Jumat, Juli 24, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 57

Emak-Emak Segel Dapur MBG Puao, Rekrutmen Relawan Diprotes Warga

KONAWE SELATAN, KENDARIKINI.COM – Puluhan emak-emak di Desa Puao, Kecamatan Angata, menggelar aksi demonstrasi di depan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG.

Aksi warga tersebut juga diwarnai penyegelan dapur SPPG Desa Puao sehingga pelayanan sementara waktu dihentikan.

Dalam orasinya, salah satu warga menyoroti kebijakan kepala dapur SPPG yang dinilai menutup proses rekrutmen relawan.

Ia menyebut perekrutan relawan tidak pernah diumumkan secara resmi kepada masyarakat Desa Puao.

Menurutnya, tiba-tiba saja grup relawan SPPG sudah terbentuk tanpa informasi terbuka kepada warga.

“Seharusnya kuota relawan di Puao sekitar 30 orang, tetapi yang diumumkan hanya 22 orang,” ujarnya.

Ia juga mengatakan tidak semua nama yang disebut telah masuk dalam grup relawan SPPG.

Warga juga menyesalkan sikap kepala SPPG yang dianggap mengabaikan rekomendasi dari pemerintah desa setempat.

Menurut massa aksi, langkah tersebut menunjukkan sikap tidak transparan dalam perekrutan relawan MBG.

Mereka meminta seluruh relawan yang bekerja di dapur SPPG berasal dari warga Desa Puao.

“Total ada 47 relawan MBG di dapur ini. Harusnya semua dari warga Puao,” tegasnya.

Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, warga meminta dapur SPPG dipindahkan ke Desa Aopa.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SPPG Desa Puao yang disebut bernama Rifaldi belum memberikan keterangan resmi.*

Karyawan PT SGI Asal Tasikmalaya Kecelakaan di Kolaka, HP Diduga Diambil Pengantar

KOLAKA, KENDARIKINI.COM – Seorang pria tanpa identitas mengalami kecelakaan tunggal di Desa Totobo, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Senin dini hari.

Korban diketahui merupakan karyawan PT SGI yang berasal dari Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban mengalami kecelakaan saat perjalanan pulang kerja dari perusahaan tempatnya bekerja.

Setelah kejadian, korban sempat ditolong dua remaja laki-laki yang mengantarnya ke Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Pomalaa.

Namun, setelah mengantar korban ke fasilitas kesehatan, kedua remaja tersebut diduga membawa pergi telepon genggam milik korban.

Akibatnya, tenaga medis mengalami kesulitan menghubungi pihak keluarga korban di Tasikmalaya.

Informasi ini juga beredar melalui unggahan salah satu akun media sosial Facebook yang meminta pengantar korban mengembalikan telepon genggam tersebut.

Dalam unggahan itu disebutkan korban merupakan pasien kecelakaan tunggal yang tiba di UGD Puskesmas Pomalaa pada subuh hari.

Unggahan tersebut juga meminta kedua remaja yang mengantar korban menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan telepon genggam pasien.

Jika tidak dikembalikan, pemilik akun menyebut rekaman CCTV pengantar korban akan dipublikasikan.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Kolaka IPTU Della mengaku belum menerima laporan resmi terkait kejadian kecelakaan tersebut.

“Maaf, tidak ada laporan masuk ke polres,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun manajemen PT SGI terkait insiden tersebut.*

Kuasa Hukum Korban Nilai Klarifikasi Babinsa Kasus Tinanggea Prematur

KONAWE SELATAN, KENDARIKINI.COM – Kuasa hukum korban menilai klarifikasi oknum Babinsa berinisial B terkait dugaan pengeroyokan di Tinanggea terlalu prematur.

Penilaian itu disampaikan kuasa hukum korban P, A. Suleman Zubair, Senin (16/3/2026).

Menurutnya, bantahan yang disampaikan oknum TNI tersebut tidak tepat karena proses penyelidikan polisi masih berlangsung.

“Bantahan itu terlalu prematur. Proses penyelidikan masih berjalan untuk menentukan siapa yang terlibat,” kata Suleman.

Sebelumnya, oknum Babinsa berinisial B membantah terlibat dalam dugaan pengeroyokan terhadap korban P.

Ia menyebut kehadirannya di lokasi kejadian bertujuan meredam konflik yang terjadi di tengah masyarakat.

Menurutnya, sebagai aparat teritorial dirinya memiliki tanggung jawab menjaga keamanan wilayah binaannya.

Ia menegaskan aparat Babinsa justru dituntut memberikan solusi ketika terjadi situasi tidak kondusif di masyarakat.

Menanggapi hal itu, Suleman mengatakan keterlibatan seseorang harus dibuktikan melalui proses penyelidikan kepolisian.

Ia menyebut korban mengaku mengalami penganiayaan oleh sejumlah orang, termasuk oknum TNI tersebut.

Suleman mengaku telah beberapa kali menemui korban di Polres Konawe Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, korban menyampaikan dugaan keterlibatan oknum Babinsa berinisial B.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan keberadaan Babinsa tersebut di lokasi kejadian.

Menurutnya, wilayah tugas oknum Babinsa tersebut berada di Desa Lalembu, bukan di Desa Matumelewe.

Ia juga berharap Kepala Desa Matumelewe memberikan keterangan objektif terkait kejadian di rumahnya.

“Peristiwa itu terjadi di rumah kepala desa, sehingga keterangannya penting untuk memperjelas kejadian,” ujarnya.

Suleman menegaskan pernyataan apa pun harus diuji melalui proses hukum dan pemeriksaan saksi.

Pihaknya juga meminta penanganan perkara dilakukan secara transparan dan profesional.

Kuasa hukum bahkan mengusulkan agar penanganan kasus ditarik dari Polsek Tinanggea ke Polres Konawe Selatan.

Sebelumnya, korban P (20) mengaku dikeroyok sejumlah warga sebelum dibawa ke rumah Kepala Desa Matumelewe.

Kasus dugaan penganiayaan itu dilaporkan ke Polsek Tinanggea pada 12 Februari 2026.

Hingga kini, proses penyelidikan oleh pihak kepolisian masih berlangsung.*

GPM Sultra Imbau Warga Tak Terprovokasi Isu Tersangka Anton Timbang

KENDARIKINI.COM – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis (DPD GPM) Sulawesi Tenggara mengimbau masyarakat tetap tenang menyikapi isu hukum Anton Timbang.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul beredarnya pemberitaan terkait dugaan penetapan tersangka terhadap Anton Timbang.

Ketua DPD GPM Sultra, Rendi Tabara, S.H mengatakan masyarakat tidak perlu langsung mempercayai informasi yang belum terkonfirmasi.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Bareskrim Polri terkait kabar penetapan tersangka tersebut.

“Kami mengimbau masyarakat Sulawesi Tenggara bijak menyikapi informasi yang beredar, terutama di media sosial,” ujar Rendi, Senin (16/3/2026).

Ia menegaskan masyarakat sebaiknya menunggu klarifikasi resmi dari pihak berwenang sebelum mengambil kesimpulan.

Rendi juga mengingatkan agar warga tidak mudah terpancing isu yang sumbernya belum jelas.

Menurutnya, penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

DPD GPM Sultra meminta masyarakat lebih selektif menerima maupun menyebarkan informasi.

“Mari kita menunggu keterangan resmi dari pihak yang berwenang agar informasi yang diterima benar dan akurat,” katanya.

Selain itu, GPM Sultra mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas daerah.

Organisasi tersebut juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kedamaian di tengah dinamika informasi.

DPD GPM Sultra berharap masyarakat tetap kritis namun bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar.*

Polres Muna Tangkap Pengedar Sabu, Amankan Barang Bukti 159 Gram

MUNA, KENDARIKINI.COM – Satresnarkoba Polres Muna menangkap seorang pria berinisial LMSA (34) terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Pelaku merupakan warga Desa Matarawa, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna.

Penangkapan dilakukan pada Minggu (15/3/2026) sekitar pukul 06.30 WITA di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu.

Kasi Humas Polres Muna, IPTU Jufri, mengatakan penangkapan bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan.

Warga melaporkan adanya seorang pria yang diduga akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah tersebut.

“Informasi masyarakat diterima Tim Lidik Satresnarkoba sekitar pukul 04.50 WITA,” kata Jufri, Senin (16/3/2026).

Menindaklanjuti laporan itu, sekitar pukul 05.00 WITA tim langsung melakukan penyelidikan dan pengamatan di lokasi.

Petugas kemudian melakukan penggerebekan sekitar pukul 06.30 WITA di sebuah rumah kost di Jalan Lumba-Lumba.

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan pria berinisial LMSA tanpa perlawanan.

Saat penggeledahan, pelaku mengakui menyimpan bungkusan plastik hitam berisi sabu di bawah tempat tidurnya.

Polisi kemudian melakukan pengembangan di sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat distribusi sabu.

Di lokasi tersebut, petugas menemukan 39 potongan pipet kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu.

Dari hasil pengembangan, polisi mengamankan barang bukti sabu dengan total berat 159,57 gram.

Pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke Mako Polres Muna untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi akan memproses kasus tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Polres Muna juga mengimbau masyarakat aktif melaporkan peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Langkah itu dinilai penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Muna.*

Kecelakaan di Molawe Konut, Innova Tabrak Dua Motor di Trans Sulawesi

KONAWE UTARA, KENDARIKINI.COM – Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Sabtu (14/3/2026) sekitar pukul 14.00 WITA.

Peristiwa tersebut melibatkan mobil Toyota Innova bernomor polisi DD 1843 UN dan dua unit sepeda motor.

Mobil Innova dikemudikan Muh Ikbal (22). Kendaraan itu bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 DT 4068 DM.

Kecelakaan juga melibatkan sepeda motor Honda Beat DT 6638 XX milik Kasim (33) yang sedang terparkir di tepi jalan.

Kasat Lantas Polres Konawe Utara, Iptu Hery Mulyanto, membenarkan kejadian tersebut saat dikonfirmasi, Minggu (15/3/2026).

Hery menjelaskan, kecelakaan bermula saat pengendara Yamaha Mio M3, Nengsih Febriani (14), hendak memutar arah di badan jalan.

Namun, pengendara diduga tidak memperhatikan situasi lalu lintas dari arah belakang.

Pada saat bersamaan, mobil Toyota Innova yang dikemudikan Muh Ikbal melaju dari arah yang sama.

Karena jarak kendaraan sudah terlalu dekat, pengemudi mobil tidak sempat menghindar dan menabrak bagian depan sepeda motor.

“Pengemudi mobil kaget setelah benturan dan membanting setir hingga keluar jalur,” kata Hery.

Akibatnya, mobil kehilangan kendali dan menabrak sepeda motor Honda Beat yang terparkir di pinggir jalan.

Benturan tersebut menyebabkan pengendara Yamaha Mio M3 mengalami luka ringan.

Korban mengalami luka lecet pada tangan dan lengan serta bengkak di bagian belakang kepala.

Korban kemudian dilarikan ke Puskesmas Molawe untuk mendapatkan perawatan medis.

Sementara itu, kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan pada beberapa bagian.

Polisi masih melakukan penanganan dan pendataan terkait insiden kecelakaan tersebut.*

Kemenag Sultra Siapkan 516 Masjid Ramah Pemudik untuk Mudik Lebaran 2026

KENDARIKINI.COM – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan 516 Masjid Ramah Pemudik untuk mendukung kelancaran arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah/2026.

Program ini dipantau langsung Kakanwil Kemenag Sultra, H. Mansur, S.Pd., M.A saat monitoring Posko Masjid Ramah Pemudik di Masjid Alza Annur, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Rabu (11/3/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Mansur didampingi Kepala Kantor Kemenag Kota Kendari, Hj. Marni, S.Ag., M.Pd. Rombongan juga menyerahkan bantuan sembako kepada warga sekitar masjid.

Mansur mengatakan, ratusan masjid tersebut tersebar di 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

Masjid tersebut disiapkan sebagai posko pelayanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran tahun ini.

“Posko berbasis masjid ini disiapkan untuk membantu kelancaran dan kenyamanan pemudik selama perjalanan Idul Fitri,” kata Mansur.

Ia menjelaskan, masjid yang terlibat dalam program ini diimbau membuka layanan selama 24 jam.

Selain tempat ibadah, masjid juga diharapkan menjadi rest area alternatif bagi para pemudik yang membutuhkan tempat beristirahat.

Pemudik dapat singgah untuk beristirahat, berwudhu, melaksanakan salat, hingga melepas lelah agar terhindar dari kelelahan dan potensi microsleep saat berkendara.

Masjid yang menjadi Posko Ramah Pemudik juga dilengkapi berbagai fasilitas dasar.

Di antaranya ruang salat yang bersih, tempat wudhu memadai, toilet terawat, area istirahat, air minum, takjil gratis, dan fasilitas pengisian daya ponsel.

Beberapa masjid bahkan menyediakan layanan tambahan seperti pos kesehatan mini, informasi jalur mudik, serta relawan yang membantu pemudik.

Melalui program ini, Kementerian Agama berharap masjid semakin berperan dalam pelayanan sosial kepada masyarakat.

Program tersebut juga diharapkan memperkuat semangat kepedulian dan gotong royong selama momentum mudik Lebaran.

“Ini juga arahan Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, agar masjid dioptimalkan sebagai pusat layanan pemudik,” ujar Mansur.

Ia juga mengimbau jajaran Kemenag Sultra bersinergi dengan pemerintah daerah dan Badan Kesejahteraan Masjid di seluruh kabupaten dan kota.

Sinergi tersebut diharapkan mendukung kelancaran program Masjid Ramah Pemudik di Sulawesi Tenggara.*

KSBSI Protes Mediasi Sengketa PT TAS, Kuasa Hukum Pekerja Ditolak Masuk

KENDARIKINI.COM, KENDARI – Sengketa hubungan industrial antara PT TAS dan mantan pekerja kembali memanas di Kota Kendari.

Mediasi ketiga yang difasilitasi Sekretaris Daerah (Sekda) Kendari, Senin (16/3/2026), berakhir dengan ketegangan.

Pihak pekerja menilai proses mediasi tersebut tidak berjalan maksimal dan menimbulkan kekecewaan.

Wakil Ketua KSBSI sekaligus kuasa hukum pekerja, Sarman, mengaku tidak diizinkan masuk ruang rapat mediasi.

Ia menyebut alasan yang diberikan karena keterbatasan kursi di dalam ruangan.

Menurutnya, alasan tersebut tidak dapat diterima karena dirinya hadir sebagai kuasa hukum pekerja berinisial S.

Sarman menilai insiden tersebut mencederai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

“Kami datang membawa kuasa dari pekerja. Selama mengawal kasus, baru kali ini diperlakukan seperti ini,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kehadiran pihak perusahaan dan perwakilan instansi terkait di dalam ruangan.

Sementara itu, perwakilan pekerja justru tertahan di luar ruang mediasi.

KSBSI juga menolak rencana penjadwalan ulang mediasi yang diusulkan dalam pertemuan tersebut.

Menurut Sarman, kewenangan menentukan jadwal mediasi berada pada mediator Disnaker.

Ia menegaskan pihaknya memilih menunggu anjuran resmi untuk melanjutkan perkara ke pengadilan.

“Kami siap membuktikan perkara ini melalui jalur hukum,” katanya.

Selain itu, KSBSI berencana mengajukan Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kota Kendari setelah Idul Fitri.

Langkah tersebut dilakukan untuk membahas persoalan ketenagakerjaan yang melibatkan PT TAS.

Sengketa ini bermula dari tuntutan hak pesangon dan kejelasan status kerja mantan pekerja perusahaan.*

KSOP Kendari Siagakan 10 Kapal Cadangan Antisipasi Lonjakan Mudik

KENDARIKINI.COM, KENDARI – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IIA Kendari memetakan potensi puncak arus mudik Lebaran 2026.

Meski arus penumpang terpantau menurun pada Minggu malam (15/3/2026), pihak pelabuhan tetap menyiapkan langkah antisipasi.

KSOP Kendari memperkirakan lonjakan penumpang masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari menjelang cuti bersama Idul Fitri.

Kepala KSOP Kelas IIA Kendari, Capt. Rahman, mengatakan penurunan arus mudik terjadi dalam dua hari terakhir.

Namun, menurutnya kondisi tersebut kemungkinan hanya sementara sambil menunggu kepastian jadwal libur ASN dan sektor swasta.

“Arus mudik malam ini menurun dibanding dua hari sebelumnya,” kata Capt. Rahman, Minggu malam.

Ia menjelaskan puncak arus mudik masih menunggu keputusan jadwal libur dari Pemprov Sultra dan Pemkot Kendari.

Jika aktivitas perkantoran berlangsung hingga Selasa 17 Maret 2026, lonjakan diperkirakan terjadi Selasa malam atau Rabu dini hari.

Untuk mengantisipasi kepadatan, KSOP Kendari menyiapkan 10 kapal cadangan selama periode angkutan Lebaran.

Kapal cadangan tersebut disiagakan pada rute dengan jumlah penumpang tertinggi.

Beberapa rute yang menjadi perhatian antara lain Kendari-Raha, Kendari-Langara, dan Kendari-Wanci.

“Kami menyiapkan 10 kapal cadangan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang,” jelasnya.

Ia menambahkan rute Kendari-Raha menjadi fokus utama karena memiliki okupansi penumpang tertinggi.

Langkah ini dilakukan agar seluruh pemudik dapat terangkut dengan aman dan tertib.

KSOP Kendari juga memastikan seluruh pelayaran tetap memenuhi standar keselamatan selama masa angkutan Lebaran 2026.*

Kapolda Sultra Tinjau Pos Pengamanan Operasi Ketupat Anoa di Konawe

KONAWE, KENDARIKINI.COM – Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Didik Agung Widjanarko meninjau Pos Pengamanan Operasi Ketupat Anoa 2026 di Kabupaten Konawe, Senin (16/3/2026).

Kunjungan tersebut didampingi Wakapolda Sultra Brigjen Pol Gidion Arief Setyawan, Irwasda Kombes Pol Hartoyo, serta sejumlah Pejabat Utama Polda Sultra.

Peninjauan dilakukan dalam rangka Safari Ramadan sekaligus memastikan kesiapan pengamanan arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah.

Kapolda mengecek langsung kondisi Pos Pengamanan dan Pos Pelayanan yang disiapkan untuk mendukung kelancaran Operasi Ketupat Anoa 2026.

Selain sarana dan prasarana, Kapolda juga memastikan kesiapan personel yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menekankan pentingnya kewaspadaan, kesehatan personel, serta pelayanan humanis bagi masyarakat yang melintas selama masa mudik.

Menurutnya, keberadaan pos pengamanan memiliki peran strategis menjaga kelancaran lalu lintas dan membantu masyarakat selama perjalanan.

“Personel harus tetap siaga dan memberikan pelayanan humanis agar situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif,” ujar Didik.

Safari Ramadan tersebut juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pimpinan Polda Sultra dengan jajaran Polres Konawe.

Selain itu, kegiatan ini sekaligus memperkuat komunikasi antara kepolisian dan masyarakat di wilayah hukum Konawe.

Polda Sultra berharap Operasi Ketupat Anoa 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan lancar hingga arus balik Lebaran selesai.*

Guru SDN 1 Matahoalu Konawe Diberhentikan, Diduga Keputusan Sepihak Kepala Sekolah

KONAWE, KENDARIKINI.COM – Seorang guru SD Negeri 1 Matahoalu, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, diberhentikan melalui surat resmi sekolah.

Guru tersebut bernama Rasdin, S.Pd yang selama ini mengajar di SDN 1 Matahoalu.

Surat pemberhentian diterbitkan Kepala Sekolah Wono, S.Pd tertanggal 14 Maret 2026.

Dokumen itu bernomor 421.2/06/SDN.1.MTH/III/2025 dan berisi keputusan penghentian tugas Rasdin sebagai guru.

Dalam surat disebutkan keputusan diambil berdasarkan evaluasi kinerja serta efisiensi tenaga pendidik.

Pihak sekolah juga mempertimbangkan perbandingan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang ada.

“Dengan sangat terpaksa memberhentikan saudara dari pekerjaan sebagai Guru Tidak Tetap,” demikian kutipan surat tersebut.

Sejak tanggal surat diterbitkan, Rasdin tidak lagi bertugas sebagai pengajar di SDN 1 Matahoalu.

Sekolah juga menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian Rasdin selama mengajar.

Informasi yang beredar menyebut Rasdin telah lama mengabdi sebagai tenaga pendidik.

Ia tercatat mengajar sejak 2005 dengan status Tenaga Honorer Kategori II (THK II).

Belakangan, Rasdin disebut memiliki status PPPK paruh waktu.

Peristiwa pemberhentian disebut terjadi saat rapat guru dan tenaga kependidikan di sekolah.

Saat itu kepala sekolah mengumpulkan seluruh guru dalam rapat yang disebut penting.

Di atas meja rapat terdapat sejumlah amplop yang diduga berisi surat pemberhentian.

Surat tersebut diberikan kepada satu guru dan empat tenaga kependidikan lainnya.

Kasus ini mulai menjadi perhatian publik karena menyangkut nasib tenaga pendidik di daerah.

Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe belum memberikan keterangan resmi.*

Ribuan Umat Hindu Konawe Gelar Melasti di Bendung Wawotobi Jelang Nyepi

KONAWE, KENDARIKINI.COM – Ribuan umat Hindu di Kabupaten Konawe menggelar Upacara Melasti di Bendung Wawotobi, Desa Anggopiu, Senin (16/3/2026).

Ritual sakral tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948.

Prosesi berlangsung khidmat dengan umat mengenakan pakaian adat bernuansa putih sebagai simbol kesucian.

Upacara Melasti diikuti umat Hindu dari berbagai wilayah di Kabupaten Konawe.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat.

Di antaranya Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya, Wakil Bupati Konawe Syamsul Ibrahim, dan Kajari Konawe Fachrizal.

Hadir pula Wakapolres Konawe Hasruddin, jajaran DPRD, kepala OPD, serta tokoh umat Hindu.

Upacara Melasti tahun ini mengusung tema “Vasudhaiva Kutumbakam – Semua Makhluk Adalah Satu Keluarga.”

Melasti merupakan ritual penting dalam agama Hindu yang dilaksanakan menjelang Hari Raya Nyepi.

Ritual ini bertujuan menyucikan diri, alam semesta, dan benda-benda sakral di pura.

Prosesi dilakukan dengan menggunakan air suci dari sumber air seperti sungai, danau, atau laut.

Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, mengatakan Melasti menjadi tahapan awal rangkaian perayaan Nyepi.

Menurutnya, setelah Melasti akan dilanjutkan dengan Upacara Tawur Agung sebelum Catur Brata Penyepian.

“Melasti menandai dimulainya rangkaian ibadah Nyepi dengan fokus penyucian diri secara spiritual,” ujarnya.

Wakil Bupati Konawe Syamsul Ibrahim mengatakan keberagaman agama menjadi kekuatan masyarakat Konawe.

Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen menjaga kebebasan beragama dan kerukunan antarumat beragama.

Ia berharap momentum Nyepi semakin memperkuat persaudaraan dan toleransi di masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Konawe juga menyerahkan bantuan Rp200 juta bagi umat Hindu.

Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung kegiatan keagamaan umat Hindu di Kabupaten Konawe.*

Kuasa Hukum Tegaskan Anton Timbang Bukan Tersangka, GMA Soroti Pemberitaan

KENDARIKINI.COM – Polemik pemberitaan terkait dugaan status tersangka Anton Timbang memicu perbincangan di masyarakat.

Sejumlah media dan platform digital sebelumnya memberitakan Ketua Umum Kadin Sultra tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kuasa hukum Anton Timbang, Agustinus Nahak, menegaskan informasi tersebut tidak benar.

Ia menyampaikan klarifikasi setelah mendatangi Bareskrim Polri untuk memastikan informasi yang beredar.

Menurut Agustinus, penyidik menyatakan Anton Timbang tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka.

“Penyidik menyampaikan AT tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Agustinus dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2026).

Ia juga menyebut Bareskrim Polri tidak pernah menggelar konferensi pers terkait penetapan tersangka tersebut.

Bahkan, kata dia, penyidik mengaku terkejut dengan pemberitaan yang berkembang di sejumlah media.

Sementara itu, Garda Muda Anoa (GMA) Sulawesi Tenggara meminta media mengutamakan verifikasi dalam menyajikan informasi.

Direktur Eksekutif GMA Sultra, Muhammad Ikbal Laribae, menilai perbedaan narasi pemberitaan memicu kebingungan publik.

Ia mengingatkan media agar tidak tergesa-gesa menyimpulkan informasi tanpa konfirmasi kepada pihak terkait.

Menurutnya, media memiliki peran penting menjaga kualitas informasi publik.

Karena itu, pemberitaan terkait isu hukum harus melalui proses verifikasi yang akurat dan berimbang.

Ikbal juga menekankan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah.

Ia mengingatkan kerja jurnalistik harus mengacu pada kode etik jurnalistik.

Media diminta memeriksa fakta secara cermat serta melakukan konfirmasi kepada semua pihak terkait.

Selain itu, masyarakat juga diimbau lebih bijak menyikapi informasi yang beredar di media sosial.

Dengan klarifikasi yang berimbang, polemik informasi diharapkan tidak semakin meluas di tengah masyarakat.*

Pasar Murah Polda Sultra Diserbu Warga, Antrean Panjang Berburu Sembako

KENDARIKINI.COM – Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Polda Sulawesi Tenggara diserbu warga di Lapangan Patung Gajah Mada, Senin (16/3/2026).

Sejak pagi, masyarakat dari berbagai wilayah Kota Kendari memadati lokasi untuk membeli bahan pokok dengan harga lebih murah.

Komoditas yang dijual antara lain beras SPHP, minyak goreng, gula pasir, dan telur.

Kegiatan tersebut dipantau langsung Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko usai pelaksanaan apel pagi.

Kapolda hadir bersama Wakapolda Brigjen Pol Dr. Gidion Arief Setyawan, Irwasda Kombes Pol Hartoyo, serta pejabat utama Polda Sultra.

Salah satu warga Kecamatan Abeli, Hasriani (42), mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut.

Ia berhasil membeli satu rak telur seharga Rp54 ribu, jauh lebih murah dibanding harga pasar.

“Di sini lebih murah, di pasar sudah sekitar Rp75 ribu,” kata Hasriani di lokasi kegiatan.

Selain telur, sejumlah bahan pokok lain dijual dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Beras SPHP dijual Rp35 ribu per kemasan 5 kilogram, gula pasir Rp15 ribu per kilogram, dan minyak goreng Rp10 ribu per liter.

Antusiasme masyarakat terlihat dari antrean panjang di beberapa stan penjualan.

Warga rela menunggu giliran demi mendapatkan beras SPHP dan minyak goreng yang disediakan panitia.

Untuk menjaga ketertiban, sejumlah personel Propam Polda Sultra turut membantu mengatur pelayanan di lokasi.

Personel Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sultra juga dilibatkan dalam pengawasan kegiatan pasar murah.

Program ini merupakan upaya Polda Sultra membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Selain itu, kegiatan tersebut bertujuan menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.*

Dekranasda Sultra Gelar Cukur Rambut Gratis untuk 250 Warga di Kendari

KENDARIKINI.COM – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Nila Hapsari, menggelar kegiatan cukur rambut gratis bagi masyarakat di kawasan Teluk Anjungan, Kota Kendari, Minggu (15/3/2026).

Kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari rangkaian program berbagi Dekranasda Sultra selama bulan suci Ramadan.

Melalui program ini, masyarakat mendapatkan layanan cukur rambut gratis yang disediakan khusus bagi warga sekitar.

Arinta Nila Hapsari menjelaskan kegiatan tersebut berbeda dari program Ramadan sebelumnya yang dilakukan bersama PKK.

“Kali ini kegiatan Ramadan dilaksanakan bersama Dekranasda Sulawesi Tenggara dengan layanan cukur rambut gratis bagi masyarakat,” ujarnya.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, pihak panitia melibatkan sekitar 25 tukang cukur yang berpartisipasi melayani warga.

Setiap tukang cukur ditargetkan melayani sekitar 10 orang selama kegiatan berlangsung.

Dengan jumlah tersebut, panitia menargetkan sekitar 250 masyarakat dapat menikmati layanan cukur rambut gratis.

Panitia juga menerapkan sistem kupon yang telah dibagikan kepada masyarakat sebelum kegiatan berlangsung.

Warga yang membawa kupon dapat langsung mengikuti layanan cukur rambut gratis di lokasi kegiatan.

Kegiatan dimulai sejak pukul 07.30 WITA dan berlangsung hingga menjelang waktu berbuka puasa.

Pelayanan akan berakhir jika seluruh kupon yang tersedia telah digunakan masyarakat.

Namun panitia tetap melayani warga yang datang selama kegiatan masih berlangsung.

Arinta berharap kegiatan sosial tersebut dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

Ia juga berharap program tersebut dapat menjadi agenda tahunan Dekranasda Sultra setiap bulan Ramadan.*

Buser77 Polresta Kendari Tangkap Pelaku Pengeroyokan di Parkiran Rich Club

KENDARIKINI.COM – Tim Buser77 Satreskrim Polresta Kendari menangkap pelaku pengeroyokan di parkiran Rich Club, Kendari Barat.

Pelaku berinisial Kaharudin alias Kahar (20), buruh pelabuhan asal Kelurahan Gunung Jati, Kota Kendari.

Penangkapan dilakukan Senin (16/3/2026) sekitar pukul 05.00 Wita di Pelabuhan Nusantara Kendari.

Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Welliwanto Malau mengatakan penangkapan berdasarkan laporan polisi korban.

Kasus tersebut tercatat dalam LP/B/17/I/2026/SPKT/Polresta Kendari/Polda Sulawesi Tenggara.

Korban diketahui bernama Muhamad Asran (29), warga BTN Graha Teratai Indah III, Kecamatan Wua-wua.

Peristiwa pengeroyokan terjadi di parkiran Rich Club Jalan Edi Sabara, Kelurahan Lahundape, Kendari Barat.

Saat kejadian, korban hendak pulang kerja dan berada di area parkiran.

Tiba-tiba pelaku bersama rekannya datang dan langsung memukul korban di bagian wajah.

Akibat kejadian itu korban mengalami luka robek di dahi serta memar di wajah.

Korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Kendari untuk proses hukum.

Dari hasil interogasi, pelaku mengaku sebelumnya mengonsumsi minuman keras bersama beberapa rekannya.

Mereka minum di kawasan Pelelangan Ikan, Kelurahan Sodohoa, sebelum berpindah ke Jalan Ir HJ Alala.

Di lokasi tersebut terjadi kejar-kejaran antara korban dan salah satu rekan pelaku.

Pelaku kemudian mengambil pisau dari jok motor rekannya dan ikut mengejar korban.

Korban akhirnya terjatuh di depan Hotel Swiss-Belhotel Kendari.

Pelaku lalu memukul wajah korban sebanyak empat kali.

Polisi menyebut pelaku melakukan penganiayaan karena kesal terhadap korban.

Saat ini polisi masih melakukan pencarian terhadap barang bukti berupa sebilah pisau.*

OJK Sultra Gelar GERAK Syariah 2026 Tingkatkan Literasi Keuangan Ramadan

KENDARIKINI.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 di Kota Kendari.

Kegiatan ini mengusung tema “Membuka Jalan Kebaikan Bersama Keuangan Syariah.”

Program tersebut menjadi bagian dari kampanye nasional peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah selama Ramadan.

Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah.

Menurutnya, literasi keuangan penting agar masyarakat memahami manfaat serta karakteristik produk keuangan syariah.

“Dengan literasi yang baik, masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara bijak, aman, dan sesuai prinsip syariah,” ujarnya.

Ia menambahkan, GERAK Syariah juga mendukung Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang dicanangkan OJK.

Sekretaris Daerah Sultra sekaligus Sekretaris KDEKS Sultra, Asrun Lio, menyampaikan pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami konsep keuangan syariah sekaligus memanfaatkannya untuk mendukung usaha produktif.

Selain itu, literasi keuangan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan GERAK Syariah dipusatkan di Area Bakul Ramadan Pelataran Hotel Claro Kendari, Jumat (13/3/2026).

Kegiatan ini diikuti sekitar 250 peserta dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, pelaku UMKM, perempuan, dan masyarakat umum.

Salah satu agenda utama adalah Lomba Cerdas Cermat Keuangan Syariah yang diikuti mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi.

Peserta berasal dari Universitas Halu Oleo, Universitas Muhammadiyah Kendari, IAIN Kendari, dan STIE 66 Kendari.

Selain itu, digelar KOLAK (Kajian dan Obrolan Seputar Keuangan Syariah) dalam format podcast edukatif.

Kegiatan tersebut berkolaborasi dengan RRI Kendari, Bank Indonesia, KDEKS Sultra, dan lembaga keuangan syariah.

Acara juga menghadirkan Dakwah Keuangan Syariah oleh Ust. Jahada Sahabuddin.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak menerapkan prinsip keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan sehari-hari.*

PLN Berangkatkan 500 Pemudik dari Makassar Lewat Program Mudik Gratis

KENDARIKINI.COM – PT PLN (Persero) melalui program TJSL memberangkatkan 500 pemudik dari Makassar menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Program bertajuk “Mudik Aman Berbagi Harapan” ini digelar PLN UID Sulselrabar bekerja sama dengan BUMN.

Sebanyak 500 peserta diberangkatkan menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menuju beberapa daerah tujuan.

Rute mudik meliputi Makassar–Mamuju sebanyak 415 pemudik dan Makassar–Baubau sebanyak 85 pemudik.

Program ini mendapat sambutan antusias masyarakat yang ingin pulang kampung dengan biaya lebih ringan.

Salah satu peserta, Tina (47), mengaku terbantu dengan program mudik gratis yang diselenggarakan PLN.

Ia mengatakan program tersebut meringankan biaya perjalanan setelah 26 tahun merantau di Makassar.

“Terima kasih kepada PLN. Program ini sangat membantu masyarakat yang ingin mudik,” ujarnya.

Peserta lain, Tarmin (52), yang menuju Sukoharjo melalui Surabaya juga menyampaikan rasa syukur.

Ia menilai program mudik gratis PLN sangat bermanfaat karena peserta juga menerima perlengkapan perjalanan.

General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah, mengatakan program ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurutnya, PLN ingin membantu masyarakat agar perjalanan mudik berlangsung aman, nyaman, dan sampai tujuan.

Sejak 2019, PLN UID Sulselrabar telah memberangkatkan sekitar 2.100 pemudik menggunakan kapal laut dan bus.

Menjelang Idul Fitri, PLN juga menyiagakan 2.315 personel yang tersebar di 73 posko pelayanan kelistrikan.

PLN turut menyediakan 69 unit SPKLU di 53 lokasi strategis jalur mudik Sulselrabar.

Fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung pengguna kendaraan listrik selama musim mudik Lebaran.*

Babinsa Bantah Terlibat, Kuasa Hukum Ungkap Kronologi Dugaan Pengeroyokan di Tinanggea

KENDARIKINI.COM – Kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang warga berinisial P yang terjadi di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, mulai terungkap kronologinya. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Sabtu, 14 Maret 2026.

Kuasa hukum korban, A. Suleman Zubair, menjelaskan kejadian bermula pada 9 Februari 2026 sekitar pukul 23.00 WITA. Saat itu korban P mendatangi rumah seorang perempuan berinisial B di wilayah Kecamatan Tinanggea setelah mendapat panggilan untuk bertemu.

“Korban datang ke rumah B sekitar pukul 11 malam untuk bertemu,” ujar Suleman saat ditemui, Jumat (14/2/2026).

Menurutnya, pertemuan keduanya berlangsung sekitar satu jam. Namun situasi berubah ketika sejumlah warga tiba-tiba datang ke rumah tersebut dan meminta korban keluar.

“Sekitar satu jam mereka bertemu, tiba-tiba warga datang berteriak dan menyuruh P keluar dari rumah B,” jelasnya.

Setelah keluar dari rumah, korban kemudian dibawa ke rumah kepala desa yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi awal di Desa Watu Melewe, Kecamatan Tinanggea.

Di lokasi tersebut, korban disebut tidak hanya diamankan, tetapi juga mengalami penganiayaan oleh beberapa orang warga. Bahkan, disebut ada satu orang yang diduga merupakan oknum anggota TNI.

“Menurut pengakuan korban, dia sempat mendapat penganiayaan dari warga dan satu orang yang diduga anggota TNI,” katanya.

Suleman menambahkan, saat polisi dari Polsek Tinanggea datang dan mengevakuasi korban, aksi kekerasan masih sempat terjadi.

“Ketika korban diangkat ke mobil polisi untuk dibawa ke Polsek, dia masih sempat mendapat pukulan,” ujarnya.

Pihak keluarga kemudian melaporkan dugaan pengeroyokan tersebut ke Polsek Tinanggea. Selain itu, mereka juga melaporkan perusakan serta pembakaran sepeda motor milik korban yang terjadi dalam insiden yang sama.

Menurut Suleman, korban mengaku mengalami kekerasan di tiga lokasi berbeda selama kejadian tersebut berlangsung.

Hingga kini, pihak kuasa hukum menilai penanganan kasus itu belum menunjukkan perkembangan signifikan. Karena itu, mereka telah mengirimkan surat kepada Polres Konawe Selatan agar penanganan perkara diambil alih.

“Pada 11 Maret kami sudah menyurati Polres Konsel agar kasus ini ditangani langsung oleh Polres,” jelasnya.

Ia juga menyebut kemungkinan penerapan asas koneksitas dalam perkara tersebut karena adanya dugaan keterlibatan oknum aparat.

Sementara itu, seorang Babinsa di Kabupaten Konawe Selatan yang disebut dalam pemberitaan memberikan klarifikasi. Ia membantah tudingan terlibat dalam aksi pengeroyokan terhadap korban P.

“Saya tegaskan, tuduhan bahwa saya ikut melakukan pengeroyokan terhadap P tidak benar,” katanya.

Menurutnya, kehadirannya di lokasi hanya sebagai aparat kewilayahan yang bertugas menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

“Sebagai aparat kewilayahan, kami memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan teritorial, menjaga keamanan, dan membantu menciptakan situasi yang kondusif di masyarakat,” ujarnya.*

Hauling PT ST Nikel Disorot DPRD, Penindakan Lalu Lintas Ditlantas Polda Sultra Dipertanyakan

KENDARIKINI.COM – Aktivitas hauling ore nikel milik PT ST Nikel Resources menuju jetty PT Tiara Abadi Sentosa (TAS) kembali menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sulawesi Tenggara, Selasa (10/3/2026).

RDP tersebut merupakan lanjutan pembahasan sebelumnya yang sempat dibahas dalam forum DPRD Kota Kendari terkait aktivitas angkutan ore nikel di jalan kota.

Dalam forum itu, sejumlah fakta lapangan kembali diungkap, terutama dugaan muatan dump truck yang melebihi kapasitas jalan serta kepatuhan terhadap rute dispensasi hauling.

Koordinator Aliansi Pemerhati Hukum (APH) Sultra Bersatu, Malik Botom, mengungkapkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan pada 24 Februari 2026.

Ia menyebut aktivitas hauling terlihat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kota Kendari, dengan ratusan dump truck beroperasi setiap malam.

“Sekitar seratus unit dump truck beroperasi setiap malam dengan dua rit perjalanan,” kata Malik dalam forum RDP.

Menurutnya, berdasarkan pengakuan sopir yang ditemui di lapangan, muatan kendaraan bahkan bisa mencapai lebih dari 13 ton per truk.

Sementara itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara menegaskan batas maksimal tonase kendaraan di ruas tersebut hanya 8 ton.

“Jika muatan kendaraan melebihi batas tersebut, maka berpotensi melanggar ketentuan dan merusak infrastruktur jalan,” ujar perwakilan BPJN.

Anggota Komisi II DPRD Sultra, Muh. Poli, S.Pd., M.Si, menilai persoalan hauling ini terus berulang meski sudah beberapa kali dibahas dalam forum resmi.

Ia mengatakan, jika pelanggaran terus terjadi, maka wajar muncul dugaan adanya pihak yang memberi ruang terhadap aktivitas tersebut.

“Kenapa mereka berani mengulangi kesalahan yang sama? Jangan sampai ada yang membekingi,” ujarnya.

Publik juga mulai mempertanyakan sikap Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra yang dinilai belum menunjukkan langkah penindakan jelas di lapangan.

Malik menyebut aktivitas hauling ratusan dump truck setiap malam tentu bukan hal sulit dipantau aparat lalu lintas.

Ia berharap aparat memberikan penjelasan atau langkah pengawasan agar tidak muncul persepsi negatif di tengah masyarakat.

Sementara itu, DPRD Sultra juga mewacanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri aktivitas hauling PT ST Nikel Resources.

Dirlantas Polda Sultra yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menyatakan akan mengecek terlebih dahulu persoalan tersebut.

“Coba nanti saya cek dulu ya,” ujarnya singkat.*

Sampah Menumpuk dan Banjir, Warga Ranomeeto Usul Pindah Kabupaten

KENDARIKINI.COM – Warga Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, mengeluhkan persoalan sampah dan banjir yang dinilai tak kunjung terselesaikan.

Kondisi tersebut bahkan memunculkan wacana dari sebagian warga untuk mengusulkan Ranomeeto pindah kabupaten.

Keluhan warga banyak disampaikan oleh masyarakat di sekitar Pasar Ranomeeto yang setiap hari menghadapi masalah lingkungan.

Sejumlah warga seperti Asradin, Ardi, dan Yusri menyebut kondisi lingkungan di kawasan tersebut semakin memprihatinkan.

Salah satu persoalan utama adalah tumpukan sampah di sekitar pasar yang sering tidak segera diangkut.

Sampah yang dibiarkan berhari-hari menimbulkan bau menyengat dan merusak pemandangan di kawasan pasar.

Warga menyebut mobil pengangkut sampah hanya datang sekali sehari, sementara volume sampah terus meningkat.

Akibatnya, tumpukan sampah kerap meluber dan mengganggu aktivitas warga di sekitar pasar.

Selain masalah sampah, warga juga mengeluhkan banjir yang rutin terjadi di Desa Kota Bangun.

Banjir kerap melanda kawasan Kompleks BTN Maleo 2 setiap kali hujan turun.

Warga menilai banjir terjadi akibat buruknya sistem drainase di kawasan tersebut.

Pembangunan perumahan baru dinilai tidak diimbangi dengan sistem saluran air yang terhubung dengan baik.

Akibatnya, air hujan tidak mengalir lancar dan meluap hingga masuk ke permukiman warga.

Warga mendesak pemerintah daerah lebih tegas dalam memberikan izin pembangunan perumahan.

Mereka berharap setiap pembangunan memperhatikan sistem drainase agar banjir tidak terus terjadi.*

430 Penumpang Tiba di Pelabuhan Konkep, Pengamanan Mudik Diperketat

KENDARIKINI.COM – Personel gabungan memperketat pengamanan aktivitas kedatangan dan keberangkatan kapal di Pos Terpadu Pelabuhan Konawe Kepulauan (Konkep), Ahad (15/03/2026).

Pengamanan dilakukan untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2026 di jalur penyeberangan laut Kendari–Konawe Kepulauan.

Dua armada utama yang menjadi fokus pengawasan yakni KMP Bahtera Mas dan MV Batam Line 2.

Kedua kapal tersebut melayani rute penyeberangan antara Pelabuhan Kendari dan Pelabuhan Konkep.

Berdasarkan data pos pengamanan, sebanyak 430 penumpang tercatat tiba di Pelabuhan Konkep dari Kendari.

Petugas di lapangan mengatur alur turun penumpang agar tidak terjadi penumpukan di area dermaga.

Selain itu, personel membantu mengarahkan kendaraan yang keluar dari kapal feri.

Ka Pos Pengamanan, IPDA Nasri, mengatakan pengamanan dilakukan untuk memastikan proses kedatangan berjalan aman dan tertib.

“Prioritas kami memastikan penumpang turun dengan aman dan tertib,” ujar Nasri.

Petugas juga melakukan pemantauan terhadap barang bawaan penumpang sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan.

Setelah proses bongkar muat selesai, kapal kembali diberangkatkan menuju Pelabuhan Kendari.

Untuk arus keberangkatan, tercatat sebanyak 129 penumpang naik ke kapal menuju Kendari.

Personel gabungan juga memberikan imbauan kepada penumpang agar selalu mematuhi aturan keselamatan selama pelayaran.

Pengamanan ini melibatkan unsur kepolisian, TNI, serta instansi perhubungan di Pelabuhan Konkep.

Sinergi antarinstansi tersebut memastikan aktivitas penyeberangan selama arus mudik berjalan aman dan lancar.*

DPM FISIP UHO Kecam Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus

KENDARIKINI.COM – Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FISIP Universitas Halu Oleo mengecam penyiraman air keras terhadap aktivis HAM, Andrie Yunus.

Peristiwa tersebut terjadi di Jakarta Pusat pada Kamis malam, 12 Maret 2026. Korban diketahui menjabat Wakil Koordinator KontraS.

DPM FISIP UHO menilai serangan tersebut tidak hanya melukai korban, tetapi juga mengancam kebebasan berpendapat di Indonesia.

Wakil Ketua Umum I DPM FISIP UHO, Azhar Ajira, menyebut kekerasan itu sebagai serangan serius terhadap pembela HAM.

Menurutnya, kejadian tersebut menunjukkan pola intimidasi terhadap aktivis yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan negara.

“Kasus ini mengingatkan publik pada penyerangan terhadap Novel Baswedan beberapa tahun lalu,” kata Azhar, Minggu (15/3/2026).

Ia menilai pola serangan serupa berpotensi menebar ketakutan di kalangan aktivis dan masyarakat sipil.

Azhar juga menyoroti waktu penyerangan yang terjadi setelah Andrie Yunus memandu diskusi publik di kantor YLBHI Jakarta.

Diskusi tersebut mengangkat tema remiliterisme dan judicial review di Indonesia.

Menurutnya, momentum penyerangan itu memunculkan dugaan adanya motif untuk membungkam suara kritis.

DPM FISIP UHO mendesak aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut secara cepat dan transparan.

Pihaknya meminta Polda Metro Jaya dan Kapolri segera mengungkap pelaku serta motif di balik penyerangan.

Selain itu, DPM FISIP UHO juga meminta Komnas HAM membentuk tim investigasi independen untuk menelusuri kasus tersebut.

Mereka menilai negara harus memastikan perlindungan terhadap aktivis dan pembela HAM.

DPM FISIP UHO juga mengajak mahasiswa dan masyarakat sipil terus mengawal kasus tersebut hingga pelaku diproses hukum.*

Satgas Preventif Operasi Ketupat Anoa Awasi Distribusi BBM di SPBU Tipulu

KENDARIKINI.COM – Menjelang Idul Fitri 1447 H, Satuan Tugas (Satgas) Preventif Operasi Ketupat Anoa 2026 meningkatkan pengawasan di sejumlah objek vital di Kota Kendari. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah SPBU Tipulu.

Patroli dialogis dilakukan pada Ahad (15/03/2026) untuk memastikan aktivitas pengisian bahan bakar berjalan lancar dan aman bagi masyarakat.

Personel Satgas Preventif memantau langsung situasi di area SPBU, termasuk potensi antrean kendaraan yang kerap meningkat menjelang hari raya.

Selain melakukan pemantauan, petugas juga berkoordinasi dengan pengelola SPBU serta berdialog dengan para pengendara yang melakukan pengisian BBM.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap kemungkinan praktik kecurangan maupun penimbunan bahan bakar yang dapat merugikan masyarakat.

Petugas juga memastikan distribusi BBM tetap berjalan normal di tengah meningkatnya mobilitas warga menjelang Lebaran.

“Kami hadir untuk memastikan distribusi BBM berjalan tertib dan lancar. Keamanan di area SPBU menjadi prioritas,” ujar Aiptu Masir.

Ia menambahkan, kehadiran personel di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat saat melakukan aktivitas pengisian bahan bakar.

Di sela patroli, petugas juga menyampaikan imbauan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Warga diingatkan untuk selalu waspada dan ikut menjaga situasi tetap kondusif di lingkungan sekitar.

Apabila masyarakat melihat gangguan keamanan atau tindak kriminal, mereka diminta segera melapor kepada pihak kepolisian.

Polisi juga mengingatkan masyarakat dapat menghubungi Call Center 110 yang aktif selama 24 jam untuk mendapatkan layanan cepat dari kepolisian.*

MBM Sultra Desak Polda Hentikan Pemeriksaan Jurnalis

KENDARIKINI.COM – Lembaga Banteng Muda Indonesia (MBM) Sulawesi Tenggara mengecam pemeriksaan jurnalis oleh Ditreskrimsus Polda Sultra.

Pemeriksaan tersebut terkait laporan Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Ridwan Badallah, terhadap pemberitaan yang dimuat Kendarikini.com.

Pemanggilan juga dilakukan terhadap Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Tenggara.

Ketua MBM Sultra, Asar Buton, menilai langkah penyidik berpotensi mengancam kemerdekaan pers di daerah.

Ia menyebut pemeriksaan terhadap jurnalis dan narasumber berita mencederai iklim demokrasi.

Menurut Asar, aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan menilai konten jurnalistik.

Penanganan sengketa pemberitaan, kata dia, seharusnya melalui Dewan Pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ia juga menyinggung nota kesepahaman antara Polri dan Dewan Pers terkait penanganan sengketa pemberitaan.

Asar menjelaskan pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan hak jawab atau hak koreksi.

Jika terjadi dugaan pelanggaran etik jurnalistik, laporan dapat diajukan ke Dewan Pers.

Ia juga mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025.

Putusan itu menegaskan penyelesaian sengketa jurnalistik harus mengedepankan mekanisme Dewan Pers.

Pendekatan restorative justice juga diutamakan sebelum perkara masuk ranah pidana.

Asar menilai penggunaan pasal pencemaran nama baik berpotensi membungkam kritik.

MBM Sultra juga menyoroti Perjanjian Kerja Sama Dewan Pers dan Polri tahun 2022.

Perjanjian tersebut dinilai menjadi pedoman penanganan sengketa yang berkaitan dengan pemberitaan.

MBM Sultra pun mendesak Polda Sultra menghentikan pemeriksaan terhadap insan pers.

Mereka meminta penyelesaian perkara diarahkan sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers.*

Operasi Ketupat Anoa 2026, Polresta Kendari Amankan Mudik di Pelabuhan Nusantara

KENDARIKINI.COM – Personel Polresta Kendari yang tergabung dalam Operasi Ketupat Anoa 2026 memperketat pengamanan arus mudik di Pelabuhan Nusantara Kendari, Ahad (15/03/2026).

Pengamanan dilakukan bersama sejumlah instansi terkait guna memastikan arus penumpang berjalan aman dan tertib selama masa mudik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah.

Pelabuhan Nusantara Kendari menjadi salah satu pintu utama keluar masuk penumpang transportasi laut di Sulawesi Tenggara saat musim mudik.

Kapolresta Kendari Kombes Pol Edwin L. Sengka mengatakan pengamanan dilakukan secara terpadu bersama berbagai pihak.

Personel yang terlibat berasal dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, KSOP, serta Jasa Raharja yang bersiaga di area pelabuhan.

Menurut Edwin, fokus pengamanan meliputi kelancaran arus penumpang, pemeriksaan kelayakan kapal, serta pencegahan penumpukan penumpang di dermaga.

Petugas juga mengatur antrean penumpang saat proses naik dan turun kapal agar aktivitas di pelabuhan tetap tertib.

Selain itu, nahkoda dan awak kapal diimbau memperhatikan kapasitas muatan demi keselamatan perjalanan laut.

Di Pos Pengamanan Pelabuhan Nusantara, petugas juga menyiapkan pelayanan kesehatan bagi pemudik yang mengalami gangguan kesehatan.

Hingga Ahad siang, aktivitas di Pelabuhan Nusantara Kendari terpantau ramai namun tetap aman dan kondusif.

Polresta Kendari mengimbau masyarakat menjaga barang bawaan serta mematuhi arahan petugas selama proses keberangkatan.

Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini di wilayah Sulawesi Tenggara.*

Kuasa Hukum Agen TRG Bantah Selisih Rp1,3 Miliar Kasus Umrah

KENDARIKINI.COM – Kuasa hukum agen travel Tajuk Ramadan Group (TRG) Kendari, Abdul Rahman, mengecam pernyataan Kanit Reskrim Polresta Kendari terkait dugaan selisih dana kasus umrah.

Menurutnya, pernyataan soal selisih Rp1,3 miliar terlalu dini dan berpotensi merugikan kliennya.

Abdul Rahman menyebut penyidik belum pernah memeriksa para agen TRG sebelum menyampaikan dugaan selisih dana tersebut.

Ia menilai kesimpulan itu tidak berdasar karena keterangan agen belum pernah diminta penyidik Polresta Kendari.

“Kanit Reskrim menyebut selisih Rp1,3 miliar. Itu diarahkan ke klien kami, padahal faktanya berbeda,” katanya, Minggu (15/3/2026).

Menurutnya, total dana yang terkumpul dari calon jemaah umrah justru sekitar Rp12,5 miliar.

Angka tersebut berbeda dari pernyataan sebelumnya yang menyebut dana sekitar Rp9 miliar.

Abdul Rahman menegaskan kliennya justru menjadi korban dalam dugaan penipuan perjalanan umrah tersebut.

Ia menyebut seorang perempuan bernama Amra diduga memanfaatkan agen dan sales untuk menghimpun calon jemaah.

Amra disebut menawarkan paket umrah promo sekitar Rp18 juta hingga Rp20 juta per orang.

Namun, Abdul Rahman menegaskan Amra tidak memiliki jabatan resmi dalam struktur TRG.

Menurutnya, kepala cabang TRG di Kendari adalah suami Amra, bukan Amra sendiri.

Ia juga menyebut para perekrut jemaah sebenarnya bukan agen resmi.

Para perekrut itu disebut hanya bertindak sebagai sales lepas tanpa surat tugas atau SK resmi.

Melalui skema tersebut, Amra diduga mengumpulkan sekitar 100 hingga 200 calon jemaah.

Dana yang terkumpul disebut mencapai sekitar Rp12,5 miliar selama periode 2024 hingga 2025.

“Setoran jemaah masuk ke rekening pribadi Amra, bukan rekening resmi perusahaan,” jelas Abdul Rahman.

Ia menambahkan para agen telah memberikan keterangan kepada penyidik Polda Sultra.

Para agen juga melaporkan Amra atas dugaan penipuan dan penggelapan dana jemaah umrah.

Abdul Rahman meminta penyidik berhati-hati menyampaikan pernyataan agar tidak menimbulkan stigma terhadap agen.

Saat ini, penanganan perkara tersebut disebut telah diambil alih Polda Sulawesi Tenggara.

Ia berharap penyelidikan dilakukan objektif agar posisi para agen yang mengaku korban menjadi jelas.*

KPPL Sultra Kritik Setahun Kinerja Wali Kota Kendari, Banjir Tak Teratasi

KENDARIKINI.COM – Koalisi Pemuda Penggiat Lingkungan (KPPL) Sulawesi Tenggara mengkritik satu tahun kepemimpinan Wali Kota Kendari. Persoalan banjir dinilai belum terselesaikan.

Setiap hujan turun, sejumlah wilayah Kota Kendari kembali tergenang. Bahkan hujan berintensitas rendah memicu banjir di beberapa kawasan permukiman.

Genangan air dilaporkan muncul di sejumlah titik, termasuk kawasan perumahan BTN. Kondisi ini terjadi berulang setiap musim hujan.

Ketua Umum KPPL Sultra, Dwi Silo, menilai pemerintah kota belum menunjukkan langkah konkret mengatasi persoalan banjir.

Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengelolaan tata ruang serta pengawasan terhadap pembangunan yang berdampak lingkungan.

“Dalam satu tahun kepemimpinan, banjir masih menjadi persoalan utama. Hampir setiap hujan turun, genangan air kembali muncul,” ujar Dwi Silo, Senin (16/3/2026).

Ia menyebut maraknya alih fungsi lahan resapan menjadi kawasan perumahan dan komersial sebagai salah satu penyebab utama banjir.

Alih fungsi lahan hijau membuat air hujan tidak terserap tanah. Air kemudian mengalir di permukaan dan menumpuk di wilayah rendah.

KPPL juga menyoroti pembangunan di kawasan Jalan 40 yang dinilai mengurangi area resapan air di Kota Kendari.

Selain itu, aktivitas penimbunan di bantaran Sungai Wanggu disebut mempersempit aliran sungai dan meningkatkan potensi luapan air.

Ketika curah hujan meningkat, air sungai lebih mudah meluap dan memicu banjir di kawasan sekitar bantaran.

KPPL Sultra juga menilai sistem drainase di sejumlah kawasan kota belum memadai dan tidak terintegrasi dengan baik.

Beberapa perumahan baru disebut tidak memiliki drainase memadai sehingga air hujan tidak mengalir optimal.

Akibatnya, genangan air sering muncul di lingkungan perumahan maupun ruas jalan utama kota.

KPPL Sultra mendesak Pemerintah Kota Kendari mengevaluasi kebijakan tata ruang dan pemberian izin pembangunan.

Pemerintah juga diminta memperketat pengawasan terhadap pengembang serta menjaga kawasan resapan air.

Selain itu, KPPL meminta evaluasi kinerja Kepala DLHK Kota Kendari terkait pengawasan izin lingkungan.

Menurut mereka, pengawasan yang lemah dapat memperparah persoalan banjir yang terus terjadi setiap tahun.*

Tim Was Ops Polda Sultra Cek Kesiapan Pos Operasi Ketupat Polres Buton

KENDARIKINI.COM – Tim Pengawas Operasi (Was Ops) Polda Sulawesi Tenggara mengecek kesiapan Pos Operasi Ketupat di wilayah hukum Polres Buton.

Pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Kegiatan tersebut berlangsung di Pos Operasi Ketupat Polres Buton pada Sabtu (14/3/2026).

Tim Was Ops memeriksa kesiapan personel, kelengkapan administrasi, serta sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan operasi.

Selain itu, tim juga mengecek panel data operasi, buku mutasi, dan peralatan yang digunakan personel di lapangan.

Pemeriksaan dilakukan guna memastikan seluruh perlengkapan operasional tersedia dan berfungsi dengan baik.

Tim Was Ops juga memberikan arahan kepada personel agar meningkatkan kewaspadaan selama pelaksanaan Operasi Ketupat.

Personel diminta tetap disiplin dan memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat selama pengamanan berlangsung.

Pengamanan difokuskan menjelang arus mudik hingga perayaan Idul Fitri 2026.

Wakapolres Buton, Kompol Yulianus, S.Si, mengatakan seluruh personel pengamanan akan siaga penuh selama operasi berlangsung.

“Personel akan stand by 1×24 jam untuk memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan patroli rutin dilakukan pada siang, sore, hingga malam hari.

Patroli tersebut bertujuan mencegah potensi gangguan kamtibmas sebelum maupun sesudah Idul Fitri.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan Operasi Ketupat di wilayah Polres Buton berjalan optimal.

Pengamanan juga diharapkan mampu menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama perayaan Idul Fitri.*

Sidak SPPG Tiworo Tengah, Gubernur Sultra Temukan Fasilitas Tak Layak

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, melakukan sidak di SPPG Tiworo Tengah, Muna Barat, Sabtu (14/3/2026).

Sidak dilakukan untuk memastikan pelayanan penyediaan makanan bagi masyarakat memenuhi standar kebersihan, kualitas, dan keamanan pangan.

Dalam peninjauan tersebut, gubernur menemukan beberapa fasilitas dan bahan pangan yang belum sesuai ketentuan.

Salah satu yang disorot adalah tempat makan yang digunakan untuk penyajian makanan kepada penerima manfaat.

Menurut gubernur, peralatan tersebut tidak memenuhi standar kebersihan dan kelayakan sehingga berpotensi memengaruhi kualitas makanan.

“Tempat makan harus memenuhi standar kebersihan dan kelayakan sebelum digunakan menyajikan makanan,” tegas Andi Sumangerukka.

Ia menilai kondisi peralatan yang tidak higienis tidak layak digunakan dalam pelayanan makanan masyarakat.

Gubernur juga memeriksa fasilitas penyimpanan bahan makanan, termasuk kulkas yang digunakan di dapur pelayanan.

Dari hasil pengecekan, kulkas tersebut dinilai tidak berfungsi optimal karena suhu penyimpanan tidak cukup dingin.

Kondisi itu berpotensi membuat bahan makanan cepat rusak dan tidak layak dikonsumsi.

Dalam sidak tersebut, gubernur bahkan menemukan buah yang sudah membusuk akibat penyimpanan tidak sesuai standar.

“Penyimpanan makanan harus sesuai standar agar bahan tetap segar dan aman dikonsumsi,” ujarnya.

Selain itu, gubernur juga menyoroti jenis beras yang digunakan untuk memasak.

Berdasarkan juknis, beras yang digunakan harus beras premium untuk menjaga kualitas makanan.

Namun di lokasi, ditemukan beras curah yang kualitasnya tidak sesuai ketentuan program.

“Sesuai juknis harus beras premium, bukan beras curah. Ini harus segera diganti,” tegasnya.

Sebelumnya, gubernur juga meninjau SPPG Lohia, Kabupaten Muna, dalam rangkaian Safari Ramadan.

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan layanan pemenuhan gizi masyarakat berjalan sesuai standar.*

Ketua DPD PERADI RBA Sultra Soroti Kebijakan Mahkamah Agung Terkait Organisasi Advokat

KENDARIKINI.COM – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat (PERADI RBA) Sulawesi Tenggara, Dr. Abdul Rahman, SH, MH, memberikan kritik tajam terhadap kebijakan Mahkamah Agung (MA) yang dinilai terlalu longgar dalam memberikan izin penyumpahan bagi organisasi advokat baru.

Dr. Abdul Rahman mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena “menjamurnya” organisasi advokat di Indonesia. Beliau menilai, saat ini siapa pun dengan mudah dapat mendirikan organisasi advokat asalkan memiliki Akta Notaris dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (AHU).

“Persoalan yang kita harus persoalkan ini, kenapa Mahkamah Agung juga bisa melakukan penyumpahan terhadap organisasi advokat yang baru? Mahkamah Agung membuka (pintu) selebar-lebarnya,” ujar Dr. Abdul Rahman.

Kritik Terhadap Verifikasi Organisasi
Beliau membandingkan kemudahan pendirian organisasi advokat dengan ketatnya verifikasi partai politik.

Menurutnya, MA seharusnya menerapkan standar verifikasi yang lebih ketat, termasuk memastikan struktur kepengurusan organisasi tersebut benar-benar ada hingga ke tingkat daerah (Kabupaten/Kota).

Ia mencontohkan adanya kejanggalan di mana terdapat organisasi advokat yang struktur kepengurusan pusatnya (DPP) justru berada di daerah kecil, seperti Sengkang, yang dinilai tidak lazim untuk sebuah organisasi skala nasional.

Dukungan Terhadap Gugatan di MK
Menanggapi kondisi tersebut, Dr. Abdul Rahman menyatakan dukungannya terhadap langkah beberapa pengacara muda yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Ia berharap ada perubahan sistem agar kualitas dan integritas profesi advokat tetap terjaga melalui pengawasan organisasi yang kredibel.

“Harapan saya, sistem ini harus dirubah. Mahkamah Agung kalau bisa jangan serta-merta menerima asal ada organisasi advokat baru. Harus dilihat dulu strukturnya di setiap Kabupaten ada atau tidak,” tegasnya.*

Abdul Rahman Gelar Bukber Alumni Unsultra, Bahas Mubes IKA

KENDARIKINI.COM – Pengacara senior Sulawesi Tenggara, Dr. Abdul Rahman, SH, MH menggelar buka puasa bersama di kediamannya, Kecamatan Baruga, Kendari, Minggu 15 Maret 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri kerabat, kolega, serta sejumlah alumni Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra).

Bukber kali ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi antar alumni Unsultra menjelang pembentukan Ikatan Keluarga Alumni (IKA).

Abdul Rahman mengatakan, pertemuan tersebut juga membahas kesiapan pelaksanaan Musyawarah Besar IKA Alumni Unsultra.

Ia menyebut, persiapan kegiatan saat ini telah mencapai sekitar 80 persen.

“Persiapannya sudah sekitar 80 persen. Insyaallah kegiatan akan dilaksanakan pada April 2026,” kata Ketua Panitia Pembentukan IKA Alumni Unsultra.

Ia menambahkan, Musyawarah Besar IKA Unsultra direncanakan dihadiri sejumlah tokoh daerah yang juga alumni Unsultra.

Beberapa di antaranya berasal dari unsur Forkopimda, termasuk Ridwan Bae dan Tariala.

Terkait pemilihan Ketua IKA Unsultra, Abdul Rahman menyerahkan sepenuhnya kepada Steering Committee yang dibentuk panitia.

Namun ia menegaskan siap jika dipercaya memimpin organisasi alumni tersebut.

“Jika saya diamanahkan, saya siap,” tegasnya.

Selain itu, Abdul Rahman juga menyinggung polemik dualisme kepengurusan Yayasan Unsultra yang masih terjadi.

Ia berharap momentum Ramadan dapat menjadi jalan damai bagi kedua pihak yang berselisih.

Menurutnya, penyelesaian konflik penting agar mahasiswa dan aktivitas kampus tidak terdampak polemik berkepanjangan.*

PT Vale dan Pemkab Luwu Timur Sepakati Penyelesaian Lahan Old Camp

KENDARIKINI.COM – PT Vale Indonesia Tbk bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menandatangani kesepakatan penyelesaian lahan Old Camp Sorowako.

Penandatanganan berlangsung di Kantor Camat Nuha, Kamis (12/3), disaksikan Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam.

Kesepakatan tersebut bertujuan memastikan proses penyelesaian lahan berjalan transparan, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lahan seluas 23,1 hektare di kawasan Old Camp Sorowako akan didistribusikan kepada 886 calon penerima.

Program ini menjadi bagian komitmen PT Vale menyelesaikan kewajiban historis sekaligus mendukung penataan kawasan lebih tertib.

Head of External Relations Sorowako and Outer Area PT Vale, Yusri Yunus, menyebut penyelesaian lahan melalui dialog intensif.

Proses tersebut melibatkan pemerintah daerah, perusahaan, serta masyarakat setempat.

“Bagi masyarakat, lahan bukan sekadar aset, tetapi ruang kehidupan dan harapan masa depan keluarga,” kata Yusri.

Menurutnya, penyelesaian dilakukan secara kolaboratif agar proses berjalan transparan dan adil bagi masyarakat.

Selain distribusi lahan, PT Vale juga akan mendukung penataan kawasan Old Camp Sorowako.

Perusahaan turut membantu pembangunan akses jalan sesuai arahan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Langkah tersebut diharapkan membuat kawasan berkembang lebih tertata dan memberikan manfaat jangka panjang.

Yusri menilai kolaborasi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat mencerminkan komitmen tata kelola yang baik.

Pendekatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sosial di wilayah operasional perusahaan.

Sebagai perusahaan tambang nikel, PT Vale menilai kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat sangat penting.

Kemitraan itu mendukung keberlanjutan operasional sekaligus pembangunan wilayah sekitar.

PT Vale juga mendukung kegiatan buka puasa bersama Pemkab Luwu Timur selama Ramadan.

Kegiatan tersebut digelar di sejumlah kecamatan, termasuk Nuha, Wotu, Wasuponda, Malili, dan Towuti.

Momentum Ramadan dimanfaatkan mempererat silaturahmi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

“Pembangunan berkelanjutan juga lahir dari kebersamaan dan saling percaya,” ujar Yusri.*

Gubernur Sultra Lepas 200 Pemudik Gratis Kendari–Pulau Taliabu

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka melepas keberangkatan ratusan pemudik tujuan Pulau Taliabu, Maluku Utara.

Pelepasan berlangsung di Pelabuhan Nusantara Kendari, Minggu (15/3/2026).

Sekitar 200 mahasiswa dan warga asal Maluku Utara mengikuti program mudik gratis tersebut.

Program ini menjadi solusi bagi pemudik yang sebelumnya tertahan akibat keterbatasan kuota kapal.

Pemerintah Provinsi Sultra kemudian berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemkab Pulau Taliabu.

Koordinasi dilakukan agar para pemudik dapat segera diberangkatkan menuju kampung halaman.

Dalam kesempatan itu, gubernur juga memberikan Tunjangan Hari Raya kepada para pemudik.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian kepada mahasiswa dan masyarakat yang akan mudik.

“Setelah koordinasi dengan Maluku Utara dan Kabupaten Taliabu, hari ini mereka akhirnya bisa diberangkatkan,” ujarnya.

Andi Sumangerukka menyebut jumlah pemudik yang diberangkatkan mencapai lebih dari 200 orang.

Sebagian besar peserta mudik merupakan mahasiswa asal Maluku Utara yang kuliah di Sulawesi Tenggara.

Melalui program ini, pemerintah berharap mereka dapat merayakan Idulfitri bersama keluarga.

Gubernur juga berharap para mahasiswa kembali ke daerah studi setelah libur Lebaran berakhir.

“Kami berharap mereka kembali melanjutkan pendidikan dengan semangat baru,” katanya.

Ia menjelaskan program mudik gratis 2026 merupakan hasil sinergi pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah pusat menyediakan sekitar 6.700 kursi mudik gratis bagi masyarakat.

Sementara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan tambahan sekitar 4.000 kursi.

Total sekitar 10.000 kuota mudik gratis disiapkan untuk membantu masyarakat.

Program ini diharapkan mempermudah masyarakat pulang kampung dengan aman dan tanpa biaya.*

Safari Ramadan, Gubernur Sultra Salurkan Alsintan dan Benih Perkebunan

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka melaksanakan Safari Ramadan di Pulau Muna, Sabtu (14/3/2026).

Kunjungan kerja tersebut mencakup Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Muna Barat.

Agenda ini dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyalurkan bantuan sektor pertanian dan perkebunan.

Di Kabupaten Buton Tengah, gubernur menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada para petani.

Bantuan alsintan tersebut diharapkan meningkatkan produktivitas serta mempermudah pengolahan lahan pertanian masyarakat.

Sementara di Kabupaten Muna, pemerintah provinsi menyalurkan bantuan benih kelapa dan jambu mete kepada kelompok tani.

Program tersebut bertujuan mendorong pengembangan sektor perkebunan dan meningkatkan hasil produksi petani.

“Benih kelapa diberikan untuk kelompok tani seluas 1.500 hektare,” kata Andi Sumangerukka.

Sedangkan bantuan benih jambu mete diperuntukkan bagi lahan perkebunan seluas 1.000 hektare.

Gubernur menyebut bantuan itu merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia menilai sektor pertanian dan perkebunan memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah.

“Di tengah berbagai keterbatasan, pemerintah berupaya membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi.

Gubernur juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya akan terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan,” katanya.

Melalui program ini, pemerintah berharap produktivitas pertanian dan perkebunan di Pulau Muna semakin meningkat.*

Safari Ramadan di Pulau Muna, Gubernur Sultra Prioritaskan Program Pro Rakyat

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka melakukan Safari Ramadan di Pulau Muna, Sabtu (14/3/2026).

Kunjungan kerja tersebut meliputi Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Kabupaten Buton Tengah.

Dalam setiap pertemuan dengan masyarakat, gubernur menegaskan pembangunan harus menyentuh kebutuhan langsung masyarakat.

Ia menolak pembangunan bersifat monumentalis yang hanya memberi manfaat terbatas.

“Saya tidak membangun hal yang monumentalis, tetapi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegas Andi Sumangerukka.

Menurutnya, pembangunan daerah harus memberikan manfaat luas bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.

Pemerintah provinsi memprioritaskan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah, serta perumahan masyarakat pesisir dan marginal.

Tahun 2026, Pemprov Sultra menganggarkan pembangunan 400 unit rumah layak huni bagi masyarakat miskin.

Program tersebut meningkat dibanding tahun 2025 yang membangun 200 unit rumah.

Dalam kunjungan itu, gubernur juga meninjau langsung rumah warga penerima bantuan pembangunan rumah layak huni.

Ia menegaskan anggaran pembangunan rumah sebesar Rp50 juta harus digunakan utuh tanpa pemotongan.

“Dana Rp50 juta harus utuh untuk membangun rumah masyarakat,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, gubernur juga merespons permintaan pembangunan SMA di Kabupaten Muna.

Ia menegaskan setiap kecamatan harus memiliki minimal satu SMA.

“Jangan ada lagi kecamatan yang tidak memiliki sekolah SMA,” kata gubernur.

Sementara itu, Bupati Muna Barat La Ode Darwin mengapresiasi perhatian Pemprov Sultra terhadap pembangunan daerahnya.

Menurutnya, dukungan pemerintah provinsi membantu percepatan pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat.

Ia juga menyampaikan kebutuhan perbaikan Jembatan Tondasi–Torobulu yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Sultra.

Bupati menilai kondisi jembatan tersebut mulai memprihatinkan dan membutuhkan perhatian pemerintah.

Selain itu, permasalahan perumahan masyarakat masih menjadi perhatian pemerintah daerah.

Masih terdapat rumah dihuni dua hingga tiga kepala keluarga di wilayah Muna Barat.

Pemerintah daerah berharap program rumah layak huni dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.*

Revitalisasi Sekolah di Buton Tengah, Gubernur Sultra Perkuat SDM

KENDARIKINI.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menegaskan komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan.

Komitmen tersebut disampaikan saat kunjungan kerja yang dirangkaikan dengan Safari Ramadan di Kabupaten Buton Tengah, Sabtu (15/3/2026).

Dalam agenda itu, Gubernur meninjau pembangunan kawasan Sekolah Rakyat Terintegrasi yang tengah dikembangkan pemerintah daerah.

Program tersebut diharapkan menghadirkan lingkungan belajar yang lebih layak, modern, dan mendukung pengembangan karakter siswa.

Menurut Andi Sumangerukka, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kemajuan suatu daerah.

Karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki fasilitas pendidikan agar generasi muda memperoleh akses belajar yang lebih baik.

“Pendidikan adalah investasi masa depan. Kami ingin anak-anak Sultra mendapat fasilitas belajar yang layak,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sultra juga mengalokasikan anggaran revitalisasi sejumlah SMA di Kabupaten Buton Tengah tahun 2026.

Anggaran tersebut meliputi SMA 2 Mawasangka Rp1,2 miliar dan SMA 3 Mawasangka Rp1,3 miliar.

Kemudian SMA 2 Mawasangka Tengah Rp1,1 miliar serta SMA 1 Sangia Wambulu sebesar Rp1,1 miliar.

Sementara SMA 2 Lakudo memperoleh Rp738 juta dan SMA 3 Gu mendapat alokasi Rp86 juta.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga memberikan bantuan seragam sekolah gratis kepada para siswa.

Bantuan seragam berasal dari dukungan pribadi Gubernur melalui Yayasan ASR.

Bantuan tersebut disalurkan kepada siswa SLB di Kabupaten Muna serta pelajar di Muna Barat dan Buton Tengah.

Program ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua sekaligus meningkatkan semangat belajar siswa.

Gubernur menegaskan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

“Seragam ini diharapkan membantu siswa tetap bersekolah tanpa terbebani biaya tambahan,” katanya.

Pemerintah Provinsi Sultra berharap program pendidikan ini mampu mempercepat peningkatan kualitas SDM daerah.*

Jamintel Optimalkan Program Jaga Desa di Lampung Selatan

KENDARIKINI.COM – Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Prof. Reda Manthovani membuka kegiatan optimalisasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) di Lampung Selatan, Jumat (13/3/2026).

Kegiatan ini dihadiri Kepala Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, serta pengurus ABPEDNAS se-Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam sambutannya, Jamintel menegaskan program Jaga Desa bukan sekadar pengawasan, tetapi pendampingan preventif bagi pemerintah desa.

Program ini bertujuan mencegah kepala desa dan perangkatnya terjerat masalah hukum saat mengelola dana desa yang nilainya besar.

“Program ini memberi rasa aman bagi aparatur desa menjalankan pembangunan serta menumbuhkan kesadaran hukum dari tingkat desa,” kata Jamintel.

Menurutnya, program Jaga Desa merupakan langkah konkret Kejaksaan mendukung visi pembangunan nasional pemerintah.

Program tersebut selaras dengan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Visi itu menekankan pembangunan dari desa dan daerah bawah untuk pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.

Jamintel juga menekankan pentingnya sinergi lembaga desa melalui kolaborasi dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS).

Ia berharap ABPEDNAS menjadi mitra strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan dan check and balance tata kelola desa.

Melalui pendampingan Kejaksaan dan pengawasan ABPEDNAS, kebocoran anggaran desa diharapkan dapat diminimalkan.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyambut baik dipilihnya daerahnya sebagai lokasi optimalisasi program tersebut.

Ia menilai kehadiran jaksa di desa akan meningkatkan kepercayaan diri aparatur desa dalam berinovasi membangun daerah.

Kegiatan ditutup dengan diskusi interaktif bersama kepala desa dan pengurus ABPEDNAS se-Lampung Selatan.

Diskusi membahas mitigasi risiko hukum dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.*

Tim Buser77 Polresta Kendari Tangkap Pelaku Curanmor di Wua-Wua

KENDARIKINI.COM – Tim Buser77 Satreskrim Polresta Kendari menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari, Minggu (15/3/2026).

Pelaku berinisial DM (18) diamankan sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Tunggala Dalam, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua.

Penangkapan dilakukan berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/10/II/2026/Satreskrim serta laporan polisi terkait kasus curanmor.

Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Welliwanto Malau mengatakan pelaku merupakan warga Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari.

Korban diketahui berinisial FN (30), seorang karyawan swasta yang berdomisili di Kota Kendari.

Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat, 23 Januari 2026 sekitar pukul 05.00 WITA di kawasan Masjid Amin Taqwa.

Saat itu korban memarkir sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 DT 6125 EF di halaman masjid.

Korban masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan salat berjamaah bersama rekannya.

Setelah selesai salat, korban mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak berada di tempat parkir.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan pelaku DM di wilayah Anawai.

Hasil interogasi mengungkap pelaku beraksi bersama rekannya berinisial ARIF yang kini masih dicari.

Pelaku melihat motor korban terparkir di halaman masjid dengan kondisi stang tidak terkunci.

Memanfaatkan kesempatan tersebut, pelaku ARIF mengambil motor korban dan membawanya pergi.

Motor kemudian dibawa ke rumah seseorang berinisial ACO untuk dipreteli beberapa bagian kendaraan.

Setelah itu, motor hasil curian dijual kepada seseorang berinisial ONAL seharga Rp2 juta.

Dari hasil penjualan tersebut, pelaku DM mendapat bagian Rp150 ribu dari rekannya.

Polisi berhasil mengamankan barang bukti satu unit motor Yamaha Jupiter Z1 milik korban.

Saat ini pelaku telah diamankan di Polresta Kendari untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.*

Kapolda Sultra Patroli Malam Cek Pos Operasi Ketupat Anoa 2026

KENDARIKINI.COM – Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko memimpin patroli malam di Kota Kendari, Sabtu (14/3/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memantau situasi keamanan sekaligus mengecek kesiapan pos pengamanan Operasi Ketupat Anoa 2026.

Kapolda didampingi Wakapolda Brigjen Pol. Dr. Gidion Arief Setyawan bersama sejumlah pejabat utama Polda Sultra.

Turut hadir Direktur Lalu Lintas Kombes Pol. Dr. Argowiyono serta Irwasda Kombes Pol. Hartoyo dan Karoops Kombes Pol. Wasis Santoso.

Selain itu hadir Dirreskrimum Kombes Pol. Wisnu Wibowo, Dir Samapta Kombes Pol. Debby Asri Nugroho, dan Dir Polair Kombes Pol. Saminata.

Kabid Humas Kombes Pol. Iis Kristian serta Dansat Brimobda Kombes Pol. Agus Setyawan juga mengikuti patroli tersebut.

Kegiatan turut dihadiri unsur Forkopimda Sultra, termasuk Ketua DPRD Sultra, TNI, dan sejumlah stakeholder terkait.

Patroli dimulai sekitar pukul 21.00 WITA dengan mengunjungi Pos Terpadu Pelabuhan Nusantara Kendari.

Kapolda memantau langsung aktivitas masyarakat serta arus keluar masuk penumpang dan barang di kawasan pelabuhan.

Ia juga memberi arahan kepada personel agar selalu siaga dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Rombongan kemudian memantau aktivitas masyarakat di kawasan Pasar Kendari Beach yang ramai pada malam hari.

Hasil pemantauan menunjukkan aktivitas masyarakat berlangsung tertib, aman, dan kondusif dengan pengamanan personel.

Patroli diakhiri dengan pengecekan Pos Pelayanan di kawasan The Park Kendari.

Kapolda meminta personel menjaga kesehatan, meningkatkan kesiapsiagaan, dan menjalankan tugas secara profesional.

Direktur Lalu Lintas Polda Sultra Kombes Pol. Argowiyono mengatakan situasi kamtibmas Kendari terpantau aman.

Menurutnya, seluruh personel di pos terpadu dan pos pelayanan siap memberikan pengamanan serta pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan patroli ini diharapkan meningkatkan rasa aman masyarakat selama pelaksanaan Operasi Ketupat Anoa 2026.*

3,452FansSuka
84,893PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
346,777PengikutMengikuti
4,356PengikutMengikuti