Kamis, Juli 23, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 362

Dukung Penggunaan QRIS, Kadin Sultra Bersama BI, dan Perumda Gelar Pasar Murah di Kota Kendari

Kendari – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Bank Indonesia (BI) Sultra dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kota Kendari menggelar pasar murah di pasar Wayong, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari selama sepekan kedepan, dimulai Selasa 1 Agustus 2023.

Pada kegiatan tersebut, Kadin Sultra menyiapkan sebanyak 10 ribu paket sembako yang dijual dengan harga subsidi yakni Rp105 ribu/paket.

BI Sultra Target 90 Ribu Pengguna QRIS di Tahun 2023 yang akan digunakan transaksi pembayaran nontunai.

Isi dalam satu paket sembako itu berupa tepung terigu, gula, daging dan minyak goreng masing-masing 1 kilogram.

“Untuk harga pasar sendiri dijual dengan harga Rp160 ribu-170 ribu, namun karena disubsidi oleh pemerintah sehingga dijual dengan harga Rp105 ribu per paketnya,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Sultra Sastra Alamsyah.

Ia menjelaskan, dalam pasar murah yang digelar kali ini, pelaku UMKM dan pembeli wajib menggunakan sistem pembayaran secara digital atau non tunai.

Hal itu sebagai bentuk dukungan Kadin terhadap meningkatkan pengguna QRIS di Bumi Anoa.

“Kami sangat membackup sekali, dari program pemerintah dan Kadin memang selama ini membackup bagaimana teman-teman pedagang UMKM terdigitalisasi dengan QRIS,” jelas Sastra.

Sementara itu, dalam sambutan Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari diwakili Asisten II, Susanti mengatakan, bahwa pasar murah dengan sistem digital ini merupakan langkah kongkrit yang dilakukan dalam rangka percepatan penerapan pembayaran secara non tunai.

Terlebih era digital merupakan era baru yang perkembangannya begitu pesat, olehnya itu digitalisasi pelayanan sebagai upaya penyesuaian.

“Selain meminimalisir tingkat kejahatan yang kerap terjadi dilingkungan pasar, pembayaran non tunai juga lebih praktis dan efisien sebab tidak lagi direpotkan dengan membawa uang secara tunai apalagi dengan jumlah yang banyak,” kata Susanti.*

Pangdam XIV Hasanuddin Terkesan dengan Praktik Pertambangan PT Vale

0

Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Dr. Totok Imam Santoso mengunjungi PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) di Blok Sorowako selama dua hari, Selasa dan Rabu (1-2/08/2023). Kedatangan Pangdam disambut oleh Wakil Presiden Direktur (Wapresdir) PT Vale Adriansyah Chaniago dan Bupati Luwu Timur Budiman.

Mayjen Totok melihat praktik pertambangan PT Vale, yakni penambangan bijih nikel, pengangkutan, pemrosesan di pabrik pengolahan, dan meninjau pusat pembibitan. Pangdam juga melakukan penanaman pohon di Taman Kehati Sawerigading Wallacea.

Usai berkeliling, Mayjen Totok mengaku terkesan dengan praktik pertambangan PT Vale.

“Saya berkepentingan untuk melihat area pertambangan PT Vale karena masuk sebagai objek vital nasional. Kehadiran saya untuk melihat sejauh mana kondisi dan proses bisnis nikel di PT Vale. Saya dijelaskan bagaimana mulai dari proses di Mining, bagaimana penggalian ore, pengangkutan, bagaimana sistem reklamasinya, semua sudah cukup bagus,” ujarnya.

Mayjen Totok mengapresiasi komitmen perusahaan tersebut (PT Vale), dengan melakukan upaya pelestarian lingkungan. Selain melakukan proses industri dengan hasil karbon yang rendah juga diiringi dengan upaya pelestarian lingkungan.

Pelestarian lingkungan dengan penanaman pohon dilakukan PT Vale di fasilitas pembibitan, yang berkapasitas 700 ribu bibit per tahun. Fasilitas ini dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi dan penanaman kembali di kawasan pertambangan.

Pada fasilitas pembibitan tersebut, Mayjen Totok juga berkesempatan melakukan penanaman pohon berjenis polonangka. Polonangka merupakan salah satuastu jenis pohon langka dan seringkali dimanfaatkan sebagai perabot, karena sifatnya yang tahan rayap.

“PT Vale ini mempunyai ide yang sangat bagus, menanam pohon dengan harapan pohon ini sekian tahun ke depan sudah bisa menjadi pelindung, penahan air dan bisa juga dimanfaatkan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, bisa mengedukasi generasi muda supaya peduli dengan penghijauan, karena tanpa tanaman negara kita akan terjadi banyak bencana. Dengan tanaman, inshallah, semua bisa mengurangi bencana kepada kita”, tuturnya.

Pada hari kedua, Mayjen Totok dan rombongan diajak melihat Danau Matano dari dekat. Rombongan diangkut oleh perahu yang diistilahkan dengan raft, dan dibawa berkeliling danau terdalam di Asia Tenggara tersebut.

Kunjungan ke danau ini untuk menunjukan salah satu bukti nyata komitmen pertambangan berkelanjutan PT Vale di Sorowako. Selama sejam, Pangdam dan rombongan sarapan di atas raft sambil mendatangi Goa Air, salah satu spot favorit ketika berwisata di Matano.

Tampak WapresdirVice President PT Vale Adriansyah Chaniago menjelaskan bagaimana PT Vale bisa mempertahankan kualitas air danau selama 55 tahun beroperasi.

“Kami terus berkomitmen menerapkan praktik pertambangan baik atau good mining practices demi keberlanjutan dan masa depan masyarakat di areal operasional PT Vale, sehingga bisa dipastikan seluruh tata kelola yang dijalankan mengacu pada nilai-nilai perusahaan,”jelasnya.

Selain itu, Mayjen Totok juga mengunjungi Pelatihan Bela Negara yang dilaksanakan oleh PT Vale bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia dari Kodim 1403/Palopo. Pangdam menyampaikan, Pelatihan Bela Negara ini merupakan kepentingan lembaganya, untuk menanamkan dan menjaga semangat nasionalisme, serta berkontribusi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Kemajuan ekonomi dilihat juga dari keamanan, kenyamanan, dan terutama yang sangat mendukung adalah kualitas SDM. SDM bisa unggul jika lengkap., Jjadi jangan hanya berpikir dari sisi ekonomi, tapi juga punya nilai militan. Cinta terhadap daerahnya, dan secara utuh mencintai NKRI,” ungkap Mayjen Totok.

Sementara, Wapresdir PT Vale Adriansyah Chaniago menyampaikan, Pelatihan Bela Negara ini dapat berkontribusi untuk produktivitas perseroan. “Pelatihan seperti ini mampu membentuk kedisiplinan karyawan. Kami melihat operasi pertambangan seperti PT Vale ini membutuhkan penguatan kedisiplinan,” ungkapnya. Adriansyah menambahkan, kedisiplinan yang didapatkan dari pelatihan juga diharapkan mampu terbawa hingga membentuk kepemimpinan atau leadership. Pada akhirnya, disiplin dan kepemimpinan akan meningkatkan ownership atau rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab.

Diketahui Pelatihan Bela Negara dikemas dengan kegiatan Frontline Leaders Bootcamp (FLB). Kegiatan ini diselenggarakan secara berkala dengan memakai sistem batch, dan dipusatkan di Enggano Camp, Kecamatan Towuti, Luwu Timur. Pada batch pertama terdapat 17 peserta yang telah mengikuti FLB. Mereka menjalani pelatihan sejak 31 Juli 2023 dan berakhir 4 Agustus mendatang.*

La Ode Barhim Merapat ke DPD Gerindra Sultra

0

Kendari – Marsekal Muda (Marsda) TNI (Purn) La Ode Barhim resmi bergabung ke DPD Gerindra Sultra.

La Ode Barhim bersama Ibu dan ratusan simpatisannya menyambangi kantor DPD Gerindra Sultra pada Rabu 2 Agustus 2023.

Sekretaris DPD Gerindra Sultra Safarullah mengatakan Marsda TNI (Purn) La Ode Barhim resmi bergabung di DPD Gerindra Sultra dan diamanahkan sebagai Ketua Dewan Penasehat DPD Gerindra Sultra.

Safarullah juga menerangkan La Ode Barhim resmi gabung ke Partai Gerindra sejak 7 Juli 2023 berdasarkan SK DPP Partai Gerindra.

“Dalam SK beliau (La Ode Barhim) langsung ditunjuk sebagai Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra Sultra,” katanya.

Sambungnya sebenarnya banyak figur bahkan berlatar belakang yang sama seperti La Ode Barhim meminta gabung, namun DPP Partai Gerindra lebih condong memilih La Ode Barhim gabung bersama dengan partai besutan Prabowo Subianto.

Alasannya, lanjut dia, karena DPP Partai Gerindra melihat komitmen besar La Ode Barhim untuk ikut membesarkan partai dan tentunya memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang.

“Niatan pak Barhim sejalan dengan cita-cita partai, yang kemudian DPP menyahuti permintaan beliau gabung dengan partai,” jelasnya.

Ditempat yang sama, La Ode Barhim mengungkapkan, alasannya gabung di Partai Gerindra, lepas dari persoalan dirinya dilengeserkan sebagai Ketua PPP Sultra, karena ia mengidolakan Prabowo Subianto. Apalagi keduanya memiliki latar belakang sebagai mantan TNI meski berbeda angkatan.

Selain itu, keterkaitannya gabung ke Partai Gerindra bukan karena ingin datang menjadi sebagai penumpang gelap lalu pergi ketika tujuan politiknya tercapai, tetapi dirinya ingin berkontribusi guna ikut memperkuat partai jelang pilpres.

“Jelas saya mengidolakan pak Prabowo sehingga membuat saya bergabung dengan Gerindra. Padahal banyak partai bahkan ada enam partai yang menelpon diminta bergabung setelah dilepas Partai sebelumnya (PPP),” bebernya.

Selain itu pihaknya menegaskan pasca resminya bergabung di partai berlambangkan Burung Garuda, dirinya akan membantu mesin partai memenangkan Prabowo Subianto, khususnya di Sultra.*

Perkuat Kualitas Hukum Indonesia dalam Semarak Hari Lahir Kemenkumham ke 78, Kemenkumham Gelar Penyuluhan KUHP

0

Dalam menyemarakkan Hari Lahir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HDKD) ke-78, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) menggelar kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Rabu (02/08/2023). Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Widodo Ekatjahjana, menyampaikan bahwa KUHP baru ini menandai perubahan besar dalam paradigma hukum pidana di Indonesia.

“KUHP baru memanfaatkan prinsip hukum pidana modern, yang meliputi keadilan korektif, keadilan restoratif, dan rehabilitatif. Pembaruan KUHP juga mengacu pada lima misi, yaitu dekolonisasi, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi/rekodifikasi hukum pidana, adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi serta modernisasi,” pungkas Widodo ketika membuka acara di Jakarta.

Proses pembentukan KUHP bukanlah perjalanan yang singkat. Sejak digagas pada tahun 1963, KUHP mengalami transformasi yang matang hingga mencapai titik penting dengan disahkannya pada 6 Desember 2022. Dalam momen bersejarah tersebut, Indonesia akhirnya memiliki produk hukum buatan bangsa, yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.

“Sejalan dengan semangat KUHP baru, kami berkomitmen untuk memberikan pemahaman yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah berencana memaksimalkan proses sosialisasi selama 3 tahun sebelum KUHP baru diberlakukan secara menyeluruh,” tambah Widodo.

Kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak (Luhkumtak) kali ini dilaksanakan pada 78 titik Kantor Wilayah dan 78 titik Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang tersebar di seluruh Indonesia. Melibatkan tenaga fungsional penyuluh hukum dan PBH di 33 Kantor Wilayah Kemenkumham, acara ini dihadiri oleh 7.800 peserta.

Sebagai informasi, Hari Lahir Kemenkumham (HDKD) diperingati tiap tanggal 19 Agustus setiap tahunnya. Peringatan ini merupakan momentum bagi Kemenkumham untuk merenungkan pencapaian dalam 78 tahun pengabdian dalam balutan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema besar “Kemenkumham Semakin Berkualitas untuk Indonesia Maju” mencerminkan semangat lembaga ini dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai salah satu lembaga pilar hukum di Indonesia, Kemenkumham berupaya menciptakan lingkungan hukum yang adil, berlandaskan pada prinsip keadilan korektif, keadilan restoratif, dan rehabilitatif. Dengan semangat HDKD ke-78, Kemenkumham berkomitmen untuk menjadi lembaga yang semakin berkualitas dalam mengayomi dan melindungi hak-hak asasi manusia serta memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa.*

Tekan Angka Stunting, Babinsa Kodim Kendari Dampingi Pembagian Tambahan Gizi Balita

0

Konawe Kepulauan – Personil Babinsa Koramil 1417-01/ Wawonii melaksanakan pendampingan dalam pembagian makanan tambahan kepada anak-anak yang stunting sebagai tambahan gizi.

Kegiatan tersebut dilakukan secara dor to door ke rumah warga yang bertempat di Kel. Lansilowo, Kec. Wawonii Utara, Kab. Konawe Kepulauan, Rabu (2/8).

Dikatakan Sertu Asman, Asupan gizi yang memadai menjadi keharusan bagi para ibu hamil, guna menghindari hal yang berpotensi menyebabkan rendahnya kualitas kelahiran.

“Nutrisi menjadi salah satu faktor terpenting dalam mengatasi pertumbuhan janin dan permasalahan kesehatan ibu hamil,” katanya.

“Oleh karena kami bersama Pemerintah kelurahan Lansilowo dan masyarakat perlu bekerja sama menurunkan angka stunting,” Lanjutnya.

Menurutnya juga pemberian tambahan gizi dalam rangka pencegahan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan Balita.

“Kami berharap semoga dengan adanya bantuan ini dapat membantu memulihkan anak yang termasuk kategori stunting, kemudian kembali tumbuh sehat dalam masa pertumbuhannya,” pungkas Sertu Asman.*

Dorong Percepatan Pertumbuhan Bisnis Energi Transition Metals, Vale Umumkan Kemitraan Strategis Bersama Manara Minerals dan Engine

Vale Base Metals diperkirakan akan menginvestasikan US$25-30 Miliar dalam proyek-proyek baru di Brasil, Kanada, dan Indonesiasepanjangdekade berikutnya.
Manara Minerals dan Engine No.1 akan menginvestasikanUS$3,4miliarke Vale Base Metals. Program modal akan mendorong potensi peningkatan produksi tembaga yang signifikan dari sekitar350kt/tahun menjadi 900kt/tahun dan produksi nikel dari sekitar 175kt/tahun menjadi lebih dari300kt/tahun.

Rio de Janeiro, 27 Juli 2023 – Vale hari ini menandatangani perjanjian yang mengikatdengan Manara Minerals, perusahaan patungan antara Ma’aden dan Public InvestmentFund Arab Saudi, di mana Manara Minerals akan berinvestasi di Vale Base MetalsLimited(VBM), perusahaan induk entitas untuk bisnis logam transisi energi Vale, dengan nilai perusahaan tersirat sebesarUS$26miliar.

Sejalan dengan itu, Vale dan perusahaan investasi Engine No. 1 mengadakan perjanjian yang mengikat di mana Engine No. 1 akan berinvestasi di VBM dengan persyaratan ekonomi yang sama.

Total imbalan yang harus dibayarkan kepada VBM berdasarkan kedua perjanjian tersebut adalah US$3,4miliar, untuk kepemilikan saham sebesar13%.

Kemitraan strategis ini akan mempercepat program modal VBM yang diperkirakan sebesar US$25-30 miliar sepanjang dekade berikutnya dan membantu mendorong potensi peningkatan yang signifikan dalam produksi VBM dari sekitar350kt/tahun menjadi 900kt/tahun dalam tembaga dan dari sekitar 175kt/tahun menjadi lebih. dari3 00kt/tahun dalam nikel. Program ini akan menghasilkan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, peluang pengadaan dan pemasok serta manfaat sosial ekonomi dimasyarakat diseluruh lingkup mineral penting utamatempatVBMberoperasidiBrasil,Kanada,danIndonesia.

Nilai total sebesar US$3,4 miliar akan dibayarkan secara tunai kepada VBM pada saatpenyelesaian transaksi, bergantung pada kondisi penyesuaian yang lazim. ManaraMineralsakanmemiliki10%VBM,sedangkanEngineNo.1akanmemegang3%saham.Penyelesaian transaksi diharapkan terjadi di 1Q24, bergantung pada kondisi preseden, termasuk persetujuan dari otoritas regulasi terkait.

“Kami melihat investasi strategis ini sebagai tonggak utama dalam perjalanan kami untuk mempercepat pertumbuhan yang terus meningkat dalam platform bisnis Energy Transition Metals, menciptakan nilai jangka panjang yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan kami,”kata Eduardo Bartolomeo, CEOVale.

“Dengan portofolio kami yang berkualitas tinggi, kami diposisikan secara unik dalam pemenuhan permintaan logam hijau yang terus meningkat, yang penting untuk transisi energi global, sambil tetap berkomitmen pada praktik sosial dan lingkungan yang kuat serta pertambangan yang berkelanjutan.”

Robert Wilt, Direktur Eksekutif Manara Minerals dan CEO Ma’aden, berkata, “Investasi Manara Minerals ke Vale Base Metals menandai investasi besar pertama kami ke sektor pertambangan global.
Investasi strategis ini menandakan kepercayaan kami pada bisnis mineral strategis Vale dan akan memfasilitasi pertumbuhan portofolio aset kelas duniaVBM di semua negara tempat VBM beroperasi. Manara Minerals membawa modaljangka panjang, pengalaman pertambangan, dan pengetahuan sektor yang mendalam,dan akan bertindak sebagai mitra strategis utama dalam ketahanan rantai pasokan global dan upaya transisi energi.”

Chris James, Pendiri Engine No. 1, berkata, “Kami bangga mendukung Tim Vale BaseMetals dalam mendorong tahap pertumbuhan berikutnya untuk aset penting ini. ValeBase Metals berada di posisi terbaik untuk memasok bahan baku yang bersumbersecara bertanggung jawab, yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur masadepan.” Erik Belz, Head of Private Capital Engine No. 1, menambahkan, “Misi modalswasta kami adalah bermitra dengan perusahaan untuk menciptakan nilai denganmengoperasikan aset dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan sambilmengirimkan bahan-bahan penting. Kami berharap dapat membangun platform pentinginibersamaValeBaseMetals.”

LatarBelakangTransaksi

Dalam 18 bulan terakhir, Vale telah mengambil serangkaian tindakan strategis untuk memposisikan bisnis Energy Transition Metals-nya sebagai pilihan pemasok mineralpenting. Ini termasuk penciptaan VBM untuk mendorong efisiensi operasional dan memanfaatkan platform komoditas yang menghadap ke masa depan yang berbeda,didukung oleh struktur tata kelola baru dan dewan direksi khusus dengan keahlian industri yang mendalam,dipimpin oleh Mark Cutifani.

VBM ditempatkan secara unik sebagai produsen nikel terintegrasi terbesar di Amerika Utara dan di antara bisnis tembaga terbesar secara global dengan skala, sumber daya, dan modal untuk menghasilkan mineral penting yang vital bagi megatren dekarbonisasidan elektrifikasi global. Perusahaan telah mendapatkan kesepakatan untuk memasoknikel rendah karbon dan kemurnian tinggi ke pembuat mobil besar dan secara strategisberfokus pada perluasan umur tambang dan pengembangan proyek pertumbuhan diseluruhportofolio.

Untuk nikel, ini termasuk furnace ke-2 Onça Puma di Brasil, proyek Pomalaa dan Morowali di Indonesia, dan ekspansi tambang Voisey Bay di Kanada. VBM merupakan satu dari 10 produsen tembaga teratas di Amerika dengan basis operasi yang terkonsentrasi di Brasil, yang mencakup deposit tembaga terbesar dinegara itu.

Lokasinya Salobo memiliki sisa usia 40 tahun lebih, dilengkapi dengan rangkaian proyek pengembangan dan pertumbuhan yang kuat, mulai dari Alemão, Cristalino dan BacabadiBrazil,hinggaproyekHu’uberskalabesardiIndonesia.

Tentang Para Investor

Tentang Manara Minerals
Manara Minerals Investment Company merupakan usaha baru antara Perusahaan Pertambangan Arab Saudi (Ma’aden) dan Public Investment Fund (PIF) yang didirikan untuk berinvestasi dalam aset pertambangan secara global dan mendukung pengembangan rantai pasokan global yang tangguh.

Perusahaan ini awalnya bertujuan untuk berinvestasi pada bijih besi, tembaga, nikel, dan litium.

Investasi Manara Minerals didukung oleh fokus pada perluasan pasokan global materi penting yang akan mendukung transisi energi global. Selain itu, investasi ini akan membantu mendorong pertumbuhan dan pembangunan di negara tempat perusahaanberinvestasi, menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat, mendukung pembangunan infrastruktur, dan membantu alih keterampilan dan teknologi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi: www.manaraminerals.com

Tentang Engine No.1

Engine No.1 adalah perusahaan investasi yang menciptakan nilai bagi pemegang saham dan perusahaan dengan menyediakan modal transformatif, serta keahlian operasional dan teknologi, kepada industri yang sedang mengalami transisi fundamental. Perusahaan ini berfokus pada tema investasi dekarbonisasi dan relokalisasi rantai pasokan Amerika Utara. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi: www.engine1.com.*

Apresiasi Pegawai Berprestasi, Kakanwil Kemenkumham Sultra Beri Penghargaan

0

Kendari – Prestasi yang ditunjukkan oleh Kanwil Kemenkumham Sultra akhir-akhir ini patut mendapatkan apresiasi betapa tidak, selain sukses menyelenggarakan Kumham Goes to Campus yang menyedot partisipasi akademisi dan aparat penegak hukum, salah satu unit pelakasana teknis yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kendari berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh salah seorang pengunjung.

Apel pagi jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra di Aula Kantor Wilayah, Selasa (01/08/2023) dirangkaiakan dengan penyerahan penghargaan kepada kepada para Pimpinan Tinggi Pratama, yaitu Kepala Divisi Pemasyarakatan, H. Muslim, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hidayat Yasin, Plt. Kepala Divisi Administrasi, Ahmad Sahrun, dan Kepala Divisi Keimigrasian, Sjachril, yang diwakili Kepala Bidang Perizinan dan Informasi keimigrasian, Azwar Anas, atas suksesnya pelaksanaan kegiatan kunjungan Wakil Menteri Hukum dan HAM dalam rangka giat Kumham Goes to Campus Universitas Halu Oleo Kendari pada tanggal 25-27 Juli 2023.

Selain itu, Silvester Sili Laba juga memberikan penghargaan pada Kepala Lapas Kelas IIA Kendari dan jajarannya atas prestasi menggagalkan penyelundupan narkoba ke dalam Lapas Kendari pada hari Jumat, (28/07/2023).

Dalam arahannya Kakanwil menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemasyarakatan khususnya Lapas Kendari atas prestasi yang telah dicapai, “Saya atas nama pimpinan berterima kasih kepada jajran Lapas yang telah memberikan kado teristimewa di peringatan Hari Kemenkumham ke-78,” ujar Kakanwil.

Silvester juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara atas partisipasinya dalam menyukseskan perhelatan Kumham Goes to Campus di Universitas Halu Oleo Kendari.

“Momentum peningkatan kinerja harus tetap dijaga dan ditingkatkan lagi, tahun-tahun kedepan kita akan menghadapi tantangan tugas yang lebih kompleks, jadi harus tetap fokus dan profesional agar apa yang menjadi tujuan organisasi bisa tercapai,’ sambung Kakanwil.

Kepala Divisi Pemasyarakatan menyampaikan bahwa kesukseskan Lapas Kendari dapat dijadikan contoh oleh unit pelaksana teknis lainnya dalam mencegah penyelundupan narkoba. Selanjutnya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM berterima kasih atas apresiasi yang telah diberikan dan berharap kolaborasi antar divisi dapat terus berjalan dengan baik guna menghadapi tantangan kedepannya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Divisi Administrasi mengapresiasi penghargaan yang telah diberikan dan berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran berkinerja. Selain itu, mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk terus menjaga kebersihan lingkungan dan sarana prasarana yang ada pada Kantor Wilayah.

Kepala Divisi Keimigrasian yang diwakili Kepala Bidang Perizinan dan Informasi keimigrasian mengingatkan jajaran Keimigrasian untuk ikut serta dalam giat Legal Expo yang akan dilaksanakan pada 5-6 Agustus 2023. Selain itu, Azwar Anas meminta seluruh jajaran Keimigrasian untuk mempersiapkan giat Paspor Merdeka.*

Bangun Sinergi dan Kekompakan Sambut Hari Kemenkumham Ke-78, Kanwil Kumham Sultra Gelar Sepeda Santai dan Lulo Bersama

0

Kendari – Dalam rangka menyambut Hari Lahir Kemenkumham (HDKD) ke-78 Tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) menggelar Olahraga Sepeda Santai dan Lulo Bersama seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sultra di halaman Kantor Wilayah, Jumat (28/7/2023). Olahraga sepeda santai dan lulo bersama ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan kekompakan keluarga besar pengayoman di Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba, Kepala Divisi Pemasyarakatan, H. Muslim, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hidayat Yasin, Plt. Kepala Divisi Administrasi, Ahmad Sahrun, para pejabat administrator dan pengawas, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan seluruh jajaran pegawai Kantor Wilayah dan juga pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik Pemasyarakatan maupun Imigrasi dalam Kota Kendari.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran yang telah hadir berpatisipasi dalam kegiatan ini. “Sepeda santai ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Lahir Kemenkumham (HDKD) Ke-78 yang puncak acaranya akan diselenggarakan Upacara Peringatan pada tanggal 19 Agustus 2023 nanti,” terang Silvester.

Rute sepeda santai ini mengambil titik awal di Kantor Wilayah, lalu menuju Jalan Balaikota, kemudian berakhir di Kantor Wilayah. Usai olahraga Sepeda Santai, seluruh jajaran yang hadir melakukan tari lulo, tari lusiana hingga tari H. Ali bersama guna memeriahkan acara pada pagi hari itu. Disela-sela kegiatan dibagikan juga doorprize bagi peserta yang hadir.

Untuk diketahui adapun kegiatan sepeda santai merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan Hari Lahir Kemenkumham (HDKD) Ke-78 Tahun 2023. Selain sepeda santai, Kanwil Kemenkumham Sultra juga menggelar kegiatan lainnya seperti berbagai lomba dalam bidang olahraga, pembersihan taman makan pahlawan, donor darah, pameran layanan publik dan masih banyak kegiatan lainnya.*

Di Oxford, Menkumham Bicara Soal Human Dignity

0

Oxford – Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly menghadiri konferensi yang diselenggarakan oleh Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama, Universitas Brigham Young, bekerja sama dengan Sekolah Hukum Notre Dame dan Universitas Oxford, dalam upaya menggalang dukungan global untuk menetapkan Hari Martabat Manusia melalui Resolusi Majelis Umum PBB. Resolusi PBB ini akan memberikan pengakuan atas martabat manusia sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental.

Konferensi ini mengambil tema “Perspektif Peradaban mengenai Martabat Manusia” (Civilizational Perspectives on Human Dignity), dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari berbagai negara, yang merupakan para Ahli Hukum Internasional dan para pejuang HAM internasional.

Tampil sebagai Pembicara Utama, Yasonna menjelaskan bahwa isu martabat manusia dapat dilihat dari berbagai konteks yang berbeda karena keragaman budaya, namun tidak menghapuskan persamaan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang terhormat tanpa dibeda-bedakan.

“Persepsi yang berbeda tentang martabat manusia tidak menghapuskan fakta bahwa semua individu berhak diperlakukan secara terhormat, terlepas dari latar belakang, ras, jenis kelamin, atau status sosial seseorang,” ujar Yasonna.

Yasonna juga mengungkapkan martabat manusia memiliki keterkaitan dengan keadilan sosial dan perlakuan yang adil.

“Konsep martabat manusia sangat terkait dengan Hak Asasi Manusia, karena HAM menciptakan tatanan yang menjunjung martabat setiap manusia,” ungkap Yasonna.

Dalam konferensi itu Yasonna menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan prioritas pelindungan HAM di Indonesia ditujukan pada kelompok paling rentan dan terpinggirkan. Kelompok ini termasuk orang lanjut usia, anak-anak, perempuan, fakir miskin, dan penyandang disabilitas. Salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia adalah pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu sebagai bentuk akses terhadap keadilan yang merata bagi semua masyarakat.

Selain itu, tambah Yasonna, pemerintah Indonesia juga menjamin kebebasan beragama bagi segenap masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pancasila sebagai dasar dan falsafah resmi negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tindak lanjut dari konferensi Oxford ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah “Konferensi Internasional tentang Literasi Agama Lintas Budaya”, bekerja sama dengan Brigham Young University Law School, Sekretariat Internasional Kebebasan Beragama, dan Templeton Religion Trust, pada tanggal 13 -14 November 2023 di Jakarta. Konferensi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan tema “Martabat Manusia dan Aturan Hukum untuk Masyarakat yang Damai dan Inklusif.”

*Diskusi dengan Mahasiswa Indonesia*

Selain itu, pada hari yang sama di sela kunjungan kerjanya ke Oxford University, Menteri Hukum dan HAM menyempatkan diri bertemu dengan 100 mahasiswa dari beragam universitas yang tergabung dalam Perkumpulan Pelajar Indonesia (PPI) Oxford, serta diaspora Indonesia yang tinggal di Inggris.
Yasonna mendiskusikan berbagai isu khususnya yang berkaitan dengan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM seperti keimigrasian dan kewarganegaraan.

Dalam isu keimigrasian, Yasonna menjelaskan bahwa saat ini pemerintah Indonesia memberikan fasilitas keimigrasian bagi diaspora dan repatriasi ex Warga Negara Indonesia melalui Izin Tinggal Keimigrasian (ITK).

Selain itu, pemerintah Indonesia akan mengeluarkan kebijakan baru mengenai Golden Visa atau Visa Rumah Kedua sebagai upaya untuk menarik tenaga profesional dan pebisnis untuk tinggal di Indonesia dalam waktu yang lama sesuai ketentuan yang berlaku,

“Kebijakan terbaru adalah Visa Rumah Kedua. Indonesia mengincar pelintas-pelintas berkualitas untuk berinvestasi dan memberikan keuntungan kepada Indonesia,” ujar Yasonna.

Untuk ex Mahasiswa Indonesia Ikatan Dinas (MAHID), pemerintah telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Melalui kebijakan ini, Kemenkumham dapat memberikan kemudahan fasilitas keimigrasian bagi ex. MAHID yang ingin kembali ke Indonesia.

Mengenai isu kewarganegaraan, Yasonna menyampaikan kepastian hukum bagi anak-anak berkewarganegaraan ganda, dimana Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Mei 2022 telah mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 21 tahun 2022 yang mengatur tentang Kewarganegaraan.

“Dengan PP ini, anak-anak hasil perkawinan campur yang lahir sebelum berlakunya UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, dan anak yang lahir di negara Ius Soli, dapat memperoleh Kewarganegaraan RI melalui mekanisme permohonan pewarganegaraan kepada Presiden paling lambat 2 tahun setelah PP disahkan, yaitu 31 Mei 2024 nanti,” jelas Yasonna.

Yasonna berpesan agar para pelajar Indonesia di Oxford untuk memanfaatkan kesempatan belajar dengan baik sehingga dapat meningkatkan kemampuan akademik, maupun interaksi dengan lingkungan sekitar. Hal itu akan menjadi bekal untuk masa depan sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan Indonesia pada saat kembali ke Indonesia.

Untuk diketahui dalam lawatan ke Inggris ini, Menteri Yasonna didampingi oleh Sekretaris Jenderal Andap Budhi Revianto, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Muzhar dan juga Staf Khusus Bidang Hubungan Luar Negeri, Linggawati.*

Dorong Digitalisasi Dunia Pendidikan, Kakanwil Kemenag Sultra Serahkan Bantuan CBT Kepada Lima Madrasah Swasta

Kendari – Kakanwil Kemenag Prov. Sultra, H. Muhamad Saleh didampingi Kabid Pendidikan Madrasah, Sitti Mardawiah Kasim dan Ketua Tim Kerja Sarpras, Sutarmin Kete, menyerahkan bantuan Computer Based Test (CBT) Madrasah Swasta se Sulawesi Tenggara bertempat di Graha Moderasi Beragama.

Bantuan sarpras diberikan kepada lima Madrasah Swasta di lingkungan Kanwil Kemenag Sultra yang berasal dari Direktorat KSKK Madrasah, dimana pengajuannya melalui aplikasi Simsarpras oleh masing-masing penerima bantuan dalam bentuk Computer Based Test (CBT).

Penyerahan bantuan yang diperuntukkan bagi Madrasah Swasta ini, ditandai dengan penandatanganan berita acara kepada MAS Masampela Buton, MTSS Karae Buton Selatan, MTSS Bantea Buton Tengah, MAS Al Mawaddah Warahmah Kolaka dan MTSS Al Ikhwan Labungka Muna.

Kakanwil Kemenag Sultra, H Muhamad Saleh mengatakan pemberian bantuan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sarana prasarana madrasah yang peruntukannya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembelajaran.

“Madrasah yang telah menerima bantuan ini, agar betul-betul memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaannya dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan dan kemajuan madrasah dalam rangka mendorong dan mewujudkan transformasi digital di madrasah, sebagaimana harapan dan program Kementerian Agama Republik Indonesia,” ungkap Kakanwil.

Kakanwil pun mengingatkan untuk beradaptasi dengan peralatan ini yang bisa membantu sedikit demi sedikit kebutuhan IT dimasing-masing madrasah dan bisa berdampak pada prestasi siswa.

“Selamat telah mendapat bantuan. Sekali lagi manfaatkan dengan baik dan semoga bisa mendukung program-program yang ada di sekolah,” pungkasnya.*

Hendak Mencari Ikan, Seorang Warga Buton Dikabarkan Jatuh Diperairan Lasalimu

0

Buton – Seorang Warga atas nama La Epo
La Epo (43) dari Desa Lasalimu sebelumnya bersama temannya hendak pergi mencari ikan bersama temannya, namun korban dikabarkan tak kembali.

KPP Kendari Muhamad Arafah mengatakan awalnya “Pada pukul 04.00 Wita, Selasa 1 Agustus korban bersama 5 orang rekannya dengan menggunakan masing-masing longboat pergi melaut mencari ikan diperairan lasalimu dengan jarak sekitar Arah timur lasalimu,”.

Sambungnya hingga pukul 12.00 Wita pada saat rekan-rekan korban kembali, diketahui korban tidak terlihat sehingga diputuskan untuk kembali mencari korban.

“Pada pukul 13.30 Wita salah seorang keluarga korban yang berusaha menghubungi korban melalui telepon genggam berhasil diangkat namun yang mengangkat adalah warga Desa kioko buton Utara yang menginformasikan menemukan longboat korban disekitar perairan Desa kioko dalam keadaan kosong hanya ditemukan telepon genggam dan pancing milik korban,” ungkapnya, Rabu 2 Agustus melalui keterangan tertulisnya.

Lanjutnya pada pukul 21.56 Wita KPP Kendari menerima informasi dari Bapak Hanudin Kades Lasalimu Pantai yang melaporkan telah terjadi kecelakaan kapal yakni 1 (satu) orang terjatuh dari longboat dan hilang disekitar perairan lasalimu.

“Pada pukul 22.16 Wita Tim Rescue Pos SAR Wakatobi diberangkatkan menuju lokasi guna melakukan pencarian dan pertolongan terhadap korban,” pungkasnya.*

Soal Pj Gubernur Sultra, Demokrat Usul Tiga Nama

0

Kendari – Sebelumnya masa jabatan Gubernur Sultra Ali Mazi akan memasuki masa akhir jabatan dan untuk mengisi kekosongan kekuasaan sampai menunggu waktu hasil Pilkada Serentak tahun 2024.

Beberapa nama juga telah beredar dan sementara digodok oleh DPRD Sultra untuk diajukan ke Kemendagri.

Menyikapi hal tersebut Partai Demokrat Sultra mengusulkan Rektor Universitas Haluoleo Zamrun, Irjen Depdagri Tomsi Tohir dan Ahmad Pidana Bolombo sebagai bakal calon Pj Gubernur Sultra pengganti Ali Mazi.

Hal itu disampaikan oleh Muh. Endang SA Ketua DPD Partai Demokrat Sultra dalam siaran persnya yang disampaikan kepada awak media hari ini Selasa 1 Agustus 2023.

Endang menjelaskan ketiga orang tersebut menurut keyakinannya bisa menjalankan tanggungjawab sebagai Gubernur dan bisa membereskan segala kekacauan yang dibuat Ali Mazi selama menjadi Gubernur.

“Zamrun dengan tangan dinginnya berhasil mengembangkan UHO menjadi Universitas terbaik, Tomsi Tohir adalah Irjen Depdagri yang berhasil mengubah wajah birokraksi Kemendagri, Ahmad Pidana juga sudah membuktikan dirinya sebagai saat menjabat Pj. Sekda Sultra” tegas Endang.

Sementara untuk agenda yang harus dibuat Pj gubernur nantinya menurut Endang adalah memperbaiki penataan birokrasi, rasionalisasi APBD Sultra dengan melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek mercusuar Ali Mazi dan segera menyahuti aspirasi rakyat yang menginginkan perbaikkan infrastruktur jalan dan jembatan

Caleg DPR RI ini juga menambahkan pengusulan Pj. Gubernur oleh Partai Demokrat ini menyesuaikan dengan regulasi yang ada yaitu UU nomor nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah dan peraturan Mendagri nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Walikota dan Bupati. “Insha Allah Partai Demokrat Sultra tidak asal sebut hanya untuk kepentingan suara saja tapi memang benar-benar memperhatikan regulasi yang ada” tutup Endang.*

Perlihatkan Pertambangan Berkelanjutan, Puluhan Jurnalis Ikuti PT. Vale Media Visit

Luwu Timur – PT. Vale adalah salah satu perusahaan mega industri pertambangan nikel, perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) ini telah cukup lama melakukan aktivitasnya di Indonesia khususnya di Blok Sorowako, Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu 29 Juli 2023.

 

Memasuki umur yang ke Lima Puluh Lima (55) tahun, PT. Vale menggelar berbagai kegiatan, salah satunya PT. Vale Media Visit.

 

Kegiatan yang bertujuan untuk memperlihatkan pertambangan berkelanjutan kepada para jurnalis ini telah beberapa kali dilaksanakan dan bukan hanya kali ini saja.

Dalam kegiatan kali ini PT. Vale, mengundang Puluhan Jurnalis dari berbagai media lokal dan nasional yang berasal dari berbagai daerah untuk melihat langsung bagaimana praktek penambangan yang dilakukan perusahaan tersebut.

 

Sebelum melakukan kunjungan melihat langsung praktek penambangan, PT. Vale melakukan pembekalan terhadap para Jurnalis dan memberikan Alat Pelindung Diri (APD).

 

Pasca menerima pembekalan dan menerima APD, Jurnalis diajak berkeliling melihat langsung bagaimana praktek penambangan yang dijalankan oleh PT. Vale.

 

Dari kegiatan awal penambangan hingga proses akhir, bahkan tidak sampai disitu para Jurnalis juga diperlihatkan kegiatan pasca tambang (reklamasi), pengelolaan air limbah, pengelolaan energi terbarukan lewat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan pemberdayaan masyarakat lingkar tambang.*

 

 

PT Vale Catatkan Kenaikan Produksi dan Biaya yang Terkendali Dorong Pendapatan yang Lebih Tinggi pada Triwulan Satu 2023

Jakarta – PT Vale Indonesia Tbk (“PT Vale” atau “Perseroan”, IDX Ticker: INCO) dan entitas anaknya (secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”) hari ini mengumumkan pencapaian kinerja keuangan yang tidak diaudit untuk triwulan kedua tahun 2023 (“2T23”).

Selama triwulan ini. angka produksi mencapai 16.922 metrik ton (t), menandai peningkatan signifikan sebesar 35% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hasil ini sejalan dengan target produksi tahunan Grup sekitar 70.000 t untuk tahun 2023.

“Kami berhasil mempertahankan laba positif berkat kelancaran pelaksanaan operasi kami,” ujar Febriany Eddy, CEO dan Presiden Direktur Perseroan, saat mengomentari pencapaian tersebut.

“Ke depannya, kami akan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Pada triwulan ini, PT Vale berhasil menurunkan biaya kas per unit produksi lebih jauh lagi, melampaui level yang pernah dicapai pada triwulan sebelumnya,” jelasnya, Kamis 27 Juli 2023.

Pendapatan Grup meningkat menjadi AS$658,9 juta atau, 17% pada 1H23 dari AS$564,5 juta pada 1H22, terutama karena volume pengiriman yang lebih tinggi sebesar 6.208 t pada periode ini. Namun demikian, Beban Pokok Pendapatan Grup juga meningkat dari AS$356,3 juta pada 1H22 menjadi AS$438,4 juta pada 1H23, terutama disebabkan oleh konsumsi bahan bakar dan harga diesel yang lebih tinggi. Konsumsi dan harga rata-rata High Sulphur Fuel Oil (“HSFO”).
Harga rata-rata batubara per t (“) AS$337,45 AS$466,22 AS$383,46 AS$317,97 () Harga batubara disajikan dalam basis DMT (Dry Metric Tori) dan CFR (Cost & Freight)

Tabel di atas ini mencerminkan hasil peningkatan berkelanjutan dalam efisiensi operasional. Sejak April 2023, Perseroan memutuskan untuk mengalihkan sumber energi untuk burner dari HSFO ke batubara, didorong oleh penurunan harga batubara. PT Vale tetap berkomitmen untuk selalu berupaya mengurangi biaya, termasuk penyesuaian komponen lainnya sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mengelola biaya.

Selain melakukan pengendalian biaya, PT Vale mengambil sikap hati-hati dalam mengelola arus kasnya untuk mengantisipasi kondisi harga nikel yang tidak menguntungkan. Pada 30 Juni 2023, kas dan setara kas Perusahaan berjumlah AS$719,9 juta. Selama 2T23, PT Vale mengeluarkan belanja modal sekitar AS$60.8 juta, menandai peningkatan signifikan sekitar 36% bila dibandingkan dengan belanja modal pada 2T22 Perseroan tetap berkomitmen untuk memprioritaskan peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya. memastikan daya saing jangka panjang sambil menjunjung tinggi nilai-nilai kami: Keselamatan jiwa merupakan hal terpenting, Menghargai kelestarian bumi dan komunitas kita.

Perseroan menghimbau pembaca untuk melihat ikhtisar pencapaian Grup, dimana pencapaian operasional dan hasil keuangan yang tidak diaudit telah dirangkum pada halaman-halaman selanjutnya.*

Kakanwil Kemenag Sultra Launching Kampung Moderasi Beragama di Konawe Utara

Konawe Utara – Disaksikan Kakanwil Kemenag Sultra dan Bupati Konawe Utara, Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki melaunching Kampung Moderasi Beragama (KMB) pada dua Kecamatan di Kab. Konawe Utara, Rabu (26/7/2023).

Dua KMB di Konawe Utara yang dilaunching yakni Desa Watumelewe Kec. Wiwirano dan Desa Pariama Kec. Langgikima. Turut menyaksikan seluruh jajararan Forkopimda, perwakilan para tokoh dan majelis agama, tokoh masyarakat se Prov. Sultra dan pengurus FKUB Prov. Sultra.

Dalam sambutannya Wamenag mengatakan Kementerian Agama memiliki program moderasi beragama yang merupakan RPJMN tahun 2020-2024.

“Kementerian Agama telah membuat berbagai kegiatan dalam memperkuat moderasi beragama salah satunya pembentukan kampung moderasi beragama, ” ungkapnya

Lebih lanjut dikatakan, program ini adalah langkah yang sangat positif dalam mempromosikan perdamaian toleransi moderasi dalam beragama. Ditengah masyarakat kita dengan kompleksnya masalah yang dihadapi dunia saat ini penting untuk bersama menjaga kerukunan dan keberagaman.

“Salah satu hal yang menarik dari program ini adalah melibatkan banyak masyarakat secara aktif dalam membangun moderasi beragama di lingkungan masing-masing. Ini mencerminkan pengakuan akan kekuatan dan peran masyarakat dalam menciptakan perubahan positif dengan melibatkan warga setempat kita bisa menciptakan hasil lebih bail dan berkelanjutan, ” jelasnya.

Sebelumnya, Kakanwil Kemenag Sultra, H Muhamad Saleh menyampaikan progress KMB di Sultra yang sebelumnya telah dirintis di Desa Watumelewe Kec. Wiwirano dan Desa Pariama Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara.

“Saya ucapkan terimakasih kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya kepada Bupati Konawe Utara yang telah memfasilitasi kegiatan launching KMB sebagai salah satu program prioritas Menteri Agama RI” ungkap Kakanwil.

Sementara itu Bupati Konawe H Ruksamin, berharap praktek moderasi dalam beragama dan pemahaman yang benar atas praktek keagamaan dapat menjadi tameng dalam menghalau akses-akses negatif yang mengancam keutuhan NKRI, juga menghalau akses negatif dari dampak globalisasi dan modernisasi yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama dan masyarakat yang selama ini telah dibina.

“Moderasi dalam konteks kehidupan beragama telah sedemikian mengakar dan dipraktekkan oleh pendahulu kita selama ini. Untuk itu, sebagai Bupati Konawe Utara setelah pencanangan 2 desa sebagai Kampung kerukunan tersebut, akan mendukung dan menyiapkan hal-hal yang mempercepat proses menjadi Kampung Moderasi Beragama,” tegas Ruksamin.

Usai dilaunching Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki, Kakanwil Kemenag Sultra H. Muhamad Saleh bersama Bupati Konawe Utara, H Ruksamin menandatangani prasasti Pencanangan Desa Sadar Kerukunan Desa Pariama Kec. Langgikima dan Desa Wacumelele Kec. Wiwirano Kabupaten Konawe Utara.

Penandatanganan ini disaksikan Pejabat Administrator Kanwil Kemenag Prov. Sultra, Plt. Kepala Kemenag Kab. Konut, Tuhirsan, Ketua DWP Kanwil Kemenag Prov. Sultra, Ny. Nurna Saleh, Ketua dan Pengurus DWP Kemenag Kab. Konut, Forkopimda Kab. Konut, Ketua FKUB Prov. Sultra, KH. Ryha Madi dan Pengurus, Wakil Ketua MUI Prov. Sultra. KH. Djakri Nappu, Ketua dan Pengurus FKUB Kab. Konut, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat.*

Menuju 10 Tahun World Water Forum, Kodim Kendari Dukung Kegiatan Susur dan Bersih- Bersih Sungai

Kendari – Peltu Wasiun bersama 20 personel Kodim 1417/Kdi melaksanakan kegiatan Susur dan Bersih-bersih sungai menuju 10 Tahun World Water Forum yang dibuka oleh PJ Walikota Kendari Asmawa Tosepu A.P., M.Si,.

Kodim 1417/Kendari memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung setiap kegiatan positif yang diselenggarakan demi memajukan wilayah dan masyarakatnya.

Hal ini dikatakan Dandim 1417/Kdi Kolonel Czi Bintarto JY, S. I. P. , M. Han, dalam rilisnya Kamis (27/7).

Kodim 1417/Kendari selalu siap sedia serta memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung setiap kegiatan positif yang diselenggarakan oleh Instansi Pemeritah maupun Instansi lainnya.

“Kegiatan Pemerintah Kota Kendari dengan menggandeng beberapa instansi dan elemen masyarakat ini merupakan bentuk kebanggan atas terpilihnya Negara Indonesia menjadi tuan rumah World Water Forum ke—10 yang akan dilaksanakan di Bali tahun 2024,” jelas Dandim.

Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah World Water Forum ke—10 adalah bukti pengakuan dunia atas upaya sebagai negara yang serius dalam menjaga sumber daya air dan menghadapi tantangan global terkait air bersih.

Kegiatan yang mengambil tema “Sungai Bersih untuk Kehidupan dan Alam” ini dilaksanakan di RT 03 RW 02 Jln. Bunga Kolosua Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat Kota Kendari Prov. Sultra diikuti oleh Siswa Siswi SMA/SMP Kartika 21 orang, Mahasiswa Tehnik Unsultra 30 orang, DLHK 10 orang, BWS 20 orang dan Masyarakat Kel. Kemaraya sekitar 300 orang.

Untuk diketahui hadir dalam kegiatan ini Agus Safari, ST., MT (Kepala BWS IV Kota Kendari), Ir. Nismawati, M.Si (Kadis DLHK Kota Kendari), Amir Yusuf, S.Sos., M.Sos (Camat Kendari Barat), Sumarni Asahi, S.SI., M.A.P (Lurah Kemaraya) dan Juhardin Dema, S.Sos., M.A.P (Lurah Lahundape).*

Danrem 143 Halu Oleo Terima Kunjungan Pasis Dikreg LI Sesko TNI

Kendari – Komandan Korem 143/HO Brgjen TNI Ayub menerima kunjungan Siswa Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg LI (51) Sesko TNI TA. 2023 bersama Irsesko TNI Brigjen TNI Khoirul Hadi,S.E. di Makorem 143/HO, Selasa 25 Juli 2023

Hal ini dikatakan oleh Plh Kapenrem 143/HO Lettu Inf Rusmin Ismail dalam rilisnya di Kendari, Sultra, Rabu(26/07/2023).

Dalam sambutannya Danrem 143/HO menyampaikan selamat datang di Bumi Anoa Sulawesi Tenggara, disertai harapan kiranya Peserta KKDN Pasis Dikreg LI Sesko TNI sekalian dapat memperoleh data yang diinginkan sebagai bahan pembelajaran sesuai kurikulum pendidikan yang telah ditentukan.

Selanjutnya, Danrem 143/HO menyampaikan secara garis besar tentang situasi dan kondisi serta hal-hal menonjol yang ada di wilayah kerja Korem 143/HO.

“Korem 143/HO adalah Satuan Komando Kewilayahan TNI AD dibawah Kodam XIV/Hasanuddin yang bertanggung jawab terhadap pertahanan wilayah darat di wilayah administrasi Sulawesi tenggara yang membawahi 6 Kodim dan 1 Batalion Infateri yang tersebar di 15 Kabupaten dan 2 Kota,”ucapnya

“Dalam waktu dekat ini, akan diresmikan Kodim 1431/Bombana guna memendekkan rentang kendali komando satuan-satuan kewilayahan agar lebih efektif dan efisien, Namun patut disyukuri bahwa berkat sinergitas dengan aparat negara lainnya, khususnya pemerintah daerah dan Polri, serta komponen masyarakat lainnya, wilayah kerja Korem 143/HO sampai saat ini Puji Tuhan masih kondusif, aman dan terkendali”lanjutnya

Pada kesempatan tersebut Dansesko TNI dalam sambutannya yang dibacakan oleh Irsesko TNI Brigjen TNI Khoirul Hadi menyampaikan ucapak banyak terima kasih kepada Danrem 143/HO dan seluruh pejabat Korem 143/HO yang telah menyambut Para Pasis Dikreg LI Sesko TNI TA 2023 di Makorem 143/HO.

“Saya mewakili Dansesko TNI sangat berterima kasih banyak Atas terselenggaranya kegiatan ini di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, atas kesetiaannya jajaran satuan Korem 143/HO menerima para peserta KKDN Pasis Sesko TNI”ucapnya

“Kegiatan KKDN Pasis Sesko TNI merupakan kegiatan bagian manajemen pertahanan Negara, Perlu kita ketahui wilayah yang mampu Dengan potensi tingkat pertahanan yang cukup,” pungkasnya.*

Perjalanan Dinas ke Austria, Kepala BBPVP Makassar Kunjungi Pusat Pelatihan Kerja Internasional Terbesar di Eropa

Sebagai tindaklanjut kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Lembaga Pelatihan Kerja Internasional “Key to Improve your People” (KIP), Austria khususnya kerja sama Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim yang di bangun di BBPVP Makassar, Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar Dr. La Ode Haji Polondu, S.Pd.,M.Pd. melakukan perjalanan dinas ke Austria untuk membicarakan peningkatan kompetensi instruktur dan sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap delapan orang Instruktur BBPVP Makassar Peserta Training Of Trainers (TOT) Kejuruan Otomotive dan Kejuruan Listrik di Lembaga Pelatihan Kerja Internasional KIP-WIFI Linz, Austria.

Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar La Ode Haji Polondu menyampaikan rasa bangga dan bahagia serta terima kasihnya kepada Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja Internasional KIP – WIFI Linz, Austria ketika menyaksikan langsung kemampuan dan keahlian delapan orang Instruktur BBPVP Makassar Peserta Training Of Trainers (TOT) Kejuruan Otomotive dan Kejuruan Listrik di Lembaga Pelatihan Kerja Inyernasional KIP-WIFI Linz, Austria, 25 Juli 2023.

Menurut Mr. Ernst Buchinger, KIP WIFI Training Manager, Lembaga Pelatihan Kerja Internasional KIP-WIFI Linz, Austria adalah Lembaga Pelatihan Kerja Internasional terbesar dan terlengkap di Eropa, yang meliputi sarana dan prasarana pelatihan, peralatan dan bahan pelatihan termasuk hotel sebagai tempat tinggal peserta pelatihan, yang menyelenggarakan pelatihan kerja mulai dari tingkat dasar hingga TOT yang pesertanya berasal dari berbagai negara di dunia, serta dilatih dan diajar oleh Instruktur handal dan kompeten di Eropa.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala BBPVP Makassar La Ode Haji Polondu mengatakan sebagai Balai Besar yang baru lahir, BBPVP Makassar wajib memiliki pelatih atau instruktur hebat dan kompeten yang tidak hanya memiliki dan mengantongi Sertifikasi Training dari dalam negeri, tetapi juga wajib memiliki dan mengantongi Sertifikat Pelatihan Internasional, salah satunya adalah yang diperoleh dari Lembaga Pelatihan Kerja Internasional KIP – WIFI Linz, Austria ini.

“Alhamdulillah BBPVP Makassar telah memiliki delapan orang Instruktur yang memiliki dan mengantongi Sertifikat Training Internasional, empat orang Instruktur Kejuruan Otomotive dan empat orang Instruktur Kejuruan Listrik. Saya berharap, mereka dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Instruktur BBPVP Makassar secara maksimal, sehingga menghasilkan lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi BBPVP Makassar yang kompeten dan siap kerja serta sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” harap Polondu.

Lebih lanjut, La Ode Haji Polondu menjelaskan bahwa para Instruktur BBPVP Makassar yang sedang menjalani TOT di Lembaga Pelatihan Kerja Internasional KIP – WIFI Linz, Austria ini, setelah mereka kembali ke Tanah Air, disamping mengajar atau melatih untuk mengamalkan ilmu pengetahuan dan skill-nya kepada Siswa Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di BBPVP Makassar, mereka juga dapat berbagi dengan melakukan Upgrading bagi para instruktur dari berbagai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) atau Balai Latihan Kerja (BLK) UPTD milik Pemerintah Daerah atau pun instruktur Training Center Industri. Dengan mengantongi Sertifikat Training Internasional, ke delapan Instruktur BBPVP Makassar ini sangat membanggakan karena akan menjadi aset bagi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan kompetensi peserta pelatihan, menciptakan tenaga kerja trampil, menekan angka pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru dan juga diharapkan mereka akan lebih kreatif untuk menciptakan inovasi program pelatihan, apalagi salah satu kelebihan empat orang Instruktur BBPVP Makassar Kejuruan Otomotive adalah mereka sudah memiliki keahlian di bidang Mesin Diesel khususnya mesin-mesin kendaraan produk Benua Eropa seperti BMW, Mercedes dan mesin diesel lainnya.

Menurut, Mantan Kepala BPVP Kendari ini, manfaat dari Sertifikasi Kompetensi TOT yang diperoleh Instruktur BBPVP Makassar dari Lembaga Pelatihan Kerja Internasional KIP-WIFI Linz, Austria adalah (1) Mengenal dan nengidentifikasi potensi SDM peserta pelatihan dengan karakteristik dan potensi berbeda-beda. Melalui TOT, Instruktur BBPVP Makassar akan mendapatkan pengetahuan dalam mengenal serta mengidentifikasi komponen, esensi SDM berdasarkan potensi Siswa Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di BBPVP Makassar maupun pada wilayah-wilayah binaannya di empat provinsi, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Gorontalo bahkan dapat diterapkan di berbagai Balai atau Lembaga Pelatihan kerja seluruh Indonesia, (2) Instruktur mampu menganalisis kebutuhan pelatihan sesuai dengan kondisi dan karakter wilayah serta kebutuhan dunia industri pada setiap Balai atau lembaga pelatihan serta kebutuhan masyarakat akan kompetensi yang diinginkan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah masyarakat yang bersangkutan.
Peserta yang mengikuti sertifikasi training akan mendapatkan banyak materi terkait penyusunan program pelatihan. Sehingga mereka dapat menganalisis kebutuhan sesuai kegiatan program pelatihannya. Dengan demikian, Instruktur BBPVP Makassar peserta TOT di Lembaga Pelatihan Kerja Internasional KIP – WIFI Linz, Austria dapat menyusun materi pelatihan, proses pelaksanaan pelatihan, kebutuhan peralatan dan bahan pelatihan hingga evaluasinya, (3) Memahami tipe belajar dan cara mengajar atau melatih sehingga Instruktur akan mendapatkan materi tentang berbagai gaya mengajar atau melatih yang dapat menuntun peserta pelatihan untuk mudah memahami cara-cara belajar atau berlatih dengan menggunakan peralatan dan bahan pelatihan sesuai kejuruan yang diikutinya khususnya pada kejuruan otomotive dan kejuruan listrik.

Dalam kunjungan kerjanya di Lembaga Pelatihan Kerja Internasional KIP – WIFI Linz, Austria, Kepala BBPVP Makassar La Ode Haji Polondu didampingi oleh Fitroh Hanrahmawan (Mantan Kepala BPVP Makassar), M.A. Habibi Kadir (Koordinator Instruktur dan Tenaga Pelatihan BBPVP Makassar), Agus Tryanto (Koordinator Bidang Pengelolaan Keuangan Setditjen Binalavotas Kemnaker) dan Dimas Radhitya Pramudia Wardana (Kepala Bagian Umum BBPVP Bandung).

Di Lembaga Pelatihan Kerja Internasional KIP-WIFI Linz, Austria, Kepala BBPVP Makassar La Ode Haji Polondu bersama Rombongan diterima oleh Mr. Robert Neubauer (CEO KIP),
Mr. Ernst Buchinger (KIP Training Manager), Mr. Alois Aichner (KIP Technical Director), Mr. Eduardo Tiatco (KIP Project Manager), Mr. Nico Rettenbacher (KIP Coordinator/Project Manager) dan Brigite Neubauer (KIP Coordinator/Logistic Manager).

Untuk diketahui, delapan orang Instruktur BBPVP Makassar Peseta TOT di Lembaga Pelatihan Kerja Internasional KIP – WIFI Linz Austria, untuk Kejuruan Listrik adalah Armady, Rahmawati, Muchtar dan Zulfan Mustafa. Sementara Peserta TOT dari Kejuruan Otomotive Mesin Diesel adalah Denny Osmond, Fikri Fausi Takdir, Harif Hadi dan
Muhammad Ridha Rasyid, yang kegiatan TOT-nya akan berakhir pada hari Jumat, 28 Juli 2023 sekaligus akan diserahkan Sertifikat Training Internasional mereka oleh Mr. Robert Neubauer (CEO KIP) bersama Kepala BBPVP Makassar La Ode Haji Polondu bertempat di Lembaga Pelatihan Kerja Internasional KIP-WIFI Linz Austria.*

Kumham Goes to Kampus, Wamenkumham Sampaikan Visi KUHP Pada Ratusan Mahasiswa

Kendari- Dalam rangka kegiatan Kumham Goes to Campus, Wakil Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Edward Omar Sharif Hiariej, melaksanakan sosialisasi dan diskusi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undangan-undangan Hukum Pidana (KUHP) dihadapan ratusan mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO), Rabu (26/7/2023).

Hadir dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham RI, Dhahana Putra, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kemenkumham RI, Ambeg Paramarta, Rekor UHO, Muhammad Zamrun Firihu, Kakanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, Ridwan Ramli, Komandan Korem 143 Halu Oleo, Brigjen TNI Ayub Akbar, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari Letkol Laut (P) Abdul Kadir Mulku Zahari, Rektor IAIN Sultan Qaimuddin Kendari, Husain Insawan, Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra, Mastri Susilo, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Herry Ahmad Pribadi.

Kegiatan tersebut ungkap Wamenkumham bertujuan untuk memperkenalkan Kemenkumham kepada kampus, memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat tentang apa yang dikerjakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan mendekatkan Kemenkumham kepada publik.

Lebih lanjut, pria yang akrab dengan sapaan Eddy Hiariej ini menjelaskan perjalanan panjang hingga disahkannya KUHP Nasional pada Tahun 2022 lalu. Menurutnya pengesahan RUU KUHP tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. “Mengapa kami harus melakukan sosialisasi terhadap KUHP Nasional? Karena KUHP Nasional ini merubah pola pikir, merubah mindset merubah pemikiran kita semua dan itu perubahannya secara radikal sehingga kita perlu mensosialisasikan ini kepada seluruh masyarakat. Pengesahan terhadap RUU KUHP tidak lain tidak bukan semata-mata adalah untuk menjamin kepastian hukum,” ujarnya.

Dunia saat ini tidak lagi berorientasi pada keadilan retributif tetapi berorientasi kepada keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif. “Ini merupakan visi KUHP Nasional yang terus menerus harus dikumandangkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu visi KUHP Nasional itu adalah modernisasi, kita harus sesuaikan dengan perkembangan zaman terutama perkembangan teknologi,” jelasnya.

Terkait KUHP ini, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana tersebut juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah melakukan dua hal yang pertama yaitu sosialisasi yang dilaksanakan saat ini (Kumham Goes to Campus) selanjutnya kedepan akan melakukan sosialisasi khusus kepada seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) yang akan dilengkapi modul sebagai penjelasan dari pasal-pasal yang ada sehingga ada standar yang sama seluruh APH yang ada di Indonesia. Kedua yang akan dilakukan pemerintah dan DPR adalah mempersiapkan berbagai aturan pelaksanaan terkait KUHP Nasional tersebut.*

Pangdam XIV Hasanuddin Massifkan Tujuh Perintah Harian Kasad, 36 Titik Sumur Bor di Wilayah Teritorial

Gowa – Implementasi Tujuh Perintah Harian Kasad diantaranya “TNI AD harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat apapun bentuknya dan senantiasa menjadi solusi”, terus menjadi atensi orang nomor satu di Kodam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Dr. Totok Imam Santoso, S.I.P., S.Sos., M.Tr (Han). Salah satu bukti nyata yang dilakukan yakni program TNI Manunggal Air.

Pembuatan sumur bor yang berada di wilayahnya sebanyak 36 titik diantara 1.304 program TNI Manunggal Air Tahun 2023 di Indonesia yang diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman secara virtual. Selasa (25/07/2023).

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual tersebut, dihadiri Pangdam XIV/Hasanuddin dan sejumlah Pejabat Utama Kodam serta Forkopimda Kab. Gowa, bertempat di kampung Pakua, Dusun Pangajian, Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

Dengan adanya 36 titik sumur bor yang diprogramkan di wilayah teritorial Kodam XIV/Hasanuddin tersebut yakni di wilayah Korem 141/Tp sebanyak 20 titik, Korem 142/Tatag sebanyak 7 titik dan Korem 143/HO sebanyak 9 titik, masyarakat yang terdampak krisis air, kini telah bisa menikmati air bersih tanpa harus menadah air hujan ataupun mencari sumber air yang harus menempuh jarak perjalanan cukup melelahkan.

Kasad dalam sambutannya mengatakan bahwa Program Manunggal Air merupakan salah satu implementasi dari perintah Presiden RI Joko Widodo, yang menginginkan TNI mengambil peran dalam membantu pemerintah untuk mengatasi kesulitan terutama pasca pandemi Covid-19.

Mayjen Totok selaku Pangdam XIV/Hasanuddin yang membawahi tiga Provinsi (Sulsel, Sulbar dan Sultra), diberbagai kesempatan menyebut terkait implementasi Tujuh Perintah Harian Kasad, bahwa untuk wilayah Kodam Hasanuddin program andalan TNI sebagai implementasi dari tujuh perintah Kasad terus dimassifkan.

Tak hanya TNI Manunggal Air, program ketahanan pangan juga tak henti dilaksanakan bekerjasama dengan pihak perbankan. “TNI harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat dan menjadi solusi dari masalah yang dihadapi masyarakat. Itu menjadi bagian implementasi dari tujuh perintah Harian Kasad. Selain itu, prajurit Hasanuddin diharapkan selalu berpedoman pada slogan 6K di Hati Kita”, Tandasnya.

Pada peresmian sumur bor tersebut, salah satunya di Desa Parigi Kab. Gowa, sangat mengharukan warga, Ibu Suci, salah satu warga Desa Parigi mengaku haru, Ia pun mengungkapkan kesyukurannnya telah mendapat fasilitas air bersih di kampungnya.

“Kami terharu sekali dengan adanya air bersih ini. Kami tidak lagi pergi mengambil air di tempat jauh, apalagi di musim kemarau. Paling dekat jarak untuk ambil air 1,5 kilometer, sekarang tidak lagi. Terima kasih kepada bapak Pangdam, sekarang kami bisa rasakan air bersih”, Ungkapnya dengan penuh haru.

Selain peresmian air bersih dan pencanangan percepatan penurunan stunting secara virtual oleh Kasad, di tempat yang sama Pangdam Mayjen Totok juga menyerahkan bantuan sembako kepada 50 warga setempat.*

KBST Gelar Pelatihan Menulis

Kendari -Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan Praktik Baik Hasil Pembinaan Komunitas Literasi Tahun 2023. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi yang dilaksanakan pada bulan Juni lalu. Kegiatan ini dikemas dalam 3 bentuk pelatihan yaitu, pelatihan menulis puisi, pelatihan mendongeng, dan pelatihan menulis esai.

Pelatihan menulis puisi dilaksanakan pada 12—15 Juli 2023 di Pustaka Kabanti. Pelatihan mendongeng dilaksanakan pada 17—18 dan 20—21 Juli 2023 dan pelatihan menulis esai dilaksanakan pada 20—23 Juli 2023 di Rupa Cofee dan Co-Working Space. Pelatihan mendongeng yang didampingi oleh Teater Sendiri dan GKM diikuti oleh Kawan Inspirasi Kendari, Sultra Island Care dan Fraksi Sastra. Pelatihan menulis puisi yang didampingi oleh Pustaka Kabanti diikuti oleh LSM Rumah Andhakara dan Laskar Sastra UHO. Pelatihan Menulis esai yang didampingi oleh Idea Project diikuti oleh Lingkar Studi Ilmiah Penalaran UHO, Forum Lingkar Pena Wilayah Sulawesi Tenggara, LPM Katharsis, dan Bookscape.

Kegiatan ini bertujuan untuk menggerakkan anggota komunitas Literasi di Kota Kendari yang masih termasuk dalam kategori B dan C (menurut pengkategorian Badan Bahasa) agar lebih aktif dalam menggiatkan literasi di komunitasnya.*

Bertandang ke Polres Konut, Mahasiswa Tuntut Penuntasan Kasus Dugaan Korupsi Profil dan Website Desa

Konawe Utara – Puluhan mahasiswa mendatangi Mapolres Konut menuntut penuntasan kasus dugaan korupsi pada proyek pengerjaan Profil dan Website Desa yang bersumber pada anggaran Dana Desa 2017.

Sebelumnya Perkara tersebut telah diadukan di Polres Konawe pada tahun 2017, pada saat itu wilayah hukum Polres Konawe masih mencakup Kabupaten Konawe Utara.

Penanggung Jawab Aksi Ikra menjelaskan bahwa dugaan korupsi tersebut bermula dari proyek yang tak seharusnya bersumber dari anggaran dana desa.

“Proyek pembuatan website dan profil desa tidak seharusnya dari anggaran dana desa, karena apapun pengerjaan proyek dana desa mesti bersumber dari aspirasi masyarakat desa, dan anehnya masyarakat tidak meminta itu berdasarkan hasil investigasi kami dilapangan,” jelasnya, Rabu 26 Juli 2023.

“Hasil investigasi kami dilapangan seluruh desa di Kabupaten Konawe Utara menganggarkan proyek tersebut, dengan nilai beragam dari 30-50 jutaan, dan ini kami duga atas instruksi salah satu oknum pemangku kewenangan,” tambahnya.

Sambungnya pihaknya semakin merasa janggal saat ada sorotan proyek tersebut kemudian dianggarkan di APBD.

“Pada tahun 2018 itu dianggarkan lagi di APBD, dan memang seharusnya seperti itu mesti dianggarkan di APBD bukan menggunakan dana desa, apalagi atas instruksi salah satu oknum pemangku kewenangan,” ungkapnya.

Lanjutnya pada tahun 2017 juga pihaknya telah mengadukan hal tersebut ke Polres Konawe, namun sampai hari ini menurutnya belum ada titik terang terkait perkara tersebut.

Dan untuk itu pihaknya hari ini mendatangi Polres Konut, dikarenakan Perkara tersebut telah diambil alih oleh Polres Konut.

“Kami minta agar Polres Konut sesegera mungkin memproses perkara tersebut, karena ini sudah cukup lama mengendap,” tegasnya.

Terkait hal tersebut Kasatreskrim Polres Konut Iptu Bhekti Indra Kurniawan menerangkan bahwa terkait penanganan perkara tersebut sementara tahap Pulbaket dan akan dinaikkan ke tahap sidik.

“Sekarang sementara Pulbaket, kita masih menunggu audit inspektorat, setelah ada hasil audit apakah ada kerugian negara atau tidak baru kita naikkan ke tahap sidik,” bebernya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sejauh ini pihaknya telah memeriksa 80 an Kepala Desa di Kabupaten Konawe Utara dan beberapa saksi lainnya.

“Kami berkomitmen menuntaskan perkara ini, namun semua ada tahapannya,” pungkasnya.*

Polres Konut Gagalkan Penyelundupan 1.132 Tabung Gas Elpiji Tiga Kilo dan 295 Jerigen BBM Pertalite yang Hendak Dibawa ke Morowali

Konawe Utara – Kepolisian Resort (Polres) Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), berhasil mengamankan 11 unit kendaraan roda empat yang memuat 1.132 tagung gas subsidi tiga kilo gram, 295 jeregen berisikan BBM jenis pertalite dan 7 jeregen BBM jenis solar.

Barang subsidi tersebut hendak diselundupkan ke Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

Kapolres Konut, AKBP Priyo Utomo bersama seluruh jajarannya yang dipimpin Kabag Ops, AKP Sunari dan Kasat Lantas, AKP Sujermin melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), Rabu 26 Juli 2023 sekira pukul 05.45 Wita.

Kapolres Konawe Utara, AKBP Priyo Utomo melalui Kabag Ops, AKP Sunari mengatakan, selain melaksanakan KRYD, personil Polres Konut juga melaksanakan patroli hunting ke berbagai tempat di wilayah tersebut.

“Barang bukti tabung gas dan BBM tersebut berasal dari berbagai tempat seperti Kabupaten Konawe, Bombana, Kota Kendari dan Konawe Utara dengan cara membeli dikios-kios dan kios agen gas elpiji kemudian para pelaku menjualnya di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah,” katanya.

Lanjutnya, kegiatan yang dilakukan personil Polres Konawe Utara adalah untuk menjawab keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas elpiji di setiap desa dan kelurahan di Bumi Oheo.

“Pak Kapolres menegaskan komitmennya untuk memberantas para pelaku yang menyebabkan kelangkaan gas serta akan memproses secara hukum para pelaku tersebut,” bebernya.

Senada dengan hal tersebut Kasatreskrim Polres Konut Iptu Bhekti Indra Kurniawan menyebutkan bukan kali ini saja pihaknya melakukan penangkapan terhadap barang subsidi selundupan yang hendak dibawa ke Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

“Kami terus memasifkan operasi penindakan terhadap barang subsidi, ini juga melihat yang terjadi di masyarakat, terjadinya kelangkaan barang subsidi ditengah masyarakat,” jelasnya.

Selain itu pihaknya berkomitmen akan melakukan penindakan terhadap para pelaku penyelundupan barang subsidi.

“Kemarin juga itu sebelum operasi ini ada 6 Ton BBM Pertalite yang kami amankan, dan kedepannya akan terus kami tingkatkan operasi penangkapan penyelundupan barang subsidi,” pungkasnya.*

Sempat Dikabarkan Tenggelam di Perairan Malaoge Buton Gegara Kecelakaan Kapal, Tiga Korban Ditemukan Selamat

Buton – Sebelumnya dikabarkan tiga orang korban kecelakaan kapal tenggelam di perairan Malaoge Kabupaten Buton.

Terkait hal tersebut KPP Kendari Muhamad Arafah mengatakan pihaknya berhasil menemukan ketiga korban dalam keadaan selamat.

“Pada pukul 13.43 Wita terima informasi dari kepala desa malaoge bahwa korban pertama Sarifudin ditemukan terdampar dipesisir pantai Desa Karya Jaya Kecamatan Siantopina Kabupaten Buton dalam keadaan selamat,” katanya.

Sambungnya pada pukul 14.21 Wita terima informasi dari kepala desa malaoge bahwa korban kedua Basirun ditemukan terdampar di Desa Kombewaha Kecamatan Siantopina Kabupaten Buton dalam keadaan selamat.

“Dan pada pukul 14.34 Wita korban ketiga La Ode Juliadin ditemukan terombang ambing oleh Tim SAR Gabungan dalam keadaan selamat sekitar Arah barat daya dari perkiraan lokasi dan dievakuasi ke Puskesmas Malaoge Kabupaten Buton untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi korban,” bebernya.

Lanjutnya setelah ketiga korban dinyatakan sehat, pada pukul 16.35 Wita ketiga korban dievakuasi menuju wanci.
Pada pukul 20.10 Wita Tim SAR Gabungan tiba di Wanci berikut ketiga korban, selanjutnya diserahterimakan kepada pihak keluarga.*

Wamenkumham Kunjungi Rutan Kelas II A Kendari, Karutan: Membawa Semangat Baru Bagi Kami

Kendari – Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Wamenkumham RI), Edward Omar Sharif Hiariej, bersama rombongan telah tiba di Kendari Sulawesi Tenggara melalui Bandara Udara Haluoleo sekitar pukul 09.30 WITA, Selasa 25 Juli 2023

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kakanwil Kemenkumham Sultra), Silvester Sili Laba, bersama Rektor Universitas Halu Oleo (UHO), Muhammad Zamrun Firihu, serta Para Kepala Divisi Kanwil Kemenkumham Sultra dan juga para Ka UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi menjemput langsung kunjungan tersebut.

Kunjungan ini dalam rangka mengisi kegiatan KUMHAM GOES TO CAMPUS sebagai keynote speech yang akan dilaksanakan di auditorium Mokodompit Universitas Halu Oleo (UHO) pada hari Rabu (26/7/2023). Selain itu, Wamenkumham tersebut juga dijadwalkan akan mengunjungi beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi dalam Kota Kendari.

Selain itu Wamenkumham juga mengunjungi Rutan Kelas II A Kendari, Kantor Imigrasi Kelas I Kendari, Lapas Kelas II A Kendari dan beberapa UPT lainnya dilingkup Wilayah Kemenkumham Sultra.

Terkait kunjungan Wamenkumham, Karutan Kelas II A Kendari Iwan Mutmain mengatakan “Wamenkumham Kunker ke Rutan Kelas II A Kendari dalam rangka sosialisasi KUHP Baru, kunjungan ini juga menjadikan semangat baru bagi kami,”.

Sambungnya ia juga menuturkan Ini angin segar juga karena dalam KUHP baru bahwa setiap Narapidana ataupun WBP itu tidak semua berujung pada Pidana Penjara, dan ini menjadi solusi atas kondisi over kapasitas khususnya di Rutan Kelas II A Kendari.

“Di Rutan Kelas II A Kendari itu seharusnya 234, tetapi diisi oleh 702 WBP,” tambahnya.

Selain itu pihaknya juga telah mengusulkan rehabilitasi Rutan Kelas II A Kendari.

“Kami sudah usulkan ke Kementerian, tetapi ini kan semua butuh proses dan bukan hanya Rutan Kelas II A Kendari yang mengalami Over Kapasitas, tetapi tadi kami sudah sampaikan ke Wamenkumham, semoga cepat diterima usulan kami terkait rehab Rutan Kelas II A Kendari,” pungkasnya.*

Komitmen PT Vale Terapkan Good Mining Practices Kuatkan Industri Nikel

Jakarta – CEO PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), Febriany Eddy mengobarkan semangat dan optimisme dalam menjalankan program hilirisasi nikel. Hal ini disampaikannya saat menjadi salah satu panelis dalam Nickel Conference 2023 yang digelar CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (25/07/2023).

Febriany menegaskan, PT Vale berkomitmen untuk menghadirkan pertambangan yang berkelanjutan yang dapat dicapai dengan menerapkan praktik pertambangan yang baik atau good mining practices. Praktik pertambangan yang baik juga ditandai dengan tiga indikator, yakni lingkungan (Environmental), Sosial (social), dan tata kelola (Governance) – atau biasa diistilahkan dengan ESG.

“ESG telah lama menjadi bagian dari kami. Segala keputusan yang kami ambil sangat berhati-hati dan memikirkan dampak ESG-nya. Kami perlu upaya ekstra untuk menjaga komitmen dan konsistensi tersebut,” ujar Febriany Eddy.

Febriany Eddy mencontohkan di Blok Sorowako, salah satu wilayah operasi PT Vale, termasuk ke dalam garis Wallacea dengan keanekaragaman hayatinya. “Hal itu menjadi tantangan kami untuk membuat perencanaan pertambangan nikel,” jelasnya.

Selama 55 tahun hadir di Indonesia, PT Vale kata Febriany amat berkonsentrasi pada ESG untuk meminimalisasi dampak aktivitas pertambangan. Mulai dari membangun pabrik yang ramah lingkungan, pembangkit listrik minim emisi, sampai tata kelola limpasan tambang yang tidak mencemari lingkungan.

Upaya-upaya tersebut, lanjut Febri menjadi daya tarik bagi mitra-mitra kelas dunia untuk bergabung membangun bisnis pertambangan berkelanjutan di Indonesia, yakni Ford, Huayou, Xinhai, dan TISCO.

Dia optimis masa depan industri nikel di Indonesia bakal lebih cerah jika kita seluruh unsur baik pemerintah, masyarakat, dan pengusaha berkomitmen bersama menerapkan good mining practices.

“Kunci utama dalam investasi bersama dengan mitra-mitra adalah keselarasan visi yang sustainable. Kami sangat menjunjung tinggi keberlanjutan. Jadi kolaborasi, kesamaan visi, dan komitmen penting bagi masa depan Industri Nikel tanah air,” tukas Febri.

Dalam acara yang bertajuk “Nickel & Battery Supply Chain Sustainability” ini, Febri
duduk dengan dua pemimpin perusahaan tambang nikel yakni Direktur Utama PT Trimegah Bangun Persada Tbk, Roy Arman Arfandy dan Direktur Eksekutif PT Merdeka Battery Materials Tbk, Andrew Philip Starkey.

Mereka memaparkan aspek-aspek strategis terkait ESG dalam industri nikel di Indonesia di saksikan para hadirin dari kalangan regulator, penambang, pengusaha smelter, konsumen baterai kendaraan listrik, investor, dan akademisi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Sejumlah pemangku kepentingan juga hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Lalu Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rosa Vivien Ratnawati, Managing Director Fullerton Fund Management Company Ltd. Choo Jee Meng, dan Strategist/Managing Partner PT Verdhana Sekuritas Indonesia Heriyanto Irawan.

Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah mengambil langkah tegas untuk memastikan praktik industri yang berkelanjutan, terutama implementasi ESG. “Kami akan mencabut izin industri jika tidak patuh,” jelasnya.

Dia menyatakan, tidak ada negara yang bisa mendikte Indonesia terkait pengelolaan nikel yang ditujukan untuk mendorong ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebab menurut Luhut, salah satu kunci untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi ialah hilirisasi industri, termasuk industri pertambangan. “Dan itu termasuk dalam 6 agenda negara,” ucapnya.

Selain hilirisasi industri, lima agenda lainnya yakni dekarbonisasi untuk mempercepat net-zero, sekaligus menangkap peluang ekonomi hijau. Ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terampil.

Keempat, menyeimbangkan semua lini untuk menyelesaikan ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia. Kelima, mendigitalisasikan layanan untuk pemerintahan yang efisien, transparan, dan inklusif.

Keenam, mengembangkan infrastruktur untuk memungkinkan interkoneksi orang, barang, dan informasi. Luhut optimis, jika keenam agenda ini konsisten dijalankan, Indonesia akan menjadi negara yang kuat dalam waktu 30 tahun.*

Pemilik Awal PT. FBS Adukan ke Ombudsman Soal Dugaan Maladministrasi dalam Penerbitan IUP Produksi

Kendari – Pemegang sekaligus pemilik awal atau pemilik sah Izin Usaha Produksi (IUP) PT Fatwa Bumi Sejahtera, Brigjen Pol (P) Adv. Drs. AR Allorante melapor ke Ombudsman Republik Indonesia karena diduga telah terjadi maladministrasi dalam penerbitan IUP Produksi baru PT Fatwa Bumi Sejahtera (FBS), perusahaan pertambangan di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.

Laporan tersebut dilayangkan setelah sebelumnya ia juga telah melaporkan kasus dugaan maladministrasi ini ke Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara beberapa bulan sebelumnya.

Aduan mantan Wakapolda Sultra itu berkaitan dengan hilangnya pengelolaan dan penambangan nikel seluas 101 hektare di atas IUP Produksi PT Fatwa Bumi Sejahtera miliknya yang sebelumnya di terima dari Mantan Bupati Kolaka Utara.

Allorante menjelaskan, bahwa pada tahun 2010/2011 saat menjabat sebagai Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda) Sulawesi Tenggara menerima langsung pemberian IUP Eksplorasi Nomor 540/372 Tahun 2008 PT Fatwa Bumi Sejahtera dari Mantan Bupati Kolaka Utara, Rusda Mahmud tepatnya pada 2011 silam.

“Selanjutnya, di tahun 2012 IUP Eksplorasi PT Fatwa Bumi Sejahtera itu kami mengurus dan tingkatkan izinnya menjadi IUP Produksi dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp200 juta rupiah. Saat proses pengurusan peningkatan menjadi IUP Produksi saat itu, saya sama sekali tidak kenal apalagi dimintai bantuan atas pengurusan IUP Produksi tersebut dari pemilik PT Fatwa Bumi Sejahtera yang lama dalam hal ini Fatmawati Kasim Karena dan Burhanuddin,” ungkapkannya, kepada media ini, Selasa (25 Juli 2023).

Dikatakan, bahwa dalam pengurusan IUP produksi nomor 540/128 tahun 2012 ia dibantu oleh Staffnya yakni Bambang Mei Setiawan untuk berkomunikasi ke Dinas Pertambangan Kabupaten Kolaka Utara dan pihak-pihak terkait.

“Pada waktu itu saudara Bambang Mei Setiawan yang bantu saya mengurus peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Produksi PT Fatwa Bumi Sejahtera nomor 540/128 tahun 2012. Salah satunya adalah pengurusan Amdal (UKL-UPL) dan pengajuan syarat lainnya melalui Dinas Pertambangan Kolaka Utara sampai proses pengurusan selesai (tuntas),” bebernya.

Lebih lanjut, Allorante menyampaikan, dalam perjalanannya pada tahun 2014 IUP Produksi PT Fatwa Bumi Sejahtera tersebut dicabut oleh Bupati Kolaka Utara dengan surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/202 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Fatwa Bumi Sejahtera karena bermasalah/tumpang tindih lahan dengan PT Inco (PT Vale).

Dalam perkara pencabutan itu karena dinilai bahwa lahan nikel PT Fatwa Bumi Sejahtera seluas 101 Ha adalah lahan milik negara yang meliputi hutan produksi 90 persen dan hutan APL 10 persen.

Namun anehnya, Allorante bilang, tiba-tiba pihaknya mendapatkan informasi bahwa akte perusahaan PT Fatwa Bumi Sejahtera nomor 540/128 tahun 2012 telah di pindah tangankan oleh Fatma Kasim Marewa dan Burhanuddin tanpa sepengetahuannya.

Hal tersebut pun telah di akui oleh pihak Fatmawati Kasim Marewa dan Burhanuddin setelah dilayangkan somasi oleh Allorante. Dibuktikan dengan jawaban somasi dari Kuasa Hukum Hj. Fatmawati Kasim Marewa Nomor 005/LF- HRS/1.1b/VII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 pada Point 4 di jelaskan sebagai berikut:

“Bahwa demikian halnya berkenaan dengan IUP yang rekan sebutkan dalam somasi tidak diketahui oleh Ibu Hj. Fatmawati Kasim Marewa, dan yang dialihkan Ibu Hj. Fatmawati Kasim Marewa murni hanya perusahaannya saja yang merupakan hak dia sebagai pemilik perusahaan dan tidak berkaitan dengan orang lain atau tidak terikat dengan perjanjian dengan orang lain, sehingga dengan demikian jika rekan ingin mendapat informasi berkaitan IUP yang disebutkan dalam somasi silahkan mempertanyakan secara langsung kepada pemilik atau pimpinan PT Fatwa Bumi Sejahtera saat ini atau kepada pemerintah daerah setempat” demikian bunyi jawaban Somasi Allorante kepada pemilik Akte PT FBS.

“Namun lucunya kenapa pada Desember 2020 terbitlah IUP Produksi nomor 780/DPMPTSP/XII/2020 dengan Direktur KMS. H. M. Umar Halim dan Komisaris Jurni, S.H. dengan dasar IUP Produksi milik kami Nomor 540/128 Tahun 2012,” kesalnya.

Olehnya itu, menurut dia, dalam proses penerbitan IUP PT Fatwa Bumi Sejahtera yang baru diduga kuat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan pelanggaran administrasi/maladministrasi.

“Karena terbitnya IUP Produksi PT Fatwa Bumi Sejahtera yang baru hanya mendasar kepada SK Pembatalan Kepala Dinas Penanaman Modal atas SK Pencabutan IUP Produksi tahun 2014 oleh Bupati Kolaka Utara tanpa melalui gugatan PTUN Provinsi Sulawesi Tenggara,” tegasnya.

Untuk itu ia berharap dan meminta kepada Ombudsman Republik Indonesia agar mengusut tuntas kasus tersebut, karena ini merupakan kejadian pertama kali di Sultra ada surat putusan yang dibatalkan tanpa adanya keputusan hukum tetap yakni PTUN.

“Kami harapkan kepada Ombudsman Republik Indonesia agar penyampaian LAHP dan penutupan laporan tanggal 14 April 2023 guna ditindaklanjuti terkait adanya dugaan maladministrasi dalam penerbitan IUP Produksi PT Fatwa Bumi Sejahtera No. 780/DPMPTSP/XII/2020 tahun 2020 bisa diselesaikan dengan setuntas-tuntasnya dan sebaik-baiknya,” pungkasnya.*

Respon Cepat Isu Penambangan Ilegal, Satreskrim Polres Konsel Sidak Lapangan

Kendari – Isu adanya aktifitas penambangan ilegal di wilayah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Personil Satuan Reskrim Polres Konsel langsung bergerak cepat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di beberapa perusahaan pertambangan yang IUPnya, telah berakhir atau mati seperti yang ramai di perbincangan di beberapa media belakangan ini.

Sidak dilakukan pada Senin (24/7/2023), sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konsel.

Kasat Reskrim Polres Konsel AKP Henryanto Tandirerung, mengatakan sidak dilakukwn untuk memastikan keadaan di lapangan sebagai bentuk tindakan dalam menyikapi pemberitaan yang ramai beredar dan berada di wilayah hukum Polres Konsel.

“Dalam giat tersebut kami laksanakan dengan cara memantau dari udara menggunakan Drone yang bertujuan untuk memastikan adanya aktifitas Penambang Ilegal pada lahan Koridor maupun pada IUP Perusahaan yang sudah berakhir (mati) tersebut,” kata AKP Henryanto Tandirerung, Selasa (25/7/2023).

Adapun Lokasi Pertambangan yang di lakukan pengecek,. Wilayah Eks IUP PT. Kembar Mas yang terletak di Desa Waturapa, Kec. Palangga Selatan, Wilayah Eks IUP PT. Sambas yang terletak di Desa Waturapa, Kec. Palangga Selatan serta pada lahan koridor (lahan celah) antara perusahaan-perusahaan tersebut dengan hasil tidak ditemukannya aktifitas Pertambangan Ilegal.

“Selanjutnya dilaksanakan Patroli di Seputaran Jety Triple Eight yang berada Desa Koeono dan Desa Lalowua dan juga tidak ditemukan aktifitas penambangan illegal,” pungkasnya.*

Pemilu 2024, Pangdam XIV Hasanuddin Tegaskan Netralitas TNI

Makassar – Menuju Pemilu wilayah Kodam XIV/Hasanuddin yang aman dan damai, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Dr. Totok Imam Santoso, S.I.P., S.Sos., M.Tr (Han), memberikan pengarahan kepada para Komandan Satuan (Dansat) dan Kepala Bagian Pelaksana Kodam (Kabalakdam) jajaranya yang berada di tiga Provinsi, yakni di Sulsel, Sulbar dan Sultra.

Pengarahan ini dilakukan baik secara langsung maupun virtual (video conference), terpusat di Ruang Bina Yudha (RBY) Makodam XIV/Hasanuddin, Kota Makassar. Senin (24/07/2023).

Orang nomor satu di Kodam Hasanuddin ini kembali mengingatkan beberapa hal tentang penekanan yang harus dilaksanakan oleh para Dansat dan Kabalakdam jajarannya, khususnya terkait dengan Netralitas TNI dalam Pemilu.

Meyjen Totok memerintahkan agar seluruh satuan jajaran Kodam XIV/Hasanuddin mengimplementasikan lima 5 butir “Netralitas TNI”, diantaranya :

1. Tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik maupun Paslon;

2. Tidak memberikan fasilitas sarana dan prasarana milik Kodam XIV/Hasanuddin untuk digunakan sebagai sarana kampanye;

3. Keluarga Prajurit dan PNS Kodam XIV/Hasanuddin dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih;

4. Tidak memberikan tanggapan, komentar dan mengupload apapun terhadap kegiatan politik pemilu; dan

5. Menindak tegas Prajurit dan PNS Kodam XIV/Hasanuddin yang terbukti terlibat politik praktis.

Menurutnya hal ini pun telah disampaikan oleh Panglima TNI Laksamana TNI H. Yudo Margono., M.M., C.S.F.A., dan Kasad Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, serta dalam Logo Pemilu Damai Kodam XIV/Hasanuddin yang sudah dilaunching beberapa hari lalu.

“Saya ingin kita bekerja yang terbaik, apa yang kita lakukan bermanfaat untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), masyarakat dan untuk satuan kita Kodam XIV/Hasanuddin”, Tegas Mayjen Totok.

Lebih lanjut Pangdam mengingatkan terkait hal-hal yang masih terjadi, yang merugikan diri sendiri maupun Satuan. Pangdam meminta kepada para Dansat untuk meyakinkan prajuritnya sehingga tidak ada yang melakukan hal-hal negatif maupun terlibat dalam kasus apapun dengan tetap berpedoman pada Slogan Kodam XIV/Hadanuddin 6K Di Hati Kita (Karakter, Kapabel, Kontemporer, Kompak, Kesemestaan dan Kerakyatan).

Di akhir pengarahannya, Jenderal bintang dua ini mengucapkan terima kasih kepada jajarannya yang telah melaksanakan program-program yang sudah diperintahkan, seperti Jumat Berkah, Minggu Berkah dan beberapa program lainnya.

“Saya berterima kasih banyak atas program yang sudah direncanakan dapat berjalan baik dengan keterlibatan prajurit, PNS dan Persit Kodam XIV/Hasanuddin yang turut serta dalam membina Sinergitas, Soliditas TNI bersama masyarakat,” pungkasnya.*

Peduli Kebutuhan Air Bersih, TNI AD Manunggal Air Kodim 1417 Kendari di Konawe Selatan

Konsel – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman S.E., M.M meresmikan penggunaan fasilitas Air bersih program TNI AD Manunggal Air tahun 2023 dan pencanangan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara virtual.

Kegiatan peresmian TNI Manunggal Air Kodim 1417/Kdi dilaksanakan di Desa Morome Kec. Konda Kab. Konsel Prov. Sulawesi. Pada kesempatan ini dalam sambutannya, Kasad mengatakan bahwa program TNI AD Manunggal Air tahun 2023 ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian TNI AD akan pentingnya kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

“Air merupakan sumber kehidupan, untuk itu TNI AD berusaha membantu dan memfasilitasi penyediaan air bersih bagi masyarakat, ” ungkap Jenderal Dudung.

“TNI AD selalu bersama dengan rakyat dan dicintai Rakyat, lebih bagus lagi jika TNI AD mencintai rakyat. Saya bangga kepada para Babinsa yang sudah memberikan kinerja terbaiknya di tengah masyarakat, ” lanjutnya.

Jenderal Dudung berharap untuk kedepannya TNI AD bisa lebih maju dan solid dalam bertugas dengan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dilapangan.

“Apapun kendala dan tantangannya, TNI AD selalu bersama Rakyat, ” pungkas Kepala Staf TNI AD.

Untuk diketahui dalam kegiatan ini juga diberikan bantuan berupa bingkisan kepada 10 orang masyarakat tidak mampu, 7 orang pelaku UMKM dan 10 orang anak stunting.

Selain itu kegiatan ini turut dihadiri Brigjen TNI Ayub Akbar (Danrem 143/HO), Kolonel Pnb Antonius Adi Nur W. (Danlanud Haluoleo), Kolonel Laut (P) Abdul Kadir Mulku Zahari (Danlanal Kendari), AKBP Saiful Mustofa S.I.K., M.Si (Waka Polresta Kendari), Letkol Inf Abdullah Mahua SH.,i.M.M (Pabung Konsel), Armal (Wakil Ketua 1 DPRD Konsel), Drs. H. Amran, MM.,Pub (Asisten pemerintahan dan kesra Konsel), Mayor Inf Sudoyo (Pasi Intel Korem 143/Ho), Iptu Kartini Suryaningsih (Kapolsek Konda), Asdiana S.E (Camat Konda), Bawon (Kepala Desa Morome) dan perwakilan masyarakat Desa Morome.*

Kejati Sultra dan BPJS Ketenagakerjaan Tanda Tangan Kerjasama Terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kendari – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Dr. Patris Yusrian Jaya, SH. MH menghadiri acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kendari Dengan Kejaksaan Negeri Se-Sulawesi Tenggara Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan In House Training Dengan Tema “Gugatan Sederhana” bertempat di Hotel Claro Kendari.

Hadir di acara tersebut Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Herry Ahmad Pribadi, SH. MH, Wakil Kepala Kantor Wilayah Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi-Maluku Mangasa Laorensius Oloan, Wakil Kepala Kanwil Bidang IT dan Infrastruktur BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi-Maluku Ary Zulkarnain, Wakil Kepala Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Arifin, SH.MH, Para Asisten, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Baubau, Konawe Selatan dan Kolaka, Para Kajari Se-Sulawesi Tenggara, Kabag TU, Para Koordinator, Kasi dan Jaksa Pengacara Negara Kejati Sulawesi Tenggara dan Kasi Datun Se-Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menyambut baik perjanjian kerja sama ini. Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang mempunyai skill dan keahlian spesifik dalam masalah hukum. Kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ini untuk menghandle permasalahan-permasalahan hukum yang muncul dalam operasional kinerja BPJS Ketenagakerjaan, bukan untuk menagih.

Kinerja Datun di dalam kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dinilai dari berapa upaya-upaya hukum atau tindakan hukum yang dilakukan, baik upaya hukum litigasi maupun non litigasi.
Datun bertugas untuk memastikan pendampingan atay partner nya tidak kesulitan dalam permasalahan hukum sehingga Datun tidak berfungsi sebagai juru tagih, Datun tidak berfungsi untuk menakut-nakuti tetapi Datun adalah pendamping yang memastikan partner nya tidak mendapat permasalahan hukum.

Dalam konteks kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan Datun terhadap para penunggak yang kurang bayar, telat bayar dan tidak bayar harus dipastikan ada permasalahan hukumnya. Apabila ada permasalahan hukum Datun bisa melakukan pendapat hukum, pendampingan hukum atau bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan dengan Surat Kuasa Khusus melakukan upaya-upaya hukum, sehingga fungsi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum tidak keliru.

Kajati berharap kedepannya seluruh jajaran Datun Se- Sulawesi Tenggara dapat memaksimalkan kinerjanya dengan berpartner dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga program pemerintah yang ditugaskan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat terlaksana dengan optimal.

Kajati meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk memilah-milah mana yang urusannya diserahkan kepada Dinas Ketenagakerjaan, mana yang diserahkan kepada pihak Kepolisian, mana yang diserahkan kepada rekanan dan mana yang diserahkan ke Kejaksaan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih karena Datun tugasnya adalah untuk memberikan pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Sementara Wakil Kepala Kantor Wilayah Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi-Maluku Mangasa Laorensius Oloan dalam kata sambutannya menyampaikan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan di amanatkan untuk memberikan kepastian perlindungan atas resiko bila terjadi resiko sosial kepada para pekerja, berupa resiko kecelakaan kerja, meninggal dunia, usia tua maupun usia pensiun dan kehilangan pekerjaan yang pastinya akan bermanfaat bagi pekerja dan keluarga serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas pekerja. Amanat yang diberikan oleh pemerintah kepada BPJS Ketenagakerjaan memiliki tantangan ketidakpatuhan dari pemberi kerja berupa ketidakpatuhan pemberi kerja terhadap administrasi atau pembayaran iuran, pendadtaran kepesertaan, ketidakpatuhan terhadap pelaporan akan data diri pemberi kerja dan keluarga. Inilah yang menjadi dasar terbentuknya Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dengan lembaga Kejaksaan di wilayah Sulawesi Tenggara. Kerja sama ini bukan hal yang baru, pada tahun 2022 Kejaksaan Se-Sulawesi Tenggara telah memulihkan ketidakpatuhan tunggakan iuran pemberi kerja senilai Rp. 3.274.779.600 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan enam ratus rupiah). BPJS Ketenagakerjaan memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Se-Sulawesi Tenggara dalam.hal pemulihan ketidakpatuhan ini.
Dan ditahun 2023 ini Kejaksaan Se-Sultra telah memulihkan ketidakpatuhan tunggakan iuran senilai Rp. 1.746.167.768,- ( satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

Langkah lain yang ditempuh untuk meningkatkan kesadaran pemberi kerja serta alat kontrol dalam pemenuhan hak tenaga kerja yaitu pembentukan forum kepatuhan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Untuk diketahui langkah lain yang ditempuh oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kewajiban pemberi kerja dalam menyelesaikan tunggakan iuran yaitu melalui penyelesaian gugatan sederhana.*

Tiga Orang Dikabarkan Tenggelam di Perairan Malaoge Buton Gegara Kecelakaan Kapal

Buton – Tiga orang dikabarkan tenggelam di perairan Malaoge, Kabupaten Buton Gegara kecelakaan kapal.

KPP Kendari Muhamad Arafah mengatakan awalnya pada pukul 12.10 Wita Comm KPP Kendari terima informasi dari H. La Aba pemilik kapal yang melaporkan telah terjadi kecelakaan kapal yakni 1 kapal tenggelam dengan POB 3 orang disekitar Perairan Malaoge Kabupaten Buton.

“Berdasarkan laporan tersebut diatas, pada pukul 12.25 Wita Tim Rescue Pos SAR Wakatobi diberangkatkan dengan menggunakan RIB untuk memberikan bantuan SAR,” katanya.

Ia menuturkan bahwa data Korban diantaranya Basirun (40), Syarifudin (50) dan.La Ode Juliadin (52), Ketiganya merupakan warga Desa Kapota Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi.

“Kronologisnya, Pada pukul 07.00 Wita Kapal pengangkut pasir dengan 3 orang berangkat dari pelabuhan malaoge Lasalimu Kabupaten Buton menuju pelabuhan kapota kabupaten Wakatobi,” ungkapnya.

Sambungnya setelah melakukan perjalanan sekitar, kapal tersebut dihantam oleh gelombang tinggi dan tenggelam. Telah dilakukan Pencarian oleh pihak keluarga dan nelayan sekitar dengan hasil nihil hingga informasi ini diterima.*

Wamenkumham Tiba di Kendari, Berikut Agendanya

Kendari- Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Wamenkumham RI), Edward Omar Sharif Hiariej, bersama rombongan telah tiba di Kendari Sulawesi Tenggara melalui Bandara Udara Haluoleo sekitar pukul 09.30 WITA, Selasa (25/7/2023).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kakanwil Kemenkumham Sultra), Silvester Sili Laba, bersama Rektor Universitas Halu Oleo (UHO), Muhammad Zamrun Firihu, serta Para Kepala Divisi Kanwil Kemenkumham Sultra dan juga para Ka UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi menjemput langsung kunjungan tersebut.

Kunjungan ini dalam rangka mengisi kegiatan KUMHAM GOES TO CAMPUS sebagai keynote speech yang akan dilaksanakan di auditorium Mokodompit Universitas Halu Oleo (UHO) pada hari Rabu (26/7/2023). Selain itu, Wamenkumham tersebut juga dijadwalkan akan mengunjungi beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi dalam Kota Kendari.*

Menkumham Kenalkan Kebebasan Beragama Indonesia di Hadapan Anggota Parlemen Inggris

Inggris – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mempromosikan kebebasan beragama Indonesia di hadapan anggota Parlemen Inggris, Fiona Bruce. Ia mengatakan pemerintah Indonesia memberikan pelindungan terhadap hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan beragama.

Yasonna menjelaskan Indonesia merupakan negara Muslim terbesar, sekaligus negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dalam suasana keberagaman ini, pemerintah hadir memberikan kepastian hukum atas hak kebebasan pribadi masyarakat Indonesia.

“Indonesia merupakan negara Muslim terbesar dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang terus mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dari berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan beragama,” kata Yasonna dalam pertemuan antara delegasi Indonesia dengan Fiona Bruce di Inggris.

Kebebasan beragama di Indonesia dijamin dan diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (1) dan pasal 29 ayat (2). Selain itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut menjamin kebebasan beragama sebagai salah satu hak atas kebebasan pribadi dalam pasal 22 ayat (1) dan (2).

Yasonna menjelaskan kepada Bruce, selain Islam ada juga banyak agama lain di Indonesia dimana ummatnya hidup berdampingan secara damai bahkan saling menjaga ketika masing-masing merayakan hari besarnya. Kondisi seperti itu bisa terjadi karena Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa. Pancasila, lanjut Yasonna, mampu menjadi payung yang menaungi beragam agama, kultur dan etnis di Indonesia sehingga masyarakatnya menghargai keberagaman dan toleran antar sesama.

“Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, yang menghargai kebhinekaan, kemanusiaan yang adil dan beradab serta menjaga persatuan Indonesia,” kata Yasonna di hadapan Bruce, Senin malam (24/07/2023) waktu setempat.

“Pancasila mengajarkan pada kami untuk bebas tetapi bertanggungjawab. Yakin pada kebenaran keyakinannya masing-masing, tetapi menghormati keyakinan orang lain sehingga masyarakat hidup dalam harmoni, berbeda tetapi satu sebagaimana semboyan kami, Bhineka Tunggal Ika,” terangnya lebih lanjut.

Yasonna berharap pemerintah Indonesia dan Inggris dapat bekerja sama untuk mempromosikan kebebasan beragama, tidak hanya secara nasional tetapi pada level global. Ini mengingat Bruce merupakan utusan khusus Perdana Menteri Inggris untuk Kebebasan Beragama dan Kepercayaan, serta ketua Aliansi Internasional Kebebasan Beragama atau Kepercayaan.

“Indonesia mengharapkan dukungan dan saran dari Madam Bruce mengenai bagaimana kita dapat bekerja sama untuk mempromosikan kebebasan beragama secara global dan nasional dalam masyarakat kita yang beragam,” ujarnya.

Bruce sendiri menuturkan bahwa masyarakat internasional telah mengakui kemampuan Indonesia dalam melindungi kebebasan beragama meskipun mengalami berbagai tantangan dalam kondisi masyarakat yang majemuk. Untuk itu, Indonesia dipandang memiliki peran sentral terkait isu hak asasi manusia dalam konteks nasional dan global. Bruce berharap kerjasama Indonesia dan parlemen Inggris di bidang kebebasan beragama semakin meningkat.

Salah satu langkah kerja sama Indonesia dan parlemen Inggris adalah diadakannya Konferensi Internasional tentang Literasi Agama Lintas Budaya, yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 13-14 November 2023 mendatang. Konferensi diselenggarakan oleh Kemenkumham bersama Institut Leimena, Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama di Brigham Young University Law School, dan Sekretariat Internasional Kebebasan Beragama yang berbasis di Amerika Serikat. Bruce sendiri telah mengonfirmasi kepastian untuk hadir sebagai salah satu pembicara dengan topik “Human Dignity and the Rule of Law: Global and Regional Outlook”.*

Perkara Tipikor di WIUP Antam Konut, Kejati Sultra Kembali Tetapkan Dua Tersangka Oknum Pejabat ESDM

Kendari – Kejati Sultra kembali menetapkan dua tersangka atas perkara Tipikor di WIUP Antam Konut dengan modus dokumen terbang yang diduga menyebabkan kerugian perekonomian negara.

Asintel Kejati Sultra Ade Hermawan mengatakan “Hari ini Senin 24 Juli 2023, Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara kembali menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan PT. Antam,”.

Lanjutnya Tersangka SM Kepala Geologi Kementerian ESDM (Mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM) dan tsk EVT (Evaluator RKAB pada Kementerian ESDM).

“2 orang tersangka tersebut awalnya diperiksa sebagai saksi bertempat di Gedung Bundar Pidsus Kejaksaan Agung, selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan untuk sementara di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung,” ungkapnya.

Sambungnya besok 2 orang tersangka ini dan tersangka lain yang telah lebih dulu ditahan dan dititip ditempat yang sama akan dipindahkan ke Rutan Kendari Sulawesi Tenggara untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

“Tsk SW dan tsk EVT menurut hasil penyidikan telah memproses penerbitan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2022 sebesar 1,5 juta metrik ton ore nikel milik PT. KKP dan beberapa juta metrik ton ore nikel pada RKAB beberapa perusahaan lain disekitar blok Mandiodo tanpa melakukan evaluasi dan verifikasi sesuai ketentuan, padahal perusahaan tersebut tidak mempunyai deposit/cadangan nikel di Wilayah IUP nya, sehingga dokumen RKAB tersebut (dokumen terbang) dijual kepada PT. Lawu Agung Mining yg melakukan penambangan di wilayah IUP PT. Antam, seolah-olah nikel tersebut berasal dari PT. KKP dan beberapa perusahaan lain yang mengakibatkan kekayaan negara berupa ore nikel milik negara PT. Antam dijual dan dinikmati hasilnya oleh pemilik PT. LAM, PT. KKP dan beberapa pihak lain,” bebernya.

Sebelumnya penyidik Kejati Sulawesi Tenggara telah menetapkan 5 (lima) orang tersangka yaitu HA (GM PT. Antam Konawe Utara) GL (Pelaksana Lapangan PT. LAM) OS (Dirut PT. LAM) WAS (Pemilik PT. LAM) AA (Dirut PT. KKP), dengan penetapan 2 orang tersangka maka penyidik telah menetapkan 7 orang Tersangka, dan penyidikan masih terus dikembangkan. Dari keseluruhan aktifitas penambangan di blok Mandiodo menurut perhitungan sementara auditor telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 5,7 Triliun.*

Tuntut Keadilan, Konsorsium Sultra Jakarta Peduli Doni Amansa demo di BPIP

Jakarta – Sejumlah lembaga yang tergabung dalam gerakan peduli Doni amansa melakukan aksi demonstrasi di kantor Badan penanaman ideologi pancasila Republik Indonesia BPIP RI.

Diketahui Lembaga yang tergabung dalam peduli Doni Amansa terdiri dari Lembaga Komando, Lembaga Ippmik Konawe -Jakarta, Lembaga Garpem Sultra, Lembaga Pergam Sultra dan Lembaga Ipmku Jakarta.

Alki sanagri sebagai penanggung jawab gerakan hari ini mengatakan bahwa kasus diskrimantif yang dialami oleh Doni Amansa bukan hanya melukai masyarakat Sultra yang berada di Jakarta namun melukai seluruh masyarakat Indonesia, dari dugaan ulah gubernur Sultra dan Kesbangpol Sultra yang diduga arogansi kebijakan.

Aktivis yang biasa disapa Alkis juga mengatakan bahwa dugaan ulah gubernur dan Kesbangpol Sultra tersebut membuktikan bahwa mereka tidak paham dengan nilai-nilai Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

“Jelas dalam beberapa bukti yang ada bahwa Doni amansa sebagai paskibraka yang lulus mewakili Sultra berdasarkan seleksi secara profesionalnamun harapan itu dipatahkan dan dihancurkan oleh kebijakan tanpa kebijaksanaan gubernur dan Kesbangpol sultra,” jelas Alkis.

Ia juga menambahkan bahwa peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2022 tentang paskibraka pasal 22 ayat 3 menjelaskan bahwa seleksi paskibraka harus mengedepankan keberagaman, maka tentunya yang idealnya satu dari daratan satu dari kepulauan.

Di tempat yang sama Irjal Ridwan Selaku ketua Ikatan Pemuda Pelajar mahasiswa Konawe -Jakarta (IPPMIK-JAKARTA) Mengungkapkan bahwa Keputusan Yang di lakukan Gubernur Sultra dan Kesbangpol Sultra kami menilai adalah salah satu prkatek kecurangan dan praktek Nepotisme.

Bukan hanya kecurangan saja Atau praktek Nepotisme yang di lakukan Gubernur Sultra dan Kesbangpol Sultra akan tetapi diduga tindakkan tersebut ada persoalan kedaerahan yang di bawah-bawah.

Irjal Ridwan salah satu mahasiswa konawe mendesak kepada Badan Pengamanan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia untuk segera menganulir Surat keputusan gubernur Sultra dan Kesbangpol Sultra karna kami nilai mereka tidak paham Pancasila dan undang-undang Dasar 1945.

Terakhir pihaknya mememinta Gubernur Sultra dan Kesbangpol Sultra untuk menerbitkan SK baru untuk Doni Amansa.*

Peringatan Hari Anak Nasional, PT Vale Gandeng Komunitas Lokal Gelar Lomba Kreatifitas

Bupati Luwu Timur Budiman, mengapresiasi event kreatifitas anak yang diselenggarakan PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) bersama Forum Anak Kecamatan Nuha, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Luwu Timur, Sorowako Music Community, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Event kreatifitas yang dilaksanakan berupa Bentuk perayaan yang diadakan adalah lomba mewarnai dan lomba mendongeng. Kegiatan yang diikuti sebanyak 200 anak ini berlangsung di halaman Kantor Desa Sorowako, Minggu (23/7/2023). Sebanyak 200 anak ikut memeriahkan kegiatan ini.

Budiman mengatakan, kegiatan ini sangat baik untuk mendukung tumbuh kembang anak, dengan memberikan sebuah pengalaman yang positif. “Masa depan Luwu Timur ada pada anak-anak kita ini, sehingga sejak dini harus selalu menghadirkan lingkungan yang positif,” katanya.

Menurutnya, usia 0-5 tahun merupakan usia emas, sehingga pada usia ini mereka harus diberikan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung perkembangannya. Dengan begitu, Luwu Timur dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.

“Saya berharap kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan pada momen Hari Anak,, tetapi juga pada hari-hari biasa untuk menghasilkan generasi yang dapat membangun Luwu Timur lebih maju. Baru-baru ini Luwu Timur meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023 kategori Madya. Mari kita bersama-sama meningkatkan prestasi ini. Ke depannya akan dibuat Perda terkait anak dan pembangunan fasilitas yang memadai untuk anak-anak kita,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur External Relations PT Vale Endra Kusuma menjelaskan, andilnya PT Vale dalam peringatan hari anak nasional sebagai wujud kepedulian atas upaya menciptakan generasi pelanjut yang memiliki nilai-nilai kreativitas yang mumpuni.

Selain itu, bagi PT Vale Peringatan Hari Anak Nasional juga menjadi momentum penting untuk mengubah kepedulian dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam menjamin pemenuhan hak anak.

Kata Endra Kusuma, perlu perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk bisa memenuhi hak-hak anak diantaranya hak untuk bermain, mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan mendapatkan akses kesehatan, serta mendorong kolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, serta upaya pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak.

“Semoga melalui kegiatan ini kita dapat memfasilitasi anak-anak demi pengembangan keterampilan, kreativitas dan bakat mereka,” ujarnya.

PT Vale juga aktif melakukan kegiatan dalam menanamkan cinta lingkungan sejak dini, seperti mengenalkan kepada anak-anak tentang keanekaragaman hayati, pengelolaan sampah dan kelestarian lingkungan.

“Kegiatan seperti ini kami laksanakan melalui kerja sama dengan sekolah. Selain itu, kami juga mengampanyekan pengurangan penggunaan plastik kepada para orang tua dengan mendorong mereka memberikan tempat bekal kepada anak saat berangkat ke sekolah,” pungkasnya.*

Kejagung dan Menkominfo Bertemu Bahas Keberlanjutan Proyek BTS yang Bermasalah

Bertempat di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus konsultasi dengan Jaksa Agung Burhanuddin membahas terkait beberapa tugas dan kewenangan dari Kejaksaan RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Adapun tugas dan kewenangan tersebut mengenai pengawasan multimedia yang meliputi penyebaran berita hoax, konten asusila, konten kekerasan, dan konten-konten lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Kapus Penkum Dr. Ketut Sumedana mengatakan dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung menyampaikan perintah khusus Presiden terkait dengan kelanjutan proyek BTS 4G yang sedang bermasalah.

“Ke depannya, kita akan sangat mendukung agar proyek ini dapat selesai tepat waktu, tepat mutu dan tepat manfaat karena diperuntukkan oleh masyarakat luas khususnya di kawasan 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) agar mendapatkan akses informasi digital yang sama dengan daerah lain,” ujar Jaksa Agung.

Selanjutnya, Jaksa Agung menegaskan pelaksanaan percepatan pembangunan BTS 4G yang sebelumnya mangkrak tidak akan mengganggu proses hukum yang sedang berjalan karena perakara sudah voltoid (selesai) dan sudah dilakukan audit serta pemeriksaan lapangan (setempat).

Kejaksaan Agung dan Kementrian Komunikasi dan Informatika berkomitmen agar proyek tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Oleh karenanya, Menkominfo berharap beberapa proyek strategi nasional di kementeriannya dapat dilakukan pedampingan hukum dari kejaksaan, sehingga bisa bekerja dengan cepat, tepat tanpa pelanggaran hukum.
Jaksa Agung juga menyarankan agar dibentuk tim kecil untuk asistensi percepatan audit, kontrak, pelelangan dan pelaksanaannya sambil menunggu tim yang akan dibentuk oleh Presiden, yang nantinya bisa dijadikan rujukan atau masukan oleh “Satgas Percepatan
Ekosistem Digital”.

Dalam pertemuan silaturahmi sekaligus konsultasi tersebut, Kejaksaan RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki komitmen yang sama untuk menyelamatkan Proyek Strategis Nasional agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar, serta akan dilakukan komunikasi secara efektif oleh tim yang akan segera dibentuk.

Untuk diketahui hadir dalam pertemuan ini yaitu Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kejaksaan Agung.*

Polemik Seleksi Paskibraka di Sultra, Konsorsium Peduli Doni Amansa Adukan ke DPRD dan Ombudsman serta Geruduk Kantor Gubernur

Kendari – Polemik terkait seleksi paskibraka di Sultra terus berlanjut, sebelumnya Kuasa Hukum Doni Amansa telah mengadukan ke Polda Sultra dan BPIP.

Tak sampai disitu Konsorsium Sultra Peduli Doni Amansa melakukan aksi unjuk rasa dan mengadukan hal tersebut di DPRD Sultra dan Kantor Perwakilan Ombudsman Sultra.

Bahkan pengunjuk rasa juga mendatangi Kantor Gubernur Sultra menuntut keadilan atas Doni Amansa.

Jenderal Lapangan Konsorsium Sultra Peduli Doni Amansa, Jefri Rembasa mengatakan Doni Amansa yang merupakan siswa asal SMA Negeri 1 Unaaha Kabupaten Konawe yang telah mengikuti seleksi tahapan persyaratan Paskibraka Perwakilan Sulawesi Tenggara untuk Tingkat Nasional.

“Dan dinyatakan Lolos/memenuhi kriteria berdasarkan penilaian Juri dalam hal ini Panitia Penyelenggara Tim Seleksi. Namun sayangnya, Gubernur Sultra justru berfikir terbalik, ia bahkan menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang tidak sesuai dengan hasil penilaian Juri (panitia penyelenggara). Sehingga Doni Amansa dengan terpaksa tidak bisa mewakili Sulawesi Tenggara ditingkat nasional,” jelasnya.

Lanjutnya olehnya itu pihaknya sebagai Lembaga yang konsisten mengawal kezhaliman yang terjadi di Republik ini khususnya di Bumi Anoa Sulawesi Tenggara meminta Doni Amansa dikembalikan haknya.

“Kami mendesak Gubernur Sultra untuk merevisi SK Gubernur No. 371 Tahun 2023 Tanggal 25 Mei 2023 Tentang Hasil Rekrutmen dan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tingkat Nasional Tahun 2023 karena tidak sesuai hasil seleksi,” tegasnya.

Sambungnya pihaknya juga mendesak BPIP untuk menganulir SK Gubernur No. 371 Tahun 2023 Tanggal 25 Mei 2023 Tentang Hasil Rekrutmen dan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tingkat Nasional Tahun 2023 karena tidak sesuai hasil keputusan panitia penyelenggara seleksi.

“Kami juga mendesak Ombudsman RI untuk memeriksa Gubernur sultra atas dugaan maladministrasi dalam penerbitan SK No. 371 Tahun 2023 Tanggal 25 Mei 2023,” tuturnya.

Terakhir pihaknya mendesak Ketua DPRD Sultra untuk membuat rekomendasi revisi SK Gubernur No. 371 karena cacat administrasi.*

Direktur PDAM Kendari dan Satu Kontraktor Ditetapkan Tersangka Perkara Korupsi Pengadaan Pompa

Kendari – Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anoa Kendari, DM ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pompa baru PDAM.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kendari, Bustanil N. Arifin dalam konferensi yang digelar di Kantor Kejati Kota Kendari.

Bustanil mengatakan selain menetapkan Direktur PDAM Tirta Anoa Kendari, juga menetapkan satu tersangka lainnya yakni Kuasa Direktur CV Karya Sejati selalu kontraktor pemenang tender pengerjaan pengadaan pompa baru PDAM.

“Kami bersama tim penyidik sudah melakukan ekspose atau gelar perkara dan hasilnya sesuai petunjuk pimpinan menetapkan dua tersangka terhadap kasus tindak pidana korupsi,” katanya, Senin 24 Juli 2023.

Lebih lanjut, Bustanil mengatakan penetapan tersangka keduanya setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan pasca kasus ini ditangani Kejari Kota Kendari.

Mereka yang ditetapkan, sudah memenuhi syarat penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti, yang telah terpenuhi, mulai keterangan saksi baik dari PDAM, CV Karya Sejati saksi ahli maupun alat bukti dokumen dan uang senilai Rp600 juta.

“Sepanjang proses penyelidikan dan penyidikan sudah 22 saksi yang kita periksa,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, kasus dugaan korupsi pengadaan pompa baru PDAM ditangani oleh Kejari Kota Kendari, setelah adanya dugaan penyelewengan anggaran yang berasal dari dana hibah.

Untuk diketahui dimana pengadaan Pompa baru PDAM Tirta Anoa Kota Kendari senilai Rp10 miliar, merupakan dana hibah dari Pemkot Kendari pada 2022 lalu.

Dana hibah miliaran rupiah itu, dikucurkan Sulkarnain Kadir yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Kendari guna menjawab keluhan masyarakat terkait distribusi air bersih.

Dengan pengadaan Pompa baru PDAM melalui dana hibah, diharapkan dapat meningkatkan mutu air bersih dan kelancaran distribusi kepada masyarakat.*

3,452FansSuka
84,893PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
346,777PengikutMengikuti
4,356PengikutMengikuti