JAKARTA, KENDARIKINI.COM – FABEM Indonesia menyoroti polemik pernyataan Saiful Mujani yang memicu perdebatan publik terkait Presiden Prabowo Subianto.
Isu tersebut berkembang cepat dan menjadi perhatian, terutama di tengah situasi politik nasional pasca pemilu.
Dalam sejumlah pemberitaan, Saiful Mujani disebut menyerukan konsolidasi untuk menurunkan Presiden Prabowo.
Pernyataan itu menuai kritik karena dinilai berpotensi menimbulkan tafsir di luar mekanisme demokrasi yang sah.
Waketum DPP FABEM-SM, Tody Ardiansyah Prabu, menyampaikan pandangan yang netral namun kritis terhadap polemik tersebut.
Ia menegaskan setiap pernyataan publik harus ditempatkan dalam kerangka demokrasi yang sehat dan konstitusional.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi.
Namun, penyampaiannya harus proporsional dan tidak memicu instabilitas politik di masyarakat.
FABEM menekankan pentingnya membedakan kritik konstruktif dengan narasi yang mendelegitimasi hasil demokrasi.
Organisasi itu juga mengapresiasi pemerintah yang tetap fokus bekerja di tengah polemik yang berkembang.
Istana disebut memprioritaskan agenda strategis dan pelayanan kepada masyarakat.
Tody menilai sikap tersebut penting untuk menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan ekonomi dan sosial.
FABEM mendorong ruang diskusi publik tetap terbuka dengan kedewasaan dalam berpendapat.
Organisasi ini aktif mendorong literasi politik melalui diskusi, kajian kebijakan, dan advokasi mahasiswa.
FABEM mengajak masyarakat mengedepankan dialog, rasionalitas, dan menjaga keseimbangan demokrasi serta stabilitas nasional.*
