Kamis, Oktober 29, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 105

Rakornas JMSI di HUT ke-6 Perkuat Konsolidasi Nasional dan Agenda Strategis Media Siber

0

KENDARIKINI.COM, BANTEN – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 organisasi tersebut. Kegiatan ini berlangsung di Kafe Jalu, Banten, Sabtu (7/2/2026), dan dihadiri pengurus pusat serta pengurus daerah se-Indonesia.

Rakornas dipimpin langsung oleh Ketua Umum JMSI, Dr. Teguh Santosa, bersama Sekretaris Jenderal Dr. Rahiman Doni. Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyusun langkah strategis JMSI sebagai wadah media siber nasional.

Dalam Rakornas tersebut, Pengurus Pusat JMSI memaparkan sejumlah program kerja strategis yang telah dan akan dijalankan dalam waktu dekat. Salah satu fokus utama adalah penguatan kemitraan dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI melalui rencana penyelenggaraan seminar HAM, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selain itu, JMSI juga merancang pembentukan koperasi anggota bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Program ini ditujukan untuk mendorong kemandirian ekonomi perusahaan media siber yang tergabung dalam JMSI.

Rakornas juga membahas penjajakan kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait publikasi dan diseminasi informasi pada tahapan Pemilu 2029 mendatang.

Tak kalah penting, JMSI menegaskan komitmennya untuk menjadi pionir dalam mendorong pola kerja sama pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang mengedepankan media-media profesional, kredibel, dan berintegritas.

Kegiatan Rakornas ditutup dengan penyampaian laporan perkembangan organisasi dari masing-masing pengurus daerah, sekaligus menjadi ajang konsolidasi nasional untuk memperkuat peran JMSI di tengah dinamika industri media digital.*

Dewan Pers Sambut Usulan JMSI, Perlindungan HAM Pekerja Pers Diperluas hingga Pengelola Media

0

KENDARIKINI.COM, BANTEN – Dewan Pers merespons positif usulan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) terkait perluasan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi pekerja pers. Perlindungan tersebut diusulkan tidak hanya berlaku bagi wartawan, tetapi juga mencakup pemilik dan pengelola media, khususnya di daerah.

Usulan itu disampaikan Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, dalam Seminar Nasional bertema “Peran Pers Menopang Indonesia Emas Berbasis Penghormatan terhadap HAM” yang digelar di Serang, Banten, Minggu (8/2/2026). Seminar tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 JMSI sekaligus Hari Pers Nasional (HPN) 2026.

Teguh menjelaskan, gagasan perluasan perlindungan HAM tersebut merupakan hasil pembahasan mendalam dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) JMSI yang digelar sehari sebelumnya.

“Selama ini perhatian perlindungan lebih banyak tertuju pada wartawan di lapangan. Padahal, pemilik dan pengelola media, terutama di daerah, juga menghadapi berbagai risiko dan ancaman,” ujar Teguh.

Menurutnya, pendekatan perlindungan HAM bagi insan pers perlu diperluas guna menjamin kebebasan pers sekaligus menjaga keberlangsungan media di Indonesia.

“Dengan penegakan HAM bagi seluruh pekerja pers, fondasi Indonesia yang kuat, adil, dan demokratis akan semakin terbentuk,” katanya.

Teguh juga menilai, respons positif Dewan Pers sejalan dengan agenda nasional penghormatan HAM, terlebih Indonesia saat ini dipercaya memegang posisi sebagai Presiden Komisi HAM dunia. Momentum tersebut, kata dia, harus dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen perlindungan insan pers agar dapat bekerja secara aman, independen, dan bermartabat.

Sementara itu, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menegaskan peran strategis media dalam menjalankan amanat konstitusi.

“Media tidak hanya menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjalankan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi,” ujar Mugiyanto.

Pada momentum peringatan HUT ke-6 JMSI tersebut, Mugiyanto berharap JMSI terus berkembang dan mampu berkontribusi lebih luas dalam penguatan demokrasi serta penghormatan HAM di Indonesia.*

Kendari Menjadi Salah Satu Basis Perang Dagang Digital Nasional Dan Global

0

Kendari, KendariKini – Di abad ke-21, perang dagang tidak lagi semata-mata soal baja, energi, dan gandum. Medan pertempurannya telah bergeser ke ruang digital server, algoritma, dan juga big data. Inilah yang kita kenal dengan perang abad ke-21 . sebuah kontestasi global yang sunyi, namun dampaknya sangat nyata bagi ekonomi, kedaulatan, dan masa depan masyarakat.

Perang dagang digital terjadi ketika negara-negara dan korporasi teknologi raksasa saling berebut pengaruh melalui penguasaan platform digital, ekosistem aplikasi, data pengguna, hingga standar teknologi tinggi.

Konflik ini tidak selalu diwujudkan dalam tarif atau embargo konvesional, melainkan melalui regulasi, data, pembatasan aplikasi, pajak layanan digital, dan dominasi pasar digital lintas negara. Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara kini berada pada posisi strategis, bukan hanya sebagai pasar digital, tetapi berpotensi menjadi basis ekonomi digital regional yang menentukan arah persainagn usaha lokal dan nasional.

Di era platform, perang dagang tidak lagi ditentukan oleh Pelabuhan dan Kawasan industri semata, melainkan oleh siapa yang menguasai transaksi digital, data konsumen, dan ekosistem marketplace lokal. Dalam konteks ini, Kendari bukan wilayah pinggiran, melainkan simpul penting dalam peta ekonomi digital Indonesia Timur.

Aktivitas perdagangan di Kota Kendari menunjukkan pergeseran signifikan. UMKM, pedagang tradisional, hingga pengusaha sektor perikanan, pertanian, dan jasa kini bergantung pada marketplace dan media sosial sebagai saluran distribusi utama. Tahun 2026 pasar lokal tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan melebar ke platform digital yang sebagian besar dikendalikan oleh entitas besar di luar daerah bahkan luar negeri. Inilah titik awal perang dagang digital di tingkat kota. Ketika produk lokal Kendari diperdagangkan melalui platform global, maka nilai tambah, data transaksi, dan kendali algoritma tidak sepenuhnya berada di tangan pengusaha lokal maupun pemerintah daerah.

Secara geografis dan ekonomi, kota Kendari memiliki posisi unik, pusat administrasi dan jasa, penghubung distribusi wilayah kepualauan, dan simpul perdagangan hasil sumber daya alam dan UMKM menjadi poin strategis. Dalam kacamata platform digital, kota Kendari adalah pasar berkembang dengan potensi tinggi. Karena itu penetrasi marketplace besar, logistik digital, dan sistem pembayaran elektronik di Kendari sejatinya adalah bagian dari ekspansi ekonomi digital nasional dan global.

Kebijakan nasional terkait marketplace dan pajak digital pada akhirnya akan bermuara di daerah. Transaksi terjadi di Kendari, penguasahanya warga Kendari, dan dampak ekonominya dirasakan langsung oleh masyarakat Kendari. Artinya kota Kendari adalah front line kebijakan perang dagang digital. Solusi menghadapi perang dagang digital digital tidak cukup dengan himbauan untuk “go digital”, yang dibutuhkan adalah langkah nyata dan terarah agar UMKM lokal tidak hanya bertahan, tetapi juga memiliki posisi tawar.

Penguatan identitas produk lokal, kemandirian kanal pemasaran menjadi dan kolaborasi antar UMKM menjadi kunci penting. Dalam perang dagang digital, kekuatan kolektif mampu menandingi dominasi pemain besar. Klister UMKM, promosi bersama produk lokal, hingga berbagai logistik dan pemasaran dapat memperkuat daya saing UMKM secara keseluruhan. Selain itu, peningkatan literasi digital menjadi kebutuhan mendesak, literasi bukan bukan untuk menjadikan UMKM sebagai ahli teknologi, tetapi agar mereka tidak sepenuhnya bergantung pada sistem yang tidak mereka pahami.

Fokus pada kualitas, kemasan, dan pelayanan menjadi strategi jangka panjang dibandingkan perang harga. Pada akhirnya, dalam menghadapi perang dagang digital tidak hanya berada di tangan UMKM, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, komunitas, dan media, UMKM lokal dapat menjadi tulang punggung ekonomi daerah di tengah persaingan digital yang semakin ketat.

Tambang Pasir Silika di Petoaha Kendari Tetap Beroperasi Meski Tak Kantongi Izin

0

KENDARIKINI.COM – Aktivitas tambang pasir silika di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), masih terus berlangsung meski diduga belum mengantongi dokumen perizinan resmi.

Pantauan jurnalis Kendarikini.com di lokasi menunjukkan mesin pencucian pasir silika masih beroperasi, sementara sejumlah mobil truk tampak keluar masuk mengangkut material pasir silika dari area tambang.

Padahal, aktivitas pertambangan pasir silika di wilayah tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara maupun RTRW Kota Kendari.

Menanggapi hal itu, Lurah Petoaha, Yamin, mengungkapkan bahwa kegiatan pengolahan pasir silika dilakukan oleh warga setempat di atas lahan milik pribadi yang telah bersertifikat.

“Kalau izin memang tidak ada. Itu hanya pengolahan di lahan masing-masing warga Petoaha yang tanahnya bersertifikat. Masyarakat juga masih menunggu kejelasan RTRW terkait tambang pasir,” ujar Yamin saat dikonfirmasi Kendarikini.com, Rabu (4/2/2026).

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari instansi terkait mengenai langkah penertiban terhadap aktivitas tambang pasir silika tersebut.
Kendarikini.com akan terus berupaya mengonfirmasi pihak-pihak berwenang guna mendapatkan informasi lanjutan.*

Sewa Kantin SMAN 5 Kendari Dipatok Rp70 Ribu Per Hari, Pedagang Keluhkan, Bertentangan dengan SK Dikbud Sultra

0

KENDARIKINI.COM – Pungutan sewa kantin di SMAN 5 Kendari menuai keluhan pedagang. Pasalnya, biaya sewa yang dipungut melalui koperasi sekolah mencapai Rp70 ribu per hari per petak, jauh lebih tinggi dibanding ketentuan sewa lahan kantin sekolah negeri yang diatur dalam Surat Keputusan (SK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMAN 5 Kendari, La Samura, menjelaskan bahwa luas total lahan kantin sekolah sekitar 45 meter persegi dan pungutan sewa diberlakukan sebesar Rp70 ribu per hari per petak.

“Kalau dihitung, kantin itu sekitar 45 meter lebih. Pembayaran Rp500 ribu per bulan selama 20 hari belajar, jadi sekitar Rp6 juta per tahun. Itu berdasarkan Pergub dan dibayarkan pedagang ke koperasi sekolah,” kata Samura saat ditemui jurnalis Kendarikini.com di ruang kerjanya, Jumat (6/2/2026).

Samura mengklaim, pungutan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Sultra Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ia menyebut, seluruh iuran kantin masuk ke kas koperasi SMAN 5 Kendari.

“Iuran Rp70 ribu per hari itu masuk ke koperasi sekolah. Pembangunan kantin dibiayai dari dana koperasi guru-guru, jadi koperasi yang menarik. Retribusi sebelumnya Rp50 ribu per hari, tapi dianggap tidak cukup, sehingga dinaikkan. Koperasi yang kemudian membayar retribusi ke kas daerah,” jelasnya.

Namun, ketentuan tersebut dinilai tidak sejalan dengan SK Dikbud Sultra Nomor B/4104/900/IV/2025, yang menetapkan status sewa lahan kantin sekolah negeri sebesar Rp35.000 per meter persegi per tahun.

Salah satu pedagang kantin SMAN 5 Kendari berinisial U mengaku keberatan dengan besaran pungutan tersebut. Ia menyebut, sebelumnya biaya sewa Rp50 ribu per hari, namun kemudian naik menjadi Rp70 ribu per hari.

“Awalnya kami tidak keberatan. Tapi sejak ada Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), penjualan menurun drastis, sementara sewa justru naik,” ujar U.

Menurut U, dalam rapat bersama pihak sekolah, pedagang justru diberi tahu bahwa kenaikan sewa digunakan untuk pembangunan masjid serta pembayaran tenaga kebersihan dan keamanan sekolah.

“Katanya untuk bangun masjid, bayar kebersihan dan keamanan. Dari Rp50 ribu naik jadi Rp70 ribu per hari. Padahal sejak ada MBG, makanan di kantin jarang habis terjual,” ungkapnya.

Ia berharap pihak sekolah menurunkan biaya sewa kantin agar tidak semakin memberatkan pedagang.

“Sekarang paling minuman saja yang kadang laku. Makanan jarang habis. Tolong dibantu diringankan, jangan terlalu berat sewa atau retribusinya,” pungkas U.

Berdasarkan perhitungan, dengan asumsi 20 hari belajar per bulan, koperasi sekolah menerima iuran Rp1,4 juta per bulan per petak. Dengan jumlah lima petak kantin, total pemasukan koperasi mencapai sekitar Rp7 juta per bulan atau Rp84 juta per tahun.

Sementara jika mengacu pada SK Dikbud Sultra, dengan luas lahan 45 meter persegi dikali tarif Rp35.000 per meter per tahun, total biaya sewa lahan seharusnya hanya sekitar Rp1.575.000 per tahun.

Sekadar informasi, La Samura telah menjabat sebagai Plt Kepala SMAN 5 Kendari selama 12 bulan, terhitung sejak Februari 2025 hingga Februari 2026.(Faldi)*

Bank Sultra Juara 2 Akuisisi QRIS di BMPD Sultra, Catat 403 Ribu Transaksi Sepanjang 2025

0

KENDARIKINI.COM – Bank Sultra menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Sulawesi Tenggara dengan meraih Juara 2 Lomba Akuisisi QRIS Tahun 2025. Penghargaan tersebut diumumkan dalam pertemuan strategis dan silaturahmi BMPD Sultra bertajuk Sunset Privat Trip di atas Kapal Pinisi Kendari, Jumat (6/2/2026).

Kegiatan ini dihadiri pimpinan bank umum se-wilayah Kendari dan berada di bawah koordinasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan data capaian sepanjang 2025, Bank Sultra mencatat pertumbuhan signifikan dalam digitalisasi sistem pembayaran, dengan rincian:

Pengguna QRIS: 16.894 orang

Merchant QRIS: 649 merchant

Volume transaksi: 403.373 transaksi

Direktur Utama Bank Sultra, Andri Permana Diputra Abubakar, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Bank Sultra dalam mendorong transformasi digital di daerah.

“Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Bank Sultra untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Lebih dari 400 ribu transaksi QRIS sepanjang 2025 menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital perbankan,” ujarnya.

Selain pemberian apresiasi QRIS, agenda utama kegiatan BMPD Sultra ini juga diisi dengan peluncuran Album Rupiah Meambo 2026, karya orisinal KPwBI Sultra yang terdiri dari 10 lagu dan telah tersedia di platform Spotify.

Album tersebut merupakan bagian dari kampanye Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, yang bertujuan meningkatkan literasi masyarakat terhadap penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan simbol kedaulatan negara.

Andri Permana menilai pendekatan edukasi melalui musik sebagai langkah inovatif yang relevan dengan masyarakat saat ini. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antar-perbankan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Kami sangat mendukung inisiatif KPwBI dan BMPD Sultra. Ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan program kerja perbankan tahun 2026 agar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara,” katanya.

Sementara itu, Kepala KPwBI Sultra, Edwin Permadi, menekankan pentingnya kebersamaan antar-anggota BMPD di tengah tantangan target perbankan tahun 2026.

“Tahun ini agenda BMPD akan semakin padat, termasuk peningkatan anggaran program kerja untuk memperluas digitalisasi sistem pembayaran dan literasi Rupiah. Kolaborasi dan semangat positif menjadi kunci utama,” ungkap Edwin.

Dalam forum tersebut juga dipaparkan peningkatan anggaran program kerja BMPD Sultra tahun 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp1,22 miliar, naik dibandingkan tahun sebelumnya.

Kegiatan ditutup dengan diskusi santai sambil menikmati matahari terbenam di Teluk Kendari, sekaligus mendorong penggunaan QRIS sebagai bagian dari percepatan digitalisasi ekonomi daerah.*

BNNP Sultra Telusuri Dugaan Keterlibatan Oknum Anggota DPRD Kendari dalam Penyelundupan 504 Gram Sabu

0

KENDARIKINI.COM – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tenggara (Sultra) masih menelusuri dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Kota Kendari berinisial LA dalam kasus penyelundupan 504 gram narkotika jenis sabu yang diungkap di Kabupaten Kolaka.

Kepala Seksi Intelijen BNNP Sultra, Isamuddin, mewakili Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Sultra Kombes Pol Alam Kusuma, mengatakan bahwa hingga saat ini LA belum dipanggil untuk dimintai keterangan. Hal itu dikarenakan salah satu pelaku berinisial F, yang menggunakan mobil milik LA saat menjemput sabu di Kolaka, telah meninggal dunia di rumah tahanan BNNP Sultra.

“Sejauh ini kami belum memanggil LA. Pengungkapan kasus ini membutuhkan strategi khusus karena salah satu pelaku, almarhum F, sudah meninggal dunia. Namun almarhum mengakui bahwa kendaraan yang digunakan merupakan mobil milik salah satu anggota DPRD Kota Kendari,” ujar Isamuddin saat ditemui di Kantor BNNP Sultra, Jumat (6/2/2026).

Meski demikian, BNNP Sultra menegaskan bahwa proses penelusuran tetap berjalan. Pemeriksaan terhadap LA akan dilakukan apabila ditemukan alat bukti yang mengarah pada keterlibatan langsung.

“Bukan berarti tidak ditelusuri. Kami tetap mendalami. Jika ke depan ditemukan bukti keterlibatan LA, tentu akan kami lakukan pemeriksaan dan proses hukum, karena faktanya mobil tersebut digunakan untuk menjemput narkotika,” tegasnya.

Terkait penggunaan kendaraan, Isamuddin menyebut bahwa hingga kini belum ada pemeriksaan langsung terhadap LA. Namun, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), LA mengaku tidak mengetahui bahwa mobilnya digunakan untuk kegiatan penyelundupan narkotika.

“Untuk apakah penggunaan mobil itu diketahui oleh LA atau tidak, kami belum melakukan pemeriksaan. Dalam RDP, LA menyatakan tidak mengetahui mobilnya dipakai untuk menjemput sabu,” tambahnya.

Sebelumnya, BNNP Sultra mengamankan pelaku berinisial AJ bersama F saat menyelundupkan 504 gram sabu di Pelabuhan Kapal Feri Kolaka. Namun, F meninggal dunia saat menjalani penahanan.

Saat ini, AJ telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Kolaka. Sementara itu, BNNP Sultra juga menyebut adanya dugaan keterlibatan dua pelaku lain berinisial E dan J yang kini masih dalam pengejaran karena diduga bagian dari jaringan narkotika tersebut.(Faldi)*

UHO Kukuhkan Prof Lukas Kano Mangalla sebagai Guru Besar Rekayasa Konversi Energi

KENDARIKINI.COM, KENDARI — Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari kembali menorehkan prestasi akademik dengan mengukuhkan Prof. Dr. Eng. Ir. Lukas Kano Mangalla, ST, MT, IPM sebagai Guru Besar bidang Rekayasa Konversi Energi, Kamis (6/2/2026).

Pengukuhan yang berlangsung di Auditorium Universitas Halu Oleo tersebut menjadi momentum penting bagi penguatan peran UHO dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan riset energi berkelanjutan di Indonesia.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Lukas menegaskan bahwa rekayasa sistem termal inovatif memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan transisi energi global. Menurutnya, masa depan energi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan merekayasa sistem yang efisien, bersih, dan berkelanjutan.

“Rekayasa panas pada dasarnya adalah rekayasa masa depan energi. Melalui inovasi teknologi, kita dapat mentransformasi sumber daya lokal menjadi energi bernilai tinggi sekaligus ramah lingkungan,” ujar Prof. Lukas.

Sebagai akademisi dan peneliti, Prof. Lukas dikenal aktif mengembangkan teknologi torrefaksi biomassa berbasis pemanas microwave-elektrik. Inovasi ini dinilai mampu meningkatkan kualitas biomassa menjadi bahan bakar dengan stabilitas termal tinggi serta nilai energi yang lebih baik, sehingga berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Pengukuhan Guru Besar ini juga menegaskan komitmen Universitas Halu Oleo dalam mendorong riset unggulan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Prof. Lukas menekankan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam membangun ekosistem energi masa depan yang berkelanjutan.

“Perguruan tinggi harus menjadi pusat inovasi yang tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga solusi nyata bagi peradaban,” tegasnya.

Dalam perjalanan akademiknya, Prof. Lukas meraih gelar doktor dari Kanazawa University, Jepang, pada tahun 2015 dalam bidang Innovative Science and Technology. Ia juga aktif terlibat dalam berbagai kolaborasi riset nasional dan internasional serta forum ilmiah global di bidang teknologi energi.

Dengan diraihnya jabatan akademik tertinggi tersebut, Prof. Lukas berkomitmen untuk terus mengembangkan riset, mendidik generasi insinyur masa depan, serta menghadirkan inovasi yang mendukung pembangunan energi berkelanjutan.

Pengukuhan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi sivitas akademika dan generasi muda bahwa dedikasi terhadap ilmu pengetahuan merupakan fondasi penting dalam membangun bangsa yang berdaya saing.*

Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi KUR dan Serapan Bulog untuk Petani Jagung

0

KENDARIKINI.COM, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memfasilitasi akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog guna memutus rantai tengkulak dan meningkatkan kesejahteraan petani jagung di berbagai daerah.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Polri bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).

Rapat koordinasi ini juga diikuti secara daring oleh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia dan dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol. Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.

“Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Tahun 2025 Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.

Di sisi hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (poktan) jagung dengan perbankan untuk mengatasi persoalan permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi petani mengakses pembiayaan KUR sektor pertanian.

Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, di antaranya Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani jagung mendapatkan modal usaha untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian.

Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada tahun 2026, termasuk untuk mendukung ekosistem pertanian jagung.

Tidak hanya dari sisi permodalan, Polri juga memastikan perlindungan harga hasil panen agar petani tidak terjebak menjual jagung ke tengkulak dengan harga rendah. Melalui kerja sama dengan Perum Bulog, hasil panen petani diserap dengan harga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga Rp6.400 per kilogram.

“Fokus kami menjaga agar harga di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong pembelian jagung sesuai standar Rp6.400 per kilogram,” kata Brigjen Langgeng.

Program ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak. Dengan pendampingan manajerial dan kepastian pasar, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak tahun 2026, Polri menegaskan komitmennya mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia.*

UHO Tembus 11 Besar Nasional Versi THE World University Rankings 2026

0

KENDARIKINI.COM, KENDARI – Universitas Halu Oleo (UHO) mencatatkan prestasi membanggakan dengan menembus peringkat 11 nasional berdasarkan The World University Rankings (THE WUR) 2026, salah satu lembaga pemeringkat perguruan tinggi paling bergengsi di dunia.

Selain capaian tersebut, UHO juga berada di peringkat 35 nasional dan peringkat 2.318 dunia dalam pemeringkatan global THE WUR. Hasil ini diumumkan melalui pembaruan data peringkat yang dirilis pada 31 Januari 2026.

Panata Humas Ahli Madya Universitas Halu Oleo, Maulid, mengatakan capaian tersebut menjadi bukti peningkatan kualitas dan daya saing UHO di tingkat nasional maupun internasional.

“Peringkat ini menunjukkan komitmen UHO dalam meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Maulid, Jumat (6/2/2026).

Selain THE WUR, UHO juga mencatatkan hasil positif pada sejumlah kategori pemeringkatan lainnya. Pada THE Interdisciplinary Science Rank, UHO menempati peringkat 28 nasional dan peringkat 801 dunia. Sementara pada THE Sustainability Ranking, UHO berada di peringkat 33 nasional.

Prestasi menonjol juga diraih pada bidang Fisika, di mana UHO menempati peringkat 12 nasional dan peringkat 1.251 dunia dalam THE Rank by Subject Physics.

Di luar pemeringkatan THE, Universitas Halu Oleo juga menunjukkan performa kompetitif pada berbagai lembaga pemeringkat internasional lainnya. Pada UI GreenMetric, UHO berada di peringkat 28 nasional dan 193 dunia. Sementara pada Webometrics, UHO menempati peringkat 49 nasional dan 2.894 dunia.

Adapun pada lembaga pemeringkat UniRank, UHO berada di posisi 54 nasional dan 3.097 dunia. Pada EduRank, UHO menempati peringkat 48 nasional dan 2.616 dunia, serta pada Scimago Institutions Rankings, UHO berada di peringkat 52 nasional dan 6.191 dunia.

Selain itu, UHO juga tercatat aktif berpartisipasi dalam pemeringkatan QS World University Rankings (QS WUR) sebagai bagian dari upaya memperluas pengakuan dan meningkatkan standar mutu pendidikan tinggi.

Capaian tersebut mempertegas posisi Universitas Halu Oleo sebagai salah satu perguruan tinggi unggulan di Indonesia Timur yang terus berupaya meningkatkan kualitas akademik dan daya saing global.*

KPU Wakatobi Gelar KPU Peduli Anak Yatim, Salurkan Santunan Sambut Ramadan 2026

0

KENDARIKINI.COM, WAKATOBI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wakatobi menggelar kegiatan KPU Peduli Anak Yatim yang dilaksanakan di Aula Epsilon Kantor KPU Wakatobi, Jumat (6/2/2026).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 303/SDM.06.7-SD/03/2026 tertanggal 3 Februari 2026, yang menginstruksikan seluruh satuan kerja KPU se-Indonesia untuk melaksanakan kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian kelembagaan.

Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Wakatobi, Erni Mawar, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan menumbuhkan rasa kepedulian dan solidaritas antar sesama, sekaligus mempererat silaturahmi dalam menyambut bulan suci Ramadan 2026.

“Sebagaimana surat dari Sekretaris Jenderal KPU RI yang kami terima, seluruh satker KPU di Indonesia, termasuk KPU Kabupaten Wakatobi, diharapkan melaksanakan KPU Peduli Anak Yatim sebagai wujud komitmen kelembagaan dalam membangun kepedulian sosial,” ujar Erni Mawar.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh komisioner KPU Wakatobi serta jajaran sekretariat, khususnya Sub Bagian Sosdiklih, Parmas, dan SDM sebagai leading sector, yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Terima kasih atas kebersamaan seluruh rekan-rekan komisioner dan jajaran sekretariat. Semoga kegiatan ini menjadi ladang pahala bagi kita semua,” ucapnya.

Dalam kegiatan KPU Peduli Anak Yatim tersebut, KPU Kabupaten Wakatobi menyalurkan santunan berupa beras kepada 10 orang anak yatim piatu dan keluarga tidak mampu sebagai bentuk kepedulian sosial dan solidaritas kemanusiaan.

Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Wakatobi menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjalankan tugas kepemiluan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat melalui aksi-aksi sosial yang bermanfaat.*

Petinggi PT AMIN Divonis 8 dan 6 Tahun Penjara, JPU Kejati Sultra Pikir-Pikir Soal Selisih Uang Pengganti Rp211 Miliar

0

KENDARIKINI.COM – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kendari menjatuhkan vonis bersalah terhadap dua petinggi PT AMIN dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penjualan ilegal ore nikel di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut).

Putusan dibacakan dalam sidang di Ruang Kusumah Atmadja PN Kendari, Jumat (6/2/2026). Kedua terdakwa dinyatakan terbukti melakukan penjualan ore nikel secara ilegal di lahan eks Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT PCM.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Mohammad Machrusy, Direktur Utama PT AMIN, dan Mulyadi, Kuasa Direktur PT AMIN, terbukti melanggar Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mohammad Machrusy divonis 8 tahun penjara serta denda sebesar Rp36 miliar, dengan subsider 4 tahun kurungan. Sementara Mulyadi dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp2,8 miliar, subsider 3 tahun kurungan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, M. Yusran, menyatakan bahwa meskipun vonis pidana badan telah sesuai dengan tuntutan, terdapat perbedaan signifikan terkait uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Mohammad Machrusy.

“Kami menuntut uang pengganti sebesar Rp211 miliar, namun majelis hakim memutuskan hanya Rp36 miliar,” ujar Yusran usai persidangan.

Majelis hakim menetapkan nilai uang pengganti tersebut berdasarkan perhitungan keuntungan dari fee kuota RKAB sebesar 5 dolar AS per metrik ton, dikalikan dengan total 481.000 metrik ton ore nikel yang dijual.

Perkara ini bermula dari penggunaan kuota RKAB PT AMIN untuk menjual ore nikel yang berasal dari lahan eks IUP PT PCM. Padahal, izin usaha pertambangan PT PCM telah dicabut oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, sehingga status lahan tersebut kembali menjadi milik negara.

Majelis hakim menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, kekayaan alam dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, pengambilan dan penjualan 481.000 metrik ton ore nikel dari lahan tersebut dinilai sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara.

Selain itu, JPU juga menyoroti kejanggalan dalam proses pengapalan ore nikel melalui Jetty PT Kurnia Mining Resource (KMR). Menurut Yusran, terdapat dugaan keterlibatan pihak Syahbandar dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

“PT AMIN seharusnya tidak bisa menggunakan Jetty PT KMR karena tidak terdaftar sebagai pengguna resmi berdasarkan ketetapan Dirjen Perhubungan Laut. Namun SPB tetap diterbitkan, sehingga pengapalan dan penjualan ilegal dapat terjadi,” jelasnya.

Menanggapi putusan majelis hakim, khususnya terkait perbedaan nilai uang pengganti yang dinilai jauh dari tuntutan, Kejati Sultra menyatakan belum menentukan sikap hukum lanjutan.

“Terkait putusan ini, kami menyatakan pikir-pikir,” pungkas Yusran.*

Pos TNI AL Torobulu Prakarsai “Jumat Bersih”, Bersihkan Pantai Bersama Warga dan PT WIN

0

KENDARIKINI.COM, KONAWE SELATAN – Pos TNI Angkatan Laut (Posal) Torobulu memprakarsai kegiatan “Jumat Bersih” sebagai aksi nyata kepedulian terhadap kebersihan lingkungan pesisir di wilayah Pantai Torobulu, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia terkait pentingnya penanganan sampah secara nyata dan berkelanjutan di setiap daerah. Aksi bersih pantai tersebut melibatkan kolaborasi antara personel Posal TNI AL Torobulu, masyarakat setempat, PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN), serta unsur Perhubungan.

Komandan Posal TNI AL Torobulu, Kapten Laut (T) Sutedjo Adi Tjahjono, A.Md, mengatakan kegiatan “Jumat Bersih” menjadi bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian wilayah pesisir, sekaligus mendukung program nasional pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan.

“Kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari arahan Presiden agar seluruh elemen bangsa berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan. Pantai adalah aset penting yang harus dijaga bersama melalui kesadaran dan tindakan nyata,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, sebanyak enam personel Posal TNI AL Torobulu bersama masyarakat dan instansi terkait melakukan pembersihan di sepanjang kawasan pantai. Sampah yang dikumpulkan didominasi oleh sampah plastik dan limbah rumah tangga yang berpotensi mencemari laut serta merusak ekosistem pesisir.

Selain membersihkan area pantai, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Kapten Laut (T) Sutedjo Adi Tjahjono berharap kegiatan “Jumat Bersih” dapat menjadi gerakan berkelanjutan dan membudaya di tengah masyarakat pesisir.

“Melalui kegiatan ini kami berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat, terutama dalam menjaga kebersihan pantai dan mengurangi sampah plastik yang dapat merusak ekosistem laut,” tegasnya.

Melalui aksi tersebut, Posal TNI AL Torobulu menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan wilayah laut, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir.*

Polri Prihatin Tragedi NTT, Wakapolri Perintahkan Jajaran Kawal APBN 2026 Agar Bantuan Tepat Sasaran

0

KENDARIKINI.COM, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana seorang anak diduga mengakhiri hidupnya akibat tekanan ekonomi keluarga dan ketidakmampuan membeli alat tulis sekolah.

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan duka cita mendalam sekaligus menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak boleh terulang di masa mendatang.

“Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua agar negara hadir lebih cepat dan lebih nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Wakapolri.

Menurutnya, tragedi tersebut harus menjadi momentum untuk memastikan seluruh program kesejahteraan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak menerima. Wakapolri menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menyiapkan skema APBN 2026 yang komprehensif guna mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.

“Pemerintah sudah menyiapkan program dan anggaran. Yang harus kita pastikan bersama adalah implementasinya benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan,” tegasnya.

Wakapolri menyatakan optimistis target nasional menuju 0 persen kemiskinan ekstrem dapat tercapai apabila seluruh pihak bekerja bersama dan melakukan pengawalan yang kuat di lapangan.

Ia menjelaskan, langkah Polri ini sejalan dengan masukan dari Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, yang menilai Polri memiliki jaringan kelembagaan luas hingga tingkat desa sehingga berperan strategis dalam menyukseskan kebijakan Presiden.

“Arah kebijakan Presiden dalam APBN 2026 sangat relevan untuk dikawal bersama. Tugas Polri memastikan seluruh kebijakan tersebut benar-benar sampai kepada rakyat, tepat sasaran, dan berjalan efektif,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Wakapolri memerintahkan seluruh jajaran Polri, khususnya para Kapolres, untuk lebih aktif turun langsung ke masyarakat bersama pemerintah daerah.

“Saya instruksikan agar Kapolres turun melihat kondisi objektif di lapangan, melakukan pendataan keluarga miskin ekstrem, membantu verifikasi data, serta mendampingi masyarakat agar dapat mengakses seluruh program bantuan pemerintah,” katanya.

Wakapolri menegaskan Polri harus menjadi jembatan kehadiran negara, sehingga tidak ada warga yang berhak menerima bantuan namun tidak mengetahui atau kesulitan mengaksesnya.

Dalam pengawalan APBN 2026, Polri akan membantu menyosialisasikan dan memastikan pelaksanaan sejumlah program pemerintah, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, beasiswa pendidikan, bantuan permakanan bagi lansia dan disabilitas, bantuan anak yatim piatu, PBI Jaminan Kesehatan Nasional, program perumahan, subsidi energi, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

“Semua program ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Tugas Polri memastikan masyarakat mengetahui, mengakses, dan menerima haknya,” jelas Wakapolri.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta kementerian dan lembaga terkait agar setiap rupiah APBN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menutup arahannya, Wakapolri menegaskan komitmen Polri untuk berada di garis depan dalam mengawal kebijakan Presiden dan memastikan tragedi serupa tidak kembali terjadi.

“Dengan kerja keras, kepedulian, dan gotong royong, kemiskinan ekstrem bisa kita atasi bersama. Tragedi di NTT tidak boleh terulang, dan Polri berkomitmen memastikan negara hadir untuk rakyat,” pungkasnya.*

Mediasi Buntu, Kuasa Hukum Desak PN Unaaha Segera Eksekusi Lahan PT OSS

0

KENDARIKINI.COM – Upaya mediasi antara pemilik lahan Ainun Indarsih Cs dengan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) dinyatakan buntu. Hingga saat ini, pihak PT OSS tidak memberikan tanggapan atas tawaran kesepakatan yang disampaikan dalam rapat mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Unaaha pada 28 Januari 2026 lalu.

Menyikapi kondisi tersebut, Kuasa Hukum Ainun Indarsih Cs, Andri Darmawan, mendesak PN Unaaha agar segera menjadwalkan eksekusi lahan lanjutan guna menjamin kepastian hukum.

Desakan itu merujuk pada putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5145 K/Pdt/2025 tanggal 9 Oktober 2025, yang secara tegas menolak permohonan kasasi PT OSS.

Andri juga mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) MA Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri. Dalam aturan tersebut, pada angka 22 ayat (3) huruf a dan b, dijelaskan bahwa penangguhan eksekusi karena adanya perlawanan pihak ketiga hanya berlaku sampai perkara perlawanan diputus di tingkat pertama.

“Jika perlawanan ditolak, maka eksekusi harus dilanjutkan. Bahkan apabila jangka waktu penangguhan telah dilampaui, eksekusi wajib dilaksanakan tanpa perlu aanmaning lagi,” ujar Andri, Kamis (5/2/2026).

Ia menegaskan, pihak Ainun Indarsih Cs telah menyatakan siap secara teknis maupun pembiayaan untuk pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2024/PN Unh.

Olehnya itu, Andri kembali meminta PN Unaaha segera menjadwalkan pertemuan dengan pihak kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan eksekusi di lapangan.

Terkait isu yang berkembang bahwa eksekusi lahan akan melumpuhkan operasional pabrik dan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, Andri dengan tegas membantahnya. Ia menyebut narasi tersebut tidak benar dan menyesatkan.

Menurutnya, berdasarkan hasil konstatering atau pencocokan objek, lahan yang akan dieksekusi bukan merupakan area pabrik utama. Bangunan yang berada di lokasi eksekusi hanya berupa gudang yang tidak terpakai, pos keamanan, serta tiang konveyor, dan tidak berkaitan langsung dengan aktivitas inti pabrik.

Ia juga mengecam langkah PT OSS yang dinilai mencoba melibatkan karyawan untuk menolak proses eksekusi. Menurutnya, perkara tersebut murni sengketa hukum lahan dan tidak ada kaitannya dengan nasib pekerja.

“Putusan Mahkamah Agung sudah inkracht. PT OSS juga telah menempuh upaya hukum perlawanan dan ditolak. Tidak ada lagi alasan hukum untuk menunda. Eksekusi harus segera dilaksanakan,” tegasnya.*

PT DSSP Power Kendari Gelar Bulan K3 Nasional 2026, Libatkan Vendor hingga Edukasi Keselamatan ke Sekolah

0

KENDARIKINI.COM – PT DSSP Power Kendari kembali menggelar rangkaian kegiatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memperkuat penerapan standar keselamatan kerja di lingkungan operasionalnya.

Kegiatan tahunan ini melibatkan seluruh karyawan, vendor, dan kontraktor yang beraktivitas di area perusahaan. Tidak hanya itu, PT DSSP Power Kendari juga memperluas program Bulan K3 dengan menghadirkan edukasi keselamatan kepada masyarakat, khususnya pelajar sekolah, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Pelaksanaan Bulan K3 Nasional menjadi agenda strategis perusahaan dalam menumbuhkan budaya kerja aman, meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, serta memperkuat kompetensi seluruh pihak dalam mencegah dan menangani potensi kecelakaan kerja.

Sejumlah kegiatan digelar sepanjang Bulan K3 Nasional 2026, di antaranya Safety Talk terstruktur yang membahas prinsip kehati-hatian kerja dan budaya pelaporan insiden, lomba pemadaman kebakaran yang menguji kecepatan respons dan penggunaan APAR serta hydrant, hingga lomba K3 berupa kuis dan simulasi penanganan kondisi darurat.

Selain itu, perusahaan juga menyelenggarakan sosialisasi penanganan kecelakaan kerja yang mencakup pertolongan pertama, mekanisme pelaporan, serta tata cara investigasi insiden guna meminimalkan risiko di lingkungan kerja.

Sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat, PT DSSP Power Kendari turut menggelar pelatihan pemadaman kebakaran ke sekolah-sekolah. Program ini bertujuan menanamkan pemahaman dasar keselamatan sejak usia dini serta meningkatkan kesiapsiagaan pelajar dalam menghadapi potensi kebakaran.

External Relation PT DSSP Power Kendari, Risal Akbar, mengatakan bahwa Bulan K3 Nasional merupakan momentum penting untuk menegaskan keselamatan sebagai prioritas utama di seluruh lini operasional perusahaan.

“Pelaksanaan Bulan K3 Nasional adalah wujud komitmen kami untuk memastikan setiap individu yang bekerja di lingkungan perusahaan memahami dan menerapkan standar keselamatan kerja secara konsisten. Pelibatan karyawan, vendor, dan kontraktor menjadi kunci agar budaya K3 benar-benar hidup di lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, perluasan edukasi keselamatan ke sekolah merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam membangun kesadaran keselamatan di masyarakat.

“Kami percaya keselamatan harus dikenalkan sejak dini. Melalui pelatihan pemadaman kebakaran ke sekolah, kami berharap dapat menciptakan generasi yang lebih sadar risiko dan siap menghadapi kondisi darurat,” tambahnya.

Melalui pelaksanaan Bulan K3 Nasional yang konsisten setiap tahun, PT DSSP Power Kendari menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas implementasi K3 serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan.*

Damkar Kendari Evakuasi Kucing Terjepit di Perumahan BTN Afika Land

0

KENDARIKINI.COM – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Kendari kembali menunjukkan respon cepat dalam pelayanan penyelamatan non-kebakaran. Kali ini, petugas mengevakuasi seekor kucing yang terjepit di antara pintu dan lemari di Perumahan BTN Afika Land, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Kamis (5/2/2026).

Laporan permintaan bantuan diterima Damkarmat Kota Kendari melalui pesan WhatsApp pada pukul 09.55 WITA dari seorang warga bernama Hilda. Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Operator Komunikasi segera mengerahkan Tim Rescue Pleton 2 ke lokasi kejadian.

Tim Rescue berangkat dari Mako Damkar Kota Kendari pukul 10.00 WITA dan tiba di tempat kejadian perkara (TKP) pada pukul 10.07 WITA. Dengan menggunakan peralatan rescue berupa linggis, petugas langsung melakukan proses evakuasi terhadap kucing yang terjebak.

Proses evakuasi berjalan lancar tanpa kendala berarti. Dalam waktu singkat, tepatnya pukul 10.18 WITA, kucing berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat. Usai menjalankan tugas, Tim Rescue Pleton 2 kembali ke Mako Damkar Kota Kendari.

Humas Damkar Kendari, Martoyo Awaluddin, menyampaikan bahwa layanan Damkarmat tidak hanya terbatas pada penanganan kebakaran, tetapi juga mencakup berbagai operasi penyelamatan, termasuk evakuasi hewan yang membahayakan keselamatan.

“Kami selalu siap merespons setiap laporan masyarakat yang membutuhkan bantuan penyelamatan,” katanya.*

PT Vale IGP Pomalaa Salurkan 1.879 Paket Sembako untuk Warga

0

KENDARIKINI.COM – PT Vale Indonesia Tbk melalui Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa kembali menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Sebanyak 1.879 paket sembako disalurkan kepada warga se-Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Kamis (5/2/2026).

Bantuan tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT Vale IGP Pomalaa yang bertujuan mendukung kesejahteraan masyarakat serta membantu meringankan beban ekonomi warga.

Paket sembako yang dibagikan berisi kebutuhan pokok, di antaranya beras, minyak goreng, gula, dan sejumlah bahan pangan lainnya.

Kegiatan penyaluran bantuan ini dihadiri oleh perwakilan manajemen PT Vale IGP Pomalaa, Pemerintah Kabupaten Kolaka yang diwakili Sekretaris Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan Pomalaa, Camat Pomalaa, serta masyarakat penerima manfaat.

External Relations PT Vale IGP Pomalaa, Febrianto Raharjo, mengatakan penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

“Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat nyata dan membantu meringankan beban masyarakat Kecamatan Pomalaa. PT Vale IGP Pomalaa akan terus berkomitmen mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ujar Febrianto kepada media.

Ia menambahkan, seluruh penerima bantuan telah melalui proses pendataan. Penyaluran dilakukan secara langsung dan tertib hingga seluruh paket sembako tersalurkan.

Salah satu warga penerima bantuan, Suyatno, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan PT Vale IGP Pomalaa.

“Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama di kondisi ekonomi seperti sekarang. Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Vale atas kepeduliannya,” ujarnya.

Melalui program CSR ini, PT Vale IGP Pomalaa menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dijalankan perusahaan.*

IUP PT GAN di Kolaka Utara Tertimpa 100 Persen IUP PT CSM, Putusan MA Tak Bisa Dieksekusi

0

KENDARIKINI.COM – Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Golden Anugerah Nusantara (PT GAN) seluas 341 hektare di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, dilaporkan tertimpa sepenuhnya oleh IUP PT Citra Silika Malawa (PT CSM). Akibatnya, IUP PT GAN tidak dapat diaktifkan kembali meski telah ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Direktur Utama PT GAN, Mahaputra Jafir Oda (MJO), didampingi kuasa hukumnya La Ode Abdul Kadir Ndoasa, SH, mengungkapkan persoalan tersebut dalam konferensi pers, Kamis (5/2/2026).

MJO menjelaskan, masalah bermula dari perbedaan data luasan IUP Operasi Produksi PT CSM yang tercatat di daerah dengan data yang tercantum dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Minerba One Map Indonesia (MOMI) milik Kementerian ESDM.

“Berdasarkan data di Kabupaten Kolaka Utara, IUP Operasi Produksi PT CSM dengan SK Nomor 540/62 hanya seluas 20 hektare. Namun di sistem MODI dan MOMI tercatat menjadi 475 hektare, sehingga seluruh wilayah IUP PT GAN seluas 341 hektare tertimpa 100 persen,” kata MJO.

Ia menegaskan, kondisi tersebut membuat putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan pengaktifan kembali IUP PT GAN tidak dapat dieksekusi secara administrasi.

“Putusan MA sudah inkrah dan jelas memerintahkan IUP kami diaktifkan kembali. Tapi secara administrasi tidak bisa dilakukan karena wilayahnya sudah tercatat atas nama PT CSM di Dirjen Minerba,” ujarnya.

Kronologi IUP PT CSM

MJO mengungkapkan, pihaknya telah menelusuri dokumen perizinan PT CSM sejak masih berstatus Kuasa Pertambangan (KP) hingga menjadi IUP Operasi Produksi.

Menurutnya, pada awalnya PT CSM memang memiliki IUP seluas 475 hektare, namun statusnya masih IUP Eksplorasi. Pada tahun 2011, terbit SK Nomor 540/341 tentang IUP Operasi Produksi dengan luasan 126 hektare, yang sempat beroperasi dan melakukan ekspor.

Namun, IUP Operasi Produksi seluas 126 hektare tersebut kemudian dicabut oleh Bupati Kolaka Utara karena persoalan tumpang tindih lahan dan tidak dilanjutkan dengan upaya hukum oleh PT CSM.

“Kalau tidak ada upaya hukum, izin itu otomatis tidak berlaku lagi. Yang tersisa hanya SK 540/62 seluas 20 hektare, yang kemudian diciutkan menjadi 17 hektare melalui SK 540/399,” jelasnya.

Penciutan tersebut sempat digugat PT CSM ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meski penciutan dibatalkan, MJO menegaskan seharusnya luasan izin kembali ke 20 hektare, bukan berubah menjadi 475 hektare.

“Yang menjadi pertanyaan besar, kenapa bisa ada satu nomor SK yang sama, tahun, tanggal, dan bulan yang sama, tetapi luasannya berbeda, satu 20 hektare dan satu lagi 475 hektare. Ini tidak masuk akal dan harus dibuktikan secara hukum,” tegasnya.

Laporan ke Polisi dan Dugaan Kejanggalan Data

Atas dugaan pemalsuan dokumen perizinan tersebut, PT GAN melaporkan kasus ini ke Polda Sulawesi Tenggara. Namun, laporan itu dihentikan melalui SP3, dan MJO justru dilaporkan balik hingga ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan pencemaran nama baik.

“Saya melapor karena memiliki bukti dan merasa dirugikan. Saya hanya meminta dibuktikan mana yang benar, 20 hektare atau 475 hektare. Kalau bukan ke polisi, ke mana lagi kami harus mencari keadilan,” kata MJO.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara telah dua kali mengirimkan surat ke Dirjen Minerba agar luasan 475 hektare tersebut dikoreksi dan dikembalikan menjadi 20 hektare. Langkah serupa juga dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara serta DPMPTSP Provinsi Sultra.

“Semua upaya administratif sudah dilakukan untuk meluruskan kekeliruan data luasan IUP PT CSM. Namun hingga kini tidak ada perubahan. Kami melihat ada kesan PT CSM memiliki backing yang sangat kuat,” tandasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Citra Silika Malawa maupun Polda Sulawesi Tenggara belum memberikan keterangan resmi terkait polemik perbedaan data luasan IUP tersebut.*

Ketimpangan Pengeluaran Sultra Menurun, Gini Ratio Turun Jadi 0,357 per September 2025

KENDARIKINI.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara merilis data terbaru terkait tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Sulawesi Tenggara per September 2025.

Data tersebut disampaikan Kepala BPS Sulawesi Tenggara, Hadi Susanto, MA, dalam siaran pers di Kantor BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (5/2/2026).

Berdasarkan rilis BPS, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Tenggara yang diukur menggunakan Gini Ratio pada September 2025 tercatat sebesar 0,357. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,006 poin dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,363, serta turun 0,008 poin dibandingkan September 2024 yang tercatat sebesar 0,365.

Untuk wilayah perkotaan, Gini Ratio pada September 2025 tercatat sebesar 0,369. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,359, namun lebih rendah dibandingkan September 2024 yang berada di angka 0,374.

Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di wilayah perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,328. Angka ini menurun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,345, serta lebih rendah dibandingkan Gini Ratio September 2024 yang tercatat sebesar 0,330.*

BPS Catat Kemiskinan Sultra Turun Jadi 10,14 Persen per September 2025

KENDARIKINI.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara merilis data terbaru terkait profil kemiskinan penduduk di Sulawesi Tenggara per September 2025. Data tersebut disampaikan Kepala BPS Sulawesi Tenggara, Hadi Susanto, MA, dalam siaran pers di Kantor BPS Sultra, Kamis (5/2/2026).

Berdasarkan rilis BPS, persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada September 2025 tercatat sebesar 10,14 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,40 persen poin dibandingkan Maret 2025 dan turun 0,49 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, September 2024.

Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada September 2025 tercatat sebanyak 295,31 ribu orang. Jumlah tersebut berkurang 9,12 ribu orang dibandingkan Maret 2025 dan turun 9,96 ribu orang dibandingkan September 2024.

BPS juga mencatat Garis Kemiskinan Sulawesi Tenggara pada September 2025 sebesar Rp519.411 per kapita per bulan. Dari jumlah tersebut, komponen Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp386.850 atau 74,48 persen, sementara Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp132.561 atau 25,52 persen.

Selain itu, rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin di Sulawesi Tenggara pada September 2025 tercatat sebanyak 6,04 orang per rumah tangga. Dengan komposisi tersebut, rata-rata Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin mencapai Rp3.137.242 per rumah tangga per bulan.*

BPS Sultra Catat Angkatan Kerja Turun, Pengangguran Naik Jadi 3,33 Persen per November 2025

0

KENDARIKINI.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara merilis data terbaru terkait kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) November 2025.

Rilis data tersebut disampaikan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Hadi Susanto, MA, dalam siaran pers di Kantor BPS Sultra, Kamis (5/2/2026).

Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja di Sulawesi Tenggara pada November 2025 tercatat sebanyak 1.460,22 ribu orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 22,98 ribu orang dibandingkan Agustus 2025.

Seiring dengan penurunan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sulawesi Tenggara juga turun sebesar 1,42 persen poin dibandingkan Agustus 2025.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Tenggara pada November 2025 tercatat sebesar 3,33 persen. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen poin dibandingkan periode Agustus 2025.

Jumlah penduduk yang bekerja pada November 2025 tercatat sebanyak 1.411,66 ribu orang, turun 22,37 ribu orang dibandingkan Agustus 2025.

Dari sisi lapangan usaha, kategori Jasa Lainnya mencatat peningkatan persentase terbesar dibandingkan Agustus 2025, yakni naik sebesar 0,65 persen poin. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan persentase terbesar, yakni sebesar 1,45 persen poin.

BPS juga mencatat sebanyak 825,96 ribu orang atau 58,51 persen penduduk bekerja di Sulawesi Tenggara masih berada pada kegiatan informal. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 2,62 persen poin dibandingkan Agustus 2025.

Selain itu, tingkat setengah pengangguran pada November 2025 tercatat turun sebesar 1,70 persen poin. Sementara tingkat pekerja paruh waktu juga mengalami penurunan sebesar 0,20 persen poin dibandingkan Agustus 2025.*

BPS Rilis Data Ekonomi Sultra 2025: Tumbuh 5,79 Persen, PDRB Tembus Rp204,33 Triliun

0

KENDARIKINI.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara merilis sejumlah indikator strategis terbaru terkait kondisi ekonomi daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2025, profil kemiskinan September 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, hingga kondisi ketenagakerjaan November 2025.

Rilis data tersebut disampaikan Kepala BPS Sulawesi Tenggara, Hadi Susanto, MA, dalam siaran pers di Kantor BPS Sultra, Kamis (5/2/2026).

Berdasarkan data BPS, perekonomian Sulawesi Tenggara pada tahun 2025 mencatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp204,33 triliun, sementara PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp120,59 triliun.

Secara tahunan (c-to-c), ekonomi Sulawesi Tenggara pada 2025 tumbuh sebesar 5,79 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,40 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2025 ditopang oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 14,91 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 5,04 persen.

Untuk kinerja triwulanan, ekonomi Sulawesi Tenggara pada Triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 5,94 persen dibandingkan Triwulan IV-2024 (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Keuangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 17,27 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didorong oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 5,62 persen.

Sementara itu, dibandingkan Triwulan III-2025 (q-to-q), ekonomi Sulawesi Tenggara pada Triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 6,16 persen. Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi dicatat Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 14,41 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran berasal dari Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh 19,75 persen.

Dari sisi struktur ekonomi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB Sulawesi Tenggara dengan andil sebesar 23,79 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memberikan kontribusi paling dominan, yakni sebesar 46,01 persen terhadap PDRB Sultra.*

RKAB Terancam Tak Terbit, P3D Konut Soroti Dugaan Pelanggaran PT KKU dan PT Konutara Sejati

0

KENDARIKINI.COM – Rencana penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sejumlah perusahaan tambang di Kabupaten Konawe Utara terancam tidak terealisasi. Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah Konawe Utara (P3D Konut) menyoroti dugaan pelanggaran yang melibatkan PT Karyatama Konawe Utara (KKU) dan PT Konutara Sejati (KS).

Sorotan tersebut mencuat menyusul beredarnya informasi rencana PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (PACK) yang dikabarkan akan mengakuisisi 30 persen saham PT Konutara Sejati dan 34,5 persen saham PT Karyatama Konawe Utara, dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp2,7 triliun.

Ketua Umum P3D Konut, Jefri, menilai rencana investasi tersebut berisiko tinggi karena kedua perusahaan disebut masih dibelit sejumlah persoalan serius di sektor pertambangan.

“Berdasarkan analisa kami, investasi di PT KKU dan PT Konutara Sejati justru mencerminkan kegagalan yang berpotensi berdampak pada iklim investasi daerah, stabilitas ekonomi, hingga pendapatan negara,” kata Jefri, Kamis (5/2/2026).

Ia mengungkapkan, PT Karyatama Konawe Utara saat ini terseret dugaan perusakan kawasan hutan dan tengah dalam proses penyelidikan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bentukan Presiden Prabowo Subianto.

Hasil penelusuran P3D Konut, lanjut Jefri, menemukan dugaan pembukaan kawasan hutan tanpa izin seluas 152,77 hektare. Akibat aktivitas tersebut, nilai kewajiban pembayaran keterlanjuran diperkirakan mencapai Rp1,488 triliun.

Selain itu, P3D Konut juga menyoroti kondisi internal PT Konutara Sejati yang disebut mengalami konflik manajemen, pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan, serta tingginya angka kecelakaan kerja di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT KKU dan PT KS.

Menurut Jefri, berbagai persoalan tersebut dapat menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk menunda atau bahkan tidak menerbitkan RKAB, apabila perusahaan terbukti melakukan pelanggaran dan belum menyelesaikan kewajiban administratif, khususnya terkait bukaan kawasan hutan.

“Bagaimana sebuah investasi disebut berhasil jika kawasan hutan justru dibuka tanpa izin dan ore nikel sudah dikeluarkan. Luasan 152,77 hektare ini bukan angka kecil,” tegasnya.

P3D Konut menyatakan akan terus mengawal dugaan pelanggaran tersebut dan mendorong pertanggungjawaban pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan mitra asing yang disebut terlibat, yakni Group CNGR asal China dan Group Denway Development Limited dari Hongkong.

Jefri juga mengingatkan PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk agar mempertimbangkan secara cermat rencana akuisisi saham PT KKU dan PT Konutara Sejati, mengingat masih adanya potensi persoalan hukum dan denda administratif bernilai besar.

Di akhir pernyataannya, P3D Konut menegaskan akan mendorong agar RKAB PT KKU dan PT Konutara Sejati tidak diterbitkan hingga seluruh persoalan hukum, lingkungan, dan ketenagakerjaan diselesaikan secara menyeluruh.*

PPDB SMA Unggul Garuda Sultra Resmi Dibuka, Sekolah Garuda Baru Dibangun di Konawe Selatan

0

KENDARIKINI.COM – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Unggul Garuda Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi dibuka mulai Kamis, 5 Februari 2026. Pendaftaran dilakukan secara daring dan akan berlangsung hingga 28 Februari 2026.

Informasi tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra, Aris Badara, saat menghadiri Forum Koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se-Sultra yang dirangkaikan dengan sosialisasi SMA Unggul Garuda, Kamis (5/2/2026).

Aris menjelaskan, seluruh proses seleksi peserta didik dilakukan secara nasional oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi, tes akademik, tes psikologi, wawancara, hingga tes kesehatan.

“Pendaftaran dibuka secara online mulai 5 sampai 28 Februari 2026. Informasi lengkap dapat diakses melalui akun resmi media sosial @sekolahgaruda.ri,” ujar Aris.

Menurutnya, seleksi dilakukan secara ketat dan transparan untuk menjaring putra-putri terbaik Sultra agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

SMA Unggul Garuda Sultra dirancang dengan konsep pendidikan berbasis akademik unggulan, penguatan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), sistem asrama, serta pembinaan intensif untuk mengikuti berbagai kompetisi nasional dan internasional.

“Sekolah ini dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu akses seluas-luasnya bagi siswa berbakat, prestasi akademik, dan pengabdian kepada masyarakat,” katanya.

Selain fokus pada akademik, peserta didik juga didorong aktif dalam kegiatan riset dan pengabdian masyarakat yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Tak hanya membuka pendaftaran siswa baru, Sekolah Unggul Garuda Sultra juga tengah membuka rekrutmen guru untuk mengajar di sekolah tersebut.

Aris menambahkan, pada tahun 2026 Pemerintah Indonesia meluncurkan 16 Sekolah Garuda di berbagai daerah sebagai bagian dari program pemerataan pendidikan berkualitas. Sebanyak 12 sekolah merupakan Sekolah Garuda Transformasi, sementara empat lainnya dibangun baru.

“Salah satu dari empat sekolah Garuda yang dibangun baru itu berada di Kabupaten Konawe Selatan,” ungkapnya.

Sekolah tersebut dibangun di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah dihibahkan kepada pemerintah pusat. Lokasi itu sebelumnya merupakan kawasan perkantoran salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra.

“Kita patut berbangga. Dari sekian banyak provinsi, Sultra menjadi salah satu daerah yang dipercaya membangun Sekolah Garuda baru. Ini tidak terlepas dari upaya dan arahan Bapak Gubernur Andi Sumangerukka,” tegas Aris.*

Begini Kronologi Kecelakaan Tunggal Pria yang Ditemukan Tewas di Kolong Jembatan Jalan Hombis Kendari

0

KENDARIKINI.COM – Kecelakaan lalu lintas tragis terjadi di Jalan Ade Irma Nasution, dekat Jembatan Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, pada Kamis (5/2/2026). Seorang pengendara sepeda motor Honda CRF tanpa nomor polisi, Hasrul, tewas di lokasi setelah kehilangan kendali kendaraannya dan terjatuh ke jurang.

Menurut Kasat Lantas Polresta Kendari, Iptu Kevin, kecelakaan terjadi sekitar pukul 14.30 WITA. Awalnya, korban melaju dari arah timur menuju barat di Jalan D.I. Panjaitan dengan kecepatan sekitar 60 km/jam. Setibanya di TKP, pengendara Honda CRF tanpa plat tersebut diduga kehilangan kendali, menabrak tiang peringatan pembuangan sampah, kemudian menghantam jembatan sebelum terjatuh ke sungai di bawahnya.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka robek di dagu dan dahi, serta meninggal dunia di tempat. Jenazah korban langsung dievakuasi ke RS Bhayangkara Kendari dan kemudian dibawa keluarga ke Konawe Utara.

Kasat Lantas Polresta Kendari menghimbau agar pengendara selalu berhati-hati, mematuhi rambu lalu lintas, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan untuk menghindari kecelakaan serupa.

Sebelumnya diberitakan Warga Jalan Hombis, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, digegerkan dengan penemuan seorang pria dalam kondisi meninggal dunia di kolong jembatan, Kamis (5/2/2026) pagi.

Korban diketahui bernama Hasrul, warga Desa Tongauna, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe. Ia pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak melintasi jembatan tersebut sekitar pukul 07.00 WITA.

Salah seorang warga, Hasruddin, mengatakan penemuan itu terjadi secara tidak sengaja saat warga melintas di lokasi. Warga mendapati korban terbaring di bawah jembatan bersama sepeda motor miliknya.*

Gagal Reboisasi, 36 Perusahaan Tambang di Sultra Terancam Dicabut Izinnya

0

KENDARIKINI.COM, Kendari – Sebanyak 36 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sulawesi Tenggara (Sultra) terancam sanksi tegas hingga pencabutan izin karena gagal menjalankan kewajiban reboisasi dan reklamasi hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Koalisi Aktivis Pemerhati Lingkungan dan Pertambangan (KAPITAN) Sultra menemukan puluhan perusahaan tersebut tetap melakukan eksploitasi besar-besaran tanpa memperbaiki kerusakan ekologis yang ditimbulkan.

“Sebagian besar pemilik PPKH lalai bahkan sengaja mengabaikan kewajiban rehabilitasi. Mereka mengeksploitasi hutan tanpa memikirkan fungsi ekologis yang hilang akibat aktivitas tambang,” tegas Direktur KAPITAN Sultra, Asrul Rahmani, Kamis (5/2).

KAPITAN Sultra menilai instansi berwenang diduga membiarkan perusahaan-perusahaan ini beroperasi tanpa sanksi tegas. Temuan tersebut mendorong KAPITAN menyampaikan empat tuntutan kepada pihak terkait, yakni BPDAS, BPKH, Dinas Kehutanan Sultra, dan Kementerian ESDM:

1. Menjatuhkan sanksi administratif tegas kepada perusahaan yang gagal tanam.

2. Menghentikan operasional perusahaan yang tidak patuh.

3. Mencabut SK lokasi dan PPKH perusahaan yang membandel.

4. Mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diduga memuat data studi kelayakan lingkungan tidak sesuai fakta lapangan.

Perjuangan KAPITAN Sultra mulai membuahkan hasil. Pada Kamis, 5 Februari 2026, telah ditandatangani Berita Acara Kesepakatan antara BPDAS Konaweha dan KAPITAN Sultra. Dalam kesepakatan itu, BPDAS berkomitmen memonitor dan mengevaluasi perusahaan yang belum melaksanakan rehabilitasi DAS, serta menggandeng KAPITAN Sultra sebagai “Mitra Suporting Lingkungan”.

“Kami menginginkan keterbukaan. Jangan sampai ada persekongkolan yang merugikan sumber air bersih dan keanekaragaman hayati Sultra demi keuntungan korporasi semata,” pungkas Asrul.*

KSBSI dan Gerbang Desak Kejati dan DPRD Sultra Tindaklanjuti Kasus Dugaan KKN RS Bahteramas

0

KENDARIKINI.COM – Dewan Pengurus Cabang (DPC) KSBSI Kota Kendari bersama Gerakan Pembangunan (Gerbang) Kota Kendari mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan DPRD Sultra segera menindaklanjuti kasus dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Rumah Sakit (RS) Provinsi Bahteramas terkait pengadaan jasa cleaning service dan security berbasis E-Katalog.

Laporan resmi dugaan KKN ini telah disampaikan KSBSI dan Gerbang Kota pada 21 Januari 2026, termasuk permintaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang hingga kini dianggap mandek.

Dalam aksi demonstrasi, KSBSI dan Gerbang menuntut:

1. Kejati Sultra menaikkan status kasus menjadi tahap penyidikan dan menetapkan tersangka.

2. DPRD Sultra segera mengeluarkan rekomendasi serta menggelar RDP terkait pengadaan jasa cleaning service dan security RS Bahteramas yang dinilai tidak transparan.

3. Gubernur Sultra mendesak Direktur RS Bahteramas melakukan audit menyeluruh atas pengadaan jasa tersebut.

Ketua KSBSI Kendari, Iswanto Sugiarto, mempertanyakan fungsi DPRD Sultra dan Kejati Sultra karena lambat menindaklanjuti laporan dugaan KKN di RS Bahteramas.

“Sudah lebih dari dua minggu laporan kami dibuat, tetapi belum ada kelanjutan atau informasi terkait perkembangannya,” ujar Iswanto. Ia menambahkan, laporan tersebut diduga kuat mengandung kerugian negara, mengingat anggaran sebesar Rp4,4 miliar untuk cleaning service dan Rp1,9 miliar untuk security bersumber dari APBN/APBD yang harus jelas penggunaannya.

Ketua Gerbang Kota, Risman Ariawan, menilai DPRD Sultra tidak serius menampung aspirasi rakyat. “Kami dijanjikan RDP tanggal 26 Januari, lalu diundur ke tanggal 6 Februari, tapi tak ada kejelasan. DPRD adalah wakil rakyat, bukan untuk menghindari rakyat,” kritiknya.

Iswanto menegaskan KSBSI dan Gerbang Kota Kendari akan terus mengawal kasus ini dan siap menggelar aksi lanjutan dengan konsolidasi massa lebih besar jika RDP tak segera dilakukan. Ia juga berharap Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, turun tangan menyelesaikan persoalan ini dan menindak tegas pihak yang bermain-main dengan anggaran pemerintah.

“Gubernur sebagai pimpinan tertinggi di Sultra harus turun tangan, termasuk memberikan sanksi administratif jika ada pihak yang melanggar,” pungkasnya.*

Tukar Tambah Banyak Untung, Kalla Toyota Hadirkan Promo Spesial Ramadan 2026

KENDARIKINI.COM – Memasuki bulan Ramadan 2026, Kalla Toyota kembali menghadirkan program spesial “Tukar Tambah Banyak Untungnya” untuk mempermudah pelanggan memiliki mobil Toyota impian. Program ini menawarkan paket finansial kompetitif, promo tukar tambah dari merek apa saja, serta berbagai fasilitas tambahan agar pelanggan lebih tenang menjalankan ibadah selama bulan suci.

Pencapaian Kalla Toyota sepanjang Januari 2026 menunjukkan performa yang gemilang. Terjual sebanyak 1.670 unit, angka ini meningkat dibanding Januari 2025 dan mendorong Toyota meraih market share hingga 30% di seluruh wilayah penjualan.

Melalui program Ramadan 2026, Kalla Toyota memberikan kemudahan berupa pembayaran uang muka (DP) bisa dicicil dua kali, gratis angsuran hingga lima kali, dan paket asuransi gratis untuk sejumlah model. Program Smart Upgrade 2.0 dirancang agar cicilan menurun setiap tahun, memberikan fleksibilitas bagi anggaran rumah tangga pelanggan.

Sementara itu, paket asuransi gratis diberikan hingga 2 tahun untuk model Avanza, Raize, dan Rush, serta 1 tahun untuk model Agya dan Calya. Khusus pembeli Alphard dengan pembayaran tunai, diberikan gratis asuransi hingga 2 tahun.

Program Tukar Tambah Banyak Untung menawarkan tambahan diskon hingga Rp5 juta, dengan jaminan harga jual kembali yang tinggi dan kompetitif. Kalla Toyota juga memastikan kenyamanan berkendara melalui program perawatan lengkap, termasuk:

T-Care: Gratis biaya jasa dan suku cadang untuk 7 kali servis selama 3 tahun hampir seluruh model Toyota.

Extended Warranty: Tambahan garansi 1 tahun bagi pelanggan yang rutin servis setiap 6 bulan.

“Kami ingin pelanggan menikmati Ramadan dengan mobil baru yang aman dan nyaman. Program ini memberikan kemudahan dan penghematan besar, termasuk DP bisa dicicil dua kali dan gratis angsuran hingga lima kali,” ujar Suliadin, Marketing General Manager Kalla Toyota.

Pelanggan yang ingin informasi lebih lengkap dapat mengunjungi website kallatoyota.co.id atau media sosial resmi Kalla Toyota di Instagram @KallaToyotaID, Twitter @KallaToyotaID, dan Facebook KallaToyota.me. Layanan pelanggan juga tersedia melalui hotline 0411-3000103 atau live chat WhatsApp 0811-441-4030.*

Hampir Dua Periode Memimpin, Desa Lamoeri Dinilai Stagnan dan Minim Transparansi Dana Desa

0

KENDARIKINI.COM, Konawe Selatan – Menjelang berakhirnya masa jabatan hampir dua periode Kepala Desa Lamoeri, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, kondisi pembangunan desa menuai sorotan tajam. Warga menilai Desa Lamoeri stagnan, khususnya di sektor infrastruktur dasar, dan minim transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.

Pantauan di lapangan menunjukkan sebagian besar wilayah desa masih minim sentuhan pembangunan. Infrastruktur yang terlihat hanya lampu jalan di depan rumah warga dan beberapa meter drainase. Sementara kondisi jalan, fasilitas umum, dan akses penunjang ekonomi masyarakat dinilai tidak mengalami perbaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Warga menyoroti ketidaktransparanan pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa Lamoeri, Tomas Toban. Salah satu indikator yang disebut paling krusial adalah tidak adanya papan informasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di ruang publik desa. Padahal, sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa wajib menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“APBDes itu wajib dipasang. Itu bukan keinginan warga, tapi perintah undang-undang. Isinya semua item kegiatan dan anggaran desa, supaya masyarakat tahu uang desa dipakai untuk apa,” ujar salah seorang warga.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Desa Lamoeri Tomas Toban membantah adanya kegiatan fiktif. “Bohong kalau ada penyampaian desa kami ada kegiatan fiktif. Semua berjalan sesuai aturan dan rencana,” tegasnya. Namun, terkait ketiadaan papan APBDes, Tomas berjanji akan segera memasangnya. Ironisnya, dua minggu setelah janji tersebut, APBDes masih belum terlihat di ruang publik desa, memicu kecurigaan warga.

Sejumlah aktivis dan pemerhati pembangunan desa mendesak agar Desa Lamoeri diaudit atau diperiksa secara menyeluruh. Mereka menilai ada indikasi ketidakterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa yang berpotensi merugikan masyarakat.

“Dana desa itu besar, tapi hasilnya tidak dirasakan masyarakat. Sudah hampir dua periode, desa tetap begini,” kata seorang pemerhati lokal.

Selain itu, warga juga mempertanyakan pembangunan yang dinilai tidak memiliki asas manfaat, seperti bangunan di tepi irigasi persawahan. Warga menilai prioritas pembangunan seharusnya lebih fokus pada fasilitas yang langsung mendukung kebutuhan masyarakat, seperti jembatan untuk akses ke kebun.

Masyarakat Desa Lamoeri menegaskan kritik ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar desa berkembang setara dengan desa-desa lain. Warga meminta pemerintah desa dan inspektorat untuk menegakkan fungsi pengawasan dan audit.

“Kami ingin desa kami maju. Dana desa itu bukan kecil. Tapi kalau tidak transparan, bagaimana masyarakat bisa percaya?” pungkas seorang warga.

Hingga berita ini diturunkan, APBDes Desa Lamoeri belum dipublikasikan di ruang publik desa.*

Tak Digubris Bertahun-tahun, Warga Desa Lamoeri Swadaya Bangun Akses Kebun

0

KENDARIKINI.COM – Warga Desa Lamoeri, Sulawesi Tenggara, mengaku terpaksa membangun akses jalan dan jembatan menuju kebun secara swadaya setelah bertahun-tahun usulan mereka tidak mendapat perhatian dari pemerintah desa.

Akses kebun tersebut merupakan jalur utama warga untuk menunjang aktivitas pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Namun hingga kini, belum ada pembangunan jembatan yang layak dari pemerintah desa meski usulan telah disampaikan berulang kali dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang).

“Sudah lama kami usulkan pembangunan jembatan supaya kendaraan bisa masuk ke kebun. Tapi setiap Musrenbang, usulan itu tidak pernah direalisasikan,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Karena kebutuhan yang mendesak, warga akhirnya bergotong royong mengumpulkan dana dan membangun akses seadanya agar kebun tetap bisa dijangkau, meski jauh dari standar keselamatan dan kelayakan.

Selain akses kebun, warga juga menyoroti minimnya perhatian terhadap keselamatan anak-anak sekolah. Setiap hari, anak-anak harus melintasi jalur berbahaya tanpa jembatan yang memadai.

“Kami khawatir karena anak-anak sekolah harus menyeberang di jalur yang rawan. Warga tiap tahun swadaya, tapi hasilnya sangat terbatas,” kata warga lainnya.

Warga juga mempertanyakan arah pembangunan desa yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan mendasar masyarakat. Mereka menyoroti adanya bangunan di sekitar saluran pengairan desa yang hingga kini tidak diketahui fungsi dan manfaatnya.

“Ada bangunan dekat pengairan, tapi tidak jelas kegunaannya. Tidak mendukung pertanian dan tidak dimanfaatkan warga, padahal anggarannya besar,” ungkap warga.

Selain itu, warga menduga adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan dana desa, termasuk dugaan proyek yang tercatat dalam dokumen namun tidak terlihat fisiknya di lapangan. Dugaan tersebut diperkuat dengan pengalaman warga terkait pembagian bantuan tandon air yang dinilai tidak merata.

“Yang menerima bantuan hanya aparat desa dan keluarga dekatnya. Saat kami tanyakan, katanya sudah dialihkan. Ini jadi tanda tanya besar,” ujar warga.

Atas berbagai persoalan tersebut, warga mendesak Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan dana desa di Lamoeri. Mereka juga menyatakan siap menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan penyimpangan tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Lamoeri belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai keluhan dan dugaan yang disampaikan warga. Upaya konfirmasi kepada pihak pemerintah desa juga belum mendapat tanggapan.*

Jelang Ramadan, Satgas Saber Polda Sultra Pantau Harga dan Stok Bahan Pokok di Pasar Kendari

0

KENDARIKINI.COM – Tim Satuan Tugas (Satgas) Saber Pengendalian Harga Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan pemantauan langsung terhadap harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Kendari, Kamis (5/2/2026).

Kegiatan yang melibatkan Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sultra bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Perum Bulog ini dilakukan menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026.

Pemantauan dimulai sekitar pukul 09.00 WITA dengan menyasar Pasar Ranomeeto dan Pasar Baruga. Tim Satgas mengecek langsung harga serta ketersediaan sejumlah komoditas strategis, seperti beras, gula pasir, minyak goreng, telur, daging ayam, cabai, bawang merah, dan bawang putih.

Selain memantau harga, petugas juga berdialog dengan para pedagang guna mengetahui kondisi pasokan dari distributor serta kendala yang dihadapi di lapangan.

Kanit 2 Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sultra, AKP Cucu Sutarwan, yang mewakili Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra Kombes Pol Dody Ruyatman, S.I.K., mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah preventif untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

“Pengecekan ini kami lakukan untuk memastikan stok bahan pokok aman dan harga masih dalam batas wajar. Kami ingin mencegah terjadinya penimbunan maupun permainan harga, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri,” ujar AKP Cucu.

Ia menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan secara berkala dengan melibatkan instansi terkait. Pihak kepolisian juga memastikan akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran, seperti penimbunan barang atau spekulasi harga yang merugikan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Satgas juga mengimbau para pedagang agar tidak menaikkan harga secara sepihak serta tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Dengan pemantauan ini, diharapkan masyarakat Kota Kendari dapat menjalani ibadah Ramadan dengan aman dan tenang tanpa kekhawatiran terhadap kelangkaan maupun lonjakan harga kebutuhan pokok.*

Pria Ditemukan Tewas di Kolong Jembatan Jalan Hombis Kendari, Diduga Kecelakaan Tunggal

0

KENDARIKINI.COM – Warga Jalan Hombis, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, digegerkan dengan penemuan seorang pria dalam kondisi meninggal dunia di kolong jembatan, Kamis (5/2/2026) pagi.

Korban diketahui bernama Hasrul, warga Desa Tongauna, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe. Ia pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak melintasi jembatan tersebut sekitar pukul 07.00 WITA.

Salah seorang warga, Hasruddin, mengatakan penemuan itu terjadi secara tidak sengaja saat warga melintas di lokasi. Warga mendapati korban terbaring di bawah jembatan bersama sepeda motor miliknya.

“Ditemukan pagi sekitar jam 7, posisinya ada di bawah jembatan,” ujar Hasruddin.

Saat ditemukan, korban mengenakan baju hitam, celana jeans panjang berwarna abu-abu, dan masih memakai helm. Pada bagian wajah korban terlihat mengalami luka dan mengeluarkan darah.

Warga menduga korban mengalami kecelakaan tunggal saat melintasi jembatan, mengingat sepeda motor korban juga ditemukan dalam kondisi terjatuh di lokasi yang sama.

“Sepertinya kecelakaan, karena motornya juga jatuh di bawah jembatan, dan ada luka di wajahnya,” tambahnya.

Usai penemuan tersebut, korban langsung dievakuasi dan dibawa ke RSU Bhayangkara Kendari untuk penanganan lebih lanjut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab pasti kematian korban dan masih melakukan pendalaman di lokasi kejadian.*

Polda Sultra Gelar Expo Perumahan Polri, Kapolda Instruksikan Bintara Remaja Manfaatkan KPR

0

KENDARIKINI.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Expo Perumahan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dirangkaikan dengan Bazar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Provinsi Sultra. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Kamis–Jumat, 5–6 Februari 2026, di Lapangan Presisi Polda Sultra.

Expo ini merupakan hasil kerja sama antara Polda Sultra, DPD Pengembang Indonesia (PI) Provinsi Sultra, serta UMKM Sultra, dengan tujuan memperluas akses hunian yang layak dan terjangkau bagi personel Polri, khususnya bintara remaja, sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM daerah.

Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, mengatakan bahwa Expo Perumahan Polri menjadi langkah konkret dalam memperkuat kesejahteraan personel, sejalan dengan prioritas Kapolri serta arahan Presiden Republik Indonesia terkait peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP).

“Rumah adalah investasi masa depan dan tempat bernaung bagi keluarga. Melalui Expo Perumahan ini, Polda Sultra berkomitmen memastikan setiap personel memiliki akses terhadap hunian yang layak,” ujar Irjen Pol Didik Agung Widjanarko dalam sambutannya, Kamis (5/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sultra juga menginstruksikan seluruh anggota Polri, khususnya bintara remaja, agar memanfaatkan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) sebagai bentuk kemandirian dalam kepemilikan tempat tinggal.

“Saya menginstruksikan kepada seluruh personel, khususnya bintara remaja, agar memanfaatkan fasilitas KPR yang tersedia sebagai investasi jangka panjang dan demi mendukung kinerja yang lebih baik,” tegasnya.

Selain menghadirkan berbagai pilihan perumahan, kegiatan ini juga diramaikan dengan Bazar UMKM, yang menjadi wadah promosi produk lokal serta mendorong pelaku usaha agar terus berkembang dan naik kelas. Program ini turut diperkuat dengan bantuan uang muka perumahan dari PT Asabri, guna meringankan beban personel Polri dalam mewujudkan kepemilikan rumah impian.

Expo Perumahan Polri dan Bazar UMKM ini diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan antara institusi kepolisian, pengembang, dan pelaku UMKM dalam mendukung kesejahteraan anggota serta pertumbuhan ekonomi daerah.(Faldi)*

PT Vale Edukasi Tanggap Bencana Gempa ke Siswa SD

0

KENDARIKINI.COM – PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali dan PT Petrosea Tbk menggelar sosialisasi tanggap bencana bagi siswa sekolah dasar di wilayah binaan PT Vale IGP Morowali. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 3 hingga 5 Februari 2026.

Sosialisasi bertema “Siap Siaga, Selamat Bersama: Anak Sekolah Tangguh Bencana” tersebut menyasar sejumlah sekolah dasar, yakni SDN Dampala, SDN Siumbatu, SDN 1 dan 2 Onepute Jaya, serta SDN 1 dan 2 Bahomotefe.

Kegiatan ini bertujuan menanamkan kesadaran dan kesiapsiagaan bencana sejak usia dini, khususnya terhadap potensi gempa bumi yang memiliki tingkat risiko tinggi di wilayah Sulawesi Tengah.

Dalam sosialisasi tersebut, para siswa dibekali pengetahuan dasar mengenai potensi bencana, langkah mitigasi, serta prosedur keselamatan saat terjadi keadaan darurat. Materi disampaikan secara interaktif dan disesuaikan dengan karakteristik anak sekolah dasar.

Selain pemaparan materi, siswa juga mengikuti simulasi kebencanaan secara langsung, termasuk praktik drop, cover, and hold on, agar memahami langkah penyelamatan diri yang benar di lingkungan sekolah maupun di rumah.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Morowali, Mohammad Ridwan Mangkali, mengatakan anak-anak merupakan kelompok rentan sekaligus memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam membangun budaya sadar bencana.

“Dengan pemahaman dan latihan yang tepat, anak-anak tidak hanya mampu menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga dapat membantu orang-orang di sekitarnya,” ujarnya.

Ridwan juga mengapresiasi sinergi lintas sektor yang terbangun melalui kegiatan ini. Menurutnya, edukasi kebencanaan sejak dini merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat tangguh bencana.

“Kami mengapresiasi dukungan PT Vale dan PT Petrosea dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Morowali,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala SDN Siumbatu, Serno, mengungkapkan kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi siswa dan tenaga pendidik.

“Anak-anak sangat antusias dan kini memiliki pemahaman yang lebih baik serta lebih percaya diri menghadapi situasi darurat. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat berkelanjutan,” katanya.

Community Development Officer Bahodopi PT Vale, Salwa, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong keselamatan dan ketangguhan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

“Keselamatan adalah nilai fundamental kami. Edukasi kebencanaan sejak dini diharapkan membekali anak-anak dengan kesiapan mental dan keberanian bertindak tepat saat menghadapi bencana,” ujarnya.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan institusi pendidikan ini, diharapkan budaya sadar dan siaga bencana dapat tertanam sejak dini serta memperkuat ketangguhan masyarakat Morowali ke depan.*

Perumahan Swarna Dwipa Property Kembali Dipilih Maxcell untuk Pemenang Pesta Undian di Kendari

0

KENDARIKINI.COM – Perumahan PT Swarna Dwipa Property (SDP) kembali menjadi lokasi penyerahan hadiah pemenang pesta undian yang digelar Maxcell Depo Teknik dan Bangunan. Kali ini, pemenang undian atas nama Husni menerima hadiah di kawasan Madina City Square 5, Jalan Chairil Anwar, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Kamis (5/2/2026).

CEO PT Swarna Dwipa Property, Roni Sianturi, S.Si, dalam sambutannya menegaskan komitmen perusahaan mendukung program pemerintah, khususnya program Sejuta Rumah.

“PT Swarna Dwipa Property berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mewujudkan satu juta rumah bagi masyarakat,” ujarnya.

Roni juga menyampaikan apresiasi kepada Maxcell Depo Teknik dan Bangunan yang untuk kedua kalinya memilih perumahan PT SDP sebagai lokasi pemenang undian. Ia turut mengucapkan selamat kepada pemenang.

Pada kesempatan tersebut, PT SDP juga menyerahkan satu unit motor viar pengangkut sampah sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja Pemerintah Kota Kendari dalam pengelolaan kebersihan.

“Kami sebagai pengembang perumahan yang mendukung kinerja Pemkot Kendari turut menyerahkan satu motor viar pengangkut sampah,” ungkapnya.

Sementara itu, Perwakilan Maxcell Depo Teknik dan Bangunan, Randi Natanael, mengatakan bahwa hadiah yang diberikan merupakan bentuk apresiasi kepada pelanggan setia.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi customer, serta terus mendukung penyediaan bahan bangunan dan kebutuhan rumah tangga,” tuturnya.

Ia berharap hadiah tersebut dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi pemenang.

“Selamat kepada pemenang, semoga hadiah ini menjadi berkah,” tambahnya.

Di tempat yang sama, perwakilan Bank BTN, Ratu menegaskan komitmennya dalam mendukung seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan program Sejuta Rumah pemerintah.

“Kami siap mendukung semua pihak yang berkontribusi dalam menyukseskan program sejuta rumah,” ujarnya.

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, turut mengapresiasi kontribusi PT Swarna Dwipa Property dan para pengembang perumahan di Kota Kendari.

“Terima kasih kepada PT SDP dan pengembang perumahan lainnya yang terus mendukung program pemerintah pusat dan Pemkot Kendari,” katanya.

Ia juga menegaskan komitmen Pemkot Kendari dalam meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah di sektor perumahan.

“Tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok. Untuk itu, biaya BPHTB dan PBB kami gratiskan bagi masyarakat kurang mampu,” pungkasnya.*

Kritik Keras untuk Kadispar Sultra, Disuruh Urus Potensi Wisata Pulau Senja dan Pantai Kartika, Jangan Urus yang Bukan Tupoksi

KENDARIKINI.COM – Sebuah video kritik terhadap Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) viral di media sosial. Video yang diunggah akun TikTok @saptabahaya itu menyoroti pengelolaan potensi wisata daerah, khususnya Pulau Senja di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), yang dinilai belum mendapat perhatian maksimal.

Dalam video tersebut, seorang pemuda melayangkan kritik keras kepada Kadispar Sultra karena dianggap lebih banyak mengurusi hal-hal yang bukan menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sementara potensi wisata besar di Sultra justru terabaikan.

Pemuda itu menyebut Pulau Senja memiliki potensi wisata alam yang besar, namun justru diduga masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Galian C.

“Daripada Bapak bicara yang bukan tupoksi Bapak, coba lihat Pulau Senja di Konsel. Apakah tidak ada potensi untuk dijadikan tempat wisata?” ujar pemuda tersebut dalam postingan akun tiktok @saptabahaya.

Ia juga menyindir agar Kadispar Sultra lebih fokus mengembangkan sektor pariwisata dibanding mengurusi hal-hal kecil yang dinilai tidak menjadi prioritas.

Selain mengkritik Kadispar, pemilik akun TikTok tersebut juga meminta Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, untuk mengevaluasi kinerja Kadispar Sultra.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Ridwan Badallah, memberikan klarifikasi terkait status Pulau Senja dan Pantai Kartika (Tanjung Kartika) yang disebut-sebut masuk wilayah tambang di Konawe Selatan.

Ridwan menjelaskan bahwa Pulau Senja dan Pantai Kartika bukan merupakan aset Pemerintah Provinsi Sultra, melainkan milik masyarakat setempat serta mantan Wakil Bupati Konawe Selatan berinisial J. Selain itu, kedua lokasi tersebut telah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pariwisata Kabupaten Konawe Selatan.

“Pulau Senja dan Pantai Kartika itu milik pribadi masyarakat dan Pak Jems (mantan calon Wakil Bupati Konawe Selatan), serta memiliki RTRW pariwisata Kabupaten Konawe Selatan,” ujar Ridwan saat dikonfirmasi Kendarikini.com, Selasa 3 Februari 2026.

Meski demikian, Ridwan menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti apabila ditemukan adanya pelanggaran, khususnya yang berkaitan dengan tata ruang dan perizinan.

“Saya sudah menghubungi Kadispar Konsel. Saat ini saya masih di Jakarta, minggu depan kami akan meninjau langsung lokasi untuk segera diatur sesuai mekanisme,” jelasnya.

Terkait dugaan IUP Galian C di kawasan Pulau Senja dan Pantai Kartika, Ridwan menyebut bahwa Dinas Pariwisata Sultra telah menyerahkan telaah akademis kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra.

“IUP Galian C sudah kami beri telaah akademis ke ESDM Pemprov Sultra,” pungkasnya

Sebelumnya, Pantai Kartika dan Pulau Senja menjadi sorotan publik setelah diduga sebagian kawasan wisata tersebut masuk dalam izin tambang batu gamping yang disinyalir melanggar aturan tata ruang Kabupaten Konawe Selatan. Potensi wisata pulau senja dan pantai tanjung kartika terancam dengan adanya dua IUP yaitu PT Citra Khusuma Sultra dan CV Ramadhan Moramo.(Faldi).*

Kasus Dugaan Penganiayaan dan Perzinahan di Kendari Berakhir Damai, Kedua Pihak Sepakat Cabut Laporan

0

KENDARIKINI.COM – Kasus dugaan penganiayaan dan perzinahan yang sempat dilaporkan ke Polres Kendari dan Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) akhirnya berakhir damai. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan dan mencabut seluruh laporan polisi yang telah dibuat.

Hal tersebut disampaikan oleh Yusran Yastono Yasin Idrus, S.H, selaku kuasa hukum pihak terlapor, Rabu (4/2/2026). Ia menjelaskan bahwa proses perdamaian dilakukan dengan melibatkan kedua belah pihak, masing-masing kuasa hukum, serta disaksikan oleh perwakilan keluarga besar pelapor dan terlapor.

“Hari ini kami selaku kuasa hukum terlapor bersama pelapor, didampingi kuasa hukumnya masing-masing, serta dihadiri keluarga kedua belah pihak, telah sepakat melakukan perdamaian secara kekeluargaan,” ujar Yusran.

Ia menegaskan, kesepakatan damai tersebut mencakup pencabutan seluruh laporan polisi yang sebelumnya dilayangkan, baik laporan dugaan penganiayaan di Polres Kendari maupun dugaan perzinahan di Polda Sultra.

“Kami dari pihak terlapor mencabut laporan yang telah dibuat di Polres Kendari. Begitu pula pihak pelapor, bersama kuasa hukumnya, mencabut laporan polisi yang ada di Polres Kendari dan Polda Sultra,” jelasnya.

Menurut Yusran, perdamaian ini lahir atas dasar itikad baik dan hasil musyawarah bersama secara kekeluargaan. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak lagi memperpanjang permasalahan tersebut.

“Intinya, kedua belah pihak telah berbesar hati untuk berdamai,” tambahnya.

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah seorang perempuan berinisial JM (24) melaporkan suaminya, MR, ke pihak kepolisian. MR diduga kepergok bersama perempuan lain berinisial EL di sebuah indekos di Jalan Nipa Raya, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.

Kuasa hukum JM, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sulawesi Tenggara, Fadri Laulewulu, menjelaskan peristiwa tersebut bermula saat kliennya melihat mobil suaminya melintas di kawasan Perempatan Pasar Baru dengan seorang perempuan di dalamnya.

“Korban kemudian membuntuti mobil tersebut hingga berhenti di sebuah indekos di Jalan Nipa Raya,” ujar Fadri kepada wartawan, Senin (19/1/2026).

Namun demikian, melalui kesepakatan damai yang telah dicapai, seluruh proses hukum atas laporan tersebut resmi dihentikan.*

Warga Puuwatu Kendari Geger, Mayat Perempuan Lansia Ditemukan Membengkak di Lorong Bukit Jaya

0

KENDARIKINI.COM – Warga Lorong Bukit Jaya, Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, digemparkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan lanjut usia (lansia), Rabu 4 Februari 2026 sekitar pukul 20.00 WITA.

Korban diketahui berinisial AE (57). Berdasarkan informasi yang dihimpun KENDARIKINI.COM, korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan tubuh mengalami pembengkakan.

Penemuan tersebut sontak mengundang perhatian warga sekitar dan segera dilaporkan kepada pihak berwajib. Aparat kepolisian setempat langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui penyebab pasti meninggalnya korban. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap kronologi dan penyebab kematian perempuan tersebut.*

KSOP Kendari Uji Kelaikan Truk Kontainer di Pelabuhan Bungkutoko, Targetkan Zero ODOL 2027

0

KENDARIKINI.COM – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kendari melakukan uji kelaikan truk kontainer yang beroperasi di kawasan Pelabuhan Pelindo Bungkutoko, Rabu (4/2/2026).

Uji kelaikan tersebut dilakukan dalam rangka mengaktifkan kembali Single Truck Identification Data (STID) serta memastikan armada angkutan kontainer memenuhi standar teknis, keamanan, dan keselamatan.

Kepala BPTD Kelas II Sultra, Husni Mubarak, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan standar kendaraan angkutan barang khusus agar tidak membahayakan aktivitas kepelabuhanan.

“Uji kelaikan ini untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan, sekaligus mengidentifikasi truk-truk kontainer yang beroperasi di kawasan Pelindo,” ujar Husni.

Menurutnya, setiap kendaraan yang ingin memperoleh atau memperbarui STID wajib memenuhi seluruh ketentuan, baik dari sisi kendaraan maupun pengemudi, termasuk hasil pemeriksaan laik jalan.

“Kendaraan dan pengendara harus memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan STID,” tambahnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Dinas Perhubungan Kota Kendari, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari, Jasa Raharja, Wadirlantas Polda Sultra, Satlantas Polresta Kendari, serta sejumlah perusahaan angkutan barang di Kota Kendari.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menuju zero ODOL (Over Dimension Over Loading) di Kota Kendari yang ditargetkan mulai diterapkan pada tahun 2027. Seluruh kendaraan yang beroperasi di kawasan Pelabuhan Pelindo diwajibkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas II Kendari, Capt Raman, mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 170 truk kontainer di Pelabuhan Pelindo Bungkutoko yang perlu memperbarui STID yang sebelumnya diterbitkan beberapa tahun lalu.

“Alhamdulillah, BPTD sudah membawa Unit Laik Fungsi Kendaraan. Hari ini ada dua unit truk yang dilakukan pemeriksaan,” kata Capt Raman.

Ia menegaskan, truk kontainer yang tidak memenuhi syarat atau memiliki STID yang telah kedaluwarsa tidak akan diizinkan masuk ke area pelabuhan untuk mengambil muatan.

“Nantinya semua kendaraan akan melewati gate, dan di gate tersebut sudah ada sistem persyaratan. Truk dengan STID yang sudah kedaluwarsa tidak bisa masuk,” tegasnya.*

3,452FansSuka
84,893PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
346,777PengikutMengikuti
4,356PengikutMengikuti