Sabtu, Oktober 24, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 55

Wagub Sultra Tutup Harmoni 2026, Tekankan Kolaborasi Pembangunan

KENDARIKINI.COM – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, menutup Harmoni Sultra 2026 di Lapangan Ex-MTQ Kendari, Senin (27/4/2026).

Kegiatan ini bagian peringatan HUT ke-62 Sultra, melibatkan pemerintah dan masyarakat.

Hugua menyebut Harmoni Sultra sebagai momentum memperkuat sinergi pembangunan daerah.

“Seluruh tahapan berjalan baik berkat kolaborasi pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan kegiatan ini bukan sekadar hiburan, tetapi sarana sosialisasi capaian pembangunan.

Menurutnya, harmoni mencerminkan keseimbangan sosial, spiritual, dan pembangunan berkelanjutan.

Harmoni juga memperkuat hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

Generasi muda turut berperan melalui kreativitas, menunjukkan potensi Sultra di tingkat global.

Kompetisi yang digelar dinilai membangun kerja sama, bukan sekadar menghasilkan pemenang.

Hugua mengajak masyarakat menjaga harmoni berbasis kearifan lokal seperti Kalosara, Buton, dan Muna.

Ia berharap semangat kebersamaan terus terjaga demi Sultra yang maju dan sejahtera.

Dirjen Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek, Ahmad Najib Burhani, turut memberi apresiasi.

Ia menilai Harmoni Sultra mendorong partisipasi generasi muda melalui berbagai lomba kreatif.

Pemerintah pusat juga membangun SMA Unggul Garuda di Konawe Selatan.

Sekolah ini difokuskan mencetak talenta unggul bidang STEM dengan beasiswa penuh.

Pembangunan sekolah telah mencapai sekitar 25 persen dan ditargetkan segera digunakan.

Sekolah menerapkan kurikulum nasional, STEM, internasional, dan penguatan karakter berasrama.

Lulusan dipersiapkan melanjutkan studi di perguruan tinggi terbaik dunia.

Penutupan juga diisi penyerahan penghargaan inovasi daerah dan ekonomi kreatif.

Dinas Kominfo Sultra meraih juara inovasi pengembangan, disusul BRIDA dan Dinas Pariwisata.

Kategori inovasi baru dimenangkan DPMPTSP Sultra, diikuti RS Jiwa dan Dinas Koperasi.

Indeks pengelolaan keuangan terbaik diraih Konawe Kepulauan, disusul Konawe Utara dan Buton.

Acara dihadiri DPR RI, DPD RI, Forkopimda, kepala daerah, dan pimpinan instansi.*

AMS Sultra Demo Polda, Tuntut Transparansi Kasus Dugaan Perzinahan

KENDARIKINI.COM – Massa Aliansi Mahasiswa Sulawesi Tenggara (AMS Sultra) menggelar unjuk rasa di Polda dan BKD Sultra, Selasa (28/4/2026).

Aksi ini menuntut transparansi penanganan dugaan perzinahan yang melibatkan istri oknum Brimob dan anggota TNI.

Kasus tersebut mencuat setelah keduanya digerebek di kamar kos, Kecamatan Poasia, pada 17 April 2026.

Penanggung jawab aksi, Pikran, menyebut perhatian publik bukan hanya karena video viral di media sosial.

Ia menegaskan, kasus ini juga melibatkan ASN PPPK Pemprov Sultra dan anggota TNI aktif.

Menurutnya, persoalan ini tidak sekadar pidana, tetapi juga menyangkut disiplin serta kode etik aparatur negara.

“Oleh karena itu, penanganan harus dilakukan secara hukum, etik, dan administratif,” ujar Pikran.

AMS Sultra juga menyoroti proses hukum di Denpom Kendari terhadap oknum TNI berinisial Pratu D.

Mereka meminta proses tersebut dibuka secara transparan agar diketahui publik luas.

Koordinator aksi lainnya, Beni, menyebut TW masih berstatus istri sah anggota Brimob saat penggerebekan.

Hal itu, kata dia, menguatkan dugaan pelanggaran hukum sekaligus etik dalam kasus tersebut.

Dalam tuntutannya, AMS Sultra mendesak Propam Polri membuka proses penanganan secara transparan.

Mereka juga meminta BKN segera memeriksa TW sebagai pegawai PPPK di lingkup Pemprov Sultra.

Selain itu, BKN diminta memberikan sanksi tegas hingga pemberhentian jika terbukti bersalah.

AMS Sultra turut mendorong koordinasi terbuka antara Propam dan BKN dalam penanganan kasus.

Mereka menegaskan, penegakan hukum harus berjalan seiring dengan penegakan disiplin aparatur negara.*

Dekan FH UM Kendari: Kasus Andrie Yunus Cacat Prosedur

KENDARIKINI.COM – Dekan FH UM Kendari Ahmad Rustan menyoroti kasus Andrie Yunus yang dinilai cacat prosedur hukum.

Pernyataan itu disampaikan dalam Diskursus Keadilan bertema “Keadilan di Bawah Bayang Militerisme”, Selasa, 28 April 2026.

Kegiatan berlangsung di Aula Lantai 4 Gedung UM Kendari, Jalan KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Wua-Wua.

Ahmad Rustan menilai ada ancaman serius terhadap demokrasi sipil dari perluasan peran militer dan peradilan militer.

Ia menegaskan, kasus Andrie Yunus mengandung pelanggaran dalam proses penegakan hukum.

“Kasus ini jelas menunjukkan pelanggaran hukum dalam prosesnya,” kata Ahmad Rustan.

Ia merujuk Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI sebagai dasar analisisnya.

Menurutnya, perkara tersebut tidak terjadi dalam situasi perang atau pelanggaran hukum militer.

Karena itu, kasus Andrie Yunus seharusnya masuk ranah tindak pidana umum.

“Ini tindak pidana umum dan wajib disidangkan di peradilan umum,” ujarnya.

Ia juga mengkritik klarifikasi Mabes TNI melalui Oditurat Militer terkait motif dendam pribadi.

Menurutnya, alasan dendam pribadi justru mempertegas bahwa kasus ini bukan ranah militer.

“Pernyataan itu memperjelas ini tindak pidana umum dan prosedurnya keliru,” tegasnya.

Kasus ini menjadi perhatian publik di tengah kebijakan Perpres Nomor 84 Tahun 2025.

Perpres tersebut memperkuat struktur teritorial TNI dan memperluas peran di ruang sipil.*

Pelantikan HmI Kendari 2026–2027, Yusril Tegaskan Kepemimpinan Progresif

KENDARIKINI.COM – Pengurus HMI Cabang Kendari periode 2026–2027 resmi dilantik di Hotel Azizah Syariah, 27 April 2026.

Pelantikan menjadi momentum memperkuat konsolidasi kader dan peran HMI sebagai kekuatan intelektual dan moral.

Tema pelantikan menekankan revitalisasi kepemimpinan menuju HMI Kendari yang progresif, kader umat, dan kader bangsa.

Semangat tersebut diharapkan melahirkan kepemimpinan visioner, kolaboratif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas kader.

Kegiatan dihadiri alumni HMI, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta berbagai elemen mahasiswa di Kota Kendari.

Ketua Umum HMI Kendari, Yusril, menegaskan kepengurusan baru mengemban tanggung jawab menjaga marwah organisasi.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat tradisi intelektual serta mendorong gerakan kader adaptif dan progresif.

Menurut Yusril, pelantikan bukan sekadar seremoni, melainkan awal penguatan peran strategis HMI di daerah.

“HMI harus hadir dengan gagasan, kritik konstruktif, serta kontribusi nyata bagi pembangunan,” tegasnya.

Ia menambahkan, HMI Kendari akan menjadi ruang kaderisasi kokoh dan laboratorium intelektual yang produktif.

Selain itu, organisasi diharapkan menjadi kekuatan sosial dalam menjawab persoalan umat dan masyarakat.

Kepengurusan baru ditargetkan memperkuat internal organisasi, mempercepat kaderisasi, dan meningkatkan sinergi gerakan.

Pelantikan ini menegaskan komitmen HMI sebagai organisasi independen, kritis, dan solutif di Kota Kendari.

Yusril berharap seluruh kader tetap konsisten berjuang demi kepentingan masyarakat dan menjaga nama baik organisasi.*

Dugaan Korupsi PUPR Konut Rp6,5 Miliar, Kejari Disorot

KENDARIKINI.COM – Dugaan korupsi di Dinas PUPR Konawe Utara (Konut) menjadi sorotan publik. Nilainya mencapai Rp6,5 miliar.

Temuan itu tercantum dalam LHP BPK Sultra atas LK Pemda Konut 2024, terbit 22 Mei 2025.

BPK menemukan indikasi masalah pada sejumlah proyek di beberapa SKPD, terutama Dinas PUPR Konut.

Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Sultra, Hendro Nilopo, menilai kondisi tersebut memprihatinkan.

Menurutnya, dugaan korupsi terjadi saat ekonomi sulit dan kebijakan efisiensi sedang berjalan.

Ia menyebut temuan itu berdampak pada pembangunan daerah di Konawe Utara.

BPK juga mewajibkan pengembalian kerugian daerah sebesar Rp6,5 miliar dalam 60 hari.

Hendro mempertanyakan apakah dana tersebut sudah dikembalikan ke kas daerah.

Ia menegaskan pengembalian kerugian negara tidak menghapus proses pidana.

Pihaknya meminta Kejari Konawe segera melakukan investigasi menyeluruh atas kasus tersebut.

Hendro juga menyoroti belum adanya langkah konkret Kejari, meski laporan telah disampaikan sebelumnya.

“Kejaksaan harus menunjukkan eksistensi dalam menangani kasus ini,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Ia berencana mendatangi Kejari Konawe sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan.

Sementara itu, Sekdis PUPR Konut mengaku belum mengetahui detail kasus tersebut.

“Silakan langsung konfirmasi ke kepala dinas,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.*

PLN Electrifying Agriculture Dorong Produktivitas Petani Bone Naik Dua Kali

KENDARIKINI.COM – PT PLN (Persero) menghadirkan program Electrifying Agriculture (EA) untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya petani di Kabupaten Bone.

Program ini terbukti mampu meningkatkan hasil panen hingga dua kali lipat serta menekan biaya operasional sampai 74 persen.

Salah satu penerima manfaat, Sirajudin, petani bawang di Desa Telle, sebelumnya mengandalkan pompa berbahan bakar minyak untuk pengairan.

Ia harus mengeluarkan sekitar Rp3,9 juta per siklus panen untuk membeli 300 liter bensin.

Kini, dengan listrik PLN melalui SPLU 5.500 VA, biaya penyiraman turun menjadi sekitar Rp1 juta per bulan.

Selain efisiensi, penggunaan listrik juga membantu penerangan yang berdampak pada pengurangan hama tanaman.

Produksi bawang meningkat dari 500–700 kilogram menjadi hingga satu ton per siklus panen.

“Sekarang lebih mudah dan hemat, tidak perlu lagi mencari BBM setiap hari,” ujar Sirajudin.

Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, mengapresiasi program listrik masuk sawah yang dinilai berdampak nyata bagi petani.

Menurutnya, kehadiran listrik membuat pengairan lebih efisien dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah, menyebut program EA mendukung ketahanan pangan nasional.

Ia menjelaskan, hingga Maret 2026 terdapat 4.207 pelanggan Electrifying Agriculture di wilayah Sulselrabar.

Total daya terpasang program tersebut mencapai 205.445 kVA untuk mendukung sektor pertanian modern.

PLN menilai pemanfaatan listrik mendorong pertanian lebih efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing.*

Demo di Kejari Kendari, AKAR Desak Usut Korupsi Pedestrian MTQ

KENDARIKINI.COM – Aliansi Keadilan Rakyat Sulawesi Tenggara (AKAR-Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di dalam Kantor Kejaksaan Negeri Kendari, Senin (27/4/2026).

Aksi tersebut dilakukan dengan menggunakan megafon untuk menagih tindak lanjut laporan dugaan korupsi proyek pedestrian Eks MTQ Kendari.

AKAR-Sultra menyebut laporan telah disampaikan sejak Februari 2026, namun belum menunjukkan perkembangan signifikan dari pihak Kejari Kendari.

Koordinator aksi, Eko Rama, mengatakan penggunaan megafon dilakukan agar aparat penegak hukum tidak mengabaikan laporan masyarakat.

“Laporan kami sudah lama, tapi belum ada tindak lanjut. Kami sudah konfirmasi baik-baik, namun tidak diindahkan,” ujarnya.

Eko menegaskan, dugaan korupsi pada proyek penataan pedestrian tersebut dinilai jelas, termasuk adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia menyebut salah satu temuan terkait pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Menurutnya, Kejari Kendari telah mengetahui temuan tersebut sehingga perlu segera mengambil langkah hukum.

“Kejari sudah memegang temuan BPK. Apa kendalanya? Jangan sampai muncul dugaan tidak profesional,” tegasnya.

AKAR-Sultra memastikan aksi serupa akan kembali dilakukan jika laporan dugaan korupsi tersebut tidak segera diproses.

Mereka berkomitmen terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dari aparat penegak hukum.*

Oknum Polisi Diduga Terlibat Penjualan Pornikel, Paminal Turun Tangan

KENDARIKINI.COM — Aktivitas bongkar muat lempengan pornikel diduga ilegal ditemukan di Jalan Simbo, Kecamatan Puuwatu.

Peristiwa terjadi Jumat, 24 April 2026, sekitar pukul 15.00 WITA, berdasarkan laporan internal kepolisian.

Tim Paminal Polda Sultra melakukan pengintaian setelah menerima informasi dari pihak perusahaan.

Di lokasi, petugas menemukan satu kontainer dan dump truck bermuatan pornikel serta delapan orang.

Salah satu yang diamankan diduga oknum anggota Polri berinisial Aipda S, bertugas di Polres Konawe Utara.

Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polsek Baruga untuk penanganan lebih lanjut.

Polisi juga memeriksa seorang sopir, pembeli, serta lima buruh yang berada di lokasi.

Dari keterangan awal, transaksi pornikel diduga melibatkan oknum keamanan perusahaan dan pihak lain.

Pembeli mengaku ditawari 25 ton pornikel dengan nilai transaksi mencapai puluhan juta rupiah.

Pertemuan kesepakatan disebut terjadi di sebuah warkop di Kota Kendari beberapa hari sebelumnya.

Penyidik Paminal Polda Sultra kini tengah memeriksa dugaan keterlibatan anggota Polri tersebut.

Barang bukti berupa kontainer, dump truck, dan pornikel telah diamankan untuk penyelidikan.

Kerugian perusahaan akibat kejadian ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Kasus ini masih dalam pengembangan dan menunggu hasil penyelidikan resmi kepolisian.

Sementara itu, Humas PT VDNI dan PT OSS, Bahar yang dikonfirmasi redaksi media ini membenarkan peristiwa tersebut.

“Benar, awalnya polsek yang tangani, tapi dilimpahkan ke Polda, karena ada oknum polisi yang diduga terlibat,” katanya saat dihubungi via telepon Whats App, Selasa 28 April 2026.

PT Vale Tingkatkan Layanan Kesehatan Lewat Program Service Excellence

MOROWALI, KENDARIKINI.COM — PT Vale Indonesia Tbk menggelar Service Excellence Improvement Program di Puskesmas Bahomotefe, Morowali.

Program ini bertujuan meningkatkan mutu layanan kesehatan primer bagi masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan.

Kegiatan merupakan bagian Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) bidang kesehatan PT Vale.

Program berlangsung tiga bulan dengan pendekatan capacity building dan coaching berkelanjutan bagi tenaga kesehatan.

Materi mencakup komunikasi efektif, empati pasien, profesionalisme, serta penguatan sistem layanan responsif dan akuntabel.

Pendampingan dilakukan melalui sesi kelas, praktik lapangan, serta evaluasi berkala untuk perubahan perilaku kerja.

Sekretaris Dinas Kesehatan Morowali, Jumiati, mengapresiasi program tersebut karena dinilai berdampak nyata.

Menurutnya, pelatihan berkelanjutan mampu mengubah pola pikir tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan.

Kepala Puskesmas Bahomotefe, Hartia, menyebut program membantu meningkatkan kualitas layanan dan profesionalisme tenaga medis.

Pemateri Muhlis menegaskan pelayanan prima harus mengedepankan empati dan respons terhadap kebutuhan pasien.

Head of External PT Vale, Endra Kusuma, menyatakan kesehatan masyarakat mendukung produktivitas dan keberlanjutan perusahaan.

Program ini juga mendukung target SDGs, khususnya kesehatan, ekonomi, dan kemitraan pembangunan.

PT Vale menegaskan komitmennya menghadirkan program berdampak bagi masyarakat Morowali secara berkelanjutan.*

Penjualan Kupon Putih di Mall Basa Kendari, Warga Soroti Penindakan

KENDARIKINI.COM — Warga melaporkan dugaan penjualan kupon ilegal di kawasan Mall Basa, Kota Kendari.

Jansen Zen menyampaikan melalui komentar di fanspage Facebook Kendariki yang menyoroti aktivitas di pos sekuriti mall tersebut.

Seorang pria berinisial LOF disebut menjual kupon putih di lokasi tersebut.

Warga mempertanyakan legalitas aktivitas tersebut serta meminta kejelasan dari pihak berwenang.

Mereka juga menilai belum ada tindakan tegas dari aparat terkait.

Polsek Mandonga disebut belum memberikan penanganan yang terlihat di lapangan.

Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja turut diminta turun melakukan penertiban.

Warga berharap pemerintah kota segera merespons laporan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun pengelola mall.*

Sengketa Lahan Hotel R Foresta Syariah Kendari, BPN Masih Verifikasi

KENDARIKINI.COM – Bangunan Hotel Foresta Syariah Kendari diduga menyerobot lahan milik warga di Baruga.

Hotel tersebut berlokasi di Jalan La Ode Hadi, Bypass Lepo-Lepo, Kota Kendari.

Warga Munandar mengklaim lahan itu milik orang tuanya, Mujarab, seluas 245 meter persegi.

Ia menyebut pihak hotel sebelumnya mengaku memiliki sertifikat asli atas lahan tersebut.

Namun saat pemeriksaan BPN Kendari, pihak hotel hanya menunjukkan sertifikat dalam bentuk fotokopi.

Munandar menilai hal itu janggal karena sertifikat asli tidak pernah diperlihatkan.

Pihak hotel beralasan sertifikat asli sedang diagunkan di salah satu bank.

Meski begitu, Munandar mengaku tidak mengetahui bank tempat sertifikat tersebut digadaikan.

“Sejak awal mereka bilang ada sertifikat asli, tapi belum pernah ditunjukkan,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Pemilik hotel, Hj Murtiadi, menyatakan dokumen sertifikat telah diserahkan kepada penyidik.

Ia meminta pihak terkait berkoordinasi langsung dengan penyidik mengenai dokumen tersebut.

Petugas ukur BPN Kendari, Anhar, mengatakan pihaknya masih melakukan verifikasi data.

Ia menegaskan belum ada kesimpulan terkait dugaan tumpang tindih lahan.

Sebelumnya, sengketa lahan ini telah bergulir sejak 2017 tanpa kesepakatan kedua pihak.

Polsek Baruga masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi dari kedua belah pihak.

Polisi juga telah menyurati BPN untuk peninjauan batas lahan masing-masing pihak.

Kedua pihak diketahui sama-sama mengklaim memiliki dokumen atas tanah tersebut.*

Owner TRG Belum Tersangka, Kuasa Hukum Korban Geram

KENDARIKINI.COM – Penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana jemaah oleh Travel TRG Kendari disorot.

Kuasa hukum korban, Sumardin Pere, mempertanyakan lambannya proses hukum di Polda Sulawesi Tenggara.

Meski kasus telah masuk tahap penyidikan, owner TRG, Hj Amra Nur, belum ditetapkan sebagai tersangka.

Ia disebut masih bebas beraktivitas, bahkan terlihat berada di salon Mall Panakukang, Makassar.

“Video itu menunjukkan jelas Hj Amra Nur sedang menjalani perawatan di salon,” kata Sumardin, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut mencederai rasa keadilan puluhan korban yang mengalami kerugian miliaran rupiah.

Sumardin menilai unsur pidana dalam kasus ini sudah cukup kuat untuk penetapan tersangka.

Ia juga menyoroti kasus ini telah menjadi perhatian publik, termasuk Komisi III DPR RI.

Kuasa hukum korban khawatir terlapor berpotensi menghilangkan barang bukti atau melarikan diri.

Apalagi sebagian besar korban merupakan lansia yang terus menuntut kepastian hukum.

“Kami minta Kapolda Sultra memberi perhatian serius agar tidak menambah kerugian korban,” tegasnya.

Sumardin mendesak penyidik segera menetapkan tersangka dan menyampaikan progres pemblokiran rekening TRG.

Hingga kini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus tersebut.*

Pendiri Yayasan Kampus Islam Swasta di Sultra Kedapatan Ngamar dengan Seorang Wanita

KENDARIKINI.COM – Video penggerebekan dugaan perselingkuhan kembali menghebohkan publik. Rekaman berdurasi 1 menit 49 detik beredar luas.

Peristiwa itu memperlihatkan seorang pria paruh baya bersama seorang wanita di dalam kamar. Video diterima redaksi kendarikini.com.

Penggerebek mengaku sebagai resepsionis saat mengetuk pintu kamar. Setelah beberapa kali, pintu akhirnya dibuka.

Seorang pria berbaju merah maroon tampak terkejut melihat kerumunan di depan kamar. Ia tidak dapat mengelak.

Sejumlah orang kemudian masuk ke dalam kamar. Situasi langsung memanas dengan adu mulut antara kedua pihak.

Di dalam kamar, seorang wanita ditemukan berusaha menyembunyikan identitasnya. Ia tampak panik dan menutupi wajah.

Wanita tersebut menggunakan handuk untuk menghindari sorotan kamera. Suasana sempat tegang.

Pria itu terlihat berusaha tenang sambil merapikan pakaian. Ia kemudian memberikan penjelasan kepada rombongan.

Informasi yang diterima menyebut pria tersebut merupakan pendiri yayasan pendidikan tinggi Islam swasta di Sultra.

Salah satu pihak dari kampus membantah jabatan yang bersangkutan sebagai ketua yayasan. Ia disebut hanya dewan pendiri.

Pihak kampus juga menegaskan tidak ada kaitan dengan laporan di Polresta Kendari. Klarifikasi diminta melalui tim hukum.*

Tim Taekwondo Polri Juara Umum Kejuaraan Internasional Jepang

KENDARIKINI.COM — Tim Taekwondo Garbha Presisi Polri menorehkan prestasi internasional di Osaka, Jepang.

Mereka menjadi juara umum pada The 22nd WATA Open International Taekwondo Championship 2026.

Kejuaraan berlangsung di Ohama Arena Sakai, Osaka, pada 27 April 2026.

Kontingen Polri diperkuat 15 atlet terbaik yang tampil dominan sepanjang pertandingan.

Tim berhasil meraih total 21 medali dari berbagai nomor yang dipertandingkan.

Perolehan terdiri dari 14 emas, 5 perak, dan 2 perunggu.

Hasil tersebut menempatkan Polri di puncak klasemen, mengungguli peserta dari berbagai negara.

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyebut prestasi ini buah pembinaan atlet terarah.

Ia menegaskan Komite Olahraga Polri sejak 2024 mendorong sistem pembinaan berkelanjutan.

Menurutnya, kebijakan itu menjamin pengembangan potensi dan hak atlet berprestasi.

Official tim, M. Rustam Febrianzah, mengatakan keberhasilan hasil kerja keras dan disiplin atlet.

Ia juga menyebut persiapan matang menjadi kunci dominasi di kategori poomsae dan kyorugi.

Polri berkomitmen terus meningkatkan pembinaan untuk melahirkan prestasi internasional berikutnya.

Prestasi ini sekaligus mengharumkan nama Indonesia di ajang olahraga taekwondo dunia.*

Bahtra Banong Dorong Sertifikasi Lahan, Cegah Konflik Pertanahan

KENDARIKINI.COM — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menekankan pentingnya sertifikasi lahan bagi masyarakat.

Ia menyebut, lahan yang tidak diurus sertifikatnya berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Menurut Bahtra, pemerintah perlu mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah melalui Kementerian ATR/BPN.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan masyarakat.

“Jika lahan tidak disertifikatkan, itu bisa menjadi masalah di masa depan,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Ia memastikan akan terus mendorong ATR/BPN menjadikan sertifikasi tanah sebagai program unggulan nasional.

Program ini juga diharapkan mampu meminimalisir konflik agraria yang masih kerap terjadi di berbagai daerah.

Selain itu, sertifikasi lahan dinilai dapat meningkatkan nilai ekonomi tanah serta akses masyarakat terhadap pembiayaan.

Bahtra menegaskan komitmennya mengawal kebijakan pertanahan yang berpihak pada kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.*

Enduro Rally Bau-Bau Sukses, Rider Nasional Kagumi Alam Sultra

BAU-BAU, KENDARIKINI.COM – Triple A Trail and Adventure sukses menggelar Sultra Enduro Rally pada 24–26 April 2026.

Event ini diikuti 227 rider dari berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan didukung KONI dan IMI, sekaligus mempromosikan UMKM, budaya, dan wisata Bau-Bau.

Peserta menilai ajang ini berjalan lancar dengan konsep jalur ekstrem dan panorama alam menarik.

Rute yang disiapkan menantang, namun menyuguhkan pemandangan indah sepanjang perjalanan.

Sejumlah rider bahkan datang lebih awal untuk mengeksplorasi destinasi wisata di Kepulauan Buton.

Salah satu lokasi favorit adalah Pulau Liwutonkidi atau Pulau Ular di Kecamatan Kadatua.

Artis nasional Poppy Sovia mengaku terkesan dengan keindahan dan keramahan masyarakat Bau-Bau.

Ia menyebut event ini sebagai salah satu yang terbaik yang pernah diikutinya.

Rider lain, M David Firmansyah, juga memuji jalur dan kualitas penyelenggaraan yang dinilai profesional.

Menurutnya, kelelahan selama lintasan terbayar dengan keindahan alam dan pengalaman unik.

Darius Sinathrya turut mengapresiasi pelaksanaan event yang dinilai setara ajang nasional besar.

Ketua Triple A Trail, Andi Ady Aksar, menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta dan pihak pendukung.

Ia menyebut keberhasilan ini menjadi motivasi untuk menggelar event serupa ke depan.*

Toyota Diesel Tetap Laris Meski Harga BBM Naik

KENDARIKINI.COM – Tren penjualan mobil diesel Toyota tetap meningkat di tengah kenaikan harga BBM jenis Solar.

Kalla Toyota mencatat permintaan kendaraan diesel masih tinggi sepanjang April 2026. Konsumen tetap memilih unit diesel sebagai kendaraan utama.

Model unggulan seperti Toyota Hilux Double Cabin, Innova Diesel, dan Fortuner menjadi kontributor utama peningkatan penjualan.

Marketing General Manager Kalla Toyota, Suliadin, menyebut pelanggan lebih mengutamakan kualitas, ketangguhan, dan durabilitas kendaraan.

Menurutnya, kenaikan harga Solar tidak berdampak signifikan terhadap minat beli pelanggan di segmen diesel.

Hingga pertengahan April 2026, total pemesanan kendaraan diesel meningkat sekitar 40 persen.

Innova Diesel mencatat kenaikan tertinggi hingga 140 persen, disusul Hilux Double Cabin 25 persen dan Fortuner 5 persen.

Selain performa, desain dan nilai jual kembali yang stabil menjadikan kendaraan diesel sebagai investasi jangka panjang.

Segmen pasar menyasar kalangan mapan dan pelaku usaha yang membutuhkan kendaraan tangguh dan produktif.

Salah satu pengguna Fortuner Diesel mengaku memilih kendaraan karena ketahanan mesin, bukan pertimbangan konsumsi bahan bakar.*

PKS Ganti Wakil Ketua DPRD Kendari, Paripurna Digelar

KENDARIKINI.COM – DPRD Kota Kendari menggelar rapat paripurna pergantian Wakil Ketua dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pergantian ini merupakan tindak lanjut Surat Keputusan DPP dan DPW PKS terkait perubahan unsur pimpinan dewan.

Ketua DPRD Kendari, La Ode Muhammad Inarto, menegaskan lembaganya hanya menjalankan prosedur sesuai keputusan partai.

“SK dari DPP dan DPW PKS sudah ada, kami hanya mengumumkan dalam paripurna,” ujarnya.

Dalam keputusan tersebut, Rizki Brilian Pagalla digantikan oleh La Yuli sebagai Wakil Ketua DPRD Kendari.

Inarto menegaskan pergantian pimpinan merupakan kewenangan penuh internal partai politik pengusung.

“Ini ranah internal partai. DPRD hanya menjalankan mekanisme sesuai aturan,” jelasnya.

Namun, dinamika muncul karena Rizki Brilian Pagalla tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut.

Informasi beredar menyebut Rizki berencana membawa persoalan ini ke DPP PKS, termasuk kemungkinan aksi protes.

Menanggapi hal itu, Inarto menegaskan DPRD tidak mencampuri persoalan internal partai.

“Jika ada keberatan, itu dikembalikan ke partai. Kami hanya menjalankan pengumuman berdasarkan SK,” tegasnya.*

Sejarah Sultra 62 Tahun, Dari Kabupaten hingga Provinsi Mandiri

KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Kominfo mengulas sejarah terbentuknya Bumi Anoa yang kini berusia 62 tahun.

Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka melalui Kadis Kominfo Sultra, Andi Syahrir, menyampaikan perjalanan panjang daerah tersebut.

Pada awal kemerdekaan, Sultra belum menjadi provinsi, melainkan satu kabupaten dengan ibu kota di Bau-Bau.

Wilayah itu tergabung dalam Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara yang berpusat di Makassar berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 1952.

Sebelumnya, wilayah Sultra berada di bawah kekuasaan Kesultanan Buton dan Kerajaan Laiwoi.

Pada masa kolonial Belanda, daerah ini masuk administrasi Onderafdeling Boeton Laiwoi yang berpusat di Bau-Bau.

Tahun 1959, wilayah Sultra dimekarkan menjadi empat daerah tingkat II karena luas wilayah yang besar.

Empat daerah tersebut yakni Kabupaten Kolaka, Buton, Muna, dan Kendari dengan pimpinan masing-masing.

Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur mendorong tokoh lokal memperjuangkan pembentukan provinsi mandiri.

Upaya itu membuahkan hasil melalui UU Nomor 13 Tahun 1964 yang menetapkan Sultra sebagai provinsi.

Penetapan tersebut berlangsung pada 27 April 1964 dan menjadi tonggak sejarah Hari Ulang Tahun Sultra.

Seiring waktu, Sultra terus berkembang melalui pemekaran wilayah hingga memiliki 15 kabupaten dan dua kota.

Saat ini, Sultra dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dan masyarakatnya hidup rukun.

Pemerintah berharap momentum 62 tahun ini mendorong Sultra semakin maju, aman, sejahtera, dan religius.*

Gubernur Sultra dan KASAU Tinjau Pameran HUT ke-62

KENDARIKINI.COM — Pemprov Sultra menggelar pameran pembangunan untuk mempromosikan potensi daerah pada HUT ke-62 Sultra.

Gubernur Andi Sumangerukka bersama KASAU M. Tonny Harjono meninjau stan di MTQ Kendari, Minggu (26/4/2026).

Peninjauan turut dihadiri Forkopimda, Ketua TP PKK, Wali Kota Kendari, dan pejabat terkait.

Rombongan mengunjungi berbagai stan yang menampilkan produk unggulan dari kabupaten dan kota se-Sultra.

Sebanyak 17 daerah menampilkan potensi lokal, mulai pertanian, kerajinan, kain tenun, hingga produk olahan.

Stan instansi pemerintah dan TNI juga menarik perhatian pengunjung selama kegiatan berlangsung.

Di antaranya stan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta partisipasi TNI Angkatan Laut.

Gubernur dan KASAU juga mengunjungi stan Baubau, Buton Utara, Kolaka Timur, dan Buton Tengah.

Selain itu, rombongan menyambangi stan Kolaka Utara, Konawe Kepulauan, dan Kabupaten Muna.

Kegiatan ini menjadi bagian utama perayaan HUT ke-62 Sultra yang bersifat promotif dan edukatif.

Pameran diharapkan memperkenalkan potensi daerah serta mendorong penguatan ekonomi lokal masyarakat.*

KASAU dan Gubernur Sultra Terima Gelar Adat Tolaki

KENDARIKINI.COM — Pemprov Sultra bersama DPP Lembaga Adat Tolaki menganugerahkan gelar adat kepada KASAU dan Gubernur, Minggu (26/4/2026).

Prosesi berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, dipimpin Ketua Umum DPP LAT Lukman Abunawas.

Kegiatan ini memperkuat nilai budaya lokal dalam pemerintahan serta mempererat sinergi pemerintah dan lembaga adat.

Prosesi adat digelar khidmat sesuai tradisi Tolaki, dimulai pembacaan keputusan hingga penyerahan gelar.

Rangkaian meliputi siri pinang, mombesara wonua, sumpah adat, serta penyematan taawu dan piagam gelar.

Berdasarkan SK DPP LAT Nomor 053/KPTS/DPP/LAT/IV/2026, KASAU menerima gelar Tumonda Meotalinga Bundu.

Gelar tersebut bermakna Panglima atau Penguasa Angkatan Udara dalam filosofi adat Tolaki.

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dianugerahi gelar Lariwu Wuanggiha Lasawonua.

Maknanya adalah pemimpin yang perintahnya didengar dan dihormati di wilayah Wonua.

Penganugerahan ini menjadi simbol penghormatan sekaligus amanah menjaga nilai luhur adat dalam kepemimpinan.

Kegiatan dihadiri Ketua DPRD Sultra, Forkopimda, kepala daerah, TP PKK, Plh Sekda, dan tokoh adat.*

Semarak Dirgantara 2026 Kendari, Sinergi TNI AU dan Pemprov Sultra

KENDARIKINI.COM — Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menghadiri Semarak Dirgantara 2026 di Lapangan Ex-MTQ Kendari, Senin (27/4/2026).

Kegiatan ini digelar memperingati HUT ke-80 TNI AU bersama KASAU M. Tonny Harjono.

Momentum tersebut memperkuat sinergi pemerintah daerah dan TNI AU, sekaligus mengenalkan dunia dirgantara kepada masyarakat.

Gubernur menyampaikan apresiasi atas pengabdian TNI AU menjaga kedaulatan udara Indonesia selama 80 tahun.

Ia menilai profesionalisme dan pengorbanan TNI AU menjadi kontribusi penting bagi bangsa dan negara.

Gubernur juga berterima kasih kepada KASAU yang menunjuk Sultra sebagai tuan rumah kegiatan nasional tersebut.

Menurutnya, kegiatan ini strategis untuk edukasi generasi muda tentang dunia kedirgantaraan.

Ia mengungkapkan rencana pengembangan pangkalan udara modern di Kendari untuk mendukung konektivitas daerah.

KASAU M. Tonny Harjono mengapresiasi dukungan Pemprov Sultra dan masyarakat selama kegiatan berlangsung.

Ia menegaskan TNI AU hadir tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Rangkaian kegiatan meliputi bakti kesehatan, operasi katarak, pemeriksaan mata, serta bantuan kursi roda dan kacamata.

Selain itu, dilakukan penanaman pohon, edukasi bela negara, rekrutmen TNI AU, dan bazar UMKM.

Atraksi dirgantara ditampilkan melalui terjun payung 18 personel, termasuk tiga penerjun wanita.

Para penerjun membawa bendera Merah Putih, Pemprov Sultra, HUT ke-80 TNI AU, dan panji Swa Bhuwana Paksa.

Kegiatan ini bertepatan dengan HUT ke-62 Sultra, menegaskan kolaborasi pemerintah dan TNI.

Acara dihadiri Forkopimda, DPD RI, DPRD, kepala daerah, serta tokoh masyarakat Sultra.*

Nadiem Makarim Sakit, Sidang Korupsi Chromebook Ditunda

JAKARTA, KENDARIKINI.COM – Sidang dugaan korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbudristek ditunda hingga Senin, 4 Mei 2026.

Sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat batal digelar karena terdakwa Nadiem Makarim sakit dan tidak hadir.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan ketidakhadiran terdakwa karena alasan kesehatan.

Agenda sidang sebelumnya dijadwalkan mendengarkan keterangan saksi a de charge atau saksi meringankan.

Majelis hakim memutuskan penundaan setelah mempertimbangkan kondisi terdakwa dan kelengkapan proses persidangan.

Jaksa Penuntut Umum Roy Riady menyatakan telah membacakan surat keterangan sakit di hadapan majelis hakim.

JPU menghormati kondisi medis terdakwa sebagai alasan sah ketidakhadiran dalam persidangan tersebut.

Penasihat hukum sempat meminta pemeriksaan saksi dan ahli tetap dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa.

Permintaan itu merujuk Pasal 201 KUHAP yang memungkinkan sidang tetap berjalan demi efisiensi.

Namun, majelis hakim memilih menunda sidang hingga terdakwa dinyatakan pulih dan dapat hadir.

Kuasa hukum Ari Yusuf Amir menyatakan kecewa karena ahli yang dihadirkan memiliki jadwal padat.

Meski demikian, pihaknya tetap menghormati keputusan hakim dan mengapresiasi langkah cepat JPU.

Saat ini, Nadiem Makarim dilaporkan menjalani perawatan medis di rumah sakit.

Sidang lanjutan diharapkan berjalan lancar setelah kondisi terdakwa membaik.*

Sengketa Tapal Batas Pondidaha–Amongedo Disepakati, Pemda Konawe Bertindak

KONAWE, KENDARIKINI.COM – Aksi demonstrasi warga terkait tapal batas Pondidaha–Amongedo berujung kesepakatan bersama, setelah dialog panjang.

Pemerintah Kabupaten Konawe bersama tokoh masyarakat menandatangani nota kesepakatan penyelesaian sengketa wilayah tersebut.

Kesepakatan melibatkan ahli waris Usman Saeka, kepala desa terkait, Asisten I Pemda, Kabag Hukum, dan Fordati Sultra.

Penetapan batas wilayah akan mengacu Perda Konawe Nomor 6 Tahun 2005 dan Perbup Tahun 2008.

Dokumen tersebut menjadi dasar hukum resmi dalam penentuan dan pemasangan batas wilayah Pondidaha dan Amongedo.

Perwakilan masyarakat menyebut kesepakatan ini sebagai langkah maju mengakhiri konflik wilayah yang berlangsung lama.

Mereka menegaskan pentingnya komitmen pemerintah untuk segera merealisasikan pemasangan batas sesuai aturan berlaku.

“Aspek legal sudah jelas, kami menunggu realisasi pemasangan batas,” ujar perwakilan massa aksi.

Pemerintah Kabupaten Konawe menyatakan kesiapan menindaklanjuti dengan pemasangan patok batas secara resmi dan terukur.

Langkah ini diharapkan mencegah konflik lanjutan serta menciptakan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Fordati Sultra menilai penyelesaian ini dapat menjadi contoh penanganan konflik agraria berbasis dialog dan hukum.

Kesepakatan tersebut diharapkan mengakhiri perbedaan persepsi serta menjaga stabilitas sosial di wilayah setempat.*

Kapolda Sultra Hadiri Upacara HUT Sultra ke-62 di Kendari

KENDARIKINI.COM – Upacara HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara berlangsung khidmat di Lapangan Tugu Eks MTQ, Senin (27/4/2026).

Upacara dipimpin Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dan dihadiri Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko.

Sejumlah unsur Forkopimda turut hadir bersama personel TNI-Polri, pelajar, dan jajaran pemerintah daerah Kota Kendari.

Peserta mengikuti jalannya upacara dengan tertib, menunjukkan semangat kebersamaan memperingati hari jadi Bumi Anoa ke-62.

Gubernur Sultra menyampaikan peringatan ini menjadi momentum refleksi pembangunan dan penguatan sinergi antarinstansi di daerah.

Menurutnya, kolaborasi diperlukan untuk menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta mendorong kemajuan Sulawesi Tenggara.

Kehadiran Kapolda Sultra mencerminkan dukungan Polri terhadap pembangunan daerah dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Peringatan HUT Sultra diharapkan mempererat persatuan serta meningkatkan semangat pengabdian seluruh elemen masyarakat.

Pemerintah berharap Sulawesi Tenggara terus berkembang menjadi daerah yang maju, aman, dan sejahtera.*

Manajemen KTV Bromo Klarifikasi Status LC, Bukan Pekerja Kontrak

KENDARIKINI.COM – Manajemen KTV Bromo Kendari akhirnya angkat bicara terkait status Lady Companion (LC), Senin (27/4/2026).

General Manager Coorporated KTV Bromo, Bagus Anggoro, menegaskan LC bukan pekerja tetap maupun kontrak.

Ia menyebut, LC bekerja dengan sistem freelance berbasis komisi atau bagi hasil.

“LC bukan PKWT atau PKWTT, melainkan tenaga freelance tanpa kontrak langsung,” tegas Bagus.

Menurutnya, skema tersebut telah sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Bagus menjelaskan, LC tidak terikat jam kerja seperti pekerja formal di perusahaan.

Ia juga menyebut hubungan kerja tidak mengharuskan perjanjian langsung antara LC dan manajemen.

Jika ada kontrak, kata dia, itu terjadi antara LC dengan agency atau penyalur.

“Manajemen hanya bekerja sama dengan agency, bukan langsung dengan LC,” ujarnya.

Meski begitu, pihaknya mengklaim tetap mengawasi perlindungan LC melalui pengawasan terhadap agency.

Perlindungan meliputi aspek hukum, kesehatan, ekonomi, dan sosial melalui program rutin.

Manajemen juga membantah adanya praktik perdagangan orang di lingkungan KTV Bromo.

“Isu trafficking tidak benar, kami diawasi Disnaker dan patuh aturan,” kata Bagus.

Manager KTV Bromo, Ricky, menambahkan seluruh karyawan non-LC memiliki kontrak resmi PKWT.

Pernyataan ini menjadi klarifikasi atas isu yang beredar terkait operasional KTV Bromo.*

Ditlantas Polda Sultra Layani Perpanjangan SIM dan Konsultasi Gratis

KENDARIKINI.COM – Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara membuka pelayanan publik di Stand Polda Sultra, Senin (27/4/2026).

Kegiatan dimulai pukul 08.00 WITA, dipimpin IPTU Enos Kadang bersama personel Ditlantas Polda Sultra.

Petugas memberikan layanan konsultasi administrasi kendaraan, meliputi STNK, BPKB, serta sistem tilang elektronik (ETLE).

Selain itu, tersedia layanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi masyarakat yang berkunjung ke stand.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi, terutama dalam memanfaatkan layanan konsultasi yang dinilai informatif dan membantu.

Personel juga aktif memberikan edukasi terkait tertib berlalu lintas dan penggunaan layanan digital Polri.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif tanpa kendala berarti.

Kegiatan ini menjadi upaya Ditlantas Polda Sultra mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat secara langsung.

Diharapkan, masyarakat semakin mudah mengakses layanan kepolisian dan sadar pentingnya administrasi serta keselamatan berkendara.*

Beasiswa Rp1,8 Miliar Gubernur Sultra untuk 150 Mahasiswa

KENDARIKINI.COM – Beasiswa Rp1,8 miliar dari Gubernur Sultra akan disalurkan kepada mahasiswa terpilih tahun ini.

Dana tersebut bersumber dari dana pribadi Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka.

Gubernur Sultra Mayjend TNI (Purn) Andi Sumangerukka melalui Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir, menyebut penerima diseleksi dari 3.000 pelamar sebelumnya.

“Tidak ada rekrutmen baru. Seleksi dari 3.000 pelamar yang sudah mendaftar,” ujarnya, Senin, 27 April 2026.

Sebanyak 150 mahasiswa akan menerima beasiswa dengan total anggaran Rp1,8 miliar.

Rinciannya, 100 mahasiswa S1, 30 mahasiswa S2, dan 20 mahasiswa S3.

Mahasiswa S1 menerima Rp7,5 juta, S2 Rp15 juta, dan S3 Rp30 juta per orang.

Andi Syahrir menegaskan dana beasiswa diterima utuh tanpa potongan.

“Jika ada pemotongan, segera laporkan ke tim khusus Gubernur,” tegasnya.

Ia menjelaskan penggunaan dana pribadi untuk mempercepat penyaluran bantuan pendidikan.

Beasiswa dari APBD 2026 masih terhambat administrasi penganggaran.

Realisasi anggaran pemerintah direncanakan melalui APBD Perubahan Tahun 2026.

Menurutnya, penggunaan anggaran negara harus mengikuti regulasi ketat dan berisiko hukum.

Sementara dana pribadi lebih fleksibel untuk segera membantu mahasiswa.

Program ini diumumkan Gubernur saat acara undian Bank Sultra di MTQ Kendari.

Penyaluran beasiswa dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026 mendatang.*

Koalisi Save Routa Tolak Tambang Nikel Tanpa Smelter di Sultra

KENDARIKINI.COM – Koalisi Besar Save Routa Sulawesi Tenggara menyatakan sikap tegas terhadap aktivitas PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM).

Mereka menolak eksploitasi 27 juta ton nikel tanpa pembangunan smelter di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe.

Koalisi menilai kekayaan sumber daya alam Sultra belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut mereka, aktivitas pertambangan justru diduga menguntungkan investor dan merugikan daerah serta masyarakat lokal.

PT SCM disebut berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan kewajiban membangun smelter yang tertuang dalam dokumen AMDAL.

Namun, hingga kini pembangunan smelter belum direalisasikan meski kuota RKAB diberikan sejak 2022.

Koalisi menilai hal tersebut sebagai bentuk pelanggaran dan pembangkangan terhadap negara.

Selain itu, kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah dinilai sangat kecil, sekitar Rp43 juta per tahun.

Koalisi juga menyoroti konflik horizontal yang muncul sejak kehadiran perusahaan di wilayah Routa.

Atas kondisi tersebut, mereka mendesak Presiden mencabut status PSN PT SCM.

Menteri ESDM juga diminta membatalkan kuota RKAB 2026 dan melakukan audit menyeluruh.

Gubernur Sultra didorong mengusulkan pencabutan IUP serta BPK diminta memeriksa dugaan kerugian negara.

Koalisi menegaskan akan menutup aktivitas perusahaan jika tuntutan tidak diindahkan.

Pernyataan sikap ini disampaikan di Kendari, Senin 27 April 2026.*

RDP DPRD Sultra: Longsor PT Almharig Tak Rusak Sumber Air

KENDARIKINI.COM – DPRD Sultra menggelar RDP terkait longsor di wilayah IUP PT Almharig, Senin, 27 April 2026.

Rapat dihadiri Wakil Bupati Bombana, OPD, pemerintah kecamatan, serta pihak perusahaan terkait.

Hasil RDP mengungkap longsor tidak berdampak pada sumber mata air warga di sejumlah wilayah terdampak.

Wilayah tersebut meliputi Kelurahan Teomokole, Rahampu’u, Sikeli, Baliara, Baliara Selatan, dan Desa Langkema.

Plt Kadis DLH Bombana, Arnidar, memastikan tidak ditemukan mata air rusak atau mengering.

“Mata air yang dikatakan rusak dan kering tidak kami temukan,” tegas Arnidar.

Ia menyebut sumber air warga masih aman dan layak dikonsumsi hingga saat ini.

Meski begitu, DLH merekomendasikan perusahaan segera menangani longsor di area sump.

Anggota DPRD Sultra, Suwandi Andi, menyatakan longsor bukan terjadi di aktivitas tambang utama.

Ia menjelaskan DLH tidak menemukan air keruh saat turun langsung ke lokasi.

Menurutnya, persoalan terjadi di jalan hauling yang memiliki kemiringan cukup tinggi.

Suwandi juga menyinggung adanya pihak yang menghambat penanganan longsor oleh perusahaan.

Ia menegaskan PT Almharig berstatus Clear and Clean serta rutin melaporkan kondisi lingkungan.

Direktur PT Almharig, Basmala Septian Jaya, menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi RDP.

Ia memastikan perusahaan akan mengikuti arahan tim terpadu DLH dan Inspektur Tambang.

Basmala menyebut longsor merupakan kondisi force majeure yang tidak diinginkan semua pihak.

Perusahaan, lanjutnya, tetap berkomitmen menjalankan aturan serta bertanggung jawab atas penanganan.

Ia juga mengungkap upaya penanganan sempat terhambat oleh kelompok masyarakat tertentu.

Perusahaan berharap dukungan semua pihak agar penanganan segera dilakukan dan mencegah longsor susulan.*

Aksi Jilid II Desak Kejati Tetapkan Bupati Bombana sebagai Tersangka

KENDARIKINI.COM – DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Sulawesi Tenggara menggelar aksi jilid II, Senin, 27 April 2026.

Aksi ini mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra menetapkan Bupati Bombana, Burhanuddin, sebagai tersangka dugaan korupsi.

PPWI menyebut aksi tersebut sebagai bentuk konsistensi mengawal kasus korupsi yang merugikan keuangan negara miliaran rupiah.

Massa aksi tidak ditemui pihak Kejati Sultra saat menyampaikan aspirasi di kantor kejaksaan.

PPWI menegaskan akan melanjutkan aksi serupa hingga melapor ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Sebelumnya, desakan serupa disampaikan PPWI Sultra pada Rabu, 22 April 2026.

Desakan itu merujuk pada surat perintah penahanan yang diduga diterbitkan Kejati Sultra.

Surat tersebut bernomor 04/RP-9/P.3.13/Ft.1/022024 dan mencatut nama Burhanuddin.

PPWI menduga Burhanuddin terlibat korupsi proyek jembatan Sungai Cira Uci II, Buton Utara.

Nilai proyek tersebut mencapai Rp2,13 miliar pada Tahun Anggaran 2021.

Dugaan keterlibatan muncul saat Burhanuddin menjabat sebagai KPA dan PPK.

Namun, penyidik Kejati Sultra, Arie, membantah keaslian surat tersebut.

Ia menegaskan stempel dan tanda tangan dalam surat bukan diterbitkan pihak kejaksaan.*

MBG Laporkan Enam Jaksa Kasus Cirauci ke Komisi Kejaksaan

KENDARIKINI.COM – Masyarakat Butur Menggugat (MBG) melaporkan enam jaksa ke Komisi Kejaksaan RI, Senin, 27 April 2026.

Laporan itu terkait dugaan mafia perkara dalam penanganan kasus Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kdi.

MBG menilai ada pihak dalam perkara tidak ditetapkan tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum.

Enam jaksa yang dilaporkan berinisial PAJ, RA, KZA, AER, FHN, dan HR.

Dalam perkara tersebut, saksi Burhanuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dijadikan tersangka.

Padahal, dalam surat dakwaan disebut keterlibatannya aktif sejak awal hingga akhir proyek.

Koordinator MBG, Zaiddin Ahkam, menilai ada indikasi penyelamatan terhadap Burhanuddin.

Menurutnya, Burhanuddin disebut “bersama-sama” dengan terdakwa dalam dakwaan primair.

Ia juga dinilai lalai karena tidak mengambil langkah saat kontrak proyek dalam kondisi kritis.

Bahkan, Burhanuddin menyetujui addendum kontrak meski kemampuan penyedia jasa diragukan.

MBG juga menyoroti dugaan pelanggaran kode etik jaksa dalam penanganan perkara tersebut.

Hal itu merujuk Pasal 6 dan Pasal 8 Kode Etik Jaksa terkait integritas dan profesionalitas.

Zaiddin menegaskan, tanggung jawab pidana tidak seharusnya hanya dibebankan pada penyedia jasa.

Ia mempertanyakan alasan jaksa tidak menetapkan pihak lain sebagai tersangka.

Perkara ini terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Sungai Cirauci II, Buton Utara.

MBG menyatakan akan mengawal laporan agar penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel.*

Bromo KTV Kendari Disorot, LC Bekerja Tanpa Kontrak dan Gaji

KENDARIKINI.COM – Karaoke Bromo KTV dan Resto Kendari disorot karena mempekerjakan Lady Companion (LC) tanpa kontrak kerja.

Sorotan tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kota Kendari, Senin, 27 April 2026.

Perwakilan manajemen, Bagus, mengakui LC tidak dipekerjakan dengan status kontrak resmi.

Menurutnya, LC tidak digaji karena tidak terikat sebagai tenaga kerja formal di perusahaan tersebut.

“Kita tidak menggaji mereka karena tidak terikat resmi, tapi tetap kami lindungi dan awasi,” ujar Bagus.

Ia menambahkan, seluruh pekerja sebelumnya melalui proses seleksi dan pelatihan sebelum mulai bekerja.

Bagus juga berharap pekerja menjaga etika sesuai standar yang telah ditetapkan manajemen.

Sementara itu, anggota DPRD, Tie Saranani, menilai praktik tersebut bermasalah secara ketenagakerjaan.

Ia menyebut pekerja tanpa kontrak dan gaji tetap berpotensi masuk kategori pekerja ilegal.

“Tidak digaji dan hanya bergantung pada minuman, itu bisa dikategorikan ilegal,” tegasnya.

Tie menegaskan, pekerja berhak atas kontrak kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan tersebut mencakup PKWT maupun PKWTT sesuai UU Ketenagakerjaan dan regulasi pengupahan.

Kasus ini menjadi perhatian DPRD untuk memastikan perlindungan hak pekerja di sektor hiburan.*

HUT Sultra ke-62, Gubernur Tekankan Persatuan dan Kemandirian

KENDARIKINI.COM – Upacara HUT ke-62 Sulawesi Tenggara digelar di Lapangan Eks MTQ Kendari, Senin (27/4/2026).

Momentum ini menegaskan pentingnya persatuan dan kemandirian berbasis potensi lokal di tengah keberagaman masyarakat.

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan tersebut.

Hadir jajaran Forkopimda, kepala daerah, serta masyarakat, termasuk Wali Kota Kendari Siska Karina Imran.

Peringatan tahun ini dirangkaikan dengan Hari Otonomi Daerah ke-30 dan Semarak Dirgantara TNI AU.

Kolaborasi sipil dan militer terlihat dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung meriah dan penuh kebangsaan.

Gubernur mengajak masyarakat mengenang perjalanan Sultra sejak berdiri pada tahun 1964.

Ia menyebut capaian pembangunan saat ini merupakan hasil kontribusi para pemimpin terdahulu.

Menurutnya, penghargaan layak diberikan kepada tokoh yang telah meletakkan fondasi pembangunan daerah.

Ia menegaskan tantangan ke depan menuntut pengelolaan bijak sumber daya dan keberagaman sosial.

Perbedaan suku, agama, dan budaya dinilai sebagai kekuatan untuk mendorong kemajuan bersama.

Gubernur juga menekankan pentingnya kemandirian daerah melalui tata kelola pemerintahan yang efektif.

Sinergi pemerintah dan masyarakat dinilai kunci menghadirkan pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan.

Ia mengajak momentum HUT dijadikan refleksi untuk memperbaiki tata kelola pembangunan daerah.

Di luar upacara, Semarak Dirgantara menarik perhatian masyarakat yang memadati lokasi kegiatan.

Atraksi terjun payung, parade motor, hingga paralayang meramaikan langit Kota Kendari.

Rangkaian ini sekaligus menandai puncak HUT ke-80 TNI AU yang berlangsung di Sultra.

Kegiatan turut dihadiri Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI M Tonny Harjono.*

Aktivis Sultra Demo KPKNL Kendari, Soroti Dugaan Lelang Bermasalah

KENDARIKINI.COM – Konsorsium Aktivis Sultra Bersatu menggeruduk Kantor KPKNL Kendari, Senin (27/4/2026).

Aksi ini menyoroti dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam lelang aset milik debitur Samsu Umar Abdul Samiun.

Orator aksi, Arnol Ibnu Rasyid, menilai proses lelang tersebut mengandung sejumlah kejanggalan serius.

Ia menyebut objek lelang diduga belum memenuhi prinsip clean and clear secara hukum dan penguasaan fisik.

Menurutnya, kondisi itu berpotensi memicu konflik antara pemenang lelang dengan pihak yang masih menguasai objek.

Arnol menjelaskan, dua objek tanah dilelang dengan status “apa adanya” atau as is.

Objek tersebut yakni tanah 2.150 meter persegi SHM 02227 dan 1.225 meter persegi SHM 01094.

Keduanya diumumkan dalam pengumuman lelang tertanggal 6 April 2026 oleh pihak KPKNL Kendari.

Ia menilai klausul “as is” bukan sekadar administratif, melainkan indikasi potensi masalah hukum.

Menurutnya, penggunaan klausul tersebut berisiko mengalihkan tanggung jawab kepada peserta lelang.

Hal ini dinilai dapat merugikan publik akibat minimnya transparansi kondisi riil objek lelang.

Aktivis juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam penetapan pemenang lelang oleh penyelenggara.

Mereka mendesak KPKNL Kendari memastikan proses lelang berjalan transparan dan akuntabel.

Dalam tuntutannya, massa meminta pembatalan lelang yang belum memenuhi prinsip clean and clear.

Khususnya pada objek dengan kode lot ERVD5D dan 3KLMMV yang telah diumumkan sebelumnya.

Selain itu, mereka meminta penjelasan resmi terkait penggunaan klausul “as is” dalam lelang tersebut.

Massa juga mendesak KPKNL mengungkap kondisi riil objek serta dasar hukum yang digunakan.*

Polwan Sultra Sabet Tiga Medali Taekwondo di Jepang

KENDARIKINI.COM – Prestasi membanggakan ditorehkan personel Polda Sulawesi Tenggara di ajang internasional Taekwondo di Osaka, Jepang.

Bripda Risky Irma Suryani dari Ditresnarkoba Polda Sultra meraih tiga medali pada 22nd WATA Open International Championship.

Kejuaraan tersebut berlangsung 24–27 April 2026 dan diikuti atlet dari berbagai negara.

Risky meraih Juara I kategori Individual Poomsae Putri dan Juara I kategori Poomsae Pair.

Ia juga meraih Juara II pada kategori beregu putri, melengkapi capaian gemilangnya.

Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko melalui Kabid Humas Kombes Pol Iis Kristian menyampaikan apresiasi.

Menurut Iis, prestasi itu membuktikan personel Polri mampu berprestasi di tingkat dunia.

Ia menegaskan, capaian tersebut tidak mengganggu tugas utama sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.

Polda Sultra berharap prestasi ini memotivasi personel lain untuk mengembangkan potensi diri.

Selain itu, keberhasilan Risky diharapkan menginspirasi generasi muda untuk berprestasi di bidang olahraga.

Bripda Risky diketahui aktif berlatih bersama komunitas Kendari Taekwondo Squad.

Prestasinya menambah daftar atlet Sulawesi Tenggara yang berkiprah di panggung internasional.*

Perbaikan Jalan Konsel-Lapoa Diusul Lewat Inpres Jalan Daerah

KENDARIKINI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengupayakan perbaikan jalan rusak di berbagai wilayah.

Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah ruas Batas Konsel-Lapoa sepanjang sekitar 26 kilometer.

Ruas jalan di Kecamatan Lalembuu itu baru tertangani sekitar lima kilometer dari arah Lapoa.

Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir, menyebut perbaikan jalan menjadi prioritas pemerintah daerah.

Menurutnya, berbagai pendekatan dilakukan di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah.

Pemprov juga mendengarkan aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan rusak di sejumlah daerah.

Hal itu mencerminkan harapan publik terhadap kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka.

Khusus ruas Konsel-Lapoa, perbaikan diusulkan melalui Program Inpres Jalan Daerah (IJD).

Program tersebut dibiayai APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

Pembahasan awal dengan Kementerian PU dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026.

Agenda itu membahas persetujuan, penanganan, waktu pelaksanaan, dan anggaran proyek.

Sebelumnya, pembahasan juga dilakukan saat Festival Bokori pada 25 April 2026.

Kegiatan itu melibatkan Dinas Bina Marga Sultra dan Bupati Konsel Irham Kalenggo.

Pemprov berharap usulan tersebut mendapat respon positif dari pemerintah pusat.

Perbaikan infrastruktur tetap menjadi agenda prioritas pembangunan di Sultra.*

KPI Sultra Kutuk Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswi IAI Rawa Opa

KENDARIKINI.COM – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sulawesi Tenggara mengecam dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi Institut Agama Islam Rawa Opa, Konawe Selatan.

Sekretaris Wilayah KPI Sultra, Merlin Yanti Guluh, menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus yang mencoreng dunia pendidikan tersebut.

Ia menegaskan, dugaan pelecehan terhadap mahasiswi harus ditangani serius dan diproses sesuai hukum berlaku.

“Kami mengutuk keras. Kasus ini harus diproses hukum agar tidak terulang di lingkungan kampus,” tegas Merlin, Minggu (26/4/2026).

Menurutnya, penanganan yang tegas penting untuk mencegah munculnya korban baru di masa mendatang.

Kasus ini sebelumnya menimpa mahasiswi berinisial AR yang diduga menjadi korban pelecehan seksual.

Terduga pelaku disebut merupakan pendiri yayasan berinisial AA yang menaungi kampus tersebut.

Saat ini, laporan dugaan pelecehan tersebut telah diajukan ke Polda Sultra untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

KPI Sultra berharap aparat penegak hukum bertindak profesional dan memberikan keadilan bagi korban.

Sementara itu, Wakil Rektor III IAI Rawa Opa, Sardin, mengaku belum mengetahui insiden tersebut.

Ia menyebut, jika peristiwa terjadi di luar kegiatan akademik, maka menjadi tanggung jawab pribadi.

Namun, jika terkait aktivitas kampus, maka akan berkaitan dengan institusi pendidikan.*

Damkar Kendari Evakuasi Kucing Terjebak di BTN Grand Boulevard

KENDARIKINI.COM – Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari mengevakuasi kucing terjebak di BTN Grand Boulevard, Minggu (26/4/2026) malam.

Laporan diterima pukul 22.20 WITA melalui call center 112 dari warga bernama Wa Ode Aizah.

Petugas segera merespons laporan tersebut dengan mengerahkan Tim Rescue menuju lokasi kejadian.

Tim berangkat pukul 22.23 WITA dan tiba di lokasi sekitar pukul 22.46 WITA.

Setibanya di TKP, petugas langsung melakukan peninjauan dan menyiapkan proses evakuasi secara aman.

Kucing yang terjebak berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan tanpa kendala berarti.

Proses evakuasi dinyatakan selesai pada pukul 23.10 WITA dalam situasi terkendali.

Setelah memastikan kondisi aman, tim kembali ke Markas Komando Damkar Kendari.

Lokasi kejadian berada di Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, dengan jarak sekitar 11 kilometer dari markas.

Operasi didukung unit rescue, senter, tangga, dan sarung tangan, dengan kondisi cuaca cerah.

Kegiatan dipimpin Komandan Regu Penyelamatan Peleton 3, Muhamad Sumarjan.*

WALHI Sultra Soroti Ketimpangan Regulasi dalam Gerakan Perempuan

KENDARIKINI.COM – WALHI Sulawesi Tenggara menggelar dialog publik refleksi gerakan perempuan, Minggu (26/4/2026).

Kegiatan berlangsung di Diploma Coffee, Jalan HEA Mokodompot, wilayah Kelurahan Lalolara dan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.

Diskusi menghadirkan narasumber Merlin Yanti Guluh, Marieni, Hasnawati, Cristien, dan Nursada, dipandu Fitra Wahyuni.

Forum ini membahas berbagai persoalan hak perempuan, baik pada tingkat nasional maupun daerah di Sulawesi Tenggara.

Bidang Advokasi dan Kampanye WALHI Sultra, Fitra Wahyuni, menyoroti masih tingginya pelanggaran HAM terhadap perempuan.

Menurutnya, ketimpangan struktural regulasi dari pusat hingga daerah menjadi salah satu penyebab utama persoalan tersebut.

“Kami melihat regulasi nasional yang turun ke daerah masih meminggirkan peran perempuan,” ujar Fitra Wahyuni.

Ia menambahkan, perempuan adat, ibu rumah tangga, hingga buruh kerap terdampak kuatnya budaya patriarki.

Selain itu, WALHI Sultra menegaskan komitmen memperkuat konsolidasi gerakan bersama berbagai elemen masyarakat.

Mahasiswa dan kelompok sipil didorong terlibat aktif menyuarakan hak perempuan di ruang publik strategis.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat advokasi dan mendorong kebijakan yang lebih adil bagi perempuan.*

3,452FansSuka
84,893PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti
346,777PengikutMengikuti
4,356PengikutMengikuti