KENDARIKINI.COM – Lembaga Aliansi Pemerhati Hukum (APH) Sulawesi Tenggara Sultra (Sultra) Bersatu menyoroti soal polemik jasa tranportasi Bandara Halu Oleo.
Pihaknya juga telah melayangkan permintaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sultra sejak 9 Maret 2026. Koordinator APH Sultra Bersatu, Malik Bottom mendesak pihak DPRD Sultra untuk segera menggelar RDP.
“Kita Desak DPRD Sultra untuk segera menggelar RDP, ini persoalan kerakyatan, jadi harus cepat ada titik terang,” katanya, Kamis 26 Maret 2026.
“Kalau pihak koperasi bandara memang mau lakukan perbaikan harusnya jangan satu aplikator yang diajak kerjasama, dengan aplikator lainnya juga diajak, biar pengguna jasa trasnportasi ada pilihan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa di bandara luar, semua aplikator bisa diakses oleh masyarakat.
“Kenapa di Bandara Halu Oleo hanya satu aplikator, jadi kesannya ada yang monopoli, dan bisa sewaktu-waktu berubah harganya,” tambahnya.
Lanjutnya bahwa hal tersebut menurutkan tak boleh didiamkan oleh perwakilan rakyat Sultra.
“Bandara Halu Oleo ini wajah Sultra, jadi harus secepatnya digelar rdp dan DPRD Sultra mengeluarkan rekomendasi semua aplikator untuk bisa masuk di Bandara,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan Gubernur Sultra, Mayjend TNI (Purn) Andi Sumangerukka memberikan atensi persoalan polemik jasa transportasi bandara Halu Oleo, Sabtu 7 Maret 2026.
“Sudah ada laporan ke saya, tapi nanti kita akan ngecek dulu, dimana kendalanya, itukan anunya dia,” katanya saat ditanyakan oleh wartawan kendarikini.com disela-sela Mantan Pangdam Hasanuddin melaksanakan sidak harga dan stok sembako jelang Idul Fitri, Kamis 4 Maret 2026.
Pihaknya juga berjanji akan menyesuaikan hal tersebut untuk kenyamanan wisatawan dan warga Sultra.
“Kalau memang tidak sesuai akan kita sesuaikan,” tegas Mantan Kabinda Sultra ini
Selain itu, Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus (IMALAK) Sultra menyoroti buruknya layanan transportasi Bandara Halu Oleo, Kamis 26 Februari 2026.
IMALAK Sultra menduga koperasi yang menangani transportasi di Bandara Halu Oleo hanya modus oknum untuk menarik jatah preman (Japre).
Ketua IMALAK Sultra, Ali Sabarno mengatakan pasalnya koperasi yang didirikan sejak tahun 2017 itu tidak seperti koperasi pada umumnya.
“Yang pertama dari informasi yang kami dapatkan, untuk jadi sopir atau mendaftarkan mobil ke koperasi itu dipungut biaya 2 juta, dan per bulan di pungut iuran 500 ribu,” katanya.
Lanjutnya bahwa pada umumnya koperasi ditiap akhir tahun ada bagi hasil ke anggotanya.
“Informasi yang kami terima tidak ada bagi hasil di akhir tahun ke anggota,” ungkapnya.
Pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa tak semua mobil terdaftar di koperasi.
“Ada mobil beberapa oknum, entah itu milik kerabat atau apanya, tidak didaftarkan di koperasi, sementara masyarakat sekitar yang tak punya relasi dan kerabat oknum mesti membayar biaya pendaftaran dan iuran rutin bulanan,” bebernya.
Pihaknya juga membeberkan perihal tak ada aturan yang mengatur perihal antrian mengambil penumpang bandara.
“Bandara Halu Oleo adalah wajah Sulawesi Tenggara, ketika penampakan para sopir berebut penumpang, dilihat oleh orang luar Sultra, ini penampakan yang tak elok, bahkan jika berujung pada keributan,” tuturnya.
Lebih jauh ia juga menyoroti tidak adanya transportasi online di Bandara.
“Di bandara luar, transportasi online ada, nah di Bandara Halu Oleo, barang itu tidak ada, ini ada apa? jangan pertahankan koperasi yang kami duga jadi hanya modus japre,” urainya.
Pihaknya juga menyesalkan adanya informasi dugaan persekusi Oknum terhadap Sopir Transportasi Online yang kedapatan mengambil penumpang di Bandara.
“Kita juga dapat informasi, adanya persekusi dan denda terhadap sopir trasnportasi online yang kedapatan mengambil penumpang, bahkan ada yang hanya jemput keluarga ataupu temannya, hanya karena ada stiker maxim atau grab, malah mendapatkan perlakuan seperti itu walau sudah membela diri,” bebernya lagi.
Untuk itu pihaknya mendesak pihak berwenang tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.
“Mesti ada perbaikan secepatnya, jangan dibiarkan, Bandara Halu Oleo wajah Sultra, malu kita, kalau dibiarkan terus menerus, bila perlu koperasi tersebut di audit, mengalir kemana saja uang pungutan koperasi itu,” pungkasnya.
Sebelumnya juga diberitakan sebuah video keluhan pengunjung Bandara Halu Oleo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, viral di media sosial TikTok. Dalam video tersebut, seorang penumpang mengeluhkan tidak dapat mengakses layanan transportasi online Grab setibanya di Bandara Halu Oleo.
Video berdurasi 41 detik yang diunggah akun TikTok @milop.dessert mendapatkan 4.184 Like, 413 Komentar dan 417 kali dibagikan. Dalam video tersebut juga memperlihatkan seorang perempuan mengaku kesulitan mendapatkan transportasi menuju hotel di Kota Kendari. Ia menyebutkan tarif transportasi yang harus dibayarkan cukup mahal karena tidak tersedianya layanan taksi online atau Grab di area bandara.
“Apa di seluruh Kendari tidak ada Grab, atau Bandara Kendari saja yang tidak ada Grab? Jadi aku dari sini ke hotel dari Rp180 ribu, nego Rp150 ribu,” ujar perempuan tersebut dalam video.
Menanggapi keluhan itu, Humas Bandara Halu Oleo, Nurlansyah, menegaskan bahwa pengelolaan layanan transportasi penumpang bukan berada di bawah kewenangan pihak bandara.
“Terkait pengelolaan layanan transportasi penumpang seperti rental dan Grab, itu bukan kewenangan pihak Bandara. Wilayah tersebut masih menjadi kewenangan Lanud,” kata Nurlansyah saat dikonfirmasi jurnalis Kendarikini.com, Sabtu, 17 Januari 2026.
Sementara itu, Kepala Penerangan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Kapentak) Lanud Halu Oleo, Yusuf, menjelaskan bahwa layanan transportasi daring Grab belum diperbolehkan beroperasi di kawasan Lanud Halu Oleo karena belum adanya kerja sama resmi dengan pihak Lanud
“Grab tidak diperbolehkan masuk karena sampai saat ini belum ada kerja sama. Di bandara sudah ada taksi resmi yang memiliki kerja sama,” jelas Yusuf saat dikonfirmasi, Sabtu (17/01).
Menurutnya, selama belum ada kesepakatan atau regulasi yang mengatur, operasional transportasi online di wilayah Lanud belum dapat diizinkan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Grab terkait rencana kerja sama atau kebijakan operasional di Bandara Halu Oleo.*
