Kendari Kini Berita Kendari Hari Ini

Buka Program Pelatihan Pertambangan, BPVP Kendari Terima Hibah Alat Berat

Berita

-

Januari 31, 2023

Buka Program Pelatihan Pertambangan, BPVP Kendari Terima Hibah Alat Berat

Kendari – Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari menerima hibah tujuh alat berat yang ditaksir senilai Rp 9,35 miliar dari PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) yang beroperasi di Morosi Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Kepala BPVP Kendari La Ode Haji Polondu di Kendari, Selasa, mengatakan pemberian bantuan tersebut sudah disampaikan PT. VDNI melalui surat resmi yang ditujukan kepada Direktur Jendral Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Dirjen Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) Budi Hartawan.

“Surat tersebut tertanggal 24 Januari 2023 Nomor 027/U/VDNI/I/2023 dan saya juga telah membahas bantuan alat berat ini bersama Manajer Sumber Daya Manusia (SDM) PT. VDNI Arys Nirwana di Kantor Pusat PT. VDNI Jakarta tanggal 27 Januari 2023 yang lalu,” katanya.

Ia menyebut tujuh unit alat berat yang akan diterima BPVP Kendari yang direncanakan pada akhir Februari 2023 yakni satu unit mesin otomotif alat berat, satu unit excavator, satu unit forklift, satu unit loader, satu unit dump truck, satu unit hoist crane, dan satu unit mobile crane. Semua alat berat ini merupakan jenis alat berat yang kerap digunakan di perusahaan-perusahaan tambang.

“Alhamdulillah, kita bisa dapatkan bantuan ini, apalagi untuk nilainya cukup fantastis, dimana jika ditotal secara keseluruhan mencapai Rp9,35 miliar,” katanya.

Dengan tersedianya alat berat itu, kata mantan Kepala Bagian (Kabag) Rumah Tangga Kemnaker RI, pihaknya akan segera membuka pelatihan pertambangan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten, berdaya saing dan siap pakai pada bidang pertambangan.

“Jika tidak ada kendala, Insya Allah akhir Februari alatnya sudah siap untuk diserahkan kepada kami dan kami telah berkoordinasi dengan Pak Dirjen Binalavotas Kemnaker RI terkait permintaan bantuan instruktur sehingga paket pelatihan bisa segera dibuka,” bebernya.

Atas hal itu, orang nomor satu di BPVP Kendari ini berharap, ketika pelatihan pertambangan telah dibuka, masyarakat Sultra dapat memanfaatkan pelatihan itu untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga memiliki keterampilan yang mumpuni untuk bekerja di industri pertambangan dan mampu bersaing dengan tenaga kerja luar dan tidak lagi menjadi penonton di negerinya sendiri.

PT VDNI telah melayangkan surat bantuan alat berat tertanggal 24 Januari 2023 dengan Nomor Surat 027/U/VDNI/I/2023 yang ditujukan pada Direktur Jendral Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Dirjen Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) Budi Hartawan.

“PT VDNI memberikan alat berat ini untuk menjadi alat praktek peserta pelatihan, tapi sebetulnya substansi nilai yang paling tinggi adalah PT VDNI memberikan ini kepada masyarakat Sultra, kami hanya menampung di BPVP Kendari yang menyelenggarakan pelatihan,” ujar dia.

Ia menerangkan dalam surat itu, Direktur Utama PT VDNI Zhou Yuan menyebutkan, pihaknya memberikan bantuan berupa tujuh buah alat berat sebagai pemenuhan janji PT. VDNI kepada BPVP Kendari yang telah disepakati dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) antara PT VDNI dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 27 November 2021 lalu.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi BPVP Kendari, khususnya Kemnaker RI dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melatih serta mendidik masyarakat Sultra dalam menyiapkan tenaga kerja lokal yang terampil dan kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja.

“Dengan peralatan ini, insya Allah masyarakat Sulawesi Tenggara angkatan kerja kita yang ingin mengasah potensi kemampuannya di bidang alat berat sudah bisa karena PT VDNI sudah berinvestasi dari sisi peralatan, maka peluang penyerapan lulusan dari pelatihan alat berat ini juga akan besar.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI) Ida Fauziyah dalam beberapa kali kesempatan ketika mengunjungi BPVP Kendari telah menyampaikan agar BPVP Kendari terus melaksanakan program pelatihan vokasi dan membangun relasi kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan di Sultra.

Sehingga penciptaan tenaga kerja terampil dan kompeten, meningkatkan produktivitas dan menekan angka pengangguran bukan hanya menjadi tugas BPVP Kendari saja, tetapi menjadi ikhtiar dan upaya bersama antara Kemnaker RI, Pemerintah Provinsi Sultra, Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sultra, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta pihak terkait lainnya.

Selain itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Wamen Naker RI) Afriansyah Noor secara gamblang pernah meminta langsung kepada pihak PT. VDNI untuk membantu BPVP Kendari dalam menyiapkan alat berat sebagai bahan praktek siswa pelatihan sesuai perjanjian kerjasama yang telah disepakati sejak 27 November 2021 lalu.

Menurut Polondu, adanya hibah alat berat tersebut berkat adanya peran dan arahan serta koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan Dirjen Binalavotas Budi Hartawan, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI, Gubernur Sultra Ali Mazi, Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas, Sekertaris Daerah (Sekda) Sultra, Ketua dan anggota DPRD Sultra.

Selain itu, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Kadistransnaker) Sultra La Ode Muhammad Ali Haswandy serta beberapa pihak lain membuat BPVP Kendari secara perlahan makin menunjukkan eksistensinya dalam membangun generasi muda angkatan kerja yang kompeten, berdaya saing, dan berkualitas di Provinsi Sulawesi Tenggara.***

Dugaan Penambangan Batu Gamping Ilegal di Konut, Ditreskrimsus Polda Sultra Tetapkan Satu Tersangka

Hukum

Redaksi Kendari Kini

-

Januari 31, 2023

0

Dugaan Penambangan Batu Gamping Ilegal di Konut, Ditreskrimsus Polda Sultra Tetapkan Satu Tersangka

Kendari – Ditreskrimsus Polda Sultra melalui Subdit IV Panit III Tipidter Direktorat Kriminal menetapkan 1 orang sebagai tersangka kasus penambangan batu gamping di Kecamtan Sawa Kabupaten Konut dan telah dilakukan penahanan oleh penyidik, Selasa 31 Januari 2023.

“Tersangka, yaitu inisial J selaku penambang ujar Dirreskrimsus Polda Sultra Kombes Pol Bambang Wijanarko, melalui Kasubdit IV Tipidter Kompol Ronald Arron Maramis, saat ditemui awak media di Mapolda Sultra.

Mantan Kapolsek KP3 itu menjelaskan, kasus ini berdasarkan laporan polisi nomor LP: /A/1/I/2023/SPKT Ditkrimsus Polda Sultra, pada tanggal 3 Januari 2023. terkait dugaan penambangan tanpa izin. Dan kami melalukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Dirreskrimsus dan sesuai dgn SOP perundang-undangan yg ada untuk sementara 20 hari ke depan.

Penyidikan, tersangka J dijerat dengan Pasal 158 Juncto 35 UU No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 Tahun tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Melalukan penambangan tanpa izin, akan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar” tegas mantan Kanit Resmob Polda Sultra itu.

Dalam perkara ini, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa 2 alat berat dan tumpukan batu. Rencana tindak lanjut sampai dengan saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk kepentingan penuntutan dan peradilan.

“Kegiatan dari unit 3 saat melakukan patroli tanggal 13 Desember 2022 disitu kita menemukan adanya Penambangan yang dilakukan inisial J, dan setelah kita ambil titik koordinat 2 Alat yang melakukan penambangan diluar IUP serta 1 berada dalam IUP R,” katanya.

Ia menambahkan bahwa J dalam melakukan dugaan aktivitasnya tidak memiliki IUJP.

Selain itu pihaknya mengungkapkan bahwa R tidak pernah memberikan instruksi terhadap J baik lisan maupun tulisan untuk melakukan penambangan.

“Berdasarkan keteragan yang kami peroleh historinya memang pernah ada kerjasama Antara R dan J sehingga mungkin atas dari itu si J ini melakukan penambangan,” ungkapnya.

Terakhir Ronald, kembali mengingatkan kepada para pengusaha pertambangan yang masih menyalahi aturan untuk melengkapi izin pertambangan sebelum melakukan aktivitas penambangan.

“Apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang lain, tentunya kami selaku aparat penegak hukum yang berkompeten dalam bidang pertambangan akan terus memantau dan dalami dan memberikan tindakan hukum yang semestinya,” tutupnya.***

Bareskrim Mabes Polri dan Ditreskrimsus Polda Sultra Kunjungi WIUP PT Antam Blok Mandiodo Pastikan Tak Ada Aktivitas Penambangan Ilegal

Berita

Redaksi Kendari Kini

-

Januari 29, 2023

0

Bareskrim Mabes Polri dan Ditreskrimsus Polda Sultra Kunjungi WIUP PT Antam Blok Mandiodo Pastikan Tak Ada Aktivitas Penambangan Ilegal

Konawe Utara – Tim Bareskrim Polri, melakukan peninjauan kawasan pertambangan di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Jumat 28 Oktober 2022.

Selain itu, Wadir Krimsus Polda Sultra, AKBP Didik Erfianto juga ikut mendampingi tim Bareskrim Polri saat meninjau lokasi pertambangan di Blok Mandiodo.

Beberapa pihak lainnya juga ikut bergabung ke lokasi pertambangan tersebut diantaranya Kasubdit LHK, Dinas Kehutanan dan beberapa awak media online.

Peninjauan tersebut dilakukan bertujuan untuk melihat dan memastikan secara langsung bahwa tidak ada lagi aktivitas penamnbangan seperti yang diberitakan sebelumnya.

Faktanya, benar saja saat tim tiba di lokasi tidak adanya ditemukan aktivitas penambangan di Blok Mandiodo. Yang terlihat hanya gundukan tanah yang sudah digali. Pohon-pohon di sekitarnya sudah ditebang sehingga bukit itu terlihat gundul.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Pipit Rismanto, mengatakan kunjungan tim gabungan tersebut merupakan bentuk penegakan hukum terhadap tambang nikel ilegal di Konawe Utara. Ia mengklaim polisi rutin melakukan penegakan hukum terhadap tambang nikel ilegal di sana.

“Kami dari 2022 sudah melakukan penegakan hukum, baik dari tingkat polda maupun dari Mabes Polri, terhadap tambang nikel illegal. Dari level kebijakan, kita mengimbau semuanya menegakkan hukum,” kata Pipit kepada media.

Terkait adanya berita yang beredar ada indikasi kuat oknum Polisi yang terlibat membackingi dalam aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Blok Mandiodo, itu tidak benar.

Tudingan itu berbanding terbalik dengan fakta sebenarnya. Justru Bareskrim Polri bersama Tipidter Dit Reskrimsus Polda Sultra sejak pertengahan 2022 lalu telah melakukan penindakan aktivitas ilegal mining secara besar-besaran.

Pipit menjelaskan, penegakan hukum terhadap penambangan ilegal di Blok Mandiodo semestinya tidak hanya dilakukan kepolisian.

KLHK dan Kementerian Energi juga memiliki tugas dan kewenangan yang sama untuk mengawasi serta menindak aktivitas tambang nikel ilegal di sana.

“Jadi, kami saling bersinergi dengan kementerian lain,” kata Pipit. Dalam kunjungan tim gabungan ke Blok Mandiodo kemarin.

*Bareskrim Tutup Area Konsesi Pertambangan Nikel Milik PT Aneka Tambang*

Secara resmi Bareskrim memang sudah menutup area konsesi pertambangan nikel milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tersebut. Area konsesi nikel Antam itu tumpang-tindih dengan wilayah konsesi PT Sangia Perkasa Raya.

Keduanya bersengketa sejak 2010 hingga pengadilan memenangkan PT Antam pada 2021. Selama konflik itu, izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk area konsesi ini tak terbit.

Sedangkan IPPKH adalah izin dari KLHK. Tanpa IPPKH, pemilik izin usaha pertambangan (IUP) nikel belum bisa mengeruk bijih nikel yang terpendam di kawasan hutan.
Meski tanpa IPPKH, sejumlah pihak tetap menambang di wilayah konsesi Mandiodo seluas 3.400 hektare tersebut. Konsesi itu merupakan bagian dari total 16 ribu hektare area konsesi milik Antam di Konawe Utara.

Kawasan ini berdekatan dengan pelabuhan, yang membuat banyak pihak tetap menambang di sana secara illegal.
Salah satu perseroan yang memiliki konsesi di blok ini adalah PT Antam, yang mengantongi izin eksplorasi sejak 2003.

Penambang nikel di Blok Mandiodo adalah kontraktor yang mendapat surat perintah kerja dari PT Lawu Agung Mining.

PT Lawu adalah perusahaan yang menjalin kerja sama operasi (KSO) dengan PT Antam untuk mengeruk nikel di Blok Mandiodo, Tapuemea, dan Tapunggaya. Untuk eksploitasi, perusahaan ini berkongsi dengan perusahaan daerah Sulawesi Tenggara.

Dalam dokumen KSO pada 22 Desember 2021, Antam menugasi PT Lawu mengeruk 7,8 juta ton tanah seluas 3.400 hektare di blok itu selama tiga tahun.

PT Lawu lalu menunjuk 11 kontraktor untuk menambang nikel di Blok Mandiodo. Salah satunya PT Piramida Ore Mineral.

Rahmat Jaya Rahman, Komisaris Utama PT Piramida, mengakui perusahaannya mendapat kontrak penambangan nikel dari PT Lawu di area penggunaan lain (APL) eks wilayah konsesi PT Hafar Indotech.

*Kalah oleh PT Antam, Area Konsesi KMS 27 Sudah Disegel Kepolisian*

Sementara itu, Kepala Sub-Direktorat 2 pada Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim, Komisaris Besar Pol.Mohamad Irhamni, yang berada di lokasi, mempertanyakan aktivitas tambang nikel di area konsesi PT Karya Murni Sejati (KMS) 27 di Blok Mandiodo. PT Karya Murni Sejati 27 merupakan salah satu perseroan yang memiliki IUP di Mandiodo.

Tapi perusahaan ini kalah oleh PT Antam dalam gugatan konsesi Mandiodo di pengadilan pada 2014. Lalu IPPKH mereka dicabut.

Irhamni mengatakan area konsesi KMS itu sudah disegel kepolisian.
“Kami dari Bareskrim, Polda, dan Polres ke sini untuk menjaga agar tidak ada aktivitas lagi,” kata Irhamni di lokasi kepada petugas dari Direktorat Jenderal KLHK.

Ketua Otorita Sulawesi Tenggara Kawasan Ekonomi Khusus Pertambangan Nikel Andi Muhammad Ramadhan,SH.,MH.,CLA.,CIL., mengatakan bahwa tuduhan yang mengatakan adanya bekingan soal isu tambang illegal yang menyebut nama Brigjen Pipit Rismanto (Dirtipidter mabes Polri) itu hanyalah tuduhan bias dan tak berdasar.

Dia mengatakan, isu tambang ilegal ini tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis atau hukumnya saja, namun juga harus dilihat secara komprehensif, termasuk aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknisnya.

“Bisa saja tuduhan itu bersumber dari pihak- pihak yang tidak senang dengan penegakan hukum terpadu pertambangan nikel di Sultra yang membuat kegiatan mereka terganggu sehingga menggiring Opini public bahwa adakan beking di balik aktivitas tambang illegal disultra,” kata AMR.

Lanjut AMR, menegaskan, sejak pertengahan tahun 2022 pihaknya terus intens berkomunikasi dengan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dan kementerian LHK untuk operasi pemberantasan pertambangan Nikel illegal.

“Kita yang selalu komunikasi sejak pertengahan tahun 2022 untuk operasi pemberantasan pertambangan Nikel illegal. Dari Kapolri dan langsung diberikan atensi oleh Dirtipiter dan dilaksanakan operasi total siang malam sampai pada Desember. Itu dibuktikan dengan adanya beberapa penangkapan yang berujung pada vonis ringan dan vonis bebas oleh pengadilan,” ucap AMR.

AMR menilai tuduhan yang diarahkan ke Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri tersebut adalah tuduhan keliru dan tidak berdasar dari oknum-oknum yang merasa dirugikan atas kinerja dan pencapaian positif Tipidter Bareskrim Polri dalam memberantas praktik tambang illegal di Indonesia.

“Lalu bagaimana bisa operasi siang malam selama hampir setengah tahun bisa mengarahkan tuduhan bahwa Bang Pipit dan oknum polisi ikut Membekingi pertambangan,itu adalah pernyataan keliru dan bias,” ketusnya.

*Bareskrim Polri-Polda Sultra Tindak Tambang Ilegal*
Sejak awal Oktober 2022, Tim Tipidter Polda Sultra langsung menggelar operasi pemberantasan praktik penambangan ilegal yang berpotensi merugikan negara.

Tim dari Polda Sultra itu sendiri dipimpin langsung oleh Kasubdit IV Tipidter Dit Reskrimsus, AKBP Priyo Utomo yang saat ini dipercaya oleh Kapolri menjabat sebagai Kapolres Konawe Utara.

Pada pelaksanaan operasi tersebut, tercatat telah banyak para penambang ilegal yang dijadikan sebagai tersangka oleh aparat. Bahkan sampai pada pelimpahan tersangka di Kejaksaan hingga ke pengadilan.

Selain menetapkan tersangka, aparat juga telah menyita alat berat dari pertambangan ilegal yang jumlahnya hingga ratusan.

Sebelumnya diberitakan di media, bahwa pada akhir November lalu, saat itu ada enam ekskavator tengah mengeruk nikel di bukit setinggi 20 meter dari permukaan laut tersebut. Lalu truk mengangkut nikel itu ke pelabuhan di Teluk Mandiodo, yang berjarak 2 kilometer dari lokasi pengerukan.

Berdasarkan analisis citra satelit, Tempo dan Greenpeace Indonesia menemukan luas penambangan nikel di Blok Mandiodo selama 2022 mencapai 228,58 hektare.

Padahal luas penambangan dalam rencana kegiatan anggaran biaya (RKAB) Antam tahun lalu yang disetujui Kementerian Energi hanya 40 hektare.

Analisis citra satelit itu menunjukkan 90 persen area yang sudah ditambang tersebut berada di dalam kawasan hutan. Di Blok Mandiodo sendiri sedikitnya ada sekitar selusin perusahaan yang menambang nikel tanpa dokumen sah.

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT Antam, Syarif Faisal Alkadrie, mengatakan perusahaannya dan perusahaan yang menjalin KSO telah mengantongi RKAB yang disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tapi lokasinya berada di luar kawasan hutan sehingga tak memerlukan IPPKH.

Penambang ilegal memakai dokumen perusahaan pemegang IUP di Konawe Utara yang memiliki izin lengkap, baik RKAB maupun IPPKH, lalu mengirim nikel itu ke smelter.

Untuk diketahui, ada dua smelter penerima nikel Blok Mandiodo, yakni PT Obsidian Stainless Steel di Morosi, Sulawesi Tenggara, dan PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy di kompleks Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah.***

Apresiasi Penindakan Penyalahgunaan BBM Subsidi Jenis Pertalite, Masyarakat: Kami Tak Perlu Antri Panjang Lagi

Berita

Redaksi Kendari Kini

-

Januari 27, 2023

0

Apresiasi Penindakan Penyalahgunaan BBM Subsidi Jenis Pertalite, Masyarakat: Kami Tak Perlu Antri Panjang Lagi

Kendari – Sebelumnya Ditreskrimsus Polda Sultra melalui Subdit I Indagsi menindaki dugaan penyalahgunaan BBM Subsidi jenis Pertalite yang akan dibawa ke Kabupaten Morowali yang dikumpulkan dari para pangantri.

Dari hasil penindakan tersebut didapati Lima Tersangka dan Empat Ton BBM Subsidi jenis Pertalite.

Selain itu Subdit I Indagsi juga melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan BBM Subsidi ke SPBU se Kota Kendari.

Terkait hal tersebut berdasarkan pantauan Jurnalis media ini nampak antrian di sejumlah SPBU nampak tidak mengular seperti biasanya.

“Sekarang tidak panjang antrian seperti biasa,” kata Anto salah satu masyarakat yang mengantri di salah satu SPBU di Kota Kendari.

Ia juga berharap hal tersebut agar terus berlangsung.

Selain itu Nita juga mengatakan hal serupa
“Kami tak perlu antri panjang lagi,” Jum’at 27 Januari 2023.

Masyarakat juga mengapresiasi penindakan yang dilakukan pihak kepolisian.

“Kami apresiasi Penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian,” kata Anti.***

Demo Soal PT. Agung di Kantor Wali Kota Kendari, Seorang Massa Aksi Mengaku Mendapatkan Dugaan Tindakan Represif dari Oknum Satpol PP

Berita

Redaksi Kendari Kini

-

Januari 27, 2023

0

Demo Soal PT. Agung di Kantor Wali Kota Kendari, Seorang Massa Aksi Mengaku Mendapatkan Dugaan Tindakan Represif dari Oknum Satpol PP

Kendari – Sebelumnya Rabu, 25 Januari puluhan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa menyoal aktivitas PT. Agung yang diduga melakukan pencemaran udara bertempat di Kantor Wali Kota Kendari.

Saat melakukan aksi unjuk rasa Samir mengaku mendapatkan dugaan tindakan represif.

“Pada saat itu ada oknum PolPP mendorong saya, dan terjadi aksi saling dorong, tiba-tiba ada beberapa oknum Polpp yang mengambil leher saya dari belakang dan membanting saya,” katanya

Terkait hal tersebut pihaknya mengadukannya ke Polres Kendari.

“Perkiraan yang melakukan itu sekitar 4 orang,” tambahnya.

Pihaknya juga meminta ke Kasatpol PP untuk bertanggung jawab atas dugaan perbuatan represif anggotanya.

“Kasatpol PP mesti bertanggungjawab atas tindakan anggotanya,”ujarnya.

Terkait hal tersebut saat dikonfirmasi Kasatpol PP Kota Kendari Samsu Alam mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan korban.

“Tadi sudah ketemu mereka, Sore tadi ketemunya setelah ashar,” katanya saat dihubungi via WhatsApp.

Saat ditanyakan terkait hasil pertemuan dan terkait benar tidaknya tindakan represif yang dilakukan oknum Satpol PP pihaknya belum memberikan tanggapan.

Selain itu saat dikonfirmasi terkait aduan tersebut Kasatreskrim Polresta Kendari mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait aduan tersebut.

“Sabar yah dalam penyelidikan,” ujarnya.***

Sebuah Catatan Preseden Buruk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sultra

Opini

Redaksi Kendari Kini

-

Januari 27, 2023

0

Sebuah Catatan Preseden Buruk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sultra

Pelan-pelan ku tarik nikmatnya tembakau rokok kesukaanku, kunikmati bersama segelas kopi hitam racikan salah satu warung kopi di sudut Kota Kendari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kembali kuingat rentetan peristiwa dugaan kriminalisasi, Upaya pembungkaman hingga intimidasi terhadap aktivis dan wartawan di Sulawesi Tenggara tercatat dalam jejak digital di internet.

Perlahan mulai ku urut dari yang paling awal baru-baru saja ini hangat jadi perbincangan publik, dugaan aksi pemukulan terhadap demonstran yang melakukan aksi didepan kantor Wali Kota Kendari terkait penolakan aktivitas PT Agung yang dianggap menyebabkan pencemaran udara pada Rabu 25 Januari 2023.

Lalu yang menjadi pertanyaan apakah mesti seperti itu diperlakukan aktivis dan masyarakat yang mengadu, mengeluhkan persoalan kepada orang tuanya yaitu Pemerintah. Apakah mesti tindakan represif? Untuk menghentikan demonstrasi, apakah lebih memihak ke perusahaan dengan dalih investasi tanpa memikirkan masyarakat sekitar?

Kemudian salah satu aktivis lingkungan H yang dilaporkan atas dugaan pemerasan terhadap pengusaha tambang pasir Nambo, Senin 25 Januari 2023

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sejauh ini aparat penegak hukum telah memproses para penambang pasir yang diduga melakukan penambangan pasir secara Ilegal melabrak RTRW hingga menyebabkan dugaan pencemaran lingkungan gara-gara limbah saat mencuci pasir yang mengalir ke anak sungai hingga ke obyek wisata Pantai Nambo.

Di Kabupaten Konawe Selatan juga terjadi dugaan upaya penganiayaan yang diduga dilakukan oknum Humas PT. MS terhadap salah satu masyarakat LH yang terjadi pada Selasa, 3 Janauri 2023 di Desa Sandai Kecamatan Angata.

Peristiwa tersebut terjadi dikarenakan aksi saling klaim kepemilikan tanah antara masyarakat dan pihak perusahaan.

Namun pertanyaannya, lagi-lagi apakah mesti mengambil langkah-langkah represif terhadap masyarakat?

Tak terasa rokok yang sebatang tadi habis ku hisap, ku bakar lagi sembari menikmati pekatnya kopi hitam ditemani udara dingin malam ini, lalu kulanjutkan lagi tulisan ini.

Kembali terdengar lagi wartawan lokal di Kabupaten Konawe Utara ED telah ditetapkan sebagai Tersangka sejak 29 Desember 2022 atas kasus dugaan pencemaran nama baik.

Sebelumnya Ed memberitakan salah satu Kepala Desa dan memposting berita tersebut didinding media sosialnya hingga membuat Kepala Desa tersebut diduga tak menerima atas pemberitaan tersebut dan melaporkannya dengan dalih dugaan pencemaran nama baik.

Selain itu masih banyak lagi catatan tentang upaya-upaya yang mengarah kepada pembungkaman, Intimidasi dan kriminalisasi akan ku ulas kembali di tulisan berikutnya.

Lalu pertanyaan apakah wartawan hanya boleh menulis kan keberhasilan dan citra seorang pejabat ataupun pengusaha, apakah Ia tak boleh menulis diluar dari itu sebagai upaya kontrol sosial.

Sementara itu kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kemudian kita masyarakat, aktivis dan insan pers terdiam melihat ini, melihat tentang catatan sederet upaya-upaya yang mengarah kepada pembungkaman, kriminalisasi, dan intimidasi?

Apakah kami mesti membebek kepada pemilik kuasa, mesti mengangkat citranya saja.***

Tolak Usaha Perpanjangan Periode Kepala Desa Karena Mengancam Demokrasi dan Menyuburkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Opini

Redaksi Kendari Kini

-

Januari 26, 2023

0

Tolak Usaha Perpanjangan Periode Kepala Desa Karena Mengancam Demokrasi dan Menyuburkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Gonjang-ganjing isu dan klaim tentang Presiden yang menyetujui adanya perpanjangan periode jabatan kepala desa dari awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun, sebagaimana ungkapan Budiman Sudjatmiko, politikus PDIP, usai dipanggil Presiden pada 17 Januari 2023 menuai banyak kontroversi. Hal ini berawal dari reaksi sekumpulan kepala desa yang melakukan penyampaian aspirasi di depan kantor DPR RI pada 16 Januari 2023 yang lalu dengan tuntutan merevisi pasal 39 Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Alasan yang dikemukakan untuk mendukung revisi perpanjangan periodesasi jabatan kepala desa yang telah diatur dalam UU Desa tersebut patut dipertanyakan. Pasalnya, dari semula 6 tahun lama menjabat dan memungkinkan untuk bisa 3 periode (total 18 tahun) kemudian akan direvisi menjadi 9 tahun tiap periode dengan alasan bahwa 6 tahun tidak cukup waktu untuk membangun desa akibat 2 sampai 3 tahun energi dan waktu dihabiskan untuk menyelesaikan polarisasi masyarakat pasca pemilihan kepala desa (pilkades) adalah alasan yang tidak logis.

Bahwa masalah polarisasi sosial di desa pasca pemilihan kepala desa yang dijadikan alasan untuk perpanjangan itu mengada-ada dan telah membuka tabir ketidak mampuan elit desa mengelola pemerintahannya. Lebih jauh dari itu, harusnya praktek pembelahan sosial dan politik transaksional (money politic) selama masa pilkades harus dibendung mulai dari motif dan komitmen calon kepala desa yang telah tergiur dengan besarnya anggaran desa. Jika logika itu yang digunakan, bagaimana dengan polarisasi sosial residu pilpres/pilkada yang juga masih ada? Jika desa secara cakupan lebih kecil menggunakan alasan tersebut, bagaimana dengan menyelesaikan polarisasi sosial pada tingkatan pasca pilkada dan pilpres, haruskah diperpanjang periodenya?

Secara substansial, rencana perpanjangan periode tersebut berpotensi merusak demokrasi. Membatasi kekuasaan – termasuk periode jabatan – dan mengontrol kekuasaan dengan demokrasi partisipatif harus dijalankan sebagaimana semangat dan amanat UU Desa. Lagi pula, dukungan ini hanya bersumber dari elit lokal/desa, bahkan partai politik tertentu, politikus, dan menjelang pemilu 2024. bukan dari partisipasi rakyat desa. Kecurigaan ini juga mengingat: belakangan pernah ada kumpulan kepala desa yang merencanakan deklarasi 3 periode Presiden. Logika yang mirip dan serupa untuk mengembalikan otoritarianisme, kekuasaan absolut dan anti demokrasi.

Di sisi lain, dengan besarnya anggaran Dana Desa yang dikelola, 6 tahun adalah waktu yang seharusnya diefektifkan untuk pembangunan desa untuk kesejahteraan warga desa telah cukup. Namun, KPK mencatatkan ada 686 kepala desa terjerat kasus korupsi anggaran desa sepanjang tahun 2012-2021. Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mencatat sejak 2015 ketika program dana desa dimulai, jumlah korupsi di sektor dana desa meningkat. Setidaknya, menurut ICW, di tahun 2021 ada 154 kasus korupsi anggaran desa. Dengan fakta tersebut, pilihan memperpanjang periode jabatan kades akan menyuburkan praktek korupsi, alih-alih mengusahakan desa yang berdaya, kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Oleh karena itu, seharusnya UU Desa dijalankan sebagaimana mestinya dengan menguatkan partisipasi rakyat, memaksimalkan fungsi pendampingan, pemberdayaan masyarakat, serta reorientasi pengelolaan anggaran desa kepada kebutuhan yang paling objektif di tiap-tiap desa.

Dengan demikian, kami Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dengan tegas menolak revisi UU Desa, khususnya pasal 39 yang mengatur masa jabatan Kepala Desa yang akan merusak demokrasi partisipatif Desa dan akan menyuburkan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).***

Aktivitas PT Agung di Nambo Disebut Berikan Dampak Terganggunya Kesehatan Warga Sekitar

Berita

Redaksi Kendari Kini

-

Januari 26, 2023

0

Aktivitas PT Agung di Nambo Disebut Berikan Dampak Terganggunya Kesehatan Warga Sekitar

Kendari – Aktivitas PT. Agung di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Nambo mendapatkan sorotan dari warga sekitar.

Pasalnya aktivitas perusahaan tersebut diduga melakukan pencemaran udara hingga diduga memberikan dampak terganggunya kesehatan warga sekitar.

Ada beberapa penyakit yang diderita warga dari anak-anak hingga lansia yang diduga akibat debu hasil aktivitas PT Agung seperti penyakit paru-paru serta gangguan pernafasan.

Terkait aktivitas tersebut salah satu masyarakat Asriadin mengatakan bahwa dua anaknya di diagnosa penyakit Bronkitis oleh dokter.

“Saya punya hasil diagnosanya dari dokter anak saya umur 5 tahun kena penyakit bronkitis dan selain penyakit yang kami dapatkan kami juga harus mengungsi akibat debu yang terus-terusan dan kami juga istirahatnya tidak tenang karena suara mesin yang biasanya beroperasi selama 24 jam,” katanya

Selain itu berdasarkan keterangan beberapa warga mengalami bronkitis, batuk darah, serta gangguan pernafasan yang diduga akibat debu yang berlebih.

Terkait hal tersebut saat Jurnalis media ini menghubungi via telepon Humas PT Agung Ujang Hermawan belum merespon panggilan telepon.***

APH Diminta Tindaki Dugaan Penambangan Ilegal antara Lahan Koridor PT. MUR dan PT. KS

Berita

Redaksi Kendari Kini

-

Januari 26, 2023

0

APH Diminta Tindaki Dugaan Penambangan Ilegal antara Lahan Koridor PT. MUR dan PT. KS

Konawe Utara – Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan dan Kehutanan (AMPLK) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menyoroti dugaan penambangan Ilegal di Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Kamis 26 Januari 2023.

Berdasarkan keterangan AMPLK Sultra lokasi dugaan penambangan berada antara lahan koridor PT. MUR dan PT. KS.

“Dugaan aktivitas penambangan Ilegal berada di antara lahan koridor PT. MUR dan PT. KS di Blok Marombo Kabupaten Konut,” kata Ketua AMPLK Sultra Ibrahim melalui keterangan tertulisnya.

“Dalam melakukan aktivitasnya kami duga mereka tak memiliki dokumen yang mesti dimiliki dalam melakukan penambangan yang legal seperti memiliki IUP dan IPPKH serta dokumen penunjang lainnya,” bebernya.

“Hasil overlay kami di MODI dan MOMI nampak wilayah tersebut tak bertuan atau berada dilahan koridor antara PT. MUR dan PT. KS,” tambahnya.

Selain itu Alumni Mahasiswa Hukum Universitas Halu Oleo menyebutkan bahwa lokasi mereka beraktivitas diduga berada di Desa Marombo Pantai Kecamatan Langgikima.

Ia juga menambahkan bahwa aktivitas dugaan penambangan ilegal tersebut tak jauh berada dengan lokasi Bak Mata Air Bersih milik masyarakat.

“Lokasi yang mereka kerja sangat berdekatan dengan tempat bak mata air bersi yang dipakai sebagai sumber air bersih masyarakat Marombo Pantai Kecamatan Langgikima dan sekitarnya dikarenakan jarak lokasi dugaan penambangan dengan bak air bersih kurang lebih 100 Meter,” tambahnya.

Ibrahim juga menyebutkan dugaan keterlibatan oknum kades JR dalam melakukan aktivitas dugaan penambangan Ilegal.

“Kami duga oknum kades JR diduga terlibat dalam melakukan dugaan aktivitas penambangan ilegal,” ujarnya.

Ia juga membeberkan bahwa dugaan aktivitas penambangan ilegal tersebut diduga melanggar beberapa peraturan perundang-undangan.

“Tindakan perusahaan tersebut diduga sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam passal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang berbunyi :
“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan (IPPKH), dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan,” jelasnya.

Selain itu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 158 UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah),”. bebernya.

Ibrahim juga meminta kepada Kapolres Konawe Utara yang juga Mantan Kasubdit Tipiter Polda Sultra untuk segera menindaklanjuti dugaan aktivitas penambangan ilegal tersebut.

“Kami minta Kapolres Konut dapat segera menindaklanjuti dugaan aktivitas penambangan ilegal tersebut sebagaimaba waktu ia menjabat sebagai Kasubdit Tipiter Polda Sultra,” pintanya.

Pihaknya juga berharap agar aparat hukum dapat melakukan penindakan terhadap perusahaan tersebut.

“Kami berharap pihak kepolisian khususnya Ditreskrimsus Polda Sultra dan Tipidter Mabes Polri dapat melakukan penindakan terhadap perusahaan tersebut,” harapnya.

Terkait pemberitaan tersebut saat dikonfirmasi Oknum Kades JR tak menampik pernah melakukan aktivitas namun sekarang sudah tidak ada aktivitas.

Iya, disana pernah ada aktivitas masyarakat dikoridor dan Ex IUPnya Eku tapikan sekarang stop kegiatan karena sering ada patroli,” jelasnya saat dimintai keterangan via WhatsApp.***

Bakal Calon Presiden Anies Baswedan Dijadwalkan Berkunjung ke Sultra, Sitya Giona Nur Alam Matangkan Persiapan

Politik

Redaksi Kendari Kini

-

Januari 25, 2023

0

Bakal Calon Presiden Anies Baswedan Dijadwalkan Berkunjung ke Sultra, Sitya Giona Nur Alam Matangkan Persiapan

Kendari – Salah satu bakal calon Presiden yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem Anies Baswedan dijadwalkan bakal berkunjung di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sebelumnya Anies Baswedan telah berkunjung ke beberapa Provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia.

Bertempat dikediaman Mantan Gubernur Sultra dua periode yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia Kota Kendari.

Sitya Giona Nur Alam sebagai simpatisan Anies Baswedan mengumpulkan relawan Anies Baswedan dalam rangka untuk bersilturahmi.

“Hari ini kami kumpulkan agar relawan Anies Baswedan di Kota Kendari terkoordinir dengan baik, Tujuan dari pertemuan ini adalah bersilaturahmi dengan para relawan dan simpatisan anies yang ada di Kota Kendari yang jumlahnya sudah kurang lebih 50 relawan serta adanya keinginan dari DPW Garnita Malahayati NasDem untuk ikut berpartisipasi bersama relawan apabila Anies Baswedan melakukan safari politik di Sultra,” katanya di depan Awak Media.

Ketua DPW Garnita Malahayati Nasdem Sultra menambahkan bahwa hal tersebut Ia lakukan karena Ia adalah bagian dari Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden.

“Sebelumnya saya sudah koordinasi dengan partai, dengan Ketua DPW terkait rapat ini dan tadi Saya ditunjuk untuk mengkoordinatori relawan Anies,” ujarnya.

Pihaknya juga mengungkapkan bahwa Relawan Anis secara nasional berjumlah 300 lebih tim relawan dan untuk di Sultra yang sudah mendaftarkan Tim Relawan sebanyak 48.

“Jumlah tim relawan Anies sangat banyak dan terbagi dari berbagai tim relawan untuk hari ini saja yang datang sangat banyak dari beberapa tim relawan dan nanti ini akan disatukan,” ungkapnya.

“Terkait mengenai koordinasi dengan DPW Nasdem Sultra, Saya sbegai kader Nasdem nanti juga akan melaporkan kepada Ketua DPW bahwa dia selaku DPW Garnita Malahayati Nasdem Sultra bersama para relawan dan simpatisan Anies Baswedan yang Saya koordinir akan siap membantu Partai NasDem mensosialisasikan dan memenangkan Anies Baswedan di Sultra khususnya di Kota Kendari akan berpartisipasi aktif membantu Partai apabila Anies berada di Sultra,” ulasnya.

Selain itu pihaknya membeberkan bahwa Anies Baswedan akan datang di Sultra dengan beberapa agenda.

“Rencananya akan ada kuliah umum, Jalan Santai dan beberapa agenda lainnya selain safari politiknya,” bebernya.

Terakhir Pihaknya menargetkan relawan yang akan hadir menyambut Anies Baswedan di Kota Kendari sebanyak 100.000 relawan yang berasal dari berbagai kabupaten kota di Sultra.***

Pembangunan Rumah Sakit Jantung Pahri Yamsul Sebut Sudah Masuki Tahap Penyelesaian

Berita

Redaksi Kendari Kini

-

Januari 24, 2023

0

Pembangunan Rumah Sakit Jantung Pahri Yamsul Sebut Sudah Masuki Tahap Penyelesaian

Kendari – Salah satu Mega Proyek Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi bersama wakilnya Lukman Abunawas adalah Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Oputa Yi Koo yang kini sementara dalam tahap penyelesaian.

Terkait hal tersebut Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sultra, Pahry Yamsul mengatakan bahwa pengerjaan rumah sakit tersebut dalam tahap penyelesaian.

“Progres pembangunan Rumah Sakit Jantung sudah 98,85 Persen tinggal finishing bagian luar, dan ada sedikit internal bagian dalam serta kita targetkan di Februari 2023 selesai semua pengerjaan terkait bangunannya,” katanya saat ditemui di kantornya disela kesibukannya, Selasa 23 Januari 2023.

Ia juga tak menampik bahwa terjadi keterlambatan dari target sebelumnya.

“Kemarin kan kita target Desember 2022 tapi ini ada sedikit keterlambatan karena suasana Pandemi Covid-19 dan sempat beberapa bulan tidak bekerja, dan pihak PT. SMI memaklumi hal tersebut” katanya.

Selain itu pihaknya juga menyampaikan bahwa untuk pengisian alat penunjang operasional rumah sakit jantung merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Sultra.

“Rencananya Dinkes kemarin saat kita rapat itu dibulan Juni tetapi itu tentatif dan nanti bisa dikonfirmasi langsung ke pihak Dinkes,” pungkasnya.***

Diduga Lakukan Sejumlah Pelanggaran, PT GMS Kembali Disoroti

Berita

Redaksi Kendari Kini

-

Januari 24, 2023

0

Diduga Lakukan Sejumlah Pelanggaran, PT GMS Kembali Disoroti

Kendari – Puluhan massa aksi kembali menyoroti aktivitas PT. GMS di Kabupaten Konawe Selatan bertempat di Kantor DPRD Sultra, pasalnya perusahaan tersebut diduga melakukan sejumlah pelanggaran, Selasa 24 Januari 2023.

Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Indonesia perwakilan Sultra Fajar mengatakan bahwa saat ini PT GMS terus beraktivitas dan melakukan pemuatan ore nikel padahal perusahaan tersebut belum memiliki RKAB terbaru di tahun 2023.

“PT GMS ini melakukan aktivitas pemuatan ore nikel yang seharusnya belum bisa untuk beraktivitas karena kami duga belum mengantongi RKAB terbaru di tahun 2023,” katanya saat diwawancarai usai melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sultra.

Menurut Fajar, PT GMS seharunya sudah mengetahui apa bila belum memiliki RKAB belum bisa melakukan operasi produksi akan tetapi fakta yang terjadi di perusahaan tersebut telah melakukan penjualan ore nikel.

“Yang kemudian timbul pertanyaan dokumen apa yang dipakai oleh PT GMS dalam melakukan penjualan ore tersebut,” cetus Fajar.

Selain itu, lanjut Fajar, PT GMS juga diduga telah melakukan hal-hal yang tidak terpuji dimana didalam wilayah UIP PT GMS terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan antara pemilik SKT yang lama dan SKT yang baru tetapi dari pihak PT GMS malah mengakui SKT yang baru. Persoalan ini jika terus dibiarkan akan menimbulkan keributan antar pemilik lahan dan bisa berdampak buruk bagi masyarakat.

Lebih jauh, Fajar menjelaskan bahwa PT GMS seharusnya sudah tidak bisa beroperasi karena IUP yang dimilikinya sudah dicabut oleh pengadilan dengan adanya putusan pengadilan nomor 95/PEN/2017/PTUN Makassar tanggal 30 Mei 2017 membatalkan surat keputusan Bupati Konawe Selatan nomor 1245 tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi. Hal itu Kemudian dikuatkan juga oleh putusan Mahkamah Agung nomor 27/G/2016/PT UN.KDI. JO. 95/B/2017/PT.TUN.Makassar. JO. 29K/ 2018.

“Berdasarkan putusan tersebut sudah jelas bahwa PT GMS beraktifitas tanpa memiliki dokumen yang jelas dan kami juga menduga bahwa PT GMS selama ini melakukan kegiatan ilegal mining di Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara,” beber Fajar.

Atas dasar itulah DPD Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Negara Provinsi Sulawesi Tenggara mendesak kepada:

1. Meminta kepada inspektur tambang untuk segera menghentikan kegiatan PT GMS.

2. Menanyakan kepada Inspektur tambang dokumen apa yang dipakai oleh PT GMS dalam melakukan penambangan selama ini.

3. Meminta kepada Dirjen minerba untuk tidak menerbitkan RKAB PTGMS

4. Meminta kepada DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengeluarkan rekomendasi penghentian aktifitas PT GMS.

5. Meminta kepada DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memanggil pihak-pihak terkait guna melakukan RDP.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sultra Suwandi Andi saat menerima massa aksi mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan rapat dengar pendapat (RDP) pada tanggal 21 Februari 2023 mendatang dengan menghadirkan piha PT GMS dan semua stak terkait.

“Ini kan sebagai informasi awal bahwa terkait dengan izin operasional PT GMS sudah dicabut oleh PTUN Makassar dan dikuatkan oleh putusan mahkamah agung. Yang kedua ada masalah bahwa RKABnya belum keluar tapi sudah ada aktivitas. Ini kan baru informasi, sehingga saya tawarkan tadi nanti tanggal 21 Februari baru kita lakukan RDP. Tentu kita akan mengundang dari pihak GMS, Camat Laonti dan semua stakeholder terkait. Supaya kita simpulkan, kita liat perbandingan data mereka. Tentu dari pihak GMS juga harus dia bawa semua data-datanya,” bebernya.

Terkait hal tersebut Jurnalis Kendarikini.com telah berusaha mengkonfirmasi Humas PT. GMS Airin Sakoya via WhatsApp, SMS dan telepon namun sampai berita ini diterbitkan belum mendapatkan tanggapan.***

Tambang Pasir Nambo Jangan Berdalihkan Warga, Jika Ada Kepentingan Lain?

Opini

Redaksi Kendari Kini

-

Januari 24, 2023

0

Tambang Pasir Nambo Jangan Berdalihkan Warga, Jika Ada Kepentingan Lain?

Polemik terhadap Tambang Pasir Nambo sudah kerap kali menjadi pembicaraan, bahkan sempat di Police Line oleh Pemkot Kendari untuk dihentikan aktivitasnya sementara.

Tambang Pasir Nambo dulu belum menuai polemik menurut saya karena masih dikelola tradisional oleh warga setempat dan untuk memenuhi kebutuhan dalam Kota Kendari.

Polemik mulai terjadi saat Tambang Pasir Nambo diduga mulai dikelola oleh korporasi dan diduga juga dikirim ke luar Kota Kendari bahkan ke beberapa perusahaan pengelolaan nikel.

Hal yang utama menjadi sorotan saat tambang pasir tersebut dikelola oleh korporasi adalah dugaan dampak lingkungan yang terjadi dialiran anak sungai yang mengarah ke salah satu destinasi wisata Pantai Nambo.

Hal tersebut diduga diakibatkan oleh pencucian pasir tersebut yang mengakibatkan adanya dugaan pencemaran lingkungan.

Hingga beberapa kali menuai sorotan dari beberapa lembaga masyarakat hingga berujung RDP di DPRD Kota Kendari.

Selain itu kuat dugaan aktivitas tambang pasir tersebut menyalahi aturan RTRW Kota Kendari.

Solusinya adalah jika memang untuk warga Tambang Pasir Nambo dan untuk kebutuhan dalam Kota Kendari tidak akan menimbulkan polemik dan itu sudah terjadi puluhan tahun dan bahkan menjadi mata pencaharian warga setempat.

Selain itu jika itu memang kebutuhan warga hal yang terlebih dahulu mesti di revisi adalah RTRW. Dan untuk pencucian limbahnya mesti dibuatkan kolam retensi agar tak mengalir ke wisata kebanggaan masyarakat Kota Kendari Pantai Nambo.

Namun jika Tambang Pasir Nambo keluar dari dua hal tersebut itu adalah sebuah kekeliruan jika mengatasnamakan warga, jangan ada kepentingan lainnya yang mengatasnamakan warga setempat.***

AJP Pastikan Bakal Kembali Maju Caleg Sebelum Tarung di Pilwali Kendari 2024

Politik

Redaksi Kendari Kini

-

Januari 23, 2023

0

AJP Pastikan Bakal Kembali Maju Caleg Sebelum Tarung di Pilwali Kendari 2024

Kendari – Aksan Jaya Putra (AJP), memastikan diri bakal maju terlebih dahulu sebagai Caleg DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Pileg 2024 mendatang.

Diketahui, Indonesia diperhadapkan dua momen politik akbar dengan menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun yang sama.

AJP yang telah mengikrarkan diri maju Calon Wali (Cawali) Kota Kendari, akan lebih dulu menghadapi Pileg, yang pelaksanaannya didahulukan sebelum Pilkada serentak baik Pilwali, Pilbup maupun Pilgub.

Anggota DPRD Sultra periode 2019-2024 tersebut, bakal kembali bertarung dan meraih kesuksesan seperti di empat tahun yang lalu. Yang mana, AJP perdana terjun di dunia politik berhasil mengamankan satu kursi melanggeng di parlemen mewakili Kota Kendari.

Hebatnya, meski baru menjajaki dunia politik dan maju sebagai wakil rakyat, AJP mampu menumbangkan petahana dua periode yang bukan lain satu partainya di Golkar.

Selain itu, dia melengkapi kesuksesannya di Pileg 2019 sebagai pemilik suara terbanyak di Dapil 1 Kota Kendari mengungguli Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh.

“Untuk mempertahankan eksistensi Partai Golkar di Pemilu 2024 dan sebagai ajang pemanasan pra Pilwali. Saya tetap akan maju sebagai Caleg DPRD Provinsi Dapil Kota Kendari,” ujar dia, Senin (23/1/2023).

Kembalinya bertarung di Pileg, walaupun dirinya tengah diperhadapkan soal Pilwali, Ketua Fraksi DPRD Sultra itu menuturkan bahwa tidak ada pilihan, selain mengikuti perintah partai.

Pasalnya, Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto meminta seluruh petahana (Anggota DPRD periode 2019-2024, red) untuk kembali maju di ajang Pileg 2024.

“Sesuai dengan arahan DPP, semua petahana DPR maju kembali walaupun akan maju sebagai calon kepala daerah,” jelasnya.

Soal peluang dirinya kembali mendulang sukses di Pileg 2024 nanti, politisi Partai Golkar itu menuturkan bahwa ia sangat yakin untuk mengamankan satu kursi.

Sebab menurut dia, tim sukses yang sudah dibangun sejak Pileg 2019 diyakini masih terjaga kekompokan, solid dan milintasi, ditambah kondisi Pileg 2019 dan Pileg 2024 sudah sangat berbeda.

Yang mana AJP bilang, sebelum dirinya duduk di DPRD Sultra, dia sudah mampu meraih suara terbanyak, apalagi kini AJP sudah berstatus petahana yang telah banyak dikenal masyarakat.

Selain itu, tentu ditopang dengan kinerja nyata selama kurang lebih tiga tahun menjadi wakil rakyat, mulai dari menyahuti aspirasi konsituennya hingga pada realisasi dari aspirasi itu sendiri.

“Untuk tim saya mari rapatkan barisan dan bagi yang belum mengetahui, saya katakan akan kembali maju di Pileg,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
AJP Bakal Maju Caleg Sebelum Tarung di Pilwali Kendari 2024

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Aksan Jaya Putra (AJP), memastikan diri bakal maju terlebih dahulu sebagai Caleg DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Pileg 2024 mendatang.