KENDARIKINI.COM – Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2025–2030 resmi dilantik oleh Ketua Umum JMSI Pusat, Teguh Santosa, yang berlangsung disalah satu hotel diKota Kendari pada Jumat, 19 Desember 2025.

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat JMSI Nomor 082/PP/SK/JMSI/XII/2025 tentang Perubahan Pengurus Daerah JMSI Sultra Periode 2025–2030.

Usai dilantik, Ketua Pengda JMSI Sultra, Adhi Yaksa Pratama, menyampaikan bahwa kepengurusan baru akan langsung bekerja, terutama dalam mendorong media-media di Sultra agar memenuhi standar profesionalisme pers.

“Salah satu fokus utama kami ke depan adalah mendorong media anggota agar terverifikasi oleh Dewan Pers sesuai dengan visi dan misi JMSI,” ujar Saldi sapaan akrabnya.

Sementara itu, Ketua Umum JMSI Pusat, Teguh Santosa, mengungkapkan bahwa saat ini JMSI memiliki sekitar 900 media anggota di seluruh Indonesia. Namun demikian, ia menegaskan bahwa status verifikasi Dewan Pers tidak boleh dijadikan satu-satunya tolok ukur profesionalisme perusahaan pers.

Menurut Teguh, verifikasi faktual dan administratif—baik bintang satu hingga empat—tidak secara otomatis menjamin kualitas jurnalistik sebuah media.

“Tidak ada jaminan bahwa media yang telah terverifikasi secara administratif selalu berbanding lurus dengan kualitas jurnalistiknya. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” kata Teguh Santosa.

Ia pun mendorong Pengurus JMSI Sultra periode 2025–2030 untuk menjadikan peningkatan kualitas jurnalistik sebagai agenda korektif dan berkelanjutan ke depan.*

KENDARIKINI.COM – Dua program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, meraih penghargaan tingkat nasional dalam ajang Indonesian CSR Awards (ICA) 2025 dan Indonesian SDGs Awards (ISDA) 2025.

Penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Corporate Forum for CSR Development (CFCD) dan diumumkan dalam seremoni penganugerahan yang berlangsung disalah satu hotel di Jakarta pada Rabu, 17 Desember 2025.

Dua program yang memperoleh apresiasi nasional itu adalah Matano Iniaku dan Closedloop Livestock System: Peternakan Sapi, yang dinilai memiliki kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan serta sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Program Matano Iniaku menerima penghargaan Indonesian CSR Awards (ICA) 2025. Program ini dijalankan di Desa Matano, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, dengan fokus pada pengembangan kawasan berbasis ekowisata dan agroforestri.

Kegiatan tersebut mencakup rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), pengembangan agroforestri, serta pengelolaan kawasan wisata LaaWaa River Park. Program ini juga melibatkan masyarakat melalui pelatihan pengelolaan lingkungan, pertanian berkelanjutan, dan penguatan kelembagaan lokal.

Sementara itu, penghargaan Indonesian SDGs Awards (ISDA) 2025 diberikan kepada program Closedloop Livestock System: Peternakan Sapi yang dilaksanakan di Desa Parumpanai dan Desa Kawata. Program ini dikaitkan dengan pencapaian SDGs poin 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Melalui pendekatan peternakan terpadu, program tersebut mencakup peningkatan kapasitas peternak, pengelolaan pakan dan kesehatan ternak, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa. Pengelolaan usaha peternakan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa).

Selain dua program tersebut, perusahaan juga menjalankan program Beasiswa Anak Asuh bagi siswa tingkat SD hingga SMA di wilayah Sorowako. Program ini menyasar pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu dan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kerukunan Wawoinia Asli Sorowako (KWAS).

Program beasiswa tersebut merupakan bagian dari Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) yang melibatkan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Luwu Timur, dengan tujuan mendukung keberlanjutan pendidikan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia, Budiawansyah, mengatakan penghargaan tersebut menjadi evaluasi sekaligus dorongan untuk terus memperkuat praktik keberlanjutan.

“Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa program keberlanjutan perlu dijalankan secara konsisten dan melibatkan berbagai pihak,” ujarnya melalui siaran resmi yang diterima Tim Redaksi.

Ajang ICA dan ISDA 2025 bertujuan memberikan apresiasi kepada perusahaan, pemerintah, dan organisasi yang dinilai berkontribusi dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial serta pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Indonesia.*

KENDARIKINI.COM, BOMBANA – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, meninjau langsung lokasi yang dipersiapkan sebagai venue Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sultra 2026 di Kabupaten Bombana pada Kamis 18 Desember 2025.

Peninjauan tersebut dilakukan usai Gubernur memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Kabupaten Bombana yang berlangsung di Lapangan Eks MTQ Bombana.

Dalam kunjungannya, Gubernur mengecek sejumlah fasilitas olahraga yang direncanakan menjadi tempat pelaksanaan Porprov. Ia menegaskan, kesiapan infrastruktur menjadi salah satu faktor utama dalam penentuan daerah tuan rumah, selain standar venue, aksesibilitas, serta dukungan fasilitas penunjang lainnya.

“Kami meninjau venue yang dipersiapkan untuk menjadi tuan rumah Porprov 2026. Tim teknis saat ini sedang melakukan evaluasi secara mendalam. Semoga tidak ada perubahan sehingga Bombana dapat ditetapkan secara resmi sebagai tuan rumah,” kata Andi Sumangerukka.

Selain peninjauan venue, peringatan HUT ke-22 Bombana juga dimanfaatkan sebagai momentum penyerahan sejumlah bantuan dari Pemerintah Provinsi Sultra kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Di sektor kesehatan, Gubernur menyerahkan bantuan berupa ambulans serta kendaraan operasional tanggap darurat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sementara di bidang perikanan, bantuan yang disalurkan meliputi perahu fiber, mesin perahu, alat tangkap ikan (pokat), karamba jaring apung, bibit ikan, serta sarana pendukung lainnya guna meningkatkan produktivitas nelayan.

Pada sektor pertanian, Pemprov Sultra memberikan bantuan alat dan mesin pertanian. Gubernur menegaskan, Bombana memiliki peran strategis sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Sultra.

Selain itu, melalui Dinas Perumahan, Pemprov Sultra memastikan sebanyak 14 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Bombana menerima bantuan program bedah rumah.

Di usia ke-22 Kabupaten Bombana, Gubernur berharap daerah tersebut terus berkembang dan mampu menjadi contoh pembangunan di Sultra, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.*

KENDARIKINI.COM, BAUBAU — Dugaan pelecehan seksual mencuat di lingkungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra). Seorang Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berinisial MA dilaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) atas dugaan tindakan pelecehan terhadap stafnya, WD.

Informasi yang dihimpun, laporan tersebut telah diterima dan saat ini tengah ditangani oleh BGN Regional Sultra.

Berdasarkan surat aduan yang beredar, dugaan pelecehan bermula dari tindakan MA yang diduga kerap mengirimkan pesan berupa video melalui akun media sosial pribadinya kepada korban. Meski tidak pernah mendapat respons, MA disebut terus mengirimkan video pendek bermuatan tidak pantas disertai kalimat bernada pelecehan.

Perlakuan tersebut berdampak pada kondisi psikologis korban. WD mengaku mengalami trauma dan ketakutan saat menjalankan tugasnya di dapur MBG, hingga merasa tidak aman berada di lingkungan kerja.

Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kota Baubau, Hamiruddin, membenarkan adanya laporan dugaan pelecehan tersebut. Ia menyampaikan bahwa penanganan kasus telah diambil alih oleh BGN tingkat regional.

“Benar, laporan itu sudah ditangani langsung oleh BGN Regional Sultra. Nantinya akan ada pernyataan resmi dari pihak regional terkait hasil penanganannya,” kata Hamiruddin saat dikonfirmasi oleh awak media pada Kamis 18 Desember 2025.

Ia menambahkan, proses investigasi masih berlangsung dan hasilnya akan disampaikan kepada pihak yayasan yang mengelola dapur MBG tempat MA bertugas.

“Ini sedang diproses. Setelah ada hasil, akan ditembuskan juga ke pihak yayasan,” ujarnya.

Sementara itu, MA belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang dilakukan awak media. Upaya menghubungi melalui sambungan telepon dan pesan singkat tidak mendapat respons. Bahkan, nomor wartawan yang mencoba menghubungi dilaporkan diblokir.

Pihak yayasan pengelola dapur MBG juga belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kasus tersebut.*

KENDARIKINI.COM, KENDARI — Seorang perempuan berinisial DI menjadi korban penganiayaan oleh kekasihnya sendiri, AS, di sebuah tempat hiburan malam (THM) di Jalan Sorumba, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada Rabu malam, 17 Desember 2025.

Kasus penganiayaan itu diduga dipicu oleh tuduhan pelaku yang menyalahkan korban sebagai penyebab hancurnya rumah tangganya. Padahal, berdasarkan keterangan awal, pelaku sebelumnya mengaku kepada korban bahwa dirinya telah resmi bercerai.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Kendari, AKP Welliwanto Malau, menjelaskan korban merupakan pekerja di salah satu THM yang berada di Jalan Edi Sabara, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat.

“Korban dijemput oleh pelaku setelah selesai bekerja, kemudian dibawa ke THM lain di wilayah Wowawanggu,” kata AKP Welliwanto kepada wartawan.

Setibanya di lokasi, pelaku bersama beberapa rekannya mengonsumsi minuman keras di dalam sebuah ruangan. Dalam kondisi dipengaruhi alkohol, emosi pelaku diduga memuncak hingga berujung pada aksi penganiayaan terhadap korban.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka lebam di bagian wajah dan beberapa bagian tubuh lainnya. Korban berhasil menyelamatkan diri saat pelaku meninggalkan ruangan untuk ke kamar mandi.

“Korban memanfaatkan kesempatan tersebut untuk keluar dari ruangan dan langsung melapor ke Polresta Kendari,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, penganiayaan terjadi karena pelaku menuding korban sebagai pihak yang merusak rumah tangganya.

“Pelaku sebelumnya mengaku sudah bercerai. Namun saat dalam keadaan mabuk, pelaku justru menyalahkan korban dan mengklaim keluarganya hancur karena korban, sehingga terjadi penganiayaan,” jelas AKP Welliwanto.

Usai menerima laporan, pihak kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa sejumlah saksi, serta membawa korban untuk menjalani visum guna kepentingan penyelidikan.

Sementara itu, hingga kini pelaku AS masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Polresta Kendari telah menurunkan Tim Buser 77 untuk memburu pelaku.

“Pelaku masih kami kejar dan identitasnya sudah kami kantongi,” pungkas AKP Welliwanto.*

KENDARIKINI.COM, KONAWE — Aktivitas pabrik semen milik PT Razka Sarana Konstruksi (RSK) yang beroperasi di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, kembali menuai sorotan. Perusahaan tersebut diduga menjalankan kegiatan industri tanpa mengantongi perizinan lengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan penelusuran melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, PT RSK tidak tercatat memiliki izin kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Konawe. Dalam dokumen OSS, perusahaan tersebut diketahui memiliki kegiatan usaha di Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari.

Meski demikian, aktivitas produksi pabrik semen di Kelurahan Asinua hingga kini dilaporkan masih terus berjalan. Sejumlah dokumen perizinan utama yang dipersoalkan antara lain Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin bangunan industri, serta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang menjadi syarat wajib bagi kegiatan industri.

Sumber yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, keberadaan pabrik semen tersebut juga tidak tercatat dalam daftar usaha industri aktif yang diketahui pihak kelurahan maupun kecamatan setempat.

“Setahu kami, tidak ada laporan atau data perizinan lengkap terkait pabrik itu di wilayah sini,” ujar sumber tersebut kepada awak media pada Kamis 18 Desember 2025.

Selain persoalan perizinan, warga Kelurahan Asinua juga mengeluhkan dampak lingkungan yang diduga ditimbulkan dari aktivitas pabrik. Debu dari proses produksi disebut kerap beterbangan dan mengganggu kenyamanan serta kesehatan warga, terutama saat jam operasional.

“Debu sering masuk ke rumah, apalagi kalau angin kencang. Ini sangat mengganggu pernapasan,” keluh salah seorang warga.

Keluhan lain datang dari aktivitas kendaraan berat pengangkut material yang lalu-lalang setiap hari. Warga menilai kondisi tersebut mempercepat kerusakan jalan lingkungan dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

“Truk besar lewat hampir setiap hari. Jalan cepat rusak dan rawan kecelakaan,” ungkap warga lainnya.

Aktivitas industri yang diduga belum mengantongi izin lengkap ini juga dinilai berpotensi merugikan daerah. Tanpa perizinan resmi, perusahaan dikhawatirkan tidak memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari sektor pajak maupun retribusi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Razka Sarana Konstruksi belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan perizinan tersebut. Tim Redaksi masih berupaya menghubungi pihak perusahaan serta instansi terkait untuk memperoleh keterangan lanjutan.*

KENDARIKINI.COM — Di tengah tantangan nasional dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap kerja, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan industri strategis, PT Vale Indonesia Tbk (“PT Vale”), bagian dari Mining Industry Indonesia (MIND ID), memperkuat perannya sebagai penggerak pembangunan talenta muda melalui Program Co-Ops (Cooperative Education Program).

Bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin, program ini menyeleksi 16 mahasiswa terbaik dari 48 kandidat untuk menjalani kerja praktik selama enam bulan penuh di lingkungan operasional PT Vale—durasi yang dirancang khusus untuk memberi pengalaman industri nyata, membentuk disiplin profesional, serta memastikan kesiapan kerja yang terukur dan berkelanjutan.

Program Co-Ops lahir dari kesadaran bahwa kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan sumber daya manusia nasional. Di tengah percepatan hilirisasi dan transformasi industri, PT Vale melihat bahwa keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh investasi fisik dan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan manusia yang mengoperasikannya. Karena itu, Co-Ops dirancang sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam membangun talenta muda, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan industri berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Melalui skema ini, mahasiswa tidak hanya diperkenalkan pada dunia kerja, tetapi benar-benar menjalani ritme industri selama enam bulan, memahami standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), tata kelola operasional, serta budaya profesional yang menjadi fondasi industri pertambangan modern. Pendekatan ini menjadikan Co-Ops lebih dari sekadar program magang, melainkan ruang transisi nyata dari kampus ke dunia profesional, di mana peserta dilatih untuk berpikir kritis, bertanggung jawab, dan siap berkontribusi sejak hari pertama memasuki dunia kerja.

Program Co-Ops juga menjadi bagian dari ekosistem pengembangan talenta lokal yang telah dibangun PT Vale secara konsisten selama bertahun-tahun di wilayah sekitar operasi. Melalui pengembangan Politeknik Sorowako (Poliwako) di Luwu Timur, yang bertransformasi dari Akademi Teknik Sorowako, PT Vale berkontribusi dalam menghadirkan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri.

Upaya ini diperkuat dengan berbagai pelatihan vokasi jangka pendek bagi pemuda lokal. Keseluruhan inisiatif ini dirancang untuk memastikan bahwa akses pendidikan berujung pada kesiapan kerja yang nyata, bukan sekadar peningkatan angka partisipasi.

Senior Manager Talent Acquisition, Performance Management & EVP PT Vale Indonesia, Gandi Husodo, menegaskan bahwa Program Co-Ops merupakan bentuk investasi strategis perusahaan dalam pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, tantangan terbesar industri saat ini bukan hanya ketersediaan tenaga kerja, tetapi kesiapan tenaga kerja untuk langsung berkontribusi secara aman, produktif, dan profesional.

“Melalui pengalaman industri nyata selama enam bulan, peserta Co-Ops mengalami lompatan signifikan dalam disiplin kerja, pemahaman keselamatan, dan kesiapan profesional. Inilah fondasi yang dibutuhkan industri untuk tumbuh secara berkelanjutan,” ujarnya.

Program ini disambut sangat antusias oleh para peserta. Muhammad Akbar, mahasiswa asal Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, menyebut Co-Ops sebagai kesematan belajar yang akan membuka perspektifnya terhadap dunia kerja, tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga memahami pentingnya budaya keselamatan dan tanggung jawab profesional, terlebih karena PT Vale beroperasi di daerah asalnya.

Sementara itu, Dewi Erika Yuliana, mahasiswa Jurusan Kimia Universitas Hasanuddin, menilai Co-Ops akan menjadi jembatan nyata antara teori yang dipelajari di kampus dan praktik di industri. Pengalaman selama Co-Ops diyakii akan membangun kepercayaan diri dan kesiapan untuk memasuki dunia kerja setelah lulus.

Ke depan, PT Vale berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memperluas Program Co-Ops melalui kolaborasi dengan lebih banyak institusi pendidikan. Langkah ini diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda di sekitar wilayah operasi untuk memperoleh pengalaman industri yang relevan, berkualitas, dan berdaya saing global. Bagi PT Vale, pembangunan talenta bukan sekadar program tanggung jawab sosial, melainkan bagian integral dari strategi bisnis dan keberlanjutan jangka panjang.

Di tengah upaya Indonesia memperkuat daya saing melalui hilirisasi dan transformasi industri, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penentu. Melalui Program Co-Ops dan ekosistem pengembangan talenta yang terintegrasi, PT Vale tidak hanya menyiapkan tenaga kerja masa depan, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan daerah dan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai tambah jangka panjang.*

KENDARIKINI.COM, KENDARI — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin keterbukaan informasi publik sebagai hak dasar masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Sultra Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara disalah satu hotel diKendari, Selasa malam, 16 Desember 2025.

Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, melalui sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asrun Lio, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Keterbukaan informasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, memahami, sekaligus mengawasi kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada kehidupan mereka,” kata Asrun Lio.

Ia menambahkan, prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh badan publik, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Menurut Asrun, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi bentuk apresiasi atas kinerja OPD dan PPID yang dinilai aktif menghadirkan layanan informasi publik yang mudah diakses dan berkualitas.

Pemprov Sultra juga memberikan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara atas peran strategisnya dalam mengawal implementasi keterbukaan informasi di daerah. OPD yang belum memperoleh predikat terbaik didorong untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi dalam pelayanan informasi publik.

“Momentum ini harus menjadi dorongan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam memperluas akses informasi publik,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sultra yang diwakili Sekda Asrun Lio menerima anugerah sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan komitmen Pemprov Sultra terhadap penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Hasmansyah Umar, menyampaikan penghargaan kepada pemerintah daerah dan seluruh badan publik yang dinilai berkontribusi aktif dalam mendorong keterbukaan informasi di Sultra.

“Kami mengapresiasi komitmen dan perhatian Gubernur Sultra dalam memperkuat kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan,” ujar Hasmansyah.

Ia menegaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan setiap tahun tidak hanya bertujuan menilai kinerja badan publik, tetapi juga menyampaikan pesan optimistis kepada masyarakat.

“Ini adalah pesan bahwa pemerintahan di Sulawesi Tenggara semakin terbuka, responsif, dan siap membangun kepercayaan publik,” pungkasnya.*

KENDARIKINI.COM, KONAWE UTARA — Seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun bernama Muh. Ichank Harlin, warga Kelurahan Asera, Kabupaten Konawe Utara (Konut), dilaporkan diduga tenggelam di Sungai Lasolo pada Rabu 17 Desembee 2025.

Informasi tersebut diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Kendari melalui Comm Centre pada pukul 21.00 WITA dari pihak keluarga korban. Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Rescue Pos SAR Konawe Utara langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian untuk melakukan pencarian.

Kepala KPP Kendari, Amiruddin A.S., mengatakan tim SAR bergerak ke lokasi pada pukul 21.10 WITA dengan jarak tempuh sekitar 12 kilometer dari Pos SAR Konawe Utara.

“Tim SAR telah dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap korban yang diduga tenggelam di Sungai Lasolo,” ujar Amiruddin.

Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan awal, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 17.00 WITA. Korban diketahui bermain dan berenang di Sungai Lasolo bersama dua orang sepupunya. Sekitar pukul 17.40 WITA, kedua sepupu korban naik ke darat dan mengajak korban pulang, namun korban memilih tetap berada di sungai dan meminta kedua sepupunya pulang lebih dulu.

Selanjutnya saat tiba di rumah, orang tua korban menanyakan keberadaan korban. Setelah mengetahui korban masih berada di sungai, keluarga bersama warga kembali ke lokasi, namun korban tidak ditemukan. Dugaan sementara, korban tenggelam di sungai tersebut.

“Pencarian awal sempat dilakukan oleh keluarga dan masyarakat sekitar, namun belum membuahkan hasil hingga laporan disampaikan ke pihak berwenang,” terang Amiruddin.

Dalam operasi pencarian, unsur yang terlibat meliputi KPP Kendari, Pos SAR Konawe Utara, BPBD Konawe Utara, aparat setempat, masyarakat, serta keluarga korban. Peralatan yang digunakan antara lain mobil rescue, perahu karet, alat pendeteksi bawah air, peralatan medis, evakuasi, serta alat komunikasi.

Berdasarkan informasi BMKG, kondisi cuaca di lokasi saat pencarian berlangsung dilaporkan hujan ringan dengan kecepatan angin sekitar 2 kilometer per jam dari arah barat.

Hingga berita ini diterbitkan, tim SAR masih melakukan upaya pencarian terhadap korban. Perkembangan selanjutnya akan disampaikan sesuai hasil di lapangan.*

KENDARIKINI.COM, KONAWE SELATAN — Sejumlah petani padi di Desa Lanowulu dan Desa Tatangge, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, menggelar aksi unjuk rasa menolak aktivitas dan perluasan perkebunan kelapa sawit di kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk keberatan atas kebijakan pengelolaan kawasan konservasi yang dinilai membatasi akses petani terhadap lahan pertanian pangan, sementara di sisi lain terdapat aktivitas perkebunan sawit di dalam kawasan taman nasional.

Warga menyebut, sejak 2024 ditemukan adanya pembukaan lahan, jalan, serta aktivitas perkebunan di kawasan TNRAW, termasuk di wilayah penghubung antara Desa Tinabite, Kabupaten Bombana, dan Desa Awiu, Kabupaten Kolaka Timur.

Ketua kelompok petani setempat, Kamaruddin, mengatakan keterbatasan lahan pertanian menjadi persoalan utama yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan jumlah penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan lahan sawah.

“Di Desa Lanowulu dan Tatangge terdapat sekitar 100 kepala keluarga yang belum memiliki lahan garapan. Sementara kami melihat adanya aktivitas perkebunan sawit di kawasan taman nasional,” ujar Kamaruddin, Rabu 17 Desember 2025.

Ia menambahkan, petani berharap adanya kebijakan yang lebih berpihak pada pengembangan pertanian pangan, khususnya sawah, untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekitar kawasan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi SPTN Wilayah II Balai TNRAW, Aris, menyampaikan bahwa pengelolaan kawasan taman nasional mengacu pada ketentuan konservasi yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa pengembangan lahan sawah tidak diperbolehkan karena kawasan tersebut merupakan habitat satwa dilindungi.

“TNRAW merupakan habitat sejumlah satwa prioritas, sehingga perubahan fungsi lahan tidak dapat dilakukan secara bebas,” kata Aris.

Terkait keberadaan sawit, Aris menjelaskan bahwa terdapat mekanisme kerja sama dan kemitraan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2023, dengan batasan satu daur tanam selama 15 tahun sebelum lahan dikembalikan kepada negara.

Berdasarkan data Balai TNRAW, sekitar 20.000 hektare kawasan terbuka di taman nasional tersebut saat ini berada dalam pengawasan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Adapun luas total TNRAW mencapai 105.154 hektare.

Hingga berita ini diterbitkan, para petani masih menunggu adanya tindak lanjut berupa dialog dan evaluasi kebijakan terkait pengelolaan TNRAW dari pihak terkait.*