertama yang dilihat oleh pendatang di suatu daerah adalah kebersihan, keramahan masyarakat, dan keindahan lingkungannya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menginstruksikan agar kegiatan pembersihan kota dilakukan secara rutin setiap hari Jumat, diawali dengan apel bersama dan pembagian lokasi pembersihan.

Ke depan, sektor kebersihan akan dibagi menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, dengan pengawasan dari TNI dan Polri guna memastikan kegiatan berjalan konsisten dan berkelanjutan.

“Kota Kendari harus menjadi kota yang bersih dan dapat menjadi contoh bagi ibu kota provinsi lainnya,” tegas Gubernur.

Menutup arahannya, Gubernur Sultra menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut serta mengingatkan agar tetap memperhatikan faktor keselamatan selama pelaksanaan aksi bersih kota.*

Koalisi Mahasiswa Laporkan PT TBS, PT TIM dan PT Tekonindo di Kabaena ke KLH Soal Dugaan Pencemaran Lingkungan

0

KENDARIKINI.COM – Koalisi Mahasiswa Sulawesi Tenggara–Jakarta resmi melaporkan PT Tambang Bumi Sulawesi (TBS), PT Timah Investasi Mineral (TIM), dan PT Tekonindo ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) atas dugaan pelanggaran dan pencemaran lingkungan di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.

Pelaporan ke KLH/BPLH ini merupakan tindak lanjut setelah sebelumnya Koalisi Mahasiswa melaporkan ketiga perusahaan tersebut ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian ESDM RI.

Koalisi menilai, dugaan persoalan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan PT TBS, PT TIM, dan PT Tekonindo tidak cukup diselesaikan melalui mekanisme administratif, sehingga diperlukan langkah penegakan hukum lingkungan secara tegas dan transparan.

Dalam laporan yang disampaikan ke Gakkum KLH/BPLH, Koalisi menyerahkan sejumlah dokumen pendukung berupa foto dan video kondisi lapangan, peta lokasi tambang, serta catatan sanksi administratif lingkungan yang sebelumnya pernah dijatuhkan kepada PT Tambang Bumi Sulawesi.

Koordinator Pusat Koalisi Mahasiswa Sultra–Jakarta, Eghy Seftian, mengatakan aktivitas pertambangan di Pulau Kabaena telah melampaui daya dukung lingkungan pulau kecil dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Ia menyebut, aktivitas ketiga perusahaan tersebut diduga memicu sedimentasi berat, pencemaran sungai, serta kerusakan wilayah pesisir yang berdampak pada mata pencaharian warga setempat.

“Dampak yang ditimbulkan nyata dan terus berlangsung. Mulai dari banjir berlumpur, pencemaran perairan, hingga kerusakan ekosistem pesisir,” ujar Eghy, Selasa (11/2/2026).

Koalisi Mahasiswa juga merujuk pada berbagai laporan masyarakat dan pemberitaan media yang selama ini mengaitkan aktivitas pertambangan di Pulau Kabaena dengan degradasi lingkungan hidup.

Menurut Koalisi, apabila dugaan pelanggaran lingkungan tersebut terbukti, maka penghentian aktivitas tambang serta pencabutan izin lingkungan terhadap PT Tambang Bumi Sulawesi, PT Timah Investasi Mineral, dan PT Tekonindo harus segera dilakukan.

“Pulau kecil tidak boleh dikorbankan atas nama investasi. Negara wajib hadir melindungi lingkungan dan hak hidup masyarakat,” tegas Eghy.

Sebagai langkah lanjutan, Koalisi Mahasiswa Sultra–Jakarta menyatakan akan membawa persoalan ini ke Komisi XII DPR RI guna mendorong pengawasan politik, pemanggilan kementerian terkait, serta evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di Pulau Kabaena.

Koalisi menegaskan akan terus mengawal proses penanganan dugaan pelanggaran lingkungan tersebut hingga ada tindakan hukum dan kebijakan nyata untuk menghentikan kerusakan lingkungan di Pulau Kabaena.*

Kadin Sultra Dukung Penuh Program Gubernur, Siap Perkuat Ketahanan Pangan

KENDARIKINI.COM – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan komitmen penuh untuk mendukung seluruh program unggulan Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Komitmen tersebut ditegaskan Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang, usai melakukan audiensi dengan Gubernur Sultra di Kantor Gubernur, Senin (10/2/2026).

Anton Timbang mengatakan, dukungan Kadin Sultra tidak sebatas koordinasi, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan. Salah satu langkah konkret yang akan segera dilaksanakan adalah Gerakan Pasar Murah (GPM) yang dijadwalkan mulai bergulir pada 14 Februari 2026.

Menurut Anton, Kadin Sultra siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong stabilitas harga dan ketersediaan pangan, terutama menjelang bulan suci Ramadhan.

“Kami mendukung penuh program Gubernur Sultra yang mendorong ekonomi daerah agar lebih mandiri dan kompetitif. Gerakan Pasar Murah ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara dunia usaha dan pemerintah,” ujar Anton.

Dalam mendukung program Gubernur Sultra, Kadin Sultra memfokuskan peran pada tiga sektor utama, yakni penguatan ekonomi daerah, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta ketahanan pangan.

Untuk penguatan ekonomi daerah, Kadin Sultra akan melakukan intervensi pasar di sejumlah wilayah dengan tingkat inflasi tinggi seperti Kolaka, Baubau, dan Wakatobi. Langkah ini ditujukan untuk menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Di sektor UMKM, Kadin Sultra menargetkan pembinaan ribuan pelaku usaha, dengan sekitar 3.000 UMKM didorong untuk naik kelas melalui legalisasi usaha berbentuk PT Perorangan, sehingga mampu bersaing secara profesional.

Sementara dalam sektor ketahanan pangan, Kadin Sultra akan terlibat aktif dalam pemetaan lahan pertanian produktif serta mendorong hilirisasi sumber daya lokal guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam jangka panjang.

Anton juga menegaskan, Kadin Sultra akan mengawal kebijakan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, terutama di wilayah Kolaka yang tercatat memiliki tingkat inflasi tertinggi mencapai 6,75 persen.

Melalui pelaksanaan GPM, Kadin Sultra memastikan ketersediaan bahan pokok seperti beras, telur, dan minyak goreng tetap aman dan terjangkau bagi masyarakat.

Selain sebagai upaya pengendalian harga, program ini juga menjadi bagian dari uji coba sistem distribusi pangan skala provinsi yang melibatkan UMKM binaan Kadin Sultra dalam rantai pasok.

“Sinergi ini mencakup pengaturan harga, ketersediaan stok, hingga penyediaan infrastruktur bagi UMKM. Kami siap memastikan masyarakat terbantu dan ketahanan pangan Sultra tetap terjaga,” pungkas Anton.*

Bank Sultra Salurkan CSR Rp193 Juta di Buton, Fokus Rumah Ibadah dan Sanitasi Warga

KENDARIKINI.COM – PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp193 juta untuk mendukung perbaikan rumah ibadah dan peningkatan fasilitas sanitasi masyarakat di Kabupaten Buton.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Cabang Bank Sultra Pasarwajo, Kamaluddin Rahim, kepada Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, S.H., di Kantor Bupati Buton, Senin (9/2/2026).

Penyerahan bantuan turut disaksikan Sekda Buton La Ode Syamsuddin, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nurul Kudus Tako, serta Plt Kabag Kesra Setda Buton Parlindungan Toruntju.

Dari total anggaran CSR tersebut, Rp180 juta dialokasikan untuk enam rumah ibadah, masing-masing menerima bantuan Rp30 juta, dengan rincian:

Renovasi Masjid Jabal di Desa Holimombo, Kecamatan Wabula

Pembangunan Masjid Perumahan Nelayan Desa Holimombo, Kecamatan Wabula

Pembangunan teras Masjid Baabut Taqwa Desa Wanguangu, Kecamatan Pasarwajo

Penambahan bangunan Masjid Raya Darul Muhajirin Desa Ambuau Indah, Kecamatan Lasalimu Selatan

Pemasangan atap Masjid Assabar Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo

Renovasi dapur Rumah Jabatan Gereja Jemaat Gepsultra Kelurahan Pasarwajo, Kawu-Kawu

Selain itu, Rp13 juta dialokasikan untuk pekerjaan finishing pengecatan bilik sanitasi pada 32 unit rumah di kawasan kumuh Daowanowajo III, sebagai bagian dari upaya peningkatan pola hidup bersih dan sehat masyarakat.

Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, mengapresiasi kontribusi Bank Sultra yang dinilai sejalan dengan program pembangunan daerah.

Ia menyebut, kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia perbankan menjadi kunci percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Sultra, Andri Permana Diputra Abubakar, menegaskan bahwa penyaluran CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial Bank Sultra sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Menurutnya, Bank Sultra tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga hadir mendukung pembangunan sosial, spiritual, dan kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Buton.

Penyaluran bantuan CSR ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pembangunan fasilitas publik serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat setempat.*

JMSI Sultra Laporkan Kadispar Sultra ke Kemendagri, KemenPAN-RB dan BKN

0

KENDARIKINI.COM, JAKARTA – Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi melaporkan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Sultra, Ridwan Badallah, ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (10/2/2026).

Pelaporan tersebut dilakukan atas dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Ridwan Badallah sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Sebelumnya, laporan serupa telah disampaikan secara daring melalui situs Lapor.go.id pada Rabu (28/1/2026), dan dikonfirmasi kepada media pada Selasa (3/2/2026).

Ketua Pengda JMSI Sultra, Adhi Yaksa Pratama, mengatakan pihaknya telah menempuh berbagai langkah sebelum melaporkan kasus ini ke pemerintah pusat.

Langkah awal yang dilakukan JMSI Sultra adalah melayangkan somasi kepada Kadispar Sultra pada Jumat (23/1/2026), terkait dugaan kepemilikan akun TikTok @eRBe#bersuara. Akun tersebut diduga mengunggah konten yang mencatut serta melabeli dua media anggota JMSI Sultra, yakni Suarasultra.com dan Sultrapedia.com, sebagai media “abal-abal” dan penyebar hoaks.

Selain somasi, JMSI Sultra juga telah melaporkan dugaan pelanggaran etik ini kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra dan DPRD Sultra pada Senin (26/1/2026), serta ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra pada Selasa (27/1/2026).

“Kami sudah melaporkan secara online dan juga melaporkan secara langsung ke Kemendagri, KemenPAN-RB, dan BKN,” tegas Adhi.

Tak hanya laporan etik, JMSI Sultra juga tengah menyiapkan gugatan perdata. Menurut Adhi, pelabelan negatif tersebut berdampak serius terhadap kredibilitas dan keberlangsungan bisnis media.

“Kepercayaan publik terhadap media menurun dan ini merugikan media secara bisnis dan ekonomi. Itu yang menjadi dasar kami menyiapkan gugatan perdata,” jelasnya.

Adhi juga meminta Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Sultra Hugua agar tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut.

“Kami meminta gubernur dan wakil gubernur mengambil langkah tegas terhadap bawahannya yang diduga lebih sering membuat kegaduhan ketimbang fokus menjalankan tugas dan fungsi,” katanya.

Ia menambahkan, jika tidak segera ditangani, polemik tersebut dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pemerintahan daerah dan mencoreng citra Pemerintah Provinsi Sultra.

“Oknum pejabat yang bersangkutan diduga kerap bermasalah dengan insan pers. Kami khawatir ini menjadi momok dan pemerintah provinsi nantinya dianggap anti kritik,” pungkas Adhi.*

Polisi Bongkar Peredaran Sabu 65 Gram di Kendari, Satu Pria Ditangkap di Baruga

0

KENDARIKINI.COM — Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 65 gram bruto di Kota Kendari. Dalam pengungkapan tersebut, satu orang pria berinisial RWM (26) berhasil diamankan.

Penangkapan dilakukan oleh Tim Opsnal Unit 1 Subdirektorat 2 Ditresnarkoba Polda Sultra pada Senin (9/2/2026) sekitar pukul 17.00 Wita di wilayah Kecamatan Baruga, Kota Kendari.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra, Kombes Pol Amri Yudhy Syamsualam Rama Wispha, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran sabu dengan sistem tempel di wilayah tersebut.

“Setelah menerima laporan, tim langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tersangka di sebuah kamar kos lantai dua di wilayah Baruga,” ujar Amri, Selasa (10/2/2026).

Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku masih menyimpan narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang berada tidak jauh dari lokasi penangkapan. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan penggeledahan yang disaksikan dua orang warga setempat.

Dalam penggeledahan itu, petugas menemukan empat saset sabu yang disimpan dalam kantong kain warna hitam dengan berat total sekitar 65 gram bruto.

Selain sabu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa satu unit telepon genggam, satu timbangan digital, puluhan saset plastik kosong berbagai ukuran, sendok sabu dari pipet, tisu, serta kotak pembungkus busi yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika.

Kepada penyidik, RWM mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang kini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.

Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mako Ditresnarkoba Polda Sultra untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman hukuman pidana berat.*

BI Catat Inflasi IHK Sultra Januari 2026 Naik 0,69 Persen, Lebih Tinggi dari Akhir 2025

KENDARIKINI.COM – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sultra pada Januari 2026 sebesar 0,69 persen (month to month/mtm). Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi Desember 2025 yang tercatat 0,22 persen (mtm) dan berbeda arah dengan inflasi nasional yang berada di -0,15 persen (mtm).

Capaian tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Sultra, Edwin Permadi, dalam kegiatan Bincang Bareng Media di Jalan Martandu, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Senin (9/2/2026).

Edwin menjelaskan, inflasi Januari 2026 terutama disumbang oleh kenaikan harga sejumlah komoditas, yakni emas perhiasan dengan andil inflasi 0,25 persen, ikan cakalang dan ikan lajang masing-masing 0,10 persen, ikan kembung sebesar 0,06 persen, serta ikan selar sebesar 0,04 persen.

“Kenaikan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh tekanan harga emas global seiring meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan instabilitas geopolitik, sehingga mendorong permintaan aset safe haven seperti emas,” ujar Edwin.

Sementara itu, kenaikan harga komoditas ikan disebabkan oleh menurunnya aktivitas melaut nelayan pada Januari 2026 akibat kondisi cuaca kurang baik serta tingginya gelombang laut yang mencapai di atas 1,5 meter.

Menghadapi potensi peningkatan inflasi menjelang bulan Ramadhan 2026, BI Sultra bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat sinergi dan kolaborasi melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) serta fasilitasi distribusi pangan.

Program tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan delapan TPID, meliputi Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Selatan, Buton Utara, Wakatobi, Muna, Buton, Kolaka, serta Kota Kendari, dengan dukungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra.

Selain itu, BI Sultra juga mendorong akselerasi pemanfaatan Kios Pangan bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di wilayah tersebut.*

BI: Ekonomi Sultra 2025 Tumbuh 5,79 Persen, Lampaui Rata-rata Nasional

0

KENDARIKINI.COM – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat pertumbuhan ekonomi Sultra sepanjang tahun 2025 mencapai 5,79 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen.

Capaian tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Sultra, Edwin Permadi, dalam kegiatan Bincang Bareng Media yang digelar di salah satu warung kopi di Jalan Martandu, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Senin (9/2/2026).

“Pada tahun 2025, ekonomi Sultra tumbuh sebesar 5,79 persen (yoy). Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 5,40 persen (yoy) dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Edwin.

Edwin menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Sultra ditopang oleh kinerja ekonomi Triwulan IV 2025 yang tumbuh 5,94 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi penawaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha (LU) Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh 17,27 persen (yoy).

Selain itu, pertumbuhan juga didorong oleh peningkatan ekspansi kredit, transaksi digital, serta kinerja LU Akomodasi dan Makan Minum seiring pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai kegiatan berskala nasional di Sultra.

“LU Informasi dan Komunikasi juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat akibat meningkatnya aktivitas digital masyarakat,” jelasnya.

Namun demikian, Edwin mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi masih tertahan oleh kinerja yang relatif lebih rendah pada LU Pengadaan Air serta Administrasi Pemerintahan.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Sultra didukung oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) melalui pembangunan kawasan industri dan fasilitas pendidikan, serta Konsumsi Rumah Tangga yang tetap terjaga daya belinya.

“Meski Konsumsi Pemerintah tumbuh positif, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan masih tertahan oleh kontraksi pada kinerja ekspor besi baja serta peningkatan impor bahan bakar minyak (BBM),” pungkas Edwin.*

BI Sultra Siapkan Rp1,2 Triliun Penukaran Uang Selama Ramadhan 2026

0

KENDARIKINI.COM – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan uang layak edar sebesar Rp1,2 triliun untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang masyarakat selama bulan Ramadhan hingga Idul Fitri 2026.

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Sultra, Edwin Permadi, mengatakan penyediaan uang tersebut merupakan bagian dari program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (SIRAMBI) 2026, yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan perbankan di seluruh kabupaten dan kota di Sultra.

“Selama Ramadhan kebutuhan penukaran uang meningkat. Karena itu kami bersama perbankan menyiapkan layanan penukaran uang rupiah dengan total sekitar Rp1,2 triliun melalui sistem digital,” kata Edwin saat Bincang Bareng Media di salah satu warung kopi di Jalan Martandu, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Senin (9/2/2026).

Edwin menjelaskan, layanan penukaran uang perdana akan digelar di Tugu Eks MTQ Kendari pada 10–12 Maret 2026. Setiap masyarakat dapat menukarkan uang hingga Rp5.300.000 per orang dengan pecahan mulai dari Rp1.000 hingga Rp50.000.

“Kuota penukaran di lokasi ini sebanyak 1.000 paket per hari atau setara Rp5,3 miliar per hari,” jelasnya.

Selain layanan utama tersebut, BI Sultra juga membuka layanan penukaran uang di loket-loket perbankan serta sejumlah lokasi keramaian dan tempat ibadah di berbagai daerah di Sultra.

“Penukaran di loket perbankan kuotanya sekitar 100 paket per loket per bank. Sementara layanan di komunitas dan tempat ibadah disediakan 300 paket di enam lokasi, dengan total sembilan kali layanan,” terangnya.

Layanan penukaran uang rupiah ini akan berlangsung mulai 25 Februari hingga 13 Maret 2026.

Edwin berharap melalui program SIRAMBI 2026, kebutuhan masyarakat Sultra terhadap uang pecahan kecil selama Ramadhan dapat terpenuhi dengan baik.

“Kami berharap selama bulan Ramadhan ini kebutuhan masyarakat terkait penukaran uang rupiah dapat terserap secara optimal,” pungkasnya.*

DPRD Kendari Gelar RDP, Baiana House Diduga Langgar RTH dan Tak Kantongi PBG

0

KENDARIKINI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik aktivitas usaha Baiana House yang berlokasi di kawasan Segitiga Tapak Kuda, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Senin (9/2/2026).

RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan Konsorsium Pemuda Juang Nusantara (KPJN). Dalam forum tersebut, KPJN menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan Baiana House.

Koordinator KPJN, La Ode Rude, menyampaikan bahwa Baiana House diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Pemerintah Kota Kendari. Selain itu, lokasi usaha tersebut juga diduga berada di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari.

“Baiana House ini kami duga tidak memiliki PBG dan berdiri di kawasan RTH serta RTRW. Kami berharap OPD terkait menindak tegas sesuai regulasi. Kalau perlu langsung ditutup,” tegas Rude saat RDP.

Menanggapi hal tersebut, Kasi Perencanaan Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Kendari, Wa Ode Murniati, menegaskan bahwa kawasan Segitiga Tapak Kuda memang merupakan wilayah RTH dan masuk dalam ketentuan RTRW.

“Secara normatif, tidak diperbolehkan ada pembangunan bangunan di kawasan tersebut,” jelasnya.

Murniati juga membenarkan bahwa hingga saat ini Baiana House belum mengantongi PBG dari Pemerintah Kota Kendari.

Sementara itu, Kuasa Hukum Baiana House, Abdul Razak Said Ali, menyatakan bahwa kliennya tetap berkomitmen untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Hal senada disampaikan Humas Baiana House, Kadar Siantang, yang berharap aktivitas usaha Baiana House tetap diizinkan beroperasi. Menurutnya, keberadaan Baiana House memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, Arsyad Alastum, menyampaikan bahwa DPRD akan memfasilitasi pertemuan antara pihak aspirator dan manajemen Baiana House. DPRD juga akan menunggu kemungkinan perubahan RTRW sebagai dasar pengambilan keputusan lanjutan.*

Calon Tunggal, Anton Timbang Kembalikan Berkas Pendaftaran Ketua Kadin Sultra 2026–2031

0

KENDARIKINI.COM – Bursa pemilihan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulawesi Tenggara dipastikan hanya diikuti satu kandidat. Hingga batas akhir pengembalian berkas pendaftaran, petahana Anton Timbang resmi menjadi calon tunggal dalam Musyawarah Provinsi (Muprov) Kadin Sultra 2026.

Ketua Steering Committee (SC) Muprov Kadin Sultra, M. Syawal Pigai, mengatakan Anton Timbang telah mengembalikan formulir pendaftaran disertai dokumen persyaratan lengkap yang langsung diverifikasi oleh panitia.

“Berkas sudah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi Peraturan Organisasi Kadin, terutama dukungan dan rekomendasi dari Kadin kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara. Sampai batas akhir, hanya satu calon, yakni Bapak Anton Timbang,” ujar Syawal Pigai, Senin (9/2/2026).

Syawal menjelaskan, tahapan pendaftaran dan pengembalian berkas calon Ketua Kadin Sultra periode 2026–2031 telah berlangsung sejak Januari hingga Februari 2026 sesuai dengan ketentuan organisasi.

“Semua proses berjalan sesuai aturan. Yang mengambil sekaligus mengembalikan formulir pendaftaran hanya satu nama, Pak Anton Timbang,” jelasnya.

Dengan status sebagai calon tunggal, peluang Anton Timbang untuk kembali memimpin Kadin Sultra pada periode berikutnya dinilai terbuka lebar. Meski demikian, panitia memastikan seluruh tahapan organisasi tetap dijalankan sesuai mekanisme.

“Walaupun hanya ada satu calon, agenda pemilihan Ketua Kadin Sultra tetap akan dilaksanakan dalam Muprov pada 14 Februari 2026,” tegas Syawal.*

Merdeka Institute dan JMSI Teken MoU Penguatan SDM Media di Puncak HPN 2026

0

KENDARIKINI.COM, SERANG – PT Merdeka Solusi Inovasi Digital (Merdeka Institute) resmi menandatangani kerja sama dengan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) media di Indonesia.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut berlangsung di sela peringatan Hari Ulang Tahun ke-6 JMSI yang dirangkaikan dengan puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Hotel Horison Ultima Ratu, Kota Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).

Kerja sama ditandatangani oleh Direktur Utama Merdeka Institute, Mulia Siregar, dan Ketua Harian JMSI, Ari Rahman. Kedua lembaga sepakat bersinergi dalam peningkatan kapasitas SDM media melalui pelatihan jurnalistik, workshop, seminar, focus group discussion (FGD), serta kegiatan media monitoring.

Penandatanganan MoU tersebut disaksikan Menteri Koperasi RI Ferry J. Juliantono, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri HAM RI Mugiyanto, Ketua Umum JMSI Teguh Santosa, perwakilan JMSI dari 32 provinsi, sejumlah kepala daerah, serta perwakilan berbagai institusi.

Direktur Utama Merdeka Institute, Mulia Siregar, mengatakan peningkatan kualitas SDM media menjadi kebutuhan mendesak di tengah disrupsi industri media akibat perkembangan teknologi digital dan media sosial.

“Awak media harus terus meningkatkan skill, memperluas pengetahuan, dan terus belajar agar tidak terdampak disrupsi media,” ujar Mulia Siregar.

Ia menegaskan, Merdeka Institute yang dihuni para jurnalis senior memiliki tanggung jawab moral dan posisi strategis untuk berkontribusi dalam penguatan kualitas insan pers nasional.

“Sinergi Merdeka Institute dan JMSI diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas SDM media di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum JMSI Teguh Santosa menekankan pentingnya kehadiran media siber yang profesional di tengah derasnya arus informasi di media sosial. Ia mengutip pernyataan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, yang menggambarkan kondisi media saat ini seperti “banjir bandang”.

“Di saat banjir, semua air menjadi keruh. Namun masyarakat tetap membutuhkan air bersih. Media diharapkan menjadi ‘air bersih’ di tengah banjir informasi media sosial,” ujar Teguh.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti pentingnya melahirkan lebih banyak jurnalis intelektual, yakni jurnalis terdidik yang bekerja dengan kerangka berpikir kritis dan intelektual.

“Para pendiri bangsa kita banyak yang memiliki tradisi menulis dan jurnalis. Melalui tulisan, mereka memberi pencerahan kepada bangsanya. Karena itu, kita perlu memperbanyak jurnalis intelek agar ruang publik diisi pemikiran yang jernih dan positif,” kata Dahnil.

Sebagai informasi, Merdeka Institute merupakan lembaga pemikir dan riset yang didirikan para jurnalis alumni Harian Merdeka dan Rakyat Merdeka. Sementara JMSI adalah jaringan perusahaan media siber yang dideklarasikan pada 8 Februari 2020 dan saat ini memiliki sekitar 990 anggota di seluruh Indonesia.*

Pemprov Sultra Usulkan Jalan Porehu–Tolala–Batu Putih Lewat Inpres Jalan Daerah 2026

0

KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) merespons pernyataan Wakil Bupati Kolaka Utara, Jumarding, terkait pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kolaka Utara, khususnya ruas Porehu–Tolala–Batu Putih.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra, Andi Syahrir, mengatakan Pemprov Sultra memahami aspirasi para kepala daerah yang ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur.

“Apa yang disampaikan Pak Wakil Bupati Kolaka Utara merupakan bagian dari tanggung jawab beliau kepada masyarakat. Namun, harus dipahami juga bahwa ruang fiskal pemerintah provinsi saat ini terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran,” ujar Andi Syahrir di Kendari, Selasa (10/2/2026).

Ia menjelaskan, perhatian Pemprov Sultra tidak hanya tertuju pada satu ruas jalan di Kecamatan Tolala, melainkan mencakup tiga kecamatan di wilayah paling utara Kolaka Utara, yakni Kecamatan Porehu, Tolala, dan Batu Putih.

Menurut Andi Syahrir, pada akhir Oktober 2025 lalu, sejumlah anggota DPRD Kolaka Utara dari daerah pemilihan tiga kecamatan tersebut bersama para camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat mendatangi Pemprov Sultra di Kendari untuk membahas kondisi ruas jalan dimaksud.

“Saya diperintahkan langsung oleh Bapak Gubernur untuk mendampingi rombongan DPRD Kolut berdiskusi dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Sultra. Hasil pertemuan itu diminta segera dilaporkan,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa pembangunan ruas jalan Porehu–Tolala–Batu Putih akan diusulkan melalui mekanisme Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) untuk tahun anggaran 2026.

Andi Syahrir menjelaskan, terdapat dua opsi yang sempat dibahas. Opsi pertama, pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 40 kilometer melalui APBD Provinsi Sultra tahun 2026. Namun dengan keterbatasan anggaran, realisasi hanya memungkinkan sekitar 5 hingga 10 kilometer sehingga membutuhkan waktu beberapa tahun untuk tuntas.

“Opsi kedua adalah mengusulkan melalui IJD, dengan harapan jika disetujui, pengaspalan dapat dilakukan secara menyeluruh dalam satu tahun anggaran,” jelasnya.

Ia menambahkan, sempat muncul wacana mengusulkan lewat IJD sembari tetap menganggarkan di APBD. Namun ketentuan tidak memungkinkan dua skema tersebut berjalan bersamaan.

“Jika diusulkan lewat IJD, maka tidak boleh lagi dianggarkan di APBD. Karena itu diputuskan fokus pada pengusulan IJD untuk tahun 2026,” katanya.

Kesepakatan tersebut kemudian dilaporkan kepada Gubernur Sultra. Pada malam harinya, Gubernur juga bersilaturahmi dengan rombongan DPRD Kolaka Utara beserta para camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat.

“Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Semua berharap usulan ini dapat direalisasikan oleh pemerintah pusat,” tambah Andi Syahrir.

Ia mengakui, hingga saat ini realisasi pembangunan masih menunggu keputusan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Andi Syahrir menilai hal inilah yang kemungkinan belum sepenuhnya terkomunikasikan dengan Wakil Bupati Kolaka Utara.

“Saya yakin Pak Wabup Kolut memahami kondisi ini. Beliau pemimpin yang lugas dan tulus memperjuangkan kepentingan masyarakatnya,” tutupnya.

Sebagai informasi, ruas jalan Porehu–Tolala–Batu Putih sebelumnya telah diusulkan melalui IJD pada tahun 2024 dan sempat disetujui dengan alokasi anggaran Rp50 miliar untuk tahun 2025. Namun akibat kebijakan efisiensi anggaran, nilai tersebut berkurang menjadi Rp40 miliar, lalu Rp20 miliar, hingga akhirnya dihapus sepenuhnya. Kondisi inilah yang mendorong DPRD Kolaka Utara bersama unsur masyarakat kembali mempertanyakan kelanjutan pembangunan jalan tersebut.*

Konflik Yayasan Unsultra, Pemprov Sultra Kirim Undangan Mediasi Kedua untuk Nur Alam

KENDARIKINI.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali melayangkan undangan fasilitasi dan mediasi kedua kepada Dr. H. Nur Alam, SE., M.Si., selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Sulawesi Tenggara, terkait konflik internal Yayasan Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra).

Undangan kedua tersebut dikirim menyusul ketidakhadiran Nur Alam dalam agenda mediasi sebelumnya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Sultra untuk mencari solusi dan meredam konflik yang dinilai berdampak pada tata kelola Unsultra.

Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio, mengatakan undangan mediasi telah disampaikan kepada kedua pihak yang bersengketa.

“Kami telah mengirimkan undangan mediasi kedua kepada kedua belah pihak pada Kamis, 5 Februari lalu,” kata Asrun Lio, Senin (9/2/2026).

Ia menjelaskan, agenda fasilitasi dan mediasi lanjutan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 Februari 2026, pukul 14.00 Wita, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Konflik Yayasan Unsultra saat ini melibatkan dua kubu yang sama-sama mengklaim sebagai pengurus sah, yakni kubu M. Yusuf dan kubu Nur Alam. Polemik tersebut dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pengelolaan perguruan tinggi serta kepastian akademik bagi mahasiswa dan sivitas akademika.

Asrun Lio menegaskan, mediasi difasilitasi pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik demi keberlangsungan institusi pendidikan dan perlindungan hak-hak akademik mahasiswa.

Diketahui, M. Yusuf sebelumnya telah memenuhi undangan fasilitasi dan mediasi yang digelar pada 2 Februari 2026. Sementara itu, Nur Alam belum menghadiri agenda serupa.

“Pertemuan fasilitasi ini merupakan bentuk itikad baik pemerintah daerah untuk mendengarkan keterangan secara berimbang dari seluruh pihak dan menjaga iklim pendidikan tetap kondusif,” ujarnya.

Pemprov Sultra pun menekankan pentingnya kehadiran langsung Nur Alam dalam agenda mediasi kedua sebagai langkah positif dalam penyelesaian sengketa internal yayasan. Pemerintah berharap seluruh pihak dapat mengedepankan kepentingan institusi pendidikan dan mahasiswa di atas konflik kepengurusan.*

Rektor UHO Kukuhkan 8 Guru Besar dari Empat Fakultas, Total Profesor Capai 172 Orang

KENDARIKINI.COM — Universitas Halu Oleo (UHO) kembali mengukuhkan delapan guru besar dari empat fakultas dalam upacara pengukuhan yang digelar di Kendari, Senin (9/2/2026). Dengan pengukuhan ini, jumlah guru besar di UHO kini mencapai 172 orang.

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Plt Rektor Universitas Halu Oleo, disaksikan unsur pimpinan universitas, sivitas akademika, serta keluarga para profesor yang dikukuhkan.

Delapan guru besar tersebut berasal dari Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, serta Fakultas Teknik.

Plt Rektor UHO dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para dosen yang telah mencapai jabatan fungsional tertinggi dalam dunia akademik. Ia menyebut, pencapaian guru besar bukan akhir perjalanan, melainkan awal tanggung jawab yang lebih besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat.

“Saat ini UHO memiliki 172 guru besar yang tersebar di 14 fakultas. Kami menargetkan sebelum tahun 2030 jumlah guru besar dapat mencapai 200 hingga 250 orang,” ujarnya.

Adapun delapan guru besar yang dikukuhkan yakni Prof. Dr. Akhmad Marhadi, M.Sos., M.Si. dalam bidang Antropologi Maritim, Prof. Dr. Fransiscus Suramas Rembon, M.Sc. bidang Pengelolaan Tanah dan Air, serta Prof. Dr. Ir. Rachmawati Hasid, M.Si. bidang Agronomi.

Selanjutnya, Prof. Dr. Wali Aya Rumbia, S.E., M.Si. dikukuhkan sebagai guru besar bidang Kebijakan Pembangunan, Prof. Dr. Eng. Ir. Lucas Kano Manggala, S.T., M.T., IPM bidang Rekayasa Konversi Energi, serta Prof. Dr. Ir. Ahmad Syarif Sukri, S.T., M.T., IPM, ASEAN Eng. bidang Rekayasa dan Manajemen Pertanian Berkelanjutan Berbasis Masyarakat.

Selain itu, Prof. Dr. Anas Nikoyan, M.Si. dikukuhkan sebagai guru besar bidang Manajemen Pertanian Berkelanjutan Berbasis Masyarakat, dan Prof. Dr. Eng. Ir. Sudarsono, S.T., M.Eng. dalam bidang Rekayasa Material dan Metalurgi.

Pada kesempatan tersebut, masing-masing profesor juga menyampaikan orasi ilmiah sesuai dengan bidang keilmuannya, yang menyoroti isu-isu strategis mulai dari ketahanan pangan, energi berkelanjutan, kebijakan pembangunan, hingga penguatan komunitas masyarakat.

Plt Rektor menegaskan, bertambahnya jumlah guru besar akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan UHO dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya riset dan pengabdian kepada masyarakat.*

Sertijab Polres Konawe Digelar, Sejumlah Pejabat Dapat Penugasan Baru di Luar Daerah

0

KENDARIKINI.COM — Kepolisian Resor (Polres) Konawe melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat di lingkungan Polres Konawe sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja institusi.

Dalam rangkaian sertijab tersebut, beberapa pejabat Polres Konawe juga mendapatkan penugasan baru di luar wilayah, sebagai bentuk kepercayaan pimpinan atas kinerja dan dedikasi yang telah ditunjukkan selama menjalankan tugas di Kabupaten Konawe.

Mutasi dan rotasi jabatan di tubuh Polri merupakan hal yang lumrah, sekaligus menjadi bagian dari upaya pembinaan karier personel serta penguatan organisasi dalam menjawab tantangan tugas ke depan.

Seluruh rangkaian kegiatan sertijab berlangsung tertib dan khidmat, serta berakhir sekitar pukul 10.15 Wita. Kegiatan berjalan aman, lancar, dan kondusif.

Melalui pelaksanaan sertijab ini, Polres Konawe menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, modern, dan humanis, guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Konawe.*

Bayi Perempuan Ditemukan dalam Kardus di Teras Rumah Warga Konsel, Polisi Selidiki Pelaku

0

KENDARIKINI.COM, KONAWE SELATAN — Warga Desa Mateupe, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) digemparkan dengan penemuan seorang bayi perempuan yang diduga baru dilahirkan dan ditelantarkan dalam sebuah kardus di teras rumah warga, Senin (9/2/2026) pagi.

Kapolsek Andoolo, Polres Konawe Selatan, IPDA Alimuddin, mengatakan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 09.31 Wita dari Kepala Desa Mateupe terkait penemuan bayi tersebut.

“Setelah menerima laporan, saya bersama Kanit Intel, KaSPK, dan Bhabinkamtibmas langsung menuju Puskesmas Bima Maroa untuk memastikan kondisi bayi sekaligus mengumpulkan keterangan saksi,” ujar IPDA Alimuddin.

Bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh Muriati (57), warga Desa Mateupe, saat berkunjung ke rumah orang tuanya. Sekitar pukul 09.23 Wita, Muriati melihat sebuah kardus bekas oli merek Federal Ultratec di atas meja teras rumah.

“Saat dibuka, saya kaget karena melihat tangan bayi. Ternyata ada bayi perempuan di dalam kardus itu. Saya langsung berteriak memanggil tetangga,” tutur Muriati.

Teriakan tersebut didengar Abasoni (47), warga setempat, yang kemudian menghampiri lokasi dan melihat bayi masih dalam kondisi bergerak. Ia lalu membawa bayi tersebut ke Puskesmas Bima Maroa untuk mendapatkan pertolongan medis.

Dokter Umum Puskesmas Bima Maroa, dr. Nabila Hanum, menjelaskan bayi tiba di puskesmas sekitar pukul 09.26 Wita dengan kondisi yang memprihatinkan.

“Kondisi bayi saat diterima tidak menangis, kedua tangan dan kaki kaku serta membiru, dengan kadar oksigen dan denyut nadi rendah. Ari-ari masih tersambung, berat badan bayi 1.310 gram, dan diperkirakan lahir sekitar 6 hingga 12 jam sebelumnya,” jelas dr. Nabila.

Sekitar pukul 10.40 Wita, bayi tersebut dirujuk ke RSUD Kabupaten Konawe Selatan untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.

Sementara itu, Polsek Andoolo masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap orang tua maupun pihak yang bertanggung jawab atas penelantaran bayi tersebut.*

Jelang Ramadan 2026, Satgas Pangan Sultra Sidak Pasar Kendari Pantau Harga dan Stok

0

KENDARIKINI.COM — Menindaklanjuti arahan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Sultra menggelar inspeksi mendadak (sidak) dan monitoring harga, ketersediaan stok, serta mutu pangan di sejumlah titik strategis, dimulai dari Kota Kendari.

Sidak pangan terpadu tersebut berlangsung selama tiga hari, 5–7 Februari 2026, dan dipimpin oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sultra, dengan melibatkan Satgas Pangan Daerah (Satgasda) dari berbagai instansi lingkup Pemerintah Provinsi Sultra.

Sejumlah perangkat daerah yang terlibat antara lain Dinas Ketahanan Pangan, DPMPTSP, serta Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan. Turut pula instansi pendukung seperti Bulog, Badan Pangan Nasional, serta Tenaga Ahli Menteri Pertanian.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Ari Sismanto, mengatakan kegiatan monitoring dilakukan untuk memastikan bahan pangan strategis tersedia dalam jumlah cukup, harga tetap wajar, aman dikonsumsi, dan memenuhi standar mutu.

“Pengawasan ini merupakan respon atas arahan Bapak Gubernur agar pemerintah mengambil langkah preventif terhadap potensi pelanggaran distribusi, keamanan, dan mutu pangan, khususnya menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat pada bulan suci Ramadan 2026,” ujar Ari Sismanto, Senin (9/2/2026).

Operasi Saber Pangan Sultra menyasar sejumlah pasar, distributor, dan pelaku usaha pangan di Kota Kendari serta Kabupaten Konawe Selatan. Pengawasan difokuskan pada lokasi yang memiliki peran strategis dalam rantai distribusi pangan.

Beberapa pasar yang menjadi titik pengawasan antara lain Pasar Baruga dan Pasar Anduonohu di Kota Kendari, serta Pasar Ranomeeto di Kabupaten Konawe Selatan.

Selain pasar, Satgas juga memantau komoditas pangan yang rawan mengalami fluktuasi harga, seperti beras, telur ayam, dan minyak goreng. Sejumlah distributor utama dikunjungi guna memastikan ketersediaan stok tetap aman serta mencegah terjadinya kelangkaan maupun praktik penimbunan.

Ari Sismanto mengungkapkan, secara umum ketersediaan pangan strategis di Sultra terpantau aman. Namun, Satgas masih menemukan beberapa komoditas yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Pembelian (HAP), di antaranya Minyakita, beras, dan bawang putih.

“Dengan stok yang mencukupi, tidak ada alasan bagi pelaku usaha menjual di atas HET atau HAP yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Satgas Pangan Sultra pun mengimbau pedagang eceran untuk mematuhi ketentuan harga dan memberikan teguran kepada distributor yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Satgas akan terus mengawal stabilitas harga, pasokan, dan keamanan pangan strategis agar masyarakat Sulawesi Tenggara dapat menjalani ibadah Ramadan dengan aman, tenang, dan nyaman,” pungkas Ari Sismanto.*

Eks Kepala KUPP Kolaka Divonis 5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Tambang Kolut

0

KENDARIKINI.COM — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kendari menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Supriadi, eks Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Kolaka, dalam perkara tindak pidana korupsi pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Senin (9/2/2026).

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) yang sebelumnya menuntut terdakwa 5 tahun 6 bulan penjara.

Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Arya Putra Negara Kutawaringin di Ruang Sidang Hatta Ali PN Kendari. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Supriadi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Supriadi selama lima tahun serta pidana denda sebesar Rp200 juta,” ujar Arya saat membacakan putusan.

Hakim juga menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Selain pidana pokok, terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp1.225.000.000, yang wajib dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

“Apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun,” tegas Arya.

Atas putusan tersebut, penasihat hukum terdakwa maupun JPU menyatakan pikir-pikir.

Dalam perkara ini, Supriadi didakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala KUPP Kelas III Kolaka dengan menerima uang koordinasi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada PT AMIN untuk pengangkutan ore nikel menggunakan Jetty PT KMR dan jetty masyarakat di Kolaka Utara.

Padahal, PT AMIN diketahui tidak tercatat sebagai pengguna resmi jetty tersebut sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan RI.

Jaksa Kejati Sultra, Ari Rahael, mengungkapkan perbuatan tersebut berlangsung sepanjang Juli hingga Desember 2023.

“Terdapat 56 tongkang yang dikeluarkan. Setiap tongkang dibayar Rp70 juta hingga Rp100 juta. Total yang dinikmati terdakwa sebesar Rp1,225 miliar,” kata Ari Rahael usai sidang.*

Polda Sultra Borong 4 Medali di Kejuaraan Pencak Silat Militer Palu

0

KENDARIKINI.COM — Tim Pencak Silat Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih empat medali pada Kejuaraan Pencak Silat Militer yang digelar di Palu, Sulawesi Tengah.

Dalam kejuaraan tersebut, kontingen Polda Sultra sukses membawa pulang dua medali emas, satu perak, dan satu perunggu. Seluruh atlet yang diturunkan berhasil menyumbangkan medali bagi institusi.

Dua medali emas diraih oleh Bripda Alham Ahmad Yudasti dari Batalyon C Satuan Brimob Polda Sultra yang bertanding di kelas E putra 65–70 kilogram, serta Bripda Refky Firmansyah dari Polres Kolaka Timur pada kelas G putra 75–80 kilogram.

Medali perak disumbangkan Bripda Harya Alimin dari Sipropam Polresta Kendari yang turun di kelas I putra 85–90 kilogram. Sementara medali perunggu diraih Bripda Nur Alim Rahmat dari Polres Bombana pada kategori seni tunggal putra.

Pelatih Pencak Silat Polda Sultra, Adam Malik, mengatakan capaian tersebut menjadi hasil yang sangat membanggakan karena seluruh atlet mampu tampil maksimal dan berkontribusi langsung.

“Semua atlet yang kami turunkan berhasil mempersembahkan medali. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi Polda Sultra,” kata Adam Malik, Minggu (8/2/2026).

Ia menjelaskan, Tim Pencak Silat Polda Sultra berada di bawah naungan Komite Olahraga Polri (KOP) Sulawesi Tenggara, serta mendapat dukungan penuh dari pimpinan selama proses persiapan hingga pelaksanaan kejuaraan.

Apresiasi juga disampaikan Komandan Satuan Brimob Polda Sultra, Kombes Pol Agus Setiawan. Menurutnya, kemampuan bela diri merupakan keterampilan penting bagi setiap personel Polri, khususnya anggota Brimob.

“Polda Sulawesi Tenggara mendukung penuh anggota yang terus meningkatkan kemampuan bela diri. Ini menjadi bekal penting dalam pelaksanaan tugas di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap prestasi tersebut dapat memotivasi seluruh personel Polda Sultra untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama institusi, baik di bidang olahraga maupun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.*

Sebar Video Asusila dengan Pacar di Bawah Umur, Pemuda Asal Konawe Ditahan Polda Sultra

0

KENDARIKINI.COM, KENDARI – Seorang pemuda berinisial KRS (20), warga Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi dan pencabulan anak di bawah umur.

KRS diduga menyebarkan video asusila yang direkam bersama kekasihnya, sebut saja Bunga (nama samaran), yang diketahui masih di bawah umur.

Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sultra, AKBP Decky Hendra Wijaya, mengungkapkan bahwa motif pelaku menyebarkan video tersebut karena tidak ingin diputuskan oleh korban dan berharap dapat kembali menjalin hubungan.

“Menurut keterangan tersangka, video rekaman asusila itu disebarkan karena tidak mau diputuskan dan ingin balikan dengan pacarnya,” ujar AKBP Decky, Jumat (6/2/2026).

Usai ditetapkan sebagai tersangka, KRS langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mapolda Sultra guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

“Tersangka kami jerat dengan pasal berlapis, yakni terkait pencabulan anak di bawah umur dan penyebaran konten pornografi,” jelasnya.

AKBP Decky juga mengimbau masyarakat, khususnya kalangan pemuda, untuk lebih menjaga pergaulan dan tidak terjerumus dalam perilaku yang melanggar hukum serta merugikan masa depan.

Ia menekankan peran penting orang tua dalam melakukan pengawasan ketat terhadap pergaulan anak, terutama di luar lingkungan rumah.

“Orang tua harus lebih memperhatikan aktivitas anak-anaknya, tidak membiarkan mereka berkeluyuran hingga larut malam, agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah,” tegasnya.*

Kapolres Bombana Pimpin Sertijab Empat Pejabat Utama, Ini Daftar Pejabat Baru

0

KENDARIKINI.COM, BOMBANA – Kapolres Bombana AKBP Eko Sutomo, SIK, MIK memimpin langsung upacara serah terima jabatan (sertijab) empat pejabat utama di lingkungan Polres Bombana, Sabtu (7/2/2026).

Sertijab tersebut meliputi jabatan Kabag SDM, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, dan Kasat Binmas, yang digelar di Lapangan Apel Tatag Trawang Tungga Polres Bombana, mulai pukul 10.00 WITA hingga 11.00 WITA.

Upacara diikuti oleh seluruh personel Polres Bombana dan dihadiri Wakapolres Bombana Basri, SH, para Pejabat Utama (PJU), Kapolsek jajaran, serta Ketua dan pengurus Bhayangkari Cabang Bombana.

Dalam upacara tersebut, barisan peserta terdiri dari jajaran PJU, perwira, Sat Samapta, gabungan Bag SDM, Bag Ren dan Siwas, Sat Lantas, gabungan Sat Reskrim, Sat Intelkam, Sat Resnarkoba, serta barisan Bhayangkari.

Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan yakni:

Kabag SDM dari Kompol Prasadja kepada AKP Asrun, S.Si

Kasat Reskrim dari IPTU Yudha Febri Widanarko, S.Tr.K., S.I.K kepada IPTU Cevin Thimorut Beryan Djari, S.Tr.K., S.I.K., M.H

Kasat Narkoba dari AKP Arman, SH, MH kepada IPTU Rusdianto Ladiwa, SH, M.H

Kasat Binmas dari IPTU Isak M kepada AKP Bastian, SH

Rangkaian kegiatan sertijab kemudian dilanjutkan dengan acara pisah sambut sebagai bentuk apresiasi kepada pejabat lama sekaligus penyambutan pejabat baru.

Pergantian pejabat ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi serta upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan Polri kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Bombana.*

Ular Piton 7 Meter Gegerkan Warga Kemaraya Kendari, Damkar Lakukan Evakuasi Tengah Malam

0

KENDARIKINI.COM, KENDARI – Seekor ular piton berukuran sekitar 7 meter menggegerkan warga di Jalan Bunga Kolosua No. 10B, Lorong Blok M, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Minggu (8/2/2026) malam.

Ular besar tersebut diketahui masuk dan bersembunyi di atas plafon rumah milik seorang warga bernama Yones. Kejadian itu pertama kali disadari sekitar pukul 23.45 WITA, setelah Yones mendengar suara mencurigakan seperti pijakan kaki di bagian depan rumahnya.

Merasa curiga ada orang yang masuk, Yones sempat mengintip dari jendela, namun tidak menemukan siapa pun. Suara tersebut terus terdengar hingga akhirnya ia melihat seekor ular piton berukuran besar berada di sekitar rumah.

“Sempat mau diambil parang, tapi pas balik ke depan rumah, ularnya sudah tidak kelihatan. Ternyata naik ke plafon,” kata Yones.

Menyadari potensi bahaya dan tidak mampu menangani sendiri, Yones segera melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Kendari.

Tim Rescue Damkar Kendari menerima laporan pada pukul 23.45 WITA dan langsung bergerak ke lokasi pukul 23.53 WITA. Tim tiba di tempat kejadian perkara (TKP) sekitar pukul 00.04 WITA dengan jarak tempuh ±3,1 kilometer dari Mako Damkar, di tengah kondisi cuaca gerimis.

Proses evakuasi berlangsung cukup menantang. Selain ukuran ular yang besar, posisi ular yang berada di atas plafon menyulitkan petugas untuk menjangkaunya. Ruang gerak yang terbatas memaksa petugas membongkar sebagian plafon rumah guna memastikan posisi ular sekaligus mencegah risiko jatuh secara tiba-tiba.

“Ular terus bergerak dan melilit rangka atap, sehingga evakuasi harus dilakukan sangat hati-hati agar tidak merusak struktur rumah,” ujar Humas Damkar Kota Kendari, Martoyo Awaluddin.

Dengan koordinasi yang baik serta penggunaan peralatan khusus, tim rescue akhirnya berhasil mengevakuasi ular piton tersebut sekitar pukul 00.57 WITA. Proses evakuasi memakan waktu kurang lebih 50 menit dan berlangsung tanpa korban jiwa maupun kerusakan serius.

Dalam operasi tersebut, Damkar Kendari mengerahkan Unit 013, dua alat penjepit (tongsis), serta senter. Unsur yang terlibat antara lain Regu Tim Penyelamatan Pleton 2, Komandan Regu Rescue Pleton 2 Darius, personel Fire Button, serta sejumlah warga yang turut membantu.

Pihak Damkar mengimbau masyarakat agar tetap waspada, terutama pada malam hari, dan segera melaporkan kepada petugas berwenang jika menemukan hewan liar atau berbahaya di lingkungan tempat tinggal.*

Dinilai Berhasil Eksekusi Kebijakan Berdampak Nyata, Dirut Perumda Kolaka Raih Golden Leader JMSI 2026

0

KENDARIKINI.COM, SERANG – Direktur Utama Perumda Aneka Usaha Kolaka, Armansyah, meraih penghargaan Golden Leader pada malam puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) yang digelar di Aula Hotel Horison Ultima Ratu, Serang, Banten, Minggu malam (8/2/2026).

Penghargaan tersebut diberikan karena Armansyah dinilai mampu mengeksekusi kebijakan yang berdampak nyata serta berhasil membawa Perumda Aneka Usaha Kolaka berkembang pesat dengan membentuk tiga anak perusahaan di sektor pertambangan, produksi air minum dalam kemasan, dan properti.

Piagam dan Piala Golden Leader diserahkan langsung oleh Dewan Pakar Dewan Pers, Hendrik Ch Bangun, dan disaksikan sejumlah pejabat nasional dan daerah, di antaranya Menteri Koperasi, Wakil Menteri HAM, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Ketua Umum JMSI, para gubernur, wali kota, bupati, serta tamu undangan lainnya.

Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, menjelaskan bahwa penghargaan JMSI diberikan melalui proses kurasi berlapis yang melibatkan pengurus JMSI di daerah.

“Nama yang masuk sangat banyak, namun harus melalui proses seleksi ketat,” ujar Teguh.

Ia menyebutkan, dari proses tersebut JMSI menetapkan sejumlah kategori anugerah, yakni Golden Media, Golden Journalist, Golden Social Media, dan Golden Leader.

Kategori Golden Leader menjadi salah satu yang mendapat perhatian khusus. Menurut Teguh, anugerah ini diberikan kepada sosok pemimpin yang tidak hanya menduduki jabatan, tetapi mampu mengeksekusi kebijakan dan menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.

“Bangsa ini membutuhkan pemimpin-pemimpin berkelas golden, pemimpin yang inspiratif dan mampu mengeksekusi,” tegasnya.

Anugerah Golden Leader tidak hanya diberikan kepada pejabat publik, tetapi juga kepada tokoh sektor swasta, perbankan, dan bidang lain yang dinilai memiliki kepemimpinan berdampak.

Menutup rangkaian HUT ke-6 JMSI, Teguh menegaskan bahwa seluruh kegiatan diarahkan untuk memastikan pers tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Armansyah usai menerima penghargaan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada JMSI Pusat, Pengurus Daerah JMSI Sulawesi Tenggara, serta Pengurus Cabang JMSI Kolaka Raya.

“Terima kasih kepada JMSI atas penghargaan Golden Leader ini. Penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh staf dan karyawan Perumda Aneka Usaha Kolaka, serta masyarakat Kabupaten Kolaka, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka,” ujarnya.*

Konflik Agraria Angata Memanas, Bupati Konsel Dinilai Cuci Tangan dan Bela Korporasi

0

KENDARIKINI.COM – Sikap Bupati Konawe Selatan (Konsel), Irham Kalenggo, dalam menyikapi konflik agraria di Kecamatan Angata menuai kritik keras dari kuasa hukum masyarakat tani setempat.

Kuasa Hukum kelompok tani Angata, Andri Darmawan, menilai pernyataan Bupati Konsel yang mengaku tidak terganggu dengan situasi konflik di lapangan mencerminkan ketidakpedulian terhadap penderitaan warga.

Menurut Andri, konflik agraria di Angata telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat, termasuk peristiwa pembakaran sekitar 50 rumah warga tani yang diduga dilakukan oleh karyawan PT Marketindo Selaras (MS).

“Pernyataan Bupati yang seolah tidak terganggu dengan kondisi tersebut merupakan bentuk penutupan mata terhadap tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyatnya sendiri,” kata Andri, Minggu (8/2/2026).

Ia juga menyoroti kebijakan Pemkab Konsel yang melarang warga tani mengolah lahan mereka, namun di saat yang sama justru mengizinkan PT MS tetap merawat tanaman kelapa sawit di atas lahan yang disengketakan.

Kebijakan tersebut dinilai menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah kepada korporasi. Padahal, menurut Andri, lahan tersebut telah dikuasai dan digarap warga selama puluhan tahun.

“Bagaimana mungkin warga dilarang mengolah tanahnya sendiri, sementara perusahaan tetap diizinkan merawat sawit di lahan yang digusur secara paksa. Apalagi izin usaha perusahaan adalah tanaman tebu dan tidak memiliki HGU,” ujarnya.

Andri menegaskan, aktivitas PT MS tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Perkebunan serta putusan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, ia membantah klaim Bupati Konsel yang menyebut masyarakat enggan dimediasi. Faktanya, kata Andri, dalam dua kali pertemuan mediasi yang difasilitasi Pemkab Konsel dan Pemprov Sultra, masyarakat tani justru tidak pernah diundang.

“Mediasi itu sepihak karena hanya menghadirkan perwakilan perusahaan,” katanya.

Ketua LBH HAMI Sultra itu juga menilai Bupati Konsel keliru secara hukum ketika menyatakan tidak memiliki kewenangan mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT MS. Menurutnya, kepala daerah memiliki kewenangan sesuai UU Pemerintahan Daerah dan UU Perkebunan.

Ia menilai pencabutan IUP PT MS sangat beralasan karena perusahaan disebut menyalahgunakan izin dan menjalankan aktivitas perkebunan tanpa Hak Guna Usaha (HGU).

“Pernyataan tidak punya kewenangan itu hanya upaya cuci tangan dan lari dari tanggung jawab. Jabatan bupati melekat dengan kewenangannya,” tegas Andri.

Lebih jauh, Andri juga mengkritik pernyataan Bupati Konsel yang meminta masyarakat menempuh gugatan hukum, namun tidak memberikan imbauan serupa kepada PT MS.

“Kenapa justru lebih memaklumi tindakan perusahaan yang diduga melakukan pengrusakan dan pembakaran, daripada mendorong perusahaan menempuh jalur hukum?” tanyanya.

Atas kondisi tersebut, Andri meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk turun tangan mengevaluasi kinerja Bupati Konsel.

Ia menilai Pemkab Konsel gagal memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi masyarakat yang tengah berkonflik agraria.

“Kami meminta Presiden dan Mendagri mengevaluasi tindakan Bupati Konsel yang dinilai tidak menunjukkan sikap sebagai pimpinan daerah yang melayani seluruh masyarakatnya,” pungkasnya.*

JMSI Rayakan HUT ke-6, Tegaskan Peran Pers Jernih di Tengah Banjir Disrupsi Informasi

0

KENDARIKINI.COM, SERANG – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menandai enam tahun perjalanannya dengan menegaskan kembali komitmen menghadirkan jurnalisme yang faktual, konstruktif, dan mencerahkan publik di tengah derasnya arus disrupsi informasi.

JMSI yang dideklarasikan pada 8 Februari 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, memaknai usia ke-6 sebagai momentum refleksi peran pers profesional di tengah banjir informasi provokatif dan sensasional.

Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, mengatakan enam tahun perjalanan JMSI tidak dilalui dalam situasi yang mudah. Dunia pers, kata dia, berada di tengah era disrupsi yang kerap merusak ekosistem informasi.

Ia mengutip pandangan Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat yang mengibaratkan disrupsi informasi seperti banjir besar.
“Kalau sudah banjir, semua porak-poranda, kacau balau. Sulit menemukan air bersih. Tapi manusia tetap akan mencari air bersih,” ujar Teguh dalam sambutannya pada Malam Anugerah JMSI Award, Minggu malam (8/2/2026), di Serang, Banten.

Menurut Teguh, kondisi tersebut justru menegaskan pentingnya peran pers profesional. Di tengah limpahan informasi yang memancing emosi, publik pada akhirnya akan mencari informasi yang jernih, faktual, dan memberi pencerahan.

“Masyarakat akan sampai pada titik jenuh dengan informasi yang hanya memancing emosi. Pada akhirnya mereka akan mencari informasi yang konstruktif dan produktif,” katanya.

Teguh menjelaskan, tema “Bikin Terang Indonesia” yang diusung JMSI bukan sekadar slogan. Tema tersebut diadopsi sejak Musyawarah Nasional (Munas) JMSI sebagai sikap organisasi menghadapi pesimisme di era disrupsi.

“Alih-alih larut dalam kekhawatiran, JMSI memilih mengambil peran sebagai bagian dari solusi kebangsaan. Di tengah banjir informasi, peran pers profesional justru makin relevan,” ujarnya.

Dalam rangka HUT ke-6, JMSI juga memberikan sejumlah anugerah sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata di ruang publik. Proses kurasi dilakukan secara berlapis dengan melibatkan pengurus JMSI di daerah.

Pengurus daerah diminta mengusulkan tokoh-tokoh yang dinilai layak mendapatkan apresiasi, wartawan yang konsisten menghasilkan karya berkualitas, serta media siber paling profesional di masing-masing provinsi.

“Nama yang masuk sangat banyak, tapi harus melalui proses seleksi,” kata Teguh.

Dari proses tersebut, JMSI menetapkan sejumlah kategori anugerah, antara lain Golden Media, Golden Journalist, Golden Social Media, dan Golden Leader.

Kategori Golden Leader menjadi salah satu sorotan utama. Teguh menyebut anugerah ini diberikan kepada pemimpin yang tidak hanya menjabat, tetapi mampu mengeksekusi kebijakan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Bangsa ini membutuhkan pemimpin berkelas golden, pemimpin yang inspiratif dan bisa mengeksekusi,” tegasnya.

Anugerah Golden Leader tidak hanya diberikan kepada pejabat publik, tetapi juga tokoh di sektor swasta, perbankan, dan bidang lain yang dinilai memiliki kepemimpinan berdampak.

Menutup sambutannya, Teguh menegaskan seluruh rangkaian HUT ke-6 JMSI diarahkan untuk memastikan pers tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

“Bahkan kalau bisa lebih cepat, 2035 misalnya, kenapa tidak,” ujarnya yang disambut tepuk tangan hadirin.

Enam tahun setelah dideklarasikan, JMSI menegaskan posisinya bukan sekadar organisasi media, melainkan bagian dari ekosistem kebangsaan yang berupaya menjaga kejernihan informasi di tengah derasnya arus disrupsi.*

Gubernur Sultra Sambangi Keluarga Bocah Korban Tabrak Lari di Kendari

0

KENDARIKINI.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menyambangi rumah duka bocah perempuan berinisial N (8) yang meninggal dunia akibat kecelakaan tabrak lari di Kota Kendari. Kunjungan tersebut berlangsung di Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Jumat malam (6/2/2026).

Gubernur hadir didampingi Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, sebagai bentuk belasungkawa sekaligus untuk melihat langsung kondisi keluarga korban.

Bocah N meninggal dunia setelah tertabrak kendaraan alat berat jenis loader di Perempatan PLN Wuawua, Kecamatan Wuawua, pada Kamis (29/1/2026) sekitar pukul 18.23 WITA. Peristiwa tersebut sempat menyita perhatian publik karena pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian.

Di hadapan keluarga korban, Andi Sumangerukka memastikan bahwa terduga pelaku tabrak lari telah diamankan oleh aparat kepolisian dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Berdasarkan informasi yang saya terima, pelaku penabrakan sudah ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujar Andi Sumangerukka.

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab pelaku tidak hanya sebatas proses hukum, tetapi juga mencakup pemberian santunan kepada keluarga korban.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Sultra turut meninjau kondisi tempat tinggal keluarga korban. Ia menyebut keluarga tersebut memiliki tujuh orang anak dengan kondisi ekonomi yang tergolong memprihatinkan. Ayah korban bekerja serabutan, sementara ibu tidak memiliki pekerjaan tetap.

Andi Sumangerukka mengingatkan pentingnya keselamatan anak-anak, khususnya yang kerap membantu orang tua mencari nafkah di jalanan.

“Saya mengimbau agar anak-anak tidak lagi dibiarkan berjualan di pinggir jalan karena risikonya sangat besar dan membahayakan keselamatan,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah mulai dari tingkat kelurahan hingga kota untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sebagai bentuk dukungan lanjutan, Pemerintah Provinsi Sultra berencana memfasilitasi kedua orang tua korban untuk memperoleh pekerjaan berbasis outsourcing sesuai kemampuan masing-masing. Selain itu, Pemprov Sultra juga akan memberikan bantuan renovasi rumah bagi keluarga korban.*

Wagub Sultra Resmikan Cantika Express 7, Tempuh Kendari–Raha Kini 2,5 Jam

0

KENDARIKINI.COM, KENDARI – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua, meresmikan pengoperasian armada kapal cepat terbaru Cantika Express 7 yang melayani rute Kendari–Raha dan sebaliknya. Peresmian berlangsung di Pelabuhan Nusantara Kendari, Sabtu (7/2/2026).

Kehadiran Cantika Express 7 menambah armada transportasi laut di Sultra sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah kepulauan yang selama ini bergantung pada jalur laut.

Kapal cepat ini dirancang dengan teknologi yang lebih modern dibandingkan armada sebelumnya. Seluruh badan kapal menggunakan material full aluminium, sehingga lebih ringan namun tetap kokoh. Dengan kecepatan maksimal yang lebih stabil, waktu tempuh Kendari–Raha kini hanya sekitar 2,5 jam.

Cantika Express 7 mampu mengangkut hingga 388 penumpang dalam satu kali perjalanan, terdiri dari 270 kursi kelas Eksekutif dan 118 kursi kelas VIP, seluruhnya dilengkapi pendingin udara (AC).

Wakil Gubernur Sultra, Hugua, mengapresiasi pengoperasian armada baru tersebut karena dinilai mampu meningkatkan pelayanan transportasi laut sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Sultra.

“Sulawesi Tenggara adalah wilayah kepulauan, sehingga transportasi laut menjadi kebutuhan utama. Kehadiran Cantika Express 7 ini dapat meningkatkan pelayanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Hugua.

Ia juga menekankan pentingnya kehadiran armada tambahan menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri guna mengantisipasi lonjakan penumpang.

“Dengan adanya kapal ini, kita berharap tidak ada lagi penumpang yang menumpuk atau terlantar di pelabuhan saat musim mudik,” katanya.

Hugua menegaskan bahwa faktor keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah bersama KSOP Kendari akan terus mengawal operasional kapal agar berjalan aman dan optimal.

Sementara itu, Direktur PT Pelayaran Dharma Indah, Jhoni de Quelju, menjelaskan bahwa KM Express Cantika 07 merupakan kapal cepat jenis katamaran berbahan full aluminium dengan teknologi pelayaran yang lebih canggih.

Meski menghadirkan fasilitas modern, harga tiket tetap sama dengan armada sebelumnya, yakni Rp160.000 untuk kelas Eksekutif dan sekitar Rp260.000 untuk kelas VIP.

“KM Express Cantika 07 mulai beroperasi pada Minggu, 8 Februari 2026. Jadwal keberangkatan dari Kendari pukul 13.00 WITA dan dari Raha pukul 09.00 WITA, dengan satu kali perjalanan setiap hari,” jelasnya.

Dengan beroperasinya Cantika Express 7, kini terdapat lima kapal yang melayani rute Kendari–Raha untuk memastikan mobilitas masyarakat Sultra tetap lancar.

Peresmian armada ini turut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sultra, Kapolda Sultra, Dandrem 143/HO, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo, KSOP Kelas II Kendari, Dishub Sultra, Dishub Kota Kendari, serta jajaran PT Pelayaran Dharma Indah dan tamu undangan lainnya.*

Pemuda 20 Tahun di Kendari Ditangkap Polisi, Simpan 17 Sachet Sabu 16,66 Gram

0

KENDARIKINI.COM, KENDARI – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Kendari kembali mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kota Kendari. Seorang pemuda berinisial MFR (20) diamankan di Jalan Cemara, Kelurahan Kasilampe, Kecamatan Kendari, Kamis (5/2/2026) sekitar pukul 19.00 WITA.

Penangkapan dilakukan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Kendari setelah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Narko 10 yang telah menjadikan terduga pelaku sebagai target operasi sejak tahun lalu.

Kasat Resnarkoba Polresta Kendari, AKP Andi Musakkir Musni, mengatakan bahwa MFR merupakan salah satu target operasi yang telah lama dipantau pihak kepolisian.

“Yang bersangkutan sudah masuk target operasi sejak tahun lalu. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang kami dalami hingga dilakukan pengamanan,” kata AKP Andi Musakkir Musni saat dikonfirmasi.

Dari hasil penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 17 sachet plastik bening berisi diduga sabu dengan berat bruto 16,66 gram, dua timbangan digital, dua ball sachet plastik bening, dua sachet plastik bening kosong, satu sendok sabu, satu tas samping warna hitam, serta uang tunai Rp1.250.000 yang diduga hasil transaksi narkoba.

“Saat ini terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolresta Kendari untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam kasus peredaran narkotika tersebut.*

Abu Hasan Tepis Isu Miring Pindah ke PSI, Tegaskan Tak Tinggalkan Golkar

0

KENDARIKINI.COM, KENDARI – Mantan Bupati Buton Utara (Butur), Abu Hasan, menepis berbagai komentar miring terkait kepindahannya dari Partai Golongan Karya (Golkar) ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Abu Hasan yang kini menjabat sebagai Ketua Harian DPW PSI Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan bahwa perpindahan partai merupakan hal yang wajar dalam dinamika politik dan bukan sesuatu yang baru dalam perjalanan politik nasional.

“Saya berpindah partai bukan hal baru dan bukan hanya saya. Tokoh-tokoh nasional juga melakukan hal yang sama, dari Golkar lahir Gerindra, Hanura, hingga NasDem. Prinsipnya saya tidak meninggalkan Golkar, tetapi menambah pengalaman politik di PSI,” ujar Abu Hasan saat dikonfirmasi Kendarikini.com, Minggu (8/2/2026).

Politikus yang pernah menjabat Bupati Buton Utara periode 2016–2021 ini menegaskan bahwa kepindahannya ke PSI bukan karena konflik atau keretakan hubungan dengan pengurus Partai Golkar.

Menurutnya, keputusan tersebut dilandasi oleh komitmen keislaman, keindonesiaan, serta keinginan mencari pengalaman baru di dunia politik.

“Sebagai kader HMI, filosofi dasar saya jelas. Masuk ke partai mana pun—PDIP, Golkar, hingga PSI—pegangan saya tetap tujuan HMI, yaitu mempertahankan NKRI, meningkatkan derajat rakyat Indonesia, dan mengembangkan ajaran Islam sesuai keyakinan,” jelasnya.

Abu Hasan menegaskan bahwa nilai-nilai perjuangan tersebut tetap ia pegang, di mana pun dirinya berkiprah secara politik.

“Saya tidak meninggalkan partai lama, saya hanya menemukan partai baru. PSI saya lihat sebagai partai yang menjunjung solidaritas, untuk Indonesia dan kemaslahatan umat serta bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa tidak ada perubahan prinsip perjuangan dalam perjalanan politiknya meski berpindah partai.

“Nilai-nilai dasar perjuangan saya tetap sama, tidak berubah meskipun berada di partai mana pun, kita satu rumah, tetapi beda kamar,” pungkas Abu Hasan.

Diketahui, kepindahan Abu Hasan ke PSI dinilai sebagai langkah rasional dan adaptif di tengah perubahan peta politik nasional dan lokal, seiring meningkatnya eksistensi PSI menjelang Pemilu 2029.*

Ridwan Bae Apresiasi Kinerja KUPP Lapuko, Penataan Pelayanan Syahbandar Dinilai Memuaskan

0

KENDARIKINI.COM, KONAWE SELATAN – Anggota DPR RI, Ir. Ridwan Bae, mengapresiasi kinerja Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Lapuko dalam menata pelayanan kepelabuhanan kepada masyarakat.

Apresiasi tersebut disampaikan Ridwan Bae saat melakukan peninjauan langsung sarana dan prasarana Syahbandar Lapuko, Kabupaten Konawe Selatan, Minggu (8/2/2026).

Dalam kunjungan itu, Ridwan Bae melihat progres pembangunan kantor Syahbandar Lapuko beserta fasilitas pendukung lainnya yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Ia menilai, pelaksanaan pekerjaan lapangan berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

“Kita tinjau langsung karena sedang ada pembangunan kantor dan fasilitas lainnya. Hasil pekerjaan lapangan yang dilakukan pihak Syahbandar Lapuko sangat baik dan kami puas,” ujar Ridwan Bae.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada KUPP Lapuko atas penataan pelabuhan yang dinilai telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan masyarakat.

“Saya berterima kasih kepada KUPP Lapuko karena telah melakukan penataan yang baik demi pelayanan masyarakat di sini,” katanya.

Meski demikian, Ridwan Bae mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi. Ia menegaskan, hal tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait, termasuk kementerian teknis dan DPR RI.

“Tentu masih ada kekurangan-kekurangan. Nanti akan kita bicarakan kembali bersama dan kita fasilitasi dengan kementerian terkait, termasuk dukungan dari DPR RI,” ujarnya.

Ridwan Bae menekankan pentingnya operasional Syahbandar Lapuko berjalan secara maksimal, tidak hanya untuk pelayanan publik, tetapi juga sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan negara.

“Lapuko ini harus beroperasi maksimal agar bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sekaligus menjadi sumber pendapatan dan kontribusi bagi negara,” tegasnya.

Diketahui, Syahbandar Lapuko sebelumnya telah melakukan uji sandar Terminal Umum (Termum) pada awal Januari 2026 guna melayani aktivitas kepelabuhanan masyarakat.*

Jelang Ramadan, Kapolda Sultra Bersama Ketua DPRD dan TNI AU Gelar Patroli Laut di Pelabuhan dan Kawasan Wisata

0

KENDARIKINI.COM, KENDARI — Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) Irjen Pol Didik Agung Widjanarko bersama Ketua DPRD Sultra, Direktur Polairud Polda Sultra, serta Komandan Lanud Haluoleo Kendari melaksanakan patroli laut dengan meninjau sejumlah pelabuhan dan kawasan wisata, Sabtu (7/2/2026).

Patroli tersebut dilakukan sebagai langkah pengamanan menjelang bulan suci Ramadan, khususnya di wilayah perairan yang diprediksi mengalami peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Rombongan meninjau langsung kondisi pelabuhan penyeberangan serta lokasi wisata yang ramai dikunjungi warga. Selain memastikan kesiapan sarana dan prasarana, patroli juga difokuskan pada aspek keselamatan pelayaran dan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko mengatakan, kegiatan patroli laut ini bertujuan memperkuat sinergi lintas instansi dalam menjaga keamanan wilayah perairan Sulawesi Tenggara.

“Kami ingin memastikan jalur transportasi laut dan kawasan wisata dalam kondisi aman dan siap menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat menjelang Ramadan,” kata Didik.

Ia menegaskan, pengawasan akan terus ditingkatkan melalui langkah-langkah preventif dan humanis guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama menjalankan aktivitas jelang dan selama Ramadan.

Selain melakukan pengecekan fasilitas, rombongan juga berdialog dengan petugas pelabuhan dan masyarakat untuk menyerap aspirasi serta memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

Patroli laut tersebut merupakan bagian dari upaya terpadu aparat kepolisian bersama unsur TNI dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah pesisir dan perairan Sulawesi Tenggara menjelang momentum keagamaan.*

Tindak Lanjuti Arahan Presiden Prabowo, Polda Sultra Gelar Kerja Bakti Serentak Bersihkan Mako

0

KENDARIKINI.COM, KENDARI – Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) menggelar kegiatan korve atau kerja bakti secara serentak untuk membersihkan lingkungan Markas Komando (Mako) dan gedung satuan kerja (satker), Jumat (6/2/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2026, terkait pentingnya penerapan budaya hidup bersih, sehat, serta kepedulian terhadap lingkungan kerja.

Korve dilakukan secara serentak oleh seluruh jajaran Polda di Indonesia. Di lingkungan Polda Sultra, personel membersihkan area perkantoran, halaman Mako, saluran air (got) yang tertutup dedaunan, serta melakukan pemangkasan rumput guna mencegah genangan air dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan asri.

Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, S.I.K., M.H., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menindaklanjuti arahan Presiden sekaligus membangun kesadaran kolektif personel akan pentingnya kebersihan lingkungan.

“Kegiatan korve ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia pada Rakornas Tahun 2026. Kebersihan harus dimulai dari lingkungan kerja agar tercipta suasana yang bersih, sehat, dan nyaman dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian,” ujar Didik.

Ia menambahkan, lingkungan Mako yang bersih dan tertata tidak hanya berdampak pada kesehatan personel, tetapi juga menjadi cerminan kesiapan serta profesionalisme Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan korve yang dilaksanakan secara rutin dan serentak, Polda Sultra menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah serta mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.*

Polisi Kembali Tetapkan KAD Tersangka Kasus Kekerasan saat Konstatering Lahan Eks PGSD Kendari

0

KENDARIKINI.COM, KENDARI – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Sulawesi Tenggara kembali menetapkan seorang pria berinisial KAD sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap petugas saat pengamanan kegiatan konstatering lahan eks PGSD di Kota Kendari.

Penetapan tersangka sekaligus penahanan terhadap KAD disampaikan Kasubdit 1 Ditkrimum Polda Sultra, Kompol Dedi Hartoyo, S.Pi., S.H., M.H., kepada awak media, Jumat (6/2/2026).

Kompol Dedi menjelaskan, sebelumnya dalam perkara yang sama, penyidik telah menetapkan dan menahan 11 tersangka, masing-masing berinisial DD, RA, AN, AD, SA, US, JU, FR, FK, NN, dan YP. Dari jumlah tersebut, 10 tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, sementara tersangka YP masih ditahan di Rutan Polda Sultra dan segera menyusul dilimpahkan ke Kejati Sultra.

“Tersangka KAD kami jerat dengan Pasal 214 subsider Pasal 212 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 349 huruf a Jo Pasal 20 huruf d subsider Pasal 348 Jo Pasal 20 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” jelas Kompol Dedi.

Pasal tersebut berkaitan dengan perbuatan memaksa petugas yang sedang menjalankan tugas yang sah dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan secara bersama-sama.

Berdasarkan hasil penyidikan, peristiwa bermula pada 19 November 2025, saat KAD menghubungi saksi YP untuk datang ke kediamannya. Selanjutnya, YP menghubungi NN dan sejumlah mahasiswa hingga berkumpul di rumah KAD.

Dalam pertemuan itu, KAD menyampaikan rencana adanya kegiatan konstatering lahan eks PGSD yang diklaim sebagai miliknya. Ia kemudian meminta massa untuk melakukan aksi guna mempertahankan klaim tersebut agar konstatering tidak terlaksana.

Pada sore hari, massa melakukan aksi unjuk rasa di simpang empat depan lahan eks PGSD. Saat itu, KAD memberikan sejumlah uang tunai kepada YP untuk dibagikan kepada massa dengan alasan pembelian bensin dan rokok. Pada malam harinya, KAD kembali mentransfer sejumlah dana kepada YP.

Aksi unjuk rasa kembali berlanjut pada 20 November 2025. KAD kembali mentransfer dana untuk dibagikan kepada massa aksi. Unjuk rasa memuncak saat Pengadilan Negeri Kendari bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari melaksanakan kegiatan konstatering dengan pengamanan dari personel kepolisian dan Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam pelaksanaannya, massa berupaya menghentikan kegiatan konstatering secara paksa. Situasi kemudian memanas hingga terjadi aksi pelemparan terhadap petugas pengamanan.

“Akibat kejadian tersebut, sejumlah personel kepolisian dan anggota Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami luka-luka, serta terjadi kerusakan pada tameng milik Satpol PP,” ungkap Kompol Dedi.

Atas kejadian itu, para korban melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Saat ini, penyidik Ditkrimum Polda Sultra terus mendalami perkara guna melengkapi berkas penyidikan dan memastikan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.*

Terima Audiensi KSBSI, Kapolri Tegaskan Sinergi Polri–Buruh Perjuangkan Hak Pekerja

0

KENDARIKINI.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk terus memperkuat sinergitas dengan serikat buruh dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026).

Kapolri menyampaikan, Polri terus mengoptimalkan peran Desk Ketenagakerjaan Polri sebagai bentuk pelayanan kepolisian dalam menangani berbagai persoalan ketenagakerjaan, termasuk perlindungan terhadap buruh perempuan.

“Kami terus mengoptimalkan pelayanan kepolisian di bidang permasalahan perburuhan, termasuk memperluas perlindungan terhadap buruh-buruh perempuan,” ujar Listyo Sigit.

Ia menjelaskan, Desk Ketenagakerjaan Polri hadir untuk memperjuangkan aspirasi buruh, baik dalam penyampaian pendapat, penyelesaian persoalan hubungan industrial, maupun pemberian perlindungan hukum yang dibutuhkan pekerja.

“Baik saat buruh menyampaikan aspirasi, membantu penyelesaian masalah industrial, maupun memberikan perlindungan yang memang harus kami berikan,” jelasnya.

Dengan sinergi yang terbangun antara Polri dan serikat buruh, Kapolri berharap kesejahteraan buruh dapat terus meningkat serta terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih luas guna mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan makmur.

“Kita akan terus menjaga dan meningkatkan hubungan baik ini. Buruh adalah sahabat Polri, dan Polri juga sahabat buruh. Ini yang harus kita pertahankan ke depan,” tegasnya.

Sementara itu, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengapresiasi langkah Polri yang membentuk Desk Ketenagakerjaan. Menurutnya, Polri menjadi institusi pertama di dunia yang membentuk desk khusus ketenagakerjaan.

“Sepengetahuan kami, kepolisian Indonesia adalah yang pertama membentuk Desk Ketenagakerjaan di dunia,” kata Elly.

Ia menilai keberadaan desk tersebut sangat bermanfaat bagi seluruh elemen buruh di Indonesia. KSBSI juga menyatakan dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden.

“Polri adalah institusi sipil dan tidak seharusnya berada di bawah kementerian lain. Dengan berada langsung di bawah Presiden, koordinasi bisa berjalan lebih efektif,” ujarnya.

Elly menegaskan, KSBSI akan terus bersinergi dengan Polri dan berharap Desk Ketenagakerjaan tidak hanya ada di tingkat pusat, tetapi juga hingga daerah.

“Kami berharap Desk Ketenagakerjaan Polri bisa sampai ke daerah agar sinergi antara serikat buruh dan Polri terbangun secara nasional,” pungkasnya.*

Dugaan Pungli hingga Ancaman Mutasi ASN, IMALAK Sultra Bongkar Praktik Intimidasi di Kanwil Kemenag Sultra

0

KENDARI, KENDARIKINI.COM — Ikatan Mahasiswa Alumni Kepulauan (IMALAK) Sulawesi Tenggara mengungkap serangkaian dugaan penyalahgunaan wewenang, pungutan liar (pungli), serta praktik intimidasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulawesi Tenggara.

Informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber internal menyebutkan, dugaan tersebut terjadi secara sistematis dan menimbulkan tekanan psikologis terhadap ASN, sehingga banyak di antaranya memilih diam karena takut mendapat sanksi, termasuk mutasi.

Dugaan pungutan bermula dari rapat persiapan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama yang digelar pada 20 November 2025. Dalam rapat tersebut, ASN disebut diarahkan untuk memberikan sumbangan guna menyukseskan kegiatan HAB.

Arahan itu tidak disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil, melainkan melalui Kepala Bagian Tata Usaha. Pola ini dinilai sejumlah ASN sebagai upaya menghindari tanggung jawab langsung.

Seiring munculnya kekhawatiran tudingan pungli, metode pengumpulan dana kemudian diubah. Seluruh ASN Kanwil Kemenag Sultra diperintahkan membeli door prize secara pribadi untuk kegiatan Fun Walk pada 29 Desember 2025, yang merupakan rangkaian HAB.

Perubahan skema tersebut justru memunculkan pertanyaan di kalangan ASN terkait penggunaan anggaran dan sponsor HAB. Bahkan beredar informasi adanya tekanan terhadap pihak perbankan untuk turut memberikan kontribusi.

Selain itu, dugaan pungli juga muncul melalui skema “open donasi” pembangunan dapur Pondok Pesantren Al Ikhlas Pasarwajo, yang diketahui berada di bawah tanggung jawab Kepala Kanwil Kemenag Sultra.

Ajakan donasi disosialisasikan secara rutin oleh Ketua Tim Kepegawaian, Muh. Syarif Muin, melalui media sosial WhatsApp Story. Keterlibatan pejabat struktural kepegawaian dinilai menimbulkan tekanan moral dan struktural terhadap ASN untuk ikut berdonasi.

Tekanan terhadap ASN disebut memuncak pasca kegiatan Dzikir dan Doa Bersama lintas agama pada 29 Desember 2025. Seluruh ASN Kanwil dan Kemenag Kota Kendari diwajibkan hadir dan dilakukan absensi.

Sejumlah ASN yang berhalangan hadir karena alasan sakit dan kedukaan kemudian menerima undangan rapat pembinaan secara mendadak pada 30 Desember 2025, sekitar pukul 15.19 WITA, untuk rapat yang digelar pukul 15.30 WITA, di tengah kebijakan Work From Home (WFH).

Rapat tersebut hanya dihadiri ASN yang dituding tidak hadir. Dalam forum itu, Kepala Kanwil dilaporkan menunjukkan sikap emosional, menolak alasan ketidakhadiran, melarang penggunaan telepon genggam, serta melontarkan ancaman mutasi ke Kemenag kabupaten/kota maupun Kantor Urusan Agama (KUA).

Pada upacara di Taman Makam Pahlawan (TMP) Watubangga, 2 Januari 2026, sejumlah ASN yang terlambat hadir tetap dicatat secara khusus. Bahkan dilaporkan ada oknum ASN yang berjaga di pintu pagar untuk mendata keterlambatan peserta.

Tekanan tersebut disebut berdampak pada kondisi psikologis ASN. Seorang Kepala KUA dilaporkan mengalami kecelakaan lalu lintas karena terburu-buru menghadiri kegiatan, diliputi kekhawatiran akan sanksi.

Dugaan lain juga mencuat terkait pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Kemenag Sultra yang digelar di Baubau pada 7–9 Januari 2026. Hampir seluruh pembiayaan disebut dibebankan kepada peserta, mulai dari biaya hotel Rp1,7 juta per orang hingga pungutan lain seperti kande-kandea, kontribusi penyu, dan biaya baliho dengan nilai jutaan rupiah.

Sejumlah Kepala Kemenag kabupaten/kota mengaku mendapat tekanan berupa ancaman mutasi, nonjob, hingga pembatasan cuti apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Rangkaian dugaan ini dinilai berpotensi melanggar prinsip profesionalitas dan sistem merit ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta regulasi terkait disiplin dan tata kelola keuangan negara.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kanwil Kemenag Sulawesi Tenggara belum memberikan klarifikasi resmi. Kendarikini.com masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.*

Kepala SMAN 5 Kendari Sebut Banyak Siswa Tak Konsumsi MBG, Makanan Dibuang di Belakang Sekolah

KENDARIKINI.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Kendari, La Samura, mengungkapkan bahwa program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sekolahnya tidak terlalu berpengaruh terhadap aktivitas kantin. Hal tersebut disebabkan banyak siswa yang tidak mengonsumsi makanan MBG yang disediakan.

Menurut Samura, sebagian besar siswa di SMAN 5 Kendari berasal dari keluarga mampu sehingga memilih tidak memakan MBG. Bahkan, makanan tersebut justru dibuang oleh siswa di area belakang sekolah.

“Sebetulnya tidak terlalu berpengaruh MBG ini, karena dari 1.340 lebih siswa dan hanya lima kantin, banyak juga siswa anak orang kaya yang tidak mau makan MBG. Mereka hambur di belakang sekolah,” ungkap Samura saat ditemui jurnalis Kendarikini.com di ruang kerjanya, Jumat (6/2/2026).

Ia menyebut, kebiasaan tersebut tidak hanya membuat program MBG tidak efektif, tetapi juga berdampak pada kebersihan lingkungan sekolah.

“Itu juga mengganggu kebersihan sekolah, jadi memang tidak ada pengaruhnya MBG terhadap kantin,” tambahnya.

Sebelumnya, para pedagang kantin di SMAN 5 Kendari mengeluhkan menurunnya pendapatan sejak program MBG diberlakukan. Para pedagang menilai, sebelum adanya MBG, penjualan makanan di kantin cenderung stabil karena siswa membelanjakan uang saku mereka di lima petak kantin sekolah.

Tak hanya itu, pedagang kantin juga mengeluhkan biaya sewa kantin sebesar Rp70 ribu per hari yang dipungut pihak sekolah dengan alasan sebagai pendapatan koperasi sekolah. Biaya tersebut dinilai memberatkan, terutama di tengah penurunan pendapatan harian.

Padahal, berdasarkan SK Dikbud Sultra Nomor B/4104/900/IV/2025, besaran sewa lahan kantin sekolah ditetapkan sebesar Rp35.000 per meter per tahun.(Faldi)*

OPINI: Tentang Bonsai

0

Satu di antara sekian banyak cara mengalahkan atau minimal mengganggu lawan politik adalah pengerdilan karakter sang lawan politik sehingga dianggap publik sebagai tidak layak ikut tampil di panggung politik.

Namun pengerdilan tidak selalu bersifat negatif semisal pengerdilan pohon dalam pot yang disebut sebagai bonsai. Bahkan satwa seperti kuda, babi dan anjing juga sengaja dikerdilkan oleh manusia demi memperoleh hewan peliharaan bersosok mungil.

Bonsai berasal dari Cina lebih dari 2.000 tahun lalu, dikenal “pen jing”. Kemudian, seni ini berkembang di Jepang pada abad ke-14 dan disebut sebagai “bonsai”.

Tujuan awal bonsai adalah untuk menciptakan miniatur pohon yang merepresentasikan alam dan filosofi Zen. Teknik bonsai melibatkan pemangkasan, pengikatan, dan perawatan khusus untuk mengontrol pertumbuhan pohon. (Harap dibedakan antara bonsai dengan banzai sebagai pekik penyerbuan samurai dan militer Jepang).

Bonsai bukan hanya tentang mengkerdilkan pohon, tapi juga tentang menciptakan keseimbangan, harmoni, dan keindahan alam dalam skala kecil. Pohon yang bisa dibonsaikan harus memiliki beberapa syarat antara lain akar yang kuat dan sehat, batang yang fleksibel dan tidak terlalu tebal, daun atau ranting yang kecil dan rimbun, pertumbuhan yang lambat atau dapat dikontrol oleh manusia serta dapat bertahan hidup dalam pot kecil . Selain itu, pohon yang memiliki karakter unik, seperti batang yang melengkung atau akar yang menarik, lebih disukai untuk dibonsaikan.

Namun ada beberapa pohon yang sulit dibonsaikan, seperti pohon dengan akar yang sangat dalam atau agresif (contoh: pohon kelapa); pohon dengan batang yang sangat tebal atau keras (contoh: pohon jati tua); pohon dengan daun yang sangat besar atau berat (contoh: pohon pisang) serta pohon yang rentan terhadap stres atau penyakit.

Namun sebenarnya tidak ada yang mustahil jika sang pembonsai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tepat.

Sementarta pohon bambu adalah satu di antara jenis pohon yang sangat populer untuk dibonsaikan akibat pertumbuhan yang cepat, batang yang fleksibel dan kuat serta daun yang kecil dan rimbun.

Bambu juga memiliki beberapa varietas yang sangat cocok untuk bonsai, seperti bambu hitam, bambu kuning, dan bambu hijau. Teknik bonsai bambu biasanya melibatkan pemangkasan batang dan akar, serta pengikatan untuk menciptakan bentuk yang diinginkan. Bambu juga memiliki makna filosofis yang dalam, seperti kekuatan, kemampuan adaptasi, dan kesederhanaan.

Dalam filosofi Zen, bonsai bukan hanya tentang menciptakan miniatur pohon, tapi juga tentang keseimbangan dan harmoni di dalam kalbu diri sendiri.

Bonsai dianggap sebagai “dō” atau “jalan” untuk mencapai pencerahan. Dalam praktik Zen, bonsai digunakan sebagai objek meditasi untuk mengembangkan kesabaran dan ketelitian, menghargai keindahan alam serta menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam diri.

Di Jepang , bonsai juga dianggap sebagai “zazen” atau “diam duduk” yang membantu kita mampu optimal melakukan meditasi demi melepaskan pikiran yang mengganggu.*

Lagu Terbaru Fresly Nikijuluw “Cinta Seng Pasti” Sentuh Luka Cinta Tak Berbalas

KENDARIKINI.COM – Musisi asal Maluku, Fresly Nikijuluw, kembali merilis single terbaru berjudul “Cinta Seng Pasti” yang langsung menarik perhatian pendengar. Lagu ini dirilis melalui platform YouTube dan telah ditonton sebanyak 7.836 kali dalam 11 jam sejak peluncuran.

Lagu Cinta Seng Pasti diciptakan oleh Levinus Kariuw dan mengusung tema cinta tanpa kepastian yang dijalani dengan kesadaran penuh akan kekalahan. Dengan balutan musik melankolis dan lirik yang jujur, Fresly menghadirkan kisah tentang seorang lelaki yang menjalani pernikahan tanpa keutuhan cinta.

Sejak bagian awal lagu, konflik emosional tokoh utama langsung terasa. Lirik “Orang bilang cinta itu anugrah terindah, tapi for beta akang barasa perih” menggambarkan ironi cinta yang seharusnya membahagiakan, namun justru melahirkan luka.

Cerita berlanjut pada kesadaran pahit sang lelaki yang menyadari bahwa perempuan yang dinikahinya masih menyimpan cinta untuk orang lain. Hal itu tergambar lewat lirik “Ale pung mata bicara, masih ada dia yang ale cinta.”

Bagian refrein menjadi inti emosi lagu ini, saat tokoh utama mengakui posisinya hanya sebagai persinggahan sementara. Ungkapan “Beta sadar hanya tampa singgah… untuk batahang di cinta yang seng pasti ini” menegaskan bahwa hubungan tersebut dijalani tanpa kepastian masa depan.

Tema cinta yang datang di waktu yang salah juga menjadi pesan utama dalam lagu ini. Tokoh lelaki menyadari bahwa perasaannya tumbuh ketika hati pasangannya belum sepenuhnya lepas dari masa lalu.

Menggunakan bahasa lokal Maluku, Cinta Seng Pasti menghadirkan kedekatan emosional yang kuat dengan pendengar. Lagu ini tidak menampilkan kemarahan, melainkan penerimaan atas kenyataan bahwa tidak semua cinta dapat dimiliki.

Melalui lagu ini, Fresly Nikijuluw kembali menegaskan kekuatannya dalam mengangkat kisah-kisah sederhana namun dekat dengan realitas kehidupan, khususnya tentang cinta yang bertahan tanpa kepastian.*

OPINI: Rekonstruksi Pemikiran Prabowo dan Tantangan Ke Depan

0

Prof Dr. Siti Zuhro telah menyebutkan nama saya ada dalam pertemuan 5 tokoh nasional bersama Prabowo Subianto, pada 30/1 lalu, di dalam podcast dia di Madilog kemarin. Bagi saya itu adalah pertemuan kedua yang intensif dengan Prabowo, sebelumnya saya sendiri juga sudah diundang ke Hambalang 9/1 lalu bersama Jumhur Hidayat, selama 7 jam. Posisi saya yang selama ini dikenal sebagai aktifis sekaligus penulis tentu penting untuk menjelaskan apa yang saya ketahui dari pertemuan tersebut. Meskipun sesungguhnya dalam beberapa podcast, saya sudah ceritakan dalam gaya bahasa tidak langsung.

*Nasionalisme Prabowo*

Nasionalisme Prabowo berakar dari kesadaran historis bahwa Indonesia sudah ada sejak era, Majapahit, atau bahkan sebelumnya. Artinya eksistensi bangsa kita bukan sebuah fenomena baru, yang gampang terombang-ambing dalam pengaruh global, khususnya penetrasi budaya barat dan juga Asia Timur. Seperti, misalnya India dan China, Indonesia bisa mengarungi masa depannya dengan melanjutkan eksistensi di masa lalu.

Nasionalisme Prabowo Subianto juga menerima sintesis yang digagas Sukarno pada 1926, bahwa akulturasi telah berlangsung dari kebudayaan Islam dan sosialisme barat pada ke Indonesian yang ada saat ini. Namun, Indonesia tetap menjadi Indonesia sebagai inti eksistensinya. Indonesia tidak boleh merasa kebudayaan kulit putih maupun Arab lebih tinggi dari dirinya. Dan menurut Prabowo, hal itu merupakan tugas sejarah bangsa kita mengembalikan kebanggaan kebangsaan kita, secara berulang-ulang.

Dalam konteks ke Indonesian, Prabowo juga mendorong istilah2 pribumi dan Islam menjadi arus utama. Misalnya, Prabowo menghendaki agar ekonomi nasional dikendalikan secara seimbang oleh pribumi, Islam dan keturunan China. Tanpa keseimbangan ini menurut Prabowo nasionalisme kita akan semu dan rentan hancur.

*Demokrasi*

Dalam urusan demokrasi Prabowo ingin bangsa kita tidak mereferensikan diri pada ajaran barat. Menurutnya, barat adalah rezim berwajah ganda. Mereka meneriakkan HAM, tapi membiarkan pembantaian massal di Palestina dll. Mereka berteriak demokrasi, tapi memelihara rezim-rezim boneka yang otoriter di mana2.

Ajaran Bangsa Indonesia, dalam berdemokrasi, menurut Prabowo, adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Tidak semua rakyat harus mengklaim dirinya sebagai “suara tuhan”. Sebab, rakyat yang kurang berpendidikan merupakan korban manipulasi

Di mata Prabowo demokrasi ala Indonesia adalah demokrasi cerdik cendekia dan para nasionalis. Untuk itu dibutuhkan musyawarah para pemimpin yang bertanggung jawab. Selama dua puluh tahun terakhir, Indonesia dikendalikan demokrasi barbar. Mereka yang mengatur negara berniat jahat untuk merampok sumber daya alam dan memperkaya diri sendiri, keluarga dan kerabatnya. Sehingga, Bangsa Indonesia mengalami krisis kepercayaan diri, kemiskinan massal dan di ambang kehancurannya.

Musyawarah menurut Prabowo adalah kunci penting dalam pengelolaan kepemimpinan nasional. Dan itu merupakan warisan sejarah. Sedangkan demokrasi yang ada saat ini adalah demokrasi ala barat yang berbahaya bagi kelangsungan bangsa kita.

*Prabowonomics*

Dalam menjalankan perekonomian, Prabowo memastikan pegangannya adalah pasal 33 UUD45 asli. Menurutnya, Indonesia berhutang budi pada Mubiyarto, Dawam Raharjo, Sri Edi Swasono dan Adi Sasono yang berhasil mempertahankan pasal 33 tersebut dari intervensi asing di era amandemen UUD45.

Prabowo menterjemahkan pasal 33 UUD45 sebagai sosialisme, yakni memberikan senyuman kemenangan bagi orang-orang miskin, petani miskin, buruh miskin, tukang becak, nelayan dan lainnya. Tanpa senyum dan sejahtera, diantara kekayaan sumber daya alam yang luar biasa besarnya dianugerahi Allah, menurut Prabowo Indonesia adalah produk gagal.

Tantangan terbesar saat ini di Indonesia adalah ketimpangan ekonomi. Hanya segelintir manusia memiliki atau mengendalikan 70% perekonomian nasional. Orang-orang itu menurut Prabowo adalah kekuatan anti konstitusional atau serakahnomics. Untuk mengatasi itu Prabowo perlu negara mengambil alih kendali perekonomian, baik secara damai maupun perang.

Prabowo meyakini seharusnya dia sudah menjadi Presiden 20 tahun lalu. Namun kaum serakahnomis menghancurkan harapan dia. Meskipun terlambat 20 tahun, Prabowo yakin dia akan mampu mengembalikan arah negara. Setidaknya arah yang baik untuk Indonesia ke depan.

*Front Nasional*

Untuk visinya ke depan, Prabowo membangun demarkasi antara bandit dan serakahnomics dengan kaum nasionalis patriotik alias kaum Merah Putih. Tahun kedua kepemimpinan beliau mulai terlihat Prabowo akan unjuk power melalui aliansi membangun front kaum nasionalis serta bersekutu dengan tentara rakyat.

Beberapa waktu terakhir ini Prabowo terlihat melakukan itu dan sepertinya akan mengerahkan 1 juta massa rakyat unjuk kekuatan. Ini merupakan pertarungan Prabowo ke depan.*

3,452FansSuka
84,893PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
346,777PengikutMengikuti
4,356PengikutMengikuti