Konawe Selatan – Pemilihan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun ini tampaknya bakal berbeda dari sebelumnya, pasalnya setiap pemilihan selalu diisi dari latar belakang seorang politisi ataupun pengusaha.

Kali ini datang dari seorang Relawan Kemanusiaan asal Kabupaten Konawe Selatan. Kecamatan Konda bernama A. Kusuma Perwira dia maju dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah pemilihan (Dapil) 4.

Diketahui saat ini dia masih aktif sebagai seorang Relawan kemanusiaan bernama Komunitas Kendari berbagi.

Kusuma menjelaskan , yang mendasari maju sebagai calon anggota DPRD Konawe Selatan itu karena keinginan membantu masyarakat bisa lebih meluas lagi terkhusus yang berada di wilayah Konawe Selatan.

“Selama ini kebanyakan yang kami lakukan rata rata membantu pasien medis, sekiranya Allah mengijinkan saya duduk di DPRD Konsel bisa membantu masyarakat umum”. Pungkasnya.

Selain itu semenjak dia terjun sebagai seorang Relawan kemanusiaan sudah banyak kegiatan kegiatan kemanusiaan yang telah dilakukannya.Terakhir dia membantu seorang bayi yang lahir dalam kondisi tidak melihat dan bayi hidrosefalus.

Untuk diketahui, komunitas Kendari berbagi yang ia gagas sendiri berdiri sejak tahun 2018 lalu hingga sekarang.

Kendari – Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara Muh. Endang SA mengingatkan Gubernur Ali Mazi yang juga Ketua Partai Nasdem Sultra akan janji politiknya.

Hal itu disampaikan Endang ketika dimintai tanggapannya disela-sela halal bihalal IKA PMII Sultra di Kendari soal aksi rakyat Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan yang menuntut janji Ali Mazi pada Pilgub 2018 lalu kepada rakyat Lalembuu.

“Orang yang berbohong apalagi bagi seorang pemimpin seperti Ali Mazi dalam Islam dan mungkin juga bagi semua agama ancaman hukumannya yah masuk neraka” kata Endang.

Sebagaimana diketahui dalam dokumen yang juga diperoleh banyak media di Sultra Ali Mazi dalam kampanye pilgub tahun 2018 nya menyampaikan janji akan melakukan pengaspalan jalan di Kecamatan Lalembuu apabila terpilih sebagai Gubernur Sultra. Janji itu selain disampaikan secara lisan juga dibuat dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani Ali Mazi diatas materai enam ribu.

Mantan Calon Bupati Konsel itu menyampaikan keheranannya akan sikap Ali Mazi yang tidak mau menunaikan janjinya kepada rakyat Lalembuu padahal Ia sudah terpilih dan menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara. Sepengetahuan Endang, Ali Mazi berbohong bukan saja kepada rakyat Lalembuu tapi kepada hampir semua rakyat Sulawesi Tenggara karena selalu menjanjikan dimana-mana akan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan

Dibidang infrastruktur, pembanguan jalan, jembatan, pelabuhan menurut Endang disebut dalam Undang-Undang sebagai infrastruktur dasar karena harus menjadi perhatian utama para Kepala Daerah. Ini berbanding terbalik dengan Ali Mazi. Gubernur Sultra yang kini juga adalah bacaleg DPR RI Dapil Sultra asal Partai Nasdem itu justru banyak membangun proyek mercusuar yang bukan merupakan infrastruktur dasar kebutuhan rakyat dan menghabiskan anggaran triliunan rupiah.

Proyek-proyek mercusuar itu seperti Pembangunan Jalan Toronipa-Kendari dengan panjang 14 KM telah menelam anggaran kurang lebih 1,5 Triliun. Rujab Gubernur 150 Milyard, Perpustakaan lebih dari 100 Milyard, Patuhf Oputa Yiko di Bau-Bau 70 milyard, Rumah Sakit Jantung kurang lebih 400 milyard. Dan yang teranyar adalah Ali Mazi sementara membangun kantor Gubernur 21 lantai dengan anggaran kurang lebih 400 milyard.

“Pembangunan kantor gub ini gila, dan Saya tidak paham urgensinya. Apa karena Saya bodoh atau Gubernur Sultra yang bodoh dan gila?,” Tanya Endang.

Mantan Wakil Ketua DPRD Sultra ini juga meyakini segala pembangunan proyek mercusuar Gubernur Sultra ini akan menjadi beban bagi Gubernur pelanjutnya dan rakyat Sulawesi Tenggara. Baik beban anggaran pemeliharaan dan pembersihan maupun menjadi beban rakyat karena mubazirnya anggaran yang dipakai membangun proyek-proyek yang bodoh dan belum urgent sifatnya

“Coba hitung sendiri berapa biaya pemeliharaan dan pembersihan gedung kantor Gubernur 21 lantai ?, belum lagi mau dimanfaatkan untuk apa ?, belum lagi kantor-kantor SKPD yang lama mau diapakan ?” Tanya Endang.

Ia juga mengingatkan bahwa tahun depan Provinsi Sultra akan melaksanakan Pilkada dan Pilcaleg yang menurut hitungannya akan menelan anggaran dari APBD kurang lebih 500 Milyar. Jadi karena itu Endang meyakini masaalah jalan yang ada di Sultra tersebut tidak akan bisa diselesaikan oleh Gubernur Sultra.

“Kecuali setelah Gubernur Sultra diganti dan Pj yang akan menggantikannya nanti membatalkan proyek-proyek yang menurutnya gila dan bodoh,” ungkapnya.

Diakhir keterangannya Endang juga menyampaikan keheranannya terhadap para pejabat disekeliling Gubernur Sultra, yang tidak mau mengingatkan. Begitu juga halnya dengan Tim percepatan Gubernur dan Pimpinan serta Anggota DPRD Sultra.

“Beberapa Tokoh di TGUPP, begitu juga Pimpinan dan Anggota DPRD Sultra, koq diam saja dan tidak mau mencegah kekonyolan Gubernur Sultra ini. Ada apa ini ?”. Tanya Endang.

Ia juga menyampaikan bersyukur tidak pernah ikut membahas APBD dimasa jabatan Ali Mazi ini.

“Jadi Insha Allah, kalau Saya meninggal tidak akan turut serta ditanya-tanya soal ini,” tutupnya.***