Selasa, Juli 21, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 4

Polresta Kendari Amankan Pemuda Gegara Dugaan Pelecehan terhadap Anak

KENDARIKINI.COM – Satreskrim Polresta Kendari mengamankan seorang pemuda berinisial MH, 18 tahun, terkait dugaan persetubuhan terhadap anak.

Penangkapan dilakukan Tim URC Buser77 pada Jumat, 10 Juli 2026, sekitar pukul 10.00 Wita.

Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Welliwanto Malau, mengatakan pengungkapan berawal dari laporan keluarga korban.

“Laporan muncul setelah keluarga menemukan percakapan digital yang diduga melibatkan korban dan terlapor,” katanya.

Ia menambahkan, Korban kemudian memberikan keterangan kepada keluarga mengenai dugaan peristiwa yang dialaminya pada Mei 2026.

Berbekal laporan dan bukti awal, penyidik “melakukan penyelidikan serta mencari keberadaan terduga pelaku,” tambahnya.

Tim akhirnya mengamankan MH di kawasan Wua-Wua, Kota Kendari, untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan korban di sebuah bengkel di Kota Kendari,” ungkapnya.

Penyidik juga mendalami dugaan kejadian lain sebagaimana tercantum dalam laporan polisi.

“Kasus tersebut kini ditangani Satreskrim Polresta Kendari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Polisi menegaskan proses hukum dilakukan dengan mengutamakan perlindungan hak anak dan kerahasiaan identitas korban.*

DPO Kasus Pemerkosaan Korban Disabilitas Intelektual di Kendari Ditangkap Polisi

KENDARIKINI.COM – Tim URC Buser77 Satreskrim Polresta Kendari menangkap seorang buronan kasus dugaan pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas intelektual.

Penangkapan dilakukan Sabtu, 11 Juli 2026, sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Wedahu, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari.

Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Welliwanto Malau, mengatakan tersangka berinisial TA merupakan DPO sejak 2024 berdasarkan nomor DPO/06/VII/2024/Reskrim.

“Korban berinisial FA, 23 tahun, merupakan perempuan penyandang disabilitas intelektual yang berdomisili di Kota Kendari. Polisi menyebut peristiwa pertama terjadi 11 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di WC Masjid,” katanya.

Korban mengaku dipaksa masuk ke dalam WC masjid setelah pelaku menarik tangan dan mengancam akan membunuhnya.

“Di lokasi itu, pelaku diduga memaksa korban melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan,” tambahnya.

Hasil penyidikan menyebut dugaan kekerasan seksual terjadi empat kali pada Juli 2024 di tiga lokasi berbeda.

“Hasil visum menemukan robekan lama pada selaput dara. Tidak ditemukan luka pada tubuh lainnya maupun sperma,” ungkapnya.

Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui telah berhubungan badan dengan korban, tetapi membantah adanya unsur paksaan.

“Penyidik tetap memproses perkara berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang telah dikumpulkan,” tuturnya.

Saat ini, tersangka telah ditahan di Satreskrim Polresta Kendari untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.*

HMKS Tolak RKAB PT GAP, Soroti Rekam Jejak dan Keselamatan Warga

KENDARIKINI.COM – Himpunan Mahasiswa Konawe Selatan (HMKS) menolak penerbitan maupun perpanjangan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Generasi Agung Perkasa (GAP).

Penolakan disampaikan karena perusahaan dinilai masih menyisakan berbagai persoalan, termasuk dugaan pelanggaran regulasi dan dampak terhadap masyarakat.

Wakil Ketua Umum HMKS, Muh. Beni Saputra, meminta pemerintah mengevaluasi rekam jejak perusahaan sebelum menerbitkan persetujuan RKAB.

Menurutnya, RKAB bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan bentuk kepercayaan negara kepada perusahaan menjalankan aktivitas pertambangan.

Beni menegaskan pemerintah harus mempertimbangkan kepatuhan hukum, keselamatan masyarakat, dan penerapan tata kelola pertambangan yang baik.

HMKS juga menyoroti dugaan pencemaran sumber air bersih akibat aktivitas PT GAP di wilayah Palangga Selatan.

Beni menyebut kondisi tersebut berpotensi mengganggu hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat.

Ia menilai persoalan lingkungan dapat memicu konflik sosial apabila tidak segera ditangani secara serius.

HMKS mengingatkan, pada 20 Januari 2026, Formasi Sultra melalui Inbu Arifin juga menyoroti dugaan pencemaran sumber mata air oleh PT GAP.

Saat itu, Formasi Sultra meminta aparat penegak hukum menindak tegas dugaan pencemaran yang dikaitkan dengan aktivitas perusahaan.

Beni menilai catatan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi pemerintah sebelum menyetujui RKAB PT GAP.

HMKS menegaskan akan terus mengawal proses evaluasi RKAB dan membuka peluang menggelar aksi apabila persetujuan tetap diterbitkan.

“Investasi harus menghormati hukum, menjaga lingkungan, dan melindungi masyarakat. Jika tidak, kami menolak RKAB PT GAP,” tegas Beni.*

Laskar Semut Merah Kritik Silaturahmi Akbar KKMM Digelar di Kendari

KENDARIKINI.COM – Laskar Semut Merah Kota Kendari mengkritik pelaksanaan Silaturahmi Akbar Masyarakat Muna yang digelar KKMM di Kota Kendari.

Ketua Dewan Pembina Laskar Semut Merah, Jaya, SE, menilai kegiatan budaya semestinya dilaksanakan di Pulau Muna.

Menurutnya, Pulau Muna merupakan tempat lahir sejarah, adat, dan tradisi masyarakat Muna sehingga lebih representatif.

Jaya mengatakan penyelenggaraan di luar wilayah Muna berpotensi mengurangi makna budaya dan manfaat bagi masyarakat setempat.

Ia mempertanyakan tujuan kegiatan jika pelestarian budaya justru dipusatkan di Kota Kendari.

Menurutnya, kritik masyarakat merupakan hal wajar dalam ruang demokrasi terhadap agenda yang mengatasnamakan budaya.

Jaya juga menilai persepsi publik yang mengaitkan kegiatan dengan kepentingan politik perlu dijawab secara terbuka penyelenggara.

Persepsi itu muncul karena Ketua KKMM juga menjabat Bupati Muna Barat dan Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara.

Meski demikian, Jaya menegaskan pernyataannya merupakan kritik, bukan tuduhan terhadap penyelenggara.

Ia mengingatkan budaya harus menjadi sarana pendidikan, pemersatu masyarakat, dan pelestarian identitas Muna.

Laskar Semut Merah mendorong Silaturahmi Akbar dipusatkan di Pulau Muna agar memberi manfaat budaya dan ekonomi lokal.

Sementara itu, Ali Sabarno mempertanyakan rencana menghadirkan artis di tengah berbagai persoalan masyarakat Muna Barat.

Menurutnya, infrastruktur jalan, akses menuju RSUD, serta kesejahteraan masyarakat lebih membutuhkan perhatian pemerintah.

Ia berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat menjadi prioritas dibanding kegiatan yang memunculkan persepsi politik.*

Bahtra Kawal PTSL 2026, Warga Watubangga Terima Sertifikat Tanah

KENDARIKINI.COM – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, mengawal pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2026 di Sulawesi Tenggara.

Kegiatan berlangsung di Kantor Lurah Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Jumat (10/7/2026), sekaligus penyerahan sertifikat kepada warga.

Bahtra didampingi Kepala Kanwil BPN Sultra, Budi Hartanto, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari, Ahmad Fatoni.

Kehadiran mereka menegaskan sinergi pemerintah dan DPR RI mempercepat kepastian hukum kepemilikan tanah masyarakat.

Bahtra menilai PTSL menjadi program strategis yang langsung memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, sertifikat tanah merupakan bukti kehadiran negara dalam melindungi hak kepemilikan rakyat.

Komisi II DPR RI, katanya, akan terus mengawal anggaran dan regulasi demi mempercepat penyelesaian PTSL di Sulawesi Tenggara.

Ia juga mengapresiasi kinerja Kanwil BPN Sultra dan BPN Kota Kendari yang terus mengejar target sertifikasi tanah.

Bahtra mengingatkan masyarakat menjaga sertifikat dan memanfaatkannya untuk kegiatan produktif, bukan kebutuhan konsumtif.

Kakanwil BPN Sultra, Budi Hartanto, menyebut dukungan Komisi II DPR RI memperkuat pelaksanaan PTSL di daerah.

Menurutnya, sinergi tersebut membantu mengatasi berbagai kendala teknis maupun administrasi di lapangan.

Sementara itu, Ahmad Fatoni menegaskan penyerahan sertifikat membuktikan komitmen BPN Kota Kendari menghadirkan kepastian hukum tanah masyarakat.

Acara ditutup dengan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada warga dan foto bersama di halaman Kantor Lurah Watubangga.*

Residivis Penganiayaan Ditangkap, Polisi Temukan Sabu dan Gudang Senjata di Rumah Pelaku

KENDARIKINI.COM – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Kendari menangkap seorang pria berinisial CA alias CACA (25) yang diduga sebagai pelaku penganiayaan berat terhadap seorang pelaut di Lorong Barat, Jalan Poros Gunung Jati, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.

Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Welliwanto Malau, mengatakan pelaku berhasil ditangkap Tim URC Buser77 pada Kamis (9/7/2026) sekitar pukul 01.00 Wita setelah dilakukan penyelidikan dan pengejaran.

“Pelaku berhasil diamankan di wilayah Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Saat proses penangkapan sempat terjadi aksi pengejaran oleh Tim URC Buser77,” ujar Welliwanto.

Peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Kamis, 2 Juli 2026 sekitar pukul 03.15 Wita. Korban berinisial TA (38), seorang pelaut, saat itu melintas menggunakan sepeda motor Yamaha Fino dan berhenti untuk mengembalikan kunci mobil kepada pemiliknya.

Namun, tanpa alasan yang jelas, pelaku datang menghampiri dan langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam.

Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka tusuk pada bahu kanan, kedua siku tangan, serta telapak jempol kaki kanan. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kendari.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui telah menikam korban menggunakan senjata tajam yang digenggam di tangan kanan.

Menurut penyidik, aksi penikaman dipicu oleh perselisihan terkait masalah parkir yang kemudian berkembang menjadi perkelahian.

Dalam penggeledahan yang dilakukan setelah penangkapan, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa satu bilah badik yang diduga digunakan saat melakukan penganiayaan.

Selain itu, aparat juga menyita berbagai senjata tajam dan barang lainnya, di antaranya parang, celurit, pisau dapur, tombak, empat bilah keris, katapel, tiga mata busur, senapan angin modifikasi, peluru kaliber 5,5 milimeter, serta sebuah cutter.

Polisi juga menemukan 0,64 gram narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp580 ribu, tiga unit telepon genggam, serta sebuah buku catatan yang diduga berisi transaksi narkotika.

“Hasil pengembangan menunjukkan pelaku diduga terlibat dalam peredaran narkotika. Dari lokasi ditemukan sabu, uang yang diduga hasil penjualan, serta buku catatan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut,” kata Welliwanto.

Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diketahui merupakan residivis kasus penganiayaan yang pernah diproses hukum pada 2017 dan 2022. Polisi juga menduga pelaku berperan sebagai operator peredaran narkotika di kawasan Lorong Barat, Gunung Jati.

Sementara itu, hasil visum terhadap korban menunjukkan adanya luka tusuk pada bahu kanan, telapak jempol kaki kanan, serta siku tangan kiri dan kanan.

Saat ini pelaku telah diamankan di Polresta Kendari untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga terus mengembangkan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan tersangka.*

Aktivis Sultra Desak Kapolda Copot Kapolres Kolaka Utara

KENDARIKINI.COM – Koalisi Aktivis Sulawesi Tenggara kembali menggelar demonstrasi di depan Mapolda Sultra, Kamis (9/7/2026).

Aksi itu merupakan lanjutan tuntutan atas kaburnya 11 tahanan dari Rumah Tahanan Polres Kolaka Utara.

Massa berasal dari AMAN Sultra, Anti-Corruption Women’s Forum, SAC, KORAN Sultra, Gempur Sultra, dan MAP Hukum Sultra.

Mereka mendesak Kapolda Sultra mengevaluasi dan mencopot Kapolres Kolaka Utara.

Koordinator Wilayah AMAN Sultra, Firman Adhyaksa, menilai kaburnya 11 tahanan menunjukkan lemahnya sistem pengamanan rutan.

Menurutnya, insiden tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan internal Polres Kolaka Utara.

“Kapolda Sultra harus mengambil langkah tegas demi menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Firman dalam orasinya.

Direktur Eksekutif Anti-Corruption Women’s Forum, Sazkyha Pratiwi Sakir, turut menyoroti dugaan lemahnya pengawasan di rutan.

Ia menilai masyarakat membutuhkan kepastian keamanan dan evaluasi terhadap sistem pengamanan yang berlaku.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir.

Usai berorasi, massa bergerak menuju Masjid Mapolda Sultra untuk menggelar doa bersama.

Doa dipanjatkan agar institusi kepolisian melakukan evaluasi dan meningkatkan pelayanan keamanan kepada masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Polda Sultra terkait tuntutan pencopotan Kapolres Kolaka Utara tersebut.*

Gempur Sultra Desak ESDM Evaluasi RKAB PT Tiran Sebelum Diperpanjang

KENDARIKINI.COM – Gerakan Masyarakat Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (Gempur Sultra) mendesak Kementerian ESDM mengevaluasi RKAB PT Tiran sebelum diperpanjang.

Desakan itu disampaikan menyusul dugaan lemahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan operasional perusahaan.

Ketua Gempur Sultra, Sawal Petrus Selalu, menilai evaluasi menyeluruh harus dilakukan sebelum pemerintah menerbitkan perpanjangan RKAB.

Menurutnya, dugaan persoalan keselamatan kerja perlu diperiksa secara objektif oleh instansi berwenang.

Ia menyebut keselamatan pekerja harus menjadi prioritas dibanding kepentingan produksi perusahaan.

Gempur Sultra mengaku mendasarkan sikapnya pada berbagai pemberitaan mengenai dugaan kecelakaan kerja di PT Tiran.

Organisasi itu meminta pemerintah memastikan seluruh dugaan pelanggaran K3 diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, Gempur Sultra mendesak Inspektur Tambang dan pengawas ketenagakerjaan melakukan investigasi secara independen.

Mereka juga meminta aparat penegak hukum mengusut apabila ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran pidana.

PT Tiran turut didorong membuka informasi penanganan insiden kerja serta langkah perbaikan sistem K3 kepada publik.

Gempur Sultra berharap perlindungan keselamatan pekerja menjadi pertimbangan utama dalam evaluasi izin operasional perusahaan.

“Kami meminta evaluasi dilakukan berdasarkan fakta, hasil pemeriksaan, dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Sawal.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari PT Tiran maupun Kementerian ESDM terkait tuntutan tersebut.*

Pelatih Renang di Kendari Ditangkap, Diduga Cabuli Empat Anak

KENDARIKINI.COM – Satreskrim Polresta Kendari menangkap seorang pelatih renang berinisial AM terkait dugaan pencabulan terhadap empat anak laki-laki.

Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Welliwanto Malau, mengatakan penangkapan dilakukan Unit PPA, Kamis (9/7/2026) sekitar pukul 17.00 Wita.

“Tersangka diamankan setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup,” katanya.

Kasus bermula dari laporan seorang orang tua setelah anaknya mengaku mengalami dugaan perbuatan cabul saat mengikuti latihan renang.

“Pengakuan tersebut mendorong orang tua korban menghubungi keluarga peserta latihan lainnya,” tambahnya.

Hasilnya, tiga anak lain juga mengaku mengalami dugaan perbuatan serupa dari pelatih yang sama.

“Seluruh korban merupakan anak laki-laki berusia antara 11 hingga 14 tahun. Identitas mereka dirahasiakan demi perlindungan anak,” ungkapnya.

Peristiwa itu diduga terjadi pada Sabtu, 6 Juni 2026, sekitar pukul 09.00 Wita.

“Lokasi kejadian berada di Kolam Renang Hotel Fortune, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Setelah menerima laporan, penyidik melakukan penyelidikan dan memeriksa terlapor,” bebernya.

Polisi kemudian menetapkan AM sebagai tersangka dan membawanya ke Polresta Kendari untuk penyidikan lebih lanjut.

“Tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” tuturnya.

Polresta Kendari menyatakan penyidikan masih berlangsung untuk melengkapi alat bukti dan mengungkap seluruh fakta perkara.*

UPP Molawe Bahas Rekomendasi Sarana Pemanduan untuk PT Bintang Samudera

KENDARIKINI.COM – Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Molawe mengikuti rapat koordinasi melalui Zoom Meeting.

Kegiatan dipimpin Kepala UPP Kelas I Molawe, Capt. Marsri Tulak R, S.SiT., M.Mar., M.Si.

Rapat membahas rekomendasi sarana bantu dan prasarana pemanduan bagi PT Bintang Samudera Utama Konawe Utara.

Forum tersebut menjadi wadah koordinasi dan sinkronisasi antarinstansi dalam memastikan kesiapan fasilitas pendukung pemanduan.

Pembahasan difokuskan pada pemenuhan sarana yang aman, efektif, dan sesuai ketentuan keselamatan pelayaran.

Capt. Marsri Tulak mengatakan koordinasi lintas pihak penting untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat dan dapat diterapkan.

Menurutnya, kolaborasi yang baik akan memperkuat pelayanan kepelabuhanan di wilayah kerja UPP Kelas I Molawe.

Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu meningkatkan aspek keselamatan pelayaran bagi seluruh pengguna jasa pelabuhan.

Selain itu, langkah tersebut juga mendukung kelancaran aktivitas kepelabuhanan dan operasional perusahaan di kawasan Molawe.

UPP Kelas I Molawe berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan layanan pelabuhan yang profesional.*

Kesehatan Mental Orang Tua Kunci Tumbuh Kembang Anak di Era Digital

KENDARIKINI.COM – Kesehatan mental orang tua menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Isu tersebut dibahas dalam webinar “Pentingnya Kesehatan Mental Orang Tua Bagi Tumbuh Kembang Anak Pada Era Digital”, Rabu (8/7).

Kegiatan digelar Kementerian Komunikasi dan Digital bersama DPR RI melalui Zoom Meeting.

Narasumbernya ialah Anggota DPR RI Dr. H. Sukamta, Rektor Universitas Sains Indonesia Dr. Ir. Endah Murtiana Sari, dan Agung Mabruri Asrori.

Sukamta mengatakan orang tua menghadapi tantangan semakin kompleks akibat banjir informasi serta meningkatnya ancaman digital.

Menurutnya, perundungan siber, judi online, narkoba, dan kejahatan digital membutuhkan pendampingan orang tua yang sehat secara mental.

“Anak membutuhkan bimbingan orang dewasa yang bijaksana saat menghadapi dunia digital,” ujar Sukamta.

Endah menegaskan kesehatan mental orang tua memengaruhi perkembangan emosi, karakter, dan kemampuan sosial anak.

Ia menyebut anak tidak membutuhkan orang tua sempurna, melainkan sosok yang hadir, tenang, dan penuh kasih sayang.

Endah mengajak keluarga membangun komunikasi hangat, membuat aturan penggunaan gawai, serta memanfaatkan AI sebagai pendukung pendidikan.

Menurutnya, AI tidak boleh menggantikan peran orang tua dalam mendampingi proses belajar anak.

Sementara itu, Agung Mabruri Asrori mengingatkan ancaman judi online kini semakin mudah menjangkau anak-anak.

Ia menilai keluarga berperan membentuk kebiasaan, nilai, dan sikap anak dalam menggunakan internet secara bijak.

Agung juga mengajak masyarakat memanfaatkan media digital untuk edukasi, silaturahmi, dan menyebarkan konten positif.

Webinar ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keluarga sehat secara mental melahirkan generasi tangguh menuju Indonesia Emas 2045.*

PLN UID Sulselrabar Donorkan 40 Kantong Darah untuk Dukung Stok Rumah Sakit

KENDARIKINI.COM – PT PLN (Persero) UID Sulselrabar kembali menggelar aksi donor darah bersama UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan.

Kegiatan berlangsung di Co-working Space Kantor PLN UID Sulselrabar, Makassar, Rabu (8/7/2026).

Aksi sosial tersebut menjadi bagian komitmen PLN mendukung ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Puluhan pegawai PLN antusias mendonorkan darah secara sukarela sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah, mengatakan donor darah rutin digelar setiap tiga bulan sekali.

Menurutnya, kegiatan itu merupakan implementasi nilai kemanusiaan sekaligus kontribusi nyata perusahaan kepada masyarakat.

“Setiap tetes darah berpotensi menyelamatkan nyawa. Kami berharap semakin banyak pegawai ikut berpartisipasi,” ujar Edyansyah.

Ia menambahkan, donor darah juga bermanfaat bagi kesehatan pendonor melalui pembentukan sel darah baru.

Selain itu, peserta memperoleh pemeriksaan kesehatan dasar sebelum proses donor dilakukan.

PLN, lanjut Edyansyah, ingin menghadirkan manfaat tidak hanya melalui layanan kelistrikan, tetapi juga aksi sosial berkelanjutan.

Dokter UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, dr. Hj. Rusmini, M.Kes., mengapresiasi konsistensi PLN.

Menurutnya, kebutuhan darah di rumah sakit terus meningkat sehingga membutuhkan dukungan berbagai pihak.

Pada kegiatan tersebut, berhasil terkumpul sebanyak 40 kantong darah untuk membantu memenuhi kebutuhan transfusi.

Rusmini berharap sinergi bersama PLN terus berlanjut demi menjaga ketersediaan stok darah di Makassar dan sekitarnya.*

Dishut Sultra Tegaskan Pungutan Jalan Hauling PPKH Wajib Masuk Negara

KENDARIKINI.COM – Dugaan pungutan penggunaan jalan hauling di kawasan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) kembali menjadi perhatian publik.

Isu tersebut mencuat setelah aktivitas hauling PT Toshida Indonesia di Pomalaa, Kabupaten Kolaka, kembali mengalami hambatan.

Jalur hauling perusahaan melintasi jalan milik PT Surya Lintas Gemilang (SLG) di kawasan PPKH PT Putra Mekongga Sejahtera (PMS).

Selain gangguan aktivitas, muncul dugaan pungutan penggunaan jalan oleh kelompok tertentu di kawasan tersebut.

Persoalan ini sebelumnya dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Sulawesi Tenggara pada Januari lalu.

Rapat dihadiri Dishut Sultra, Dinas ESDM, Inspektur Tambang, PT Toshida Indonesia, PT SLG, PT PMS, PT Rimau, Polda Sultra, Kejati Sultra, dan Polres Kolaka.

DPRD Sultra merekomendasikan Polda Sultra menindak segala bentuk gangguan terhadap aktivitas hauling PT Toshida Indonesia.

DPRD juga meminta operasional perusahaan kembali berjalan sambil menunggu kepastian hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sekretaris Dinas Kehutanan Sultra, Mulyati Side, menegaskan pungutan tanpa dasar hukum di kawasan PPKH tidak dibenarkan.

“Kalau menurut aturan, tidak boleh ada pungutan. Tanpa aturan yang jelas, itu merupakan pungutan liar,” tegas Mulyati.

Ia menambahkan, pihak yang tidak memiliki kewenangan tidak dapat melegalkan pungutan meski mengaku berkepentingan.

Menurutnya, seluruh kewajiban pembayaran di kawasan hutan telah diatur pemerintah melalui mekanisme resmi.

Pembayaran dilakukan ke rekening negara yang ditetapkan pemerintah, bukan dipungut langsung di lapangan.

Mulyati menjelaskan, penerimaan seperti Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi memiliki dasar hukum serta besaran jelas.

“Semua pungutan yang sah harus masuk ke negara. Pungutan tanpa dasar hukum berpotensi melanggar peraturan,” pungkasnya.*

Mahasiswa Desak Kapolda Sultra Evaluasi Kapolres Kolut

KENDARIKINI.COM – AMAN Sultra dan KORAN Sultra menggelar aksi simbolik di depan Polda Sulawesi Tenggara, Selasa (7/7/2026).

Aksi tersebut menyoroti kaburnya 11 tahanan dari Rumah Tahanan Polres Kolaka Utara beberapa hari lalu.

Mahasiswa menilai peristiwa itu menjadi peringatan serius terhadap sistem pengamanan tahanan di lingkungan kepolisian.

Mereka menyebut pelarian tahanan menunjukkan adanya celah pengawasan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Ketua AMAN Sultra, Firman, mengatakan pembenahan sistem pengamanan harus menjadi prioritas.

“Kaburnya 11 tahanan merupakan alarm bagi institusi kepolisian. Masyarakat membutuhkan pembenahan nyata,” ujarnya.

Firman meminta evaluasi dilakukan terhadap sarana, prosedur penjagaan, dan mekanisme pengawasan internal.

Ketua KORAN Sultra, Alif, mengapresiasi penangkapan kembali sebagian tahanan yang sempat melarikan diri.

Namun, menurutnya, langkah tersebut tidak boleh mengabaikan evaluasi terhadap penyebab utama peristiwa itu.

“Jangan sampai yang kabur bukan hanya tahanan, tetapi juga kepercayaan masyarakat,” kata Alif.

Aksi ditutup dengan doa bersama di depan gerbang Polda Sultra sebagai simbol harapan atas perbaikan institusi.

Aliansi mahasiswa berharap evaluasi mencakup pengawasan, standar operasional, kesiapan personel, dan pengendalian internal kepolisian.*

Puntung Rokok Diduga Picu Kebakaran Lahan Alang-Alang di Kendari Barat

KENDARIKINI.COM – Kebakaran lahan alang-alang terjadi di Jalan Diponegoro, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Selasa (7/7/2026).

Humas Damkar Kendari, Martoyo Awaluddin, mengatakan laporan diterima Pos Benu Benua sekitar pukul 18.35 Wita.

Tim Damkar mengerahkan satu unit mobil pemadam bernomor 012 menuju lokasi kejadian.

Petugas tiba tiga menit setelah menerima laporan dan langsung melakukan proses pemadaman.

Api diketahui membakar lahan alang-alang sepanjang kurang lebih 35 meter.

Berdasarkan keterangan warga, kebakaran diduga dipicu puntung rokok yang dibuang di sekitar lokasi.

Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api tersisa.

Proses penanganan selesai sekitar pukul 19.07 Wita dan situasi dinyatakan aman.

Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material yang dilaporkan dalam peristiwa tersebut.

Damkar Kendari mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama saat cuaca kering.

Masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan karena berpotensi memicu kebakaran.*

Kapal Tenggelam di Perairan Buton, Tiga Penumpang Masih Dalam Pencarian

KENDARIKINI.COM – Tim SAR gabungan melakukan pencarian tiga korban kapal tenggelam di perairan antara Pasarwajo dan Batu Atas, Kabupaten Buton.

Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kendari menerima laporan kejadian pada Minggu (5/7/2026) pukul 10.15 Wita.

Laporan disampaikan keluarga korban yang menyebut sebuah kapal fiber berpenumpang tiga orang mengalami kecelakaan laut.

Basarnas Kendari mengerahkan Tim Rescue Pos SAR Baubau menggunakan Rescue Boat (RB) 210 menuju lokasi kejadian.

Jarak Pos SAR Baubau menuju lokasi pencarian sekitar 52 mil laut.

Korban yang masih dicari masing-masing bernama Dahlan (59), Edi Jaya (41), dan Sadir.

Berdasarkan informasi Basarnas, kapal berangkat dari Kupang menuju Wasuamba, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton.

Kapal bertolak pada 4 Juli 2026 pukul 08.00 Wita dan diperkirakan tiba keesokan harinya.

Namun, kapal dihantam cuaca buruk disertai angin kencang hingga tenggelam sekitar pukul 05.22 Wita.

Komunikasi terakhir dengan keluarga menyebut ketiga korban bertahan menggunakan alat apung rakitan.

Saat operasi berlangsung, cuaca dilaporkan cerah dengan tinggi gelombang 1 hingga 1,4 meter.

Basarnas Kendari bersama unsur SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap seluruh korban.*

HIPPMAKOT Kendari Berbagi di Lampu Merah MTQ, Tebar Kepedulian Sosial

KENDARIKINI.COM – Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kota (HIPPMAKOT) Kendari menggelar aksi berbagi di lampu merah MTQ Kota Kendari.

Kegiatan sosial tersebut menyasar pengendara, pekerja informal, dan masyarakat yang melintas di kawasan itu.

Puluhan paket makanan dan minuman dibagikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

Ketua Umum HIPPMAKOTA Kendari, Ikhram, mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari program sosial organisasi.

Menurutnya, aksi berbagi tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga menumbuhkan kepedulian dan semangat gotong royong.

“Kami ingin menghadirkan manfaat bagi masyarakat melalui aksi nyata yang sederhana, tetapi berdampak positif,” ujar Ikhram.

Ia menambahkan kegiatan tersebut juga menjadi ajang mempererat kebersamaan antaranggota HIPPMAKOTA Kendari.

Selain itu, organisasi ingin mengajak generasi muda lebih peduli terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitarnya.

Masyarakat yang menerima bantuan menyambut positif kegiatan tersebut dan berharap dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

HIPPMAKOTA Kendari berkomitmen terus menjalankan program sosial, edukasi, dan pemberdayaan pemuda di Kota Kendari.*

AMARA Sultra Minta ESDM Evaluasi RKAB PT Tiran Indonesia

KENDARIKINI.COM – AMARA Sultra meminta Kementerian ESDM mengevaluasi PT Tiran Indonesia sebelum memperpanjang Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Organisasi itu menilai evaluasi harus mencakup aspek keselamatan kerja, kepatuhan regulasi, dan komitmen hilirisasi perusahaan.

Ketua Umum AMARA Sultra, Malik Botom, mengatakan RKAB merupakan bentuk kepercayaan negara kepada perusahaan tambang.

Menurutnya, persetujuan RKAB harus diberikan kepada perusahaan yang memenuhi standar hukum, keselamatan, dan tanggung jawab industri.

“RKAB bukan sekadar dokumen administratif, tetapi bentuk kepercayaan negara,” ujar Malik.

AMARA Sultra menyoroti informasi mengenai dugaan sejumlah insiden kecelakaan kerja di wilayah operasional PT Tiran Indonesia.

Malik menegaskan pihaknya tidak menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum hasil pemeriksaan instansi berwenang diterbitkan.

Namun, menurutnya, rangkaian insiden tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap sistem keselamatan perusahaan.

AMARA Sultra juga menyinggung laporan serikat pekerja terkait dugaan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.

Selain itu, organisasi tersebut mempertanyakan komitmen PT Tiran Indonesia terhadap program hilirisasi mineral nasional.

Malik menilai perusahaan dengan produksi besar seharusnya berkontribusi pada pembangunan industri pengolahan di dalam negeri.

AMARA Sultra meminta Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Minerba, dan Inspektur Tambang melakukan audit menyeluruh sebelum memutuskan perpanjangan RKAB.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari PT Tiran Indonesia maupun Kementerian ESDM terkait pernyataan AMARA Sultra.*

Curi Aluminium Reklame, Pria 22 Tahun Ditangkap Polisi di Kendari

KENDARIKINI.COM – Tim URC Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari menangkap seorang pelaku pencurian papan reklame di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Selasa (7/7/2026).

Penangkapan dilakukan sekitar pukul 01.30 Wita bersama Unit Kamneg Satintelkam Polresta Kendari dan Intelmob Satbrimob Polda Sultra.

Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Welliwanto Malau, mengatakan pelaku berinisial AL (22), warga Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

Polisi mengamankan barang bukti berupa satu lembar aluminium papan reklame hasil pencurian.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, AL mengakui melakukan pencurian bersama rekannya berinisial ARYA yang kini masih dalam pencarian.

Pelaku mengaku awalnya mengamen di lampu merah Jalan Edi Sabara sebelum diajak rekannya melakukan pencurian.

Setibanya di lokasi, ARYA memanjat ruko dan melepas papan reklame menggunakan besi.

Sementara AL bertugas mengawasi situasi serta melipat aluminium yang telah dilepas.

Keduanya berencana menjual aluminium tersebut seharga Rp20 ribu per kilogram.

Uang hasil penjualan rencananya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Polisi masih melakukan pengembangan kasus, termasuk memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.*

AMARA Sultra Minta Kejati Dalami Fakta Persidangan Tipikor Pertambangan Kolaka Utara

KENDARIKINI.COM – AMARA Sultra mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara mendalami fakta yang terungkap dalam persidangan Tipikor pertambangan Kolaka Utara.

Organisasi itu menilai setiap keterangan di persidangan perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum dan alat bukti yang sah.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Kendari, Senin (24/11/2025), muncul keterangan terdakwa terkait dugaan biaya koordinasi kepada sejumlah pihak.

Keterangan tersebut juga memuat penyebutan dua orang berinisial “S” dan “F” sebagai bagian dari proses persidangan.

Ketua Umum AMARA Sultra, Malik Botom, meminta Kejati Sultra menelusuri seluruh fakta yang muncul selama persidangan.

“Kami tidak menghakimi siapa pun. Fakta persidangan perlu didalami agar perkara menjadi terang,” ujar Malik.

Menurutnya, penanganan perkara korupsi harus mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat apabila didukung alat bukti yang sah.

Malik juga menegaskan pihak yang disebut dalam persidangan berhak memberikan klarifikasi dan tetap dilindungi asas praduga tak bersalah.

Ia menilai dugaan aliran dana kepada oknum organisasi masyarakat sipil, wartawan, maupun mahasiswa perlu diverifikasi secara objektif.

Menurutnya, independensi kelompok masyarakat sipil harus dijaga dari dugaan pengaruh yang bertentangan dengan hukum.

AMARA Sultra berharap Kejati Sultra mengembangkan perkara secara transparan berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Kejati Sultra maupun pihak-pihak yang disebut dalam persidangan terkait pernyataan tersebut.*

AMARA Sultra Desak ESDM Tunda RKAB PT Kasmar Tiara Raya

KENDARIKINI.COM – AMARA Sultra meminta Kementerian ESDM tidak terburu-buru memperpanjang RKAB PT Kasmar Tiara Raya.

Organisasi itu menilai perpanjangan RKAB harus didahului evaluasi menyeluruh terhadap berbagai dugaan persoalan yang berkembang.

Penanggung Jawab AMARA Sultra, Malik Botom, mengatakan RKAB merupakan bentuk kepercayaan negara kepada perusahaan tambang.

Menurutnya, persetujuan RKAB harus didasarkan pada kepatuhan hukum, lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

“RKAB bukan hadiah bagi perusahaan tambang. Evaluasi menyeluruh harus menjadi prioritas,” ujar Malik.

Ia menyoroti berbagai pemberitaan mengenai dugaan dampak aktivitas pertambangan PT Kasmar Tiara Raya di Kolaka Utara.

Dugaan tersebut meliputi pencemaran yang disebut berdampak pada persawahan, tambak, tanaman sagu, dan mata pencaharian warga.

AMARA Sultra juga menyinggung aksi masyarakat yang meminta penghentian sementara aktivitas perusahaan terkait dugaan potensi longsor.

Malik menilai pemerintah perlu melakukan investigasi objektif terhadap seluruh dugaan sebelum mengambil keputusan perpanjangan RKAB.

Menurutnya, penyelesaian konflik sosial, reklamasi, pengelolaan lingkungan, dan kewajiban perusahaan harus menjadi bahan evaluasi.

Ia menegaskan AMARA Sultra tidak menolak investasi, tetapi menginginkan tata kelola pertambangan yang akuntabel.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari PT Kasmar Tiara Raya maupun Kementerian ESDM terkait pernyataan tersebut.*

Hasil Seleksi Mandiri UHO 2026 Diumumkan Besok Pukul 16.00 WITA

KENDARIKINI.COM – Universitas Halu Oleo (UHO) akan mengumumkan hasil Seleksi Mandiri Masuk Universitas Halu Oleo (SMMUHO) 2026 pada Rabu (8/7/2026).

Pengumuman dijadwalkan mulai pukul 16.00 WITA dan dapat diakses secara daring melalui laman resmi https://pengumuman.smm.uho.ac.id/.

Calon mahasiswa yang mengikuti SMMUHO 2026 diimbau menyiapkan nomor peserta atau data yang diperlukan sebelum mengakses hasil seleksi.

UHO juga mengingatkan peserta hanya menggunakan laman resmi universitas untuk melihat pengumuman guna menghindari informasi yang tidak valid.

Peserta yang dinyatakan lulus diharapkan segera mencermati jadwal registrasi serta tahapan administrasi yang akan diumumkan pihak kampus.

Informasi lanjutan mengenai daftar ulang dan proses registrasi dapat dipantau melalui kanal resmi Universitas Halu Oleo.*

UHO Buka Pembayaran UKT dan Pemeriksaan Kesehatan Mahasiswa Baru SNBT 2026

KENDARIKINI.COM– Universitas Halu Oleo (UHO) membuka pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi calon mahasiswa baru jalur SNBT 2026.

Selain UKT, peserta juga diwajibkan menyelesaikan pembayaran biaya Pemeriksaan Kesehatan (Pemkes) sesuai jadwal yang ditetapkan universitas.

Pembayaran menjadi salah satu tahapan wajib dalam proses registrasi calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus melalui jalur SNBT.

UHO mengimbau seluruh peserta memperhatikan jadwal, tata cara pembayaran, serta ketentuan registrasi yang telah diumumkan.

Calon mahasiswa juga diminta memastikan seluruh administrasi diselesaikan tepat waktu agar tidak menghambat proses daftar ulang.

Setelah pembayaran dilakukan, peserta wajib mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan sesuai mekanisme yang ditetapkan pihak universitas.

Informasi lengkap mengenai jadwal, besaran biaya, dan prosedur pembayaran dapat diakses melalui kanal resmi Universitas Halu Oleo.

Pihak kampus mengingatkan calon mahasiswa agar hanya menggunakan informasi dari sumber resmi untuk menghindari kesalahan administrasi.*

Pemkot Bontang Belajar Tata Kelola Pemerintahan di Kota Kendari

KENDARIKINI.COM – Pemerintah Kota Kendari menerima kunjungan learning visit Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur, Selasa (7/7/2026).

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Kendari untuk berbagi praktik baik penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyambut baik kunjungan tersebut sebagai penguatan kolaborasi antarpemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah dituntut adaptif, inovatif, dan mampu menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan.

Siska menjelaskan pembangunan Kota Kendari diarahkan menjadi kota layak huni, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan.

Ia juga mengakui kapasitas fiskal Kendari berbeda dengan daerah penghasil sumber daya alam seperti Kota Bontang.

Meski demikian, Pemkot Kendari terus berinovasi meningkatkan pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis jasa dan UMKM.

Sementara itu, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengaku datang untuk mempelajari berbagai inovasi yang diterapkan Pemerintah Kota Kendari.

Menurutnya, banyak capaian pembangunan Kendari yang layak dijadikan referensi bagi Kota Bontang.

Neni secara khusus mengapresiasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kendari yang mencapai sekitar 86.

Ia menyebut capaian tersebut menempatkan Kendari pada peringkat enam nasional dan menjadi inspirasi bagi daerahnya.

Hasil kunjungan ini diharapkan memperkuat kerja sama antardaerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan.*

Sekda Kendari Buka Sosialisasi FLPP, Dorong ASN Miliki Rumah Sendiri

KENDARIKINI.COM – Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, membuka Sosialisasi Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Selasa (7/7/2026).

Kegiatan berlangsung di Aula Samaturu Kantor Wali Kota Kendari dan diselenggarakan BKPSDM Kota Kendari.

Hadir perwakilan BP Tapera, BRI Wilayah Makassar, BRI Kendari By Pass, pimpinan OPD, serta perwakilan TNI, Polri, dan Pengadilan.

Amir Hasan mengapresiasi kolaborasi Pemerintah Kota Kendari, BP Tapera, dan BRI dalam mendukung kepemilikan rumah bagi ASN.

Menurutnya, rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipersiapkan sejak dini melalui program pembiayaan yang terjangkau.

“Program Tapera menjadi solusi pendanaan jangka panjang dengan semangat gotong royong,” ujar Amir Hasan.

Ia mengaku masih menemukan ASN yang memasuki masa pensiun tanpa memiliki rumah pribadi.

Karena itu, ASN dan pekerja diminta memanfaatkan sosialisasi untuk memahami skema pembiayaan FLPP secara menyeluruh.

Pemerintah Kota Kendari berkomitmen memperluas akses kepemilikan rumah bagi aparatur dan pekerja melalui kolaborasi lintas sektor.

Program tersebut diharapkan meningkatkan kesejahteraan, ketenangan bekerja, serta produktivitas aparatur dalam melayani masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan pemaparan materi pembiayaan perumahan oleh narasumber dari BP Tapera dan BRI.*

Gudang Rujab Gubernur Sultra Terbakar, Damkar Kendari Bergerak Cepat

KENDARIKINI.COM – Kebakaran terjadi di gudang Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulawesi Tenggara, Selasa (7/7/2026).

Peristiwa tersebut dilaporkan sekitar pukul 10.32 Wita dan langsung ditangani Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari.

Humas Damkar Kendari, Martoyo Awaluddin, mengatakan laporan diterima dari Kepala Dinas Damkarmat Kota Kendari, Drs. Ahriawandy Efendy.

Informasi awal menyebut kobaran api berpotensi meluas dan mengancam area di sekitar lokasi kejadian.

Menindaklanjuti laporan itu, Damkar Kendari mengerahkan Unit 015 menuju lokasi untuk melakukan pemadaman.

Setibanya di lokasi, petugas segera memadamkan api dan melakukan pengendalian agar kebakaran tidak semakin meluas.

Berkat respons cepat petugas, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 10.53 Wita atau sekitar 20 menit setelah penanganan dimulai.

Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut.

Hingga kini, penyebab kebakaran maupun besaran kerugian material masih dalam proses pendataan.

Damkar Kota Kendari mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama pada musim kemarau.

Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat segera ditangani petugas.*

DPR RI Dorong Koperasi Lindungi UMKM dari Jeratan Pinjol Ilegal

KENDARIKINI.COM – Maraknya pinjaman online ilegal dinilai mengancam pelaku UMKM dan meningkatkan risiko kejahatan digital.

Isu tersebut dibahas dalam webinar bertajuk Peran Koperasi Sebagai Solusi Pembiayaan Aman Bagi UMKM, Senin (6/7/2026).

Anggota DPR RI, Dr. H. Sukamta, mengatakan teknologi digital memberi manfaat sekaligus membuka peluang munculnya pinjol ilegal.

Menurutnya, masyarakat harus memahami perbedaan pinjol legal yang diawasi OJK dengan layanan ilegal.

“Pinjol ilegal bukan solusi, melainkan menghadirkan persoalan baru yang lebih besar,” tegas Sukamta.

Pegiat Literasi Digital, Drs. Gun Gun Siswadi, menilai tingginya penggunaan internet meningkatkan risiko masyarakat menjadi korban pinjol ilegal.

Ia menyebut koperasi menawarkan pembiayaan yang lebih aman, transparan, serta disertai pendampingan bagi pelaku UMKM.

Gun Gun juga mengingatkan masyarakat menjaga data pribadi dan memastikan layanan pinjaman telah berizin OJK.

Manajer BMT Bangun Rakyat Sejahtera, Wawan Wikasno, mengatakan banyak korban pinjol terjebak akibat gaya hidup konsumtif.

“Kebanyakan korban lebih mengikuti keinginan daripada kebutuhan,” ujarnya.

Menurut Wawan, koperasi syariah mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta pendampingan kepada setiap anggota.

Ia juga mendorong debitur yang memiliki utang tetap beritikad baik menyelesaikan kewajibannya melalui mekanisme yang tersedia.

Para narasumber mengajak masyarakat memperkuat literasi digital dan memanfaatkan koperasi sebagai pembiayaan yang sehat serta berkelanjutan.*

Audit BPKP Belum Rampung, Kasus Korupsi Nakertrans Konawe Belum Tetapkan Tersangka

KENDARIKINI.COM – Penanganan dugaan korupsi dana insentif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Konawe masih menunggu hasil audit BPKP Sulawesi Tenggara.

Meski perkara telah naik ke tahap penyidikan, penyidik Satreskrim Polres Konawe belum menetapkan tersangka.

Kasat Reskrim Polres Konawe, AKP Laode Muh Jefri Hamzah, mengatakan permintaan audit diajukan sejak Maret 2026.

“Hasil audit masih kami tunggu,” kata AKP Laode Muh Jefri Hamzah, Selasa (7/7/2026).

Ia menjelaskan, audit Perhitungan Kerugian Negara menjadi dasar penting sebelum gelar perkara penetapan tersangka dilakukan.

Penyidik sebelumnya meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan setelah mengumpulkan keterangan dan memeriksa sejumlah pihak.

Audit sebelumnya diajukan pada Oktober 2024. Hasilnya diterima penyidik pada Februari 2026.

Hasil audit tersebut menemukan indikasi kerugian keuangan negara yang diperkirakan mencapai sekitar Rp500 juta.

Temuan itu menjadi dasar penyidik menaikkan status perkara ke tahap penyidikan.

Selanjutnya, penyidik kembali mengajukan audit Perhitungan Kerugian Negara pada akhir Februari 2026 untuk melengkapi alat bukti.

Sambil menunggu hasil audit, penyidik tetap memeriksa sejumlah saksi guna memperkuat konstruksi perkara.

Juru Bicara BPKP Sulawesi Tenggara, Haryadi, mengatakan proses audit masih dalam tahap penyusunan rencana penugasan auditor.

“Kami sedang menyusun rencana penugasannya,” ujar Haryadi melalui pesan WhatsApp.

Hingga kini, proses hukum dugaan korupsi dana insentif Nakertrans Konawe masih menunggu rampungnya audit BPKP.*

Residivis Curanmor Dibekuk, Polisi Ungkap Enam TKP di Sulawesi Tenggara

KENDARIKINI.COM – Tim URC Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari menangkap seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Pelaku berinisial AR (26) diamankan Selasa (7/7/2026) sekitar pukul 02.00 Wita di BTN Graha Mulya, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.

Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Welliwanto Malau, mengatakan penangkapan melibatkan Polsek Poasia dan Intelmob Polda Sulawesi Tenggara.

Kasus bermula saat pelaku berpura-pura menjadi calon pembeli sepeda motor Yamaha Aerox Turbo Ultimate milik korban berinisial MU.

Korban dan keluarganya menemui pelaku di rumah kontrakan yang baru ditempatinya di BTN Graha Mulya.

Pelaku meminta izin melakukan uji coba motor bersama teman korban. Setelah temannya turun, pelaku langsung membawa kabur kendaraan.

Saat korban kembali, rumah kontrakan pelaku sudah kosong. Warga menyebut pelaku baru sehari menempati rumah tersebut.

Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan sepeda motor korban yang telah diubah warnanya dari abu-abu menjadi biru.

Polisi juga mengamankan satu unit Honda Vario 160 serta sejumlah barang milik korban yang tersimpan di rumah pelaku.

Hasil pemeriksaan menunjukkan AR mengakui perbuatannya. Ia mengubah warna motor agar dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari.

Menurut Kompol Welliwanto, pelaku merupakan residivis kasus pencurian yang pernah menjalani hukuman di Lapas Baubau pada 2022.

Polisi juga mengungkap pelaku diduga terlibat enam aksi curanmor, terdiri dari lima lokasi di wilayah Polresta Kendari dan satu lokasi di wilayah Polres Baubau.

Pelaku kini diamankan di Polresta Kendari untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.*

Anti-Corruption Women’s Forum Soroti Dugaan Permufakatan Proyek DAS BPKH Kendari

KENDARIKINI.COM – Anti-Corruption Women’s Forum menyoroti dugaan penyimpangan pada proyek rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di BPKH Wilayah XXII Kendari.

Lembaga tersebut menduga terdapat pola distribusi proyek yang tidak transparan dan berpotensi mengarah pada konflik kepentingan.

Direktur Eksekutif Anti-Corruption Women’s Forum, Sazkyha Pratiwi Sakir, menyebut indikasi itu perlu ditelusuri aparat penegak hukum.

Menurutnya, terdapat dugaan perusahaan tertentu memperoleh keuntungan melalui hubungan dengan oknum internal BPKH Kendari.

Sazkyha menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu prinsip persaingan sehat dalam pengelolaan proyek pemerintah.

Ia meminta audit menyeluruh dan peningkatan transparansi agar dugaan tersebut dapat dibuktikan secara objektif.

Sazkyha juga mengingatkan pengawasan proyek strategis harus diperkuat untuk mencegah potensi penyimpangan berulang.

Sementara itu, saat dikonfirmasi pada 4 Juli 2026, Ardikayasa membenarkan perusahaannya memiliki kontrak sebagai salah satu vendor PT SCM.

Namun, ia menegaskan tidak semua pekerjaan dikerjakan perusahaannya karena terdapat beberapa vendor pelaksana.

Ardikayasa juga mengakui dirinya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di BPKH Wilayah XXII Kendari.

Meski demikian, ia menegaskan tidak tergabung sebagai pelaksana dalam vendor proyek yang dimaksud.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BPKH Wilayah XXII Kendari terkait dugaan yang disampaikan Anti-Corruption Women’s Forum.*

GREAT Institute: Dunia Akui Paradigma Pembangunan Baru Prabowo Subianto

KENDARIKINI.COM – GREAT Institute menilai perubahan paradigma pembangunan Indonesia pada era Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian dunia.

Penilaian itu disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, Senin (6/7/2026).

Menurutnya, kunjungan Presiden Belarusia Aleksander Lukashenko, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, dan Perdana Menteri India Narendra Modi menjadi indikator.

Lukashenko berkunjung pada 2–4 Juli 2026. Lawrence Wong bertemu Prabowo pada 6 Juli, sedangkan Modi dijadwalkan 6–7 Juli.

Teguh menyebut para pemimpin dunia mengapresiasi pendekatan pembangunan berorientasi state-driven yang diterapkan pemerintahan Prabowo.

Model tersebut dinilai memperkuat fondasi ekonomi dan politik Indonesia dalam menghadapi dinamika global.

Terkait Singapura, Teguh menilai hubungan kedua negara sebelumnya dipandang mengikuti pola ketergantungan pusat dan pinggiran.

Melalui 26 kesepakatan Leaders’ Retreat, Indonesia berupaya membangun kemitraan yang lebih setara dan saling menguntungkan.

Ia menegaskan tantangan utama kini berada pada implementasi di dalam negeri.

Menurutnya, seluruh kementerian dan lembaga harus bergerak sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo.

Teguh mengatakan kendala teknis sering menghambat pelaksanaan kerja sama sehingga diperlukan disiplin dan koordinasi yang kuat.

Ia menambahkan kerja sama internasional harus diperjuangkan melalui negosiasi dan dieksekusi secara konsisten.

Terkait Amerika Serikat dan Tiongkok, Teguh menilai kedua negara memahami setiap bangsa memiliki kepentingan nasional.

Ia berharap Indonesia terus memperkuat posisi tawar agar memperoleh manfaat maksimal dalam setiap kerja sama internasional.*

UPP Kelas I Molawe Perkuat Kinerja dan Tingkatkan Pelayanan Pelabuhan

KENDARIKINI.COM – Kantor UPP Kelas I Molawe menggelar rapat bulanan sebagai agenda rutin awal bulan, Senin (6/7/2026).

Rapat dipimpin langsung Kepala Kantor UPP Kelas I Molawe, Capt. Marsri Tulak, bersama seluruh jajaran pegawai.

Kegiatan tersebut bertujuan mengoptimalkan kinerja organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Forum itu juga menjadi wadah memperkuat koordinasi antarseksi, mengevaluasi capaian kerja, serta membahas berbagai tantangan operasional.

Selain evaluasi, peserta rapat merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan mendukung target organisasi.

Capt. Marsri Tulak menegaskan rapat bulanan merupakan bagian dari komitmen membangun budaya kerja yang disiplin, profesional, dan responsif.

Melalui evaluasi rutin, seluruh jajaran diharapkan semakin solid dalam menjalankan tugas pelayanan publik di lingkungan pelabuhan.

UPP Kelas I Molawe juga berkomitmen mendukung keselamatan pelayaran serta kelancaran operasional pelabuhan melalui peningkatan koordinasi internal.

Dengan sinergi seluruh pegawai, pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin optimal, cepat, dan berkualitas.*

Diskominfo Bontang Studi Tiru Transformasi Digital Pemkot Kendari

KENDARIKINI.COM – Keberhasilan transformasi digital Pemerintah Kota Kendari menarik perhatian Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur.

Diskominfo Kota Bontang melakukan studi tiru di Command Center Diskominfo Kota Kendari, Senin (6/7/2026).

Rombongan dipimpin Kepala Diskominfo Bontang, Andi Hasanuddin Akmal, dan diterima Kadis Kominfo Kendari, Sahuriyanto Meronda.

Sahuriyanto memaparkan berbagai inovasi digital untuk mendukung pelayanan publik berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Salah satu inovasi ialah integrasi website resmi pemerintah dengan seluruh kanal media sosial.

Menurutnya, pemanfaatan platform digital mempercepat penyebaran informasi sekaligus menampung aspirasi masyarakat.

Selama Januari hingga Juni 2026, website Pemkot Kendari mempublikasikan 733 berita dengan lebih 25 ribu pengunjung.

Portal tersebut juga mencatat sekitar 2,2 juta tayangan selama enam bulan terakhir.

Sahuriyanto menjelaskan layanan Call Center 112 kini menjadi pusat pengaduan masyarakat selama 24 jam.

Layanan itu terintegrasi dengan OPD, PLN, Basarnas, Polres, Kodim, hingga Satpol PP.

Ke depan, Pemkot Kendari akan memperkuat Command Center melalui penambahan CCTV dan pengembangan sistem pemantauan digital.

Andi Hasanuddin Akmal mengapresiasi keberhasilan Kendari mengintegrasikan website, media sosial, Command Center, dan Call Center 112.

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi referensi penting untuk meningkatkan pelayanan digital di Kota Bontang.

Kedua daerah sepakat memperkuat kerja sama pengembangan SPBE demi pelayanan publik yang cepat, transparan, dan adaptif.*

DPRD Kendari Sahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Jadi Perda

KENDARIKINI.COM – DPRD dan Pemerintah Kota Kendari menyepakati Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah.

Kesepakatan diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari, Senin (6/7/2026), setelah tujuh fraksi menyatakan menerima rancangan tersebut.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kendari, La Ode Muhammad Inarto, dan dihadiri Wali Kota Siska Karina Imran serta Forkopimda.

Inarto mengapresiasi pembahasan Raperda yang selesai lebih cepat dibandingkan batas waktu yang ditetapkan regulasi.

Dokumen pertanggungjawaban APBD diserahkan Pemkot Kendari pada 15 Juni 2026, lebih awal dari tenggat 30 Juni.

“Capaian ini menunjukkan komitmen bersama mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu,” ujar Inarto.

Wali Kota Siska Karina Imran mengapresiasi pimpinan dan seluruh fraksi DPRD atas persetujuan beserta berbagai masukan konstruktif.

Menurutnya, pembahasan tersebut mencerminkan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Siska menegaskan pertanggungjawaban APBD merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran daerah.

Ia memastikan seluruh masukan DPRD menjadi bahan evaluasi meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Pemkot Kendari juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Siska mengajak eksekutif, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi membangun Kota Kendari.*

Pemkot Kendari Perkuat Pengendalian Inflasi Lewat Rakor Kemendagri

KENDARIKINI.COM – Pemerintah Kota Kendari mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin (6/7/2026).

Rakor berlangsung secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Wali Kota Kendari dan dipimpin Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir.

Asisten II Setda Kota Kendari, Nismawati, mengikuti rapat didampingi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari.

Rakor rutin digelar untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Forum tersebut juga menjadi sarana evaluasi perkembangan inflasi serta efektivitas pengendalian harga di setiap daerah.

Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan pangan.

Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi kenaikan harga.

Dalam rapat, seluruh daerah menyampaikan kondisi inflasi dan strategi pengendalian yang telah dijalankan.

Nismawati menegaskan Pemkot Kendari terus memperkuat pengendalian inflasi bersama TPID dan seluruh pemangku kepentingan.

Langkah tersebut meliputi pemantauan harga, pengawasan distribusi barang, serta koordinasi dengan instansi terkait.

Pemkot Kendari juga akan mengoptimalkan operasi pasar dan pemantauan stok pangan untuk menjaga stabilitas harga.

Melalui rakor ini, Pemkot Kendari berharap sinergi dengan pemerintah pusat semakin kuat menjaga daya beli masyarakat.*

Pemkot Kendari Percepat Proyek Fisik dan Penyusunan RKPD 2027

KENDARIKINI.COM – Pemerintah Kota Kendari menggelar Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Kota Kendari, Senin (6/7/2026).

Apel dipimpin Kepala Bappeda Kota Kendari, Muhamad Saiful, ST., M.M., yang menekankan percepatan pembangunan dan disiplin administrasi.

Muhamad Saiful meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan kegiatan fisik memanfaatkan musim kemarau yang mulai berlangsung.

Ia juga mengingatkan OPD agar menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional paling lambat setiap tanggal 10.

“Keterlambatan SPJ dapat menghambat proses pencairan anggaran. Administrasi harus dipenuhi tepat waktu,” tegasnya.

Selain pembangunan fisik, Pemkot Kendari kini memfokuskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Seluruh OPD dan camat diminta segera merampungkan penginputan data pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Menurut Muhamad Saiful, proses tersebut menjadi indikator penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus dilakukan guna memastikan penginputan SIPD selesai sebelum sistem ditutup.

Pemkot Kendari juga mulai mempersiapkan tahapan RKPD Perubahan menuju APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Seluruh kepala OPD dan camat diminta segera menyusun agenda serta usulan anggaran perubahan di instansi masing-masing.

Di akhir arahannya, Muhamad Saiful mengingatkan OPD tetap melaksanakan kerja bakti rutin setiap Selasa dan Jumat secara konsisten.*

Wali Kota Kendari Meriahkan Bhayangkara Sultra Run Hari Bhayangkara Ke-80

KENDARIKINI.COM – Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, mengikuti Bhayangkara Sultra Run memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Minggu (5/7/2026).

Kegiatan diikuti Wakil Gubernur Sultra Hugua, Kapolda Sultra Irjen Pol. Dr. Himawan Bayu Aji, dan Forkopimda Sulawesi Tenggara.

Wali Kota bersama Forkopimda menempuh rute lari tiga kilometer dimulai dan berakhir di kawasan Tugu Religi Kendari.

Usai berlari, seluruh peserta mengikuti senam bersama yang dihadiri ribuan masyarakat sebagai penutup rangkaian kegiatan.

Kapolda Sultra mengatakan Bhayangkara Sultra Run mengusung tema “Polri untuk Masyarakat” pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi simbol kebersamaan, pengabdian, sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

“Melalui Bhayangkara Run kami mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan memperkuat kebersamaan,” ujar Himawan Bayu Aji.

Pada kesempatan itu, Kapolda meluncurkan inovasi SIMPUL atau SIM Masuk Pulau bagi masyarakat kepulauan dan daerah terpencil.

Program tersebut memudahkan warga memperoleh layanan penerbitan Surat Izin Mengemudi tanpa menempuh perjalanan jauh.

Wakil Gubernur Sultra Hugua mengapresiasi inovasi Polda Sultra dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat kepulauan.

Menurutnya, keamanan menjadi fondasi pembangunan sehingga sinergi pemerintah dan kepolisian harus terus diperkuat.

Hugua juga menilai Bhayangkara Sultra Run mendukung sport tourism sekaligus memperkenalkan potensi Sulawesi Tenggara kepada masyarakat luas.*

Wali Kota Kendari Hadiri Indonesia City Expo di Rakernas APEKSI XVIII

KENDARIKINI.COM – Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, menghadiri pembukaan Indonesia City Expo (ICE) pada Rakernas APEKSI XVIII.

Kegiatan berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/7/2026), dan diikuti pemerintah kota dari seluruh Indonesia.

Wali Kota Medan, Rico Waas, menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta Rakernas APEKSI dan Indonesia City Expo.

Ia berharap kegiatan tersebut menghasilkan berbagai kerja sama yang mendorong kemajuan kota-kota di Indonesia.

Menurut Rico, Indonesia City Expo menjadi ajang memperkenalkan potensi serta keunggulan daerah kepada pemerintah dan pelaku usaha.

Sekitar 60 stan dari berbagai kota menampilkan produk unggulan yang menjadi identitas masing-masing daerah.

Rico menegaskan pameran tidak hanya menjadi etalase produk, tetapi juga membuka peluang investasi dan bisnis.

Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat kolaborasi antarpemerintah daerah maupun dengan sektor swasta.

“Kami berharap APEKSI membawa banyak hal positif bagi perkembangan kota-kota di Indonesia,” ujar Rico Waas.

Keikutsertaan Pemerintah Kota Kendari menjadi bagian dari upaya memperluas jejaring kerja sama dan mempromosikan potensi daerah.*

Pemkot Kendari Dukung Sekolah Lapang Iklim Perkuat Ketahanan Pangan

KENDARIKINI.COM – Pemerintah Kota Kendari mendukung pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim (SLI) Tematik 2026 untuk meningkatkan kapasitas petani menghadapi perubahan iklim.

Kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Kota Kendari, Sabtu (4/7/2026), melibatkan BMKG, DPR RI, dan berbagai pemangku kepentingan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, membuka kegiatan sekaligus menegaskan pertanian kini berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ridwan mengatakan paradigma bertani sebagai pekerjaan tradisional harus ditinggalkan karena sektor tersebut semakin menjanjikan.

Pemerintah, katanya, terus mendukung petani melalui penyediaan bibit, pupuk, serta berbagai program pelatihan.

Ia juga mengajak generasi muda memanfaatkan teknologi untuk membangun pertanian modern, produktif, dan berdaya saing.

Sambutan Wali Kota Kendari dibacakan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD, Rahmat Yunus, SE., MM.

Pemkot Kendari mengapresiasi BMKG, Komisi V DPR RI, dan BPD HIPMI Sulawesi Tenggara atas dukungan penguatan sektor pertanian.

Perubahan iklim dinilai menjadi ancaman nyata melalui pergeseran musim, cuaca ekstrem, dan curah hujan tidak menentu.

Kondisi tersebut berpotensi mengganggu produksi pangan serta memicu inflasi akibat ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Melalui Sekolah Lapang Iklim, BMKG diharapkan membantu petani menentukan waktu tanam, memilih komoditas, dan mengurangi risiko gagal panen.

Pemkot Kendari juga berkomitmen memperkuat ketahanan pangan melalui urban farming, optimalisasi lahan, dan kolaborasi lintas sektor.

Kegiatan dihadiri pejabat BMKG, DPR RI, HIPMI Sultra, Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, serta kelompok tani.*

Pemkot Kendari Perkuat Sinergi KKP RI Kembangkan Sektor Perikanan

KENDARIKINI.COM – Pemerintah Kota Kendari memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk mempercepat pembangunan sektor perikanan.

Langkah itu dilakukan melalui Dinas Perikanan bersama Bappeda Kota Kendari dalam konsultasi di KKP RI, Jumat (3/7/2026).

Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari, Makmur, mengatakan konsultasi bertujuan menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

Menurutnya, sinkronisasi tersebut membuka peluang dukungan program, pendampingan, serta penguatan sektor budidaya perikanan di Kota Kendari.

Pada pertemuan pertama, rombongan diterima Ketua Tim Kerja Pembiayaan dan Kelembagaan Direktorat Prasarana dan Sarana Ditjen Perikanan Budi Daya, Darma Utama.

Pembahasan meliputi dukungan prasarana, sarana, pembiayaan, serta penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan.

Makmur menegaskan seluruh potensi perikanan Kendari harus terintegrasi dengan program nasional agar manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Kami berharap program strategis kementerian dapat dikolaborasikan dengan kebutuhan masyarakat perikanan Kota Kendari,” ujar Makmur.

Selanjutnya, Dinas Perikanan dan Bappeda berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Rombongan diterima Sekretaris Direktorat Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan KKP RI, Dr. Machmud, SP., M.Sc.

Pertemuan membahas hilirisasi, peningkatan mutu produk, pengembangan pemasaran, serta perluasan akses pasar hasil perikanan.

Makmur menyebut peningkatan daya saing penting agar produk perikanan memiliki nilai tambah melalui pengolahan dan inovasi.

Ia menambahkan, hasil konsultasi menjadi dasar penyusunan strategi pembangunan sektor kelautan dan perikanan Kota Kendari.

Pemkot Kendari optimistis kolaborasi dengan KKP mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan.*

3,452FansSuka
84,893PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
346,777PengikutMengikuti
4,356PengikutMengikuti