Oleh: Irpan

Begitu judul tulisan diatas, seperti biasa sebelum memulai sebuah tulisan, kusiapkan rokok kesukaan dan kopi hitam buatan diatasnya Kandayya.

Entah ini pagi ke berapa, tembus pagi untuk kesekian kalinya, sejak sepeninggalan bapak dan mulai terasa sejak kelas 2 SMP, Insomnia nama penyakit ini, kata ilmiah bagi gangguan susah tidur saat malam hari.

Padahal tadi, saya tertidur cepat dan terbangun cepat pula, seperti biasa terbangun karena kebiasaan makan tengah malam.

Kubangun dari tidurku, ku kumpul nyawaku, kubangunkan Istriku, minta disiapkan makan dan dibuatkan kopi hitam. Usai makan, kubakar rokokku, kutarik, kuhembuskan asapnya. Kucoba merangkai ingatan, searching di om google, lalu kutumpahkan dalam aplikasi catatan dalam telepon genggamku.

Banjir Kendari, Salah Siapa? Satu per satu saya coba jawab. Seingatku saat itu saya masih kelas 2 SMKN 2 Kendari dulu STM, Kendari mengalami banjir meluas dibeberapa titik bahkan menimbulkan korban jiwa.

Kata cerita tetangga peristiwa ini berulang sepuluh tahunan bagi kota yang lokasinya dekat teluk, banyak rawa, lembah dan bukit-bukit.

Namun akhir-akhir ini walau tak separah 2013, genangan air kerap menghiasi beberapa titik di Kota Kendari. Lalu banjir atau genangan ini salah siapa?

Berusaha adil sejak dalam pikiran, saya jawab salah kita semua. Saya tak mau menyalahkan pemerintahan hari ini, walaupun di Pilkada kemarin saya tak mendukungnya, Jagoanku kalah.

Kendari saat ini dengan masifnya pembangunan perumahan, indomaret, alfamidi, ruko-ruko, pembukaan lahan, siapa yang benar-benar berani menghentikannya walau terkadang aturan kerap diakali. Jawabnya bisa Jika pemerintah bersama APH mau bertindak tegas dan masyarakatnya sadar.

Pertama Kota Kendari hanya memiliki dua status kawasan hutan yaitu di Nanga-nanga dan Amarilis. Sisanya Areal Penggunaan Lain (APL). Bisa membangun asal punya sertipikat, amdal, dan perizinan lainnya bagaimana? jawabku bisa diakali.

Di bagian Amarilis masyarakat sendiri yang diduga menyerobot kawasan hutan, ada yang membangun rumah, dan ada yang membuat kebun. Solusinya Pemerintah harus tegas, masyarakat harus sadar.

Di bagian nanga-nanga sana, status kawasan hutan diturunkan jadi perhutanan sosial. Katanya dibagi untuk kelompok tani. Tapi isu-isunya kelompok tani hanya modus. Banyak Oknum Forkopimda di masa lalu sudah bagi-bagi lahan disana. Tidak Percaya? cek saja disana ada beberapa vila ditengah kebun. Solusinya Oknum Forkopimda masa lalu bertobatlah. Kembalikan lahan itu ke negara, jadikan kembali kawasan.

Berpindah ke Teluk Kendari, Akhir-akhir ini sudah tidak pernah kita dengar lagi upaya pengerukkan sedimen lumpur di teluk Kendari. Apa Perlu dikeruk? jawabku perlu. untuk mengeruk sedimen lumpur yang terhanyut dan dibawa oleh aliran sungai yang bermuara ke teluk Kendari. Tercatat jejak digital beberapa kali wilayah sana kerap tergenang. Kemudian aliran sungai atau kali-kali di normalisasi mumpung mau masuk musim panas, jangan tunggu musim penghujan datang seperti saat ini baru mau bergerak.

Kemudian berbicara kawasan mangrove dan rawa. Sudah banyak mangrove ditebang, rawa yang ditimbun. Katanya semua sudah mengantongi izin lingkungan dan ada yang tak berizin, dengan dalih punya tanda bukti kepemilikan tanah. Bukit-bukit diratakan, entah untuk tanah timbunan, pembangunan perumahan, tanah kavling, ruko dan lainnya. Solusinya apa? hentikan sementara penerbitan izin lingkungan. Pemerintah bersama APH mesti tegas. Tidak ada kata terlambat.

RTRW Kota Kendari mesti dipertegas jangan hanya cantik diatas kertas. Sosialisasi mesti dimasifkan, penegakkan hukum mesti ditegakkan bagi para pelanggar RTRW. Jika RTRW berbunyi wilayah sini khusus untuk pertanian, maka tak boleh ada hal lain selain pertanian. Jika Aliran Sungai ini jarak berapa meter baru boleh ada pembangunan, yah harus ditegakkan. BPN, DLH, PUPR dan instansi lainnya mesti memiliki satu peta. Jangan Instansi ini membolehkan, instansi lain tidak membolehkan. Bisa lari inpestor ini, karena tidak ada kepastian hukum di Negeri yang dalam Undang-undang Dasarnya dengan jelas mengatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Terus apalagi? Drainase. Iya Drainase mesti konek antar satu dan lainnya. Bahasa kerennya seperti yang digaung-gaungkan pemerintah ‘Hilirisasi’. Iya Hilirisasi Drainase juga perlu untuk kota kita ini.
Drainase A ke B dan seterusnya mesti terhubung, air mesti mengalir dengan baik. Jangan tidak ada lagi drainase. Drainase tersumbat, lebih tinggi Drainase B dari pada A. Lebih besar drainase B dari pada A.

Lalu apa lagi? Sediakan bak-bak sampah yang terjangkau dari pemukiman warga. Kebijakan retribusi sampah mesti dikelola secara transparan. Sudah saatnya Pemerintah tegas terhadap pelaku yang membuang sampah sembarangan, khususnya yang membuang sampah di aliran kali atau sungai, masyarakat mesti sadar dan bertobat.

Kira-kira apa lagi? Air Sumur Bor, Kenapa? cepat atau lambat tanah kita akan menurun, karena air tanah di keruk secara ugal-ugallan. Ada yang berizin , ada yang tidak. Hentikan penggalian sementara sumur bor. Sosialisasi dan edukasi masyarakat dampak sumur bor. Perbaiki PERUMDAM Kota Kendari.

Berikutnya keluarkan aturan kewajiban pembangunan kolam retensi bagi perumahan dan tanah kavling dengan skala besar. Tiap Unit Rumah atau bangunan keluarkan kebijakan buat sumur resapan, rumah-rumah besar dengan skala luas buat kolam endapan. Jangan disemen semua halamannya.Tiap Unit Rumah mesti wajib menanam dua pohon, jumlahnya tergantung luasan rumah. Jangan semua air hujan langsung mengalir ke drainase berat juga itu.

Semoga tulisan ini dibaca oleh para pemangku kewenangan yang kerap lebih lama duduk di ruangan ber ac dan kursi empuk kekuasaan. Tulisan ini tidak lahir dari hasil studi banding, hanya modal riset di google.

Keterangan tambahan laki-laki dalam foto ini adalah salah satu pelaku yang kerap buang puntung rokok sembarangan.

Foto hanya pemanis, jangan terlalu lama ditatap sudah punya istri laki-laki ini. Dan dia hanya pura-pura berani sama istrinya kalau didepan kawan tongkrongannya.*