Oleh: Muhamad Ikram Pelesa, Direktur Eksekutif Nasional FORSEMESTA

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas tambang, Sulawesi Tenggara membutuhkan arah pembangunan baru yang lebih berkelanjutan. Selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi daerah ini sangat bergantung pada sektor ekstraktif, khususnya pertambangan nikel. Sektor tersebut memang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, investasi, dan aktivitas industri. Namun di sisi lain, ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap sumber daya tambang menyimpan risiko besar terhadap stabilitas ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Kini dunia sedang bergerak menuju era ekonomi hijau. Perubahan iklim, krisis lingkungan, dan tuntutan global terhadap industri rendah emisi telah melahirkan pasar ekonomi baru yang dikenal sebagai perdagangan karbon atau carbon trading. Dalam konteks ini, kawasan hutan, mangrove, dan ekosistem pesisir tidak lagi dipandang sekadar wilayah konservasi, tetapi telah berubah menjadi aset ekonomi bernilai tinggi karena kemampuannya menyerap emisi karbon.

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki posisi strategis dalam ekonomi karbon global karena memiliki kawasan hutan tropis dan mangrove terbesar di dunia. Sulawesi Tenggara termasuk daerah yang memiliki modal ekologis sangat kuat untuk masuk dalam arus ekonomi hijau tersebut. Kawasan mangrove di Konawe Utara, Bombana, Muna, Buton, Kolaka, hingga Wakatobi menyimpan cadangan karbon yang sangat besar dan berpotensi dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru daerah.

Konawe Utara misalnya, diperkirakan memiliki kawasan mangrove dan hutan tropis seluas sekitar 220 ribu hektare dengan potensi serapan karbon mencapai 120 juta ton CO₂. Potensi tersebut menjadikan wilayah ini sangat strategis untuk pengembangan blue carbon dan investasi hijau berbasis rehabilitasi mangrove. Kolaka Utara juga memiliki potensi besar melalui kawasan hutan tropisnya yang diperkirakan mampu menyimpan sekitar 90 juta ton CO₂.

Di wilayah Konawe Selatan, kombinasi kawasan mangrove dan hutan lindung menyimpan potensi karbon sekitar 75 juta ton CO₂. Sementara Kabupaten Kolaka diperkirakan memiliki cadangan karbon sekitar 70 juta ton CO₂ dari kawasan hutan produksi dan pesisirnya. Bombana dan Buton juga memiliki peluang besar melalui pengembangan ekonomi pesisir, restorasi mangrove, dan ekowisata karbon. Sedangkan Wakatobi dapat menjadi pusat pengembangan blue economy berbasis karbon laut yang saat ini mulai diminati dalam pasar karbon internasional.

Dalam beberapa hari terakhir, isu perdagangan karbon kembali menjadi perhatian nasional seiring penguatan pasar karbon Indonesia dan meningkatnya minat investasi hijau internasional. Pemerintah pusat bahkan mulai mendorong perdagangan karbon sebagai instrumen strategis mencapai target Net Zero Emission tahun 2060. Situasi ini menunjukkan bahwa ekonomi karbon bukan lagi sekadar isu lingkungan, tetapi sudah menjadi bagian dari strategi ekonomi global.

Sulawesi Tenggara memiliki peluang besar untuk mengambil posisi penting dalam transformasi tersebut. Berdasarkan simulasi potensi karbon daerah, kawasan hutan dan mangrove Sulawesi Tenggara diperkirakan memiliki cadangan karbon mencapai sekitar 608 juta ton CO₂. Potensi terbesar berada di Kabupaten Konawe Utara, Kolaka Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Bombana, serta wilayah pesisir kepulauan seperti Wakatobi dan Buton.

Apabila hanya 10 persen dari total potensi karbon tersebut diperdagangkan melalui skema pasar karbon internasional dengan asumsi harga rata-rata USD 5 per ton CO₂, maka nilai ekonomi yang dihasilkan dapat mencapai sekitar Rp4,8 triliun. Dari jumlah itu, pemerintah daerah berpotensi memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp720 miliar melalui mekanisme pajak, retribusi, kerja sama daerah, dan pembagian hasil ekonomi karbon.

Simulasi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi karbon bukan lagi sekadar konsep teoritis, melainkan peluang ekonomi nyata yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah baru. Dengan asumsi harga karbon global sebesar USD 5 per ton dan kurs Rp16 ribu per dolar Amerika Serikat, maka setiap satu ton karbon memiliki nilai ekonomi sekitar Rp80 ribu. Jika sebagian kecil saja dari total cadangan karbon Sulawesi Tenggara berhasil diperdagangkan dalam pasar karbon internasional, maka dampak ekonominya akan sangat besar bagi pembangunan daerah.

Angka tersebut menunjukkan bahwa ekonomi karbon memiliki peluang menjadi sumber PAD baru yang jauh lebih berkelanjutan dibanding eksploitasi sumber daya alam yang bersifat sekali habis. Selain menghasilkan pendapatan daerah, investasi karbon juga mampu membuka lapangan kerja baru di sektor rehabilitasi mangrove, konservasi hutan, jasa lingkungan, penelitian, hingga ekowisata berbasis karbon.

Namun, peluang besar tersebut tidak akan berarti tanpa keberanian politik dan perubahan paradigma pembangunan daerah. Selama ini, orientasi pembangunan masih terlalu bertumpu pada ekspansi industri tambang tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan. Akibatnya, muncul berbagai persoalan ekologis seperti kerusakan hutan, sedimentasi pesisir, pencemaran laut, dan konflik ruang hidup masyarakat.

Jika kondisi tersebut terus berlangsung, Sulawesi Tenggara justru akan kehilangan aset karbon yang nilainya di masa depan bisa jauh lebih besar dibandingkan keuntungan jangka pendek dari eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mulai melihat hutan dan mangrove bukan sebagai hambatan investasi, melainkan sebagai instrumen ekonomi masa depan.

Pemerintah daerah perlu segera menyusun roadmap ekonomi karbon Sulawesi Tenggara. Langkah awal yang harus dilakukan adalah memperkuat perlindungan kawasan mangrove dan hutan tropis, membangun basis data karbon daerah, serta membuka ruang investasi hijau yang kredibel dan transparan. Perguruan tinggi dan lembaga riset juga harus dilibatkan dalam proses pengukuran cadangan karbon dan pengawasan lingkungan agar seluruh mekanisme berjalan sesuai standar internasional.

Yang tidak kalah penting, ekonomi karbon harus dibangun dengan prinsip keadilan sosial. Masyarakat lokal, nelayan, petani, dan komunitas pesisir harus menjadi bagian utama dalam rantai manfaat ekonomi karbon. Mereka tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah masuknya investasi hijau global. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa konservasi lingkungan akan berhasil apabila masyarakat memperoleh manfaat ekonomi langsung dari perlindungan kawasan tersebut.

Sulawesi Tenggara sebenarnya memiliki peluang menciptakan model pembangunan baru yang lebih seimbang. Daerah ini tidak harus meninggalkan sektor pertambangan sepenuhnya, tetapi perlu mulai mengarahkan industri menuju praktik yang lebih hijau dan bertanggung jawab. Perusahaan tambang wajib didorong melakukan rehabilitasi kawasan, restorasi mangrove, dan investasi penyerapan karbon sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan mereka.

Pada akhirnya, investasi karbon bukan hanya tentang menjaga lingkungan, tetapi juga tentang arah masa depan ekonomi daerah. Dunia sedang bergerak menuju ekonomi rendah karbon, dan daerah yang mampu membaca perubahan tersebut lebih awal akan memperoleh keuntungan besar. Sulawesi Tenggara memiliki semua syarat untuk menjadi pemain penting dalam ekonomi karbon nasional: hutan tropis, mangrove luas, kawasan pesisir strategis, dan perhatian global terhadap transisi energi.

Momentum ini tidak boleh dilewatkan. Jika dikelola secara serius, transparan, dan berpihak pada masyarakat, maka sumber daya karbon dapat menjadi kekuatan ekonomi baru Sulawesi Tenggara yang bukan hanya menghasilkan PAD besar, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan masa depan generasi mendatang.*