KENDARIKINI.COM KOLAKA – Meningkatnya volume kendaraan di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari, dinilai menjadi pemicu tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Kondisi tersebut mendorong Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kolaka Raya meminta Polres Kolaka bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk membangun Pos Lalu Lintas (Pos Lantas).

Ketua Pengurus Cabang JMSI Kolaka Raya, Andri Ovianto, menyampaikan bahwa kehadiran Pos Lantas sangat penting, terutama di titik-titik rawan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

“Sejak adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kecamatan Pomalaa, hampir setiap hari terjadi kecelakaan. Salah satu penyebab utamanya adalah padatnya volume kendaraan, khususnya pada pagi dan sore hari,” ujar Andri dalam keterangan persnya pada Senin, 12 Januari 2026.

Menurut Andri, Pos Lantas berfungsi sebagai sarana pemantauan dan pengaturan lalu lintas, sekaligus untuk mendisiplinkan pengguna jalan sehingga dapat menekan risiko kecelakaan.

Selain itu, Pos Lantas juga berperan sebagai basis operasi penegakan hukum, termasuk penindakan pelanggaran lalu lintas serta penanganan awal kecelakaan. Petugas dapat melaksanakan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (Turjawali) guna menjaga kelancaran arus kendaraan di titik-titik dengan tingkat kepadatan tinggi.

“Pos Lantas juga menjadi titik pelayanan terdepan bagi masyarakat untuk melapor kecelakaan, meminta bantuan, atau mendapatkan informasi terkait lalu lintas,” jelasnya.

Ia menambahkan, kehadiran polisi secara langsung di lapangan akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan serta masyarakat sekitar, sekaligus mencegah potensi tindak kriminalitas di jalan raya.

Andri berharap Polres Kolaka bersama Pemerintah Daerah dapat segera merealisasikan pembangunan Pos Lantas di Kecamatan Pomalaa agar kemacetan dan angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan secara signifikan.*

KENDARIKINI.COM — Langkah cepat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam menangani bencana banjir di sejumlah wilayah Sumatra menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Ripaldi Rusdi, alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sekaligus Koordinator Rembuk Pemuda, menilai pembentukan dan pergerakan Satuan Tugas (Satgas) penanganan banjir merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah rakyat.

Menurut Ripaldi, respons cepat yang dilakukan Dasco mencerminkan kepemimpinan yang sigap dan berpihak pada kepentingan masyarakat terdampak. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut selaras dengan visi dan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kerja cepat dan tindakan nyata dalam menghadapi situasi darurat.

“Gerak cepat Pak Sufmi Dasco melalui Satgas penanganan banjir ini patut diapresiasi. Ini sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir secara konkret, bekerja cepat, dan memastikan rakyat tidak dibiarkan menghadapi bencana sendirian,” ujar Ripaldi Rusdi dalam keterangannya

Sebagai aktivis muda yang lama berkecimpung dalam gerakan sosial dan kepemudaan, Ripaldi menilai kehadiran Satgas sangat penting untuk memastikan koordinasi antar lembaga berjalan efektif, mulai dari evakuasi warga, penyaluran bantuan logistik, hingga penanganan dampak lanjutan pascabencana.

“Pendekatan terkoordinasi seperti ini mencerminkan semangat kerja nyata dan kepemimpinan yang tegas. Nilai-nilai tersebut juga menjadi semangat yang terus didorong Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif,” tegasnya.

Ripaldi berharap, penanganan banjir di Sumatra tidak berhenti pada tahap darurat, tetapi diikuti dengan langkah strategis jangka panjang, termasuk perbaikan infrastruktur, pengelolaan daerah aliran sungai, serta penguatan mitigasi bencana.

“Respons cepat ini harus menjadi titik awal solusi berkelanjutan. Negara harus hadir bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi juga dalam upaya pencegahan demi keselamatan rakyat,” tutup Ripaldi.*

KENDARIKINI.COM, KENDARI – Penertiban terhadap tempat usaha D’Fast Billiard di Kota Kendari memicu polemik setelah terungkap bahwa usaha tersebut selama hampir dua tahun diakui sebagai objek pendapatan daerah dan secara rutin menyetorkan retribusi kepada Pemerintah Kota Kendari.

Manajer D’Fast, Etto menyebutkan pihaknya telah melakukan pembayaran retribusi melalui rekening resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari. Berdasarkan bukti transfer yang dimiliki, total setoran retribusi yang telah dibayarkan diperkirakan kurang lebih Rp400 juta.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa D’Fast beroperasi dalam sistem resmi pemerintah daerah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Namun demikian, operasional usaha tersebut terhenti setelah dikenai sanksi administratif berupa pemutusan aliran listrik dan air.

Ia menyampaikan bahwa, persoalan yang menjadi dasar penertiban berkaitan dengan administrasi site plan kawasan, yang menurut mereka berada dalam tanggung jawab pihak pengembang, bukan penyewa lahan.

“Selama ini kami hanya menyewa lahan berdasarkan perjanjian yang sah. Urusan site plan, peruntukan kawasan, dan tata ruang merupakan kewenangan pengembang. Kami sebagai penyewa tidak memiliki kewenangan di ranah tersebut,” ujar Etto kepada Kendarikini.com pada Minggu, 11 Januari 2025.

Lanjut Etto, pihak D’Fast juga menegaskan bahwa bangunan yang digunakan bersifat sementara dan tidak permanen, sehingga tidak mengubah struktur fisik tata ruang kawasan. Hal tersebut kemudian memperkuat posisi bahwa operasional D’Fast bersifat usaha sementara, bukan pembangunan permanen.

Menurut Etto, akibat penghentian operasional tersebut, lebih dari 30 karyawan D’Fast terpaksa kehilangan pekerjaan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manajemen, tetapi juga oleh para pekerja dan keluarga mereka yang selama ini menggantungkan hidup dari usaha tersebut.

“Kami sangat dirugikan. Selama ini kami patuh membayar kewajiban dan diakui sebagai objek pendapatan daerah. Namun ketika muncul persoalan administratif, kami justru menerima sanksi paling berat. Dampaknya, puluhan karyawan kami kehilangan mata pencaharian,” keluhnya.

Sejumlah pihak menilai bahwa penanganan persoalan seharusnya difokuskan pada akar masalah administratif di tingkat pengembang, bukan langsung menghentikan usaha penyewa yang telah berkontribusi terhadap pendapatan daerah dan mempekerjakan tenaga kerja lokal.

Kasus D’Fast Billiard kini menjadi sorotan publik, tidak hanya sebagai persoalan penertiban tata ruang, tetapi juga terkait keadilan kebijakan, kepastian berusaha, serta perlindungan terhadap tenaga kerja di daerah.*

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., meresmikan revitalisasi satuan pendidikan di Sultra yang dipusatkan di SMAN 7 Kendari, pada Sabtu pagi, 10 Januari 2026.

Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI atas penempatan program strategis nasional revitalisasi satuan pendidikan, termasuk dukungan Papan Interaktif Digital (PID) Merah Putih, di Provinsi Sultra.

“Mewakili Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri. Kami berharap program strategis seperti ini dapat terus berlanjut demi peningkatan mutu pendidikan di daerah,” ujar Gubernur dalam sambutannya.

Gubernur juga menandatangani prasasti simbolis peresmian pembangunan empat unit sekolah baru, yakni SMAN 1 Ngapa, SMAN 3 Tomia, SMAN 3 Kulisusu Utara, dan SMAN 1 Pakue Utara. Selain itu, Pemprov Sultra juga menyalurkan bantuan revitalisasi terhadap 147 sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan total nilai bantuan lebih dari Rp72 miliar.

Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI secara simbolis meresmikan 81 sekolah hasil revitalisasi serta dua unit sekolah baru yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sultra. Program revitalisasi yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp122 miliar.

Gubernur menegaskan bahwa, kebijakan revitalisasi pendidikan di Sultra akan difokuskan pada wilayah 3T, yakni daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal, khususnya kawasan kepulauan. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pemerataan akses serta peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Sultra.

Mendikdasmen RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi Pemprov Sultra dalam pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan. Ia menyebutkan bahwa realisasi program revitalisasi sekolah di Sultra telah mencapai 100 persen.

Mendikdasmen berharap seluruh sarana dan prasarana pendidikan yang telah dibangun dan direvitalisasi dapat dimanfaatkan secara optimal serta dirawat dengan baik, sehingga memberikan manfaat berkelanjutan bagi dunia pendidikan dan generasi muda Sultra.*

KENDARIKINI.COM, KENDARI –Polemik tender jasa kebersihan dan sekuriti tahun 2026 di RSUD Bahteramas Sulawesi Tenggara kembali mencuat ke publik. Sejumlah fakta baru terungkap usai aksi demonstrasi yang digelar di halaman rumah sakit tersebut pada Jumat, 9 Januari 2026.

Dalam aksi itu, massa menuntut agar dilakukan seleksi ulang terhadap perusahaan pemenang tender jasa cleaning service dan sekuriti, masing-masing PT Anugerah Cinta Aman (ACA) dan PT Satya Perkasa Mandiri (SPM). Mereka menduga adanya kejanggalan dalam proses pemilihan, termasuk dugaan tidak dilakukannya pengecekan langsung terhadap kondisi perusahaan oleh panitia seleksi.

Pengakuan tersebut dibenarkan oleh anggota Kelompok Kerja (Pokja) Seleksi e-Katalog RSUD Bahteramas, Dedi Hardianto. Ia mengakui tidak melihat langsung kondisi riil perusahaan pemenang tender, khususnya terkait jumlah dan kesiapan tenaga kerja yang dimiliki PT ACA maupun PT SPM. Dedi mengatakan, dirinya hanya menerima laporan dari rekan-rekan Pokja yang melakukan pengecekan lapangan.

“Saya tidak melihat langsung. Yang cek ke lapangan itu teman-teman,” ujar Dedi saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (9/1/2026).

Menurut Dedi, salah satu indikator penilaian dalam pemilihan perusahaan penyedia jasa di RSUD Bahteramas adalah informasi yang ditampilkan melalui website Inaproc. Dalam platform tersebut, perusahaan wajib menampilkan produk dan layanan yang ditawarkan, termasuk ketersediaan tenaga kerja kebersihan dan sekuriti. RSUD Bahteramas kemudian melakukan pemesanan berdasarkan data yang tercantum di website tersebut.

Selain itu, pihak rumah sakit disebut juga melakukan pengecekan dan pendokumentasian langsung terhadap kondisi kantor dan tenaga kerja masing-masing perusahaan. Namun, hasil penelusuran Kendarikini.com melalui Inaproc justru menemukan kejanggalan pada PT ACA sebagai pemenang tender jasa kebersihan tahun 2026.

PT ACA diduga menggunakan foto milik perusahaan lain untuk menampilkan produk jasa kebersihan mereka. Foto tersebut diketahui pernah digunakan oleh PT Magenta Pertama Jaya, sebuah perusahaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Bahkan, foto serupa juga ditemukan digunakan oleh sejumlah perusahaan lain, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk perusahaan berbasis di Australia dan India.

Penelusuran lanjutan menggunakan aplikasi pemeriksa fakta menunjukkan bahwa foto tersebut pertama kali diunggah di situs jual beli foto internasional www.freepik.com, sebuah platform penyedia stok foto asal Malaga, Spanyol, yang berdiri sejak 2010.

Praktik penggunaan foto untuk kepentingan komersial tanpa izin berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa setiap penggunaan potret untuk kepentingan reklame atau periklanan secara komersial wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang dipotret atau ahli warisnya. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana denda hingga Rp500 juta.

Selain dugaan pelanggaran administrasi dan hak cipta, PT ACA juga disorot karena diduga masih menggunakan tenaga kerja eks perusahaan lama, yakni PT PAC, penyedia jasa kebersihan sebelumnya di RSUD Bahteramas.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, jumlah pekerja lama yang akan kembali dipekerjakan mencapai sekitar 93 orang, terdiri dari petugas kebersihan dan sekuriti.

Dugaan tersebut menguat setelah puluhan petugas kebersihan dipanggil ke RS Bahteramas pada Kamis (1/1/2026) untuk bertemu dengan manajemen baru. Pertemuan itu berlangsung di lobi depan rumah sakit. Sejumlah pekerja mengaku dipanggil untuk bekerja seperti biasa, namun belum menandatangani kontrak kerja baru.

Salah seorang petugas kebersihan bernama Dena, yang telah bekerja sejak awal 2025, mengatakan bahwa hingga kini belum ada kejelasan terkait kontrak maupun besaran gaji yang akan diterima. Bahkan, beberapa pekerja mengaku merasa tertekan karena diminta tetap bekerja tanpa kepastian status.

Menanggapi hal tersebut, Dedi Hardianto membenarkan bahwa masih terdapat puluhan pekerja lama yang rencananya akan kembali dipekerjakan oleh PT ACA. Ia menyebut, sebagian besar dari mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun, bahkan ada yang bekerja hingga belasan tahun di RS Bahteramas.

“Mereka ini pekerja sosial. Kalau diberhentikan, kasihan. Ini pekerjaan utama mereka, sebagian besar ibu rumah tangga. Setiap ada pergantian perusahaan, biasanya mereka tetap diperpanjang kontraknya,” kata Dedi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen RSUD Bahteramas maupun PT ACA belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penggunaan foto perusahaan lain, proses seleksi tender, serta kepastian status dan hak tenaga kerja yang akan dipekerjakan pada tahun 2026.*

KENDARIKINI.COM, BAUBAU – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, menegaskan pentingnya menyiapkan umat yang berkualitas, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman di tengah tantangan era disrupsi yang semakin kompleks.

Penegasan tersebut disampaikan Andi Sumangerukka saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Sultra Tahun 2026 yang digelar di Nirwana Buton Villa, Kota Baubau pada Kamis, 8 Januari 2026.

Ia menekankan bahwa pembangunan umat ke depan harus disertai perencanaan yang visioner dan responsif terhadap perubahan sosial, budaya, serta perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.

“Kita perlu menyusun pembangunan keagamaan yang visioner, adaptif, dan berkualitas, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, kreativitas, serta pemahaman agama yang relevan bagi generasi muda,” ujar Andi Sumangerukka dalam sambutannya.

Menurutnya, generasi muda saat ini hidup dalam ruang sosial yang terbuka dengan tingkat otonomi dan pilihan personal yang semakin luas. Karena itu, agama perlu dihadirkan sebagai sumber inspirasi yang mampu menjawab dinamika zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementerian Agama atas kontribusinya dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan dan kehidupan keagamaan di Sultra.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kementerian Agama yang telah bekerja keras dan berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ucapnya.

Gubernur berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama terus diperkuat dalam rangka mewujudkan Sultra yang maju, aman, sejahtera, dan religius.

Sementara Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa mempersiapkan umat masa depan merupakan pekerjaan besar yang dihadapkan pada berbagai tantangan global.

Menurutnya, tantangan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari teologi, politik, hingga budaya, yang memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan.

“Penguatan nasionalisme menjadi keharusan. Kekuatan Indonesia terletak pada umat Islam sebagai mayoritas yang mampu menjadi penjaga persatuan, penyangga stabilitas, serta teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Nasaruddin.

Gubernur Sultra dan Menteri Agama RI bersepakat bahwa pembangunan umat yang inklusif, berorientasi masa depan, dan berkelanjutan merupakan kunci dalam menjaga harmoni sosial serta memperkuat fondasi kebangsaan Indonesia.*

KENDARIKINI.COM — Ditengah lanskap global yang sarat ketidakpastian, perekonomian Indonesia dinilai masih menunjukkan ketahanan yang relatif solid. Penilaian itu disampaikan Great Institute dalam konferensi pers bertajuk “Melangkah Maju di Tengah Ketidakpastian” yang digelar di Jalan Taman Gunawarman Timur, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

Konferensi pers ini sekaligus menjadi bagian dari pemaparan Economic Outlook 2026 Great Institute, yang menyoroti kondisi ekonomi global, kinerja ekonomi nasional sepanjang 2025, serta proyeksi dan agenda transformasi ekonomi Indonesia pada 2026

Direktur Eksekutif Great Institute, Dr Sudarto, menyebut ekonomi Indonesia dapat dikategorikan sebagai sebuah anomali positif di tengah turbulensi global yang masih berlangsung.

“Ekonomi Indonesia boleh dibilang anomali. Di saat perekonomian dunia masih berada dalam turbulensi dan ketidakpastian, bahkan krisis, Indonesia masih mampu tumbuh sehat di kisaran 5 persen,” kata Sudarto.

Ia menguraikan, ketidakpastian global pada 2025–2026 dipicu oleh berlapis faktor geopolitik dan geoekonomi. Mulai dari langkah politik Amerika Serikat di Venezuela, krisis hubungan China–Taiwan, perang Rusia–Ukraina yang belum menunjukkan tanda berakhir, hingga konflik yang secara geografis berada dekat dengan Indonesia, yakni konflik di Laut China Selatan.

“Belum lagi fragmentasi perdagangan global, tren proteksionisme, serta ketidakpastian akibat perubahan iklim dan bencana. Semua itu menciptakan lingkungan global yang tidak kondusif,” ujar dia.

Meski demikian, Sudarto menegaskan bahwa Indonesia patut bersyukur karena masih mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Menurutnya, stabilitas ini tidak datang secara kebetulan, melainkan ditopang oleh permintaan domestik yang relatif kuat serta mulai berjalannya sejumlah program prioritas pemerintah.

“Kami optimistis ke depan Indonesia akan lebih maju. Program-program prioritas pemerintah sudah mulai berjalan dan mulai menimbulkan dampak nyata bagi perekonomian,” kata Sudarto.

Salah satu contoh yang disoroti Sudarto adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga awal 2026, cakupan penerima MBG disebut telah mencapai sekitar 53,4 juta orang. Program ini dinilai tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi, tetapi juga berpotensi menjadi stimulus ekonomi melalui penguatan rantai pasok pangan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, Sudarto juga menyinggung penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, pada 2026 jumlah koperasi tersebut ditargetkan mencapai sekitar 82.000 unit di seluruh Indonesia.

“Koperasi Desa Merah Putih akan memberikan sumbangan signifikan bagi perekonomian rakyat dan nasional. Ini bagian dari upaya memperkuat basis ekonomi dari desa,” ujarnya.

Ia menegaskan, kombinasi program perlindungan sosial, penguatan ekonomi desa, dan stabilitas makro menjadi fondasi bagi peningkatan pemerataan ekonomi. “Kami optimistis, tahun ini pemerintah akan kian mampu meningkatkan pemerataan, yang secara langsung menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan yang diusung pemerintah semakin nyata,” kata Sudarto.

Ketidakpastian Global dan Posisi Indonesia
Dalam paparan yang disampaikan kepada media, Great Institute menjelaskan bahwa dunia pada 2026 diperkirakan masih berada dalam rezim ketidakpastian tinggi. Ketegangan geopolitik, fragmentasi rantai pasok, serta kebijakan moneter ketat di negara-negara maju mendorong dunia usaha bersikap wait and see.

Namun, Indonesia dinilai tetap menjadi salah satu “titik terang” stabilitas di tengah badai global. Proyeksi lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, ADB, dan OECD masih menempatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 persen pada 2026.

Di dalam negeri, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan. Sepanjang 2025, konsumsi tumbuh relatif stabil dan memberikan kontribusi lebih dari separuh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian, Great Institute mengingatkan adanya pergeseran struktural yang patut diwaspadai, terutama menyusutnya basis kelas menengah.

Peneliti Desk Ekonomi Great Institute, Adrian Nalendra, menyoroti bahwa stabilitas konsumsi agregat saat ini cenderung menutupi persoalan struktural pada kelas menengah. “Basis konsumen kelas menengah yang selama ini menjadi motor belanja diskresioner justru menyusut. Sementara kelompok rentan dan kelas menengah rentan membesar. Mobilitas sosial cenderung macet,” kata Adrian.

Menurut Adrian, kondisi ini membuat konsumsi berfungsi sebagai penyangga pertumbuhan, tetapi belum cukup kuat menjadi mesin akselerasi. Tantangan 2026, lanjutnya, adalah mengubah konsumsi rumah tangga dari sekadar shock absorber menjadi penggerak pertumbuhan tanpa mengorbankan stabilitas harga.

Sementara itu, peneliti Great Institute Adamski Pangeran menekankan pentingnya perbaikan iklim investasi. Ia menyebut investasi Indonesia sangat peka terhadap ketidakpastian global sekaligus kepastian eksekusi kebijakan domestik.

“Di tengah kue Penanaman Modal Asing global yang mengecil, agenda terpenting bukan sekadar promosi, tetapi meningkatkan investability melalui kepastian eksekusi, terutama soal tata ruang, perizinan, dan debottlenecking,” ujar Adamski.

Adamasky menilai, tanpa reformasi eksekusi kebijakan, investasi akan terus bergerak dengan pola stop and go, sehingga sulit mendorong pertumbuhan ke level yang lebih tinggi.

Agenda Transformasi dan Optimisme 2026
Peneliti Great Institute lainnya, Yossi Martino, menyatakan bahwa 2026 merupakan titik krusial bagi arah pembangunan ekonomi Indonesia. Stabilitas makro yang relatif terjaga perlu dimanfaatkan sebagai pijakan transformasi struktural.

“Pilihan kebijakan pada 2026 akan menentukan apakah Indonesia melanjutkan pola pertumbuhan defensif atau menjadikan stabilitas sebagai landasan transformasi ekonomi yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkeadilan,” ujar Yossi.

Great Institute memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5,3–5,6 persen, dengan catatan implementasi program prioritas berjalan efektif dan sinergi kebijakan fiskal–moneter terjaga.

Optimisme ini, menurut para peneliti, bersifat terukur. Indonesia dinilai memiliki fundamental domestik yang cukup kuat, namun tetap menghadapi pekerjaan rumah besar, mulai dari penguatan kelas menengah, penciptaan lapangan kerja berkualitas, hingga kepastian hukum dan tata kelola investasi.

Menutup konferensi pers, Sudarto kembali menegaskan bahwa ketidakpastian global tidak boleh dijadikan alasan untuk bersikap pasif. “Justru di tengah ketidakpastian inilah Indonesia harus berani melangkah maju, dengan kebijakan yang presisi, inklusif, dan berpihak pada ekonomi rakyat,” kata dia.*

KENDARIKINI.COM, KOLAKA – Komitmen PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) dalam mendorong ketahanan pangan berkelanjutan kembali membuahkan hasil. Melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), petani binaan PT Vale berhasil melaksanakan panen jagung pakan di Desa Tondowolio, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka pada Kamis, 8 Januari 2026.

Panen tersebut dilakukan oleh Kelompok Tani Padaidi, yang menjadi bagian dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah operasional PT Vale, perusahaan yang tergabung dalam holding industri pertambangan MIND ID.

Keberhasilan panen ini menandai peningkatan produktivitas pertanian lokal sekaligus penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas. Program ini dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi petani melalui pertanian berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi lahan yang sebelumnya tidak tergarap.

Selain meningkatkan produksi jagung pakan, program ini juga berhasil menghidupkan kembali lahan tidur yang selama bertahun-tahun terbengkalai. Berkat pendampingan berkelanjutan dan kolaborasi antara perusahaan, pemerintah desa, dan kelompok tani, lahan tersebut kini kembali memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Kepala Desa Tondowolio, Asmanuddin, menjelaskan bahwa lahan pertanian yang dikelola Kelompok Tani Padaidi sebelumnya sempat dibuka pada 2015 dengan luas sekitar 27 hektare, namun tidak berlanjut dan terbengkalai.

“Alhamdulillah, sejak tahun lalu potensi lahan ini kembali dimanfaatkan. Dari total 27 hektare yang tersebar di empat dusun, sekitar 5 hektare sudah ditanami jagung pakan. Panen hari ini menjadi bukti kebangkitan pertanian berbasis kelompok tani di desa kami,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Padaidi, Baharuddin, mengungkapkan bahwa produktivitas panen cukup menjanjikan, yakni sekitar 6 hingga 7 ton per hektare. Kelompok tani yang terbentuk pada November 2023 ini beranggotakan 22 orang dan ditargetkan terus memperluas area tanam.

“Harga jagung pakan di Kolaka juga cukup baik, berkisar Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogram. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan pertanian secara berkelanjutan,” kata Baharuddin.

Head of External Regional and Growth PT Vale, Endra Kusuma, menegaskan bahwa keberhasilan panen ini merupakan bagian dari implementasi Program PPM PT Vale yang berfokus pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Program ini merupakan wujud dukungan nyata PT Vale dalam mendorong pemberdayaan petani melalui pemanfaatan potensi lokal. Kami meyakini kemandirian ekonomi masyarakat adalah fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.

Ia menambahkan, PT Vale akan terus bersinergi dengan pemerintah desa dan kelompok masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian sebagai salah satu pilar penguatan ekonomi lokal, sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas perusahaan.

Melalui Program PPM PT Vale Indonesia Tbk IGP Pomalaa, perusahaan menargetkan terciptanya dampak jangka panjang bagi masyarakat, tidak hanya melalui peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga dengan menghidupkan kembali lahan-lahan tidur sebagai sumber ekonomi baru di Kabupaten Kolaka.*

KENDARIKINI.COM – Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara (Kanwil Sultra) menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengendalian dan penyerapan hasil produksi jagung petani.

Kepala Perum Bulog Kanwil Sultra, Benhur Ngkaimi, mengatakan Bulog menjalankan tugas pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga komoditas pangan strategis seperti beras, kedelai, dan jagung. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya petani jagung di Sultra.

“Bulog hanya melaksanakan penugasan pemerintah dalam rangka ketahanan pangan dan memberikan tambahan kesejahteraan kepada kelompok tani jagung di Sultra,” kata Benhur saat ditemui jurnalis Kendarikini.com di sela kegiatan panen raya jagung di Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, pada Kamis 8 Januari 2026.

Terkait mekanisme pengawasan harga jagung pakan, Benhur menegaskan bahwa saat ini tidak diperlukan pengawasan khusus karena harga telah ditetapkan secara nasional oleh pemerintah sebagai harga acuan.

“Harga jagung sudah ditetapkan pemerintah. Jagung basah di tingkat petani dihargai Rp5.500 per kilogram, sedangkan jagung kering Rp6.400 per kilogram di gudang Bulog,” jelasnya.

Meski demikian, Benhur menegaskan Bulog siap melakukan intervensi apabila harga jagung di pasaran berada di bawah harga acuan yang telah ditetapkan.

“Jika ditemukan harga di bawah ketentuan, silakan laporkan ke Bulog. Kami siap menyerap jagung petani sesuai harga jagung basah maupun jagung kering yang berlaku,” tegas Benhur.

Sebagai informasi, pada tahun 2026, pemerintah pusat menargetkan produksi jagung nasional mencapai 1 juta ton sebagai bagian dari program swasembada pangan nasional.(Faldi)*

KENDARIKINI.COM – Aksi penganiayaan brutal dialami seorang pria bernama Ferdin di Kota Kendari. Ia diduga menjadi korban pengeroyokan oleh tiga orang di sebuah rumah kost di Jalan Veteran, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua, Senin (7/1/2026) dini hari.

Peristiwa tersebut bermula sekitar pukul 03.53 Wita, saat Ferdin menerima panggilan dari rekannya, Fathin, yang meminta pertolongan. Fathin mengaku panik karena seorang pria bernama Aldi dalam kondisi mabuk dan tertidur tepat di depan kamar kostnya.

Merespons permintaan itu, Ferdin bersama rekannya Oji mendatangi Kost Top Jalan Veteran, tempat Fathin tinggal. Keduanya kemudian mengantar Aldi ke depan Karaoke Nav, lokasi kakak Aldi berada, agar dijemput oleh pihak keluarga.

“Kami antar karena dia tidak pakai kendaraan, jadi jalan kaki dari kos Fathin,” ujar Ferdin saat dikonfirmasi pada Kamis 8 Januari 2026.

Setelah memastikan Aldi dijemput, Ferdin dan Oji kembali ke kost untuk menenangkan Fathin yang masih syok. Namun situasi yang semula kondusif mendadak berubah tegang.

Sekitar pukul 04.15 Wita, seorang perempuan bernama Devi, yang disebut sebagai mantan pacar Aldi, datang ke kamar kost Fathin. Selang lima menit kemudian, Aldi kembali ke lokasi bersama dua orang lainnya, yakni Azisul dan Risno, yang disebut sebagai kakak kandung Aldi.

Insiden penganiayaan terjadi saat Ferdin membuka pintu kamar untuk berbicara.

“Begitu pintu terbuka, Aldi langsung melompat dan memukul saya. Setelah itu Azisul juga ikut memukul dan mengenai wajah saya,” ungkap Ferdin.

Keributan tersebut membuat Oji keluar dari kamar untuk melerai. Namun niat baik itu justru berujung pada kekerasan. Oji disebut ikut dibanting oleh Aldi dan Azisul.

“Saya sempat menarik Azisul, tapi mereka kembali membanting saya ke lantai dan memukul saya secara bersama-sama,” tambah Ferdin.

Akibat pengeroyokan tersebut, Ferdin mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuh serta trauma psikologis. Merasa dirugikan, ia melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama ke Polresta Kendari untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Saya berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan ini dan memberikan keadilan,” harapnya.

Hingga berita ini diterbitkan, kasus tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian guna mengungkap peran masing-masing terduga pelaku.

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menghadiri kegiatan Inaugurasi dan Pelantikan Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sultra masa khidmat 2025–2029 yang digelar di salah satu Hotel di Kendari pada Jumat, 9 Januari 2026.

Pemerintah Provinsi Sultra menyambut baik pelantikan kepengurusan baru GP Ansor Sultra sebagai bagian dari penguatan peran organisasi kepemudaan dan keagamaan dalam pembangunan daerah.

Gubernur Andi Sumangerukka dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum penting dalam kesinambungan kepemimpinan organisasi.

“Pelantikan ini adalah tongkat estafet kepengurusan sekaligus momentum pembaruan niat dan ikrar untuk mengabdi kepada umat dan bangsa, khususnya bagi kemajuan Sulawesi Tenggara,” ujar Andi Sumangerukka.

Gubernur juga menyatakan komitmennya untuk membangun kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi Sultra dan GP Ansor, terutama dalam pengembangan ekonomi berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) komunitas.

“Saya melihat GP Ansor memiliki peluang besar dalam pengembangan usaha seperti travel, koperasi, yayasan, hingga layanan jasa. Ini menunjukkan Ansor mampu memfasilitasi dan mewakili pelaku bisnis berbasis komunitas,” kata Andi Sumangerukka.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya penerapan sistem pemerintahan berbasis meritokrasi, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di Sultra.

“Pemerintah Provinsi Sultra senantiasa membuka ruang bagi GP Ansor untuk menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya GP Ansor Sultra, untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan persatuan daerah di tengah dinamika dan konflik global.

“Perpecahan adalah sumber konflik yang tidak kita inginkan. Karena itu, persatuan dan stabilitas daerah harus terus kita jaga bersama,” pungkasnya.(Faldi)*