KENDARIKINI.COM – Manajemen PT Masempo Dalle memberikan tanggapan resmi atas tudingan yang dilayangkan oleh Konsorsium Rakyat Anti Mafia Tambang (KRAMAT) terkait aktivitas pertambangan perusahaan di Sulawesi Tenggara.

Public Relations PT Masempo Dalle, Wawan, menegaskan bahwa seluruh aktivitas pertambangan, termasuk penjualan ore nikel, telah dilakukan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Lanjutnya, manajemen perusahaan membantah keras adanya tudingan penjualan ore tanpa RKAB maupun praktik penyelundupan sebagaimana yang disampaikan oleh pihak KRAMAT.

“Seluruh aktivitas pertambangan kami dilakukan berdasarkan RKAB yang sah dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM,” tegas Wawan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kendarikini.com, pada Kamis, 8 Januari 2026.

Menurut Wawan, terkait isu kawasan hutan seluas 141,91 hektare, PT Masempo Dalle menyatakan menghormati serta mematuhi instruksi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Perusahaan mengaku berada dalam posisi kooperatif dan terus berkoordinasi dengan instansi berwenang dalam penataan kawasan.

Manajemen juga menepis tudingan adanya aktivitas ilegal di kawasan tersebut. Menurut perusahaan, seluruh kegiatan di lapangan dilakukan dalam koridor hukum dan koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi kehutanan yang berlaku.

Selain itu, PT Masempo Dalle membantah tudingan yang menyeret nama Anton Timbang, Ketua Kadin Sultra, dalam operasional perusahaan. Manajemen menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan bersifat asumtif.

“PT Masempo Dalle beroperasi sebagai badan usaha mandiri yang tunduk pada hukum korporasi, tanpa perlindungan individu atau organisasi mana pun,” jelas Wawan.

Perusahaan juga menegaskan komitmennya terhadap pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan. Manajemen menyayangkan penggunaan diksi provokatif oleh pihak KRAMAT yang dinilai menghakimi tanpa pembuktian melalui proses hukum.

PT Masempo Dalle juga menyatakan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara melalui praktik pertambangan yang bertanggung jawab atau Good Mining Practice.

“Perusahaan mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh informasi yang belum teruji kebenarannya serta menegaskan tidak akan ragu menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan fitnah atau pencemaran nama baik yang merugikan reputasi dan operasional perusahaan,” pungkasnya.*

KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional Tahun 2025 yang dipusatkan di Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dan dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Pemprov Sultra diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asrun Lio, bersama jajaran pemerintah provinsi yang mengikuti rangkaian kegiatan tersebut secara daring dari Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada Rabu (7/1/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini menandai keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan nasional pada akhir tahun 2025.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa capaian swasembada pangan tersebut melampaui target awal pemerintah. Menurutnya, target yang semula direncanakan selama empat tahun berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun berkat kerja keras dan kekompakan seluruh elemen sektor pertanian nasional.

“Yang tadinya saya targetkan empat tahun, satu tahun kita sudah swasembada. Satu tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari siaran resmi Pemprov Sultra, Jumat, 9 Januari 2025.

Kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional 2025 ini diikuti ribuan petani dan penyuluh secara luring di lokasi utama, serta ribuan petani lainnya secara daring dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara, sebagai bentuk dukungan daerah terhadap agenda strategis nasional di sektor pangan.*

KENDARIKINI.COM, Kendari — Pemerintah Kota Kendari menjatuhkan sanksi administratif terhadap tempat usaha Dfast Biliar yang berlokasi di Jalan Martandu, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Salah satu sanksi yang diberikan yakni pemutusan arus listrik pada Selasa, 6 Januari 2026.

Pemutusan listrik dilakukan karena bangunan tersebut diduga melanggar ketentuan tata ruang. Hingga Rabu (7/1/2026), arus listrik di lokasi usaha belum kembali disambungkan lantaran pihak pengelola belum menyelesaikan persoalan administrasi yang menjadi temuan pemerintah daerah.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kendari, Maman Firmansyah, membenarkan adanya penindakan tersebut. Ia menegaskan, penyambungan kembali listrik hanya dapat dilakukan setelah pengelola memenuhi kewajiban administrasi.

“Benar, listriknya sudah diputus dan sampai hari ini belum dinyalakan kembali. Penyambungan bisa dilakukan jika permasalahan yang ada telah diselesaikan,” kata Maman saat diminta keterangannnya, Rabu (7/1/2026).

Menurutnya, penindakan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik Satpol PP.

Maman menjelaskan, Satpol PP turun ke lokasi berdasarkan Surat Wali Kota Kendari Nomor 600/4557/2025 terkait permintaan dukungan pengamanan dalam pelaksanaan sanksi administratif terhadap bangunan yang melanggar aturan tata ruang.

“Kami hanya menjalankan perintah dan melakukan pengamanan selama proses penertiban berlangsung,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, menegaskan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah murni bersifat administratif dan bukan tindakan pembongkaran bangunan.

“Penertiban ini bukan eksekusi bangunan. Kami hanya melakukan penertiban fasilitas umum, seperti listrik dan air, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Amir Hasan.

Selain Dfast Biliar, Pemkot Kendari juga menjatuhkan sanksi administratif terhadap dua bangunan lainnya, yakni sebuah ruko di kawasan perempatan Kampus Universitas Halu Oleo (UHO) serta sebuah showroom mobil di wilayah By Pass Wuawua.*

KENDARIKINI.COM – PT Vale Indonesia Tbk bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian lintas daerah terhadap korban bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra.

Bantuan tersebut disalurkan ke tiga desa terdampak, yakni Desa Menanggini, Desa Alur Jambu, dan Desa Kebun Tanjung Seumantoh, dengan masing-masing desa menerima satu truk bantuan berisi paket kebutuhan dasar keluarga, perlengkapan kebersihan, serta peralatan pendukung tanggap darurat dan pemulihan lingkungan.

Selain kebutuhan pokok, bantuan yang diberikan juga mencakup paket family hygiene kit, perlengkapan tidur, alat makan dan memasak, perlindungan kesehatan, serta peralatan pendukung seperti mesin fogging, mesin chainsaw, dan alat penyemprot air yang digunakan untuk membantu pembersihan wilayah terdampak pascabencana.

Head of External Relation Sorowako & Outer Area PT Vale Indonesia, Yusri Yunus, mengatakan bahwa dukungan kemanusiaan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat di tengah situasi darurat.

“Bencana yang terjadi di Sumatra adalah duka kita bersama. Kami ingin memastikan masyarakat terdampak tidak menghadapi masa sulit ini sendirian. Kehadiran kami merupakan wujud solidaritas dan komitmen kemanusiaan,” ujarnya melalui siaran resminya kepada awak media, Selasa, 6 Januari 2026.

Ia menambahkan, aksi tersebut sejalan dengan nilai-nilai CARES yang menjadi dasar PT Vale dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Penyaluran bantuan dilakukan langsung oleh Bupati Luwu Timur, Ir. H. Irwan Bachri Syam, bersama Ketua TP PKK Luwu Timur sekaligus anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dr. Ani Nurbani, kepada warga terdampak pada Minggu, 4 Januari 2026.

Selain menyalurkan logistik, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga mengerahkan tim medis untuk memberikan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak banjir.

“Sejak hari pertama bencana, kami langsung merespons dengan mengirimkan tenaga medis dan relawan. Ini adalah bentuk empati masyarakat Luwu Timur terhadap saudara-saudara kita di Aceh Tamiang,” kata Bupati Irwan.

Aksi kemanusiaan ini dinilai selaras dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan bencana nasional serta memastikan kehadiran negara dan seluruh elemen bangsa di tengah krisis, sekaligus mempertegas pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penanganan bencana secara berkelanjutan.*