Bertempat di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Pusat Penerangan Hukum berpartisipasi dalam Pameran Proyek Perubahan dan Seminar Nasional Policy Brief Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) 1 Angkatan 156 Tahun 2023 LAN RI dengan menampilkan proyek perubahan “Kolaborasi Jaga Desa”.

Adapun proyek perubahan tersebut merupakan karya Kepala Pusat Penerangan Hukum Dr. Ketut Sumedana sebagai salah satu peserta PKN 1 Angkatan 156 Tahun 2023 LAN RI. Proyek Perubahan “Kolaborasi Jaga Desa” ini bertujuan agar memberikan manfaat masyarakat kepada desa dengan pembangunan yang berkelanjutan tanpa penyimpangan, serta mendukung terciptanya suasana nyaman, aman dan damai di desa.

Selain Pameran Proyek Perubahan, diselenggarakan juga Seminar Nasional Policy Brief dengan tema “Strategi Peningkatan Investasi di Sektor Mineral dan Batubara dalam Menghadapi Krisis Global” yang dibuka langsung oleh Ketua LAN RI Dr. Adi Suryanto, M.Si. melalui sambutan yang dibacakannya.

Dalam sambutannya, Kepala LAN RI menyampaikan bahwa Seminar Nasional ini dilaksanakan sebagai rangkaian akhir dari proses pembelajaran PKN 1 Angkatan 156 Tahun 2023 LAN RI. “Semoga hasil pembelajaran selama di LAN dapat diimplementasikan sebagai pemimpin perubahan, dan pelaksanaan seminar ini sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam pelaksanaan investasi nasional di bidang Minerba, baik dari sisi peningkatannya, pengamanannya, perlindungannya, mitigasinya maupun pengembangannya pada masa mendatang di tengah krisis global,” ujar Kepala LAN RI.

Pameran dan seminar ini dilaksanakan bukan semata-mata sebagai syarat untuk kelulusan peserta PKN 1, akan tetapi para peserta diharapkan mampu menjadi pendorong, motivasi, inspirasi sebagai pemimpin perubahan yang memiliki mindset membagun kepemimpinan yang holistik, kolaboratif di lembaga dan instansinya. Selain itu, peserta juga dapat menjadi solusi pelayanan yang prima dalam memecahkan berbagai persoalan di masyarakat pada era transformasi digital.

Untuk diketahui dalam seminar ini hadir sebagai narasumber yakni Menteri Investasi RI Bahlil Lahadalia, Narasumber dari Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri, serta dari pihak swasta.*

Kapus Penkum Kejagung Dr Ketut Sumedana mengatakan sesuai dengan Perintah Direktif Presiden yang menyatakan ‘Membangun Indonesia dari Pinggiran’ yaitu desa sebagai garda terdepan dalam pelayanan masyarakat.

Kemudian, perintah tersebut ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung ST Burhanudin dengan menginstruksikan jajarannya guna melakukan pedampingan dan pengawalan program Dana Desa agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

“Jangan sampai mereka (aparat desa) karena ketidaktahuannya menjadi objek pemeriksaan Aparat Penegak Hukum, ini perlu dilakukan bimbingan, pembekalan sehingga pembangunan desa tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,” ujar Jaksa Agung.

Penegakan hukum humanis tidak saja dilaksanakan dengan penghentian perkara tahap penuntutan melalui mekanisme Restorative Justice yang sudah melakukan penghentian sebanyak kurang lebih 3.200 kasus yang tidak berdampak.

Jaksa Agung ST Burhanudin juga menginisiasi Rumah Restoratif sebagai tempat penyelesaian konflik yang bukan saja konflik pidana, tetapi juga segala konflik yang ada di desa seperti konflik adat, perdata, warisan, konflik tanah ataupun konflik-konflik lain, sehingga tidak sampai ke proses pengadilan.

Tujuan yang akan dicapai bukan sekadar meminimalisir biaya yang dikeluarkan dalam proses penegakan hukum, tetapi menghindari resistensi konflik berkepanjangan ditengah-tengah masyarakat. Selain itu, di beberapa tempat juga telah dibentuk Rumah Rehabilitasi bagi pelaku pengguna narkotika dengan persyaratan yang cukup ketat.

Program penegakan hukum humanis lain juga terus dikembangkan Jaksa Agung ST Burhanudin dalam rangka mendekatkan Jaksa kepada masyarakat sehingga langsung dinikmati manfaatnya seperti Om Jak (Obrolan Menarik Jaksa Menjawab) yang sudah berjalan tahun 2022. Kemudian yang terbaru adalah Membagun Kesadaran Hukum dari Desa dengan mengoptimalkan peran Intelijen Kejaksaan dengan Program kolaborasi Jaga Desa (Jaksa Garda Desa).

Program tersebut memiliki manfaat yang yang luar biasa dalam mengawal pembangunan desa secara berkelanjutan, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Di samping itu juga menciptakan keharmonisan, ketentraman dan kedamaian di masyarakat sebagai tujuan hukum yang hakiki, karena menurut Jaksa Agung “Bila sudah terwujud keharmonisan dan kedamaian penegak hukum itu kedepan tidak diperlukan lagi”.

Untuk memberikan legitimasi Penegakan Hukum Humanis, Jaksa Agung ST Burhanudin mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung (INSJA) Nomor 5 Tahun 2023 yakni optimalisasi peran Inteljen melalui program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) sehingga Jaksa semakin dirasakan manfaatnya ditengah-temgaj masyarakat dan akan berdampak pula terhadap kepercayaan publik kejaksaan.

Mengutip ungkapan dari Jaksa Agung ST Burhanudin “Membangun sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil, yaitu Desa”. Semoga dengan kepedulian kita kepada masyarakat desa, semakin menjadikan Kejaksaan sesuai dengan tema HUT Adhyaksa ke 63, “Penegakan Hukum yang Tegas dan Humanis dalam mengawal Pembanguan Nasional”.

Selain itu, Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mendorong Implementasi INSJA Nomor 5 Tahun 2023, guna membangun kesadaran hukum masyarakat melalui program Jaga Desa, sehingga tidak saja mewujudkan masyarakat melek hukum dengan slogan “Kenali hukum, Jauhi Hukuman”, tetapi juga dapat dengan pendampingan pengelolaan Dana Desa dengan program Jaga Desa. Oleh karenanya, pembangunan desa dapat dikontrol tanpa penyimpangan.

Di samping itu, kita dorong pemanfaatan Rumah Restoratif menjadi tempat penyelesaian konflik di desa adalah suatu terobosan penegakan hukum untuk meminimalisir konflik yang ada di Desa sehingga tidak ada lagi perkara yang ada di masyarakat masuk ke Pengadilan namun cukup diselesaikan dengan mediasi menggunakan kearifan lokal (local genius).

Program Kolaborasi “Jaga Desa” yang diinisiasi Kapuspenkum Ketut Sumedana menyampaikan bahwa Program ini nantinya akan menjadi program unggulan Kejaksaan RI, bahkan kedepan akan menjadi Aksi Nasional, oleh karena Program ini dapat membantu pemerintah baik pusat dan daerah untuk membangun karakter Bangsa Taat Hukum dan Budaya Sadar Hukum, serta salah satu indikator memperoleh kepercayaan public Kejaksaan adalah menerapkan program-program humanis yang berdampak langsung kepada masyarakat.*

Kapus Penkum Dr. Ketut Sumedana mengatakan dalam kegiatan secara virtual, Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta yang hadir sebagai narasumber pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Jaksa Agung memberikan materi dengan tema “Peran Strategis dan Kontribusi Kejaksaan dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Wakil Jaksa Agung menyampaikan bahwa Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan telah mengamanatkan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah memiliki kewajiban diantaranya untuk menjaga dan menegakkan kewibaan dan harus terlibat sepenuhnya dalam pembangunan di segala aspek.

Selanjutnya Wakil Jaksa Agung menambahkan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah yang pada pokoknya menjelaskan pelaksanaan tugas Pemerintahan Umum harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Berdasarkan hal tersebut, dengan mempertimbangkan seluruh tugas Pemerintahan Umum yang memiliki dimensi dan akibat hukum, maka Kejaksaan memiliki peran strategis dalam Forkopimda melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,” ujar Wakil Jaksa Agung.

Untuk diketahui hadir dalam kegiatan tersebut secara virtual yaitu perwakilan Tentara Nasional Indonesia (TNI), perwakilan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), perwakilan Kemenkopolhukam, perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN) dan perwakilan Kepolisian RI dengan peserta kegiatan adalah anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daaerah (Forkopimda) seluruh Indonesia.*