Diabad sekarang ini praktik politik di Indonesia 1 dekade terakhir ini bagaimana interplay (;saling memengaruhi ) antara Monarki, Poliarki , Oligarki berkelindan ( erat menjadi satu )

Dinamisasi proses politik indonesia 1 dekade terakhir ini, Praktik Politik di Indonesia Kekinian lebih terkesan kepada kekuasaan mirip monarkhi ( kekuasaan tunggal Raja ). Kekuasaan Jawa lebih dominan dibanding kekuasan poliarkhi ( demokrasi ) adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan dipegang oleh banyak orang.

Pusat Kekuasaan Jawa. Wilayah Joglo Semar ( Jogjakarta Solo & Semarang ) merupakan bentuk Teori Kekuasaan Jawa.

– Teori ini berakar dari tradisi kerajaan Mataram (abad ke-16) dan memengaruhi pandangan politik di Indonesia, di mana pemimpin sering diharapkan memiliki karisma dan kekuasaan tunggal.

Berikut adalah penjabaran terkait teori kekuasaan Jawa tersebut:

Akar Tradisi Mataram (Abad ke-16-17): Teori kekuasaan Jawa berakar dari konsep macapat
puisi atau tembang tradisional Jawa yang terikat aturan ketat dan pusat kerajaan Mataram yang sempat berpusat di Kotagede, Kerta, dan Plered (wilayah Yogyakarta saat ini) sebelum akhirnya terpecah. Kerajaan Mataram Islam pada masa Sultan Agung berusaha menyatukan Jawa di bawah satu kekuasaan tunggal.

Perpecahan Kekuasaan (Pasca-Mataram): Setelah Perjanjian Giyanti pada 1755, Mataram Islam terpecah, yang melahirkan pusat-pusat kekuatan seperti Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.
Konsep Joglosemar sebagai Segitiga Emas:

Secara geografis dan budaya, Jogja-Solo-Semarang kini sering disebut sebagai
“segitiga emas” di Jawa Tengah. Ketiga kota ini melambangkan pusat kebudayaan (keraton) dan pemerintahan yang saling terhubung.

Karakteristik Kekuasaan: Pemimpin dalam tradisi ini diharapkan memiliki karisma (wahyu) dan kekuasaan yang cenderung sentralistik/tunggal. Hierarki “kawulo-gusti” (rakyat-raja) menjadi dasar harmonisasi sosial, di mana raja dianggap pusat kekuasaan kosmis adalah
kata sifat yang berkaitan dengan kosmos atau alam semesta, merujuk pada segala sesuatu yang berskala jagat raya, teratur, dan harmonis.

Dari deskripsi tsb di atas maka indonesia modern harus tetap di arahkan antara kesinambungan sejarah yang adiluhung istilah Indonesia yang menggambarkan karya, nilai, atau tradisi masa lalu yang sangat bermutu tinggi, luhur, mulia, indah, dan agung dengan nilai – nilai modernisasi yang baru maka siapapun yang menjadi kepala negara maupun kepala pemerintahan saat ini harus di ditunjang oleh struktur organisasi pemerintahan yang handal yaitu adanya kekuasaan semacam Mahapatih belajar dari kerajaan majapahit yang di adaptasikan dengan modernisasi berdampingan dengan memberikan kesempatan meritokrasi yang handal maka harus disusunlah dibawah struktur mahapatih dimungkinkan adanya struktur penyangga yaitu para deputi yang memiliki kredibilitas dan futuristik yang bisa mengantisipasi kecenderungan perubahan masa depan ditengah dunia yang sedang mengalami berbagai perubahan ( change ), dengan demikian harus di inisiasi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, demokratis dan bisa dipercaya.

Tiba saatnya Indonesia memperkenalkan Konsep Caturlogi Pembangunan yaitu

1. Pemerataan Ekonomi
2. Pertumbuhan Ekonomi
3 . Stabilitas nasional
4. Partisipasi / Demokratisasi.

Dan ujungnya tercapainya kesejahteraan rakyat lahir dan bathin sesuai dengan cita – cita mendirikan negara bangsa (Nation state). JAYALAH INDONESIA .

Poliarki (Pemerintahan Banyak Pihak/Demokrasi Pluralistik)

Definisi: Konsep yang dipopulerkan oleh Robert Dahl, menggambarkan sistem politik di mana kekuasaan tersebar di antara berbagai kelompok, tidak terpusat, dan ada kompetisi terbuka untuk mendapatkan dukungan rakyat.
Legitimasi: Pemilihan umum (pemilu) yang demokratis, inklusif, dan partisipatif.
Karakteristik:

Adanya kebebasan sipil, pluralisme politik, dan partisipasi aktif masyarakat.
Pemerintah harus akuntabel kepada publik.
Contoh: Negara-negara demokrasi modern yang memiliki banyak partai politik, kelompok kepentingan, dan pers yang bebas.

Oligarki (Pemerintahan Segelintir Orang/Elit)

Definisi: Bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dan ekonomi dikendalikan oleh sekelompok kecil individu atau elit (kekayaan, keturunan, militer).
Legitimasi: Berdasarkan kekuatan ekonomi, pengaruh besar, atau status sosial.
Karakteristik:

Kepentingan pribadi/kelompok elit lebih diutamakan daripada kepentingan umum.
Uang dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan.
Negara sering dijadikan alat untuk mencapai tujuan kelompok tertentu.

Contoh Konteks: Politisi yang sekaligus pengusaha, atau dinasti politik.

Di Antara Monarki , Poliarki dan Oligarki harus di Orientasikan memberikan kontribusi kepada kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Beberapa gagasan tsb untuk menuju terwujudnya Peta jalan Indonesia Emas 1 Abad NKRI.*

KENDARIKINI.COM — Keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Board of Peace (BoP) dinilai sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut Indonesia. Hal tersebut disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam sebuah webinar yang digelar Minggu malam (1/2/2026).

Menurut Teguh, Board of Peace merupakan instrumen yang dibentuk oleh sistem internasional dan memperoleh mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 Tahun 2025. Karena itu, keberadaan BoP harus dipahami dalam kerangka upaya kolektif menjaga perdamaian dunia.

“BoP diharapkan mampu mencapai fase pertama, yaitu negative peace atau ketiadaan kekerasan, khususnya menghentikan konflik bersenjata di Gaza,” ujar Teguh dalam webinar bertajuk Board of Peace dan Dilema Indonesia: Antara Realitas Politik Dunia dan Janji Setia untuk Palestina.

Ia menjelaskan, Resolusi DK PBB 2803 mengatur penghentian kekerasan di Gaza melalui sejumlah langkah, antara lain permintaan agar kelompok Hamas meletakkan senjata, penarikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dari Gaza, pertukaran sandera, serta jaminan bahwa warga Gaza tidak dipaksa meninggalkan wilayahnya dan dapat kembali dari pengungsian.

Webinar yang diselenggarakan Aqsa Working Group (AWG) tersebut turut menghadirkan Ketua Presidium AWG M. Anshorullah, Anggota Presidium AWG Rifa Berliana, serta Motivator Annisa Theresia, dengan moderator Arina Islami.

Teguh menambahkan, setelah fase negative peace, tahapan selanjutnya adalah positive peace, yakni kondisi ketika Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan sebagai dua negara yang berdaulat.

“Dalam Dasasila Bandung hasil Konferensi Asia Afrika 1955, konsep ini dikenal sebagai peaceful coexistence,” jelasnya.

Lebih lanjut, Teguh menilai keputusan Presiden Prabowo masuk ke BoP juga dilandasi kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam menjaga perdamaian dunia dan memperjuangkan kemerdekaan serta kedaulatan Palestina.

Ia menegaskan, Indonesia tidak sendirian dalam Board of Peace. Sejumlah negara Muslim turut bergabung, di antaranya Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, Yordania, Maroko, Azerbaijan, Uzbekistan, hingga Kazakhstan. Dari 20 pemimpin negara yang hadir dalam peluncuran BoP di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026, sebanyak 13 di antaranya merupakan pemimpin negara Muslim.

Terkait pernyataan Presiden Prabowo yang akan mengevaluasi keanggotaan Indonesia di BoP jika lembaga tersebut tidak berjalan sesuai harapan, Teguh menilai hal tersebut sebagai sikap yang wajar dan tegas.

“Itu menunjukkan Indonesia tidak memberikan cek kosong kepada siapa pun. Evaluasi adalah bagian dari sikap politik luar negeri yang berdaulat,” katanya.

Pernyataan tersebut diketahui disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh pergerakan di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Jumat (30/1/2026), sebagaimana diungkapkan mantan Ketua KPK Abraham Samad.

Sebagai penutup, Teguh juga mengingatkan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina memiliki akar sejarah panjang dan telah menjadi bagian dari nurani bangsa Indonesia sejak lama.*

KENDARIKINI.COM — Seorang nelayan asal Desa Tamborasi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, dilaporkan selamat setelah mengalami kecelakaan laut akibat longboat terbalik di perairan Tanggetada. Korban ditemukan oleh tim SAR pada Senin (2/2/2026) sekitar pukul 11.00 Wita.

Korban diketahui bernama Mahdi (47). Ia sebelumnya dilaporkan belum kembali dari melaut sejak Minggu (1/2/2026), sehingga pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Comm Centre Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Kendari pada Senin pagi.

Kepala KPP Kendari, Amiruddin A.S, menjelaskan bahwa laporan diterima pada pukul 07.30 Wita dari Mustaing, adik korban. Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Rescue Pos SAR Kolaka langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian pada pukul 07.45 Wita.

“Korban dilaporkan melaut menggunakan satu unit longboat dengan POB satu orang dan belum kembali hingga malam hari,” ujar Amiruddin.

Berdasarkan informasi awal, korban berangkat melaut pada Minggu pagi sekitar pukul 06.30 Wita bersama seorang rekannya menggunakan longboat terpisah. Setibanya di perairan Tanggetada, keduanya berpencar untuk mencari ikan di lokasi masing-masing.

Sekitar pukul 15.30 Wita, rekan korban melihat kondisi cuaca memburuk dan berupaya memanggil korban untuk kembali ke darat. Namun, tidak ada respons sehingga rekan korban memutuskan kembali lebih dahulu. Hingga malam hari korban tidak kunjung kembali, dan pencarian mandiri oleh keluarga belum membuahkan hasil.

Dalam operasi SAR tersebut, sejumlah unsur dikerahkan, di antaranya Staf Operasi KPP Kendari, Pos SAR Kolaka, Polsek Tanggetada, ABK RB 307, masyarakat sekitar, serta keluarga korban. Peralatan yang digunakan meliputi rescue car, RIB, AquaEye, peralatan medis, evakuasi, dan alat komunikasi.

Korban akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat di Desa Lalonggosua, Kecamatan Tanggetada, sekitar 5 nautical mile (NM) ke arah timur dari lokasi kejadian awal (LKP). Korban diketahui berhasil menyelamatkan diri setelah longboat yang digunakannya terbalik, dengan cara berenang menggunakan gabus hingga mencapai daratan.

“Korban kemudian dievakuasi ke rumah keluarganya di Desa Tanggetada dalam kondisi selamat,” jelas Amiruddin.

Dengan ditemukannya korban, operasi SAR kecelakaan longboat di perairan Tanggetada resmi dinyatakan selesai dan ditutup, dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke kesatuan masing-masing.*

KENDARIKINI.COM — Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka meresmikan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sodohoa usai direhabilitasi sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Peresmian berlangsung pada Jumat (30/1/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di Sulawesi Tenggara. Ia menyebutkan, daerah ini memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar, mencapai 1,5 juta ton per tahun, dengan produksi perikanan tangkap pada 2025 tercatat 264.883 ton.

“Potensi besar ini tidak akan memberikan manfaat maksimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai dan pengelolaan yang baik. Karena itu, kehadiran dan revitalisasi PPI Sodohoa menjadi sangat penting,” kata Andi Sumangerukka.

Gubernur menjelaskan, PPI Sodohoa tidak hanya berfungsi sebagai tempat sandar dan bongkar muat hasil tangkapan nelayan, tetapi juga sebagai simpul ekonomi masyarakat pesisir, pusat aktivitas nelayan, serta sarana peningkatan nilai tambah hasil perikanan.

Berdasarkan data tahun 2025, sebanyak 782 nelayan tercatat menggunakan PPI Sodohoa dengan total produksi perikanan mencapai 11.497 ton. Keberadaan PPI tersebut dinilai telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pergerakan ekonomi masyarakat pesisir di Sulawesi Tenggara.

“Angka ini menunjukkan bahwa PPI Sodohoa memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda ekonomi nelayan dan pelaku usaha perikanan,” ujarnya.

Rehabilitasi PPI Sodohoa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi aktivitas nelayan, menjaga kualitas hasil tangkapan, serta memperlancar rantai distribusi dan pemasaran hasil perikanan.

Namun demikian, Gubernur menekankan pentingnya pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas secara optimal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan.

“Yang terpenting bukan hanya membangun dan merehabilitasi, tetapi bagaimana fasilitas ini dirawat dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Gubernur optimistis, dengan dukungan infrastruktur yang semakin baik serta pengelolaan yang profesional, PPI Sodohoa akan berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi sektor perikanan di Sulawesi Tenggara.

Ia berharap, melalui sinergi lintas sektor, peningkatan infrastruktur, serta pemberdayaan nelayan dan pelaku usaha perikanan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sultra dapat terus tumbuh secara maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.*

KENDARIKINI.COM — Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Kamis (29/1/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas, mulai dari terhambatnya pembangunan daerah, menurunnya kualitas pelayanan publik, hingga rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen,” tegas Andi Sumangerukka.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh lapisan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah hingga desa dan kelurahan, guna mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meraih nilai Monitoring Center for Prevention (MCSP) sebesar 83,54 persen pada tahun 2025, dengan kategori baik. Namun demikian, ia meminta pemerintah kabupaten/kota yang masih memiliki capaian MCSP rendah agar meningkatkan komitmen dan perhatian terhadap upaya pencegahan korupsi.

“Capaian ini harus terus ditingkatkan secara merata di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Selain Rakor Pemberantasan Korupsi, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara terkait peningkatan keselamatan dan penurunan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.

Gubernur menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi. Pembangunan yang tidak sesuai standar akibat praktik korupsi berpotensi mempercepat kerusakan jalan dan membahayakan keselamatan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur jalan melalui pengawasan ketat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, agar tidak terjadi praktik korupsi yang berdampak pada keselamatan masyarakat,” pungkasnya.*

KENDARIKINI.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menegaskan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Garuda sebagai strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, saat melakukan audiensi dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Mendiktisaintek RI) Prof. Brian Yuliarto, ST, M.Eng., PhD, di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Anjangsana Lantai 18 Gedung D Kementerian Diktisaintek itu membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan ekosistem pendidikan unggulan di Sulawesi Tenggara.

Dalam audiensi tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka memaparkan rencana Pemprov Sultra untuk membangun sekolah unggulan jenjang SD, SMP, dan SMA sebagai bagian dari implementasi Program Sekolah Garuda di Sulawesi Tenggara. Selain itu, Pemprov Sultra juga menyiapkan empat SMA transformasi guna memperkuat program tersebut.

Tak hanya fokus pada infrastruktur pendidikan, Pemprov Sultra juga menyiapkan program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun luar negeri. Pada tahap awal, beasiswa akan diberikan kepada 100 mahasiswa dari target 1.000 penerima.

Gubernur juga menyampaikan kesiapan pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelebaran akses jalan menuju lokasi Sekolah Garuda di Kabupaten Konawe Selatan, yang direncanakan mulai dilaksanakan pada Maret 2026.

Selain itu, Pemprov Sultra mengusulkan agar para alumni Sekolah Garuda yang telah berhasil menempuh pendidikan dapat kembali mengabdi dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung sepenuhnya Program Sekolah Garuda karena ini merupakan kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegas Andi Sumangerukka.

Sementara itu, Mendiktisaintek RI Prof. Brian Yuliarto mengapresiasi dukungan Pemprov Sultra terhadap Program Sekolah Garuda. Ia berharap Gubernur Sulawesi Tenggara dapat mengawasi langsung proses pembangunan sekolah tersebut, terutama terkait aspek keamanan dan pemberdayaan masyarakat lokal, serta secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaannya.

Menurut Prof. Brian, audiensi ini menjadi langkah positif untuk memastikan Program Sekolah Garuda di Sulawesi Tenggara berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ia juga menyampaikan rencana kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara guna meninjau langsung pembangunan Sekolah Garuda di Kabupaten Konawe.*

KENDARIKINI.COM — Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara menjajaki kerja sama strategis di bidang linguistik forensik dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara serta Universitas Halu Oleo (UHO).

Penjajakan kerja sama tersebut dilakukan melalui rangkaian kunjungan kerja oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir, ke Balai Bahasa Sultra pada Senin, 27 Januari 2026, dan ke Fakultas Hukum serta Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UHO pada Selasa, 28 Januari 2026.

Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi lintas institusi antara pemerintah daerah, lembaga bahasa, dan akademisi dalam merespons dinamika wacana publik di era digital, baik yang berkembang di media massa maupun media sosial.

Di Balai Bahasa Sultra, Andi Syahrir disambut oleh Kepala Balai Bahasa Sultra, Dewi Pridayanti, beserta jajaran. Kepala Balai Bahasa menyatakan dukungan penuh terhadap rencana kerja sama, khususnya dalam pengembangan kajian kebahasaan dan linguistik forensik.

Balai Bahasa Sultra juga menyatakan kesiapan memberikan layanan kebahasaan terhadap dokumen instansi pemerintah tanpa dipungut biaya, termasuk pelatihan-pelatihan bahasa. Kerja sama tersebut diharapkan turut mendorong implementasi Trigatra Bangun Bahasa, yakni mengutamakan Bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing.

Sementara itu, di Universitas Halu Oleo, rombongan Kominfo Sultra diterima oleh Dekan Fakultas Hukum UHO, Dr. Guasman Tatawu, S.H., M.H., dan Dekan Fakultas Ilmu Budaya UHO, Dr. Akhmad Marhadi, S.Sos., M.Si., bersama masing-masing jajaran.

Dekan Fakultas Hukum UHO menyatakan kesiapan institusinya untuk terlibat aktif dalam kerja sama tersebut. Menurutnya, peran akademisi sangat penting dalam memberikan tafsir ilmiah terhadap isu-isu kebahasaan dan persoalan hukum yang berkembang di ruang publik.

Sementara itu, Plt. Kadis Kominfo Sultra Andi Syahrir menjelaskan bahwa inisiatif kerja sama ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan menghadirkan pandangan akademik yang objektif dan jernih di tengah maraknya perdebatan wacana publik yang berpotensi menimbulkan konflik dan disharmoni sosial.

Kominfo Sultra berencana membentuk kelompok kerja (pokja) bersama Balai Bahasa, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Budaya UHO sebagai wadah kajian, edukasi, serta analisis ilmiah terhadap persoalan kebahasaan dan wacana publik.

Dekan FIB UHO Dr. Akhmad Marhadi juga menyambut positif rencana kerja sama tersebut dan menilai langkah ini sebagai inisiatif strategis yang relatif baru, khususnya bagi Fakultas Ilmu Budaya.

Kerja sama ini diharapkan tidak hanya mendukung kebutuhan pemerintah daerah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan akademik dan literasi publik di Sulawesi Tenggara.*

KENDARIKINI.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali meraih UHC Award 2026 kategori Madya atas capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 89,65 persen peserta aktif pada tahun 2025.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Pusat atas komitmen Pemprov Sultra dalam menjamin akses layanan dan perlindungan kesehatan yang inklusif bagi masyarakat.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan diterima langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, pada acara Deklarasi dan Pencanangan UHC serta Penghargaan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.

Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Tenggara.

“Capaian ini merupakan wujud nyata semangat gotong royong dalam membangun masyarakat Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” ujarnya.

UHC Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang mampu menjamin kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di atas ambang batas yang ditetapkan Pemerintah Pusat, dengan tetap menjaga mutu layanan kesehatan bagi masyarakat.

Berdasarkan data per 1 Desember 2025, cakupan UHC Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat mencapai 89,65 persen peserta aktif, atau sebanyak 2.553.935 peserta JKN. Dari jumlah tersebut, 602.806 peserta merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024, yang berada di angka 86,04 persen atau 2.430.237 peserta aktif, dengan jumlah peserta PBI APBD sebanyak 559.993 peserta.

Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Sultra untuk terus meningkatkan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Ia menargetkan ke depan cakupan UHC peserta aktif dapat mencapai 95 persen, sehingga Sulawesi Tenggara dapat masuk dalam kategori UHC Utama.

Untuk mendukung target tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sultra akan terus melakukan pembenahan dan pemutakhiran data kepesertaan BPJS Kesehatan agar lebih akurat dan terintegrasi. Pemprov Sultra juga berkomitmen menjalankan Program JKN secara berkelanjutan melalui penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan literasi kesehatan, kemudahan akses layanan, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dengan sektor swasta.

Namun demikian, Pemprov Sultra juga mengingatkan bahwa keberhasilan Program JKN tidak hanya bergantung pada pemerintah dan pemberi kerja. Keberlanjutan program ini sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat, khususnya peserta mandiri, untuk membayar iuran secara tertib demi menjaga manfaat perlindungan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.*

KENDARIKINI.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menyayangkan sikap mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang menolak mengosongkan aset milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berupa rumah dinas dan gudang yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas

Kepala Biro Hukum Pemprov Sultra, Ruslan, pada Jumat, 23 Januari 2026. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya Pemprov Sultra telah menempuh langkah persuasif dengan menerbitkan lima surat pemberitahuan pengosongan Barang Milik Daerah (BMD) kepada para penghuni rumah dinas dan gudang tersebut.

Ruslan mengungkapkan, berdasarkan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Golongan III dan/atau Tanah Milik Pemprov Sultra Nomor 012/2522 tertanggal 25 Juli 2012, izin penggunaan aset diberikan kepada Rustamin Effendy. Namun, secara faktual, rumah dinas tersebut dikuasai dan ditempati oleh Nur Alam beserta keluarganya.

“Rumah dinas yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara,” kata Ruslan.

Menurutnya, langkah penertiban ini merupakan bentuk ketaatan Pemprov Sultra terhadap temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra terkait aset daerah yang masih dikuasai pihak lain.

Selain itu, penertiban aset juga merupakan tindak lanjut dari Pedoman Penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah melalui program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ruslan menjelaskan, terdapat delapan area intervensi utama dalam MCSP KPK, salah satunya adalah pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Pemerintah Provinsi meminta kepada siapa pun yang masih menguasai aset Pemda, dengan kesadaran sendiri untuk mengembalikan aset yang bukan haknya, agar dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pemprov Sultra menegaskan akan terus melakukan penertiban terhadap seluruh aset pemerintah daerah yang masih dikuasai oleh pihak lain. Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola aset dan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tenggara.*

KENDARIKINI.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa aktivitas tambang di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) yang belakangan diberitakan bukan merupakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana yang dituding dalam sejumlah pemberitaan.

Penegasan tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sultra, Andi Syahrir, menanggapi informasi yang menyebut Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menerbitkan izin tambang untuk PT Adnan Jaya Sekawan (AJS).

“Itu bukan IUP. Itu tambang galian C. Tidak ada kewenangan pemerintah provinsi atau gubernur untuk mengeluarkan IUP,” tegas Andi Syahrir, Rabu, 21 Januari 2026.

Andi Syahrir menjelaskan, tambang galian C berada dalam kewenangan pemerintah daerah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), bukan pemerintah provinsi.

Ia juga menegaskan bahwa permohonan yang diajukan PT AJS belum mendapatkan persetujuan. Bahkan, berkas permohonan tersebut telah dikembalikan kepada pemohon karena belum memenuhi sejumlah persyaratan administrasi.

“Statusnya baru bermohon, bukan disetujui. Permohonannya pun saat ini dikembalikan karena masih ada syarat yang belum dipenuhi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andi Syahrir mengingatkan pentingnya pemahaman jurnalis terhadap istilah teknis pertambangan agar tidak terjadi kesalahan informasi yang dapat menyesatkan publik dan memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa penyebaran informasi yang tidak benar berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran.

“Jangan berlindung di balik Undang-Undang Pers, lalu menulis tanpa memedomani kode etik jurnalistik, menciptakan fitnah, dan memicu ujaran kebencian terhadap pemerintah,” katanya.

Menurut Andi Syahrir, kualitas jurnalisme diukur dari kemampuan wartawan memahami isu yang ditulis serta menyajikan informasi yang edukatif dan mencerahkan publik.

“Di situlah kualitas seorang jurnalis diuji. Kami pun sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum untuk mengujinya,” pungkasnya.*