Oleh: Isra Minsar Tamburaka, GIS Analyst on Forestry Investment Planning
Sustainable Landscape Investment Partnership in Indonesia (KIBAR Project)
Ada secercah asa yang muncul dari layar monitor saya pagi ini. Setelah sekian tahun menekuri piksel-piksel citra Landsat yang mewakili hamparan hutan Sulawesi Tenggara, angka-angka di hadapan saya akhirnya bercerita tentang arah yang benar: emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan di provinsi itu telah turun 54 persen, dari 7,08 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2020 menjadi 3,25 juta ton pada 2025. Sebagai seorang analis GIS yang setiap hari bergulat dengan data spasial, saya ingin merayakan angka ini—tetapi sekaligus tidak bisa sepenuhnya lega.
Sebab di balik grafik yang melandai itu, tersimpan pertanyaan besar: cukupkah penurunan ini untuk mengantarkan Sulawesi Tenggara menjadi penyerap karbon bersih pada 2030? Dan jujur saja, jawabannya masih menggantung.
Transparansi adalah obat untuk ketidakpastian
Saya percaya, salah satu sumbangan terpenting dari pekerjaan kami sebagai analis geospasial adalah transparansi. Klasifikasi tutupan lahan berbasis machine learning yang kami lakukan setiap tahun pada citra Landsat 30 meter—divalidasi dengan 127 plot inventarisasi hutan dari dataset Forest_sultra—membuka kotak hitam yang selama ini menyelubungi nasib hutan di provinsi itu. Tidak ada lagi ruang bagi klaim tanpa bukti. Deforestasi bruto yang turun dari 14.500 hektar menjadi 10.050 hektar dalam lima tahun, degradasi hutan yang melandai dari 22.800 menjadi 16.200 hektar, hingga reforestasi yang meningkat dari 5.300 menjadi 8.800 hektar: semua terekam, terukur, dan terverifikasi.
Ini bukan sekadar akrobat statistik. Ini adalah fondasi akuntabilitas. Ketika kita berbicara tentang Enhanced NDC yang menargetkan penurunan emisi 31,89 persen tanpa syarat pada 2030—dengan sektor kehutanan diharapkan menyumbang 55 persen dari reduksi itu—maka alat ukur kita tidak boleh main-main. Data spasial eksplisit seperti yang kami hasilkan harus menjadi “hakim” yang adil: memuji jika kemajuan terjadi, menegur jika ada kemunduran, dan membongkar jika ada yang berusaha mengelabui. Sulawesi Tenggara, setidaknya untuk periode 2020–2025, layak mendapatkan apresiasi. Tapi jangan dulu berpuas diri.
Romantisme angka dan jebakan proyeksi
Saya akui, ada sensasi yang menyenangkan saat menyusun tabel emisi dan menyaksikan garis merah itu menukik turun. Emisi biomassa dari deforestasi turun dari 4,94 juta ton CO₂e menjadi 3,12 juta ton. Emisi dari degradasi merosot dari 3,02 juta ton menjadi 1,89 juta ton. Kebakaran hutan, meski kecil, juga berhasil ditekan. Dan yang paling membanggakan: penyerapan karbon dari regenerasi, penanaman, dan rehabilitasi mangrove melonjak dari 1,00 juta ton menjadi 1,82 juta ton. Semua ini adalah buah dari kerja keras banyak pihak, dari petugas lapangan yang memadamkan api hingga penyuluh yang mendampingi petani agroforestri.
Namun, mari kita jujur: proyeksi yang saya bangun berdasarkan tren ini—emisi bersih menyusut menjadi 1,36 juta ton CO₂e pada 2030—tetaplah sebuah asumsi yang rapuh. Angka itu turun 81 persen dari baseline 2020, ya. Tetapi ia belum mencapai nol, apalagi menjadi negatif seperti yang diharapkan dari skenario FOLU Net Sink 2030. Di sinilah letak jebakannya: kita terlalu sering terbuai oleh laju penurunan tanpa bertanya, “Apa lagi yang harus dilakukan agar kurva itu benar-benar menembus garis netral?”
Sulawesi Tenggara tidak punya lahan gambut yang emisi dekomposisinya bisa diredam melalui rewetting—sebuah keuntungan mitigasi yang dimiliki Riau atau Kalimantan Tengah.
Provinsi ini hanya mengandalkan hutan lahan kering dan setitik mangrove. Maka, untuk menjadi net sink, tidak ada jalan pintas: deforestasi harus ditekan hingga mendekati nol, degradasi harus dihentikan secara drastis, dan laju reforestasi harus dipacu berlipat ganda. Saat ini, reforestasi kita baru mencapai 8.800 hektar per tahun. Apakah itu cukup? Saya ragu.
Bayang-bayang nikel dan infrastruktur
Sebagai analis yang mengamati tutupan lahan Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun, saya tidak bisa menutup mata dari ancaman yang terus membayangi. Ekspansi pertambangan nikel—yang dipicu oleh permintaan global untuk baterai kendaraan listrik—adalah realitas yang sulit diabaikan. Di beberapa wilayah, saya melihat piksel-piksel yang dulu hijau berubah menjadi coklat dalam satu-dua tahun, dan ketika saya periksa dengan citra resolusi tinggi, tampak jelas bekas-bekas aktivitas tambang terbuka. Lalu ada infrastruktur jalan baru, pembukaan lahan untuk kebun campur, dan tekanan dari pertumbuhan penduduk. Semua ini bisa menggagalkan skenario optimistis yang saya susun di atas kertas.
Maka, pendapat saya sebagai seseorang yang sehari-hari “bercakap-cakap” dengan data spasial adalah: kebijakan tidak boleh hanya mengandalkan momentum positif. Diperlukan instrumen yang lebih tajam. Moratorium deforestasi harus diperkuat dengan penegakan hukum yang tak tebang pilih. Perencanaan tata ruang harus menjamin bahwa bukaan tambang baru tidak mengorbankan areal berhutan dengan nilai karbon tinggi. Dan program perhutanan sosial mesti dipercepat untuk memberikan insentif ekonomi kepada masyarakat agar menjaga pohon tetap berdiri, bukan menebangnya.
Dari data menuju aksi: siapa yang akan bergerak?
Teman saya sering berkelakar bahwa pekerjaan kami selesai ketika peta dan tabel sudah diserahkan. Tapi saya tidak pernah percaya itu. Data adalah awal, bukan akhir. Laporan ini—dengan segala rincian faktor emisi berbasis plot lokal, matriks transisi tahunan, dan proyeksi hingga 2030—harus menjadi panggilan untuk bangkit, bukan sekadar pajangan. Pemerintah provinsi, Bappeda, dinas kehutanan, aparat penegak hukum, dan bahkan pelaku usaha pertambangan mesti duduk bersama, menatap data yang sama, dan merumuskan langkah konkret.
Angka 1,36 juta ton CO₂e pada 2030 itu bukan takdir. Ia bisa lebih rendah—bahkan bisa menjadi negatif—jika kita berani mengambil pilihan yang selama ini mungkin dihindari: membatasi ekspansi tambang di zona-zona kritis, mengalokasikan dana rehabilitasi yang memadai, dan menghentikan pembiaran degradasi kronis. Sebaliknya, ia bisa membengkak kembali jika kita lengah, dan skenario yang saya tulis dalam artikel ini akan menjadi pengingat pahit tentang peluang yang disia-siakan.
Sulawesi Tenggara, bagi saya, adalah mikrokosmos dari dilema besar mitigasi iklim di Indonesia: ada potensi, ada kemauan, tetapi juga ada godaan untuk memilih pertumbuhan ekonomi jangka pendek di atas keberlanjutan. Saya memilih untuk tetap optimis. Karena data yang saya pegang—meskipun tidak sempurna—menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin. Dan sebagai analis GIS, saya ingin kelak, ketika menulis laporan terakhir saya sebelum kontrak berakhir, bisa berkata dengan bangga: “Provinsi ini akhirnya bernapas sebagai penyerap karbon bersih, dan peta-peta kami adalah saksi dari perjuangan itu.” Kini, bola ada di tangan para pembuat keputusan. Apakah mereka akan menendangnya ke arah yang benar, atau membiarkannya diam? Data sudah jelas; selanjutnya adalah soal keberanian.*
